One map participatory

555 views
456 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
555
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • Dengan lokasi yang tersebar, setiap unit kerja mengumpulkan dan mengelola data dan informasi (baik spasial maupun non spasial) sesuai dengan kebutuhannya masing-masing  membentuk pulau-pulau informasi (islands of information).
  • One map participatory

    1. 1. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 1 ONE MAP POLICY UNTUKONE MAP POLICY UNTUK PARTICIPATORY MAPPINGPARTICIPATORY MAPPING Dr.rer.nat. Sumaryono, M.Sc.Dr.rer.nat. Sumaryono, M.Sc. Badan Informasi Geospasial
    2. 2. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 2 TRANSFORMASI BAKOSURTANAL MENJADI BIGTRANSFORMASI BAKOSURTANAL MENJADI BIG (UU NO 4 TAHUN 2011)(UU NO 4 TAHUN 2011) BBADANADAN IINFORMASINFORMASI GGEOSPASIALEOSPASIAL PenyelenggaraPenyelenggara Pembangunan InformasiPembangunan Informasi Geospasial DasarGeospasial Dasar ((IGD)IGD) Pembina PembangunanPembina Pembangunan InformasiInformasi Geospasial TematikGeospasial Tematik ((IGTIGT)) PenyelenggaraPenyelenggara IInfrastrukturnfrastruktur && JJaringanaringan IInformasinformasi GGeospasialeospasial BAKOSURTANALBAKOSURTANAL Pengkaji kebijakan nasionalPengkaji kebijakan nasional bidang survei dan pemetaan (surta)bidang survei dan pemetaan (surta) Pembina di bidang surtaPembina di bidang surta Pembina infrastruktur data spasialPembina infrastruktur data spasial Bakosurtanal telah bertransformasi menjadi BIG sehingga tugas dan tanggungjawabnya tidak hanyaBakosurtanal telah bertransformasi menjadi BIG sehingga tugas dan tanggungjawabnya tidak hanya menyusun PETA tetapi juga menyusun INFORMASI GEOSPASIALmenyusun PETA tetapi juga menyusun INFORMASI GEOSPASIAL Bakosurtanal telah bertransformasi menjadi BIG sehingga tugas dan tanggungjawabnya tidak hanyaBakosurtanal telah bertransformasi menjadi BIG sehingga tugas dan tanggungjawabnya tidak hanya menyusun PETA tetapi juga menyusun INFORMASI GEOSPASIALmenyusun PETA tetapi juga menyusun INFORMASI GEOSPASIAL
    3. 3. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 3 KEBIJAKAN NASIONALKEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN INFORMASI GEOSPASIALPEMBANGUNAN INFORMASI GEOSPASIAL • Data dan Informasi Geospasial merupakan salah satu infrastruktur penting pembangunan nasional yang harus dapat terselenggara secara baik, tertib dan handal. • Perubahan Bakosurtanal menjadi BIG tidak terbatas hanya pada nama, namun tugas dan fungsinya lebih diperkuat sejalan dengan kebijakan nasioanl informasi geospasial yang tertuang di dalam UU tersebut.
    4. 4. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 4 Amanat UU No. 4 Tahun 2011Amanat UU No. 4 Tahun 2011 1.1. MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN AKSES IG YANG DAPAT DIPERTANGGUNG-MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN AKSES IG YANG DAPAT DIPERTANGGUNG- JAWABKAN.JAWABKAN. 2.2. MEWUJUDKAN KEBERGUNAAN DAN KEBERHASILGUNAAN IG MELALUIMEWUJUDKAN KEBERGUNAAN DAN KEBERHASILGUNAAN IG MELALUI KERJASAMA, KOORDINASI, INTEGRASI, DAN SINKRONISASIKERJASAMA, KOORDINASI, INTEGRASI, DAN SINKRONISASI 3.3. MENDORONG PENGGUNAAN IG DLM PEMERINTAHAN DAN KEHIDUPANMENDORONG PENGGUNAAN IG DLM PEMERINTAHAN DAN KEHIDUPAN MASYARAKATMASYARAKAT 4.4. PEMBINAAN KEPADA PENYELENGGARA, PELAKSANA DAN PENGGUNA IGPEMBINAAN KEPADA PENYELENGGARA, PELAKSANA DAN PENGGUNA IG 5.5. REFERENSI TUNGGAL (SINGLE REFERENCE) DI DALAM BIDANG INFORMASIREFERENSI TUNGGAL (SINGLE REFERENCE) DI DALAM BIDANG INFORMASI GEOSPASIALGEOSPASIAL BADAN INFORMASIBADAN INFORMASI GEOSPASIALGEOSPASIAL
    5. 5. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 5 PENYELENGGARAAN IGTPENYELENGGARAAN IGT (UU-IG Psl 23 & 24)(UU-IG Psl 23 & 24) Agar IGT dapat terselenggara dengan baik, tertib, dan handal, BIG mencanangkan ONE MAP POLICY.
    6. 6. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 6 Bentangalam Pegunungan Lahan Sawan Meander Sungai Bentangalam Pesisir Bentangalam Pulau Kecil Bentangalam Perkotaan BANYAKBANYAK PETA TEMATIK DAN BANYAK PENYELENGGARANYA (K/L)PETA TEMATIK DAN BANYAK PENYELENGGARANYA (K/L)BANYAKBANYAK PETA TEMATIK DAN BANYAK PENYELENGGARANYA (K/L)PETA TEMATIK DAN BANYAK PENYELENGGARANYA (K/L) URGENSI Koordinasi dan Sinergi K/L Untuk Mewujudkan PROGRAM ‘ONE MAP’ IGT Satu Ruang yang sama dipetakan oleh Banyak KL Penyelenggara IGT (1(111 POKJA IGT)POKJA IGT) PERMASALAH UTAMA IGT 1.Duplikasi Kegiatan antar K/L 2.Judul Peta Sama, klasifikasi berbeda 3.Judul Peta Berbeda , Informasi Sama 4.Tema Sama, Informasi keruangan berbeda PERMASALAH UTAMA IGT 5.Keterbasan Informasi Tematik 6.Inkonsistensi skala peta 7.SNI Peta Tematik Masih Terbatas 8.Keterbatasan IGD skala Besar Layer IGTKONDISI IGT SAAT INIKONDISI IGT SAAT INI
    7. 7. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 7 LATAR BELAKANG ONE MAPLATAR BELAKANG ONE MAP • Kenyataan menunjukkan bahwa banyak Peta Tematik dibuat oleh berbagai K/L dengan spesifikasi sesuai kebutuhan masing-masing. • Kebutuhan yang berbeda menyebabkan perbedaan spesifikasi informasi peta tematik. Hal ini menimbulkan kesimpangsiuran informasi. • Diperlukan mekanisme one map untuk menyatukan keberagaman menuju kesatuan informasi geospasial dasar dan tematik nasional.
    8. 8. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 88 Perbedaan Standar Menghasilkan Perbedaan Peta Luas hutan dalam juta Ha Kemen LH Irisan Kemenhut 27.2 32.6 11.619.8 92.6 8.0 Hutan PrimerHutan Primer dan Sekunder Kemen LH saja Kemenhut saja Irisan Peta Tutupan Hutan, 2009 LATAR BELAKANG ONE MAPLATAR BELAKANG ONE MAP…………………………
    9. 9. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 9 “… Saya ingin hanya satu peta saja sebagai satu-satunya referensi nasional!” President Susilo Bambang Yudhoyono Rapat Cabinet 23 Desember 2010 * Instruksi Presiden (Inpres 10/2011)
    10. 10. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 10 PETA MORATORIUM SEBAGAI MODELPETA MORATORIUM SEBAGAI MODEL ONE MAPONE MAP • Hasil dan proses penyusunan Peta Moratorium dapat dianggap sebagai model One Map Policy • Peta Moratorium disusun oleh 4 (3+1) K/L dengan mengintegrasikan data dari masing-masing K/L • Dalam banyak hal, data dari masyarakat sangat penting kontribusinya dalam meningkatkan kualitas peta • Integrasi IGT ternyata tidak mudh dilakukan, namun pada akhirnya dapat diselesaikan
    11. 11. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 11 INTEGRASI TEMATIK UNTUK PIPIBINTEGRASI TEMATIK UNTUK PIPIB Revisi 3 PETA INDIKATIF PENUNDAAN IZIN BARU Untuk Mendukung Harmonisasi Regulasi dan Kebijakan Terkait Pengukuhan Kawasan Hutan INPRES NO 10 TH 2011 Revisi 2 Revisi 3 Revisi 1 Revisi 0
    12. 12. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 12 ONE MAPONE MAP POLICY – BEYOND INPRES 10/2011, BEYONDPOLICY – BEYOND INPRES 10/2011, BEYOND MORATORIUM MAPMORATORIUM MAP 12 1 Reference Standard Database Geoportal
    13. 13. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 13 ONE REFERENCEONE REFERENCE 7,000 Jaring Kontrol Vertikal 119 Stasiun GPS 5,800 JK Gaya Berat CORS sedang dalam konstruksi (diintegrasikan dengan Ina-TEWS)
    14. 14. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 14 STATUS PEMETAAN RBISTATUS PEMETAAN RBI 1:250.0001:250.000 1:50.000 and 1:25.000)1:50.000 and 1:25.000) Layer dalam RBI: -Garis Pantai -Jaringan Sungai -Jaringan Jalan -Kontur (Ketinggian) -Bangunan Penting -Batas Administrasi -Penutup Lahan -Toponimi 1:1:110.0000.0001:1:110.0000.000
    15. 15. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 15 LPI 1: 250.000 LPI 1: 50.000 LPI 1: 25.000 STATUS PEMETAAN LPISTATUS PEMETAAN LPI
    16. 16. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 16 ONEONE THEMATIC STANDARDTHEMATIC STANDARD 16 Peta tematik yang dihasilkan setiap K/L, harus merujuk pada standar tematik nasional agar dapat diintegrasikan dengan K/L lain untuk menjadi peta tematik nasional SNI 7645:2010 Standar Nasional Indonesia Klasifikasi penutup lahan ICS 07.040 Badan Standardisasi Nasional Contoh DRAFTDRAFT RSNI PEMETAAN LAHAN GAMBUTRSNI PEMETAAN LAHAN GAMBUT SKALA 1:50.000 BERBASISSKALA 1:50.000 BERBASIS CITRA PENGINDERAAN JAUHCITRA PENGINDERAAN JAUH
    17. 17. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 17 ONEONE DATABASEDATABASE 17 Protected Forest and Conservation Area… …overlay with HPH and HTI areas… …overlay with plantation areas… …overlay with mining area Contoh: Integrasi Peta Perijinan Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan di Kabupaten Pasir (Kalimantan Timur) Penyusunan Database harus merujuk pada standar database yang sama agar proses integrasi peta tematik dapat dengan mudah dilakukan
    18. 18. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 18 KONFLIK PERIZINAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR Izin ESDM Izin Kehutanan Izin BPN Izin Transmigrasi
    19. 19. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 19 ONEONE GEOPORTALGEOPORTAL 19 Geoportal tunggal untuk integrasi, transparansi dan partisipasi penyelenggaraan IG menuju : Indonesia National Spatial Data Infrastruccture (Ina-NSDI) http://http://tanahair.indonesia.go.id or http://tanahair.indonesia.go.id or http://maps.ina-sdi.or.idmaps.ina-sdi.or.id
    20. 20. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 20 Integrasi data dan informasiIntegrasi data dan informasi geospasial yang ingin dicapaigeospasial yang ingin dicapai One Map PolicyOne Map Policy Ina-SDIIna-SDI NetworksNetworks Ina-SDIIna-SDI NetworksNetworks
    21. 21. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 21 UU No.UU No. 4/2011 :4/2011 : Informasi GeospasialInformasi Geospasial PerPres 85/2007 : Jaringan Data GeoSpasial Nasional (JDSN)PerPres 85/2007 : Jaringan Data GeoSpasial Nasional (JDSN) Ina-SDI : Indonesia - GeoSpasial Data InfrastructureIna-SDI : Indonesia - GeoSpasial Data Infrastructure DATA CENTER DATA CENTER AUTHORITATIVE DATA SOURCE METADATA CATALOG PORTAL AUTHORITATIVE DATA SOURCE DNN/SJDNN/SJ DATA CENTER METADATA CATALOG PORTALDATA CENTER AUTHORITATIVE DATA SOURCE AUTHORITATIVE DATA SOURCE DNN/SJDNN/SJ DATA CENTER DATA CENTER AUTHORITATIVE DATA SOURCE METADATA CATALOG PORTAL AUTHORITATIVE DATA SOURCE DNN/SJDNN/SJ METADATA CATALOG PORTAL MINISTRIES (NODE) PROVINCE (NODE) METADATA CATALOG PORTAL MUNICIPAL (NODE) METADATA CATALOG PORTAL NATIONALNATIONAL GEOGEO PORTALPORTAL
    22. 22. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 22 WG KebencanaanWG Kebencanaan Institution Other WG Other WG Other WG STRATEGI IMPLEMENTASI ONE MAP POLICY: MEMBENTUK WORKING GROUP WG SD Lahan dan GambutWG SD Lahan dan Gambut WG Perubahan IklimWG Perubahan Iklim Institution Institution Institution Other WG Telah dibentuk 12 WG untuk penyelenggaraan IGT BIG
    23. 23. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 23 POKJA IGT ‘MENUJU ONE MAP POLICY’: 1. Pokja Pemetaan Sumberdaya Air dan DAS; 2. Pokja Pemetaan Sumberdaya Lahan Pertanian dan Gambut; 3. Pokja Pemetaan Dinamika Sumberdaya; 4. Pokja Pemetaan Perubahan Iklim; 5. Pokja Pemetaan Ekoregion; 6. Pokja Pemetaan Monitoring Perijinan Sektoral, Penutup lahan, dan Status Lahan; 7. Pokja Pemetaan Transportasi; 8. Pokja Pemetaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 9.Pokja Pemetaan Kebencanaan; 10.Pokja Pemetaan Tata Ruang; 11.Pokja Pemetaan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Atlas 12.Pokja Pemetaan Intelijen Geospasial
    24. 24. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 24 KONSEKWENSI POKJAKONSEKWENSI POKJA • Rencana aksi Pokja telah ditetapkan dalam Rakornas IG dan diadopsi Bappenas untuk penyusunan RPJMN dan diadopsi Kemenkeu untuk pembiayaan program. • Tidak boleh lagi ada penyelenggaraan IGT di luar WG yang sudah ada. • Diharapkan terjadi efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan IG
    25. 25. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 25 CHALLENGE: INTEGRATED PM-OMPCHALLENGE: INTEGRATED PM-OMP INITIATIVEINITIATIVE • The powers of PM and OMP could potentially be integrated into: Participatory One Map Initiative (POMI) : PM could be managed in line with One Map mechanism, reference, standards and infrastructures. • POMI mechanism needs to be designed properly in order to meet both PM and OMP goals for a greater results of integrated PM and OMP • POMI could be promoted as an additional working group in available IGT working group • POMI is a big challange to be implemented to facilitate public/community participation in mapping process. • The results of POMI are expected as parts of national assets for supporting national development.
    26. 26. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 26 PENUTUPPENUTUP • “Mari bersama menata Indonesia yang lebih baik dengan One Map Policy
    27. 27. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 27

    ×