Your SlideShare is downloading. ×
Kebijakan pendidikan gratis 2009
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Kebijakan pendidikan gratis 2009

3,794
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,794
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
136
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
  • 2. LANDASAN KEBIJAKAN
    • UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    • UU RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
    • UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
    • UU BHP No. 9 tahun 2009
    • PP RI No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahanan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    • PP RI No 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
    • PP RI No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
  • 3. UU SISDIKNAS No 20 TAH U N 2003 (Pasal 34)
    • Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
    • Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
  • 4. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMDA TERKAIT PENGELOLAAN PROGRAM WAJAR
    • Pemerintah menetapkan kebijakan nasional pelaksanaan program wajib belajar
    • Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar berdasarkan kebijakan nasional
    • Pemerintah daerah dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan kondisi daerah masing‐masing melalui Peraturan Daerah
  • 5. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMDA TERHADAP PENGAWASAN PROGRAM WAJAR
    • Pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan program wajib belajar secara nasional.
    • Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan program wajib belajar pada satuan pendidikan di daerah masing‐masing.
    • Pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi pengarahan, bimbingan, dan pemberian sanksi
  • 6. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM WAJAR
    • Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program wajib belajar; serta mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar.
    • Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar.
  • 7. KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH SERTA HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT TERHADAP PENDANAAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
  • 8. PP No 48 TAHN 2008 (Pasal 2)
    • Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat .
    • Masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan
  • 9. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMDA TERHADAP PENDANAAN PENDIDIKAN
    • Menyediakan dana untuk biaya investasi lahan , sarana dan prasarana selain lahan dan biaya operasi pada satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemda sampai terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan
    • Pendanaan tambahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah/Pemda menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari Pemerintah; pemda; masyarakat; bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau sumber lain yang sah
  • 10. TANGGUNG JAWAB PESERTA DIDIK/ORANG TUA TERHADAP PENDANAAN PENDIDIKAN
          • Biaya pribadi peserta didik, misalnya uang saku/uang jajan, buku tulis dan alat-alat tulis, dls.
          • Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasional pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
  • 11. Kebijakan BOS Tahun 2009
    • Biaya satuan BOS, termasuk BOS Buku, per siswa/tahun mulai Januari 2009 naik secara signifikan menjadi: SD di kota Rp400 ribu, SD di kabupaten Rp397 ribu, SMP di kota Rp575 ribu, dan SMP di kabupaten Rp 570 ribu.
    • 2. Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS sejak Januari 2009, semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah, kecuali RSBI dan SBI.
  • 12. Kebijakan BOS Tahun 2009 (Lanjutan)
    • Pemda wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa mampu.
    • Pemda wajib menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS tahun 2009 serta menyanksi pihak yang melanggarnya.
    • Pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari Depdiknas belum mencukupi.
  • 13. BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah  
  • 14.
    • TERIMA KASIH

×