Your SlideShare is downloading. ×
0
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Kebijakanpengelolaankphppapuadec2011 111214220957-phpapp02

184

Published on

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
184
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KPHP Oleh : Direktur Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan Ditjen Bina Usaha Kehutanan Serui, 1 Desember 2011
  2. DASAR HUKUM Unit-unit pengelolaan hutan atau KPH dan organisasi pengelolanya di tingkat tapak perlu dibentuk sesuai peraturan perundangan yang ada, seperti : 1. UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 2. PP 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan 3. PP 6 tahun 2007 jo PP 3 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan 4. PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5. Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPHP 6. Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang NSPK Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP 7. Permendagri Nomor 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP di Daerah. 8. Permenhut No.P.41/Menhut-II/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarpras pada KPHL dan KPHP Model 9. Permenhut No. P.42/Menhut-II/2011 tentang Kompetensi Teknis Bidang Kehutanan Pada KPHL dan KPHP
  3. PENGELOLAAN HUTANBerdasarkan UU No 41 Tahun 1999 tentangKehutanan, Pengelolaan Hutan mencakup :1. Tata Hutan2. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan3. Pemanfaatan Hutan4. Penggunaan Kawasan Hutan5. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan6. Perlindungan dan Konservasi Alam
  4. Diselenggarakan Kemhut/Dinas Prov/Kab/Kota 1. Perencanaan Kehutanan PENGURUSAN 2. Pengelolaan HUTAN 3. Litbang, Diklat Penyuluhan 4. Pengawasan 1. Tata hutan & RP 2. Pemanfaatan Hutan 3. Penggunaan Diselenggarakan Kawasan Hutan 4. Rehabilitasi Oleh KPH 5. Perlindungan & Konservasi POSISI PENGELOLAAN HUTAN dan PENGURUSAN HUTAN
  5. PERAN KEMHUT, DINAS PROVINSI, DINAS KABUPATEN/KOTA, KPH, DAN PEMEGANGIZIN DALAM PENGELOLAAN HUTANNo Kegiatan Kemhut Dinas Provinsi Dinas KPH Pemegang Pengelolaan Kabupaten/Kota Izin1 Tata Hutan dan • NSPK Pembinaan & Pembinaan & • Pelaksanaan Acuan Penyusunan Rencana • Pengesahan Pengendalian Pengendalian penyusunan Pengelolaan RP Jangka Renc Panjang Pemanfaatan2 Pemanfaatan Hutan • NSPK • Pelayanan • Pelayanan • Penyiapan Pelaksanaan • Pelayanan proses proses perizinan prakondisi izin proses perizinan • Pembinaan & • Pemantauan & perizinan • Pembinaan & Pengendalian Penilaian Kinerja Pengendalian pemegang izin • Pemanf wil tertt3 Penggunaan Kawasan • NSPK • Pelayanan • Pelayanan • Penyiapan Pelaksanaan Hutan • Pelayanan proses proses perizinan prakondisi izin proses perizinan • Pembinaan & • Pemantauan & periiznan • Pembinaan & Pengendalian Penilaian Kinerja Pengendalian pemegang izin4 Rehabilitasi dan • NSPK Pembinaan & Pembinaan & • Pemantauan & Pelaksanaan reklamasi • Dukungan Pengendalian Pengendalian Penilaian Kinerja pada areal dana • Pelaksanaan pada kerja izin areal yg tdk dibebani izin5 Perlindungan dan • NSPK Pembinaan & Pembinaan & • Pemantau & Pelaksanaan konservasi • Dukungan Pengendalian Pengendalian Penilaian Kinerja pada areal dana • Pelaksanaan pada kerja izin areal yg tdk dibebani izin
  6. TARGET PEMBANGUNAN KPH S/D 2014 (REVISI RENSTRA KEMENHUT)- Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPHL/KPHP Provinsi seluruh Indonesia.- Beroperasinya 120 KPH (20 % Wilayah KPH yang telah ditetapkan Menteri Kehutanan).- Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPHK seluruh Indonesia.- Penyusunan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kesatuan pengelolaan hutan (KPH).
  7. ROADMAP PENCAPAIAN TARGETPEMBENTUKAN KPH S/D 2014 Kawasan Hutan telah dibagi dalam wilayah KPHPembentukan Wilayah KPH 2010 2011 2012 2013 2014 Penyiapan Pembentukan Beroperasinya Kelembagaan KPH KPH yang telah ada organisasinya Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan *) Sumber Ditjenplan 2011
  8. MEKANISME PENDANAAN FASILITASI KPH Model  Intervensi Kemenhut, dana lain tidak mengikat KPH Non Model  DAK, dana lain tidak mengikat
  9. PRASYARAT BEROPERASINYA KPH1. Ditetapkannya Wilayah KPH2. Terbentuknya Kelembagaan KPH & SDM Pengelola3. Tersedianya Sarpras, & Dana.3. Tersedianya aktivitas pengelolaan hutan : Hasil Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolan Hutan
  10. KPH MODEL Percepatan Pembangunan KPH : Salah satu strategi dalam rangka percepatan pembangunan KPH ditempuh melalui pembangunan KPH MODEL KPH MODEL : Adalah wujud awal KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual organisasi di tingkat tapak (P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH) Prosedur Penetapan Wilayah KPH MODEL : 1. Gubernur/Bupati/Walikota mengusulkan Penetapan Wilayah KPH Model kepada Menhut 2. Usulan Penetapan KPH Model dilengkapi dengan: – Surat Usulan Gubernur/Bupati/Walikota, – Peta calon Wilayah KPH Model skala minimal 1 : 250.000, dan – Deskripsi kondisi biofisik dan sosial budaya di wilayah dan di sekitar calon KPH Model. 3. Menhut menolak atau menetapkan Wilayah KPH Model
  11. PROGRES KPHP DAN KPHL PROVINSIS/D OKTOBER 2011Rancang Bangun : 28 ProvinsiArahan Pencadangan : 27 ProvinsiPembentukan (usulan : 23 Provinsipenetapan)Penetapan Wilayah : 23 ProvinsiKPH
  12. RINCIAN JUMLAH KPHP DAN KPHL S/DOKTOBER 2011 •KPHP : 342 unit 37.063.223 ha •KPHL : 179 unit 20.834.918 ha Total : 521 unit 57.898.141 ha Identifikasi Wilayah KPHP dan KPHL di Seluruh Indonesia yang akan dirintis untuk beroperasi s/d 2014 berjumlah 110 unit
  13. KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KPH  Perubahan Renstra 2010-2014 Kemenhut (dari terbentuknya KPH  beroperasinya KPH)  Dibentuk Tim Percepatan KPH berdasarkan SK Menhut (oktober 2010)  Secara periodik mengevaluasi progres pembangunan KPH dan menyusun rekomendasi percepatan.  Penyusun peraturan terkait operasionalisasi KPH (Ditjen PlanHut dibantu Tim Percepatan KPH).  Terbitnya Permendagri Nomor 61 Tahun 2010.  Pengutamaan lokus program eselon I di KPH (model).  Upaya peningkatan anggaran secara signifikan, utamanya untuk suporting KPH model.
  14. SUPORTING PERCEPATANPEMBANGUNAN KPHP(DITJEN BUK) 1. Diklat Perencanaan Pengelolaan KPHP. 2. Workshop percepatan operasionalisasi KPHP Model (Tasik Besar Serkap, Riau). 3. Bimbingan teknis. 4. Memfasilitasi hasil-hasil program/kegiatan/proyek kerja sama dapat “ditransfer” menjadi bagian dari KPHP (PMUMHM, Manajemen Pengelolaan Ekohidro, DA-REDD pada KPHP dll). 5. Mengarahkan usulan kegiatan terkait Anggaran dari Ditjen BUK, lokusnya dengan mempertimbangkan lokasi calon KPH atau KPH model.
  15. NSPK KPH DALAM RANGKA RENCANA KERJA PENGELOLAAN KPHP Maksud pengaturan pengelolaan hutan pada KPHP adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh KPHP. Tujuan pengaturan pengelolaan hutan pada KPHP adalah untuk menjamin terselenggara nya pengelolaan hutan yang bermanfaat dan lestari.
  16. ORGANISASI KPHP MEMPUNYAI TUGAS DAN FUNGSI: Menyelenggarakan pengelolaan hutan; Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, prov dan kab/kota bidang kehutanan; Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.
  17. MENYELENGGARAKAN PENGELOLAAN HUTAN : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan; Pemanfaatan Hutan; Penggunaan Kawasan Hutan; Rehabilitasi Hutan dan Reklamasi; dan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
  18. MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN :  Perencanaan;  Pengorganisasian;  Pelaksanaan;  Pengawasan;  Pengendalian.
  19. KEGIATAN TATA HUTAN DI KPHP TERDIRI DARI: InventarisasiHutan; Pembagian ke dalam blok; Pembagian petak; Tata batas dalam wilayah KPHP; Pemetaan.
  20. PELAKSANAAN INVENTARISASI HUTAN UNTUKMENDAPATKAN DATA DAN INFORMASI : Status, penggunaan, dan penutupan lahan; Jenis tanah, kelerengan lapangan/topografi; Iklim; Hidrologi (tata air), bentang alam dan gejala- gejala alam; Kondisi sumber daya manusia dan demografi; Jenis, potensi dan sebaran flora; Jenis, populasi dan habitat fauna; dan
  21. BERDASARKAN HASIL INVENTARISASIDILAKUKAN PEMBAGIAN BLOK DENGANMEMPERHATIKAN: Karakteristik biofisik lapangan; Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar; Potensi sumberdaya alam; Keberadaan hak-hak atau izin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
  22. PEMBAGIAN PETAK MEMPERHATIKAN: Produktivitas dan potensi areal/lahan; Keberadaan kawasan lindung; Rancangan areal yang akan direncanakan antara lain untuk : = pemanfaatan hutan, = penggunaan kawasan hutan, = rehabilitasi dan reklamasi hutan, = pemberdayaan masyarakat.
  23. TATA BATAS DILAKUKAN DENGAN TAHAPAN:Persiapan peta penataan batas, berdasarkan hasil pembagian blok dan petak yang telah dilaksanakan serta dipetakan; Penyiapan trayek-trayek batas; Pelaksanaan penataan batas berdasarkan trayek batas; Penyajian peta tata batas dalam wilayah KPHP.
  24. PEMETAAN KPHP HARUS MEMUAT : Batas wilayah KPHP yang telah ditetapkan Menteri; Pembagian batas blok; Pembagian batas petak; dan Peta dengan skala minimal 1:50.000.
  25. RENCANA PENGELOLAAN HUTAN MELIPUTI: Rencana pengelolaan hutan jangka panjang 10 tahun; Rencana Pengelolaan hutan jangka pendek 1 tahun
  26. RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKAPANJANG MEMUAT UNSUR-UNSUR: Tujuan yang akan dicapai KPHP; Kondisi yang dihadapi; Strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan, yang meliputi tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam; Arahan kegiatan pembangunan jangka panjang KPHP.
  27. RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKAPENDEK KPHP, MEMUAT UNSUR-UNSUR: Tujuan pengelolaan hutan lestari dalam skala KPHP yang bersangkutan; Evaluasi hasil rencana jangka pendek sebelumnya; Target yang akan dicapai; Basis data dan informasi; Kegiatan yang akan dilaksanakan; Status neraca sumber daya hutan; Pemantauan evaluasi, & pengendalian kegiatan; Partisipasi pemangku kepentingan; dan Arahan rencana pembangunan tahunan KPHP.
  28. SEKIANTERIMA KASIH

×