Draft Pedoman RS Pendidikan Diknas

10,589 views
10,330 views

Published on

Dengan gencarnya pembangunan RS Pendidikan pada berbagai Fakultas Kedokteran Negeri dan swasta dirasakan perlunya suatu Pedoman RS Pendidikan untuk Standar Pembangunan RS Pendidikan. Draft ini adalah Pedoman Yang akan dibuatkan SKnya oleh Mendiknas dalam waktu dekat

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,589
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
376
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Draft Pedoman RS Pendidikan Diknas

  1. 1. PEDOMAN RUMAH SAKIT PERGURUAN TINGGI NEGERI SURAT KEPUTUSAN DIRJEN DIKTI No......./......../2013 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1|Pedoman RS PT Kep Dirjendikti No:
  2. 2. 2013 KATA PENGANTAR (perlu disesuaikan kembali) Sesuai dengan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU No.20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran serta UU no 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dalam upaya menghasilkan dokter layanan primer yang profesional dan kompeten, Fakultas Kedokteran disetiap Perguruan Tinggi wajib menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran yang berorientasi kepada kepentingan Nasional. Pendidikan Kedokteran diselenggarakan melalui dua tahap yaitu Program Pendidikan Sarjana Kedokteran dan Program Pendidikan Profesi Dokter, dalam pelaksanaannya harus berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Standar Kompetensi Dokter yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012. Pada Pendidikan Profesi Dokter setiap Fakultas Kedokteran wajib mempunyai Rumah Sakit Pendidikan sebagai tempat pendidikan profesi dokter. Pada PP No 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dicantumkan bahwa Pengelolaan kesehatan adalah proses atau cara mencapai tujuan pembangunan kesehatan melalui pengelolaan upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, manajemen, informasi dan regulasi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat. Sumber daya manusia dan pengembangannya pada Sistem Kesehatan Nasional termasuk didalamnya adalah dokter layanan primer yang dihasilkan dari Pendidikan Profesi Dokter di RS Pendidikan, dengan demikian RS Pendidikan tidak berdiri sendiri namun merupakan bagian dari Sistem Kesehatan Nasional sehingga dokter layanan primer yang dihasilkan harus sesuai dengan sasaran dan tujuan nasional untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. RS Perguruan Tinggi adalah Rumah sakit pendidikan berkedudukan langsung dibawah Rektor Univesitas dibawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud merupakan tempat pendidikan di bidang kedokteran dan kesehatan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu. Untuk menyelenggarakan RS PT diperlukan Pedoman RS PT sebagai acuan pada setiap program anggaran dan kegiatan pendidikan di RS PT. Kepada seluruh kontributor penyusunan buku pedoman ini kami sampaikan terimakasih. Semoga rumah sakit perguruan tinggi negeri dapat menjadi tempat pendidikan yang menghasilkan luaran tenaga kesehatan, penelitian dan layanan yang berkualitas. Jakarta, Agustus 2013 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 2|Pedoman RS PT Kep Dirjendikti No:
  3. 3. TIM PENYUSUN 1. Dadang Sudiyarto 2. Harris Iskandar 3. Amal C. Sjaaf 4. Anwar Santoso 5. Tri Hanggono Achmad 6. Ova Emilia 7. Arsitawati P. Rahardjo 8. Abidin Widjanarko 9. Tri Hesty Widyastoeti 10. Erwin Santosa 11. Buddy HW. Utoyo 12. Budi Riyanto 13. Johnny Sinaga 14. Ahmad Samhari Baswedan 15. Masyitoh 3|Pedoman RS PT Kep Dirjendikti No:
  4. 4. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Pengertian Rumah Sakit Pendidikan 1.4 Pengertian Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri 1.5 Tujuan Pedoman Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri BAB II KONSEP DASAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN 2.1 Konsep Dasar Rumah Sakit Pendidikan 2.2 Konsep Teknis Rumah Sakit Pendidikan 2.3 Indikator Rumah Sakit Pendidikan BAB III IMPLEMENTASI KONSEP DASAR RS PENDIDIKAN DI RS PT 3.1 Rasional 3.2 Implementasi Konsep Dasar Pendidikan di RS PT 3.3 Implementasi Konsep Dasar Pelayanan di RS PT 3.4 Implementasi Konsep Dasar Penelitian di RS PT BAB IV KELEMBAGAAN DAN PENGORGANISASIAN RS PT 4.1 Kelembagaan RS PT 4.2 Tujuan RS PT 4.3 Visi dan Misi RS PT 4.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BAB VTATA KELOLA SUMBER DAYA RS PT 5.1 Tata Kelola Sumber Daya Manusia 5.2 Tata Kelola Keuangan RS PT sebagai BLU 5.3 Tata Kelola Aset BAB VI KONSEP PEMBANGUNAN FISIK RS PT 6.1 Pembangunan berdasarkan fungsi 6.2 Master Plan 6.3 DED PENUTUP DAFTAR PUSTAKA 4|Pedoman RS PT Kep Dirjendikti No:
  5. 5. 5|Pedoman RS PT Kep Dirjendikti No:
  6. 6. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga. Negara bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan saat ini makin disoroti dengan akan diberlakukannya Universal Coverage atau Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatakan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut maka diproyeksikan kebutuhan akan penyelenggara pelayanan kesehatan semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan penyelenggara pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit, akan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya dokter. Sampai tahun 2010 Kementerian Kesehatan mengatakan Indonesia masih kekurangan 30 ribu tenaga dokter. Institusi pendidikan selaku produsen tenaga dokter dituntut untuk ikut berperan dalam menyukseskan diberlakukankannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pendidikan kedokteran berperan dalam menghasilkan tenaga dokter yang cukup secara kuantitas dan baik secara kualitas. Kuantitas yang cukup dan kualitas yang baik dari tenaga dokter dihasilkan dari sistem pendidikan yang baik. Sistem pendidikan diharapkan dapat menjawab tuntutan kompetensi tenaga dokter dan tuntutan kualitas layanan masa kini dan masa datang. Layanan kesehatan yang berkualitas seperti yang diharapkan SJSN membutuhkan tenaga kesehatan, khususnya dokter yang berkualitas. 6|Pedoman RS PT Kep Dirjendikti No:
  7. 7. Data dokter umum registrasi Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) 2010 mengatakan bahwa jumlah tenaga dokter umum masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 sebesar ± 235 juta dengan tingkat laju pertumbuhan penduduk ± 1,42 % per tahun maka jumlah penduduk Indonesia tahun 2016 diperkirakan ± 255 juta, jika tingkat atrisi dokter umum 5% per 5 tahun dan rasio ideal tenaga dokter dengan penduduk adalah 1:1200 maka pada tahun 2016 Indonesia akan kekurangan tenaga dokter sebanyak 149.540 orang. Untuk memenuhi kebutuhan dokter umum pada tahun 2016 maka diperlukan lulusan sebanyak 29.908 lulusan/ tahun. Untuk dapat menghasilkan lulusan sesuai kebutuhan maka jumlah tempat tidur di rumah sakit sebagai sarana pendidikan menjadi bagian yang diperhatikan. Kajian The Accreditation Council of Graduate Medical Education menyatakan bahwa jumlah tempat tidur rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan memiliki korelasi terhadap tingkat kelulusan dalam ujian sertifikasi dokter. Jika rasio ideal mahasiswa dan tempat tidur adalah 1: 3 maka kebutuhan tempat tidur (TT) RS untuk pendidikan pada tahun 2013 adalah 10.450 TT. Fakultas kedokteran yang ada (72 FK) belum dapat mengejar kebutuhan tenaga dokter. Kualitas lulusan tenaga dokter merupakan peran penting lainnya yang menjadi tanggung jawab sebuah institusi pendidikan. Dimasa yang akan datang tenaga dokter harus mampu menghadapi tantangan-tantangan baru dimana mulai bermunculannya infeksi baru, timbulnya resiko dari kondisi lingkungan dan perilaku serta makin cepatnya transisi demografi yang mengancam kesehatan. Sistem kesehatan dunia saat ini masih terus berjuang menghadapi kondisi yang semakin kompleks dan mahal. Data WHO dalam World Health Report 2006 mengatakan bahwa penyakit kronis saat ini berkembang dan menjadi penyebab kematian tertinggi, lebih lanjut lagi WHO merekomendasikan untuk melakukan revitalisasi strategi pendidikan kedokteran. Pendidikan dokter saat ini belum dapat menjawab tantangan ini dikarenakan kurikulum yang terfragmentasi dan berjalan ditempat sehingga 7|Pedoman RS PT Kep Dirjendikti No:
  8. 8. menghasilkan lulusan yang hanya menguasai penyakit. Hal ini dibenarkan dengan adanya data Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) yang mengatakan bahwa lulusan dokter Indonesia menguasai penegakkan diagnosa dan terapi tetapi sangat lemah dalam promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, rehabilitasi dan pengetahuan akan hukum dan etik. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) telah menetapkan SKDI sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dokter di Indonesia. Kompetensi tenaga dokter Indonesia terdiri dari empat pilar dan tiga pondasi. Pilar kompetensi terdiri dari pengelolaan informasi, landasan ilmiah kedokteran, keterampilan klinis dan pengelolaan masalah kesehatan. Pondasi terdiri dari profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri serta komunikasi yang efektif. Untuk dapat menjawab tantangan dimasa yang akan datang maka pendidikan tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya haruslah berorientasi pada outcome dan kesiapan terhadap peningkatan jumlah penyakit kronik. Outcome yang ingin dihasilkan adalah pembelajaran transformatif dan interdepedensi dalam pendidikan. Pembelajaran transformatif adalah suatu cara pembelajaran dimana kepemimpinan dikembangkan, yang bertujuan untuk menghasilkan seorang agen perubahan. Tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya diharapkan bukan hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan menjadi seorang professional, tetapi juga menjadi pemimpin yang siap menghadapi berbagai kondisi mendatang. Interdependensi adalah elemen kunci dalam pendekatan sistem, karena menekankan pada cara dari berbagai komponen berinteraksi. Interdependensi dalam pendidikan juga melibatkan 3 pemikiran fundamental yaitu pendidikan yang terisolasi menjadi pendidikan yang sejalan dengan sistem kesehatan, institusi yang berdiri sendiri menjadi institusi yang memiliki jejaring dan institusi yang melihat ke dalam menjadi institusi yang menjalin koneksi dengan dunia luar untuk konten kemajuan pendidikan. Pembelajaran transformatif dan interdepedensi di jabarkan dalam sembilan konsep dasar. Sembilan konsep dasar ini di harapkan dapat menjawab tantangan masa depan mengenai kompetensi dan kualitas layanan tenaga kesehatan, khususnya dokter. 8|Pedoman RS PT Kep Dirjendikti No:
  9. 9. Dalam perjalanannya sistem pendidikan kedokteran memerlukan rumah sakit sebagai tempat pendidikan. Munculnya paradigma bahwa fungsi pendidikan mengganggu pelayanan di rumah sakit menyebabkan pengembangan kompetensi interprofesionalitas dalam pelayanan dan pendidikan serta penelitian translasional belum berjalan optimal. Model rumah sakit pendidikan saat ini adalah rumah sakit rujukan pelayanan tertier sehingga peserta didik / co-ass seringkali menemukan kesulitan mendapatkan kasus sesuai kompetensinya. Kasus yang ada dalam rumah sakit rujukan sebagian besar merupakan kasus-kasus rujukan sehingga sudah tidak tepat lagi untuk tempat pendidikan dokter layanan primer, tetapi lebih sesuai sebagai tempat pendidikan dokter spesialis. Selain itu ditemukan juga perbedaan kualitas hasil didik Fakultas Kedokteran di beberapa RS Pendidikan, hal ini ditengarai oleh besarnya variasi rumah sakit pendidikan, lemahnya koordinasi antar bagian di beberapa RS Pendidikan dalam men-standarisasi proses pendidikan klinik, belum adanya integrasi antara pendidikan dan pelayanan, dan belum adanya model rumah sakit pendidikan yang ideal . Belajar dari keadaan yang ada dimana Indonesia masih kekurangan tenaga dokter yang dalam pendidikannya memerlukan rumah sakit sebagai wahana pendidikan, perlunya perubahan strategi pendidikan kedokteran, perlunya pendekatan pembelajaran transformatif dan menempatkan pendidikan kedokteran sebagai bagian dari sistem kesehatan di Indonesia dan lahirnya UU Pendidikan Kedokteran No 20 Tahun 2013 maka Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mendirikan 21 Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri. Rumah sakit perguruan tinggi yang selanjutnya disebut RS PTN merupakan rumah sakit pendidikan milik Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau swasta yang dikelola perguruan tinggi. RS PT ditujukan 9|Pedoman RS PT Kep Dirjendikti No:
  10. 10. untuk menjadi wahana pendidikan di bidang kedokteran dan kesehatan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu. Keberadaan RS PT tidak berdiri sendiri namun merupakan bagian dari Sistem Kesehatan Nasional Sistem Kesehatan Nasional (SKN). SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. (PP RI no 72 tahun 2012 tentang Siskesnas) termasuk disini adalah dokter layanan primer yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan pada masyarakat, yang merupakan output dari proses pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran dan RS PT. Dengan demikian jati diri RS PT adalah untuk kepentingan bangsa dalam hal ini kesehatan bangsa. Jadi arah pendidikan dokter disamping kompetensi dokter sesuai SKDI juga pembangunan karakter nasional dengan pemahaman bahwa RS adalah bagian dari sistem kesehatan nasional. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum Pedoman RS PT adalah sebagai berikut : 1. UUD 1945. a. Pasal 28H Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan ingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. b. Pasal 34 Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 2. Undang-Undang no 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Pasal 6 Pembentukan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut: 10 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  11. 11. a. memiliki Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. memiliki gedung untuk penyelenggaraan pendidikan; c. memiliki laboratorium biomedis, laboratorium kedokteran klinis, laboratorium bioetika/humaniora kesehatan, serta laboratorium kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat; dan d. memiliki Rumah Sakit Pendidikan atau memiliki rumah sakit yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran. 3. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 5. UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. a. Pasal 1 Rumah sakit adalah menyelenggarakan institusi pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan perorangan yang secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. b. Pasal 22 Rumah sakit dapat ditetapkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar Rumah Sakit Pendidikan Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang membidangi urusan pendidikan. c. Pasal 23 Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya. Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan dapat dibentuk jejaring RS PT. 11 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  12. 12. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah Sakit Pendidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 6. UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 7. Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional 8. PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum. 9. Permenkes No 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. 10. Permenkes No147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit. 11. Permenkes No 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit. 12. Kepmenkes No 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan. 13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan nomor 2/V/PB/2013 nomor 38 tahun 2013 tentang Rumah Sakit Pendidikan. 14. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia. 15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia. 1.3 Pengertian Rumah Sakit Pendidikan Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan dokter dan/atau dokter gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. 1.4 Pengertian Rumah Sakit Perguruan Tinggi 12 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  13. 13. a. Rumah sakit perguruan tinggi negeri yang selanjutnya disebut RS PT merupakan rumah sakit pendidikan baik milik pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun swata, yang dikelola perguruan tinggi negeri. b. RS PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjadi wahana pendidikan di bidang kedokteran dan kesehatan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu. 1.5 Tujuan Pedoman Rumah Sakit Perguruan Tinggi Tujuan Pedoman RS PT adalah sebagai berikut : 1. Sebagai petunjuk dan acuan perencanaan dan penyelenggaraan, pendidikan kedokteran, pelayanan medik prima dan penelitian translasional secara terintegrasi di RS PT. 2. Sebagai petunjuk dan acuan pengembangan dan pembangunan fisik RS PT sesuai dengan fungsi pendidikan, pelayanan, penelitian RS PT. 13 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  14. 14. BAB II KONSEP DASAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN Konsep yang dibangun dalam mengembangkan dan merancang Rumah Sakit Pendidikan mengacu kepada kebijakan dan peraturan yang terkait pelayanan kesehatan dan pendidikan, tuntutan kompetensi tenaga dokter masa kini dan masa datang, tuntutan kualitas layanan kesehatan masa kini dan masa datang serta perkembangan RS Pendidikan di luar negeri. Atas dasar tersebut maka disusunlah konsep dasar RS Pendidikan yang di sembilan konsep dasar dan sebelas konsep teknis serta sembilan indikator RS Pendidikan. Pembuat kebijakan dan pengelola RS Pendidikan harus berpegangan kepada sembilan konsep dasar dan sebelas konsep teknis RS Pendidikan. 2.1 Konsep Dasar RS Pendidikan Konsep Dasar RS Pendidikan terdiri dari sembilan konsep, meliputi 4 (empat) konsep dasar pendidikan, 3 (tiga) konsep dasar pelayanan, 1 (satu) konsep dasar penelitian dan 1(satu) etika dan medikolegal. 2.1.1 Konsep Dasar Pendidikan Kedokteran RS Pendidikan Konsep dasar pendidikan kedokteran pada sembilan konsep dasar RS Pendidikan, meliputi : 1. RS Pendidikan digunakan untuk menghasilkan dokter layanan primer secara holistik/ komprehensif untuk menjawab problem kesehatan bangsa Indonesia masa kini dan masa depan dengan menekankan juga aspek promotif dan preventif dalam mencapai MDGs, untuk masalah lansia (penyakit degeneratif), penyakit akibat perilaku dan budaya, akibat kerja, akibat disparitas pelayanan/ geografis, infeksi (termasuk pinere), traumatologi (kecelakaan) dan beyond health (sebagai provider kesehatan dalam universal coverage/ SJSN). 2. RS Pendidikan merupakan institusi yang membina jejaring tempat pendidikan sebagai satu entitas tersendiri yang sesuai dengan 14 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  15. 15. Standar Kompetensi Dokter Indonesia dan Standar Pendidikan Profesi Dokter, serta Standar Kompetensi tenaga kesehatan lainnya yang dilengkapi dengan sistem IT dan atau visiting dosen klinik dalam rangka koordinasi pencapaian kompetensi sebagaimana butir (1) dan (2). 3. RS Pendidikan harus menyediakan real patient yang memadai baik jenis dan jumlahnya dan atau simulasi tentang pasien yang relevan untuk mencapai kompetensi tertentu. 4. RS Pendidikan berfungsi sebagai tempat pendidikan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan lainnya baik di rumah sakit maupun jejaringnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang berkelanjutan dan pengembangan profesi berkelanjutan. 2.1.2 Konsep Dasar Penelitian Konsep dasar penelitian pada sembilan konsep dasar RS Pendidikan, yaitu: RS Pendidikan merupakan institusi yang berfungsi sebagai pelaksana penelitian translasional dalam rangka pengembangan pelayanan dan pendidikan dokter layanan primer dan tenaga kesehatan lain 2.1.3 Konsep Dasar Pelayanan Konsep dasar pelayanan pada sembilan konsep dasar RS Pendidikan, meliputi: 1. RS Pendidikan berfungsi sebagai contoh (pemandu) fasilitas layanan kesehatan yang mengedepankan pelayanan prima kesehatan, keselamatan pasien dan penghargaan terhadap hak-hak pasien/ klien/ komunitas/ masyarakat yang terjangkau, mudah diakses, berkeadilan dan berbasis bukti (evidence based). 2. RS Pendidikan menyelenggarakan pelayanan terintegrasi untuk masalah lansia (penyakit degeneratif), penyakit akibat perilaku dan budaya, akibat kerja, akibat disparitas pelayanan/ geografis, infeksi (termasuk pinere), traumatologi (kecelakaan) dan beyond health 15 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  16. 16. (sebagai provider kesehatan dalam universal coverage/ SJSN) dan tidak berbasis departemen. 3. RS Pendidikan harus memenuhi profesionalitas inti dari 4 keilmuan klinis dasar meliputi : Ilmu Bedah, Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Kesehatan Anak dan Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan dan 8 keilmuan klinis lainnya meliputi: Ilmu Radiologi, Ilmu Anestesi, Ilmu Kedokteran Forensik, Ilmu Kulit dan Kelamin, Ilmu Penyakit THT, Ilmu Penyakit Mata, Ilmu Penyakit Syaraf dan Ilmu Kesehatan Jiwa. 2.2 Konsep Teknis Rumah Sakit Pendidikan Konsep teknis RS Pendidikan adalah penjabaran dari 9 Konsep Dasar menjadi konsep yang secara teknis harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelayanan dan penelitian di RS Pendidikan. Konsep teknis RS Pendidikan terdiri dari sebelas konsep meliputi 5 (lima) konsep teknis input, 3 (tiga) konsep teknis proses dan 3 (tiga) konsep teknis output. 2.2.1 Konsep Teknis Input Konsep teknis input yang dijabarkan dari 9 konsep dasar RS Pendidikan meliputi 5 (lima) konsep teknis yaitu : 1. Memiliki perhitungan unit cost berbasis aktifitas pendidikan klinik. Standar pelayanan yang disusun dengan berdasar kepada clinical pathway dikombinasikan dengan standar akademik dan penelitian akan menghasilkan standar pelayanan yang lebih baik. Standar pelayanan yang lebih tinggi inilah yang membuat akuntabilitas RS Pendidikan menjadi lebih tinggi. Dalam rangka menjaga akuntabilitasnya maka RS Pendidikan mutlak harus menghitung besarnya biaya pelayanan yang berdasar kepada 16 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  17. 17. aktifitas pendidikan klinik. Beberapa hal yang memberikan kontribusi dalam perhitungan unit cost di RS Pendidikan adalah: a. Kegiatan promotif dan preventif untuk mencapai MDGs dalam pendidikan profesi. b. Aktifitas pendidikan profesi dokter yang menggunakan jejaring RS Pendidikan dan wahana kesehatan lain yang dilengkapi dengan sistem IT dan atau visiting dosen klinik. c. Pemenuhan aktifitas pendidikan 4 keilmuan klinis dasar dan 8 keilmuan klinis lainnya. d. Biaya komponen skills lab, real patient dan atau manekin. e. Biaya atas pemanfaatan fasilitas RS Pendidikan untuk pendidikan selain dokter. f. Biaya pelaksanaan aktifitas penelitian translasional. g. Kontribusi biaya aktifitas pendidikan yang dilaksanakan langsung oleh DPJP terhadap unit cost. Akuntabilitas RS Pendidikan yang tinggi akan mengakibatkan biaya satuan (unit cost) pada RS Pendidikan menjadi lebih tinggi juga karena adanya biaya pendidikan yang mengacu kepada standar akademik. Biaya yang lebih tinggi pada pelayanan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pasien, pasien hanya membayar untuk beban pelayanan langsung, sementara biaya yang timbul dari adanya aktifitas pendidikan klinik menjadi tanggung jawab institusi pendidikan. Penyusunan unit cost menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan klinik. Oleh karena itu dalam penyusunan harus menjadi tanggung jawab bersama RS Pendidikan dan Fakultas Kedokteran. 2. Memenuhi rasio sumber daya yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK). Rasio sumber daya adalah perbandingan antara dokter pendidik klinik, mahasiswa (co-ass) dan pasien. RS Pendidikan harus memiliki rasio yang ideal antara pendidik klinik dengan 17 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  18. 18. mahasiswa dan rasio jumlah serta jenis pasien dengan mahasiswa yang mengacu kepada SNPK. 3. Memprioritaskan pembangunan rumah sakit di Perguruan Tinggi sebagai tempat pendidikan dokter pelayanan primer sesuai dengan UU No.44 tahun 2009 tentang RS dengan pelayanan 4 spesialis dasar dan 8 spesialis lainnya dan mengacu kepada Permenkes 340 tahun 2010. RS Pendidikan berfungsi sebagai tempat pendidikan bagi tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik, minimal harus memenuhi rumah sakit dengan 4 (empat) spesialis dasar dan 8 (delapan) spesialis lainya. Segala bentuk pelayanan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana mengacu kepada standar rumah sakit yang sesuai dengan SPO pelayanan dan pedoman tata laksana pasien. 4. Memenuhi kebutuhan Tri Dharma Pendidikan dalam lingkup keilmuan Biomedik, Kedokteran Klinik, Bioetika dan Humaniora serta Kedokteran Komunitas. Setiap mahasiswa dan pendidik klinik memiliki kewajiban dalam melaksanakan penelitian. Lingkup penelitian yang dilaksanakan di RS Pendidikan terdiri dari lingkup keilmuan Biomedik, Kedokteran Klinik, Bioetika dan Humaniora serta Kedokteran Komunitas yang berdasar kepada guidelines penelitian yang sudah disusun RS Pendidikan. 5. Memiliki akreditasi RS sesuai dengan UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Akreditasi pada RS Pendidikan diperlukan untuk menjamin kualitas dari sebuah pelayanan. Pelayanan di RS Pendidikan sangat berperan dalam sistem pendidikan kedokteran klinik yang berujung pada dihasilkannya tenaga dokter yang kompeten. Mengantisipasi kesiapan RS Pendidikan yang baru berdiri, untuk memperoleh akreditasi dapat diwujudkan dalam bentuk 18 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  19. 19. komitmen untuk mendapatkan akreditasi yang tertuang dalam bentuk kebijakan rumah sakit. 2.2.2 Konsep Teknis Proses Konsep teknis proses yang dijabarkan dari 9 konsep dasar RS Pendidikan meliputi 3 konsep teknis yaitu : 1. Menerapkan kurikulum pendidikan kedokteran dalam mencapai SKDI sesuai dengan standar pendidikan profesi dokter Dalam pelaksanaan pendidikan dokter klinik harus mengacu kepada kurikulum pendidikan kedokteran yang terdiri dari content kurikulum, proses delivery dan assessment yang sesuai dengan standar pendidikan profesi dokter. Dalam pelaksanaannya upaya pendidikan didasarkan pada pedoman dan SPO (standar prosedur operasional) pendidikan yang terintegrasi dengan memperhatikan kaidah pendidikan klinik yang berkualitas. RS Pendidikan juga diharuskan menerapkan peningkatan kualitas pengembangan profesi berkelanjutan (Continuing Profesionalism Development) di rumah sakit. Dalam setiap fungsinya rumah sakit harus memperhatikan aspek medikoetik dan medikolegal. 2. Melaksanakan Penelitian terpadu di bidang Biomedik, Kedokteran Klinik, Bioetika dan Humaniora, serta Kedokteran Komunitas. RS Pendidikan melakukan penelitian di bidang biomedik, kedokteran klinik, bioetika dan humaniora serta kedokteran komunitas. 3. Bagian dari sistem upaya pelayanan kesehatan perseorangan (jejaring pelayanan kesehatan). RS Pendidikan harus memiliki jejaring. Jejaring RS Pendidikan terdiri dari rumah sakit lain, puskesmas dan jenis pelayanan kesehatan lainnya. Semua jejaring RS Pendidikan menjadi tanggung jawab RS Pendidikan. Bentuk tanggung jawab 19 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  20. 20. tersebut adalah memastikan diterapkannya peningkatan kualitas pelayanan berkelanjutan. 2.2.3 Konsep Teknis Output Konsep teknis output yang dijabarkan dari 9 konsep dasar RS Pendidikan meliputi 3 (tiga) konsep teknis yaitu : 1. Meluluskan dokter yang kompeten sesuai dengan SKDI. Output dari fungsi rumah sakit sebagai tempat pendidikan adalah menghasilkan lulusan tenaga dokter yang kompetensinya sesuai dengan SKDI yang memiliki penguasaan terhadap permasalahan kesehatan bangsa dan memperhatikan medikoetik dan medikolegal profesi. 2. Menghasilkan publikasi dan atau karya penelitian Biomedik, Kedokteran Klinis, Bioetika dan Humaniora, serta Kedokteran Komunitas. Output dari fungsi penelitian adalah dipublikasikannya karya penelitian baik nasional maupun internasional di bidang biomedik, kedokteran klinis, bioetika dan humaniora serta kedokteran komunitas. 3. Menghasilkan pelayanan prima, bermutu dengan tingkat keselamatan pasien yang tinggi. Output dari fungsi pelayanan adalah dihasilkanya pelayanan prima yang bermutu dengan memperhatikan keselamatan pasien. 2.3 Indikator Rumah Sakit Pendidikan Indikator RS Pendidikan merupakan ukuran dari pelaksanaan 9 konsep dasar dan 11 konsep teknis RS Pendidikan. Indikator dikelompokkan menjadi 5 indikator pendidikan, 1 indikator penelitian dan 3 indikator pelayanan. 2.3.1 Indikator Pendidikan Indikator pendidikan pada RS Pendidikan meliputi : 20 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  21. 21. 1. Rasio perbandingan jumlah tenaga dokter pendidik dengan peserta didik. Rasio perbandingan antara dokter pendidik klinik dan peserta didik adalah 1 : 5 Tenaga pendidik klinik pada RS Pendidikan disahkan oleh institusi pendidikan melalui surat keputusan Dekan. 2. Rasio jumlah dan jenis pasien dengan peserta didik Rasio jumlah dan jenis pasien dengan peserta didik adalah rasio jumlah pasien dan jenis pasien yang memiliki kasus sesuai dengan standar kompetensi dokter yang mengacu kepada SKDI 3. Memiliki pedoman tata laksana pasien untuk pendidikan. Tersedianya buku tata cara dan tata laksana serta SPO penangangan yang terintegrasi antara pendidikan dan pelayanan dengan pendekatan systematic team work. Dalam penyusunan alur pasien pada RS Pendidikan harus memperhatikan keterlibatan peserta didik. 4. Jumlah lulusan dokter yang memiliki kompetensi SKDI dan memiliki penguasaan terhadap masalah kesehatan bangsa. Persentase jumlah lulusan dokter yang memiliki kompetensi SKDI dan memiliki penguasaan terhadap karakteristik masalah kesehatan Bangsa. 5. Jumlah pelaksanaan Continuing Professional Development (CPD) dan Continuing Quality Improvement (CQI) di rumah sakit. Adalah jumlah pelaksanaan CPD dan CQI setiap tahunnya di RS Pendidikan. 2.3.2 Indikator Penelitian Indikator penelitian pada RS Pendidikan yaitu: Jumlah publikasi dan atau karya penelitian dalam bidang biomedik, kedokteran klinis, bioetika dan humaniora, kedokteran komunitas 21 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  22. 22. dalam upaya peningkatan mutu pelayanan yang di publikasikan baik nasional maupun internasional. 2.3.3 Indikator Pelayanan Indikator pelayanan pada RS Pendidikan meliputi: 1. Kontribusi biaya terhadap pelayanan rumah sakit berbasis kepada aktifitas/ kegiatan. Merupakan komponen biaya yang terdiri dari tenaga pendidik klinik, sarana prasarana (ruang diskusi, ruang istirahat, dll), peralatan (berpedoman kepada standar kompetensi dokter), bahan habis pakai dan lain sebagainya yang digunakan pada aktifitas pendidikan klinik yang di hitung dalam biaya satuan (unit cost) yang timbul dari aktifitas pendidikan klinik (pelayanan, pendidikan dan penelitian) yang memberikan kontribusi terhadap pelayanan yang di hitung berdasarkan kegiatan ABC ( Activity Base Costing). 2. Tingkat kepatuhanan pelaksanaan SPO, persentase kepuasan pasien, laporan angka kejadian near miss dan KTD. RS Pendidikan diharuskan memiliki sebuah sistem dimana asuhan pasien menjadi lebih aman. Sistem tersebut meliputi assessmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Evaluasi yang dilakukan di RS Pendidikan dengan menggunakan: a. Persentase tingkat kepatuhan pelaksanaan SPO. b. Persentase kepuasan pasien pada layanan rawat jalan dan rawat inap. c. Angka kejadian near miss yaitu sebuah insiden yang dapat menimbulkan cedera tetapi belum terpapar kepada pasien. 22 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  23. 23. d. Angka Kejadian Tidak Diharapkan adalah sebuah insiden yang dapat menimbulkan cedera pada pasien. 3. Indikator Etika dan Mediko legal bidang pelayanan Indikator Etika dan Mediko legal yaitu, berkurangnya pelanggaran etik dan disiplin. Berkurangnya angka pelanggaran etik dan disiplin diperoleh dengan cara membandingkan dengan data pelanggaran tahun sebelumnya. Data tersebut diperoleh dari komite etik dan disiplin. 23 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  24. 24. BAB III IMPLEMENTASI KONSEP DASAR RS PENDIDIKAN DI RUMAH SAKIT PERGURUAN TINGGI RS PT merupakan Rumah Sakit pendidikan yang dikelola perguruan tinggi . Kehadiran RS PT di dunia pendidikan adalah konsekwensi logis dari adanya pendidikan profesi dokter yang merupakan kelanjutan dari program pendidikan sarjana kedokteran Fakultas Kedokten. Hal ini juga semakin kuat dengan lahirnya UU Pendidikan Kedokteran yang mengamanahkan bahwa tiap Fakultas Kedokteran harus memiliki Rumah Sakit Pendidikan atau Rumah sakit yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Pendidikan. Berdasarkan Undang - Undang Pendidikan Kedokteran dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Perguruan Tinggi Neger, maka Dirjen dikti Kemdikbud menindaklanjuti dengan membuat Konsep Dasar RS Pendidikan untuk diimplementasikan di RS PT. Konsep dasar ini terbagi menjadi Pendidikan, penelitian dan Pelayanan, dimana implementasi Konsep dasar pada ketiga area tersebut dapat dilihat pada rincian dibawah ini. 3.1. Implementasi Konsep Dasar pada Pendidikan 3.1.1. Kompetensi Klinis yang harus dicapai untuk Memenuhi Standar Kompetensi Dokter Indonesia Kompetensi dokter dibangun oleh fondasi profesionalitas yang luhur, mawas diri, pengembangan diri, dan komunikasi efektif. Kompetensi juga dibangun oleh pilar berupa pengelolaan informasi, landasan ilmiah ilmu kedokteran, keterampilan klinis, dan pengelolaan masalah kesehatan. Aplikasi konsep dasar RS PT untuk aspek pendidikan harus bisa mencapai kompetensi klinis sesuai dengan pilar keterampilan klinis yang diatur pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI). Kompetensi inti yang harus dicapai oleh lulusan pendidikan dokter adalah mampu melakukan prosedur klinis sesuai kewenangannyayang berkaitan dengan 24 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  25. 25. masalah kesehatan dengan menggunakan prinsip keselamatan pasien, serta keselamatan diri sendiri dan orang lain (universal precaution). Berdasarkan SKDI, seorang dokter harus mampu: 1. Melakukan prosedur diagnosis. a. Melakukan dan menginterpretasi hasil auto, allo dan heteroanamnesis, pemeriksaan fisik umum dan khusus sesuai dengan masalah pasien. b. Melakukan dan menginterpretasi pemeriksaan penunjang dasardan mengusulkan pemeriksaan penunjang lainnya yang rasional. 2. Melakukan prosedur penatalaksanaan masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif. a. Melakukan edukasi dan konseling b. Melaksanakan promosi kesehatan c. Melakukan tindakan medis preventif d. Melakukan tindakan medis kuratif e. Melakukan tindakan medis rehabilitatif f. Melakukan prosedur proteksi terhadap hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain (universal precaution) g. Melakukan tindakan medis pada kedaruratan klinis sesuai dengan kewenangannya. 25 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  26. 26. Gambar 3.1 Assessment Method 3.1.2. Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada Pendidikan Kedokteran Kurikulum pendidikan kedokteran di Indonesia masih disusun berdasarkan kompetensi lulusan yang mengacu pada World Federation Medical Education (WFME), sehingga muncul perubahan paradigma pendidikan kedokteran dari sebelumnya teacher-centered menjadi student centered learning.Student centered learning menekankan pada problem based, integrated, community-based, early clinical exposure and systematic (SPICES). Penekanan pembelajaran yang dilakukan lebih mengarah kepada pembelajaran konstruktif,kolaboratif, kontekstual dan mandiri.Keempat konsep pembelajaran tersebut tercakup dalam strategi pembelajaran berdasarkan masalah (problem-based learning). Ada 2 implementasi KBK pada pendidikan kedokteran, yaitu: 1. Metode Pembelajaran dengan KBK. Kurikulum Berbasis Kompetensi ditetapkan dalam Kurikulum Inti Pendidikan Dokter Indonesia (KIPDI III). Pada kurikulum inti dan institusional di tahun 2000, terjadi perubahan konsep dimana kurikulum didorong oleh masalah global atau eksternal terutama yang diuraikan dalam 26 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  27. 27. laporan UNESCO. Kurikulum lebih didasarkan pada rumusan kompetensi yang harus dicapai oleh lulusan perguruan tinggi yang mendekati kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat pemangku kepentingan. Perubahan juga didorong oleh perubahan otonomi perguruan tinggi yang dijamin dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tiap perguruan tinggi dapat mengembangkan kurikulumnya sendiri dengan mengacu kepada kompetensi standar yang harus dipenuhi.Pembelajaran dalam KBK menganut prinsip Student-Centered Learning (SCL) yakni dengan memfokuskan pada tercapainya kompetensi yang diharapkan. Terjadi perubahan paradigma mengenai belajar, dari mulanya dianggap sebagai transfer of knowledge yang bersifat pasif menjadi proses untuk mengkonstruksi suatu pengetahuan melalui pembelajaran aktif.Terdapat bermacam-macam metode pembelajaran untuk SCL. Dari sekian banyak metode pembelajaran, contohnya adalah sebagai berikut : a. Small Group Discussion b. Role Play and Simulation c. Case study d. Discovery Learning e. Self-Directed Learning f. Cooperative Learning g. Collaborative Learning h. Contextual Instruction i. Project Based Learning j. Problem Based Learning and Inquiry Metode pembelajaran yang digunakan juga dapat dikembangkan sendiri oleh pengajar di perguruan tinggi. Kurikulum Berbasis Kompetensi telah dirumuskan sejak tahun 2004 dan terus disempurnakan oleh Tim Kerja. Sosialisasi KBK kepada perguruan tinggi telah dilakukan pada tahun 2005 dan 2006 dan dilanjutkan dengan pelatihan untuk pelatih sampai tahun 2008. Sebanyak sekitar 800 orang dosen perwakilan dari 372 perguruan tinggi telah mengikuti pelatihan yang diharapkan dapat mendiseminasikan menggunakan pengetahuan KBK di perguruan tingginya. 27 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o : dan
  28. 28. 2. Pathway pendidikan kedokteran untuk mencapai kompetensi klinik. Berdasarkan konsep piramida Miller, pendidikan kedokteran untuk mencapai kompetensi sebagaimana diatur pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia membutuhkan tahapan mulai dari mengetahui (knows), mengetahui bagaimana melakukan (knows how), menunjukkan bagaimana melakukan (show how) dan melakukan secara komprehensif (does).Dalam setiap tahapan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan dan output yang akan didapatkan adalah sebagai berikut: Gambar 3.2Pathway pendidikan kedokteran untuk mencapai kompetensi klinik 3.1.3. Output (luaran) yang Diharapkan Ditjen Dikti Output yang diharapkan oleh Ditjen Dikti pada RS PTN, yaitu: 1. Membangun karakter yang professional. Tujuan utama pendidikan profesi tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional.Profesionalisme ini ditandai dengan 28 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  29. 29. kompetensi yang sesuai standar, dilaksanakan dengan otonomi yang bertanggung jawab yang dilandasi oleh etika profesi.Profesionalisme dapat diartikan sebagai karakter yang selalu mengutamakan keselamatan pasien, kualitas, kejujuran, evidence-based dan scientific-based terhadap setiap keputusan klinik yang diambil.Profesionalisme sebagai landasan utama profesi kesehatan hanya dapat dibentuk dan dibangun dalam suatu lingkungan rumah sakit pendidikan yang profesional.Jadi, RS PTN bukanlah sekedar wahana, tetapi juga harus merupakan lingkungan yang membentuk karakter profesional.Oleh karena itu, semua sumber daya manusia, sarana/prasarana, dan manajemen haruslah mendukung untuk terbentuknya karakter profesional.Pola hubungan antar sejawat, antar profesi, antara atasanbawahan, dosenmahasiswa dan user-supplier harus didasari atas profesionalisme.Semua kepentingan harus bermuara pada keselamatan dan kepuasan pasien, serta lulusan tenaga kesehatan yang berkualitas.Untuk membangun karakter profesional ini, peran tenaga pendidik tidak lagi sekedar transfer pengetahuan, tetapi transfer nilai.Mereka harus menjadi role model bagi peserta didik. 2. Melaksanakan pendidikan yang berbasis pada pelayanan. Pendidikan tenaga kesehatan sangat tergantung pada pasien, baik sebagai individu, keluarga maupun masyarakat.Dalam konteks tersebut, upaya promotif, prediktif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilaksanakan.Pelayanan dilaksanakan dengan menggunakan standar pelayanan yang telah disepakati untuk menghasilkan luaran kesehatan yang terbaik bagi pasien.Birokrasi pendidikan tidak boleh bertentangan atau mengatasi standar pelayanan.Pelaksanaan pelayanan oleh residen atau mahasiswa harus dilaksanakan dengan pendampingan oleh supervisor, baik diruang perawatan, rawat jalan, maupun di pelayanan gawat darurat.Pendampingan ini tidak hanya penting dalam pencapaian kompetensi bagi peserta didik, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri bagi mereka, dan memberikan kepuasan bagi pasien karena dilayani dengan cepat dan profesional.Dalam melaksanakan pendidikan yang berbasis pelayanan ini, keselamatan pasien merupakan hal yang paling utama. 29 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  30. 30. 3. Mengembangkan kompetensi interprofesional. Pelayanan kesehatan kita diberbagai tingkatan masih bersifat dan dibayangi oleh ego profesi dari berbagai profesi kesehatan.Hal ini disebabkan oleh pendidikan tenaga profesi yang sifatnya uni-professional dimana peserta didik belajar dalam lingkup profesi merekamasing-masing.Kondisi ini tentulah tidak sesuai dengan permasalahan kesehatan kita yang kompleks dan membutuhkan pendekatan antar disiplin.Keadaan ini menyebabkan pelayanan kesehatan masyarakat tidak dapat berlangsung dengan baik.Pendekatan antar disiplin dapat dikembangkan melalui pendidikan interprofesional.Menurut Centre for the Advancement of Interprofessional Education (CAIPE), pendidikan interprofesional dapat didefinisikan sebagai when two or more professions learn with, from and about each other to improve collaboration and the quality of care (CAIPE 2002). Peserta didik juga harus dipersiapkan bekerja dalam lingkungan interprofesional agar mereka dapat memahami tentang apa peranan profesi lain sehingga dapat bekerja sama dengan profesi lain dalam satu tim pelayanan kesehatan. Hal tersebut dapat dilaksanakan bila ada cara pandang yang positif terhadap peluang yang sama, menghargai perbedaan dan keanekaragaman. 30 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  31. 31. Gambar 3.3 Peranan pendidikan interprofesional dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Rumah sakit merupakan lingkungan yang ideal untuk mengembangkan pendidikan dan kompetensi interprofesional. Disana bekerja berbagai profesi kesehatan untuk bersama-sama melayani pasien. Sampai saat ini di Indonesia belum ada upaya secara sadar dan sistematik untuk memasukkannya kedalam kurikulum pendidikan tenaga kesehatan. Kondisi pelayanan kesehatan yang semakin komplek membutuhkan penanganan oleh tenaga kesehatan yang kompeten, profesional dan mampu bekerja dalam suatu tim interdisiplin. Tenaga kesehatan profesional yang saat ini bekerja di rumah sakit adalah dokter, dokter gigi, perawat, apoteker, bidan, gizi dan kesehatan masyarakat. Sampai saat ini, pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai tenaga kesehatan tersebut diatas masih bersifat fragmented. Hal tersebut tercermin dari kegiatan pelayanan dan pendidikan di rumah sakit yang belum menyediakan mekanisme dan lingkungan untuk berkembangnya kompetensi interprofesional sebagaimana mestinya. Manajemen pelayanan di rumah sakit saat ini masih didominasi oleh satu profesi (dokter), terkait 31 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  32. 32. dengan struktur, proses, insentif dan karir. Kondisi ini bukanlah lingkungan yang ideal untuk mengembangkan kompetensi interprofesional. 3.3. Implementasi Konsep Dasar Pada Penelitian 3.3.1. Pathway Penelitian di RS PT dalam Melaksanakan Riset Translasi Berdasarkan skema riset pada pendidikan tinggi, maka riset dapat diklasifikasi menjadi tiga bagian utama, yaitu: a. Riset Fundamental 1) Riset yang menghasilkan teori, ide dan konsep baru. 2) Menjawab pertanyaan WHY dan HOW. 3) Mendorong inovasi baru dalam satu bidang ilmu. a. Riset Eksplorasi 1) Melakukan eksplorasi terhadap bidang-bidang yang belum banyak dikaji. 2) Menjawab pertanyaan WHAT dan WHERE. 3) Temuannya dapat dilanjutkan menjadi aplikasi. b. Riset Prototipe 1) Riset ini bertujuan untuk memungkinkan penelitian fundamental dan eksploari dikembangkan untuk siap dikomersialkan. 2) Riset ini dapat berupa proof of concepts evaluation, up-scaling, uji pre-klinik dan uji lapangan. Riset translasi adalah, dimana temuan pada riset fundamental dapat diterapkan pada industri, masyarakat atau klinik, demikian pula sebaliknya. Permasalahanan yang ditemukan di masyarakat, industri atau klinik dapat dipecahkan di laboratorium. Jadi, secara konsep dan operasional, ketiga jenis penelitian harus didesain sedemikian rupa agar mempunyai benang merah yang jelas. Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, rumah sakit memainkan peranan yang sangat penting. Hasilnya telah terbukti sangat besar manfaatnya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Riset di RS PT harus menjadi kegiatan utama, karena yang membedakan secara jelas rumah sakit pendidikan dan yang bukan adalah kegiatan riset. 32 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  33. 33. Kenyataan bahwa SDM Universitas yang bekerja di RS PT merupakan potensi yang sangat besar dengan jumlah pasien yang besar dan variasi kasus yang banyak dan kadang unik merupakan harta karun/ aset yang tidak digarap secara optimal. Sejalan dengan skema riset nasional, riset yang dikembangkan di RS PT adalah riset translasi. Pada riset translasi, temuan pada ilmu dasar dengan segera dapat diterapkan pada pasien di klinik atau di masyarakat. Sebaliknya, berbagai masalah kesehatan di masyarakat dan di klinik dapat dicarikan pemecahannya di laboratorium ilmu dasar. Riset translasi di RS PT tidak saja memberikan dampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi bangsa dengan temuan obat baru, vaksin untuk pencegahan dan berbagai marka biologi untuk diagnosis. Gambar 3.4 Gambaran Proses Penelitian di Rumah Sakit Terkait pembiayaan riset, strategi yang bisa dilakukan adalah dengan cara : a. Bottom-up. Riset diinisiasi oleh institusi atau individu. Hibah diberikan dalam bentuk kompetisi. b. Top-down. Skema pembiayaan jenis ini khususnya untuk riset yang sifatnya strategis dan penting untuk kepentingan negara, bersifat multidisiplin, dan tidak perlu dikompetisikan. Beberapa institusi yang dianggap mampu (menurut penilaian reviewer yang independent) diberikan dana selama 5 tahun untuk mengembangkan produk yang 33 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  34. 34. dibutuhkan. Setiap tahun dilakukan evaluasi apakah sesuai dengan target atau tidak. 3.3.2. Harapan Dikti untuk penelitian yang akan dihasilkan Sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, riset yang dilakukan di pendidikan tinggi sekurang-kurangnya memiliki tujuan untuk: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat; 2. Menghasilkan penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; 3. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik perguruan tinggi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif; 4. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan pelindungan hak kekayaan intelektual (HKI) secara nasional dan internasional. Khususnya untuk bidang kedokteran, Ditjen Dikti mengharapkan penelitian yang ditujukan untuk menyempurnakan standar pendidikan dan standar kompetensi serta kurikulum dilakukan secara berkelanjutan. 3.4. Implementasi Konsep Dasar pada Pelayanan Berbeda dengan RS Umum, Pelayanan Medik pada RS PT merupakan support sistem terselenggaranya pendidikan dan penelitian, oleh karena itu pelayanan medik di RS PT harus lebih baik ditinjau dari segala aspeknya dan merupakan contoh bagi Pelayanan Medik di RS Umum lainya. Kompetensi tenaga medik dan keperawatan baik dokter spesialis dan perawat mahir meliputi Knowledge, Skills, Attitude dan Communication serta profesionalitas luhur harus diutamakan karena sikap dan perilaku ini akan menjadi akademik atmosfir bagi anak didik dan masyarakat yang menggunakan pelayanan medik di RS Perguruan Tinggi. Dengan demikian sasaran pelayanan medik yang profesional kepada pasien di RS Perguruan Tinggi ditujukan untuk memberikan pembelajaran pada peserta didik Sembilan konsep dasar di jabarkan kedalam bentuk pelayanan yang akan diberikan di rumah sakit. RS PTN adalah rumah sakit yang menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pelayanan secara berkesinambungan. 34 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  35. 35. Pendidikan Pelayanan Penelitian Gambar 3.5 Implementasi Kegiatan RS PTN Dalam memberikan pelayanan RS PTN tidak terlepas dari fungsi pendidikan dan penelitian. Pelayanan yang diberikan haruslah mengedepankan pelayanan prima, keselamatan pasien, menjunjung hak-hak pasien, serta memberikan pelayanan yang berbasis bukti. Dalam memberikan pelayanannya RS PT menyelenggarakan pelayanan terintegrasi untuk masalah lansia (penyakit degeneratif), penyakit akibat perilaku dan budaya, akibat kerja, akibat disparitas pelayanan/geografis, infeksi (termasuk pinere), traumatologi (kecelakaan) dan beyond health (sebagai provider kesehatan dalam universal coverage/SJSN) dan tidak berbasis departemen. Sebagai sebuah rumah sakit dengan fungsi pendidikan maka RS PT harus memenuhi profesionalitas inti dari 4 keilmuan klinis dasar (bedah, penyakit dalam, anak dan kandungan) dan 8 keilmuan klinis lainnya (Radiologi, Anestesi, Patologi, Kulit dan Kelamin, THT, Mata, Neurologi dan Psikiatri) sebagai syarat untuk dapat memenuhi kompetensi tenaga dokter sesuai dengan SKDI. Dalam memberikan pelayanan peserta didik harus dalam pengawasan pendidik klinik sebagai dokter penanggung jawab pelayanan.Semua bentuk pelayanan yang diberikan peserta didik harus tertera jelas di standar pelayanan rumah sakit. 35 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  36. 36. BAB IV KELEMBAGAAN DAN PENGORGANISASIAN RUMAH SAKIT PERGURUAN TINGGI 4.1.Kelembagaan RS PT Milik Pemerintah Sesuai dengan UU no 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran wajib memiliki RS Pendidikan. FK merupakan bagian dari Universitas. Dengan ini menjadi jelas bahwa status RS PTN adalah entitas yang dikelola Perguruan TInggi dengan hierarki setara Fakultas dan mengembangkan struktur Organisasi yang khusus untuk dapat menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pelayanan. Status BLU melekat pada Universitasnya, UU 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi memberikan warna bahwa RS bisa dibawah Universitas dan bisa berbentuk BLU. RS PTN tidak menjadi profit center bagi Perguruan Tinggi. Rumah sakit perguruan tinggi negeri yang disebut RS PTN merupakan rumah sakit milik pemerintah, dalam hal ini kementrian pendidikan dan kebudayaan, yang dikelola oleh perguruan tinggi negeri Mengacu kepada PB (pasal 1). Kelembagaan pada RS PTN menurut UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dapat berbentuk : 1. UPT Pendidikan Tinggi 2. UPT Pendidikan Tinggi dengan PK BLU 3. UPT PTN BH (badan hukum) 4.2.Tujuan RS PT RS PT bertujuan untuk mengasilkan dokter layanan pimer, penelitian translasional dan pelayanan prima yang berorientasi pada Sistem Kesehatan Nasional. 4.3.Visi dan Misi RS PT Didalam visi misi RS PT harus terlihat jelas fungsi pendidikan, penelitian dan pelayanan. RS PT wajib memiliki visi misi yang sejalan dengan visi misi perguruan tinggi, dan untuk RS PT milik pemerintah wajib untuk mengikuti Visi 36 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  37. 37. Misi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan berorientasi pada Sistem Kesehatan nasional. 4.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 4.4.1. Kedudukan Kedudukan RS PT di Organisasi Universitas Kedudukan RS PT secara struktural dan administratif berada dibawah Universitas, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokoknya kepada Rektor. RS PT digunakan sebagai wahana pendidikan dan pelatihan bagi Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan dan Fakultas Non kesehatan serta LPP/LPM dan UPT lain. Kedudukan RS PT di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan a. Kedudukan dalam Sistem Pendidikan Nasional RS PT milik Pemerintah merupakan rumah sakit pendidikan dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dikelola perguruan tinggi negeri. RS PT ditujukan untuk menjadi wahana pendidikan di bidang kedokteran dan kesehatan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu. b. Kedudukan di Pendidikan Tinggi RS PT dalam penyelenggaraan pendidikan, pelayanan dan penelitian dibawah kendali oleh Dirjen Dikti Kemdikbud. Kedudukan RS PT di Kementerian Kesehatan a. Kedudukan dalam Sistem Kesehatan Nasional Dalam Sistem Kesehatan Nasional, RS PT merupakan bagian integral yang berperan dalam pendidikan, pelayanan medik penelitian secara terpadu bersama semua komponen kesehatan lain yang saling mendukung dalam rangka tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. b. Kedudukan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan RS PT tidak dapat terlepas dari Sistem Pelayanan Kesehatan di tingkat Nasional umumnya dan ditingkat Pemerintah Daerah pada khususnya, dengan demikian perencanaan dan sistem pelayanan RS PT tidak terlepas 37 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  38. 38. dari perencanaan dan penyelenggaraan sistem pelayanan Lembaga Kesehatan di daerahnya. 4.4.2. Tugas Pokok 1. Melaksanakan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya 2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran dan kesehatan 3. Melaksanakan pelayanan yang berkualitas 4. Membangun karakter professional 5. Mengembangkan kompetensi interprofesional 6. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat 7. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi 4.4.3. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut RS PT mempunyai fungsi : 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan kedokteran dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya meliputi Program Profesi Dokter dan Program-program profesi kesehatan lainnya. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian translasional yang hasilnya dapat diaplikasikan pada kegiatan klinik, kegiatan pendidikan, kegiatan manajerial dan kegiatan kedokteran komunitas. 3. Melaksanakan pelayanan medik yang prima dengan mengutamakan keselamatan pasien (patent savety) dan kewaspadaan universal (universal precautions)serta medico-ethic dan medico-legalsebagai akademik atmofir pendidikan profesi dokter. 4. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan manajemen administrasi, manajemen keuangan, manajemen pendidikan, manajemen pelayanan medik, manajemen penelitian, manajemen sumber daya manusia dan manajemen penjaminan mutu. 38 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  39. 39. 4.5. Organisasi RS PT Organisasi dan tata laksana RS PTN dapat berbentuk : 1. RS Pengguna PK BLU yang dimiliki oleh Univ UPT Dikti 2. Satker Universitas 3. Satker Struktur organisasi RS PT dibentuk dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, status kelembagaan, peraturan terkait (Kemkes, RPP tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PT, PP dan Permen tentang statuta PTN) dan kemampuan operasional dari RS PT. Pada RS PT fungsi pendidikan dan penelitian harus mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan pelayanan. 4.6. Kerjasama Dalam pengelolaannya RS PT harus sejalan dengan aturan perguruan tinggi dan dalam pelaksanaannya RS PT menjalin kerja sama dengan Rumah Sakit Pemda, Rumah Sakit Kementrian Kesehatan dan Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang dibuktikan dengan adanya MOU. Pengembangan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga RS merujuk kepada peraturan terkait Dikti, Dirjen BUK (Kemkes), Dirjen Otonomi Daerah (Sekwilda tingkat 1) deputi bidang Sumber Daya Manusia Aparatur (Kemenpan), Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu ( Dit BLU). 39 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  40. 40. BAB V TATA KELOLA SUMBER DAYA RUMAH SAKIT PERGURUAN TINGGI 5.1. Tata Kelola Sumber Daya Manusia Perencanan sumber daya manusia dalam RS PT mutlak mengacu kepada perencanaan strategis yang telah disusun. Jenis dan jumlah SDM yang dibutuhkan pada RS PT mengacu kepada klasifikasi rumah sakit yang diatur oleh UndangUndang Rumah Sakit dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi pendidikan dan penelitian yang dominan pada RS PT. Selain itu perencanaan kebutuhan SDM harus juga mengacu kepada hospital by laws dan medical staf by laws RS PT. Pemenuhan kebutuhan SDM bersumber dari lulusan PT yang terakreditasi baik dan peserta didik dari berbagai bidang kesehatan maupun non kesehatan yang terkait dengan fungsi RS. Proses rekruitmen dalam RS PT milik pemerintah dapat berasal dari internal dan eksternal PT. Rekruitmen internal adalah mendapatkan sumber daya manusia dari lingkungan PT. Sumber daya berasal dari staf pengajar PT, baik dibidang kesehatan maupun bidang lain yang menunjang. RS PT dapat membuat pengajuan ke dekan fakultas yang dituju atau melalui pimpinan tertinggi Perguruan Tinggi. Rekruitmen eksternal dapat dilakukan dengan merekrut PNS baru atau dapat juga dengan memanfaatkan fleksibilitas BLU. Untuk merekrut PNS baru, maka RS PT harus terlebih dahulu membuat usulan kepada pimpinan tertinggi Perguruan Tinggi mengenai jumlah dan jenis SDM yang dibutuhkan. Fleksibilitas BLU dapat dimanfaatkan dengan merekrut SDM berstatus pegawai BLU, baik pegawai teknis maupun administratif. Dengan demikian SDM pada RS PTN dapat berstatus : – PNS (kemendikbud atau kementrian lain) – Pegawai tetap non PNS/ Pegawai BLU 40 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  41. 41. – Dosen tetap non PNS dari PT yang terkait – Pegawai yang diizinkan lainnya (misal : pegawai kontrak, pegawai tidak tetap, dosen tidak tetap) – Pegawai Universitas/PTN BH SDM RS PTN memiliki hak dan kewajiban yang mengikuti peraturan perundangan terkait dengan status SDM. Jenjang karir SDM Pendidik ( Dosen) akan mengikuti peraturan pemerintah yang diterbitkan kemudian. Sumber pendanaan untuk remunerasi dan pengembangan SDM dapat berasal dari : ― APBN/APBD ― PNBP ― Hibah Berikut adalah skema sumber pendanaan untuk SDM RS PTN Gambar 5.1. Skema Asal SDM, Sumber Pendanaan dan Peruntukannya dalam Pengelolaan SDM RS PTN Rekrutmen, Pendayagunaan, Pengembangan, dan Penghentian merujuk kepada peraturan perundangan ditingkat Universitas. 41 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  42. 42. Dalam pelaksanaannya RS PT milik pemerintah harus memperhatikan implementasi Permenpan No. 17/2003 tentang Jafung dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen dari Kemdikbud atau Kemkes di RS PT diperlakukan sama berdasarkan status pendidik, bukan pasien . 5.2.Tata Kelola Keuangan RS PT Milik Pemerintah Pengelolaan keuangan RS PTN mengikuti UU RS dengan PK BLU yang diselaraskan dengan perundangan di bidang keuangan, dan UU Pendidikan Tinggi. RS PTN merupakan organ yang resmi dicantumkan dalam statuta PTN. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran RS PTN harus menjadi bagian dari rencana kegiatan dan anggaran PTN dan pengesahannya dilakukan oleh Rektor, dan dalam melakukan penyusunan LAKIP perlu dilakukan sinkronisasi dengan output Ditjen Dikti untuk dimasukkan pada RKAKL. Pembiayaan operasional RS PTN untuk proses pembelajaran dan penelitian mahasiswa bersumber dari APBN dan dari mahasiswa berupa UKT. Sementara untuk biaya penelitian yang dilakukan oleh RS PTN menjadi bagian dari biaya penelitian PT yang mendapatkan bagian sebesar 30 % dari BOPTN yang dialokasikan untuk RS PTN. Pemenuhan kebutuhan operasional dan investasi RS PTN berasal dari APBN/P dalam bentuk dana investasi, dana rutin, BOPTN. Selain itu, dapat berasal dari kerja sama dan hibah dengan/dari institusi lain. Pengelolaan operasional keuangan untuk biaya investasi, perawatan dan operasional (pendidikan, penelitian dan pelayanan) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah skema pengelolaan Keuangan RS PTN untuk PT BLU dan PTN-BH : 42 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  43. 43. Gambar 5.2. Skema Pendanaan RS PTN pada PT BLU/Satker Gambar 5.3. Skema Sumber Dana dan Peruntukannya dalam Kegiatan RS PTN Pada PTN BLU 43 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  44. 44. Gambar 5.4. Skema Pendanaan RS PTN pada PTN-BH Gambar 5.5. Skema Skema Sumber Dana dan Peruntukannya dalam Kegiatan RS PTN Pada PTN BH 44 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  45. 45. Gambar 5.6. Peruntukan Dana BOPTN Untuk memungkinkan pengelolaan tersendiri dan fleksibel dari pendanaan RS maka diperlukan rekening khusus a.n Rektor yang kemudian akan diterbitkan surat penegasan dari Dirjen Dikti agar penerimaan RS PTN sebagai PNBP/DM dimanfaatkan kembali untuk kepentingan RS PTN. RS PTN harus membuat standar pelayanan minimum (SPM) yang disetujui oleh pimpinan BLU (rector). Biaya satuan dihitung dengan menggunakan standar pelayanan minimum. Pola dan penetapan tarif pelayanan RS disesuaikan dengan aturan umum (BLU) dan aturan PTN-BH yang berdasarkan biaya satuan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Kemkeu (PP No 74 Tahun 2012). Untuk kegiatan Komite Bersama RS PTN akan dibiayai dengan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan. 5.3. Tata Kelola Aset Sumber aset baik berupa sumber dana maupun sumber barang menggunakan peraturan yang berlaku saat ini dan akan berlaku kemudian (misal : RPP Pengelolaan dan penyelenggaraan PT). Asset tersebut tercatat pada SIMAK BMN PTN. Kepemilikan akhir asset dapat melalui peralihan asset yang dimungkinkan 45 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  46. 46. melalui perubahan status kepemilikan (serah terima antar kementrian) dan pemberian dalam bentuk hibah dan tercatat. Tata Kelola Aset RS PTN dikembangkan dan dilaksanakan merujuk kepada : 1. Tata Kelola Aset Negara di Perguruan Tinggi Negeri 2. Tata Kelola Aset Negara di RS Pemerintah 3. Tata Kelola Aset Negara menurut kementrian Keuangan Dengan demikian aset tata kelola Aset negara di RS PTN dapat berbentuk: 1. Tata kelola aset negara menurut Kementrian Keuangan (pengadaan, pencatatan, dll) 2. Tata kelola aset negara yang telah dipisahkan di PTN BH (PP 58 tahun 2013) Kedua bentuk diatas tidak menutup kemungkinan untuk menerima biaya modal (investasi) dari APBN/APBD, hibah dari pihak ketiga yang terikat sesuai dengan tupoksi RS PTN dan hibah dari pihak ketiga yang tidak terikat 46 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  47. 47. BAB VI KONSEP PEMBANGUNAN FISIK RUMAH SAKIT PERGURUAN TINGGI 6.1. Pembangunan berdasarkan fungsi Fungsi dapat dikategorikan sebagai penentu bentuk atau panduan menuju bentuk. Fungsi menunjukan ke arah mana bentuk harus diwujudkan. Arsitektur tidak hanya bicara tentang fungsi dan bentuk saja, namun ada unsur-unsur lain yang juga erat kaitannya dengan arsitektur, yang merupakan konsekuensi logis dari adanya fungsi. Louis Sullivan dalam bukunya Form Follow Function menyatakan bahwa fungsi juga merupakan gambaran dari kegiatan, dimana kegiatan tersebut membutuhkan tempat/ruang untuk keberlangsungannya. Dengan demikian dalam membahas fungsi, tentunya akan berlanjut dengan pembahasan tentang ruang dan penataannya. Bagi rumah sakit pendidikan dalam hal ini RS PT disamping kegiatan fungsi pelayanan kedokteran dan kesehatan diatas, ditambah lagi dengan fungsi pendidikan dan penelitian yang menghadirkan peserta didik dan peneliti yang harus difasilitasi sehingga ruang, bentuk dan ekspersi serta penataannya memberikan kenyamanan juga kepada pendidik, peserta didik, peneliti dan fasilitator penelitian. 6.1.1. Program Fungsi RS PT Fungsi-fungsi RS PT merupakan gambaran dari kegiatan-kegiatan, dimana kegiatan tersebut membutuhkan tempat/ruang untuk keberlangsungannya dengan demikian fungsi-fungsi tersebut merupakan penentu bentuk atau panduan membentuk RS PT. Pengelompokan Fungsi-fungsi RS PT akan membentuk zonazona yang merupakan gabungan dari ruang-ruang atau functional room dengan kegiatan-kegiatan yang sejenis, antara ruang-ruang dan masing-masing zona memerlukan alur keluar masuk yang disebut sirkulasi dan memerlukan ruang 47 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  48. 48. berkumpul sebelum bekerja untuk pekerja atau ruang tunggu bagi yang dilayani yang disebut sebagai pre-function room. Pre-function room merupakan kesan pertama dari suatu ruang menuju function room atau ruang kerja. Program Fungsi RS PT adalah program perencanaan bagaimana fungsifungsi RS PT dirancang menjadi tempat atau ruang kerja atau functional room termasuk perencanaan pre-function room dan sirkulasi alur menuju dan keluar area tersebut. Panduan program fungsi RS PT adalah fungsi-fungsi yang tercantum pada Organisasi dan Tata kelola RS PT. Adanya spesifikasi fungsi-fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian maka disamping perancangan ruang sebagai suatu tempat kegiatan, program fungsi juga memperhatikan fungsi-fungsi lain dari setiap ruang. 6.1.2. Fungsi-fungsi RS PT Seperti yang telah disampaikan pada bab sebelumnya maka Fungsi-fungsi RS PT dikelompokan sebagai berikut : 1. Fungsi Pendidikan meliputi : a. Fungsi Manajerial Pelayanan dan Pendidikan untuk 12 Departemen b. Fungsi Fasilitasi diskusi dan tutorial c. Fungsi Pelatihan Keterampilan Klinik d. Fungsi Perpustakaan. 2. Fungsi Penelitian. a. Fungsi Manajerial Penelitian b. Fungsi Fasilitasi Diskusi dan Tutorial c. Fungsi Presentasi Penelitian (Auditorium) d. Fungsi pelaksanaan penelitian 3. Fungsi Pelayanan dan Penunjang Medik meliputi : a. Fungsi Pelayanan Poliklinik dari 12 Departemen b. Fungsi Pelayanan Gawat Darurat. c. Fungsi Pelayanan Rawat Inap d. Fungsi Pelayanan ICU e. Fungsi Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Penunjang Terapetik 48 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  49. 49. 4. Fungsi Manajemen meliputi : a. Fungsi Manajerial dan Kepemimpinan Direktur b. Fungsi Staf dan Manajerial Wakil Direktur c. Fungsi Staf dan Pimpinan Komite d. Fungsi Satuan Pengawas Internal 5. Fungsi Penunjang Medik 6. Fungsi Penunjang Teknik 7. Fungsi Penunjang Umum 6.1.3. Zona, ruang RS PT Zona, ruang dan Alur Pelayanan, Pendidikan dan penelitian digambarkan sebagai berikut: a. Zona dan Alur Pelayanan Medik b. Zona dan Alur Pendidikan c. Zona dan Alur Penelitian d. Zona dan Alur Medical, General and Technical Support e. Zona dan Alur Manajemen RS PT DOKTER PERAWAT KO ASS KARYAWAN TECHNICAL SUPPORTING DEPT SKILLS LAB Dapur Houskeeping Loundry Workshop Steam Bioler Instal Air Central AC ANES RAD Limbah Genset BEDAH Gardu listrik R. DISKUSI / TUTORIAL THT LIBRARY MATA KULKEL SYARAF JIWA FOR PENDIDIKAN OBGYN IPD IKA MEDICAL SUPPORTING DEPT INSTALASI RAWAT INAP R. Isolasi (HCU) Central Steril Supply Dept Unit Perawatan Umum R. Jaga Dr.Spes Med supply obat & Lab Med Supply Imaging Dept Unit Perawatan R. Jaga Oxygen Central Bedah Dr.Umum Workshop Unit Perawatan R. Jaga Perawat Obgyn INSTALASI DIAGNOSTIK DAN TERAPETIK R. Jaga Co Ass GENERAL SUPPORTING DEPT Unit Perawatan Instalasi Bedah Instalasi Radiologi Sentral Anak Instalasi Radio Transport Gudang Instalasi Diagnostik Terapi ICU Keamanan um Medik Instalasi Klinik Fas umum Gus PELAYANAN LabPA (Catlab, Endoscopy) Alkes Kamar InstalasiLab Jenazah Pus Kom Instalasi POLIKLINIK UGD Triase Ambula Admin/Pendaftaran Physiotherapy n Gawat Darurat Bedah pasien Instalasi Farmasi Gawat Darurat Non Loket Pembayaran Bedah Medical Record R.Jaga Dokter Poliklinik 4 Spesialis PASIEN R. Jaga Co Ass Besar Poliklinik 8 Spesialis lainnya 49 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o : RESEARCH LAB TRANSLASIONAL FARMAKOLOGI Kedok Klinik Biomedik LAB Bioetik Humaniora MIKROBIOLOGI Ked Kom R. DISKUSI LAB PARASITOLOGI PENELITIAN AUDITORIUM LAB BIOLOGI MOLEKULER MANAGEMENT OFFICE Manajemen Pendidikan Manajemen Penelitian Manajemen Pelayanan Manajemen SDM Manajemen Keuangan ManajemenMutu Ruang Direktur & Staf
  50. 50. Gambar 1. Zona, Alur dan sarana prasarana RS PT. 1. Zona Pelayanan Medik. Zona pelayanan medik di RS PT merupakan zona dengan tingkat konsentrasi kinerja dengan intensitas yang tinggi karena zona ini merupakan padat karya, padat pakar, padat peserta didik, padat peneliti, padat teknologi dan padat ilmu yang diimplementasikan secara terintegrasi. Berbeda dengan RS Umum bagi RS PT zona ini merupakan suport sistem pendidikan dan penelitian karena kegiatan pendidikan pada zona ini adalah tempat berinteraksinya peserta didik (Co ass), Preseptor, DPJP, pasien dan perawat. Untuk kegiatan penelitian adalah tempat berinteraksi peneliti, DPJP, pasien dan perawat. Pada zona ini tindakan medik dan nonmedik yang legaartis dengan profesionalitas serta etika yang tinggi dari pelaku pendidikan, pelayanan dan penelitian menjadi akademik atmosfir RS PT, karena melalui look, feel and listen para peserta didik dan masyarakat yang menggunakan pelayanan prima RS PT merupakan contoh dan pembeda dengan RS pada umumnya. Pada zona ini peserta didik mendapatkan keterampilan medik pada real patient dan mempraktekan etika dan komunikasi, profesionalitas luhur, kewaspadaan universal (universal precaution) serta prosedur keselamatan pasien (patient savety). a. Alur Zona Pelayanan Medik : Alur pasien dan keluarga masuk melalui 2 arah yaitu melalui Poliklinik dan Unit Gawat Darurat untuk selanjutnya ke Instalasi Diagnostik dan atau ke Instalasi Terapetik dan atau ke Instalasi Rawat Inap dan kembali pulang melalui alur yang sama. Alur masuk dan kembali dokter (Preseptor/DPJP/Manajemen), peserta didik dan perawat ke zona pelayanan sebaiknya tidak 50 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  51. 51. masuk bersama dengan alur pasien namun melalui koridor tersendiri melalui zona pendidikan untuk peserta didik preceptor dan DPJP, zona penelitian untuk peneliti dan zona manajemen untuk Staf Manajemen. Sehingga ketika masuk zona pelayanan sudah memakai pakaian atribut dan tanda pengenal yang representatif. Alur masuk dan keluar karyawan ke zona pelayanan, zona pendidikan, zona penelitian dan zona manajemen juga melalui koridor tersendiri tidak bersama dengan alur keluar masuk pasien. b. Prasarana ruang pelayanan dan penunjang Medik. Secara umum prasarana Pelayanan Medik di RS PT setara dengan RS Tipe B, perbedaannya adalah adanya peserta didik yang akan menggunakan ruang dimana terjadi interaksi bimbingan klinik co ass dengan preceptor dan pasien dengan demikian: Di masing-masing ruang Poliklinik dan UGD dimensi diperluas 15-25% Instalasi Diagnostik / Terapetik dimensi diperluas 20% Instalasi Rawat Inap dimensi ruangan diperluas 15 %. Khusus UGD ditambah lagi ruang untuk skills lab, ruang jaga co ass pria dan wanita. Di Instalasi Rawat Inap ditambah ruang jaga untuk Co Ass wanita dan pria. 2. Zona, alur dan Prasarana Pendidikan. a. Zona Pendidikan. Zona Pendidikan merupakan learning resouces area adalah tempat peserta didik mendapatkan ilmu dan mengkonstruksi pola dan proses berpikir / clinical reasoning yang difasilitasi oleh preceptor (pembimbing klinik) melalui metoda diskusi, tutorial, Clinical Report Session, Clinical Science Session. 51 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  52. 52. Zona pendidikan adalah tempat para SMF dipimpin oleh Kepala SMF merancang proses pendidikan, pelayanan dan penelitian. Pada zona ini keterampilan medik diuji dahulu di Skills Lab sebelum melakukan tindakan pada pasien yang sebenarnya. Untuk pengetahuan / knowledge peserta didik zona ini dilengkapi dengan perpustakaan baik konvensional maupun electronic library. b. Alur Zona Pendidikan. Alur masuk dan keluar ke zona pendidikan untuk Pembimbing Klinik, DPJP dan Peserta didik melalui koridor khusus tidak melalui alur pasien. Alur masuk dan kembali dari zona pendidikan ke zona pelayanan medik melalui koridor khusus tidak bercampur dengan alur pasien. c. Prasarana ruang Zona Pendidikan 12 Ruang Kepala Departemen / Bagian beserta para SMF sebagai pembimbing klinik tempat perancang proses pendidikan dan pelayanan serta penelitian secara terintegrasi. Masingmasing dilengkapi dengan ruang rapat SMF 6 ruang diskusi / tutorial untuk kegiatan masing-masing departemen yang dapat dipakai bersama. 1 Ruang Skills Lab / Mini Hospital untuk dipakai bersama setiap departemen. 1 Ruang Perpustakaan baik konvensional maupun electronic library. Zona Pendidikan dilengkapi dengan Pantry, Kamar kecil dan Mushola. 3. Zona, alur dan Prasarana Penelitian. a. Zona Penelitian. Zona Penelitian adalah tempat diselenggarakannya Penelitian Tranlasional yang digunakan bersama oleh para SMF dari 12 departemen dengan para mahasiswa dimana temuan dari penelitian 52 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  53. 53. kedokteran dasar diterapkan di klinik atau temuan klinik dilakukan penelitian kedokteran dasar, termasuk penelitian Bioetika dan Humaniora. b. Alur Zona Penelitian. Alur masuk dan keluar ke zona penelitian untuk SMF dan mahasiswa melalui koridor khusus tidak melalui alur pasien. Alur masuk dan kembali dari zona penelitian ke zona pelayanan medik melalui koridor khusus tidak bercampur dengan alur pasien. c. Prasarana Zona Penelitian. Ruang administrasi pimpinan dan staf penelitian 6 atau ruang diskusi bimbingan proposal penelitian 1 Auditorium untuk presentasi proposal atau hasil penelitian. Ruang IT, Informasi dan Data serta Perpustakaan. Laboratorium Biomolekuler. Laboratorium Mikrobiologi. Laboratorium Parasitologi Laboratorium Farmakologi 4. Zona, Alur dan prasarana Manajemen RS PT a. Zona Manajerial. Ruang, ruang manajerial di tata dalam satu zona untuk mempermudah koordinasi antar manajemen RS PT. b. Alur dan prasarana manajemen RS PT sama dengan RS tipe B dengan penambahan atau perluasan prasarana ruangan sesuai dengan penambahan fungsi pendidikan dan fungsi penelitian. c. Prasarana ruangan manajemen RS PT 1) Ruang kerja Direktur RS PT berikut ruang rapat staf kecil 2) Ruang rapat staf besar untuk rapat seluruh staf struktural RS PT 3) 5 Ruang kerja dan ruang rapat staf kecil, masing-masing untuk Wadir Pendidikan, Wadir Pelayanan Medik, Wadir Penelitian, 53 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  54. 54. Wadir Penunjang Medik dan Penunjang Penelitian, Wadir Administrasi dan Penunjang Umum. 4) 3 ruang kerja dan rapat staf kecil masing-masing untuk Komite Medik, Komite Etik, Komite Keperawatan. 5) Ruang kerja dan ruang rapat staf kecil untuk Satuan Pengawas Internal. 5. Zona, Alur dan prasarana Medical, General and Technical Support Zona, Alur dan sarana prasarana Medical, General and Technical Support sama dengan RS Tipe B. 6.2. Master Plan RS PT Proses penyusunan master plan RS PT terdiri dari beberapa tahap : 1. Persiapan (Preparation) a. Work plan b. Site information 2. Fuctional Program Dalam menyusun fungtional program maka menggunakan beberapa input seperti dibawah ini: a. Standar rumah sakit untuk 4 spesialis dasar dan 8 spesialis penunjang Rumah sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan sekurangkurangnya 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar, 4 (empat) pelayanan spesialis penunjang medik, 8 (delapan) pelayanan medik spesialis lainnya dan 2 (dua) pelayanan medik subspesialis dasar serta dapat menjadi RS PT apabila telah memenuhi persyaratan dan standar. b. Konsep Dasar dan Konsep Teknis RS PT Sembilan konsep dasar dan sebelas konsep teknis dijadikan acuan dalam menyusun functional program RS PT. Didalamnya terdapat fungsi pendidikan, penelitian dan pelayanan, dimana untuk fungsi pendidikan 54 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  55. 55. terdapat kegiatan-kegiatan seperti tutorial, skills lab, dan kegiatan pendidikan lainnya.Untuk penelitian terdiri dari dari clinical trial, investigation system dan yang lainnya.Sementara untuk pelayanan terdiri dari kegiatan-kegiatan IGD, rawat jalan, rawat inap, ICU, administrasi, penunjang dan yang lainnya. c. Target Master Plan Berisi target-target yang ingin dicapai dari ketiga fungsi diatas seperti misalnya jumlah mahasiswa yang akan diluluskan, kompetensi mahasiswa, jumlah kunjungan, BOR, LOS, jumlah dan jenis penelitian dan lainnya. Dari ketiga input diatas maka dalam proses ini akan menghasilkan: Bentuk organisasi RS PT Jenis pelayanan yang akan di sediakan Program dan kegiatan yang dibutuhkan dimasa datang Jadwal pemanfaatan ruangan (room program) 3. Conceptual Plan Dalam menyusun conceptual plan terdiri dari beberapa input : a. Functional planning dan Space Programming Functional planning dan space programming merupakan dasar dalam menentukan desain. Gambar 6.1. Jenis, Fungsi dan Proyeksi Pelayanan 55 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  56. 56. Sumber : Jhony Sinaga dalam Presentasi Workshop Berdasarkan proyeksi kapasitas pelayanan dapat direncanakan program ruang untuk menjawab kebutuhan sarana fisik peralatan. Dapat pula dibuat program peralatan untuk menjawab kebutuhan peralatan dan program ketenagaan untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja.Gambar diatas menunjukkan proyeksi untuk pelayanan.Proyeksi harus dilakukan untuk pendidikan dan penelitian. b. Guideline dan Standar Dalam membuat conceptual plan, maka harus berdasar kepada pedoman dan standar yang ada.Dalam konsep dasar dan teknis sudah dinyatakan bahwa memberikan pelayanan prima berupa patient centerdness dan patient safety merupakan salah satu komponen yang juga terdapat dalam standarpelayanan kesehatan yang digunakan. c. Konsep Green Building Konsep dari penyembuhan secara alamiah perlu menjadi pegangan bagi RS PT. Sinar matahari, udara segar, ventilasi alami, tanaman dan unsur alam lain di harapkan dapat mempercepatkesembuhan pasien. Konsep green building memberikan kelebihan bagi RS PT, dimana rumah sakitdapat menjadi lebih efisien akibat penggunaan sumber daya yang lebih minim (listrik,ac,dan lain-lain) Dari ketiga input diatas akan menghasilkan : a. Zoning plan b. Sirculation plan c. Building Concept d. Infrastruktur e. Site Planning Principle 4. Development Option Dalam menyusun sebuah langkah pengembangan maka site planning, kebijakan, budget, operation dan pemeliharaan menjadi input. 5. Master Plan 56 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  57. 57. Dalam Master Plan terdapat Block Plan, Lay out Plan,perencanaan infrastruktur, daftar peralatan, staging plan dan perkiraan biaya.Jika digambarkan dalam sebuah bagan maka proses penyusunan Master Planrumah sakitdapat dilihat seperti dibawah ini: Gambar 6.2. Proses Penyusunan Master Plan RS PT Sumber : Jhony Sinaga dalam Workshop Master Plan dan DED RS PT, 18-19 Juli 2012 6.3. Detail Engineering Design (DED) RS PT Pembangunan RS PT sebelumnya harus memiliki dan membuat DED. Proses pembuatan DED rumah sakit guna melihat dan mengkaji sejauh mana rumah sakit tersebut siap untuk dibangun. Ruang rumah sakitadalah kebutuhan dengan pendekatan sistem yang mejadi acuan sebelum merancang sebuah ruang untuk berbagai kegiatan manusia. Untuk mengetahui jenis ruang, fungsi ruang, syarat-syarat mutlak ruangan, aktivitas, kondisi, dan karakteristik bangunan yang akan kita rancang ruangannya. Proses pertama yang harus dilakukan secara efektif adalah menjalankan analisis yang konstruktif dan menyeluruh, terutama mengenai aturan baku suatu ruangan maupun perilaku dan kebiasaan. Dalam sebuah konsep desain arsitektur, perancangan bangunan secara langsung selain harus terkait dengan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat 57 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  58. 58. yang menempatinya tetapi juga harus berdasarkan standarisasi ruang. Hal ini disebabkan oleh aktivitas dan perilaku yang dilakukan akan sangat berpengaruh pada situasi ruangan yang akan digunakan. Tanpa mengedepankan standarisasi ruang maka dikhawatirkan akan terjadi ketidaknyamanan pengguna ruangan oleh penghuni maupun masyarakat yang terlibat dalam penggunaannya. Namun tidak begitu saja dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, konsep disain yang dihasilkan juga harus menjadi bangunan yang memiliki kemampuan sustainability untuk bertahan mengikuti pola perubahan perilaku masyarakat dan perkembangan zaman.Melalui penjabaran di atas, dilakukan pengkajian secara khusus, bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut akan hubungan sebuah aktifvitas tertentu terhadap kebutuhan desain dan konsep perancangan arsitektur mengikuti teori yang telah ada dalam memenuhi kebiasaan dan kondisi masyarakat dengan mengedepankan pendekatan sistem yang telah baku dalam pembangunan sebuah rumah sakit. Gambar 6.3. Proses Pembuatan DED RS PT 58 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  59. 59. Sumber : Jhony Sinaga, dalam Workshop Master Plan dan DED RS PT, 18-19 Juli 2012 59 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  60. 60. PENUTUP 60 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :
  61. 61. DAFTAR PUSTAKA 1. UUD 1945 2. UU Pendidikan Kedokteran 3. UU Pendidikan Tinggi 4. Semua yg ada di landasan (bab 1)---tolong tuliskan dengan penulisan yang benar menggunakan Harvard 5. Cook, D. J., J. DeBoer, et al. (2008). Managing Emergency Preparedness: Academic Health Centers Organize and Innovate, Association of Academic Health Centers. 6. GAHS (2007). Teaching Hospital Criteria. G. A. f. H. Services and F. t. E. o. A. Dhabi. Emirate of Abu Dhabi 7. Kunders, G., Ed. (2004). Hospitals Facilities Planning and Management. Planning and Desaigning a Hospital : The Correct Way. New Delhi, Tata McGraw-Hill. 8. Wartman, S. A. (2007). "The Academic Health Center : Evolving Organizational Models." Association Of Academic Health Center. 9. http://hpeq.dikti.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=91 :kurikulum-kedokteran-berdasar-kompetensi&catid=16:beritaterkait&Itemid=197, diunduh pada hari Selasa tanggal 16-07-2013 pada pukul 19.00 WIB. 61 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :

×