Kebijakan pendidikan gratis 2009

0 views
4,182 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
0
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
147
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kebijakan pendidikan gratis 2009

  1. 1. KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
  2. 2. LANDASAN KEBIJAKAN <ul><li>UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 </li></ul><ul><li>UU RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional </li></ul><ul><li>UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah </li></ul><ul><li>UU BHP No. 9 tahun 2009 </li></ul><ul><li>PP RI No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahanan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota </li></ul><ul><li>PP RI No 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar </li></ul><ul><li>PP RI No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan </li></ul>
  3. 3. UU SISDIKNAS No 20 TAH U N 2003 (Pasal 34) <ul><li>Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. </li></ul><ul><li>Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. </li></ul>
  4. 4. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMDA TERKAIT PENGELOLAAN PROGRAM WAJAR <ul><li>Pemerintah menetapkan kebijakan nasional pelaksanaan program wajib belajar </li></ul><ul><li>Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar berdasarkan kebijakan nasional </li></ul><ul><li>Pemerintah daerah dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan kondisi daerah masing‐masing melalui Peraturan Daerah </li></ul>
  5. 5. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMDA TERHADAP PENGAWASAN PROGRAM WAJAR <ul><li>Pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan program wajib belajar secara nasional. </li></ul><ul><li>Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan program wajib belajar pada satuan pendidikan di daerah masing‐masing. </li></ul><ul><li>Pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi pengarahan, bimbingan, dan pemberian sanksi </li></ul>
  6. 6. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM WAJAR <ul><li>Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program wajib belajar; serta mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar. </li></ul><ul><li>Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar. </li></ul>
  7. 7. KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH SERTA HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT TERHADAP PENDANAAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
  8. 8. PP No 48 TAHN 2008 (Pasal 2) <ul><li>Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat . </li></ul><ul><li>Masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan </li></ul>
  9. 9. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMDA TERHADAP PENDANAAN PENDIDIKAN <ul><li>Menyediakan dana untuk biaya investasi lahan , sarana dan prasarana selain lahan dan biaya operasi pada satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemda sampai terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan </li></ul><ul><li>Pendanaan tambahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah/Pemda menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari Pemerintah; pemda; masyarakat; bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau sumber lain yang sah </li></ul>
  10. 10. TANGGUNG JAWAB PESERTA DIDIK/ORANG TUA TERHADAP PENDANAAN PENDIDIKAN <ul><ul><ul><ul><li>Biaya pribadi peserta didik, misalnya uang saku/uang jajan, buku tulis dan alat-alat tulis, dls. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasional pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal. </li></ul></ul></ul></ul>
  11. 11. Kebijakan BOS Tahun 2009 <ul><li>Biaya satuan BOS, termasuk BOS Buku, per siswa/tahun mulai Januari 2009 naik secara signifikan menjadi: SD di kota Rp400 ribu, SD di kabupaten Rp397 ribu, SMP di kota Rp575 ribu, dan SMP di kabupaten Rp 570 ribu. </li></ul><ul><li>2. Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS sejak Januari 2009, semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah, kecuali RSBI dan SBI. </li></ul>
  12. 12. Kebijakan BOS Tahun 2009 (Lanjutan) <ul><li>Pemda wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa mampu. </li></ul><ul><li>Pemda wajib menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS tahun 2009 serta menyanksi pihak yang melanggarnya. </li></ul><ul><li>Pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari Depdiknas belum mencukupi. </li></ul>
  13. 13. BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah  
  14. 14. <ul><li>TERIMA KASIH </li></ul>

×