Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 1)

4,959 views
4,787 views

Published on

Materi Pelatihan Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Materi disusun oleh Khalid Mustafa (www.khalidmustafa.info)

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,959
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
399
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 1)

  1. 1. PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010 beserta perubahannyaPERSIAPAN PENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAHBAGIAN-1 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  2. 2. 2TUJUAN PELATIHAN PENDAHULUAN PENGKAJIAN ULANG RENCANA UMUM PENGADAAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI JENIS KONTRAK DAN BUKTI PERJANJIANJAMINAN PENGADAAN & SERTIFIKAT GARANSI
  3. 3. 3PESERTA DIHARAPKAN MAMPU MEMAHAMI PROSESPERSIAPAN YANG HARUS DILAKUKAN MELIPUTI:•Memahami tahapan persiapan dalam Pengadaan Barang /Jasa.•Memahami evaluasi penyusunan spesifikasi•Memahami evaluasi penyusunan HPS•Melaksanakan evaluasi HPS dan revisi HPS dengan latihan kelompok•Memahami pemilihan jenis kontrak.•Memahami Ketentuan Jaminan Pengadaan & Sertifikat Garansi
  4. 4. 4TAHAPAN PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASARencana Umum Pengadaan(Identifikasi Kebutuhan, Anggaran, Cara Pengadaan, Pemaketan, PA/ KPAPengorganisasian PBJ,dan KAK)1. Perencanaan Pemilihan Penyedia B/J: PPK/ULP/• Pengkajian ulang paket Pejabat• Pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan Pengadaan2. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, yang terdiri dari: PPK• Spesifikasi Teknis, Penetapan HPS, dan Rancangan Kontrak3. Pemilihan sistem Pengadaan B/J :• Penetapan metode Pemilihan• Penetapan metode Penyampaian Dokumen• Penetapan Metode Evaluasi Penawaran• Penetapan Jenis Kontrak ULP/• Tanda Bukti Perjanjian Pejabat Pengadaan4. Pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan5.Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan6. Penyusunan Dokumen Pengadaan
  5. 5. 5 3Pengkajian Ulang RUPDefinisi Umum RUP Merupakan tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah; Peranannya sangat strategis dan menentukan; Harus bisa memberikan informasi mengenai target, lingkup kerja, SDM, waktu, mutu, biaya dan manfaat pengadaan; Menjadi acuan kegiatan pengadaan.
  6. 6. 6 Barang/Jasa Pemerintah yang Diumumkan di Website dibutuhkan oleh K/L/D/I mencakup jenis, spesifikasi, jumlah/volume K/L/D/I, Papan barang/jasa yang dibutuhkan Pengumuman Resmi dan Portal Pengadaan NasionalOutput RUP oleh PA/KPA Setelah RKA disetujui DPR Menyusun dan menetapkan Rencana / Setelah APBD disetujui Anggaran dalam DIPA/DPA : Pemerintah Daerah dan biaya paket, honorarium, biaya DPRD pengumuman, biaya penggandaan, dan biaya lainnya Dapat mengumumkan Pengadaan yang kontraknya dilaksanakan TA berikutnya. Kebijakan umum tentang Pemaketan, Cara Pengadaan, dan Pengorganisasian PBJ Isi Pengumuman paling kurang: •Nama dan Alamat Menyusun Kerangka Acuan Kerja, Pengguna Anggaran paling sedikit memuat: Uraian •Paket Pekerjaan kegiatan, waktu pelaksanaan, spek. •Lokasi pekerjaan teknis dan perkiraan biaya •Perkiraan biaya
  7. 7. Mengumumkan rencana umum pengadaan merupakan kewenangan dari pengguna anggaran (PA) B S
  8. 8. Nilai paket pekerjaan PengadaanBarang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya diperuntukan bagi Usaha Non Kecil paling tinggi senilai Rp. 2,5 Milyar B S
  9. 9. 9 Barang/PK/JL ≤ 2,5 Milyar Usaha Mikro/ Kecil/Koperasi TIDAK kecilMenuntut Kompetensi Teknis dan/atau kesatuan sistem dan/atau kualitas YA Untuk Usaha Non-Kecil
  10. 10. 10 Ketentuan Umum Pemaketan dalam RUP Memaksimalkan Menetapkan sebanyak- Nilai paket pekerjaanpenggunaan produksi banyaknya paket yang bisa sampai dengan dalam negeri dilaksanakan untuk Usaha Rp 2.500.000.000,00 (dua Mikro dan Usaha Kecil miliar lima ratus juta rupiah) serta koperasi kecil dengan diperuntukkan bagi Usaha tetap memperhatikan Mikro dan Usaha Kecil prinsip efisiensi, persaingan serta koperasi kecil, sehat, kesatuan sistem, dengan syarat kompetensi dan kualitas kemampuan teknis yang dibutuhkan teknis. untuk menyelesaikan pekerjaan dapat dipenuhi
  11. 11. 11 Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar dibeberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing Menyatukan/menggabungkan beberapa paket pengadaan yang biladipisah seharusnya bisa dilaksanakan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecilMemecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket untuk menghindari pelelangan Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif
  12. 12. Salah satu aturan pemaketan pekerjaan adalah menggabungkan beberapa paketpekerjaan yang sederhana sehingga nilainyamelebihi Rp 2,5 milyar, agar dapat dilakukan oleh usaha non kecil karena lebih efisien. B S
  13. 13. 13Kerangka Acuan Kerja merupakan dokumen yangmemuat uraian tentang acuan-acuan yang harusdipedomani dalam pelaksanaan pengadaanbarang/jasa 4W – 1H Kerangka acuan kerja memuat: • Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan • Waktu pelaksanaan yang diperlukan serinci mungkin dengan memperhatikan batas-batas tahun anggaran • Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan • Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan
  14. 14. Peralatan dan material yang harus disediakan oleh penyedia jasakonsultansi merupakan salah satu unsur yang harus dimasukan dalam Kerangka Acuan Kerja. B S
  15. 15. 15 Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP)Langkah-langkah Pengkajian: 1 2 3 4 5 PPK dapat Hal-hal yang Penyusunan PPK PA/KPA mengundang dikaji ulang Berita Acara mengajukan menetapkan ULP/Pejabat dan dibahas hasil rapat usulan Rencana Pengadaan meliputi: koordinasi perubahan Umum dan tim teknis •Pengkajian tentang rencana Pengadaan untuk ulang kebijakan pengkajian umum yang sudah melakukan umum ulang rencana pengadaan dikaji ulang pengkajian pengadaan umum kepada sesuai ulang •Pengkajian pengadaan PA/KPA dengan (pembahasan ulang rencana berdasarkan kewenangan ) terhadap penganggaran berita acara -nya rencana biaya pengkajian umum pengadaan ulang pengadaan •Pengkajian rencana ulang KAK umum pengadaan
  16. 16. 16Pengkajian Ulang RUPKetentuan UmumKetentuan Dalam Pengkajian Ulang Kebijakan UmumPengadaan:•Materi yang dikaji terbatas pada kebijakan umum tentangpemaketan pekerjaan•Tujuannya meneliti dan memastikan apakah pemaketan yangditetapkan telah mendorong persaingan sehat, efisien,meningkatkan peran usaha kecil dan memaksimalkan penggunaanproduksi dalam negeri•Hasil survei pasar dapat digunakan sebagai dasar pengkajian•Berdasarkan hasil pengkajian ulang, PPK dan/atau ULP/PejabatPengadaan dapat mengusulkan untuk menggabungkan ataumemecah paket•Penggabungan paket dapat dilakukan sejauh tidak menghalangipengusaha kecil untuk ikut serta•Pemecahan paket pekerjaan dapat dilakukan sejauh tidak untukmenghindari pelelangan/seleksi
  17. 17. 17Pengkajian Ulang RUPKetentuan UmumKetentuan Dalam Pengkajian Ulang RencanaPenganggaran Biaya Pengadaan:•Materi yang dikaji: • Rencana biaya paket pekerjaan•Rencana biaya pendukung pelaksanaan pengadaan•Pengkajian ulang rencana pembiayaan pengadaan dilakukanuntuk memastikan: • Kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran; dan • Perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan atau biaya paket pekerjaan • Tersedia biaya pendukung pelaksanaan pekerjaan•Apabila kurang dianggarkan dan atau terdapat kesalahanadministrasi dalam dokumen anggaran, maka PPK dan/atauULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan revisi dokumen anggaran
  18. 18. 18 Pengkajian Ulang RUP Ketentuan UmumKetentuan Dalam Pengkajian Ulang Kerangka Acuan Kerja:•Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sudah jelas•Jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan) cukupjelas•Jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa (bukan jadwal pemilihanpenyedia barang/jasa)•Spesifikasi teknis barang/jasa•Total perkiraan biaya pekerjaan•Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telahditetapkan•Pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaanpekerjaan•Pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan•Bila diperlukan dilengkapi dengan gambar-gambar brosur barang•Persyaratan penyedia dan kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti•Kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli. Pengecualian untuk pekerjaanyang bersifat rahasia, tidak perlu analisis tersebut
  19. 19. 19Pengkajian Ulang RUPKetentuan UmumKetentuan Dalam Penetapan Rencana UmumPengadaan Setelah Dikaji Ulang:•Apabila PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan sepakat untukmengubah Rencana Umum Pengadaan, maka perubahan tersebutdiusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali•Apabila ada perbedaan pendapat antara PPK denganULP/Pejabat Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaanmaka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untukdiputuskan•Putusan PA/KPA bersifat final
  20. 20. 20Pengkajian Ulang RUPKeluaran (Output)
  21. 21. Kode Akun Anggaran, merupakan salah satu hal yang wajib dikaji ulang oleh PPK/ULP terhadap rencana pembiayaan pengadaan B S
  22. 22. PPK dapat mengusulkan revisi anggaran,jika biaya pendukung paket pekerjaan belum ada B S
  23. 23. ULP dapat mengusulkan langsung kepadaPA/KPA, tentang kajian terhadap rencana umum pengadaan (pemaketan) B S
  24. 24. 24PA/KPA menetapkan: PPK menyusun dan menetapkan: ULP/Pejabat Pengadaan menerima 5 dan melaksanakanRencana Umum pemilihan penyediaPengadaan Rencana Pelaksanaan barang/jasa: Pengadaan Barang/Jasa • Dokumen Ketetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan • Kerangka Acuan Kerja • Harga Perkiraan Sendiri • Rancangan Kontrak
  25. 25. 25Latihan 1Pendahuluan dan Pengkajian Ulang RUP? • Cara Pengadaan • Pemaketan
  26. 26. 26SPESIFIKASI BARANG/JASAKetentuan Tentang Spesifikasi Barang/Jasa• Spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir;• Tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang;• Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri;• Memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI)
  27. 27. 27 SPESIFIKASI BARANG/JASA Pihak yang menyusun Spesifikasi Barang/Jasa Rencana Kaji Rencana Persyaratan Dokumen Umum PelaksanaanPengadaan Ulang Pengadaan Teknis Pengadaan Pengguna Pejabat Pembuat ULP/Pejabat Anggaran Komitmen Pengadaan Perubahan terhadap Spesifikasi harus dengan persetujuan PPK
  28. 28. 28 PENYUSUNAN SPESIFIKASI BARANG/JASA Tujuan Penyusunan Spesifikasi Barang/Jasa• Menyediakan informasi tentang barang/jasa yang dibutuhkan oleh pengguna barang/jasa• Spesifikasi ini digunakan oleh: – Penyedia barang/jasa dalam menyampaikan penawaran – ULP dalam menyusun dokumen pengadaan dan mengevaluasi penawaran
  29. 29. 29HARGA PERHITUNGAN SENDIRIKetentuan tentang HPS HPS disusun dan ditetapkan oleh PPK, kecuali untuk kontes/sayembara ULP/pejabat pengadaan mengumumkan nilai total HPS Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, sedangkan rinciannya bersifat rahasia HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian Negara Riwayat HPS harus didokumentasikan
  30. 30. 30 SPESIFIKASI BARANG/JASA Pihak yang menyusun Spesifikasi Barang/Jasa Usulan Usulan UsulanDokumen Disusun DiumumkanDokumen Dokumen HPS dan Nilai Total HPS HPS Ditetapkan HPS Pejabat Pembuat ULP/Pejabat Komitmen Pengadaan Dokumen Sah jika ditandatangani oleh: Dokumen Dokumen Pejabat Pembuat Komitmen HPS SAH HPS SAH HPS SAH (sebagai yang menetapkan)
  31. 31. 31 HARGA PERHITUNGAN SENDIRI Penggunaan HPS• Alat untuk menilai kewajaran penawaran harga termasuk rinciannya• Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah• Dasar untuk menetapkan besaran Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPSPejabat Pembuat Komitmen HPS bukan sebagai dasar Menetapkan HPS untuk menentukan besaran kerugian negara ULP/Pejabat Pengadaan Mengumumkan Nilai Total HPS Harga optimal/ wajar Rp Memperhitungkan semua komponen biaya Perhitungkan keuntungan penyedia + overhead Penyedia Barang/ TIDAK “MARK-UP” Jasa
  32. 32. 32 HARGA PERHITUNGAN SENDIRI Data / Informasi untuk membuat HPSPenyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yangdapat dipertanggungjawabkan meliputi:a.Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasadiproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya PengadaanBarang/Jasa;b.Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan PusatStatistik (BPS);c.Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasiterkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;d.Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributortunggal;e.Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan denganmempertimbangkan faktor perubahan biaya;f.Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah BankIndonesia;
  33. 33. 33 HARGA PERHITUNGAN SENDIRI Data / Informasi untuk membuat HPSg. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate);i. norma indeks; dan/atauj. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri HPS telah memperhitungkan PPn dan (overhead + profit yang wajar) HPS TIDAK BOLEH memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain- lain dan PPh penyedia barang/jasa
  34. 34. 34 HARGA PERHITUNGAN SENDIRI Prosedur Penyusunan HPSPekerjaan Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya MempelajariMengecek besarnya Dokumen pagu dana dari Perencanaan Menghitung/menetap kan harga satuan DIPA/PO Umum (DIPA/DPA, KAK dan RAB) Menjumlahkan semua biaya untuk Menghitung jumlah Menghitung PPN biaya untuk setiap seluruh mata mata pembayaran pembayaran Catatan: Menentukan Jika HPS lebih besar dari Pagu Dana, maka dapat dilakukan Besarnya HPS 1.Perubahan spesifikasi teknis 2.Revisi PO/LK.
  35. 35. 35 HARGA PERHITUNGAN SENDIRI Prosedur Penyusunan HPSPekerjaan KonstruksiMengecek besarnya Mempelajari Hitung analisa pagu dana dari Dokumen harga untuk setiap Perencanaan mata pembayaran DIPA/PO Umum (pay-item) Menjumlahkan Menjumlahkansemua biaya untuk jumlah biaya untuk Menghitung / menetapkan harga seluruh mata setiap mata satuan pembayaran pembayaran Menghitung PPN Menentukan Besarnya HPS
  36. 36. 36 HARGA PERHITUNGAN SENDIRI Prosedur Penyusunan HPSPekerjaan Jasa Konsultasi Menghitung Komponen MempelajariMengecek besarnya Dokumen Biaya (Biaya Langsung pagu dana dari Perencanaan Personil/Remuneration) dan Biaya Langsung DIPA/PO Umum antara lain: Non Personil (Direct KAK dan RAB Reimbursable Cost) Menjumlahkan semua biaya untuk Menghitung PPN seluruh item Menghitung jumlah pembayaran biaya untuk setiap item pengeluaran Catatan: Menentukan Biaya langsung non-personil tidak melebihi 40% dari biaya Besarnya HPS total, KECUALI untuk pekerjaan yang bersifat khusus
  37. 37. 37Latihan 1Spesifikasi dan HPS…..?
  38. 38. 38Langkah Pemilihan Jenis Kontrak
  39. 39. 39 Penetapan Jenis Kontrak tahun tunggal lump sum pembebanan tahun anggaran tahun jamak harga satuan gabungan lump sum kontrak payungcara pembayaran dan harga satuan terima jadi (turnkey) Persentase kontrak pengadaan tunggal sumber pendanaan kontrak pengadaan bersama
  40. 40. 40 Bukti Perjanjian• Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp. 50 juta• Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya di atas Rp 200 juta Bukti Perjanjian • Pengadaan Jasa Konsultansi s.d Rp. 50 juta • Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya s.d Rp 200 juta
  41. 41. • Pekerjaan yang harga satuannya dapat diketahui dengan pasti, tetapi volume pekerjaan belum dapat diketahui, sebaiknya menggunakan kontrak: A. Lumpsum B. Harga Satuan C. Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan D. Turn key Kontrak A B C D
  42. 42. • Pekerjaan Konstruksi yang memerlukan pekerjaan tiang pancang dengan kedalaman yang tidak dapat diketahui, tetapi spesifikasi bangunan (ukuran dan gambar) telah diketahui secara pasti, sehingga tidak dimungkinkan adannya pekerjaan tambah kurang, sebaiknya menggunakan kontrak: A. Lumpsum B. Harga Satuan C. Turn key Kontrak D. Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan. A B C D
  43. 43. • Ikatan Perjanjian untuk pekerjaaan jasa konsultansi senilai Rp 60 juta rupiah menggunakan: A. Surat Perintah Kerja (SPK) B. Surat Perjanjian (Kontrak) C. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) D. Kwitansi pembayaran kepada konsultan A B C D
  44. 44. • Ikatan Perjanjian untuk pekerjaaan jasa konsultansi perorangan senilai Rp 6 juta rupiah menggunakan: A. Surat Perintah Kerja (SPK) B. Surat Perjanjian (Kontrak) C. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) D. Kwitansi pembayaran kepada konsultan A B C D
  45. 45. 45Latihan 2Jenis Kontrak
  46. 46. 46Jaminan Pengadaan dan Sertifikat Garansi Jaminan Atas Pengadaan Barang/Jasa
  47. 47. 47 JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Surat Jaminan• Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa;• Penerbit surat jaminan = Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi.
  48. 48. 48 JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Surat Jaminan• Digunakan untuk menyertai surat penawaran• Nilainya 1% - 3% dari HPS• Masa berlaku s.d penandatanganan kontrak• Untuk paket pekerjaan diatas Rp 200 juta (untuk Pelelangan)• Fungsi menjamin data penawaran dan kesungguhan penyedia barang jasa• Jaminan Penawaran tidak diperlukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi
  49. 49. Pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS Rp 5 Milyar, maka ULP menetapkanjaminan penawaran sebesar Rp 100 juta B S
  50. 50. 50 JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Pelaksanaan• Surat Jaminan Pelaksanaan harus diberikan setelah SPPBJ dan sebelum kontrak ditandatangani• Nilainya 5% dari Kontrak atau 5% x HPS jika kontrak dibawah 80% HPS• Masa berlaku s.d. tanggal serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi• Untuk kontrak diatas 200 juta. kecuali untuk Jasa lainnya - aset penyedia dikuasai Pengguna• Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan
  51. 51. • Nilai kontrak rehabilitasi sebuah gedung sekolah sederhana adalah 300 Juta. HPS yang ditetapkan PPK sebesar 500 Juta. Maka Jaminan Pelaksanaannya sebesar: A. 15 Juta B. 30 Juta C. 25 Juta D. 50 Juta A B C D
  52. 52. 52 JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Pengembalian Jaminan Pelaksanaan Penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau Penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
  53. 53. 53 JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Uang Muka• JUM harus diberikan dalam meminta uang muka• Nilainya setinggi-tingginya dari Kontrak untuk usaha kecil 30% atau 20% non kecil dan jasa konsultansi• Pengembalian Uang Muka diperhitungkan secara proporsional pada setiap tahapan pembayaran• Diberikan bila dicantumkan di kontrak
  54. 54. 54 JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Pemeliharaan• Jaminan Pemeliharaan dibutuhkan untuk: a. Pekerjaan Konstruksi b. Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan• Diberikan dalam meminta pembayaran 100% karena ada pekerjaan pemeliharaan• Nilainya 5% dari kontrak• Jaminan pemeliharaan atau retensi• Masa berlaku s.d. 14 hari setelah masa pemeliharaan selesai
  55. 55. 55 JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Sanggahan Banding• Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1/100 (satu perseratus) dari nilai total HPS
  56. 56. 56 JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Sertifikat GaransiDalam Pengadaan Barang modal, Penyedia Barangmenyerahkan Sertifikat GaransiSertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikanpenggunaan Barang hingga jangka waktu tertentusesuai dengan ketentuan dalam KontrakSertifikat Garansi diterbitkan oleh Produsen ataupihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen.
  57. 57. 57TES ?........

×