• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Ham
 

Ham

on

  • 9,733 views

 

Statistics

Views

Total Views
9,733
Views on SlideShare
9,733
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
141
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Ham Ham Document Transcript

    • Pendidikan Kewarganegaraan Mata Kuliah Ciri Universitas Universitas Mercu Buana - Jakarta HAK ASASI MANUSIA Dosen : Udjiani Hatiningrum
    • 1. Pengertian Hak asasi Manusia. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Tilaar (2001) adalah hak-hak yangmelekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layaksebagai manusia.Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya ataukehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.Hak asasi manusia dalam pengertianumum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerahtuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari tuhan kepadamakhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri.Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya,karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadiinti nilai kemanusiaan. Ini bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapatdilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain.Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain, inimerupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasikita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain. HAM pada dasarnya bersifat umum atau universal, karena diyakini bahwa beberapahak yang dimiliki manusia tidak memandang bangsa, ras, atau jenis kelamin.Dasar darihak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untukberkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.HAM juga bersifat supralegal,artinya tidak tergantung pada negara atau undang-undang dasar, dan kekuasaanpemerintah, bahkan HAM memiliki kewenangan lebih tinggi, yaitu Tuhan.Di Indonesia,hal ini ditegaskan dalam UU No 39/1999 tentang HAM yang mendefinisikan HAMsebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikikat keberadaan manusiasebagai mahluk Tuhan YME. Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM di atas, diperoleh kesimpulanbahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati danfundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungioleh setiap individu, masyarakat,ataunegara. Upaya menghormati, melindungi, 1
    • dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama antaraindividu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) bahkan negara.Jadi, dalam memenuhi kebutuhan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhankebutuhan kewajiban yang harus dilaksanakan.Begitu juga dalam memenuhikepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentinganumum).Maka dapat disimpulkan bahwa hakikat dari asasi manusia adalahketerpaduan antara HAM, kewajiban asasi manusia (KAM), dan tanggungjawabmanusia (TAM) yang berlangsung secara sinergis dan seimbang.Ciri pokok dari hakikat hak asasi manusia adalah : 1. Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. Hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis 2. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik. 3. Hak asasi manusia tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap memiliki hak asasi manusia meskipun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi bahkan melanggar hak asasi manusia.Ruang lingkup HAM : a. hak sosial politik (hak alamiah), yang dibawa oleh manusia sejak ia dilahirkan, contohnya: hak hidup, hak milik, dan hak untuk mengusahakan kebahagiaan . b. hak sosial ekonomi-sosial budaya, yaitu hak yang diperoleh manusia dari masyarakatnya, contohnya; hak mendapatkan pekerjaan, hak menerima upah yang layak, hak berserikat/ berorganisasi, hak mengemukakan pendapat (lisan dan tertulis), hak mendapatkan pendidikan, dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan. 2
    • 2.Tujuan HAM. Tujuan pelaksanaan HAM adalah untuk mempertahankan hak-hak warga negaradari tindakan sewenang-wenang aparat negara, dan mendorong tumbuh sertaberkembangnya pribadi manusia yang multidimensional.HAM memiliki nilai utamasangat tinggi yang sebenarnya telah tersirat dalam pembukaan Undang-undang Dasar1945, yaitu adanya kebebasan/kemerdekaan, perdamaian dan keadilan/kesederajatan.“Karena manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka, diharapkan juga merdeka dalammenjalani hidupnya yang bebas dari rasa takut, sehingga mendapatkan kesempatanyang sama dalam menjalani kehidupannya.” Kewajiban pemerintah saat ini adalahmemberikan suatu pemahaman HAM pada seluruh warga masyarakat dan memberikanpemahaman enam prinsip utama HAM, yaitu hakiki, berlaku universal, tidak bolehdiwakili, tidak boleh dicabut, HAM tidak terpisahkan dengan kewajiban dasar, dannondiskriminasi.3.Perkembangan Pemikiran HAM. Pembicaraan tentang adanya keberadaan HAM tidak terlepas dari pengakuanterhadap adanya hukum alam ( natural law ) yang menjadi cikal bakal bagi kelahiranHAM. Hukum alam menurut Marcus G singer merupakan satu konsep dari prinsip-prinsip umum moral dan system keadilan dan berlaku untuk seluruh umat manusia.Salah satu muatn hukum alam adalah hak-hak pemberian dari alam ( Natural Rights ) ,karena dalam hukum alam ada sistem keadilan yang berlaku universal.  Perkembangan HAM di Dunia. Tonggak awal berlakunya HAM internasional ialah pada Deklarasi Universal HakAsasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948 di Paris, Prancis.Di sini tonggakdeklarasi universal mengenai hak asasi manusia yang mengakui hak setiap orangdiseluruh dunia. Deklarasi ini ditanda tangani oleh 48 negara dari 58negara anggota 3
    • PBB dan disetujui oleh majelis umum PBB. Perumusan penghormatan danpengakuan norma-norma HAM yang bersifat universal, nondiskriminasi, dan imparsialtelah berlangsung dalam sebuah proses yang sangat panjang. Inggris merupakannegara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia yang tergambardalam perjuangan dalam dokumen Magna Charta, Petition of Rights, Habeas CorpusAct, dan Bill of Rights. Perkembangan HAM : 1. Magna Charta (Piagam Agung 1215): raja adil, bila salah dihukum, dan ada pertanggungjawaban . 2. Bill Of Rights ( UU Hak 1689): perlakuan yang sama dimuka hukum 3. Deklarasi HAM Perancis 1789: manusia lahir merdeka dan suci, tidak boleh ada penangkapan semena-mena 4. Declarations Of Human Rights PBB 1948: menyelamatkan manusia dari perang; kedudukan manusia yang sama, rasa adil dan kehidupan yang lebih baik 5. Piagan Atlantic Charter 1941: Freedom from fear (bebas dari rasa takut) Freedom of religion (bebas memeluk agama). Freedom of expression (bebas menyatakan pendapat ). Freedom of information (bebas dalam hal pemberitaan). Freedom from want (bebas dari kemelaratan).Piagam Magna Charta (Piagam Agung 1215) : Piagam Magna Charta (Piagam Agung 1215) adalah piagam penghargaan ataspemikiran dan perjuangan HAM yang dilakukan oleh rakyat Inggris kepada Raja Johnyang berkuasa pada tahun 1215.Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yangprinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusialebih penting daripada kedaulatan raja.Pada awal abad ke XII, muncul piagam MagnaCarta atau Piagam Agung.Terjadi pada pemerintahan Raja John 4
    • Lackland yang menjabat menggantingan Raja Richard.Raja John yang bertindaksewenang-wenang terhadap rakyat dan kelompok bangsawan mengakibatkan rasa tidakpuas kaum bangsawan dan berhasil membuat suatu perjanjian yang disebut MagnaCharta.Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 di Inggris yang dibuat untukmembatasi kekuasaan Raja John di Inggris.Isi dari Magna Charta tersebut adalah : 1) Raja beserta keturunannya, berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja di Inggris. 2) Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untu memberikan hak-hak sebagai berikut : a) Para petugas kemanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. b) Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan sanksi yang sah. c) Seseorang yang bukan budak tidak akan di tahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. d) Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur di tahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya. Magna Charta ini merupakan dokumen kenegaraan yang memberi jaminanhak-hak asasi manusia.Sebenarnya dokumen ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak serta wewenang para bangsawan, tetapi kemudian oleh umum dipandang sebagaijaminan terhadap hak-hak asasi manusia dari rakyat yang dalam perkembanganselanjutnya tidak dikenal lagi bangsawan-bangsawan sebagai penguasa melainkanhanya Sang Raja sebagai pemegang puncak kekuasaan pemerintahan. 5
    • Melalui magna charta ini, raja yang tadinya mempunyai kekuasaan absolut (rajasebagai pencipta hukum dan tidak terikat hukum) : 1) mulai dibatasi kekuasannya, 2) dapat dimintai pertanggungjawabannya di muka umum. Lalu sistem monarki pun beralih ke monarki konstitusional di mana kekuasaan raja tinggal sebagai simbol belakaBill Of Rights ( UU Hak 1689) : perlakuan yang sama dimuka hukum : Pada tahun 1689, Bill of Rights dikeluarkan dan menjadi undang-undang yangditerima oleh parlemen Inggris sebagai bentuk perlawanan terhdap Raja James II.Isidari dokumen ini adalah : 1) Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen 2) Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat 3) Pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara tetap harus seizing parlemen 4) Hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaannya masing- masing 5) Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.Lahirnya BILL OF RIGHTS di Inggris pada 1689 yang mengedepankan adagiumbahwa manusia sama di muka hukum (equality before law) .Deklarasi HAM Perancis 1789 : manusia lahir merdeka dan suci, tidak boleh adapenangkapan semena-mena : Lahirnya THE AMERICAN DECLARATION OF INDEPENDENCE di AS (1776) danDECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN (Deklarasi Hak-hakManusia dan Warganegara) di Perancis (1789).Ini merupakan prinsip HAM modernyang menjadian acuan masakini .Gagasan HAM munculsebagai 6
    • penolakan campur tangan terhadap kepentingan individu, terutama yang dilakukan olehnegara (negative rights). Prinsipnya, manusia itu merdeka sejak masih ada di dalamrahim ibu. Deklarasi HAM di Perancis menjadi dasar dari THE RULE OF LAW yang antaralain menekankan bahwa : Tidak boleh ada penangkapan dan penahanan semena-mena tanpa alasan Prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) Kebebasan mengeluarkan pendapat (freedom of expression) Kebebasan mengatut agama yang dikehendaki (freedom of religion) Perlindungan hak milik (the right of property).Declarations Of Human Rights PBB 1948 : Lahirnya THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS yang diciptakanoleh PBB pada 10 Desember 1948 (10 Desember = HARI HAM INTERNASIONAL).Deklarasi ini adalah reaksi dari malapetaka HAM selama PD II yang dipelopori Hitler(Nazi Jerman). Menurut piagam PBB pasal 68 pada tahun 1946 telah terbentuk KomisiHak-hak Manusia ( Commission on Human Rights ) beranggota 18 orang. Komisi inilahyang pada akhirnya menghasilkan sebuah Deklarasi Universal tentang Hak-hak AsasiManusia ( Universal Declaration of Human Rights ) yang dinyatakan diterima baik olehsidang Umum PBB di Paris pada tanggal 10 Desember 1948. Kesadaran dunia international untuk melahirkan Deklarasi Universal tahun 1948 diParis, yang memuat salah satu tujuannya adalah menggalakkan dan mendorongpenghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan kebebasan asasi bagi semua orangtanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahaswa atau agama (pasal 1). Pasal tersebutdiperkuat oleh ketetapan bunyi pasal 55 dan pasal 56 tentang kerja sama Ekonomi danSosial International, yang mengakui hak-hak universal HAM dan ikrar bersama-samaNegara-negara anggota untuk kerja sama dengan PBB untuk tujuan tersebut. Organ - 7
    • organ PBB yang lebih banyak berkiprah dalam memperjuangkan HAM di antaranyayang menonjol adalah Majelis Umum, Dewan ECOSOC, CHR, Komisi tentang StatusWanita, UNESCO dan ILO. Maksud dan tujuan PBB mendeklarasikan HAM sewperti tertuang dalampiagam Mukadimahnya : 1) Hendak menyelamatkan keturunan manusia yang ada dan yang akan datang dari bencana perang. 2) Meneguhkan sikap dan keyakinan tentang HAM yang asasi, tentang harkat dan derajat manusia,dan tentang persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, juga antara bangsa yang besar dan yang kecil. 3) Menimbulkan suasana di mana keadilan dan penghargaan atas berbagai kewajiban yang muncul dari segala perjanjian dan lain-lain sumber hukum internasional menjadi dapat dipelihara. 4) Memajukan masyarakat dan tingkat hidup yang lebih baik dalam suasana kebebasan yang lebih leluasa.Piagam Atlantik (Atlantic Charter) : Piagam Atlantik (Atlantic Charter) 14 Agustus 1941 yang ditandatangani olehFranklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika Serikat) dengan Winston Churchill(Perdana Menteri Inggris).Isi pokok dari piagam itu adalah sebagai berikut : a) tidak boleh ada perluasan daerah tanpa persetujuan penduduk asli; b) Setiap bangsa berhak menentukan dan menetapkan bentuk pemerintahannya sendiri; c) Setiap bangsa berhak mendapat kesempatan untuk bebas dari rasa takut dan bebas dari kemiskinan. 8
    • Pada tanggal 26 juni 1945, 50 negara menyetujui piagam atlantik menjadi piagamperserikatan bangsa-bangsa (un charter) dan pada tanggal 24 oktober 1945, piagamtersebut ditandatangani oleh 50 negara dan terbentuklah organisasi PBB, sehinggasetiap tanggal 24 oktober diperingati sebagai hari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Secara garis besar menurut Prof. Dr. Bagir Manan, dalam bukunya PerkembanganPemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia (2001), membagi perkembanganpemikiran HAM dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan (1908 – 1945)dan periode setelah kemerdekaan (1945 – sekarang).Periode Sebelum Kemerdekaan (1908 – 1945) : Perkembangan pemikran HAM dalam periode ini dalam organisasi pergerakansebagai berikut : 1) Budi Oetomo : Pemikirannya, “Hak Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.” Dalam konteks pemikiran HAM, pemimpin Budi Oetomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi – petisi yang dilakukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dalam surat kabar goeroe desa. Bentuk pemikiran HAM Budi Oetomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. 2) Perhimpunan Indonesia : Pemikirannya “Hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination).” 3) Sarekat Islam : Pemikirannya “Hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial.” 9
    • 4)Partai Komunis Indonesia : Pemikirannya, “Hak sosial dan berkaitan dengan alat-alat produksi.” 5) Indische Party : Pemikirannya, “Hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuan yang sama.” 6) Partai Nasional Indonesia : Pemikirannya, “Hak untuk memperoleh kemerdekaan.” 7) Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia : Pemikirannya meliputi : a) hak untuk menentukan nasib sendiri. b) hak untuk mengeluarkan pendapat. c) hak untuk berserikat dan berkumpul. d) hak persamaan di muka hukum e) hak untuk turut dalam penyelenggaraan Negara.Pemikiran HAM sebelum kemerdekaan juga terjadi perdebatan dalam sidang BPUPKIantara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan Mohammad Hatta dan MohammadYamin pada pihak lain. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKIberkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak ataspekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan,hak berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan tulisandan lisan.Periode Setelah Kemerdekaan (1945 – Sekarang) : 1) Periode 1945 – 1950 : Pemikiran HAMnya menekankan pada hak-hak mengenai : a) hak untuk merdeka (self determination). b) hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan. 10
    • c) hak kebebasan untuk untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telahmemperoleh pengaturan dan masuk kedalam hukum dasar Negara ( konstitusi )yaitu, UUD 45. komitmen terhadap HAM pada periode awal sebagaimanaditunjukkan dalam Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945.Langkahselanjutnya memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik.Sebagaimana tertera dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Sebagai implementasi pemikiran HAM di atas, pemerintah mengeluarkanMaklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, tentang Partai Politik dengantujuan untuk mengatur segala aliran yang ada dalam masyarakat dan pemerintahberharap partai tersebut telah terbentuk sebelum pemilu DPR pada bulan Januari1946.2) Periode 1950 – 1959 : Pemikiran HAM dalam periode ini lebih menekankan padasemangat kebebasan demokrasi liberal yang berintikan kebebasan individu. Implementasi pemikiran HAM dalam periode ini lebih memberi ruang hidup bagitumbuhnya lembaga demokrasi yang antara lain : a) Partai politik dengan beragam ideologimya. b) Kebebasan pers yang bersifat liberal. c) Pemilu dengan sistem multipartai. d) Parlemen sebagai lembaga kontrol pemerintah. e) Wacana pemikiran HAM yang kondusif karena pemerintah memberi kebebasan. Periode 1950 – 1959 dalam perjalanan Negara Indonesia dikenal dengansebutan periode Demokrasi Parlementer. Pemikiran HAM pada periode inimendapatkan momentumyang sangat membanggakan, karena suasana 11
    • kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementermendapatkan tempat di kalangan elit politik. Seperti dikemukakan oleh Prof. BagirManan pemikiran dan aktualisasi HAM pada periode ini mengalami “ pasang” danmenikmati “ bulan madu “ kebebasan. Indikatornya menurut ahli hukum tata Negara ini ada lima aspek, yaitu : Pertama, semakin banyak tumbuh partai – partai politik dengan beragam ideologinya masing – masing. Kedua, Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi betul – betul menikmati kebebasannya. Ketiga, pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, fair ( adil ) dan demokratis. Keempat, parlemen atau dewan perwakilan rakyat resprentasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif. Kelima, wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan. 3) Periode 1959 – 1966 : Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi Parlementer. Pada sistem ini ( demokrasi terpimpin ) kekuasan berpusat pada dan berada ditangan presiden. Akibat dari sistem demokrasi terpimpin Presiden melakukan tindakan inkonstitusional baik pada tataran supratruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur poltik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasungan hak asasi masyarakat yaitu hak sipil dan dan hak politik. 12
    • 4) Periode 1966 – 1998: Dalam periode ini, pemikiran HAM dapat dilihat dalam tiga kurun waktu yangberbeda : a) tahun 1967 (awal pemerintahan Presiden Soeharto) : Berusaha melindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dengan adanya hak uji materiil (judicial review) yang diberikan kepada Mahkamah Agung. b) tahun 1970 – 1980 : Pemerintah melakukan pemasungan HAM dengan sikap defensif (bertahan), represif (kekerasan) yang dicerminkan dengan produk hukum yang bersifat restriktif (membatasi) terhadap HAM.Alasan pemerintah adalah bahwa HAM merupakan produk pemikiran Barat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila. c) tahun 1990-an : Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an nampak memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensif menjadi ke strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM ) berdasarkan KEPRES No. 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993.Lembaga ini bertugas untuk memantau dan menyeliiki pelaksanaan HAM, serta memberi pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM. 13
    • d) Periode 1998 – sekarang : Pada periode ini, HAM mendapat perhatian yang resmi dari pemerintah dengan melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin HAM dan menetapkan UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi-asasi manusia. Artinya bahwa pemerintah memberikan perlindungan yang signifikasi terhadap kebebasan HAM dalam semua aspek, yaitu aspek hak [politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, hukum, dan pemerintahan.4.HAM pada Tatanan Global dan di Indonesia. Sebelum konsep HAM diratifikasi PBB, terdapat beberapa konsep utama mengenaiHAM yang telah berkembang sebelumnya, yaitu : 1) HAM menurut konsep negara-negara Barat/Liberalisme : a) Ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak. b) Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas, negara sebagai koordinator dan pengawas. c) Filosofi dasar : hak asasi tertanam pada diri individu manusia. d) Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan negara. 2) HAM menurut konsep sosialis : a) Hak asasi hilang dari individu dan teritegrasi dalam masyarakat. b) HAM tidak ada sebelum negara ada. c) Negara berhak membatasi HAM apabila situasi menghendaki. 3) HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika : a) Tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama/sesuai dengan kodratnya. b) Masyarakat sebagai keluarga besar artinya penghormatan utama untuk kepala keluarga. 14
    • c) Individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban anggota masyarakat.4) HAM menurut konsep PBB : KonsepHAM ini oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Elenor Roosevelt (10 Desember 1948) dan secara resmi disebut “Universal Declaration of Human Rights”.Di dalamnya menjelaskan tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan yang dinikmati manusia di dunia yang mendorong penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Sejak tahun 1957, konsepHAM tersebut dilengkapi dengan tiga perjanjian, yaitu: Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik, Protokol opsional bagi Perjanjian hak sipil dan politik internasional. Pada Sidang Umum PBB tanggal 16 Desember 1966 ketiga dokumen tersebut diterima dan diratifikasi, dan saat ini sekitar 100 negara dan bangsa telah meratifikasinya. Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang mempunyai : a. Hak untuk hidup. b. kemerdekaan dan keamanan badan. c. hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum. d. hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum. e. hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah. f. hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu Negara. 15 g. hak untuk mendapat hak milik atas benda.
    • h. hak untuk bebas untuk mengutarakan pikiran dan perasaan. i. hak untuk bebas memeluk agama serta mempunyai dan mengeluarkan pendapat. j. hak untuk berapat dan berkumpul. k. hak untuk mendapatkan jaminan sosial. l. hak untuk mendapatkan pekerjaan. m. hak untuk berdagang. n. hak untuk mendapatkan pendidikan. o. hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat. p. hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.DUHAM 1948, yang penyusunan rancangannya dilakukan oleh Komisi HAMPBB (United Nations Commission on Human Rights) selama dua tahun sejak1946, merupakan “katalog” HAM yang terdiri dari 30 pasal. Dalam garisbesarnya DUHAM 1948 menetapkan hak dan kebebasan setiap orang yangharus diakui dan dihormati serta kewajiban yang harus dipenuhi olehsetiap orang.DUHAM 1948 adalah sebuah deklarasi.Sebagai dekalarasi, stricto sensu,DUHAM 1948 bukan instrumen internasional yang mengikat secara hukum.Oleh karena itu, agar ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum,ketentuan-ketentuan tersebut harus dituangkan ke dalam instrumen atauintrumen internasional yang mengikat secara hukum, seperti traktat atauperjanjian (treaty), persetujuan (agreement), konvensi (convention), kovenan(covenant), atau protokol (protocol). Instrumen-instrumen internasional demikianakan megikat secara hukum negara-negara yang menjadi pihak padanyamelalui prosedur yang ditetapkan oleh instrumen yang bersangkutan, sepertiratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptance), atau 16persetujuan (approval).
    • Dalam Deklarasi Universal tentang HAM (Universal Declaration of HumanRights) atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, HAM terbagi ke dalambeberapa jenis, yaitu : Hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi) Hak legal (hak jaminan perlindungan hukum) Hak sipil dan politik Hak Subsistensi ( hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan), serta Hak ekonomi, hukum dan budaya.Hak personal, hak legal, hak sipil, dan hak politik yang terdapat dalam Pasal 3 -21 dan DUHAM tersebut memuat : a. hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi; b. hak bebas dari perbudakan dan penghambaan; c. hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berkeprimanusiaan ataupun merendahkan derajat manusia; d. hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi; e. hak untuk pengampunan hukum secara efektif; f. hak bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang; g. hak untuk peradilan yang inde-penden dan tidak memihak; h. hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah; i. hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat; j. hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik; k. hak atas perlindungan hukum ter-hadap serangan semacam itu; l. hak bergerak; m. hak memperoleh suaka; n. hak atas satu kebangsaan; 17 o. hak untuk menikah dan memben-tuk keluarga;
    • p. hak untuk mempunyai hak milik; q. hak bebas berpikir, berkesadaran dan beragama; r. hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat; s. hak untuk berhimpun dan berserikat; t. hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat. Sedangkan hak ekonomi, hukum dan budaya berdasarkan pernyataanDUHAMmenyangkut hal-hal sebagai berikut, yaitu: a. hak atas jaminan hukum; b. hak untuk bekerja; c. hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama; d. hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh; e. hakuntuk istirahat dan waktu senggang; f. hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan ke- sejahteraan; g. hak atas pendidikan; h. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat. Sementara itu HAM di Indonesia dinyatakan dalam UUD 1945 (amandemen I-IVUUD 1945) yang memuathak asasi manusia yang terdiriatas : a. hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat; b. hak kedudukan yang sama di dalam hukum/pemerintahan; c. hak kebebasan berkumpul; d. hak kebebasan beragama; e. hak penghidupan yang layak; f. hak kebebasan berserikat; 18 g. hak memperoleh pengajaran atau pendidikan.
    • Selanjutnya secara operasional beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut: a. hak hidup; b. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; c. hak mengembangkan diri; d. hak memperoleh keadilan; e. hak atas kebebasan pribadi; f. hak atas rasa aman; g. hak atas kesejahteraan; h. hak turut serta dalam pemerintahan; i. hak wanita; j. hak anak.5. HAM di Indonesia : Permasalahan dan Penegakannya.Sejalan dengan amanat Konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa perlindungan HAMharus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, danhak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik dalampenerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya (Wirayuda, 2005). Sesuaidengan pasal 1 (3), pasal 55 dan 56 Piagam PBB upaya pemajuan dan perlindunganHAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerjasama internasional yang berdasarkanpada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antarnegara sertahukum internasional yang berlaku.HAM di Indonesia didasarkan pada Konstitusi NKRI, yaitu: Pembukaan UUD 1945(alinea I), Pancasila sila ke-4, Batang Tubuh UUD 1945 (pasal 27, 29 dan 30), UU no.39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.HAMdi 19Indonesia menjamin hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hakmengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan, hak atas rasa
    • aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, danhak anak. Program penegakan hukum dan HAM (PP No. 7 tahun 2005) meliputipemberantasan korupsi, antiterorisme dan pembasmian penyalahgunaan narkotika danobat berbahaya.Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secarategas, tidak diskriminatif, dan konsisten.Kegiatan-kegiatan pokok penegakan HAM meliputi : 1) penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009. 2) Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari 2004- 2009 sebagai gerakan nasional. 3) peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat berbahaya lainnya. 4) peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya mencegah dan memberntas korupsi. 5) peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia. 6) peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warganegara di depan hukum melalui keteladanan Kepala Negara dan pimpinan lainnya untuk mematuhi dan mentaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten dan konsekuen. 7) penyelenggaraan audit reguler atas seluruh kekayaan pejabat pemerintah dan pejabat Negara. 8) peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat, tepat dan dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. 20
    • 9) peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya. 10) pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses public, pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. 11) pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan. 12) penyelamatan barang bukti akuntabilitas kinerja yang berupa dokumen/arsip lembaga Negara dan badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan HAM. 13) peningkatan koordinasi dan kerjasama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan HAM. 14) pembaharuan materi hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi. 15) peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melakukan perjalanan baik ke luar maupun masuk ke wilayah Indonesia. 16) peningkatan fungsi intelejen agar aktivitas terorisme dapat dicegah pada tahap yang sangat dini, serta meningkatkan berbagai operasi keamanan dan ketertiban; serta 17) peningkatan penanganan dan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya melalui identifikasi dan memutus jaringan peredarannya, meningkatkan penyidikan, penyelidikan, penuntutan serta menghukum para pengedarnya secara maksimal.6. Lembaga Penegak HAM. Untuk menjaga agar setiap menghormati HAM orang lain, maka perlu adanyapenegakan dan pendidikan HAM. Penegakan HAM dilakukan terhadap setiappelanggaran HAM.Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang ataukelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak disengaja, 21
    • atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi,membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijaminoleh undang-undang. Untuk mengatasi masalah penegakan HAM, maka dalam Bab VII Pasal 75 UUtentang HAM, negara membentuk KOMNAS HAM, dan Bab IX Pasal 104 tentangpengadilan HAM, serta peran serta masyarakat seperti dikemukakan dalam Bab XIIIPasal 100 - 103. Lembaga penegak HAM meliputi KOMNAS HAM, pengadilan HAM,dan partisipasi masyaraklat.Komnas HAM :Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaganegara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan,pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.Komnas HAM bertujuan : 1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; 2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang paripurna danSubkomisi.Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsurpelayanan.Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang (bidang pengkajian penelitian) : 1) melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi; 22
    • 2) pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; 3) penerbitan hasil pengkajian dari penelitian; 4) studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia; 5) pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan 6) kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan : 1) penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia; 2) upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya; dan 3) kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan : 1) pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut; 2) penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia; pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya; 23
    • 3) pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan; 4) peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; 5) pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan; 6) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat- tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; 7) pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proes peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan : 1) perdamaian kedua belah pihak; 2) penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli; 3) pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; 4) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; 5) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti. 24
    • Di samping kewenangan menurut UU No 39 Tahun 1999, Komnas HAM jugaberwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yangberat dengan dikeluarkannya UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak AsasiManusia. Berdasarkan Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasimanusia yang berat. Dalam melakukan penyelidikan ini Komnas HAM dapatmembentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsurmasyarakat.Pengadilan HAM :Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerahhukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. PengadilanHAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaranhaksasi manusia yang berat. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa danmemutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan diluar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negaraIndonesia. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkarapelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yangberumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.Kasus pembumihangusan di Timor-timur telah mendorong dunia internasional agardibentuk peradilan internasional (internasional tribunal) bagi para pelakunya.Desakanuntuk adanya peradilan internasional khususnya bagi pelanggaran HAM yang beratyang terjadi di Timor-timur semakin menguat bahkan komisi Tinggi PBB untuk Hak-hakasasi manusia telah mengeluarkan resolusi untuk mengungkapkan kemungkinanterjadinya pelanggaran HAM berat di Timor-Timur. Atas resolusi Komisi HAM PBBtersebut Indonesia secara tegas menolak dan akan menyelesaikan kasus pelanggaranHAM dengan menggunakan ketentuan nasional karena konstitusi Indonesiamemungkinkan untuk menyelenggarakan peradilan hak asasi manusia. Atas penolakantersebut, mempunyai konsekuensi bahwa Indonesia harus melakukan proses peradilan 25
    • atas terjadinya pelanggaran HAM di Timor-Timur .Dorongan untuk adanya pembentukan peradilan internasional ini juga didasarkan atasketidakpercayaan dunia internasional pada sistem peradilan Indonesia jika dilihat antaraketerkaitan antara pelaku kejahatan yang merupakan alat negara. Pelanggaran HAM diTimor-timur mempunyai nuansa khusus karena adanya penyalahgunaan kekuasaandalam arti pelaku berbuat dalam konteks pemerintahan dan difasilitasi oleh kekuasaanpemerintah sehingga akan sulit untuk diadakan pengadilan bagi pelaku kejahatansecara fair dan tidak memihak.Dalam prakteknya jika melihat bekerjanya sistem peradilan pidana di negara hukumIndonesia ini, belum mampu memberikan keadilan yang subtansial.Keterkaitan dengankebijakan yang formal/legalistik seringkali dijadikan alasan.Peradilan seringkalimemberikan toleransi terhadap kejahatan-kejahatan tertentu, dengan konsekuensiyuridis pelaku kejahatannya harus dibebaskan.Termasuk terhadap kejahatan ataupelanggaran HAM berat ini (2000, Kleden).Partisipasi Masyarakat : Partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM diatur dalam Pasal 100 -103 UUtentang HAM. Partisipasi masyarakat dapat berbentuk sebagai berikut : 1) Setiap orang, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM. 2) Masyarakat juga berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga kemasyarakatan lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM. 3) Masyarakat berhak mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya. 4) Masyarakat dapat bekerja sama dengan Komnas HAM melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai HAM. 26
    • 7. Mengembangkan Pendidikan HAM.Pendidikan HAM sebagai proses pemberdayaan pendidikan pada dasarnya memilikisifat antisipatoris dan emansipatoris, yaitu selalu mengacu ke masa depan dan selalumempersiapkan generasi muda untuk kehidupan masa depan (Muchtar Buchori, Basis2000). Pendidikan memang tidak dapat berbuat apa-apa untuk masa sekarang, tidakjuga untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan politik kita. Akan tetapi, pendidikan dapatberbuat banyak untuk turut membentuk kehidupan ekonomi dan politik yang lebih baik dimasa depan. Dalam konteks ini, pendidikan HAM dimaksudkan sebagai prosespenyadaran dan pemberdayaan (conscientization and empowering) masyarakatakan hak dan tanggung jawab sosial yang dipikulnya.Membentuk masyarakatberperadaban (civilized society) adalah tujuan sosialnya, sementara tujuan akhirnyaadalah kearifan serta kebahagiaan seluruh umat manusia. Dengan demikian pendidikanHAM harus diupayakan sebagai wahana pembentuk dan pengembangan pribadi dalamupaya pembentukan masyarakat yang beradab (civil society) yang penuh kearifan dankebahagiaan, lahir maupun batin.Hakekat dari tujuan akhir (high purpose) pendidikan HAM adalah menciptakankemakmuran dan kebahagiaan masyarakat di alam semesta. Dengan kata lain, tujuanpendidikan HAM adalah membentuk masyarakat yang sarat moralitas. Untukmewujudkannya, langkah nyata yang diperlukan adalah menggalakkan pemahamantentang HAM, diantaranya dapat dilakukan melalui sosialisasi nilai-nilai HAM mulai darisekolah dasar sampai perguruan tinggi. Upaya ini dapat pula dilakukan melaluikampanye, publikasi media massa.Dr. Seto Mulyadi berpendapat bahwa pembelajaranHAM sejak dini mulai dari anak-anak merupakan tuntutan bagi pembangunan di masamendatang. Dr. sri Untari, ahli psikologi sosial juga menyatakan bahwa pembelajaranHAM harus disesuaikan dengan tingkatan usia dan golongan masyarakat, serta adanyakeselarasan antara pembelajaran HAM di dalam dan di luar rumah agar tidak adabenturan nilai. 27
    • Pengajaran HAM sejak dini dilaksanakan tidak hanya bertujuan sebagai pengetahuan(knowledge) tentang HAM tetapi juga mengembangkan sikap (attitude) dan keterampilan(skills).Landasan Hukum Komnas HAM :Pada awalnya, Komnas HAM didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak 1999 keberadaan KomnasHAM didasarkan pada undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi ,keanggotaan, asas, kelengkapan,serta tugas dan wewenang Komnas HAM. Di samping kewenangan menurut UU No 39Tahun 1999, Komnas HAM juga berwenang melakukan penyelidikan terhadappelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan dikeluarkannya UU No 26 Tahun2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.Berdasarkan Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasimanusia yang berat. Dalam melakukan penyelidikan ini Komnas HAM dapat membentuktim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.Instrumen Acuan Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapaitujuannya Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yangberkaitan dengan HAM, baik nasional maupun Internasional.Instrumen nasional: a) UUD 1945 beserta amendemennya; b) Tap MPR No. XVII/MPR/1998; c) UU No 39 Tahun 1999; d) UU No 26 tahun 2000; e) Peraturan perundang-undangan nasional lain yang terkait. 28
    • Instrumen Internasional: a) Piagam PBB, 1945; b) Deklarasi Universal HAM 1948; c) Instrumen internasional lain mengenai HAM yang telah disahkan dan diterima oleh Indonesia. 29