Your SlideShare is downloading. ×
Pembinaan pengawasan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Pembinaan pengawasan

153
views

Published on

Published in: Government & Nonprofit

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
153
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. 15/05/1415/05/14 11 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Mata Kuliah HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Fakultas Hukum
  • 2.  Dalam sebuah organisasi, termasuk Organisasi Pemerintahan Daerah, Pembinaan Pengawasan memegang peranan penting untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi, tujuan serta target-target organisasi.  Sistem pengawasan memiliki dua tujuan utama yaitu akuntabilitas dan proses belajar  Dari sisi akuntabilitas, sistem pengawasan akan memastikan bahwa dana pembangunan digunakan sesuai dengan etika dan aturan hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan.  Dari sisi proses belajar, sistem pengawasan akan memberikan informasi tentang dampak dari program atau intervensi yang dilakukan, sehingga pengambil keputusan dapat belajar tentang bagaimana menciptakan program yang lebih efektif
  • 3.  Pemerintah dan pemerintah daerahPemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan manajemen pemerintahan melaluimenyelenggarakan manajemen pemerintahan melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputifungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasiperencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan saranamerupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakanyang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangkaoleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektifpencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.dan efisien.  Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakanPemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem darisub sistem dari pemerintahan nasional dan secarapemerintahan nasional dan secara implisit pembinaan dan pengawasanimplisit pembinaan dan pengawasan terhadapterhadap Pemerintahan Daerah merupakan bagian integral dariPemerintahan Daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dewansistem penyelenggaraan pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembagaPerwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggaraperwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah berkedudukan setara danPemerintahan Daerah berkedudukan setara dan bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah.bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah. 15/05/1415/05/14 33
  • 4.  Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan DaerahPembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atauadalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untukGubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomimewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, meliputi koordinasi pemerintahan antar susunandaerah, meliputi koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan,pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaanpemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan,urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi danpemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusankonsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan danpemerintahan, pendidikan dan pelatihan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, anggotapelatihan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawaiDewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, anggota badannegeri sipil daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan masyarakat.permusyawaratan desa, dan masyarakat.  Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah olehPengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah,Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota adalah prosesGubernur dan Bupati/Walikota adalah proses kegiatan yang ditujukankegiatan yang ditujukan untuk menjamin agaruntuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pemerintahanpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturandesa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh aparatperundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan bidangpengawas intern pemerintah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing.kewenangannya masing-masing. 44
  • 5.  Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadapFungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukanpemerintah daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis.pengawasan teknis.  Disamping pengawasan tersebut di atas pengawasan olehDisamping pengawasan tersebut di atas pengawasan oleh masyarakatmasyarakat (sosial kontrol) diperlukan dalam mewujudkan peran(sosial kontrol) diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakatserta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraanguna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari, korupsi,pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari, korupsi, kolusi serta nepotismekolusi serta nepotisme  Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan,Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah memberi penghargaan kepada Pemerintahan Daerah,Pemerintah memberi penghargaan kepada Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, anggota Dewankepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipilPerwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badandaerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa berdasarkan hasil penilaian terhadappermusyawaratan desa berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menunjukkanpelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menunjukkan prestasi tertentu. Sebaliknya Pemerintah memberikan sanksiprestasi tertentu. Sebaliknya Pemerintah memberikan sanksi kepada Pemerintahan Daerah, kepala daerah atau wakil kepalakepada Pemerintahan Daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkatdaerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa,daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa apabila ditemukandan anggota badan permusyawaratan desa apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.adanya penyimpangan dan pelanggaran. 55
  • 6. Berdasarkan obyek pengawasan, kita dapat membagi pengawasan terhadap pemerintah daerah menjadi tiga jenis, yaitu pengawasan terhadap: 1.Produk hukum dan kebijakan daerah 2.Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta produk hukum dan kebijakan 3.Keuangan daerah
  • 7.  Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan DaerahPembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi: a.a. koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan; b.b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusanpemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;pemerintahan; c.c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasipemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;pelaksanaan urusan pemerintahan; d.d. pendidikan dan pelatihan; danpendidikan dan pelatihan; dan e.e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauanperencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.  Pembinaan dilakukan terhadap kepala daerah atau wakilPembinaan dilakukan terhadap kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyatkepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah,Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, dan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badandan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desapermusyawaratan desa 15/05/1415/05/14 77
  • 8.  Koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahanKoordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan berkaitan dengan aspek perencanaan dan evaluasiberkaitan dengan aspek perencanaan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerahpelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah  Koordinasi pemerintahanKoordinasi pemerintahan dilaksanakan pada tingkat nasional,dilaksanakan pada tingkat nasional, regional,regional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa secara berkala.provinsi, kabupaten/kota, dan desa secara berkala.  KoordinasiKoordinasi dilaksanakan antar susunan pemerintahan yangdilaksanakan antar susunan pemerintahan yang terkaitterkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahandengan penyelenggaraan urusan pemerintahan  Koordinasi tingkat nasional dan regionalKoordinasi tingkat nasional dan regional dilaksanakan olehdilaksanakan oleh MenteriMenteri Negara/PimpinanNegara/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonLembaga Pemerintah Non DepartemenDepartemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dansesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dikoordinasikan dengan Menteri.dikoordinasikan dengan Menteri.  Koordinasi antar kabupaten/kota dalam satu provinsi,Koordinasi antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, dilaksanakan oleh Gubernur.dilaksanakan oleh Gubernur.  Koordinasi antar desa/kelurahan lebih dari satu kecamatanKoordinasi antar desa/kelurahan lebih dari satu kecamatan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.  Koordinasi antar provinsi dengan kabupaten/kota lebih dariKoordinasi antar provinsi dengan kabupaten/kota lebih dari satu provinsi,satu provinsi, dilaksanakan oleh Menteri Negara/ Pimpinandilaksanakan oleh Menteri Negara/ Pimpinan LembagaLembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsiPemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, setelah dikoordinasikan dengan Menteri.dan kewenangannya, setelah dikoordinasikan dengan Menteri. 15/05/1415/05/14 88
  • 9.  Pemberian pedoman dan standarPemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusanpelaksanaan urusan pemerintahanpemerintahan mencakup aspek perencanaan,mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tatapelaksanaan, tata laksana, pendanaan,laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasankualitas, pengendalian dan pengawasan  Pedoman dan standar urusan PemerintahanPedoman dan standar urusan Pemerintahan DaerahDaerah disusun oleh Menteridisusun oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonNegara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non DepartemenDepartemen sesuai dengan fungsi dansesuai dengan fungsi dan kewenangannya.kewenangannya.  Penyusunan pedoman dan standar urusanPenyusunan pedoman dan standar urusan PemerintahanPemerintahan Daerah ditetapkanDaerah ditetapkan sesuaisesuai dengan peraturan perundang-undangandengan peraturan perundang-undangan setelahsetelah dikoordinasikan dengan Menteri.dikoordinasikan dengan Menteri. 15/05/1415/05/14 99
  • 10. Pemberian bimbingan,Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasisupervisi, dan konsultasi pelaksanaanpelaksanaan urusanurusan pemerintahan mencakuppemerintahan mencakup aspek perencanaan,aspek perencanaan, pelaksanaan,pelaksanaan, tata laksana,tata laksana, pendanaan, kualitas,pendanaan, kualitas, pengendalian danpengendalian dan pengawasan.pengawasan. 15/05/1415/05/14 1010
  • 11.  Pemberian bimbingan, supervisi danPemberian bimbingan, supervisi dan konsultasikonsultasi dilaksanakan secara berkaladilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik kepada seluruhdan/atau sewaktu-waktu, baik kepada seluruh daerah atau kepada daerah tertentu sesuaidaerah atau kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.dengan kebutuhan.  Pemberian bimbingan, supervisi danPemberian bimbingan, supervisi dan konsultasikonsultasi dilakukan secara berjenjang sesuaidilakukan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.dengan susunan pemerintahan.  Pemberian bimbingan supervisi dan konsultasiPemberian bimbingan supervisi dan konsultasi kepadakepada kabupaten/kota dapatkabupaten/kota dapat dilimpahkandilimpahkan oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembagaoleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen kepadaPemerintah Non Departemen kepada Gubernur danGubernur dan dikoordinasikan dengandikoordinasikan dengan Menteri.Menteri. 15/05/1415/05/14 1111
  • 12.  Pendidikan dan pelatihanPendidikan dan pelatihan, meliputi rumpun pendidikan dan, meliputi rumpun pendidikan dan pelatihan teknis substantif Pemerintahan Daerah serta pendidikanpelatihan teknis substantif Pemerintahan Daerah serta pendidikan dan pelatihan fungsional untuk jabatan-jabatan fungsional binaandan pelatihan fungsional untuk jabatan-jabatan fungsional binaan Departemen Dalam Negeri.Departemen Dalam Negeri.  Pendidikan dan pelatihanPendidikan dan pelatihan, diperuntukkan bagi kepala daerah atau, diperuntukkan bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa,perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.  Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil daerahPendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.  Pendidikan dan pelatihanPendidikan dan pelatihan dilaksanakan bagi kepala daerah ataudilaksanakan bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa,perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desaperangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa secara berkala.secara berkala.  Pendidikan dan pelatihanPendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan oleh Menteridapat dilaksanakan oleh Menteri Negara/PimpinanNegara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuaiLembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsidengan fungsi dan kewenangannya dan dikoordinasikan dengandan kewenangannya dan dikoordinasikan dengan Menteri.Menteri.  Pendidikan dan pelatihanPendidikan dan pelatihan dapat dilimpahkan kepada Gubernur,dapat dilimpahkan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan dikoordinasikan dengan Menteri.Bupati/Walikota dan dikoordinasikan dengan Menteri. 1212
  • 13.  Standarisasi program pendidikan dan pelatihan antaraStandarisasi program pendidikan dan pelatihan antara lain meliputi kurikulum, silabi, bahan ajar dan tenagalain meliputi kurikulum, silabi, bahan ajar dan tenaga pengajar, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan,pengajar, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, dan pendanaan pendidikan dan pelatihan bagi kepaladan pendanaan pendidikan dan pelatihan bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, angggota Dewandaerah atau wakil kepala daerah, angggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawaiPerwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dannegeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa ditetapkan olehanggota badan permusyawaratan desa ditetapkan oleh Menteri.Menteri.  Standarisasi program pendidikan dan pelatihan dapatStandarisasi program pendidikan dan pelatihan dapat ditetapkan olehditetapkan oleh Menteri Negara/Pimpinan LembagaMenteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonPemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi danDepartemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya setelah dikoordinasikan dengankewenangannya setelah dikoordinasikan dengan Menteri;Menteri;  Pendidikan dan pelatihanPendidikan dan pelatihan dapat dilakukan kerjasamadapat dilakukan kerjasama antara Pemerintahantara Pemerintah dengan pemerintah daerah dan/ataudengan pemerintah daerah dan/atau dengan perguruan tinggi serta lembaga lainnya.dengan perguruan tinggi serta lembaga lainnya. 15/05/1415/05/14 1313
  • 14.  Penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasiPenelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputiatas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi kewenangan,kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan,kelembagaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan asset,pengelolaan asset, Lembaga Pemerintah NonLembaga Pemerintah Non Departemen, Dewan PerwakilanDepartemen, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,Rakyat Daerah, pelayanan publik, dan kebijakan daerah.pelayanan publik, dan kebijakan daerah.  Penelitian dan pengembanganPenelitian dan pengembangan dilaksanakan secaradilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai denganberkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.kebutuhan.  Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonMenteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi danDepartemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dapat melakukan penelitian dankewenangannya dapat melakukan penelitian dan pengembangan dan dikoordinasikan dengan Menteri.pengembangan dan dikoordinasikan dengan Menteri.  Penelitian dan PengembanganPenelitian dan Pengembangan dapat dilimpahkandapat dilimpahkan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dankepada Gubernur, Bupati/Walikota dan dikoordinasikan dengan Menteri.dikoordinasikan dengan Menteri. 15/05/1415/05/14 1414
  • 15.  Pedoman serta standar penelitian danPedoman serta standar penelitian dan pengembanganpengembangan urusan Pemerintahan Daerahurusan Pemerintahan Daerah disusun oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembagadisusun oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsiPemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.dan kewenangannya.  Penyusunan pedoman dan standar urusanPenyusunan pedoman dan standar urusan PemerintahanPemerintahan Daerah ditetapkanDaerah ditetapkan sesuai dengansesuai dengan peraturan perundang-undangan setelahperaturan perundang-undangan setelah dikoordinasikan dengan Menteri.dikoordinasikan dengan Menteri.  Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusanPemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dilakukan oleh Menteri.pemerintahan dilakukan oleh Menteri.  Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonMenteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi danDepartemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannyakewenangannya dapat melakukan pemantauan dandapat melakukan pemantauan dan evaluasievaluasi dan dikoordinasikan dengan Menteri.dan dikoordinasikan dengan Menteri. 15/05/1415/05/14 1515
  • 16.  Pedoman serta standar pemantauan dan evaluasiPedoman serta standar pemantauan dan evaluasi urusanurusan Pemerintahan DaerahPemerintahan Daerah disusun olehdisusun oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga PemerintahMenteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi danNon Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.kewenangannya.  Penyusunan pedoman pemantauan dan evaluasiPenyusunan pedoman pemantauan dan evaluasi urusanurusan Pemerintahan DaerahPemerintahan Daerah ditetapkan sesuaiditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangandengan peraturan perundang-undangan dandan dikoordinasikan dengan Menteri.dikoordinasikan dengan Menteri.  Perencanaan, penelitian dan pengembangan,Perencanaan, penelitian dan pengembangan, pemantauanpemantauan dan evaluasi atas pelaksanaandan evaluasi atas pelaksanaan urusan pemerintahan dapaturusan pemerintahan dapat dilakukan kerja samadilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, lembagadengan perguruan tinggi, lembaga penelitian danpenelitian dan lembaga lainnya.lembaga lainnya. 15/05/1415/05/14 1616
  • 17. PENGAWASANPENGAWASAN Pengawasan pelaksanaan urusanPengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahpemerintahan di daerah meliputi:meliputi: a.a. pelaksanaan urusan pemerintahanpelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi;di daerah provinsi; b.b. pelaksanaan urusan pemerintahanpelaksanaan urusan pemerintahan di daerahdi daerah kabupaten/kota; dankabupaten/kota; dan c.c. pelaksanaan urusan pemerintahanpelaksanaan urusan pemerintahan desadesa.. 15/05/1415/05/14 1717
  • 18. 15/05/1415/05/14 1818  Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsiPelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi terdiri dari:terdiri dari: a.a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yangpelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib;bersifat wajib; b.b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yangpelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan; danbersifat pilihan; dan c.c. pelaksanaan urusan pemerintahan menurutpelaksanaan urusan pemerintahan menurut dekonsentrasidekonsentrasi dan tugas pembantuandan tugas pembantuan  Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahPelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kotakabupaten/kota terdiri dari:terdiri dari: a.a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yangpelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib;bersifat wajib; b.b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yangpelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan; danbersifat pilihan; dan c.c. pelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugaspelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugas pembantuanpembantuan
  • 19.  Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahPengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi:meliputi: a.a. pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dipembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahdaerah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa; danprovinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa; dan b.b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi,pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintahan desa.kabupaten/kota, dan pemerintahan desa.  Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerahPengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakandilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintaholeh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dansesuai dengan fungsi dan kewenangannya.kewenangannya.  Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat JenderalAparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah NonDepartemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.  Pelaksanaan pengawasanPelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawasdilakukan oleh pejabat pengawas pemerintah.pemerintah.  Pejabat pengawas pemerintah ditetapkan oleh Menteri/MenteriPejabat pengawas pemerintah ditetapkan oleh Menteri/Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen ditingkatNegara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen ditingkat pusat, oleh Gubernur ditingkat provinsi, dan oleh Bupati/ Walikotapusat, oleh Gubernur ditingkat provinsi, dan oleh Bupati/ Walikota ditingkat kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-ditingkat kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang- undangan.undangan.  Tata cara dan persyaratan pengangkatan, pemindahan,Tata cara dan persyaratan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan peningkatan kapasitas pejabat pengawaspemberhentian dan peningkatan kapasitas pejabat pengawas pemerintah daerah diatur dengan peraturan Menteri.pemerintah daerah diatur dengan peraturan Menteri. 1919
  • 20.  Inspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas pengawasanInspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas pengawasan bertanggungjawab kepada Gubernur, Inspekturbertanggungjawab kepada Gubernur, Inspektur Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas pengawasanKabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas pengawasan bertanggungjawab kepada Bupati/ Walikota.bertanggungjawab kepada Bupati/ Walikota.  Inspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas selain tugasInspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerahpengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota dalam pelaksanaanProvinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan daritugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten/KotaSekretaris Daerah Kabupaten/Kota  Inspektorat Jenderal Departemen dan Unit PengawasanInspektorat Jenderal Departemen dan Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen melakukanLembaga Pemerintah Non Departemen melakukan pengawasan terhadap :pengawasan terhadap : a. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;a. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; b. pinjaman dan hibah luar negeri; danb. pinjaman dan hibah luar negeri; dan c.pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraanc.pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan fungsi danPemerintahan Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.kewenangannya. 15/05/1415/05/14 2020
  • 21.  Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri selainInspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri selain melakukan pengawasan selain sebagaimana tersebut diatasmelakukan pengawasan selain sebagaimana tersebut diatas juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraanjuga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten/kota.Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten/kota.  Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap:Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap: a.a. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraanpelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; b.b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi;pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi; dandan c.c. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahpelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.kabupaten/kota.  Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasanInspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:terhadap: a.a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahpelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota;kabupaten/kota; b.b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggarapelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraanan pemerintahan desa; danpemerintahan desa; dan c.c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa.pelaksanaan urusan pemerintahan desa. 15/05/1415/05/14 2121
  • 22.  Gubernur sebagai wakil pemerintah melakukan pengawasan terhadapGubernur sebagai wakil pemerintah melakukan pengawasan terhadap tugas dekonsentrasi.tugas dekonsentrasi.  Gubernur/Bupati/Walikota sebagai kepala daerahGubernur/Bupati/Walikota sebagai kepala daerah melakukanmelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugaspengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan danpembantuan dan pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri.pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri.  Aparat pengawas intern pemerintah melakukan pengawasanAparat pengawas intern pemerintah melakukan pengawasan sesuaisesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui:dengan fungsi dan kewenangannya melalui: a.a. pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatanpemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepalakepala daerahdaerah.. b.b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupunpemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaanpemeriksaan terpadu;terpadu; c.c. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktuwaktu daripengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktuwaktu dari unit/satuan kerja;unit/satuan kerja; d.d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasipengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; e.e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan,penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaanpelaksanaan program dan kegiatan; danprogram dan kegiatan; dan f.f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusanmonitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dipemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.daerah dan pemerintahan desa. 15/05/1415/05/14 2222
  • 23.  Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraanKebijakan pengawasan atas penyelenggaraan PemerintahanPemerintahan Daerah ditetapkan paling lambat pada bulanDaerah ditetapkan paling lambat pada bulan Oktober setiapOktober setiap tahun oleh Menteri berdasarkan masukantahun oleh Menteri berdasarkan masukan dari Menteridari Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonNegara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Gubernur, Bupati/Walikota.Departemen dan Gubernur, Bupati/Walikota.  Menteri mengkoordinasikan Menteri Negara, PimpinanMenteri mengkoordinasikan Menteri Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan GubernurLembaga Pemerintah Non Departemen, dan Gubernur dalamdalam menyusun rencana pengawasan atasmenyusun rencana pengawasan atas penyelenggaraanpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Pemerintahan Daerah.  Penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraanPenyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dikoordinasikan olehPemerintahan Daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur.Gubernur.  KoordinasiKoordinasi dilaksanakan dalam kegiatan penyusunandilaksanakan dalam kegiatan penyusunan perencanaanperencanaan pengawasan di pusat dan di daerah.pengawasan di pusat dan di daerah.  Koordinasi dapatKoordinasi dapat dilakukan melalui rapat koordinasi didilakukan melalui rapat koordinasi di tingkat provinsi dantingkat provinsi dan nasional paling sedikit 1 (satu) kalinasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.dalam 1 (satu) tahun. 15/05/1415/05/14 2323
  • 24.  Rencana pengawasan atas penyelenggaraan PemerintahanRencana pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dituangkan dalam rencana pengawasan tahunan danDaerah, dituangkan dalam rencana pengawasan tahunan dan ditetapkan oleh Menteri.ditetapkan oleh Menteri.  Rencana pengawasan atas penyelenggaraaan PemerintahanRencana pengawasan atas penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah, dituangkan dalam rencana pengawasan tahunan danDaerah, dituangkan dalam rencana pengawasan tahunan dan ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada rencanaditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada rencana pengawasan yang ditetapkan oleh Menteri.pengawasan yang ditetapkan oleh Menteri.  Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraanPelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan PemerintahanPemerintahan Daerah provinsi dikoordinasikan olehDaerah provinsi dikoordinasikan oleh Inspektorat JenderalInspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.Departemen Dalam Negeri.  Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraanPelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan PemerintahanPemerintahan Daerah kabupaten/kota dikoordinasikan olehDaerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh InspektoratInspektorat Provinsi.Provinsi.  Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahPelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan desa dikoordinasikan oleh Inspektoratkecamatan dan desa dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.Kabupaten/Kota.  Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan PemerintahanPelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah wajib berpedoman kepada rencana pengawasanDaerah wajib berpedoman kepada rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerahtahunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2424
  • 25.  Pimpinan satuan kerja penyelenggara Pemerintahan DaerahPimpinan satuan kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten/kota dan Desa wajib melaksanakan tindakprovinsi, kabupaten/kota dan Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.lanjut hasil pengawasan.  Menteri, Menteri Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah NonMenteri, Menteri Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota melakukanDepartemen, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasilpemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.pengawasan.  Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Wakil WalikotaWakil Gubernur, Wakil Bupati/Wakil Walikota bertanggungjawabbertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.  Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasanPelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerahatas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasionalsecara nasional dikoordinasikan oleh Menteri;dikoordinasikan oleh Menteri;  Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasanPelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsiatas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur;dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur;  Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasanPelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kotaatas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota;dikoordinasikan oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota;  Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasanPelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan dapatdapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalamdilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.setahun. 2525
  • 26. Pengawasan pelaksanaan urusanPengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahpemerintahan di daerah berpedomanberpedoman pada norma:pada norma: a.a. obyektif, profesional, independenobyektif, profesional, independen dan tidak mencari-caridan tidak mencari-cari kesalahan;kesalahan; b.b. terus menerus untuk memperolehterus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan;hasil yang berkesinambungan; c.c. efektif untuk menjamin adanyaefektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepattindakan koreksi yang cepat dandan tepat;tepat; d.d. mendidik dan dinamis.mendidik dan dinamis. 15/05/1415/05/14 2626
  • 27. Pengawasan Peraturan DaerahPengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerahdan Peraturan Kepala Daerah  Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala DaerahPeraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) haridisampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.sejak ditetapkan.  Pemerintah melakukan pengawasan terhadap PeraturanPemerintah melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.  Pelaksanaan pengawasanPelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri.dilakukan oleh Menteri.  Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umumPeraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/ataudan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggiperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapatdapat dibatalkan dengan Peraturan Presiden berdasarkandibatalkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulanusulan Menteri.Menteri.  Peraturan Kepala Daerah yang bertentangan denganPeraturan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturankepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkanperundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan dengan Peraturan Menteri.dengan Peraturan Menteri. 15/05/1415/05/14 2727
  • 28.  Peraturan Presiden tentangPeraturan Presiden tentang pembatalan Peraturan Daerahpembatalan Peraturan Daerah ditetapkan paling lambat 60 (enamditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerahpuluh) hari sejak Peraturan Daerah diterima oleh Pemerintah.diterima oleh Pemerintah.  Peraturan Menteri tentangPeraturan Menteri tentang pembatalan Peraturan Kepalapembatalan Peraturan Kepala DaerahDaerah ditetapkan paling lambat 60 (enamditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) haripuluh) hari setelah Peraturan Kepalasetelah Peraturan Kepala Daerah diterima oleh Menteri.Daerah diterima oleh Menteri. 15/05/1415/05/14 2828
  • 29.  Rancangan Peraturan Daerah tentang AnggaranRancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran PendapatanPendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Kepala Daerahdan Belanja Daerah, Peraturan Kepala Daerah tentangtentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanjapenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi dan rencana tata ruangDaerah, pajak daerah, retribusi dan rencana tata ruang disampaikan palingdisampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujuilama 3 (tiga) hari setelah disetujui bersama antara Kepalabersama antara Kepala Daerah dengan Dewan PerwakilanDaerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Rakyat Daerah.  Menteri melakukan evaluasi rancangan peraturan daerahMenteri melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan Gubernur tentangprovinsi dan rancangan peraturan Gubernur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah,anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah.retribusi daerah dan tata ruang daerah.  Gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerahGubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikotakabupaten/kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajaktentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah.daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah.  Evaluasi rancangan peraturan daerah dan rancanganEvaluasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah dilakukan paling lambat 15 (limaperaturan kepala daerah dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterima rancangan dimaksud.belas) hari kerja setelah diterima rancangan dimaksud. 15/05/1415/05/14 2929
  • 30.  Gubernur dan Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasiGubernur dan Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima.paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima.  Apabila Gubernur tidak menindaklanjuti dan tetap menetapkanApabila Gubernur tidak menindaklanjuti dan tetap menetapkan menjadi peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah,menjadi peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, Menteri dapat membatalkan peraturan daerah dan peraturanMenteri dapat membatalkan peraturan daerah dan peraturan kepalakepala daerah tersebut dengan peraturan Menteri.daerah tersebut dengan peraturan Menteri.  Apabila Bupati/Walikota tidak menindaklanjutiApabila Bupati/Walikota tidak menindaklanjuti dan tetapdan tetap menetapkan menjadimenetapkan menjadi peraturan daerah dan/atau peraturan kepalaperaturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah,daerah, Gubernur dapat membatalkan peraturan daerah danGubernur dapat membatalkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dengan peraturan Gubernur.peraturan kepala daerah tersebut dengan peraturan Gubernur.  Apabila Gubernur tidak dapat menerima keputusanApabila Gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalanpembatalan peraturan daerah dan peraturan kepala daerahperaturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan alasandengan alasan yangyang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Gubernurdibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung palingdapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pembatalan.lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pembatalan.  Apabila Bupati/Walikota tidak dapat menerima keputusanApabila Bupati/Walikota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan daerah dan peraturan kepala daerahpembatalan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,, dengan alasan yangdengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan, Bupati/undangan, Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan kepadaWalikota dapat mengajukan keberatan kepada MahkamahMahkamah Agung paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejakAgung paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pembatalan.diterimanya pembatalan. 15/05/1415/05/14 3030
  • 31.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan fungsinyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan fungsinya dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusandapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di dalam wilayah kerjanya sesuai denganPemerintahan Daerah di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.peraturan perundang-undangan.  Untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan,Untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada kepala daerahPemerintah dapat menerapkan sanksi kepada kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyatatau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepalaDaerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratandesa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa apabila terdapat pelanggaran dan penyimpangan dalamdesa apabila terdapat pelanggaran dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.penyelenggaraan pemerintahan.  Sanksi pembinaan dan pengawasanSanksi pembinaan dan pengawasan dapat berupa:dapat berupa: a. penataan kembali suatu daerah otonom;a. penataan kembali suatu daerah otonom; b. pembatalan pengangkatan pejabat;b. pembatalan pengangkatan pejabat; c. penanggguhan dan pembatalan suatu kebijakan daerah;c. penanggguhan dan pembatalan suatu kebijakan daerah; d. administratif; dan/ataud. administratif; dan/atau e. finansial.e. finansial.  Sanksi diberikan olehSanksi diberikan oleh Menteri, Menteri Negara/PimpinanMenteri, Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonLembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan peraturanDepartemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.perundang-undangan. 3131
  • 32.  Koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasanKoordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atasatas penyelenggaraan Pemerintahan Daerahpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaporkan oleh Menteri kepada Presiden.dilaporkan oleh Menteri kepada Presiden.  Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atasPelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraanpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah yangPemerintahan Daerah yang dilakukan Menteri Negara/Pimpinandilakukan Menteri Negara/Pimpinan LembagaLembaga Pemerintah Non Departemen dilaporkan kepadaPemerintah Non Departemen dilaporkan kepada Presiden dikordinasikan oleh Menteri.Presiden dikordinasikan oleh Menteri.  Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atasPelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraanpenyelenggaraan pemerintahan provinsi dilaporkanpemerintahan provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri.oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri.  Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atasPelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraanpenyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kotapemerintahan kabupaten/kota dilaporkan oleh Bupati/Walikotadilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Menterikepada Menteri melalui Gubernur.melalui Gubernur. 15/05/1415/05/14 3232
  • 33. 3333 SEKIAN TERIMA KASIH

×