Your SlideShare is downloading. ×
  • Like
Kebijakan Perundang-Undangan Daerah Bermasalah Kesehatan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Kebijakan Perundang-Undangan Daerah Bermasalah Kesehatan

  • 1,840 views
Published

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,840
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
68
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide
  • {}

Transcript

  • 1. KEBIJAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DI DAERAH BERMASALAH KESEHATAN RIATI ANGGRIANI,SH,MARS,MHum KABAG HUKUM, ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN BALITBANGKES, KEMENKES
  • 2. Isu Pokok • Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti: penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan terdepan. • Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas. • Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh. • Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular. • Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan.
  • 3. • Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumberdaya manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan. • Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat esensial, penggunaan obat yang tidak rasional, dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas. • Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan. • Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program, dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi Lintas Sektor
  • 4. SASARAN • Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, • Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular • Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender, dengan menurunnya disparitas separuh dari tahun 2009.
  • 5. • Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin. • Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari 50 persen menjadi 70 persen. • Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). • Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular. • Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
  • 6. PRIORITAS • Tema Prioritas Pembangunan Kesehatan pada tahun 2010-2014 adalah “Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. • Dijabarkan dalam 8 prioritas. – Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita, dan Keluarga Berencana (KB); – Perbaikan status gizi masyarakat; – Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan;
  • 7. – Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM kesehatan; – Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan; – Pengembangan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas); – Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan; – Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.
  • 8. • Selain itu, untuk dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, kedelapan fokus prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan didukung oleh peningkatan kualitas manajemen dan pembiayaan kesehatan, sistem informasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui:
  • 9. • peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan kesehatan; • pengembangan perencanaan pembangunan kesehatan berbasis wilayah; • penguatan peraturan perundangan pembangunan kesehatan; • penataan dan pengembangan sistem informasi kesehatan untuk menjamin ketersediaan data dan informasi kesehatan melalui pengaturan sistem informasi yang komprehensif dan pengembangan jejaring; • pengembangan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dalam bidang kedokteran, kesehatan masyarakat, rancang bangun alat kesehatan dan penyediaan bahan baku obat
  • 10. • peningkatan penapisan teknologi kesehatan dari dalam dan luar negeri yang cost effective; • peningkatan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif; • peningkatan pembiayaan kesehatan dalam rangka pencapaian sasaran luaran dan sasaran hasil; • peningkatan pembiayaan kesehatan di daerah untuk mencapai indikator SPM;
  • 11. • penguatan advokasi untuk peningkatan pembiayaan kesehatan; • pengembangan kemitraan dengan penyedia pelayanan masyarakat dan swasta; dan • peningkatan efisiensi penggunaan anggaran; • peningkatan biaya operasional Puskesmas dalam rangka peningkatan kegiatan preventif dan promotif dengan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
  • 12. UNDANG UNDANG • UU NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR • UU NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN • UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN • UU NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT • UU NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
  • 13. UU- SJSN DAN BPJS • UU NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL • UU NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
  • 14. PERATURAN PEMERINTAH • PP NO 39 TAHUN 1995 TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN • PP NO 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN • PP NO 72 TAHUN 1998 TENTANG PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN • PP NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN
  • 15. • PP NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN DARAH • PP NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF • PP NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN • PP NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN
  • 16. PERATURAN PRESIDEN • PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN • PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL
  • 17. PDBK • PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 681/MENKES/PER/VI/2010 TENTANG RISET KESEHATAN NASIONAL; • KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1798/MENKES/SK/XII/2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERLAKUKAN INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT • PERMENKES NOMOR 019 TAHUN 2012 TENTANG PENANGGULANGAN DAERAH BERMASALAH KESEHATAN
  • 18. Definisi • Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan yang selanjutnya disebut PDBK adalah upaya kesehatan terfokus, terintegrasi, berbasis bukti, dilakukan secara bertahap di daerah yang menjadi prioritas bersama kementerian terkait, dalam jangka waktu tertentu, sampai mampu mandiri dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang kesehatan seluas-luasnya. • Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) adalah kabupaten atau kota yang mempunyai nilai IPKM diantara rerata sampai dengan -1 (minus satu) simpang baku, tetapi mempunyai nilai kemiskinan (Pendataan Status Ekonomi/PSE) di atas rerata.
  • 19. • Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK) bertujuan mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada Daerah Bermasalah Kesehatan yang ditunjukkan dengan peningkatan IPKM. • Daerah Bermasalah Kesehatan terdiri atas Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), Daerah Bermasalah Kesehatan Berat (DBK-B) dan Daerah Bermasalah Kesehatan Khusus (DBK-K).
  • 20. Kegiatan • PDBK dilaksanakan melalui kegiatan: pendampingan; riset operasional; dan intervensi program.
  • 21. Peringkat IPKM Kab di SULBAR Riskesdas 2007 Kab/kota IPKM Rank Nas Majene 0,509314 221 Polewali Mamasa 0,446343 322 Mamasa 0,301325 430 Mamuju 0,371524 412 Mamuju Utara 0,377814 405
  • 22. •Kala Karya tingkat Kabupaten dan provinsi •Booster (Penguatan Kalakarya) tingkat Kab dan Provinsi •Supervisi fasilitatif dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi
  • 23. PROFIL KESEHATAN • • • • • • • • • TENAGA KESEHATAN GIZI IMUNISASI TB HIV AIDS MALARIA PUSKESMAS RS JAMINAN KESEHATAN
  • 24. TENAGA KESEHATAN • Permenkes Nomor Hk.02.02/Menkes/ 148/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat Sebagaimana Diubah Dengan Permenkes Nomor 17 Tahun 2013. • Permenkes No 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan • Permenkes No 889/Menkes/Perv/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
  • 25. • Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/X/ 2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran • Permenkes Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Perawat Gigi • Permenkes Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Tenaga Gizi • Permenkes Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
  • 26. Tenaga Kesehatan • Harus teregistrasi dengan memiliki STR • Harus memiliki Surat Izin Kerja atau Surat Izin Praktik sesuai ketentuan peraturan • Memiliki Kewenangan sesuai kompetensi • Hak dan Kewajiban
  • 27. PTT DAN PENUGASAN KHUSUS • Kepmenkes Nomor 307 Tahun 2010 Tentang Penghasilan Pokok Dan Insentif Khusus Dokter Pegawai Tidak Tetap Dan Bidan Pegawai Tidak Tetap • Permenkes Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati
  • 28. PTT DAN PENUGASAN KHUSUS • Permenkes Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Penempatan Dokter Dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap . • Permenkes Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan
  • 29. STATUS GIZI • PP Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Asi Eksklusif • Kepmenkes Nomor 247 Tahun 2007 Tentang Pedoman Operasional Keluarga Sadar Gizi Di Desa Siaga • Kepmenkes 1593/Menkes/SK/XI/2005 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia • Permenkes Nomor 003 Tahun 2012 Tentang Standar Mineral Mix. • Permenkes Nomor 2409/Menkes/Per/XII/2011 Tentang Standar Bubuk Tabur Gizi sebagaimana diubah dengan Permenkes Nomor 28 Tahun 2012.
  • 30. IMUNISASI • Permenkes Nomor 42 Tahun 2013 tentang Imunisasi
  • 31. KELUARGA BERENCANA • Pasal 78 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehtan: • Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. • Pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat.
  • 32. TUBERKULOSIS • Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 565/Menkes/Per/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 20112014 • Permenkes Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat
  • 33. HIV AIDS • Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1507/Menkes/SK/X/2005 tentang Konseling dan Testing HIV/AIDS Secara Sukarela (Voluntary Counselling and Testing); • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS • Permenkes Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV Dari Ibu Ke Anak
  • 34. MALARIA • Kepmenkes Nomor 44 /Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Pengobatan Malaria • Kepmenkes Nomor 49 /Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penemuan Penderita Malaria • Kepmenkes Nomor 275/Menkes/SK/III/2007 tentang Pedoman Surveilans Malaria • Permenkes Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria
  • 35. OBAT • Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional. • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah. • Permenkes Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional. • Kepmenkes Nomor 312/Menkes/SK/IX/2013 Tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2013
  • 36. PUSKESMAS • Kepmenkes Nomor 128/Menkes/Sk/II/ 2004 Tentang Kebijakan Dasar Puskesmas • Kepmenkes Nomor 296/Menkes/Sk/III/ 2008 Tentang Pedoman Pengobatan Dasar Di Puskesmas
  • 37. RUMAH SAKIT • Permenkes Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit • Permenkes Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi RS • Permenkes Nomor 12 Tahun 2010 tentang Akreditasi Rumah Sakit • Klinik: • Permenkes Nomor 28 Tahun 2010 tentang Klinik
  • 38. Jaminan Kesehatan adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan ekuitas (Pasal 19, UU No 40 Tahun 2004) 38
  • 39. BAGIMANA MENJADI PESERTA Setiap Penduduk Wajib menjadi Peserta Jaminan Kesehatan, dan Untuk Menjadi Peserta harus membayar Iuran kepada BPJS Kes. Cab. terdekat Bagi yang tidak mampu membayar, iuran dibayar Pemerintah sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Peserta PBI ditetapkan oleh Pemerintah, bukan mendaftarkan dirinya menjadi peserta PBI 39
  • 40. Prosedur Pelayanan Peserta JKN (1) Untuk pertama kali setiap Peserta didaftarkan oleh BPJS Kesehatan pada satu FasKes tingkat pertama yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dinkes kabupaten/kota (2) Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan selanjutnya Peserta berhak memilih Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang diinginkan. (3) Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat Peserta terdaftar.
  • 41. Prosedur Pelayanan Peserta JKN (4) Dalam keadaan tertentu, ketentuan ayat 3 tidak berlaku bagi Peserta yang: a. berada di luar wilayah Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat Peserta terdaftar; atau b. dalam keadaan kegawatdaruratan medis (5) Jika peserta memerlukan layanan rujukan, maka Faskes tk pertama harus merujuk ke Faskes rujukan tk lanjut yg terdekat, sesuai sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan yg berlaku