Your SlideShare is downloading. ×
Aplikasi Tindakan PeningkatanPelayanan Promosi Kesehatan    Di Kabupaten Boyolali      Referensi Fasilitator    Local Gove...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten BoyolaliAplikasi Tindakan Peningkatan Pelayanan PromosiKesehatan Di Kabupaten Bo...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali                                    ABSTRAKSIPanduan ini merupakan refer...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali                                    ABSTRACTThis guideline is a facilita...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali                                      DAFTAR ISI    ABSTRAKSI .………………………...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali                           KATA PENGANTARLocal Governance Support Progra...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali  Referensi Fasilitator: Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan P...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali     Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan              Promosi Kesehatan...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolalia. Pengembangan media promosi kesehatan, teknologi komunikasi, informasi...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali              II. Masalah Pembangunan KesehatanKesehatan merupakan masal...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten BoyolaliPermasalahan lingkungan hidupPencemaran air dan udara, perubahan iklim y...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali                             III. Promosi Kesehatan    Dalam menghadapi ...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali     Promosi Kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat agar mampu ...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali     Promosi kesehatan adalah juga upaya penyuluhan (upaya komunikasi da...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali     •   Faktor perilaku dan lingkungan mempunyai peranan sangat dominan...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali             pengaman waktu berkendaraan), dan berperan aktif dalam upay...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali      Berdasarkan kerangka konsep khususnya strategi pokok tsb (dimuka),...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali    Kegiatan promosi kesehatan diselenggarakan melalui proses: Pengkajia...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolalih.        Sentralisasi vs Desentralisasii.        Peran Sektor Kesehatan...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolalik.       Peran Sektor Kesehatan dan Lintas Sektor dalam Promosi Kesehata...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali     Indikator input:     1. Adanya organisasi/lembaga khusus promosi ke...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali                 IV. Kebijakan Promosi Kesehatan                       d...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali     Tabel 1: Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Perilaku Se...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali    Disisi lain ternyata masih ada temuan yang berpotensi menghambat keb...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten BoyolaliLembar Catatan 18                              Kebijakan Promkes Kabupat...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali           V. Analisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan                  ...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali        Disamping itu berdasarkan workshop dari para peserta pelatihan t...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten BoyolaliB. Identifikasi Permasalahan Flow Pelayanan Promkes Kab. Boyolali   1. T...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali     3. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab dan alternatif solusi ...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali       VI. Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan                  Promosi...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten BoyolaliSkema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Untuk Pencapaian ...
Aplikasi STTP-Promoasi Kesehatan Kabupaten BoyolaliSkema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Untuk Pencapaian...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten BoyolaliSkema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Untuk Pencapaian ...
Aplikasi STTP-Promoasi Kesehatan Kabupaten BoyolaliSkema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Untuk Pencapaian...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten BoyolaliSkema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Untuk Pencapaian ...
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolali
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolali
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolali
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolali
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolali
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolali

3,701

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,701
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolali"

  1. 1. Aplikasi Tindakan PeningkatanPelayanan Promosi Kesehatan Di Kabupaten Boyolali Referensi Fasilitator Local Governance Support Program Local Government Management Systems Februari 2008 i
  2. 2. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten BoyolaliAplikasi Tindakan Peningkatan Pelayanan PromosiKesehatan Di Kabupaten BoyolaliBuku lain pada Seri Manajemen Pelayanan Publik ini :1. Penyusunan Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan-Panduan Fasilitasi2. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Bidang Pendidikan3. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Bidang Pemberdayaan UKM4. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Bidang Kesehatan5. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Bidang Lingkungan HidupTentang LGSPLocal Governance Support Program merupakan program bantuan teknis yangmendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di Indonesia pada duasisi, yaitu pemerintah daerah dan masyarakat. Dukungan kepada pemerintah daerahdimaksudkan agar pemerintah meningkat kompetensinya dalam melaksanakan tugas-tugaspokok kepemerintahan di bidang perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, danmeningkat kemampuannya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik, sertamengelola sumber daya. Dukungan kepada DPRD dan organisasi masyarakat adalahuntuk memperkuat kapasitas mereka agar dapat melakukan peran-peran perwakilan,pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.LGSP bekerja di 60 lebih kabupaten dan kota di Indonesia, di sembilan propinsi:Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, Banten, JawaTengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua Barat.Program LGSP dilaksanakan atas kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS),Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dalamwilayah propinsi target LGSP. Program LGSP didanai oleh United States Agency for InternationalDevelopment (USAID) dan dilaksanakan oleh RTI Internasional berkolaborasi dengan InternationalCity/County Management Association (ICMA), Democracy International (DI), Computer AssistedDevelopment Incorporated (CADI) dan the Indonesia Media Law and Policy Centre (IMLPC).Pelaksanaan Program dimulai pada Tanggal 1 Maret, 2005 dan berakhir Tanggal 30 September, 2009.Informasi lebih lanjut tentang LGSP hubungi:LGSPTelephone: +62 (21) 515 1755 Fax:: +62 (21) 515 1752Bursa Efek Jakarta, Gedung 1, lantai 29 Email: lgsp@lgsp.or.idJl. Jend. Sudirman, kav. 52-53 Website: www.lgsp.or.idJakarta 12190Dicetak di Indonesia.Publikasi ini didanai oleh the United States Agency for International Development (USAID). Sebagian atauseluruh isi buku ini, termasuk ilustrasinya, boleh diperbanyak, direproduksi, atau diubah dengan syaratdisebarkan secara gratis. ii
  3. 3. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali ABSTRAKSIPanduan ini merupakan referensi bagi fasilitator dalam menyiapkan dan melaksanakanpelatihan dan pendampingan (technical assistance) serta bahan bacaan dan latihan bagipeserta dalam Aplikasi Tindakan Peningkatan Pelayanan Publik (STPP) bidang Kesehatan.Buku ini disertai dengan panduan Protokol STTP sebagai panduan fasilitasi umum danpanduan aplikasi spesifik bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pengelolaanlingkungan hidup.Tujuan panduan ini adalah: sebagai pedoman fasilitator dalam pelatihan, bahan diskusidalam program pendampingan, serta kumpulan modul dan alat manajemen peningkatankemampuan dalam perbaikan pelayanan publik. Ini merupakan panduan yang menyangkutpeningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pengelolaan peningkatanpelayanan publik. Panduan ini menjelaskan dan mendiskusikan tentang konsep, isu-isu,memformulasi masalah (persoalan) dan pemecahannya, metode bagaimanamemformulasikan strategi, program dan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kapasitasdan kapabilitas perbaikan pelayanan publik.Kelompok sasaran panduan ini adalah: pimpinan dan staf penyelenggara pelayanan publik(SKPD), para ahli manajemen pelayanan publik, service providers (akademisi, individufasilitator atau konsultan), anggota DPRD, LSM, media massa lokal, dan bagi siapa sajayang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap upaya perbaikan pelayanan publik.Panduan ini terdiri dari 6 bab/bagian, sebagai berikut: 1. Bab 1: Pendahuluan 2. Bab I1: Masalah Pembangunan Kesehatan 3. Bab II1: Promosi Kesehatan 4. Bab 1V: Kebijakan Promosi Kesehatan di Kabupaten Boyolali 5. Bab V: Analisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Promkes di Kabupaten Boyolali 6. Bab V1: Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi KesehatanKeenam Bab ini didisain sebagai referensi bagi fasilitator dalam serial pendampingan(technical assistance) sebagai aplikasi untuk peningkatan bidang pelayanan kesehatan. iii
  4. 4. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali ABSTRACTThis guideline is a facilitator guide and manual for preparing a local public serviceimprovement action plan (SIAP), in particular on public health issues. It is anaccompanied by a series of specific modules in SIAP Protocol, education, economic andenvironmental service management.The purposes of this guideline are: as a facilitator guide for training, discussion along thetechnical assistance program, and as module of knowledge, skill and attitude in publicservice improvement action plan. The module describes and discuss about concept,issues, problem formulation and problem solving; how to formulate strategy, programand activities for public service improvement action plan.Target groups of this guideline are: for local government management specialists, serviceproviders (academician, individual facilitator/consultant), public service managers andtheir staffs, local legislative (DPRD) members, NGO, local media, as well as anyone whohas concern on public service improvement.This guideline is consist of six Chapter, these are: 1. Chpater I : Introduction 2. Chpater II : Public Health Problems 3. Chpater III : Promoting Public Health 4. Chpater IV : Public Health Promote Policy in Boyolali District 5. Chpater V : Need Assessment Analysis for public Health Promote service improvement in Boyolali District 6. Chpater VI : Public Helath Promote Service Improvement SchemeThis manual contains of 6 chapter and designed as facilitator’s guide and reference onpublic health technical assisstance. iv iv
  5. 5. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali DAFTAR ISI ABSTRAKSI .………………………………………………………………………..... iii ABSTRACT…………………………………………………………………………..... iv DAFTAR ISI .....……………………………………………………………………...... v KATA PENGANTAR ……………...…………………........…………………….......... vi Bab I. Pendahuluan ................................……………………………………………......... 1 Bab II Masalah Pembangunan Kesehatan .....…………………………………….......... 3 Bab III. Promosi Kesehatan ..............…………………………………………….......... 5 Bab IV. Kebijakan Promosi Kesehatan di Kabupaten Boyolali .......………………......... 15 Bab V. Analisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Promkes di Kabupaten Boyolali..... 19 Bab V1: Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan …………........... 23v v
  6. 6. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali KATA PENGANTARLocal Governance Support Program (LGSP) merupakan sebuah program bantuan bagipemerintah Republik Indonesia yang diberikan oleh United States Agency for InternationalDevelopment (USAID). Program ini dirancang untuk menunjukkan bahwa melalui sistempemerintahan yang terdesentralisasi, masyarakat di daerah dapat mempercepat prosespembangunan yang demokratis dan meningkatkan kinerja serta transparansi pemerintahdalam penyediaan pelayanan publik. LGSP memberikan bantuan teknis bagi masyarakatdan pemerintah daerahnya dengan membantu mereka mencapai tujuan melaluipenyusunan prioritas pembangunan dan penyediaan pelayanan publik secara demokratis.Untuk itu LGSP bekerjasama dengan mitra-mitra dari pemerintah daerah, DPRD, mediadan organisasi masyarakat, yang tersebar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, SulawesiSelatan dan Papua Barat.Reformasi desentralisasi yang dimulai pada Tahun 2001, merupakan perwujudan darikomitmen Indonesia menuju pemerintahan daerah yang demokratis dan pembangunanyang berkelanjutan. Dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerahmenjadi penanda terbukanya kesempatan luas bagi usaha pembangunan daerah dan bagipartisipasi warga yang lebih besar dalam tata kelola pemerintahan. Sejak awal penerapankebijakan tersebut, masyarakat dan pemerintah daerah telah menjawab kesempatantersebut dengan antusias dan kreativitas yang luar biasa hingga menghasilkan capaian daninovasi yang luar biasa pula.Peran masyarakat menjadi kunci terpenting dalam mengembangkan demokrasi dan tatakelola pemertintahan yang baik (good governance). Partisipasi aktif, kebebasan danketerbukaan berpendapat, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan adalahsarana utama bagi suatu negara dan masyarakat agar mereka dapat bahu membahumembangun demokrasi dan tata kelola pemertintahan yang baik. Kemampuan masyarakatatau organisasi masyarkat untuk mengakses informasi, berpartisipasi aktif prosesperencanaan dan implementasi pembangunan, serta berperan dalam menjaga akuntabilitasproses pemerintahan adalah sebuah faktor fundamental demi kesehatan demokrasi,sedikitnya untuk dua alasan: Pertama, hal itu menjamin bahwa warga bisa berperan,berkontribusi dan memperoleh layanan pembangunan yang baik; Kedua, partisipasi,transparansi dan akuntabilitas dapat membangun checks-and-balance, karena janji-janjipejabat dan anggota DPRD dapat dikontrol melalui saluran-saluran organisasi masyarakatyang mewakili aspirasi konstituennya.Sebagai bagian dari Program Local Governance Strengthening di LGSP, Team LocalGovernment Management System (LGMS), selama Tahun 2006 dan 2007 telahmelaksanakan program pelatihan dan bantuan teknis (Technical Assistance) peningkatanpelayanan publik, di lebih dari 60 kabupaten dan kota di daearah LGSP untukmengembangkan perbaikan dan peningkatan kapasitas organisasi pelayanan publikmenuju pada pelayanan yang responsif, partisipasif, transparan dan akuntabel. Untuk ituTeam LGMS bekerjasama dengan: Pemda terutama SKPD pelayanan pengelola pelayanan,anggota DPRD, Pemda, LSM (LSM tematis, Asosiasi, Organisasi Keagamaan, dll) danCommunity Based Organization (kelompok warga, penerima akibat). vi vi
  7. 7. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Referensi Fasilitator: Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Publik Promosi Kesehatan, di Kabupaten Boyolali, merupakan rangkuman pengalaman LGSP dan mitra- mitranya di daerah dalam mengimplementasikan program pelatihan dan bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas dan penguatan manajemen SKPD, dengan melibatkan secara aktif stakeholder penting diantaranya: DPRD, LSM dan Organisasi Komunitas di daerah. Buku ini merupakan kontribusi yang penting untuk pengayaan referensi dan perluasan wawasan dalam peningkatan pelayanan publik di daerah dan, dengan harapan akan memberikan petunjuk praktis perbaikan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga harapan proses desentralisasi yang sehat dan demokratis di Indonesia dapat tercapai dengan semakin baiknya pelyanan publik bagi masyarakat. Atas nama LGSP, perkenankan kami untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada mitra-mitra konsultan, perguruan tinggi sebagai service providers, para mitra dari pemerintah daerah, DPRD, LSM sebagai strategic partners di lapangan dan para spesialis yang telah melaksanakan program ini. Kami juga berharap bahwa program ini akan sukses di masa yang akan datang. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat digunakan secara meluas. Februari 2008 Judith Edstrom Robert Van Der Hoff Chief of Party, Local Government Managament USAID-LGSP Systems Advisor, RTI International USAID – LGSP RTI Internationalvii vii
  8. 8. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan di Kabupaten Boyolali I. Pendahuluan Dalam UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi dengan UU No 23 tahun 2004, perubahan ini ditujukan untuk memberikan arah dalam kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan. Desentralisasi kesehatan dimaksudkan antara lain untuk: mendekatkan pengambilan keputusan; pembangunan kesehatan lebih sesuai dengan local specific; potensi masyarakat lebih diberdayakan; derajat kesehatan meningkat; human development index Indonesia meningkat; serta untuk meuwujudkan Indonesia Sehat 2010. Dalam penerapan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457 Tahun 2003 tentang “Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota”, perlu disesuaikan dengan kebutuhan/spesifik daerah, untuk itu selanjutnya telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 71 Tahun 2004 tanggal 23 Desember 2004. Dalam lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 004/ MENKES/SK/I/2003, telah ditetapkan tujuan desentralisasi di bidang kesehatan adalah mewujudkan pembangunan nasional di bidang kesehatan yang berlandaskan prakarsa dan aspirasi masyarakat dengan cara memberdayakan, menghimpun, dan mengoptimalkan potensi untuk kepentingan daerah dan prioritas nasional dalam mencapai Indonesia Sehat 2010. Pada dasarnya penetapan kewenangan wajib dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan mengacu pada kebijakan dan staregi desentralisasi bidang kesehatan. Tujuan strategis pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan yang erat kaitannya dengan menetapan kewenangan wajib dan SPM Bidang Kesehatan, adalah: 1. Terbangunannya komitmen antara pemerintah, legislatif, masyarakat dan stakeholder lainnya guna kesinambungan pembangunan kesehatan 2. Terlindunginya kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin, kelompok rentan, dan daerah miskin 3. Terwujudnya komitmen nasional dan global dalam program kesehatan Arah kebijakan pembangunan kesehatan menurut RPJMN 2004-2009 salah satunya adalah peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat. Sedangkan Penjabarannya dalam program pembangunan 2004-2009 adalah: Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, program ini ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat. Kegiatan pokoknya meliputi:Pendahuluan 1
  9. 9. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolalia. Pengembangan media promosi kesehatan, teknologi komunikasi, informasi dan edukasib. Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat ( seperti posyandu, pondok bersalin desa, dan usaha kesehatan sekolah/UKS) dan generasi muda; danc. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakatKebijakan dan program nasional tersebut seharusnya dijabarkan dalam program dankebijakan pembangunan di daerah. Sampai tahun 2006 ini pada kenyataanya masihdijumpai banyak tantangan dan hambatan dalam implementasi program kesehatan olehdaerah termasuk di Kabupaten Boyolali . Berdasarkan informasi dari hasil workshopuntuk need assessment awal yang dilakukan oleh lembaga USAID melalui program LGSPtahun 2005/2006, ternyata muncul salah satu aspek yang menjadi prioritas kebutuhandi Kabupaten Boyolali yaitu perbaikan dari program Promkes Pada Masyarakat.Terkait dengan komitemen pemerintah daerah dalam bidang kesehatan masyarakat,Pada 2005 lalu, di Jakarta diselenggarakan Seruan Aksi Nasional Tingkatkan DerajatKesehatan Masyarakat yang kemudian dilanjutkan dengan Deklarasi PeningkatanDerajat Kesehatan Masyarakat. Deklarasi ditandatangani seluruh gubernur dan ketuaDPRD provinsi se-Indonesia. Salah satu item dari seruan tersebut adalah menyiapkandukungan anggaran secara proporsional dan optimal di daerah serta meningkatkanprogram-program aksi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.Kesepakatan ini tidak lepas dari apa yang disampaikan menteri kesehatan padapertemuan Seruan Aksi Nasional tersebut. Salah satu platform yang diprioritaskan untukmengatasi masalah kesehatan adalah meningkatkan pendanaan kesehatan. Dengandemikian, konsekuensinya adalah upaya peningkatan dukungan anggaran pemerintahdaerah untuk bidang kesehatan. Sebelumnya, acara serupa juga dilakukan di Solo.Dalam acara itu, para gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia dimintamengupayakan secara bertahap anggaran kesehatan menjadi 15 persen dari total APBNdan APBD.Komitmen para pejabat pemerintah daerah terhadap anggaran kesehatan ini pentingkarena setelah desentralisasi, peran pusat dalam pembiayaan kesehatan menurun,sebaliknya peran pemerintah daerah meningkat. Adalah hal yang menggembirakan jikadalam penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)pemerintah kabupaten, salah satu program proritasnya adalah peningkatan pelayanandasar kesehatan.2 Pendahuluan
  10. 10. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali II. Masalah Pembangunan KesehatanKesehatan merupakan masalah sosial, ekonomi dan politik dan merupakan hak asazi manusiayang paling penting. Kesenjangan, kemiskinan, eksploitasi, dan ketidakadilan merupakan. Bilakita ingin mengusahakan kesehatan bagi semua orang (health for all), kepentingan-kepentinganmasyarakat banyak ini harus mendapat perhatian lebih besar, globalisasi harus dicermati, danprioritas politik dan ekonomi harus diarahkan kepada perlindungan rakyat.Pada beberapa dasawarsa belakangan ini, perubahan ekonomi di seluruh dunia telahmempengaruhi kesehatan manusia dan keterjangkauan pelayanan kesehatan maupun pelayanansosial lainnya. Sekalipun taraf kemakmuran dunia telah meningkat hingga taraf yang belumpernah tercapai sebelumnya, kemiskinan dan kelaparan semakin meningkat. Kesenjangan antaranegara kaya dan miskin, demikian pula antar kelompok-kelompok dalam suatu negara: antargolongan, antara laki-laki dan perempuan, serta antara tua muda.Sebagian besar dari populasi dunia masih kekurangan pangan, papan, pendidikan, air minumbersih, sanitasi, lahan beserta sumber daya alam, pekerjaan dan pelayanan kesehatan.Diskriminasi terus berlangsung, dan mempengaruhi timbulnya penyakit dan keterjangkauanpelayanan kesehatan. Pelayanan masyarakat belum dapat memenuhi kebutuhan manusia, antaralain karena pengurangan akibat pemotongan anggaran sosial pemerintah. Pelayanan kesehatansemakin tidak terjangkau, penyebarannya semakin tidak merata dan tidak sesuai.Permasalahan ekomomiEkonomi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan masyarakat. Kebijakanekonomi yang memprioritaskan kesetaraan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dapatmeningkatkan taraf kesehatan maupun ekonomi rakyat.Kebijakan politik, keuangan, pertanian dan industri yang masih belum cukup banyak berpihakkepada golongan paling bawah, situasi ini mengasingkan rakyat dari kehidupan dan kelangsunganhidup mereka. Proses globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah meningkatkan kesenjangankesejahteraan antar masyarakat dan antar negara.Masalah sosial politikKebijakan-kebijakan sosial yang terpadu memiliki damapak yang positif terhadap kehidupan dankelangsungan hidup manusia. Pembangunan ekonomi untuk mengejar pertumbuhan telahmengganggu komunitas, keluarga dan kebudayaan secara besar-besaran. Perempuan memegangperanan yang sangat penting dalam mepertahankan jaringan sosial masyarakat di mana-mana,namun kebutuhan-kebutuhan mereka yang mendasar seringkali terabaikan. Situasi ini membawadampak pada penurunan kualitas kesehatan anak, juga keluarganya.Di masa lalu, Institusi masyarakat telah dilupakan dan dilemahkan. Banyak dari tanggung jawabmereka yang dialihkan ke sektor formal, seperti institusi nasional atau pemerintah, yang seringkali tidak dapat menjawab kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Saluran-saluran aspirasimasyarakat untuk menjawab permasalahan dasar mereka menjadi semakin sempit. Danperubahan era desentralisasi saat ini masih belum dapat menumbuhkan kemabali institusikeswadayaan masyarakat tersebut. Masalah Pembangunan Kesehatan 3
  11. 11. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten BoyolaliPermasalahan lingkungan hidupPencemaran air dan udara, perubahan iklim yang begitu cepat, penipisan lapisan ozon,penggunaan dan limbah nuklir, zat-zat kimiawi beracun dan pestisida, berkurangnyakeanegaragaman hayati, penggundulan hutan dan erosi tanah memiliki dampak yang begitu besarterhadap kesehatan masyarakat. Penyebab utama dari pengrusakan ini mencakup eksploitasisumber daya alam yang tidak berkesinambungan, tidak adanya visi holistik jangka panjang, danpenyebaran perilaku yang individualistis dan memaksimalkan keuntungan, serta konsumsi yangberlebihan.Bencana alamBencana alam baik yang disebabkan karena kerusakan lingkungan hidup, maupun karena proses-proses alami, telah mengganggu kehidupan masyarakat. Hal-hal tersebut memiliki dampak yangluar biasa besar terhadap kesehatan fisik dan mental anggota masyarakat. Peningkatan frekuensibencana alam akhir-akhir ini sangat penting untuk diwaspadai oleh pemerintah daerahPermasalahan spesifik kesehatan di Kabupaten BoyolaliBeberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan antara lain:1. Masih tingginya disparitas status kesehatan. Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah membaik, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-perdesaan masih tinggi2. Status kesehatan penduduk miskin masih rendah3. Beban ganda penyakit. Dimana pola penyakit yang diderita oleh masyarakat adalah penyakit infeksi menular dan pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular, sehingga Indonesia menghadapi beban ganda pada waktu yang bersamaan (double burden)4. Kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih rendah5. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya tidak merata6. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat7. Kinerja pelayanan kesehatan yang rendah8. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Masih rendahnya kondisi kesehatan lingkungan juga berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan lingkungan merupakan kegiatan lintas sektor yang belum dikelola dalam suatu sistem kesehatan kewilayahan9. Lemahnya dukungan peraturan perundang-undangan, kemampuan sumber daya manusia, standarisasi, penilaian hasil penelitian produk, pengawasan obat tradisional, kosmetik, produk terapetik/obat, obat asli Indonesia, dan sistem informasi 4 Masalah Pembangunan Kesehatan
  12. 12. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali III. Promosi Kesehatan Dalam menghadapi masa depan perlu melakukan analisis situasi dan kecenderungan serta mengenali kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dan potensi yang akan ada. Berbekal pengalaman yang cukup panjang dari perjalanan promosi kesehatan dari masa perang kemerdekaan sampai sekarang, banyak yang dapat dikemukakan tentang hal- hal tersebut. Selanjutnya kekuatan yang ada perlu dikonsolidasikan dan ditingkatkan, kelemahan perlu dikenali dan diperbaiki, peluang perlu dimanfaatkan, sedangkan tantangan harus dihadapi dengan sabar dan dengan semangat pantang menyerah. Selanjutnya berdasarkan itu semua kita memantapkan langkah untuk menjalani masa depan. Hal-hal tersebut telah diuraikan dengan jelas dalam Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1193 Tahun 2004. Dalam bab ini, sebagian dari uraian tersebut akan dikutip di sini dengan penambahan dan pengurangan di sana sini. Health promotion is the proces of enabling people to control over and improve their health (WHO, 1986). Promosi Kesehatan adalah kombinasi berbagai dukungan menyangkut pendidikan, organisasi, kebijakan dan peraturan perundangan untuk perubahan lingkungan dan perilaku yang menguntungkan kesehatan (Green dan Ottoson, ’98).Masalah Pembangunan Kesehatan 5
  13. 13. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Promosi Kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. (definisi yang selama ini dipakai oleh Pusat Promkes). Proses pemberdayaan tersebut dilakukan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat; artinya proses pemberdayaan tersebut dilakukan melalui kelompok-kelompok potensial di masyarakat, bahkan semua komponen masyarakat.. Proses pemberdayaan tersebut dilakukan sesuai sosial budaya setempat, artinya sesuai dengan keadaan, permasalahan dan potensi setempat. Proses pembelajaran tersebut juga dibarengi dengan upaya mempengaruhi lingkungan, baik lingkungan fisik maupun non fisik, termasuk kebijakan dan peraturan perundangan. Promosi kesehatan di dunia dikenal sejak tahun 1980-an, tetapi di Indonesia baru dikembangkan sejak tahun 1995, sebagai pengembangan lebih lanjut dari “pendidikan” dan “penyuluhan” kesehatan.a. Ruang Lingkup Promosi Kesehatan Promosi Kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat agar dapat memelihara dan meningkatkan kesehatannya. (Health promotion is the process of enabling people to control over and improve their health). Promosi kesehatan mencakup pendidikan kesehatan (health education) yang penekanannya pada perubahan/perbaikan perilaku melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan. Promosi kesehatan juga mencakup pemasaran sosial (social marketing), yang penekanannya pada pengenalan produk/jasa melalui kampanye. 6 Masalah Pembangunan Kesehatan
  14. 14. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Promosi kesehatan adalah juga upaya penyuluhan (upaya komunikasi dan informasi) yang tekanannya pada penyebaran informasi. Promosi kesehatan juga merupakan upaya peningkatan (promotif), yang penekanannya pada upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Promosi kesehatan juga mencakup upaya advokasi di bidang kesehatan, yaitu upaya untuk mempengaruhi lingkungan atau pihak lain agar mengembangkan kebijakan yang berwawasan kesehatan (melalui upaya legislasi atau pembuatan peraturan, dukungan suasana dan lain-lain di berbagai bidang/sektor, sesuai keadaan). Promosi kesehatan adalah juga pengorganisasian masyarakat (community organization), pengembangan masyarakat (comm. Development), penggerakan masyarakat (social mobilization), pemberdayaan masyarakat (comm. Empowerment), dll. Ruang lingkup Promosi kesehatan bisa lebih luas lagi, sesuai dengan keadaan dan perkembangan.b. Dasar Pemikiran/Latar Belakang • Kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakn investasi, juga merupakan karunia Tuhan, oleh karenanya perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Promosi kesehatan sangat efektif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan tersebutMasalah Pembangunan Kesehatan 7
  15. 15. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali • Faktor perilaku dan lingkungan mempunyai peranan sangat dominan dalam peningkatan kualitas kesehatan, dan merupakan pilar-pilar utama dalam pencapaian Indonesia Sehat 2010. hal-hal tersebut merupakan bidang garapan promosi kesehatan • Masalah perilaku menyangkut kebiasaan, budaya, dan masalah-masalah lain yang tidak mudah diatasi. Untuk itu semua perlu peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk hidup sehat, perlunya pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, dan untuk itu diperlukan peningkatan upaya promosi kesehatan • Sementara itu Promosi Kesehatan telah ditetapkan sebagai salah satu program unggulan, sehingga perlu digarap secara sungguh-sungguh dengan dukungan sumber daya yang memadai • Pada dasawarsa sekarang, juga pada masa-masa y.a.d. kita mengalami transisi epidemiologi, transisi demografi, dll, di pihak lain permasalahan juga semakin kompleks dengan berbagai krisis yang belum kunjung reda. Selain itu kita juga sedang dalam era globalisasi dan disentralisasi. Itu semua justru semakin memperkuat perlunya peningkatan upaya promosi kesehatan • Sementara itu Peraturan dan perundangan yang ada memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap penyelenggaraan promosi kesehatanc. Kerangka Konsep Promosi Kesehatan • Visi/Yang diharapkan: berkembangnya perilaku dan gerakan sehat di masyarakat, menuju Indonesia Sehat 2010 • Dasar/acuan penyelenggaraan promosi kesehatan, yaitu: paradigma sehat atau Pembangunan Nasional yang berwawasan Kesehatan • Ruang lingkup Promosi Kesehatan, yaitu: Perilaku proaktif memelihara dan meningkatkan kesehatan (contoh: olahraga/aktivitas fisik yang teratur), mencegah resiko terjadinya penyakit (contoh: tidak merokok atau menjaga kawasan tanpa asap rokok), melindungi diri dari ancaman penyakit (contoh: memakai helm/sabuk 8 Masalah Pembangunan Kesehatan
  16. 16. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali pengaman waktu berkendaraan), dan berperan aktif dalam upaya kesehatan (misalnya di Posyandu). • Area atau program yang diprioritaskan dalam promosi kesehatan, yaitu: KIA, Gizi, Kesling, Gaya Hidup dan JPKM • Tatanan utama, yang menjadi sasaran promosi kesehatan, yaitu: Rumah tangga (sasaran ibu, bayi dan balita), Sekolah (sasaran: anak sekolah), tempat-kerja (saaran: usia produktif), tempat umum (remaja/anak muda), sarana pelayanan kesehatan (pengunjung). • Strategi pokok: Dikenal dengan singkatan ABG, yaitu: Advokasi (upaya untuk mempengaruhi kebijakan), Bina suasana (upaya pembentukan opini publik), dan Ggerakan/pemberdayaan masyarakat (upaya untuk menggerakan dan/atau memberdayakan senua komponen masyarakat). • Mitra utama: para pembuat kebijakan, lintas sektor, kalangan swasta, media massa, perguruan tinggi, dan semua komponen masyarakat: tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, organisasi profesi, artis, dll.d. Visi • Perilaku Hidup Bersih dan sehat 2010 atau PHBS 2010e. Misi 1. Meningkatkan budaya kerja dan budaya organisasi yang mendorong kinerja profesionalisme. 2. Mengembangkan produk kebijakan yang mendukung upaya promosi kesehatan melalui peningkatan advokasi dengan para penentu kebijakan. 3. Meningkatkan kemitraan dengan para stakeholder baik di tingkat nasional dan internasional. 4. Mengembangkan metoda dan tehnik promosi kesehatan yang inovatif sesuai dengan nilai sosial dan budaya. 5. Mendorong tumbuhnya masyarakat Indonesia baru yang berbudaya hidup bersih dan sehat dan mampu berperan aktif dalam upaya kesehatan.f. Strategi, Bentuk Kegiatan dan Pesan Utama Masalah Pembangunan Kesehatan 9
  17. 17. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Berdasarkan kerangka konsep khususnya strategi pokok tsb (dimuka), kegiatan nyata promosi kesehatan yang perlu dilakukan adalah: 1. Pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian semua komponen masyarakat untuk dapat hidup sehat 2. Pengembangan kemitraan, yaitu upaya untuk membangun hubungan para mitra kerja berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling memberikan manfaat 3. Upaya advokasi, yaitu upaya untuk mendekati, mendampingi, da mempengaruhi para pembuat kebijakan sacara bijak, sehingga mereka sepakat untuk memberi dukungan terhadap pembangunan kesehatan 4. Pembinaan suasana, yaitu kegiatan untuk membuat suasana atau iklim yang mendukung terwujudnya perilaku sehat dengan mengembangkan opini publik yang positif melalui media massa, tokoh masyarakat, “publik figur”’ dll. 5. Pengembangan sumber daya manusia, yaitu kegiatan pendidikan, pelatihan, pertemuan- pertemuan, dll untuk meningkatkan wawasan, kemauan, dan ketrampilan baik petugas kesehatan maupun kelompok-kelompok potensial masyarakat 6. Pengembangan iptek, yaitu kegiatan untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang promosi, informasi, komunikasi, pemasaran, advokasi, dll yang selalu tumbuh dan berkembang 7. Pengembangan media dan sarana, yaitu kegiatan untuk “mempersenjatai” diri dengan penyediaan media dan sarana yang diperlukan untuk mendukung promosi kesehatan 8. Pengembangan Infra Struktur, yaitu kegiatan penunjang promosi kesehatan: sekretariat, tim promosi, serta berbagai perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. Sedangkan Pesan-pesan kesehatan : • Temanya adalah: Kesehatan adalah Hak Asasi Manusia, yang perlu dipelihara dan ditinfkatkan kualitasnya, dan Kesehatan adalah investasi, sehingga perlu terus dipupuk dan dikembangkan • Fokus Pesan adalah: peningkatan ketahanan keluarga dan kepedulian terhadap lingkungan; sedangkan • Pesan-pesan Utama adalah: aktifitas fisik/olahraga teratu, Melaksanakan diet/pengaturan pola makan dengan gizi seimbang, tidak merokok atau menjaga kawasan tanpa asap rokok, dan mempraktekkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa dan Santun sebagai perwujudan pribadi yang sehat jasmani, rohani dan sosial).g. Penyelenggara Kegiatan 10 Masalah Pembangunan Kesehatan
  18. 18. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Kegiatan promosi kesehatan diselenggarakan melalui proses: Pengkajian, Perencanaan, Pengerakan pelaksanaan, serta Pemantauan, penilaian dan Pelaporan. Fase pengkajian atau pemetaan masalah: Proses dimulai dari pengkajian kualitas hidup, masalah kesehatan, masalah perilaku, faktor penyebab, sampai keadaan internal dan eksternal, Output fase pengkajian ini adalah : pemetaan masalah perilaku, penyebabnya, dll. Informasi Kualitas Kehidupan : diperoleh cukup dengan melihat data sekunder (Strata keluarga), karena informasi ini hanya berfungsi sebagai latar belakang saja. Demikian pula fase pengkajian atau pemetaan masalah: Proses dimulai dari pengkajian kualitas hidup, masalah kesehatan, masalah perilaku, faktor penyebab, sampai informasi tentang derajat kesehatan juga dapat dilihat dari data sekunder (data penyakit di Puskesmas). Informasi tentang perilaku sehat: diperoleh dari kunjungan rumah atau di Posyandu (dengan menggunakan formulir PHBS; akan diketemukan strata tatanan : I, II, III, dan IV). Informasi tentang faktor penyebab (pre desposing, enabling dan reenforcing factors) diperoleh melalui survei cepat etnografi (Rapid etnography assesment) yang dilakukan oleh tingkatan kabupaten/kota. Informasi tentang faktor internal (tenaga, sarana, dana promosi kesehatan) dan eksternal (peraturan, lingkungan di luar unit) diperoleh dari lapangan/tempat. Fase Perencanaan: output fase ini adalah rumusan rencana, dan terpenting rumusan tujuan (yaitu rumusan peningkatan perilaku yang diinginkan, setelah mengkaji fakta perilaku, faktor-faktor internal dan eksternal), dan rumusan kegiatan untuk melakukan intervensi terhadap faktor penyebab, yang diinventarisir dan disusun dalam kegiatan yang berurutan. Fase Penggerakan pelaksanaan: Outputnya adalah siapnya kegiatan (pra pelaksanaan: yaitu tenaga, sarana, dll), dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana. Fase Pemantauan: Fokusnya pada pemantauan pra pelaksanaan dan pada pelaksanaan: apabila ada penyimpangan segera dilakukan perbaikan (koreksi). Fase penilaian: Fokusnya pada perbaikan rencana y.a.d: perlu dilihat keseluruhan komponen: rumusan tujuan, jenis kegiatan intervensi, dll. Fase pelaporan: adalah pelaporan keseluruhan proses dan komponen, termasuk tujuan yang dicapai, kegiatan yang dilakukan, sumber daya yang dipergunakan, dll.Masalah Pembangunan Kesehatan 11
  19. 19. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolalih. Sentralisasi vs Desentralisasii. Peran Sektor Kesehatan dan Lintas Sektor dalam Promosi Kesehatanj. Peran Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota 12 Masalah Pembangunan Kesehatan
  20. 20. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolalik. Peran Sektor Kesehatan dan Lintas Sektor dalam Promosi Kesehatan • Perumusan kebijakan teknis promosi kesehatan di wilayahnya • Penyediaan sarana promosi kesehatan sesuai standar • Mengupayakan dana yang memadai untuk promosi kesehatan • Mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak • Mengupayakan pemberdayaan kelompok potensial di masyarakat di bidang kesehatan • Memantau dan mengawasi jalannya kegiatan promosi kesehatan di wilayahnya • Melakukan hal-hal lain sesuai keadaan, masalah dan potensi daerahl. Indikator Keberhasilan Masalah Pembangunan Kesehatan 13
  21. 21. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Indikator input: 1. Adanya organisasi/lembaga khusus promosi kesehatan/PKM 2. Pemenuhan standar tenaga profesional (jafung PKM) di kabupaten/kota 3. Pemenuhan standar sarana promosi kesehatan di kabupaten/kota Indikator proses: 1. Adanya kebijakan sektor yang mendukung pengembangan perilaku dan lingkungan sehat (minimal 3 per sektor) 2. Frekuensi informasi melalui media massa (TV; 5/mg; Radio; 1/hr; koran : 2/mgg) 3. Jumlah kelompok potensial yang bergerak bidang kesehatan di kabupaten/kota (5 per kecamatan) Indikator output: 1. Perorangan: perbaikan prosentase faktor perilaku beresiko (aktivitas fisik, diet/gizi baik dan tidak merokok): 80% 2. Prosentase tatanan keluarga sehat: 65 % 3. Ratio Desa/Posyandu = 1 : 514 Masalah Pembangunan Kesehatan
  22. 22. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali IV. Kebijakan Promosi Kesehatan di Kabupaten Boyolali Salah satu kebutuhan mendesak dari daerah (Kabupaten) adalah bagaimana dapat lebih memberdayakan peran stakeholders bidang kesehatan (pemerintah, swasta dan masyarakat) melalui pembentukan fasilitator daerah bidang peningkatan pelayanan SPM PHBS bidang Promkes. Peran fasilitator diharapkan dapat melaksanakan kerjasama dari seluruh stakeholders sehingga dapat meningkatkan pelayanan SPM PHBS bidang Promosi Kesehatan. Berdasakan hasil prioritasi yang dilakukan dengan melibatkan lintas sektor dalam pemerintah daerah Kabupaten Boyolali dengan tim dari Local Government Support Program (LGSP) USAID pada tahun 2006, salah satu kebutuhan mendesak yang dipilih adalah peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan. Secara lebih khusus kemudian ditentukan pula program kesehatan yang akan dilakukan intervensi adalah PROMKES. Selanjutnya pada tahun 2006 dilakukan sebuah pelatihan tahap pertama selama 3 hari dari tanggal 1 – 3 Agustus 2006 yang difasilitasi oleh Tim Universitas Diponegoro (UNDIP) bekerja sama dengan LGSP USAID dengan tujuan untuk menghasilkan calon fasilitator kesehatan daerah yang mampu dan terampil menerapkan problem solving dari kegiatan/program Promkes. Peserta pelatihan sebanyak 33 orang dengan perincian sebagai berikut: 1. Puskesmas 19 orang 2. DKS 5 orang 3. IKK Setda Byl 1 orang 4. Kapedal Setda Byl 1 orang 5. Tapem Setda Byl 1 orang 6. Radio 1 orang 7. Tim Penggerak PKK 1 orang 8. Diknas 1 orang 9. Bappeda 1 orang 10. BKBD Byl 1 orang 11. LSM 1 orang Kegiatan ini kemudian diikuti dengan proses pendampingan oleh tim UNDIP selama tahun 2006 dan awal tahun 2007 dengan tujuan agar lebih memahirkan ketrampilan mempraktekan teknik pemecahan masalah oleh para calon fasilitator Promkes tersebut. Dari hasil assesment awal khususnya terhadap kinerja pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) terkait program Promkes di Kab. Boyolali yang dilakukan oleh tim Universitas Diponegoro (UNDIP), didapatkan hasil seperti dalam Tabel 1 sebagai berikut:Kebijakan Promkes Kabupaten Boyolali 15
  23. 23. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Tabel 1: Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Perilaku Sehat/Promkes di Kab. Boyolali Tahun 2005 Indikator Layanan Promosi Kesehatan di SPM Jateng Capaian Boyolali 2005 Rumah Tangga Sehat 30% 60,56% ASI Eksklusif 40% 24,1% Desa Dengan Garam Beryodium Baik 65% 9,4% Posyandu Purnama 25% 20,4% Posyandu Mandiri 1% 3,9% Sumber: Laporan SPM Dinkes Propinsi Jateng Th 2006 Atas dasar data tersebut diatas maka disepakati untuk pelatihan tahap kedua selama 3 hari dari tanggal 22 – 24 Mei 2007 materi dan agenda utamanya adalah untuk membekali para calon fasilitator Promkes dengan ketrampilan dalam membuat rencana tindakan peningkatan pelayanan Promkes khususnya pencapaian target dari Standar Pelayanan Minimal Program Penyuluhan Perilaku Sehat (Perilaku Hidup Bersih & Sehat /PHBS) di Kabupaten Boyolali. Jumlah dan komposisi dari peserta pelatihan pada prinsipnya sama dengan tahap pelatihan pertama yaitu sebanyak 33 orang. Beberapa catatan positif selama proses maupun hasil dari dua tahapan pelatihan dan pendampingan teknis tersebut yang berhasil diidentifikasi saat dilakukan evaluasi oleh Tim UNDIP antara lain meliputi beberapa fakta sebagai berikut: a. Tingkat kehadiran dan keaktifan peserta sangat baik saat mengikuti proses pelatihan tahap pertama maupun tahap kedua masing-masing selama 3 hari b. Nilai rata-rata Post test (pelatihan tahap pertama : 16,0 dan tahap kedua: 14,8) jauh lebih baik dari hasil Pre test (pelatihan tahap pertama: 12,62 dan tahap kedua: 10,13) yang mengindikasikan tingkat pemahaman yang sangat baik dari seluruh peserta terhadap materi yang diberikan selama pelatihan. c. Peserta telah terbukti mahir dalam menggunakan berbagai teknik problem solving dan teknik pengambilan keputusan kelompok (identifikasi masalah, analisis akar penyebab masalah dan alternatif solusi) d. Peserta telah cukup mampu dan terampil dalam menyusun Rencana Tindakan Peningkatan Pelayanan Promkes/PHBS yang berdasarkan atas evidence/fakta dan memenuhi prinsip SMART (specific, measurable, achievable, realistic dan time bound) serta telah melalui proses diskusi kelompok kecil dan disempurnakan dalam diskusi pleno. e. Peserta juga diberi ketrampilan tambahan berupa dasar-dasar kemitraan dan teknik fasilitasi untuk mengantisipasi dan merintis kerjasama / kemitraan dengan stakeholders diluar kesehatan serta melatih peran mereka sebagai fasilitator Promkes sesuai kasus di lapangan f. Peluang dengan dibentuknya secara resmi Kelompok Kerja Promkes di bawah Kantor Komunikasi dan Informasi Kab. Boyolali di tahun 2007, yang akan mendorong terciptanya media koordinasi pemberian informasi kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah Kab. Boyolal16 Kebijakan Promkes Kabupaten Boyolali
  24. 24. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Disisi lain ternyata masih ada temuan yang berpotensi menghambat keberhasilan peran fasilitator Promkes maupun peningkatan kinerja program Promkes di Kab. Boyolali yang berhasil diidentifikasi tim UNDIP selama proses pelatihan dan pendampingan teknis, antara lain: a. Masih rendahnya alokasi anggaran dari program Promkes dari DKS terutama pada tahun 2005 hanya sekitar Rp. 7.500.000,- , meskipun di tahun 2006 telah meningkat sebesar Rp. 12.577.500,- namun masih sangat kurang, dan sampai sekarang belum ada pengalokasian anggaran khusus untuk peningkatan cakupan SPM Promkes/PHBS b. Kesulitan untuk validasi dan updating data tentang kinerja program Promkes khususnya terkait cakupan SPM Promkes/PHBS di masing-masing wilayah Puskesmas maupun secara total di level kabupaten c. Kebijakan nasional tentang pengangkatan tenaga fungsional penyuluh kesehatan/Promkes belum diadopsi oleh pemerintah daerah Kab. Boyolali (Hal ini juga menjadi sorotan dan diskusi oleh para peserta) Berdasarkan pertimbangan bahwa peserta pelatihan calon fasilitator Promkes saat ini dianggap telah siap karena sudah mendapatkan dua tahapan pelatihan maupun pendampingan teknis, maka tantangan berikutnya adalah bagaimana pihak DKS Boyolali maupun Pemda Kabupaten Boyolali dapat secara serius mau dan mampu memberikan kesempatan mereka untuk dapat mempraktekkan/ memanfaatkan semua ketrampilan dan/ kemampuan mereka secara nyata dalam konteks kegiatan/program Promkes yang sangat dibutuhkan oleh daerah/masyarakat. Oleh karena itu perlu segera disusun suatu agenda kegiatan tindak lanjut dan berbagai upaya sistematis yang diharapkan dapat mempersiapkan daerah dalam pemanfaatan dan pemberdayaan tenaga fasiltator Promkes yang telah terlatih tersebut secara optimal terutama oleh pihak DKS maupun Pemda Kabupaten Boyolali dimasa mendatang.Kebijakan Promkes Kabupaten Boyolali 17
  25. 25. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten BoyolaliLembar Catatan 18 Kebijakan Promkes Kabupaten Boyolali
  26. 26. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali V. Analisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Promkes di Kabupaten Boyolali Untuk mengetahui dan mendapatkan satu kebutuhan program pelayanan dasar kesehatan khususnya Promkes. LGSP bekerjasama dengan Kabupaten Boyolali dengan fasilitasi dari UNDIP melakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang menyangkut pelayanan Promkes/PHBS melalui suatu kegiatan pelatihan fasilitator kesehatan daerah dengan melibatkan tenaga Promkes dari seluruh Puskesmas di Kabupaten Boyolali. Pada kegiatan Pelatihan tersebut dilakukan beberapa tahapan sbb: 1. Pengenalan Pelayanan Publik a. Prinsip-prinsip pelayanan publik b. Management pelayanan publik dengan efektivitas PPPO (Prosedur, Organisasi, Personil dan Policy) c. Konsep pelayanan publik dengan fokus pelayanan Promkes di Kabupaten Boyolali. 2. Identifikasi permasalahan pelayanan Promkes Kab. Boyolali a. Kondisi existing Pelayanan Promkes Kab. Boyolali b. Kondisi ideal pelayanan Promkes Kab. Boyolali c. Teridentifikasinya gap Promkes Kab. Boyolali 3. Identifikasi Permasalahan Flow Pelayanan Promkes Kab. Boyolali a. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada kesiapan design pelayanan pada kegiatan Promkes Kab. Boyolali b. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada titik pelayanan (unit pelayanan) pada kegiatan/program Promkes Kab. Boyolali c. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok- kelompok masyarakat yang jauh dari unit pelayanan pada Penyelenggaraan Pelayanan Promkes Kab. Boyolali d. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi target group untuk mendapatkan Pelayanan Promkes Kab. Boyolali Adapun hasil hasil identifikasi kebutuhan dan permasalahan Pelayanan Promkes Kab. Boyolali sbb:A. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Promkes Kab. Boyolali: 1. Kondisi existing Pelayanan Promkes Kab. Boyolali berdasarkan SPM a. Cakupan ASI Eksklusif untuk Tingkat kabupaten Boyolali 24,1% b. Cakupan Desa dengan garam Beryodium Baik sebesar 9,4 % c. Cakupan Posyandu Purnama sebesar 20,4 % d. Alokasi Anggaran yang masih rendah dalam program Promkes di Kab BoyolaliAnalisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Promkes 19
  27. 27. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Disamping itu berdasarkan workshop dari para peserta pelatihan teridentifikasi kondisi yang sekarang ada antara lain : a. ASI Eksklusif pada Coverage ASI Eksklusif 26% (sampel 2 posyandu dengan bayi 0-6 bulan sebanyak 20 bayi, yang mendapat asi eksklusif 5 bayi) b. Kebijakan pemberian asi eksklusif : protap/mekanisme ada tetapi tidak digunakan, karena tidak sesuai pola menyusui ibu bekeja c. Pendidikan/pengetahuan petugas rendah d. Promosi/penyuluhan tidak tepat sasaran dan media kurang e. Kurangnya koordinasi lintas program dan lintas sektor 2. Kondisi ideal Pelayanan Promkes Kab. Boyolali: a. Cakupan ASI Eksklusif seharusnya 40% berdasarkan target SPM Jateng 2005 b. Cakupan desa dengan garam beryodium baik seharusnya 65 % c. Cakupan Posyandu Purnama seharusnya 25%. Kondisi ideal dari pencapaian kinerja SPM Promkes: • Ada protap sosialisasi yang sesuai dengan pola ibu menyusui • Sudah selayaknya petugas Promkes mempunyai pengetahuan dan skill memadai dalam Kegiatan/Program Promkes di Kab Boyolali di setiap Puskesmas • Pencapaian target SPM Promkes sesuai dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan SPM Jateng 2005 • Pelayanan Promkes yang tepat sasaran adalah cara yang tepat untuk mensukseskan kegiatan Promkes 3. Teridentifikasinya Pelayanan Promkes Kab. Boyolali sebagai gap yang terjadi antara kondisi existing dengan kondisi ideal/yang seharusnya a. Perlu adanya penyegaran bagi para petugas Promkes di Kab Boyolali untuk upgrading pengetahuan maupun skill dalam Promkes b. SPM merupakan indikator kinerja dari pelayanan Promkes di suatu daerah, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya nyata untuk mencapainya. Jika dilihat dari data yang ada, hanya sebagian kecil memenuhi target SPM. Dalam hal ini diperlukan koordinasi antar program dan antar sektor sehingga pelayanan Promkes di Kab Boyolali bisa tercapai. Sebagai contoh ASI eksklusif diperlukan koordinasi dengan bidang lain misalnya rumah bersalin, serikat kerja/pengusaha, maupun dokter/bidan praktek swasta, Demikian juga dengan garam beryodium dan rumah tangga sehat c. Kegiatan atau program Promkes selama ini telah berjalan dengan baik, oleh karena itu diperlukan ketrampilan dalam menentukan pengambilan, analisis dan pelaporan data kegiatan Promkes d. Program Promkes agar dapat berjalan dengan baik perlu dukungan anggaran yang kuat dalam operasionalnya, mengingat masih minimnya anggaran yang dialokasikan dalam program Promkes di Boyolali e. Adanya keterbatasan tenaga (tugas ganda dan beban kerja tinggi) dan biaya dalam pelaksanaan program/kegiatan Promkes, sehingga dalam pelaksanaannya tidak optimal (hanya dilakukan pada beberapa desa/sampling)20 Analisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Promkes
  28. 28. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten BoyolaliB. Identifikasi Permasalahan Flow Pelayanan Promkes Kab. Boyolali 1. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada kesiapan design pelayanan pada Pelayanan Promkes Kab. Boyolali a. Permasalahan Kesiapan Design Layanan • Perencanaan Kegiatan/program belum sepenuhnya sesuai kondisi lapangan. • Belum meratanya ketrampilan dan pengetahuan petugas prommkes • Tidak dilaksanakannya prosedur/tahap-tahap (protap) yang seharusnya dilakukan dalam setiap kegiatan • Belum adanya anggaran yang memadai dan kesesuaian anggaran (antara yang diusulkan dengan realisasi) dalam kegiatan Promkes • Program Promkes yang ada belum semuanya berjalan b. Penyebab Permasalahan Kesiapan Design Layanan • Ketrampilan dalam pembuatan perencanaan penyusunan kegiatan/program yang baik belum dikuasai oleh petugas Promkes karena kurangnya pengatahuan dan ketrampilan petugas Promkes • Belum ada upgrading pengetahuan dan ketrampilan petugas secara berkala/rutin. • Keterbatasan jumlah tenaga Promkes • Alokasi anggaran dalam kegiatan operasional Promkes tidak memadai c. Alternatif Solusi Kesiapan Design Layanan • Dilakukan pelatihan untuk menyusuan rencana kegiatan/Program Promkes • Penyediaan anggaran yang cukup untuk kegiatan atau program Promkes agar sesuai dengan rencana yang telah dibuat • Rekruitmen petugas Promkes yang profesional dan trampil 2. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada titik pelayanan (unit pelayanan) pada pelayanan Promkes di Kab Boyolali. a. Permasalahan Pada Unit Pelayanan (Titik Layanan) • Kekurangan Sumber daya Manusia trampil untuk pelaksanaan kegiatan lapangan (contoh: menjalin kerjasama dengan lintas sektor ; RB, pengusaha) • Kurangnya koordinasi antar sektor dalam pelaksanaan program. Belum ada kerjasama dan komunikasi yang solid antara Puskesmas dengan sektor lain (pengusaha, rumah bersalin, tokoh masyarakat, agama, PKK, sekolahan) • Pelaksanaan kegiatan Promkes hanya dilakukan pada daerah tertentu b. Penyebab permasalahan pada Unit Pelayanan (Titik Layanan) • Dukungan anggaran untuk kegiatan operasional Promkes tingkat Puskesmas masih sangat kurang. • Belum ada koordinasi dan kerjasama antar program maupun sektor, sehingga program/kegiatan Promkes yang dilakukan belum optimal • Kurangnya pelatihan teknis kesehatan untuk sumber daya manusia pada unit pelayanan yang ada c. Alternatif solusi permasalahan pada Unit Pelayanan (Titik Layanan) • Pelatihan teknis kesehatan untuk petugas Promkes sesuai bidang minimal diadakan 1 tahun sekali. • Dukungan anggaran untuk kegiatan operasional Promkes tingkat Puskesmas • Koordinasi antar program dan sektor terkait dengan membentuk suatu wadahAnalisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Promkes 21
  29. 29. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali 3. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang jauh dari unit pelayanan pada playanan Promkes di Kab Boyolali a. Permasalahan mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok- kelompok Masyarakat yang jauh dari unit pelayanan • Sudah ada IKK yang menampung seluruh informasi di tingkat Kabupaten, tetapi masih sebatas pemberian informasi yang penjangakauannya terbatas • Belum semua desa/masyarakat tahu program/kegiatan Promkes di Kab Boyolali • Masih banyak desa yang belum terlayani oleh kegiatan/Program Promkes • Sarana dan prasarana untuk menjangkau daerah terpencil kurang memadai b. Penyebab permasalahan mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang jauh dari unit pelayanan • Kurangnya anggaran dalam penyediaan fasilitas agar program Promkes bisa menjangkau seluruh masyarakat Boyolali • Tidak adanya wadah atau lembaga yang meneruskan informasi secara terstruktur sampai ke bawah • Minimnya sosialisasi/informasi pelayanan Promkes di daerah pelosok c. Alternatif Solusi Permasalahan mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok-kelompok Masyarakat yang jauh dari unit pelayanan • Perlu dibuat sebuah lembaga yang tersruktur sampai ke bawah sehingga program/kegiatan Promkes dapat menjangkau ke seluruh Boyolali. • Adanya fasilitas yang memadai untuk tenaga profesional dibidang kesehatan yang ditugaskan sampai di tingkatan desa. 4. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi target group untuk mendapatkan pelayanan Promkes. a. Permasalahan mekanisme pengorganisasian warga target group • Belum adanya kebersamaan di masyarakat untuk kepedulian terhadap pelayanan Promkes b. Penyebab Permasalahan mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi target group • Belum semua desa/masyarakat tahu program/kegiatan Promkes c. Alternatif Solusi Permasalahan mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi target group • Perlu dibentuk sebuah lembaga di desa untuk mewadahi pelayanan Promkes Dari hasil analisis atas identifikasi kebutuhan dan permasalahan di atas, didapat permasalahan utama yang berdampak terhadap efektivitas manajemen pelayanan Promkes. Adapun permasalahan utamanya adalah: • Minimnya anggaran untuk operasional pelayanan Promkes • Belum adanya koordinasi/kerjasama antar program dalam kegiatan Promkes di Kab Boyolali • Belum ada perencanaan yang baik dalam kegiatan Promkes, Ketrampilan petugas lapangan Promkes belum merata22 Analisis Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Promkes
  30. 30. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali VI. Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Untuk mendapatkan suatu kebutuhan skema tindakan didalam peningkatan pelayanan bidang kesehatan khususnya didalam Promosi Kesehatan, dilakukan dengan beberapa pendekatan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan maupun permasalahan yang dihadapi baik oleh government maupun non government didalam peningkatan pelayanan bidang kesehatan, khususnya didalam fasilitasi pelayanan Promosi Kesehatan. Beberapa pendekatan yang dilakukan sbb: 1. Rapid assessment tentang program maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi government didalam pemberian pelayanan kesehatan khususnya pelayanan Promosi Kesehatan. 2. Gap analisis untuk permasalahan-permasalahan bidang kesehatan dengan membandingkan kondisi existing pelayanan kesehatan dengan kondisi ideal yang diharapkan didalam pelayanan kesehatan 3. Melakukan identifikasi alternatif solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi didalam pelayanan kesehatan dari aspek design layanan, aspek layanan yang dilakukan pada setiap service point, mekanisme layanan kesehatan untuk mencapai kelompok-kelompok marginal yang jauh dari titik layanan dan bagaimana pengorganisasian kelompok-kelompok marginal tersebut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari Pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Identifikasi masalah Manajemen Pelayanan Promosi Kesehatan Di Kabupaten Boyolali secara kualitatif (Service Delivery Flow dengan penekanan efektivitas manajemen pelayanan yang mencakup P3O). Berikut didapat hasil rumusan kegiatan yang merupakan suatu skema tindakan untuk peningkatan pelayanan Promosi Kesehatan. Adapun skema tindakan ini dapat menjadi acuan didalam mendukung program kerja Dinas Kesehatan didalam memberikan pelayanan informai Promosi Kesehatan kepada masyarakat di Kab. Boyolali. Adapun Skema Tindakan Peningkatan Pel ayanan Promosi Kesehatan sbb:STTP Promkes 23
  31. 31. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten BoyolaliSkema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Untuk Pencapaian Target StandarPelayanan Minimum Penyuluhan Perilaku SehatDi Kabupaten BoyolaliNo Program / Unit Biaya Penangg Output Ket. Kegiatan Jawab 1 2 3 4 5PERSONIL 1 Advokasi terhadap 26 6.500.000 Dinkes & Pembentukan & pengangkatn tim 008 Ka DKS dan Ka Puskes Puskesmas fasilitator kesehatan daerah utk Puskesmas dalam -mas pendampingan teknis pening-katan rangka pembentuk- SPM PHBS /Promkes di masing- an tim fasilitator masing Puskesmas kesehatan daerah dan pendamping- an teknis pening- katan SPM Penyu- luhan Perilaku Sehat di masing- masing Puskesmas 24 STTP Promkes
  32. 32. Aplikasi STTP-Promoasi Kesehatan Kabupaten BoyolaliSkema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Untuk Pencapaian Target StandarPelayanan Minimum Penyuluhan Perilaku SehatDi Kabupaten BoyolaliNo Program / Unit Biaya Penangg Output Ket. Kegiatan JawabPROSEDUR 2 Evaluasi dan 26 6.500.000 Dinkes & • Pemapa-ran kinerja SPM PHBS 008 009 010 updating data Puskes- Puskesmas dari semua Puskesmas cakupan dan mas • Pemetaan hambatan prosedur, identifikasi policy, personil dan organisasi kebutuhan &/ dari kegiatan mendapatkan data masalah SPM dan kegiatan meningkatkan Penyuluhan pelaksanaan program PHBS Perilaku Sehat di sesuai Petunjuk Teknis SPM (SK masing-masing Menkes RI No 1091/ 2004) Puskesmas • Adanya kesepakatan untuk menyelesai-kan hamba-tan pelaksa-naan kegiatan mendapatkan data dan kegiatan meningkatkan pelaksanaan program PHBS sesuai petunjuk teknis SPM STTP Promkes 25
  33. 33. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten BoyolaliSkema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Untuk Pencapaian Target StandarPelayanan Minimum Penyuluhan Perilaku SehatDi Kabupaten BoyolaliNo Program/ Unit Biaya Pengg Output Ket. Kegiatan JawabPOLICY 3 Pendampingan/ 26 7.800.000 Dinkes Adanya kesepakatan dari masing-masing 008 009 bantuan teknis Puskes & Puskesmas meliputi: untuk melakukan -mas Puskesm • Penentuan jenis kebutuhan dan jumlah need assesment as anggaran untuk perbaikan prosedur, perbaikan personil, organisasi dan policy dari kegiatan prosedur, personil, mendapatkan data dan kegiatan organisasi dan policy meningkatkan pelaksanaan SPM Rumah SPM PHBS di tiap Tangga Sehat Puskesmas • Penentuan jenis kebutuhan dan jumlah anggaran untuk perbaikan prosedur, perso- nil, organisasi dan policy dari kegiatan mendapatkan data dan kegiatan mening- katkan pelaksanaan SPM ASI Eksklusif • Penentuan jenis kebutuhan dan jumlah anggaran untuk perbaikan prosedur, personil, organisasi dan policy dari kegiatan mendapatkan data dan kegiatan meningkatkan pelaksanaan SPM Desa dg garam beryodium Baik • Penentuan jenis kebutuhan dan jumlah anggaran untuk perbaikan prosedur, per- sonil, organisasi dan policy dari kegiatan mendapatkan data dan kegiatan mening- katkan pelaksanaan SPM Posyandu Purnama 26 STTP Promkes
  34. 34. Aplikasi STTP-Promoasi Kesehatan Kabupaten BoyolaliSkema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Untuk Pencapaian Target StandarPelayanan Minimum Penyuluhan Perilaku SehatDi Kabupaten BoyolaliNo Program/ Unit Biaya Penangg Output Ket. Kegiatan JawabPROSEDUR 4 Lokakarya 26 13.000.000 Dinkes & Tersusunnya STPP target 008 009 penyusunan Skema Puskes- Puskesmas capaianSPM PHBS di kabupaten Tindakan mas Boyolali, meliputi : Peningkatan target • Kompilasi kegiatan dan capaian SPM kebutuhan biaya dari semua PHBS di Puskesmas terkait rencana kabupaten Boyolali perbaikan prosedur, personil, organisasi dan policy dalam mendapatkan data cakupan dari Program Rumah Tangga Sehat, ASI Eksklusif, Desa dengan Garam Beryodium Baik dan Posyandu Purnama • Kompilasi kegiatan dan kebutuhan biaya dari semua Puskesmas terkait rencana kegiatan perbaikan prosedur, personil, organisasi dan policy dalam meningkatkan pelayanan dari program Rumah Tangga Sehat, ASI Eksklusif, Desa dengan Garam Beryodium dan Posyandu Purnama STTP Promkes 27
  35. 35. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten BoyolaliSkema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Untuk Pencapaian Target StandarPelayanan Minimum Penyuluhan Perilaku SehatDi Kabupaten BoyolaliNo Program/ Unit Biaya Penangg Output Ket. Kegiatan JawabORGANISASI 5 Advokasi tentang 2 Paket 4.000.000 Dinkes & Komitmen politis dan dana dari 009 STPP pencapaian Puskesmas Pemda dan DPRD Kab Boyolali target SPM PHBS terhadap STPP SPM PHBS tahun kepada Pemda dan 2008 DPRD Kab Boyolali 28 STTP Promkes

×