pembinaan & penyelenggaraan jasa konstruksi (26 mei14)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

pembinaan & penyelenggaraan jasa konstruksi (26 mei14)

on

  • 308 views

Bahan sosialisasi dengan terbitnya Perda NTB tentang Jasa Konstruksi (No. tahun 2014)

Bahan sosialisasi dengan terbitnya Perda NTB tentang Jasa Konstruksi (No. tahun 2014)
Pembinaa dan Pelaksanaan Jasa Konstruksi

Statistics

Views

Total Views
308
Views on SlideShare
308
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

pembinaan & penyelenggaraan jasa konstruksi (26 mei14) pembinaan & penyelenggaraan jasa konstruksi (26 mei14) Presentation Transcript

  • PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI Surana, 26 Mei 2014 (ref. lpjk/pkon 2014
  • LAY OUT: • LATAR BELAKANG Isue, Kontribusi & Tantangan Sektor Kontruksi • PEMBINAAN: – Dasar – Lembaga Pembina – TUJUAN DAN ARAH PEMBINAAN – OBYEK PEMBINAAN – BENTUK PEMBINAAN • PENGAWASAN • PELAPORAN
  • Kontribusi & Tantangan Sektor Kontruksi Kontribusi • Sumbangan sektor konstruksi thd PDB terus meningkat • Jumlah Perusahaan konstruksi meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 17 % per tahun (akhir th 2010 mencapai 162.853 perusahaan) • Jumlah tenaga kerja yang terserap terus meningkat Tantangan • Kesenjangan antar Wilayah (PDRB di IBB d/p IBT). • Saat ini 65% pasar jasa konstruksi dikuasai pelaku asing • Program percepatan dan pemerataan pembangunan oleh Pemerintah dalam (MP3I) menuntut kesiapan sektor jasa konstruksi beserta seluruh rantai pasoknya (sumber daya manusia, industri penunjang seperti semen, baja, aspal, peralatan konstruksi, dsb)
  • MP3EI RENCANA INVESTASI KEDEPAN INVESTASI Rencana investasi infrastruktur MP3EI di 6 Koridor sekitar Rp 1.786,10 triliun No Koridor Nilai (Rp Triliun) 1 Sumatera 413,8 2 Jawa 855,7 3 Kalimantan 167,5 4 Sulawesi 111 5 BaliNT 66,7 6 PapuaMaluku 171,4 Total (Rp triliun) 1786,1 No Infrastruktur Total 6 Koridor 1 Jalan 338,6 2 Pelabuhan 117 3 Pembangkit Listrik 681,3 4 Bandara 31,8 5 Rel Kereta 326,4 6 Utilitas Air 17,8 7 Telematika 241,8 8 Lainnya 31,4 Total (Rp triliun) 1786,1 No Pelaksana Nilai (Rp Triliun) 1 Swasta 600,4 2 Pemerintah 329,4 3 BUMN 489,8 4 Campuran 366,6 Total (Rp triliun) 1786,1
  • Kesiapan Penyedia Jasa Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing  Kontraktor: 113 BUJKA (Jepang 32 %)  Konsultan: 74 BUJKA (Jepang = 27 %)  Terintegrasi: 21 BUJKA (Jepang = 67%) 40 7 260 4 5688 89 No Kualifikasi Konsultan Kontraktor Jlh % Jlh % 1 Besar 40 7 1,358 1 2 Menengah 260 4 18,356 12 3 Kecil 5,688 89 136,061 87 TOTAL 7,078 100 155,775 100
  • a. JUMLAH = 5,4 JUTA ORANG ( 5,3 % DARI TENAGA KERJA ) 1) Tenaga Ahli = 10 % 2) Tenaga terampil = 30 % 3) Tenaga Non Terampil = 60 % b. TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT NASIONAL TOTAL AHLI = 128.897 orang TA 1) Ahli Pemula = 5.646 orang TA 2) Ahli Muda = 88.558 orang TA 3) Ahli Madya = 30.950 orang TA 4) Ahli Utama = 3.743 orang TA c. TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT ASEAN 1) Insinyur = 38 ACPE 2) Arsitek = 10 AA Tenaga Kerja Terkait Jasa Konstruksi
  • JAKON DALAM PEMBANGUNAN DAERAH • Pembangunan Infrastruktur diperlukan untuk : a. Mendukung pertumbuhan ekonomi. b. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat c. Meningkatkan kualitas lingkungan. • Mengingat Jasa Konstruksi merupakan tulang pung- gung pembangunan infrastruktur, maka pada tatar- an implementasinya, Pemerintah Pst/Provinsi/Kab/ Kota bersama dengan LPJKN & LPJKD perlu mela- kukan Pembinaan dan Pengawasan thd. Penyeleng- garaan Jasa Konstruksi.
  • 1. Pem. Pusat 2. Pem. Daerah • Provinsi • Kabupaten • Kota Bentuk: •Pengaturan •Pemberdayaan •Pengawasan PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI UU NO.18 Th 1999 & PP 30 Th 2000 Materi: 1. Tertib Usaha 2.Tertib Penye lenggaraan 3.Tertib Pe- manfaatan
  • PEMERINTAH DAERAH KELEMBAGAAN PEMBINAAN 2 KELEMBAGAAN PEMBINAAN 4 1 3 PEMERINTAH MASYARAKAT MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI (FORUM & LPJK) PEMERINTAH DAERAH UU NO 18 TAHUN 1999 PP 30 TAHUN 2000 PP28/2000 PP04/2010DANPP 92/2010 PERMEN10/2010PP No.30 Thn 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
  • Surat Mendagri No. 601/476/53
  •  PEMBINA JASA KONSTRUKSI DAERAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA ASISTEN BANG Sekretaris Sekretariat Anggota Pembina: • Perhubungan , ESDM , Tenaga kerja; Perdag; Perind.Diknas; Bappeda.; Biro Hukum; dll. GUBERNUR PembinaUNIT PEMBINA JAKONS Kab/kota. (fungsional) PP 30 Th 2000, memberi tugas: 1. Pengaturan.; 2. Pemberdayaan; 3. Pengawasan ; Pendidikan & Pelatihan, Program PerdaPerizin- an,Penyeleng- garaan, Pelaporan Penyelenggara an Konstruksi , Keteriban Izin, Pemantauan Kinerja BU dan Penyelesaian sengketafungsional Ad hoc PEMBERDAYAAN JAKONS PENGATURAN JAKONS PENGAWASAN JAKONS Unit Pelaksana Tugas (struktural) Kelem baga an/ Tu - poksi Kepala Dinas PU Ketua Pelaksana Karo Adbang BUPATI/WALIKOTA
  • TUJUAN PEMBINAAN 1. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembang an Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha konstruksi yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan yang berkua- litas. 2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan Jakon sehingga: a. Menjamin kesetaraan pengguna jasa dan penyedia jasa akan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Jakon; b. Meningkatkan kepatuhan akan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang Jakon.
  • ARAH KEBIJAKAN PEMBINAAN 1. Meningkatkan Pembinaan usaha jasa konstruksi nasional yang kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi di tingkat Nasional maupun Internasional; 2. Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan jasa konstruksi yg bebas KKN; 3. Meningkatkan penerapan teknologi konstruksi serta peng- gunaan bahan dan peralatan konstruksi dalam sistem penye- lenggaraan konstruksi yg menjamin kehandalan konstruksi; 4. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi yg profesional; 5. Mendukung terciptanya iklim usaha yg kondusif melalui koord. antar sektor termasuk dukungan pemodalan dan penjaminan.
  • Pembinaan dilakukan kepada : 1. Penyedia Jasa a. Usaha orang perseorangan (Profesi); b. Badan Usaha yg Berbadan Hukum ataupun yg bukan berbadan hukum. 2. Pengguna Jasa a. Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah; b. Orang perseorangan; c. Badan Usaha yg berbadan Hukum ataupun yg bukan berbadan Hukum. 3. Masyarakat Jasa Konstruksi Asosiasi perusahaan & profesi, perguruan tinggi, pakar, dll)
  • PEMBINAAN PEMERINTAH KAB/KOTA  Pengaturan : - melaksanaan kebijakan nasional terkait dgn Jakon; - menyebarluaskan perturan per-UU-an Jakon;  Pemberdayaan: - melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan; - menerbitkan Perizinan Usaha JAKON;  Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi. BENTUK PEMBINAAN
  • PEMBERDAYAAN (Pasal 6 ayat 3) Pemberdayaan dilakukan dengan menetapkan kebijakan meliputi : 1. Pengembangan SDM di bidang Jakon; 2. Pengembangan usaha termasuk upaya mendukung kemitraan fungsional yg sinergis; 3. Dukungan lembaga keuangan untuk memberikan prioritas pelayanan kemudahan dan akses dalam memperoleh pendanaan; 4. Dukungen Lembaga pertanggungan utk memberikan prioritas pelayanan, kemudahan dan akses dalam memperoleh jaminan pertanggungan; 5. Peningkatan kemampuan teknologi sistem informasi serta penelitian dan pengembangan teknologi.
  • PENGAWASAN (Pasal 6 ayat 4) Pengawasan sebagaimana dimaksd dalam ayat 1 dilaksanakan guna tertib usaha, tertib penyelenggaraan, tertib pemanfaatan jasa konstruksi mengenai : 1. Persyaratan perizinan; 2. Ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi; 3. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja; 4. Ketentuan keselamatan umum; 5. Ketentuan ketenagakerjaan; 6. Ketentuan lingkungan; 7. Ketentuan tata ruang; 8. Ketentuan tata bangunan; 9. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  • PEMBINAAN PASCA KONSTRUKSI 1. Memeriksa kelayakan semua bangunan konstruksi terutama untuk bangunan yg akan banyak dikunjungi oleh banyak org; 2. Untuk keg. operasional yg sifatnya teknis, disarankan agar anggota Unit Pelaksana harus ada dari unsur Dinas PU sbg unsur teknis. 3. Dlm memeriksa di lapangan cukup menggunakan alat test yg sifatnya mudah seperti test beton (hammer test). asil pemeriksaan sekaligus sbg hasil inventarisasi teknis Pemerintah Daerah. 4. Pemilik Bangunan yang tidak mau diperiksa harus ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan yang telah ada seperti UU Bangunan Gedung, UU Tata Ruang, dsb. 5. Dilakukan inventarisasi bangunan umum dengan menyebutkan siapa perencana/pelaksana/pengawasnya.
  • PEMBIAYAAN (Psl.14) 1) Pemerintah Pusat  Dana APBN APBN (Tugas Dekonsentrasi dan Pembantuan) 2) Provinsi APBD 3) Kab/Kota APBD APBN (Tugas Pembantuan) 4) Lembaga Lembaga Yang Bersangkutan
  • Surat Mendagri No. 601/476/53
  • PELAPORAN (Psl.13) LAP. BPKSDM Menteri PU LAP. Ditjen Bangda Mendagri Lap. Unit Kerja Gubernur Mendagri/ Menteri PU Lap. Unit Kerja Bupati/Walikota Bupati/Walikota CC. Gub/Menteri
  • Sekian…. Terima Kasih