Lkpp Transparan

1,943 views
1,851 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,943
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lkpp Transparan

  1. 1. SISTEM DAN KELEMBAGAAN DALAM PENANGANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SANGGAHAN BANDING PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Hotel Sahid Jaya Makassar, 4 Nopember 2008
  2. 2. <ul><li>Good gavarnence akan tercapai jika terwujud penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang efisien, ekonomis, efektif, dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) </li></ul><ul><li>pengadaan barang dan jasa merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertangggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksaanan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dilihat dari sudut ‘mutu’- nya, ‘jumlah’- nya, ‘manfaat’- nya. ‘sasaran’- nya, ‘waktu penyerahan’- nya, serta ‘harga’- nya. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, dijelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa baik dengan sumber pembiayaan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Keppres No. 61 Tahun 2004 (5 Agustus 2004) tentang Perubahan Atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah </li></ul><ul><li>Perpres No. 32 Tahun 2005 (20 April 2005) tentang Perubahan Kedua </li></ul><ul><li>Perpres No. 70 Tahun 2005 (15 Nopember 2005) tentang Perubahan Ketiga </li></ul><ul><li>Perpres No. 8 Tahun 2006 (20 Maret 2006) tentang Perubahan Keempat </li></ul><ul><li>Perpres No. 79 Tahun 2006 (8 September 2006) tentang Perubahan Kelima </li></ul><ul><li>Perpres No. 85 Tahun 2006 (6 Oktober 2006) tentang Perubahan Keenam </li></ul><ul><li>Perpres Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh </li></ul>Keppres RI No. 80 Tahun 2003 telah mengalami perubahan :
  5. 5. <ul><li>mengurangi ekonomi biaya tinggi, </li></ul><ul><li>meningkatkan efisiensi, </li></ul><ul><li>meningkatkan persaingan sehat, </li></ul><ul><li>menyederhanakan prosedur pengadaan, </li></ul><ul><li>perlindungan dan perluasan peluang usaha, </li></ul><ul><li>mendorong penggunaan produksi dalam negeri, </li></ul><ul><li>menjamin konsistensi ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa, </li></ul><ul><li>meningkatkan profesionalitas pengelola proyek, </li></ul>Maksud Keppres No. 80 Tahun 2003 :
  6. 6. <ul><li>efisien, </li></ul><ul><li>efektif, </li></ul><ul><li>terbuka dan bersaing, </li></ul><ul><li>transparan, </li></ul><ul><li>adil/tidak diskriminatif, </li></ul><ul><li>akuntabel </li></ul>Tujuan
  7. 7. Materi Sanggahan <ul><li>Panitia lelang yang tidak memiliki integritas, </li></ul><ul><li>Panitia lelang cenderung untuk selalu memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. </li></ul><ul><li>Spesifikasi teknis yang direkayasa untuk mengarah pada suatu produk tertentu </li></ul><ul><li>Informasi dalam pengumuman lelang dibuat tidak lengkap dan tidak memadai </li></ul><ul><li>Penjelasan dari panitia lelang kontroversial </li></ul><ul><li>Evaluasi penawaran yang dilaksanakan tidak transparan </li></ul>
  8. 8. Kesimpulan <ul><li>Kompleksnya masalah yang dihadapi dalam prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta masalah penyatuan persepsi dan kepentingan antara semua pihak yang terkait, dipandang perlu adanya lembaga di daerah untuk pengembangan dan perumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah, seperti halnya yang dilakukan oleh lembaga kebijakan pengadaan pemerintah (LKPP) </li></ul><ul><li>Sistem dan kelembagaan dalam penanganan dan penyelesaian sanggah banding di tingkat daerah sebagai bagian dari desentralisasi penanganan pengaduan dan penyelesaian sanggah banding maka diperlukan LKPP di tingkat propinsi </li></ul>
  9. 9. Terima Kasih

×