Pengelolaan keuangan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Pengelolaan keuangan

on

  • 1,882 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,882
Views on SlideShare
1,882
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
78
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Pengelolaan keuangan Pengelolaan keuangan Presentation Transcript

  • PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH Oleh: Bambang Heru P.,
  • Perkembangan Keuangan Daerah1) HINDIA BELANDA A. DESENTRALISASI (1903): - GEWEST - REGENCHAP - STATGEMENTEB. DEKONSENTRASI (BANTUAN KEPADA DAERAH)C. ORDONASI (1932) UU NO. 1938 /169 - 170 (MENGATUR BAGI HASIL)2) 1922 RESESI TUNJANGAN DAERAH DITIADAKAN DAERAH HARUS MENCARI SENDIRI/MENGURUS RUMAH TANGGANYA SENDIRI DIKENAL DENGAN SLUITPOST. PADA MASA INI DAERAH HARUS MENYUSUN ANGGARAN BELANJA SECERMAT MUNGKIN, APABILA DEFISIT AKAN DITUTUP PEMERINTAH PUSAT TAPI JIKA SURPLUS HARUS DISETOR KE PEMERINTAH PUSAT.
  • 3) MASA KEMERDEKAAN  ORDONASI MASIH DIGUNAKAN (1945)4)1956 PELAKSANAAN UU NO. 3 TH 1956 TENTANG PERKEMBANGAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL5) 1957 UU DARURAT NO. 11 DAN NO 12 TH 1957 KEBIJAKAN SPD, PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH.6) 1964 DITETAPKAN KEBUAKAN PEMBERIAN BANTUAN (SUBSIDI)KEBUTUHAN BELANJA DAN GAJI TUNJANGAN PEGAWAI NEGERI/DAERAH7) 1970 - 1971 BANTUAN MELALUI INPRES :  INPRES KESEHATAN  INPRES PENDIDIKAN  INPRES PENGHIJAUAN8) 1974  UU NO. 5 TH 1974  POKOK-POKOK PEMERINTAH DAERAH ........... PD SPD9) 1999  UU NO. 22-TH 1999 TENTANG PEMDA  UU NO. 25-TH1999 PERIMBANGAN KEUANGAN  UU NO. 18 - TH 1997 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
  • Arti Keuangan DaerahKEUANGAN DAERAH ADALAH SEMUA HAK DANKEWAJIBAN DAERAH YANG DAPAT DINILAI DENGANUANG, DEMIKIAN PULA SEGALA SESUATU BAIK YANGBERUPA UANG MAUPUN BARANG YANG DAPATDIJADIKAN MILIK DAERAH.
  • Prinsip-Prinsip Penyusunan APBD PENTINGNYA PENYUSUNAN APBD (PS 64 - UU N0.5/74)1. MENENTUKAN JUMLAH PAJAK YANG DIBEBANKAN KEPADA RAKYAT DAERAH YANG BERSANGKUTAN.2. MERUPAKAN SUATU SARANA OTONOMI YANG NYATA DAN BERTANGGUNG JAWAB.3. MEMBERI ISI DAN ARTI KEPADA TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH UMUMNYA, DAN KEPADA KEPALA DAERAH KHUSUSNYA KARENA APBD ITU MENGGAMBARKAN SELURUH KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH.4. MERUPAKAN SUATU SARANA UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP DAERAH DENGAN CARA YANG LEBIH MUDAH DAN BERHASIL GUNA.5. MERUPAKAN SUATU PEMBERIAN KUASA KEPADA KEPALA DAERAH UNTUK MELAKUKAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH DALAM BATAS-BATAS TERTENTU
  • PRINSIP - PRINSIP PENYUSUNAN APBD1. DIPEGANG TEGUH DISIPLIN APBD. YAITU DENGAN MENGUSAHAKAN AGAR RAPBD DAPAT DIAJUKAN KEPADA DPRD DALAM JANGKA WAKTU YANG TEPAT, SEHlNGGA PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAPAT DITETAPKAN DALAM JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA DIMUAT DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1974.2. BERPEGANG TEGUH PADA KEBIJAKSANAAN ANGGARAN BERIMBANG YANG DINAMIS. YAITU ADANYA KESEIMBANGAN ANTARA PENGELUARAN DENGAN PENERIMAAN DAERAH. DI SAMPING ITU HARUS DIUSAHAKAN PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PENGELUARAN DAERAH DAPAT DITINGKATKAN PULA.3. MELAKSANAKAN TERTIB ANGGARAN, YANG TERCERMIN DARI MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH SENDIRI DAN SEIRING DENGAN ITU HARUS NYATA PULA NAMPAK USAHA UNTUK MENERTIBKAN DAN MEMPERTANGGUNG JAWABKAN PENGELUARAN DAERAH.4. PELAKSANAAN ANGGARAN YANG MAKIN TERARAH DAN DENGAN POLA RENCANA YANG JELAS. YAITU UNTUK PELAKSANAAN APBD DISUSUN DIKDA/DIPDA
  • EMPAT SISI APBDBERDASARKAN UU NO. 5 TH 1974 APBD DAPAT DILIHAT DARI 4 SISI, SEBAGAIBERIKUT :I. SIKLUS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAPAT DIBAGI MENJADI: 1. PENYUSUNAN APBD (PROSES) PEMBAHASAN BERSAMA DPRD DAN PENGESAHAN OLEH GUBERNUR KARENA ADA DATA YANG BELUM LENGKAP DAN ADANYA PERUBAHAN- PERUBAHAN LAIN, MAKA DIMUNGKINKAN ADANYA PERUBAHAN PRINSIP PERUBAHAN MELAKUKAN PENAMBAHAN, PENGURANGAN, DAN PENGGESERAN ANGGARAN 2. PELAKSANAAN APBD LANGKAH-LANGKAH A. PENYUSUNAN DIKDA/DIPDA B. SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DAN SURAT KEPUTUSAN OTORISASI (SKO) MERUPAKAN BUKTI TINDAKAN KEPALA DAERAH YANG MENGAKIBATKAN PEMBEBANAN C. MEMBUAT SPMU (SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG) D. MENYUSUN SPJ (SURAT PERTANGGUNG JAWABAN) DAN LAPORAN HARIAN E. MENYUSUN LAPORAN TRIWULAN
  • 3. PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PERHITUNGAN APBD DILAKUKAN SETELAH APBD DILAKSANAKAN DAN DIPROSES SEPERTI PENYUSUNAN APBD.
  • STRUKTUR APBD Pendapatan Belanja  Belanja Tidak Langsung  Belanja Langsung Surplus/(Defisit) (-) Pembiayaan  Penerimaan  Pengeluaran Pembiayaan Neto (-) SLIPA (-)
  • STRUKTUR PENDAPATANA. Pendapatan Asli Daerah 1. Hasil Pajak Daerah 2. Hasil Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sahB. Dana Perimbangan 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi KhususC. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah: 1. Dana Darurat dari Pemerintah 2. Hibah 3. Bantuan Keuangan 4. Bagi Hasil dari Provinsi
  • STRUKTUR BELANJAA. Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Bunga 4. Belanja Subsidi 5. Belanja Hibah 6. Belanja Bagi Hasil 7. Belanja Bantuan Keuangan 8. Belanja Tidak TersangkaB. Belanja Langsung 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal
  • STRUKTUR PEMBIAYAANA. Penerimaan Pembiayaan 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 2. Transfer dari Rekening Dana Cadangan. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 5. Penerimaan Piutang DaerahB. Pengeluaran Pembiayaan 1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. 2. Pembelian kembali obligasi daerah. 3. Penyertaan Modal (investasi) daerah. 4. Pemberian Piutang daerah 5. Transfer ke rekening dana cadangan.Pembiayaan Neto
  • PENDAPATAN DAERAH1. Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.2. Berasal dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan, daerah yang sah . a. PAD berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. b. Dana perimbangan berasal dari dana bagi hasil, DAU, dan DAK c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat bersumber dari  Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban / kerusakan akibat bencana alam  Hibah, dapat berasal dari pemerintah, pemerintah Kab/Kota di wilayah provinsi, Kab/Kota di luar wilayah provinsi, pemerintah provinsi dan / atau provinsi lainnya, dari perusahaan daerah/BUMD, dari perusahaan negara / BUMN atau dari masyarakat  Bantuan keuangan dari Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi, bantuan keuangan dari prov/kab/kota lainnya di luar wilayah provinsi,
  • BELANJA DAERAH Disusun menurut fungsi, organisasi, program, dan kegiatan serta jenis belanja Menurut fungsi disusun berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Menurut organisasi disusun berdasarkan SKPD yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi tersebut dan bertindak sebagai pusat-pusat pertanggung jawaban uang dan barang. Menurut program dan kegiatan disusun sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD Menurut jenis disusun sesuai dengan kebutuhan SKPD
  • MEKANISME ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHA. PENDAPATAN RENCANA PENDAPATAN YANG SUDAH DITETAPKAN DIBAGI BERDASARKAN KEMUNGKINAN REALISASINYA DALAM BENTUK ANGGARAN KAS (CASH BUDGET) REALISASI PENDAPATAN DAERAH MASUK KE KAS DAERAH. CASH BUDGET DIPEDOMANI KARENA ADANYA PENERIMAAN YANG LABIL REALISASINYA.B. BELANJA BELANJA RUTIN DAN PEMBANGUNAN ATAS DASAR DIKDA DAN " DIPDA DIBUAT SKQ DAN KEMUDIAN SPMU.
  • APBD DILIHAT DARI FUNGSIOTORISATOR: KEWENANGAN PEMBEBANAN BAIK DALAM PENDAPATAN MAUPUN DALAM PENGELUARAN.ORDONATOR: KEWENANGAN UNTUK MENGUJI TAGIHAN.COMPTABLE : KEWENANGAN MENERIMA - MENYIMPAN DAN MEMBAYARKAN UANG PADA DASARNYA KEWENANGAN-KEWENANGAN INI BERADA PADA KEPALA DAERAHAPBD DILIHAT DARI STRUKTURDARI STRUKTUR APBD DAPAT DILIHAT DARIPENDAPATAN DAN BELANJA.
  • B. BERDASARKAN UU NO. 22 TH 1999 (4 SISI)1. SIKLUS APBD SECARA GARIS BESAR TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN TETAPI DILIHAT DARI PROSES MENGALAMI PERUBAHAN. A) PENGESAHAN DARI PEJABAT YANG BERWENANG TIDAK DIPERLUKAN LAGI. B) ELEMEN MKD (MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH) YANG DIPERLUKAN: 1) AKUNTABILITAS 2) VALUE FOR MONEY 3) KEJUJURAN DALAM MENGELOLA KEUANGAN PUBLIK 4) TRANSPORTASI 5) PENGENDALIANC. APBD DISUSUN DENGAN PENDEKATAN KINERJA DAN BERORIENTASIKEPADA KEPENTINGAN PUBLIK UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGANPEMERINTAH DAERAH DIKEMBANGKAN :STANDAR ANALISA BELANJA. TOLOK UKUR KINERJA. DAN STANDAR BIAYA.D. UNSUR-UNSUR YANG TERLIBAT DALAM PERENCANAAN APBD ADALAH 1) MASYARAKAT 2) DPRD 3) PEMERINTAH DAERAH
  • E. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH BERPEDOMAN PADA STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.F. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN TERDIRI DARI: 1) LAPORAN PERHITUNGAN APBD 2) NOTA PERHITUNGAN APBD 3) ALPORAN ALIRAN KAS 4) NERACA DAERAHG. PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN APBD OLEH DPRDH. PRINSIP ANGGARAN YANG HARUS DITERAPKAN 1) TRANPARANSI DAN AKUNTABILITAS 2) DISIPLIN ANGGARAN 3) KEADILAN ANGGARAN 4) EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN 5) FORMAT ANGGARAN
  • OPERASI BELANJA RUTIN ADMINISTRASIP PEMELIHARAANENG INVESTASIE PUBLIKL PENGELUARAN BELANJAU BELANJA INVESTASIA INVESTASIR APARATURAN ANGSURAN PINJAMAN BELANJA TRANSFER BANTUAN DANA CADANGAN
  • SUMBER PAD (UU NO. 22 - 1999)1. PAD  HASIL PAJAK DAERAH  HASIL RETRIBUSI DAERAH  HASIL PD DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN  LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH2. DANA PERIMBANGAN - BAGIAN DAERAH DARI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB). BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN - PENERIMAAN SDA a) DANA ALOKASI UMUM b) DANA ALOKASI KHUSUSKEUANGAN DAERAH:PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANGPOKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG OTONOMI DAERAHMENYEBABKAN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH
  • - LEGISLATIF & EKSEKUTIF TIDAK - DIBEDAKAN ANTARA LEGISLATIF DAN DIPISAHKAN SECARA KONGKRIT EKSEKUTIF PERHITUNGAN APBD PERHITUNGAN APBD TERPISAH PERHITUNGAN APBD MENJADI SATU DARI LPJ KEPALA DAERAH BENTUK DENGAN LPJ KEPALA DAERAH BENTUK LAPORAN PERTANGGUNG LAPORAN PERHITUNGAN APBD JAWABAN AKHIR TAHUN TERDIRI DARI: TERDIRI DARI: • LAPORAN PERTANGGUNGAN APBD • PERHITUNGAN APBD • NOTA PERHITUNGAN APBD • NOTA PERHITUNGAN • LAPORAN AKHIR KAS • PERHITUNGAN KAS • NERACA DAERAH YANG DILENGKAPI DENGAN PENILAIAN- PINJAMAN PEMDA / BUMD MASIH KINERJA BERDASARKAN TOLOK DALAM PENDAPATAN DAERAH UKUR RENSTRA (PASAL 38 PP NO. UNSUR-UNSUR TERLIBAT DALAM 105 TAHUN 2000) PENYUSUNAN APBD ADALAH : - PINJAMAN TIDAK MASUK KEDALAM • PEMDA + DPRD BELUM PENDAPATAN DAERAH TETAPI MELBATKAN MASYARAKAT - PENERIMAAN PEMDA + DPRD DAN INDIKATOR KINERJA PEMDA MASYARAKAT PERBANDINGAN • PERBANDINGAN ANGGARAN DAN ANGGARAN DAN REALISASINYA REALISASI - PERBANDINGAN STANDAR BIAYA • PERBANDINGAN STANDAR BIAYA DENGAN REALISASINYA TARGET DAN DAN REALISASI REALISASI FISIK PROYEK BESERTA PELAYANAN YANG DIHARAPKAN- LPJ KEPALA DAERAH TIDAK - LPJ KEPALA DAERAH MENGANDUNG MENGANDUNG KONSEKUENSI KONSEKUENSI JABATAN KEPALA DAERAH MASA JABATAN
  • STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (SESUAI UNDANG-UNDANG NO.22 DANNO.25 TAHUN 1999 SERTA PERATURAN PEMERINTAH BI. 105 TAHUN 2000). NO URAIAN JUMLAH I PENERIMAAN 1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU. 2. PENDAPATAN ASLI DAERAH A. HASIL PAJAK DAERAH B. HASIL RETRIBUSI DAERAH. B. HASIL BUMD DAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN C. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 3. DANAPERIMBANGAN A. BAGIAN DAERAH DARI BAGI HASIL B. DANA ALOKASI UMUM C. DANA ALOKASI KHUSUS DAN LAIN – LAIN PENDAPATAN YANG SAH II PENGELUARAN 1. PENGELUARAN BELANJA A. BELANJA RUTIN 1) ADMINISTRASI UMUM A) BELANJA PEGAWAI B) BELANJA BARANG C) BELANJA PERJALANAN DINAS D) BELANJA PEMELIHARAAN 2) OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA UMUM B BELANJA INVESTASI 1) PUBLIK 2) APARATUR A) ANGSURAN PINJAMAN DAN BUNGA B) BANTUAN C) DANA CADANGAN 2. PENGELUARAN TAK TERDUGA III SURPLUS / DEFISIT ANGGARAN IV PEMBIAYAAN 1. DALAM NEGERI 2. LUAR NEGERI