Tantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desa

1,467 views
1,364 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,467
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desa

  1. 1. TANTANGAN PENGEMBANGANJAMINAN KESEHATAN DI TINGKAT DESA SUTOPO PATRIA JATI FKM UNDIP-Service Provider LGSP USAID Seminar Sehari Dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional ke-44 “Bali Desa Mbangun Desa, Tinjauan Dari Aspek Kesehatan” Hotel Dynasti, Purwokerto, 20 November 2008
  2. 2. LATAR BELAKANG• GUBERNUR BARU  “BALI DESO MBANGUN DESO”  diterjemahkan spt apa? – Bagaimana implikasi hsl rasionalisasi anggaran SKPD th 2009 yg menyedot dana Rp 29 M (Rp. 26 M utk program ekonomi kerakyatan dan Rp.2,4 M keg.strategis lain)? – Apa kaitannya dengan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desa?
  3. 3. ANALISIS SITUASI• Dalam APBN 2008, pemerintah telah mengalokasikan anggaran kemiskinan sekitar Rp80 triliun untuk beberapa program kemiskinan seperti, program beras miskin (Raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).• LEBIH DARI 11 JT PENDUDUK DI JATENG (37 JUTA JIWA) TERMASUK MISKIN (40%) DAN DOMINAN TINGGAL DI 7817 DESA & 744 KELURAHAN DENGAN RATA2 LUAS WILAYAH PER DESA 3,83 Km2 & BERPENDUDUK 3849 JIWA (BPS,2005, BAPPEDA JATENG 2007)• Departemen Kesehatan telah menetapkan kuota peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tahun 2008. Kuota Jawa Tengah untuk program Jamkesmas sebesar 11.715.841 jiwa. Namun, hanya 11.263.245 yang nantinya akan ditetapkan sebagai peserta program Jamkesmas melalui Surat Keputusan (SK) bupati/walikota.
  4. 4. • PEMERINTAH HANYA MENANGGUNG 35% BIAYA KESEHATAN TOTAL• SEKITAR 70% BIAYA KESEHATAN DARI MASYARAKAT MASIH BERSIFAT OUT OF POCKET (WB,2008)• TREND JPKM-PEMBIAYAAN KESEHATAN PRA- UPAYA YG BERSIFAT SUKARELA & SWADAYA MAKIN MENURUN DRASTIS SEJAK KRISIS (DEPKES,2006)• PENYALAH GUNAAN SKTM MENINGKAT& MERATA DISEMUA DAERAH• PEMDA MENGGRATISKAN BIAYA KESEHATAN  SALAH SUBSIDI  KEMAMPUAN APBD MAKIN TERBATAS UTK MENGCOVER MASKIN NON KUOTA JAMKESMAS
  5. 5. Sumber: www.desentralisasi-kesehatan.net/.../Bab%205%20Desentralisasi,%20Pembiayaan%20Kesehatan
  6. 6. KEBIJAKAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN DI INDONESIA
  7. 7. Sumber: Anton H, PAMJAKI, 2008
  8. 8. TANTANGAN KEDEPAN
  9. 9. • Mengembangkan pola managed care di daerah/desa?Sumber: Anton H, PAMJAKI, 2008
  10. 10. • Penelitian Kesiapan Stakeholders Dalam Pengimplementasian SJSN di Jateng (Sutopo,2007) Tingkat Sikap Pengaruh Keterlibatan Label Ranking*) Pengadopsian Aktif Penyelamat I LEBIH CEPAT Kuat Raksasa II LEBIH LAMBAT PasifMendukung Tidur Aktif Kawan III Lemah Pasif Pemerhati IV Aktif Penyabotase VIII Kuat Tidak Pasif Bom Waktu VIIMendukung Aktif Pengganggu VI Lemah Pasif Jebakan V
  11. 11. Komponen Identifikasi Posisi Decision MakerNo Pemangku Kepentingan Propinsi Kota Kabupaten Kabupaten Jawa Tengah Semarang Klaten Purbalingga1 DPRD - Penyelamat Kawan Penyelamat2 Bappeda/Setda Penyelamat - Kawan Penyelamat3 Dinsos/Bag. Kawan - Penyabotase Penganggu Sosial Pemda4 Dinkes Pemerhati Kawan Pengganggu Penyelamat5 Disnakertrans Pengganggu Kawan Pemerhati PenggangguSumber: Sutopo, 2007
  12. 12. Komponen Identifikasi Posisi Kelompok ProviderNo Pemangku Kepentingan Propinsi Jawa Kabupaten Kabupaten Kota Semarang Tengah Klaten Purbalingga 1 RS Pemerintah Jebakan Kawan Pemerhati Pengganggu 2 RS Swasta - Pengganggu Pengganggu Pemerhati 3 Pengelola Dana - Penganggu Bom Waktu - Sehat 4 Bapel JPKM - Penyelamat Penyelamat 5 Puskesmas Rajal - Kawan Kawan Kawan 6 Puskesmas - - Jebakan Raksasa Tidur Ranap 7 Apotik - Kawan Kawan Raksasa Tidur 8 PT Askes/ PT Pengganggu - - Pemerhati JamsostekSumber: Sutopo, 2007
  13. 13. Identifikasi Posisi Kelompok Sasaran Komponen PemangkuNo Kepentingan Propinsi Jawa Kabupaten Kabupaten Kota Semarang Tengah Klaten Purbalingga1 APINDO/GAPEKNAS - Jebakan - Penyabotase2 SPSI - Kawan Bom Waktu Pemerhati3 Pekerja Informal - Penganggu Pemerhati Kawan Identifikasi Posisi Kel. Representatives Komponen PemangkuNo Kepentingan Propinsi Jawa Kabupaten Kabupaten Kota Semarang Tengah Klaten Purbalingga1 LSM Penyabotase Penyelamat Pemerhati Pengganggu2 Media Massa - Jebakan Jebakan -Sumber: Sutopo, 2007
  14. 14. • Rivalitas antar program yang dikembangkan di level desa? – Program Alokasi Dana Desa (ADD) – Proyek Pengembangan Kecamatan/Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PPK/P2KP)- proyek ini sekarang dikenal dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – Program Keluarga Harapan – Program Desa Siaga/Desa Sehat
  15. 15. Pemetaan Program Pemerintah di Level Pedesaan ITEM ADD PNPM PKH DESISASARAN Desa Desa-Kecmtn RTSM DesaMOTIF OTDA Prjct WB Pengganti SLT Paradigma (awal) SehatFOKUS/ISSUE Good village Poverty Perlindungan 4 Pilar governance alleviation Sosial Kemandirian (Penddkn-Kes)INDUK Depdagri Kesra- Depsos Depkes Depdagri- BappenasADMNST & Relatif blm siap Lengkap & siap ? Relatif lengkapPENDUKUNG & siapSDM &/ Unit Dominan LSM Fasilitator & Peer Group & Bidan DesaPelaksana Konsultan UPPKH (PKD) & FKD
  16. 16. ALOKASI DANA DESA (ADD)• Meskipun Desa seharunya menjadi basis desentralisasi dan mampu menjalankan peran sebagai self governing community, kebanyakan Desa menghadapi masalah yang akut. – Pertama: Desa memiliki APBDES yang kecil dan sumber pendapatannnya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. – Kedua: Kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi Desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (Pades) yang tinggi. – Ketiga: Masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional Desa untuk menjalankan pelayanan. – Keempat: Tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh DINAS. Program semacam itu mendulang kritikan, yaitu: program tsb tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program itu bersifat top down sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya(sumber: Bambang H, 2005)
  17. 17. • Contoh ADD di Magelang muncul sebagai respon pemerintah daerah terhadap tuntutan Formas (Forum masyarakat) yang anggotanya meliputi unsur pemerintahan desa, LSM, dan Perkasa (Persatuan Perangkat Desa)• ADD akan dicairkan bila pihak Desa telah mengesahkan APBDes dan rincian penggunaan ADD yang akan diterimanya• FPPD Yogyakarta hingga awal Agustus 2007 mencatat masih terdapat sekitar 40% kabupaten/kota di Indonesia yang belum mempunyai aturan dasar ADD• Desa dan masyarakatnya telah menggunakan dana ADD secara kreatif karena diposkan untuk belanja pembangunan yang dapat mereka kelola sendiri. Selain itu dana tersebut dipadukan dengan pendapatan asli desa serta dana swadaya dan gotongroyong dari warga sehingga dapat dipakai untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi Desa dan masyarakatnya
  18. 18. Mekanisme Pelaksanaan PNPM Mandiri
  19. 19. Sumber Dana PNPM Mandiri 2008
  20. 20. RENCANA ANGGARAN PNPM 2009• Rincian total anggaran PNPM Mandiri yang mencakup PNPM Inti maupun PNPM Penguatan mencapai Rp13,7 triliun. Rinciannya, alokasi PNPM Inti Rp10,377.9 triliun dan PNPM Penguatan sebesar Rp3,324.2 triliun. Data Anggaran PNPM Mandiri 2007-2009 mencatat, sektor kegiatan PNPM Inti mencakup lima kegiatan. Masing-masing yaitu PNPM di Daerah Perdesaan di Depdagri (Rp6,99 triliun), PNPM di Daerah Perkotaan (Rp1,75 triliun), Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Rp485,3 miliar), dan Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Skala Komunitas (Rp950 miliar) di Departemen Pekerjaaan Umum, serta program pembangunan daerah tertinggal (Rp195,9 miliar) pada Kementerian Negara Percepatan Daerah Tertinggal. Adapun PNPM Penguatan mencakup delapan sektor kegiatan. Masing- masing adalah Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Perkotaan dan Penanganan Rehab dan rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta & Jawa Tengah di Departemen Pekerjaan Umum masing-masing Rp55,2 miliar dan Rp25,0 miliar. Pada Departemen Pertanian mencakup tiga sektor yaitu Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian senilai Rp918,0 miliar, Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan senilai Rp298,0 miliar, dan Pengembangan Usaha Agrbisnis Pertanian sebesar Rp1,1 triliun.
  21. 21. • DAFTAR DAERAH YG BELUM BERPARTISIPASI DLM PNPM th 2008 di JAWA TENGAH: Kab. Magelang Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kab. Sragen Kab. Grobogan dan Kab. Batang• Daerah di Jateng yg sdh menyatakan berpartisipasi dlm PNMP th 2009 adlh Pati & Rembang• Contoh alokasi dana PNPM tahun 2008 Kabupaten Cilacap sebesar Rp 14.000.000.000, yang sumber dananya berasal dari APBN, APBD Kabupaten (Cost Sharing) dan Swadaya masyarakat. Jumlah nyang menerima dana bantuan itu sebanyak 116 desa. Kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan itu meliputi pembangunan sarana prasarana, kegiatan simpan pinjam khusus perempuan, kegiatan bidang kesehatan dan kegiatan bidang pendidikan
  22. 22. Program Keluarga Harapan (PKH)• PKH bukan di maksudkan sebagai kelanjutan program subsidi langsung tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada maskin melalui pemberian uang tunai.• Program PKH ini menelan dana yang tidak sedikit. Pada tahun 2008 ini saja pemerintah menyediakan dana 58 triliun rupiah. Apalagi dana untuk program ini terus meningkat dari tahun 2004 sebesar Rp.19 triliun, tahun 2005 Rp.24 triliun, 2006 Rp.41 triliun rupiah dan 2007 sebesar 51 triliun rupiah.• Paket bagi ibu hamil: bantuan berupa pemeriksaan pra dan pascakehamilan, mendapatkan suplemen zat besi, dan proses kelahiran ditangani tenaga medis. Paket anak balita: mendapat imunisasi lengkap, pemantauan tumbuh kembang setiap bulan, dan diberi suplemen vitamin A.• Rencana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2008 dengan target sasaran 1,5 juta rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang mencakup 18 provinsi terancam hanya akan terealisasi kurang dari setengahnya
  23. 23. DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU• KEEFEKTIFAN PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU? – PERMENKEU RI No 84/PMK.07/2008 TENTANG PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN SANKSI ATAS PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU – PENGGUNAAN: • peningkatan kualitas bahan baku; • pembinaan industri; • pembinaan lingkungan sosial; • sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau • pemberantasan barang kena cukai ilegal.
  24. 24. Pasal 7(1) Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi: – pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau; – penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL); – penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum; dan/ atau – peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.    
  25. 25. • Kenaikan target penerimaan cukai th 2008 meningkat sebesar Rp.3.862.800 triliun atau 8,76 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan penerimaan cukai pada periode semester I tahun 2008, antara lain karena terjadinya peningkatan produksi hasil tembakau dari 113.352 juta batang pada semester I tahun 2007 menjadi 120.784 juta batang di semester I ini.• Prediksi penerimaan cukai pada semester II tahun 2008, diprediksi akan mencapai Rp.23.112,65 trilun atau 50,56 persen dari target, sehingga sampai akhir tahun 2008 penerimaan cukai akan mencapai Rp.46.717,50 triliun atau 102,19 persen dari target penerimaan cukai sebesar Rp.45.717,50 triliun• Pada tahun 2008 ini total alokasi Cukai hasil tembakau yang dikembalikan ke Provinsi dan kabupaten/kota di Jateng sebesar 52,196 M, dengan perincian Kabupaten Kudus mendapatkan 17,2 M, provinsi 15,6 M, Kota Surakarta 1,2 M dan seluruh Kabupatenkota yang besarnya antara 450 juta sampai 878 juta.
  26. 26. • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.07/2008 tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008.• Dana bagi hasil sebesar Rp200 miliar itu terdiri dari alokasi untuk propinsi/kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara Rp1,43 miliar, provinsi/kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat Rp9,48 miliar, provinsi/kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah Rp52,20 miliar, provinsi/kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Rp1,05 miliar, dan provinsi/kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur Rp135,85 miliar.• Besarnya dana alokasi dimaksud berdasarkan pembagian yang ditetapkan oleh gubernur dan merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2008 pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah.• Penyaluran dana alokasi cukai hasil tembakau tahun anggaran 2008 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah yang dilaksanakan secara triwulanan.(Sumber: Antara, 6 Mei 2008)
  27. 27. IRONI MASIHKAH AKAN BERLANJUT ? DATA SUSENAS DI JATENG RATA2 (Rp) TAHUN 2004TOTAL BUKAN MAKANAN 301182.2KESEHATAN 18269.6TEMBAKAU SIRIH 53114.5 TAHUN 2001TOTAL BUKAN MAKANAN 184149.5KESEHATAN 35426.7TEMBAKAU SIRIH 36799.1% PENINGKATAN BIAYA TEMBAKAU (2001-2004) 44,76%% PENURUNAN BIAYA KESEHATAN (2001-2004) 45,21%Sumber: Susenas 2001, 2004
  28. 28. SEANDAINYA BISA…?!• Selasa, 18 November 2008 |  03:00 WIBJakarta, Kompas -  Perangkat desa yang tergabung  dalam Persatuan Rakyat Desa  Nusantara atau Parade  Nusantara meminta  dialokasikan dana desa sebesar  10 persen APBN. Dengan  asumsi total dana APBN 2009  mencapai Rp 1.037 triliun,  sekitar 70.000 desa di seluruh  Indonesia akan mendapatkan  alokasi dana desa sebesar Rp  1,3 miliar per tahun per desa!
  29. 29. • Pendukung & Penghambat mobilisasi sumber dana untuk penjaminan kesehatan di desaNO JENIS/SUMBER PENDUKUNG PENGHAMBAT1 JAMKESMAS – SJSN Rencana Conflict of interest & (APBN) penambahan Rp. 17 T regulasi universal di thn 2009 coverage blm spesifik2 JAMKESDA (APBD) Regulasi sdh jelas & Komitmen & ckp banyak good kemampuan APBD practices serta SDM rendah3 PROGRAM LINTAS Dana relatif melimpah Fokus masih ke non SEKTORAL & variatif kesehatan (ADD,PNPM,DBH Cukai Rokok, PKH dll)4 CORPORATE SOCIAL Dana relatif melimpah Networking lemah & RESPONSIBILITY & kuatnya tuntutan bersifat parsial/ global insidental5 MASYARAKAT (Dana Budaya gotong Moral hazard, risk Sehat, Tabulin, Arisan royong & makin taker & daya beli msh Jamban dll) partisipatif rendah

×