UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Disajikan oleh: Ir. Surana, MSc .- Senior Irrigation E...
operasional, penyiapan tempat penampungan sementara, penyediaan air bersih dan sanitasi,
permukiman kembali bagi korban be...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Upaya penanggulangan banjir mataram

1,245 views
1,126 views

Published on

Flood Controll

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,245
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Upaya penanggulangan banjir mataram

  1. 1. UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Disajikan oleh: Ir. Surana, MSc .- Senior Irrigation Engineer - Pada Seminar Peringatan Hari Air Sedunia, Mataram th.... ================================================================ 1. PENDAHULUAN Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan kepulauan dengan kondisi geografi dengan intensitas hujan yang tinggi, terletak dekat pada jalur gempa serta dan rangkaian gunung berapi membuat kehidupan masyarakat di NTB senantiasa terancam oleh berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, gempa bumi, kekeringan, tsunami dan kebakaran hutan. Dan jenis bencana tersebut sudah sering dan hampir selalu terjadi pada suatu waktu. Dampak negatif atau kerugian yang timbul akibat terjadinya bencana alam sangat bervariasi, tergantung dari intensitas bencana itu sendiri, yaitu mulai dari berkurangnya kenyamanan hidup sampai dengan kehilangan harta benda dan bahkan korban jiwa. Pada dasarnya terjadinya bencana alam dapat dibedakan dalam 2(dua) hal yaitu: 1. peristiwa atau keadaan alam yang tidak dapat dikendalikan (bersifat probabilistik). 2. kegiatan/aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi/ memperparah intensitas atau tingkat bencana (bersifat deterministik dan dapat dikendalikan/ dikontrol). Peristiwa bencana alam yang sering terjadi di Indonesia (khususnya di Provinsi NTB) seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi dan kekeringan, pada hakikatnya merupakan fenomena alam yang tidak dapat dihindari namun dampak dan kerugiannya dapat dimitigasi atau paling tidak diminimalkan bila kita mau memahami sifat alam dan dapat secara bijaksana menyikapinya. Dalam rangka penanggulangan bencana tersebut khususnya bencana banjir (yang merupakan fokus utama dalam makalah ini) baik pada tahap preventif sebelum terjadi bencana, represif pada saat terjadi bencana maupun tahap rehabilitatif setelah terjadi bencana, Pemerintah Daerah dan atau jajarannya serta lembaga masyarakat telah berupaya melakukan langkah-langkah seperti penyusunan kebijakan dan strategi, koordinasi lintas sektoral dan koordinasi antar daerah, pengumpulan data dan informasi secara terpadu, serta upaya penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya. Disamping hal di atas, penyiapan dan penggalangan partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penanggulangan bencana. Masyarakat perlu dilibatkan dalam berbagai tahap kegiatan, mulai dari a) inisiasi, b) persiapan, c) implementasi, dan d) pemeliharaan. 2. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KERJA 2.1 Organisasi Sesuai dengan Keputusan Sekretaris BAKORNAS PBP No. 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, Pemerintah Daerah melalui Keputusan Gubernur telah membagi tugas berdasarkan jenis kegiatan pada masing-masing satuan kerja di daerah. Fungsi-fungsi tersebut antara lain: koordinasi dan pengendalian kegiatan dan pengerahan
  2. 2. operasional, penyiapan tempat penampungan sementara, penyediaan air bersih dan sanitasi, permukiman kembali bagi korban bencana/pengungsi, serta perbaikan kerusakan infrastruktur akibat bencana, serta kegiatan sosial lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut diterbitkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (SATGAS PB) di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi, dan untuk seterusnya disusun Keputusan Bupati/ Walikota dan Unit Kerja terkait. 2.2 Tata Laksana Kerja Dalam rangka antisipasi menghadapi bencana banjir, pertama-tama adalah perlunya pemanfaatan prakiraan musim dari Badan/Balai Meteorologi dan Geofisika (BMG) ...to be cont

×