Moniaga s pr besar presiden baru - 18 juni 2014

  • 51 views
Uploaded on

PR Besar Presiden Baru dalam Menyelesaikan Pelanggaran HAM Masyarakat Adat

PR Besar Presiden Baru dalam Menyelesaikan Pelanggaran HAM Masyarakat Adat

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
51
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Sandra Moniaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 1
  • 2.  HAM dan Tanggung Jawab Negara  Tipologi Permasalahan HAM dan Mekanisme Penegakannya  Masalah Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayah Adatnya  Visi-Misi Calon-calon Presiden  Kesimpulan dan Rekomendasi 2
  • 3. Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dll 3
  • 4. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1, ayat 1 UU 39/1999) 4
  • 5.  Konstitusi juga mengakui prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Hukum HAM Internasional. Yaitu : 1. Universalitas 2. Tidak dapat dibagi (indivisible) 3. Saling bergantung (interdependent) 4. Saling terkait (interdependent) 5. Non diskriminasi (Pasal 28I ayat 2) 6. Tidak dapat dicabut (Non Derogable – pasal 28I ayat 1) 5
  • 6. Konstitusi (Pasal 28I ayat 4) juga mengatur mengenai kewajiban negara dalam Hak Asasi Manusia, yaitu : 1. Perlindungan; 2. Pemajuan; 3. Penegakan; dan 4. Pemenuhan Dalam hukum internasional Hak Asasi Manusia, negara memiliki tiga jenis kewajiban dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia: 1. Penghormatan (kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia/to respect); 2. Perlindungan (kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia/to protect); 3. Pemenuhan (kewajiban untuk memenuhi Hak Asasi Manusia/to fulfill). 6
  • 7. •Kewajiban negara untuk menahan diri melakukan intervensi kecuali atas dasar hukum yang sah •Contoh : tidak melakukan penyiksaan, hak untuk menjalankan beragama dan berkeyakinan, hak untuk menjalankan tradisi (berladang dll) Kewajiban Menghormati •Kewajiban negara untuk melindungi hak warganegara dari pelanggaran yang dilakukan oleh negara ataupun non negara •Contoh : mencegah penahanan warga tanpa proses hukum, mencegah perampasan hak atas tanah warga (individual dan/atau kolektif) Kewajiban Melindungi •Kewajiban negara untuk mengambil langlkah legislatif , administratif, yudisial, dan praktis, •Contoh : mengalokasilan aggaran, menyediakan fasilitas pendidikan gratis, menetapkan peraturan perUUan yang didasari prinsip HAM dll Kewajiban Memenuhi 7
  • 8. Hukum HAM Pemangku Kewajiban Negara Melindungi Memenuhi Menghormati Pemangku Hak Warganegara Menghormati 8
  • 9. 9
  • 10.  Mekanisme penegakkan Hak Asasi Manusia adalah upaya untuk mewujudkan tanggung jawab negara melalui pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lainnya.  Penegakkan Hak Asasi Manusia juga meliputi penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia baik pelanggaran karena pembiaran (ommission) maupun pelanggaran karena tindakan (commission).  Mekanisme penegakkan Hak Asasi Manusia dapat dipilah menjadi dua yaitu mekanisme nasional dan internasional. Mekanisme nasional menggunakan perangkat nasional. Pada prinsipnya, bilamana pemerintah pada tingkat nasional tidak mampu (unable) atau tidak mau (unwilling) menyelesaikan sebuah tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia maka mekanisme internasional dapat ditempuh. Mekanisme internasional menggunakan badan badan Hak Asasi Manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sesuai dengan masalah Hak Asasi Manusia yang terjadi
  • 11.  Pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi bila negara tidak melakukan kewajibannya sebagaimana diamanahkan oleh Konstitusi.  Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang pelanggaran HAM “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”
  • 12.  Dalam praktik, pelanggaran HAM dapat terjadi bilamana negara membiarkan pelaku tindakan melawan melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM.  Tindak seperti ini misalnya ketika seseorang melakukan pembunuhan. Pencabutan hak hidup seseorang terjadi. Pelakunya wajib dihukum melalui mekanisme hukum pidana. Negara menjadi pelanggar HAM bilamana membiarkan pelaku tidak diproses hukum. Pelanggaran HAM oleh terjadi karena negara tidak melakukan salah satu kewajiban yaitu melindungi yaitu kewajiban negara untuk melindungi hak terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat negara dan pihak non-negara.
  • 13.  Pelanggaran HAM terjadi tidak hanya karena tindakan. Pelanggaran HAM terjadi pula ketika negara tidak melakukan upaya penyelesaian atau pembiaran terhadap pelanggaran HAM.  Pelanggaran karena tindakan umum disebut pelanggaran by commission.  Pelanggaran karena pembiaran umum disebut pelanggaran by ommission.
  • 14.  Secara garis besar penegakan HAM dapat dipilah menjadi 2 yaitu : ◦ mekanisme pengadilan (hukum) dan, ◦ mekanisme di luar pengadilan. Mekanisme Pengadilan dikenal untuk penyelesaian perkara pidana, perdata, dan Tata Usaha Negara  Lembaga yang berperan dalam mekanisme di Luar Pengadilan ◦ KOMNAS HAM ◦ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ◦ Ombudsman Republik Indonesia ◦ KOMNAS Perempuan ◦ Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  • 15.  Dalam UU No. 26 Tahun 2000 dikenal yang namanya Pengadilan HAM yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat.  Ada 2 jenis Pengadilan HAM, yaitu Pengadilan HAM Ad hoc dan Pengadilan HAM permanen.  Pengadilan HAM Ad hoc : berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran sebelum diundangkan UU ini  Pengadilan HAM Permanen : pengadilan yang memiliki jurisdiksi semua kejahatan yang diatur didalam UU No. 26 tahun 2000
  • 16.  Dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat yang dimaksud adalah : 1. Genosida dan 2. Kejahatan terhadap Kemanusiaan.  Dalam Statuta Roma, pelanggaran HAM adalah : 1. Kejahatan Genosida (genocide) 2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (crimes against humanity) 3. Kejahatan Perang (war crimes) 4. Kejahatan Agresi (crimes of aggression)
  • 17. 17
  • 18. No Tahun Pengaduan 1 2010 6.437 2 2011 6.358 3 2012 6.284
  • 19. No Klasifikasi hak-hak 2011 2012 1 Hak atas hidup 190 192 2 Hak untuk berkeluarga dan 11 6 3 Hak atas pembangunan 71 80 4 Hak atas keadilan 2.428 2.542 5 Hak atas kebebasan pribadi 196 143 6 Hak atas rasa aman 762 616 7 Hak atas kesejahteraan 2.465 2.493 8 Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan 74 66 9 Hak perempuan 101 53 10 Hak anak 59 81 11 Penghapusan diskriminasi ras dan etnis 1 12 Total 6.358 6.284
  • 20. No Tipologi kasus 2011 2012 1 Buruh migran 93 83 2 Kebebasan beragama 89 68 3 Sengketa PNS 390 207 4 Kesehatan 42 29 5 Perburuhan 386 452 6 Lingkungan Hidup 127 123 7 Masyarakat Hukum Adat 92 127 8 Pendidikan 55 78 9 Penggusuran Paksa 220 12 10 Kewarganegaraan dan Pengungsi 49 41 11 Masalah hukum 2.428 2.542 12 Hak atas perumahan - 120 13 Penyiksaan dan kekerasan 221 163 14 Konflik pertanahan 1.064 1.213
  • 21. Jenis kasus-kasus pertanahan yang diadukan - Pembebasan tanah tanpa kompensasi - Konflik hak atas tanah - Eksekusi kasus pertanahan - Hak atas tanah - Kekerasan dalam perampasan hak atas tanah - Perampasan tanah-tanah adat Pihak-pihak pengadu: - Kelompok masyarakat - Masyarakat adat - Individu Pihak-pihak yang diadukan: BPN, Pemda, Kepolisian, Korporasi, Kementerian Kehutanan, Pengadilan dan individu-individu 21
  • 22. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang- undang (Pasal 18B ayat 2 UUD 945) 22
  • 23.  Periode Pemerintah Kolonial Hindia Belanda 1870 - 1942 ◦ Domein verklaring dalam Agrarisch Wet: awal “land grabbing” ◦ Penetapan kawasan hutan  Periode Pemerintah Kolonial Militer Jepang 1942-1945 ◦ Dorongan untuk “reclaiming” (tanam padi, kapas dan jarak/jathropa) tanpa didukung legalisasi – di Jawa  Periode Pemerintah Orde Baru 1965-1998 ◦ Melanjutkan kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda, mengabaikan kebijakan tak tertulis Pemerintah Kolonial Jepang ◦ Menyatakan secara sepihak 143 juta ha wilayah daratan RI sebagai kawasan hutan (negara). ◦ Peraturan perUUan yang tumpang tindih: UU No. 5/1960 ttg Pokok-pokok Agraria, UU No. 5/1967 ttg Pokok-pokok Kehutanan, UU No. 11/1967 ttg Pokok-pokok Pertambangan
  • 24.  Periode 1998 – sekarang ◦ Penggantian UU Kehutanan: tidak mengoreksi kebijakan masa lalu yang menimbulkan konflik dan melanggar hak-hak asasi manusia ◦ Pembaruan UU sudah mengakui hak-hak masyarakat adat:  UUD 1945 – pasal 18B ayat 2  Ketetapan MPR No. 9/2001 ttg Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam  UU No. 39/1999 ttg Hak-hak Asasi Manusia  UU No. 7/2004 ttg Sumber Daya Air  UU No. 18/2004 ttg Perkebunan  UU No. 27/2007 ttg Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil  UU No. 32/2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  Keputusan MK ttg UU No. 41/1999 ttg Kehutanan
  • 25.  Disisi lain: kesadaran akan hak dari masyarakat meningkat sehingga banyak upaya ‘reclaiming’ dilakukan baik secara damai maupun dengan kekerasan, dan banyak juga “free riders” atau penunggang bebas dari kalangan spekulan tanah, calo dll yang memanfaatkan kondisi saat ini sehingga menambah kerumitan konflik. 27
  • 26.  1993-2001: konsolidasi kelembagaan Komnas HAM, penguatan dasar hukum, penanganan kasus2 pelanggaran ham berat (timor leste, DOM dll), penerimaan pengaduan dan inklusi issue konflik agraria kedalam laporan dan seminar2 nasional Komnas HAM;  2002-2007: pembentukan tim bersama ornop dan akademisi untuk penyelesaian konflik agraria dan rekomendasi pembentkan KNUPKA sebagai bagian dari penyelesaian pelanggaran ham masa lalu;  2007-2012: pemantauan dan mediasi bbrp kasus, termasuk kasus-kasus konflik agraria dan sda, bbrp kajian dan mendorong pemerintah untuk fokus pada konflik agraria sebagai salah satu kasus2 berdimensi pelanggaran HAM terbanyak (selain Papua dan pelanggaran HAM masa lalu) – Menko Polkam, UKP4 dll;  2012 – sekarang:  Pemantauan dan mediasi: tetap sama + pengembangan data base..Data CHS04 Data kasus sengketa lahan Jan - Okt 2013.pdf  Pengkajian dan Penelitian: studi tipologi konflik dan model2 penyelesaian konflik agraria di sektor kehutanan – bagian dari NKB 12 K/L  Struktur baru: Pelapor Khusus Konflik Agraria (Dianto B), Hak-hak Masyarakat Adat (SM), Ketenagakerjaan (N Pigai), Kebebasan Beragama (Imdadun), Hak-hak Minoritas (Nurkhoiron)  Kegiatan baru: National Inquiry (Inquiri Nasional) ttg konflik agraria di “kawasan hutan” antara masyarakat adat dan kementerian kehutanan -- 2014 18 Juni 2014 28
  • 27.  UKP4 (dibantu Komnas HAM dan beberapa ornop) merumuskan konsep Lembaga (nasional) Penanganan Konflik Agraria  DPR membentuk Panja Penanganan Konflik Agraria (awalnya Pansus?)  DPD membentuk Pansus Konflik Agraria  Kementerian Kehutanan membentuk “Direktur Pengukuhan dan Tenure Kawasan Hutan”  Nota Kesepahaman Bersama 12 K/L 11 Maret 2013 untuk Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan (termasuk Penyelesaian Konflik) 18 Juni 2014 29
  • 28. Kenyataan: konflik agraria, perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM masih terus terjadi Amanat UUD 1945 dan Tap No. IX/MPR-RI/2001 ttg Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam belum dilaksanakan sepenuhnya. Belum ada upaya sistematik untuk mengoreksi kekeliruan dan kesalahan masa lalu. Belum ada perubahan paradigma dalam melihat alam dan manusia oleh banyak pihak (negara, termasuk komnas ham, kementerian2, ornop, masyarakat dll). 18 Juni 2014 30
  • 29. 31
  • 30. 32
  • 31. Prabowo – Hatta (PH) Jokowi – Jusuf Kalla (JJ) Rakyat masih mengidamkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pencapaian reformasi dan demokrasi di berbagai bidang dan pertumbuhan perlu lebih ditingkatkan lagi kualitasnya, dengan perbaikan yang menyeluruh, merata dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 1. Ancaman Terhadap Wibawa Negara: Pembiaran pelanggaran hak asasi manusia, lemah dalam penegakan hukum 2. Kelemahan Sendi Perekonomian Bangsa: Belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial dll 3. Intoleransi dan Krisis Kepribadian Bangsa: Negara abai dalam menghormati dan mengelola keragaman. PH mencatat perlunya peningkatan dan perbaikan menyeluruh atas pencapaian “reformasi” JJ mencatat beberapa masalah dasar yang terkait dengan pembiaran negara atas masalah HAM, penegakan hukum, kemiskinan dan kegagalan negara mengelola keragaman. 33
  • 32. Prabowo – Hatta (PH) Jokowi – Jusuf Kalla (JJ) Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandasrkan gotong royong PH melanjutkan agenda reformasi JJ Indonesia Hebat, kembali cita-cita UUD 1945 (Pancasila) dan TRISAKTI 34
  • 33.  Apakah ada agenda utk menyelesaikan masalah tumpang tindih klaim hak atas tanah (konflik agraria)?  Apakah ada agenda restitusi hak atas tanah ?  Apakah ada upaya utk rehabilitasi dan kompensasi?  Apakah agenda penguatan sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis masy?  Apakah ada agenda utk pencegahan terulangnya pelanggaran ham tsb di masa yad? 35
  • 34. Prabowo – Hatta (PH) Jokowi – Jusuf Kalla (JJ) - Melindungi rakyat dari berbagai bentuk diskriminasi, gangguan dan ancaman serta menjunjung tinggi HAM sesuai Pancasila dan UUD 1945 -Berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan pelanggaran- pelanggaran ham berat masa lalu -Berkomitment menghapus impunitas (revisi UU Pengadilan Militer) Agenda PH sangat umum, sedangkan agenda JJ spesifik pada pelanggaran HAM berat masa lalu dan menghapus impunitas. Tidak satupun capres melihat konflik agraria sebagai bentuk pelanggaran HAM yang sistemik. 36
  • 35. 37 Prabowo – Hatta (PH) Jokowi – Jusuf Kalla (JJ) -Penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat (Agenda prioritas ke4, hal 8 -Mengkaji ulang dan menyesuaikan peraturan perUUan sesuai Tap MPR 9/2001 dan Keputusan MK 35/2012 PH tidak memiliki agenda untuk penyelesaian tumpang tindih klaim hak atas tanah JJ memuat beberapa agenda untuk penyelesaian konflik yang cukup rinci termasuk di kawasan hutan
  • 36. 38 Prabowo – Hatta (PH) Jokowi – Jusuf Kalla (JJ) -Menginisiasi RUU (?) penyelesaian konflik agraria – tanah2 adat -Menyelesaikan tumpang tindih hak di kawasan hutan -Membentuk Lembaga Independen untuk mengawal proses pengakuan, penghormatan, pemajuan dan perlindungan hak masyarakat adat
  • 37. 39 Prabowo – Hatta (PH) Jokowi – Jusuf Kalla (JJ) -Membangun bank tani dan nelayan (?) -Mempercepat reforma agraria untuk menjamin kepemilikan tanah rakyat -Meningkatkan akses dan penguasaan lahan yang lebih adil dan berkerakyatan -Berkomitmen agar setiap warga memiliki tanah sebagai tempat menetap dan memperoleh sumber penghidupan secara layak -Mendorong program landreform 9 juta ha (agenda prioritas ke 5) Tidak ada satupun capres yang menggunakan istilah ‘restitusi’ atau pemulihan hak atas tanah tetapi
  • 38. 40 Prabowo – Hatta (PH) Jokowi – Jusuf Kalla (JJ) - Melaksanakan reformasi pengelolaan SDA dan industri dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dari sda - Mendorong perluasan partisipasi masyarakat dalam hutan tanaman industri, hutan rakyat, hutan kemasyarakatan Tidak ada Capres yang mendorong sistem pengelolaan sda berbasis kearifan lokal
  • 39. 41 Prabowo – Hatta (PH) Jokowi – Jusuf Kalla (JJ) - Melindungi rakyat dari berbagai bentuk diskriminasi, gangguan dan ancaman serta menjunjung tinggi HAM sesuai Pancasila dan UUD 1945 -Melestarikan warisan seni budaya sebagai kekuatan dan pemersatu bangsa -Menghadirkan Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman (agenda prioritas ke 1) -Memperteguh keBhineka-an: melindungi lembaga- lembaga adat -Memperkuat desa termasuk desa adat
  • 40. 42 Prabowo – Hatta (PH) Jokowi – Jusuf Kalla (JJ) -Berkomitmen melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat hukum adat: revisi peraturan perUUan, melanjutkan proses RUU PPMHA - Berkomitmen menghapus UU yang tidak menghormati hak perempuan, anak, masyarakat adat dll
  • 41.  Pasangan Prabowo Sugianto dan Hatta Rajasa tidak merinci analisa permasalahan  Rumusan Visi, Misi dan Agenda dari pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa lebih umum, tidak banyak menyentuh masalah hak asasi manusia dan tidak merujuk permasalahan hak-hak masyarakat hukum adat.  Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla merumuskan tiga problem pokok bangsa  Rumusan Visi, Misi dan Agenda dari pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla cukup rinci (dibanding PH), merujuk pada beberapa permasalahan hak asasi manusia dan cukup rinci mengagendakan upaya penyelesaian hak-hak masyarakat hukum adat. 43
  • 42.  Pasangan PH perlu melengkapi rumusan Visi-Misi dengan analisa permasalahan dan agenda perlindungan, pemajuan, penghormatan dan pemenuhan HAM, termasuk masyarakat hukum adat, yang lebih rinci.  Meskipun Pasangan JJ telah menyusun dokumen Visi-Misi yang rinci, namun masih perlu ada penajaman tentang penyelesaian konflik klaim hak atas tanah di kawasan hutan yang lebih ‘cepat’ dan promosi sistem pengelolaan berbasis kearifan lokal. 44
  • 43. Mohon dipastikan adanya tindak lanjut atas hasil proses Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. 45
  • 44. Mari memilih dan ber’tarung’ dengan kritis, jujur dan mengutamakan pengembangan bangsa Indonesia yang bermartabat dan negara yang demokratis. 46