• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Kode Etik Psikologi Indonesia, Amerika, Eropa
 

Kode Etik Psikologi Indonesia, Amerika, Eropa

on

  • 3,089 views

This is module was made by Ernita Soediman and my Group and I still Study in University of Mercu Buana, Psicology Faculty

This is module was made by Ernita Soediman and my Group and I still Study in University of Mercu Buana, Psicology Faculty

Statistics

Views

Total Views
3,089
Views on SlideShare
3,089
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
54
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Kode Etik Psikologi Indonesia, Amerika, Eropa Kode Etik Psikologi Indonesia, Amerika, Eropa Document Transcript

    • KODE ETIK PSIKOLOGI ORGANISASI PROFESIONAL INDONESIA, AMERIKA, EROPA MATA KULIAH : PSIKOLOGI UMUM I ISUSUN OLEH KELOMPOK XV: 1. ERNITA SOEDIMAN -46113310041 2. IRFAN KHOIRUL HUDA- 46113310028 DIAJUKAN PADA: BEKASI, 22 DESEMBER 2013 0
    • BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perkembangan yang cepat, hubungan yang dekat dengan beberapa profesi seperti psikiatri, pendidikan, manajemen, serta sulitnya mengontrol praktik psikologi mengarah kepada suatu masalah yang penting yang harus segera ditanggulanggi, yaitu kurangnya kode etik profesional, khususnya malpraktik. Kode etik tersebut seharusnya dapt menjelaskan hal-hal terkait pertanyaan: siapa yang berhak mengadministrasikan tes psikologis? Apakah psikiater, konselor, pendidikan, dan atau manajer personalia berhak untuk mengadministrasikan tes psikologis? Selayaknya bidang-bidang profesional lainnya, seperti kedokteran, Hukum, atapun lainnya, maka dalam ranah Psikologi juga terdapat pembahasan atau juga memiliki “Kode Etik”, hal ini digunakan untuk mengatur berbagai hal terkait dalam praktek Psikologi. Dalam Materi ini akan dibahas berbagai Kode Etik Psikologi jika dilihat dari berbagai sisi baik dari sisi Praktek Psikologi yang ada di Indonesia, Asia, Amerika dan Eropa. Penjabaran ini lebih untuk mengetahui keragaman “Kode Etik” baik persamaan ataupun perbedaannya. Hal tersebut salah satunya untuk menjawab ataupun memperjelas dan sekaligus menjawab pertnayaan-pertanyaan diatas. B. Tujuan Materi ini diajukan sebagai salah satu tugas presentasi yang diberikan secara kelompok, dan juga merupakan penambahan wawasan terkait kode etik baik yang berlaku di Indonesia ataupun di Eropa, terkait profesi Psikolog yang sedang dipelajari. 1
    • BAB II TEORI TERKAIT PENGERTIAN KODE ETIK A. Pengertian KODE ETIK Secara Umum Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai KODE ETIK yang berlaku di Indonesia, AMERIKA, Dan EROPA, ada baiknya kita memahami sebelumnya apa yang dimaksud kode Etik itu sendiri. Banyak yang kita dengan Kode Etik merupakan / dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional Namun jika dilihat dari beberapa rumusan yang diambil dari berbagai sumber berikut ini dibawah pengertian dari KODE ETIK: Pengertian Kode Etik Berdasarkan Kamus bahasa Indonesia, kode Etik adalah: “norma dan asas yg diterima oleh kelompok tertentu sbg landasan tingkah laku” Pengertian Kode Etik berdasarkan WIKIPEDIA, Kode Etik Profesi adalah: “suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hokum”. Oteng/ Sutisna (1986: 364) mendefisikan bahwa kode etik sebagai pedoman yang memaksa perilaku etis anggota profesi. Konvensi nasional IPBI ke-1 mendefinisikan kode etik sebagai pola ketentuan, aturan, tata cara yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktifitas maupun tugas suatu profesi. Bahsannya setiap orang harus menjalankan serta mejiwai akan Pola, Ketentuan, aturan karena pada dasarnya suatu tindakan yang tidak menggunakan kode etik akan berhadapan dengan sanksi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, KODE ETIK, Kode Etik Dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standart kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik 2
    • menggambarkan nilai-nilai professional suatu profesi yang diterjemahkan kedalam standaart perilaku anggotanya. Nilai professional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Nilai professional dapat disebut juga dengan istilah asas etis.(Chung, 1981 mengemukakan empat asas etis, yaitu : (1). Menghargai harkat dan martabat (2). Peduli dan bertanggung jawab (3). Integritas dalam hubungan (4). Tanggung jawab terhadap masyarakat. Kode etik dijadikan standart aktvitas anggota profesi, kode etik tersebut sekaligus sebagai pedoman (guidelines). Masyarakat pun menjadikan sebagai perdoman dengan tujuan mengantisipasi terjadinya bias interaksi antara anggota profesi. Bias interaksi merupakan monopoli profesi., yaitu memanfaatkan kekuasan dan hak-hak istimewa yang melindungi kepentingan pribadi yang betentangan dengan masyarakat. B. FUNGSI KODE ETIK Pada dasarnya kode etik memiliki fungsi ganda yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Fungsi seperti itu sama seperti apa yang dikemukakan Gibson dan Michel (1945 : 449) yang lebih mementingkan pada kode etik sebagai pedoman pelaksanaan tugas prosefional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang professional. Biggs dan Blocher ( 1986 : 10) mengemukakan tiga fungsi kode etik yaitu : 1. Melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. 2. Mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. 3. Melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. 3
    • BAB III PSIKOLOGI DI INDONESIA A. SEJARAH SINGKAT PSIKOLOGI INDONESIA Keberadaan psikologi di Indonesia dimulai sekitar tahun 1952. Walaupun memiliki sejarah yang lebih pendek dibandingkan dengan keberadaan psikologi di negara-negara Barat, namun kebutuhan akan adanya psikologi di Indonesia sama besar dengan negaranegara Barat. Psikologi diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1952 oleh Slamet Iman Santoso (19072004), profesor psikiatri di Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia. Bapak Slamet Iman Santoso meperkenalkan akan pentingnya psikolog karena menurut beliau berdasarkan pengalamannya sebagai psikiatri dengan mengambil contoh pasien-pasien beliau yang banyak mengalami psikomatis atau ketidakmampuan menjalani pekerjaan barunya setelah paska Indonesia merdeka sekitar tahun 1950, hal ini disampaikan pada saat pidato pengukuhan beliau sebagai profesor. Beliau berpendapat untuk dapat menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat dapat diakomodir oleh ilmu psikolog (The Right man in the right place). Setelah adanya pidato tersebut, berkembanglah seperti kursus pelatihan untuk para asisten psikolog di Universitas Indonesia yang beberapa tahun kemudian berkembang menjadi Jurusan psikologi di Fakultas Kedokteran, Universitas indonesia. Dan Bapak Slamet ditunjuk sebagai ketua jurusan tersebut. Pada tahun 1958, luluslah Psikolog pertama yaitu Fuad Hassan (1929-2007) yang kemudian kita kenal kemudian menjadi Duta besar dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan. Pada Tahun 1960, berdirilah Fakultas Psikologi yang terlepas dari Fakultas Kedokteran yang muncul sebagai dekannya adalah Bapak Slamet. Pada Tahun 1970-an posisi dekan Fakultas psikologi digantikan oleh Bapak Fuad Hassan. Pada awalnya Psikologi di Indonesia jika dikaitkan dengan erat dengan Psikologi klinis dan psikoanalisis, dan banyak menggunakan teknik proyeksi serta tes IQ utnuk tujuan psikodiagnostik. Namun di tahun 1960-an behaviorisme menjadi populer dengan adanya konstruksi tes dan metode-metode kuantitatif. Saat ini, wlaaupun metode kuantitatif banyak digunakan, namun banyak pula yang memilih utnuk tetap emnggunakan metode kualitatif untuk menganalisis. Saat ini ada standarisasi yang diberlakukan untuk Psikologi di Indonesia, yaitu: 4
    • 1. Dari sisi standarisasi Psikologi masih berada dalam pengawasan kontrol Departemen Pendidikan Nasional 2. Untuk Izin Praktik untuk para psikolog berada dalam pengawasan dan kontrol HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) dan Departemen Tenaga kerja. HIMPSI sendiri sudah berdiri sejak tahun 1998/1999 dan sudah memiliki beberapa divisi, antara lain Ikatan Psikologi Olahraga (IPO), Ikatan Psikologi Sosial (IPS) dan Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi (APIO). B. KODE ETIK PSIKOLOGI DI INDONESIA Terapan Kode etik Psikologi Indonesia Kode Etik Psikologi Indonesia menjadi pedoman bagi para Ilmuwan Psikologi dan Psikolog dalam melaksanakan profesinya dan menjadi acuan bagi Majelis Psikologi dalam menafsirkan terapannya pada kasus/kejadian/permasalahan yang ditangani. Kode Etik Psikologi Indonesia juga menjadi acuan bagi pihakpihak lain di masyarakat dalam mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan terapan psikologi di Indonesia, termasuk lembaga peradilan dan institusi/lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat lainnya. Penyebaran Kode Etik Psikologi Indonesia Kode Etik Psikologi Indonesia disebarluaskan kepada seluruh Ilmuwan Psikologi dan Psikolog Indonesia melalui berbagai jalur. Di antaranya adalah melalui pendidikan psikologi. Diharapkan sejak menjadi mahasiswa psikologi Kode Etik Psikologi Indonesia sudah diketahui dan dipahami. Pada saat lulus, semua sarjana yang sudah menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Psikologi diharapkan memahami Kode Etik Psikologi Indonesia. Cara penyebaran lainnya adalah melalui organisasi profesi. Penyebaran kode etik ini perlu diperhatikan karena semua Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mempunyai kewajiban untuk memahami kode etik, atau penjelasan kode etik, dan terapannya dalam pelaksanaan tugas mereka. B. 1. SYARAT-SYARAT PSIKOLOG ILMUWAN PSIKOLOGI adalah para lulusan perguruan tinggi dan universitas di dalam maupun di luar negeri, yaitu mereka yang telah mengikuti pendidikan dengan kurikulum nasional (SK Mendikbud No.18/D/O/1993) untuk pendidikan program akademik (Sarjana Psikologi); lulusan pendidikan tinggi strata 2 (S2) dan strata 3 (S3) dalam bidang psikologi, yang pendidikan strata (S1) diperoleh bukan dari fakultaspsikologi. Ilmuwan Psikologi yang tergolong kriteria tersebut dinyatakan DAPAT MEMBERIKAN JASA 5
    • PSIKOLOGI TETAPI TIDAK BERHAK DAN TIDAK BERWENANG UNTUK MELAKUKAN PRAKTIK PSIKOLOGI DI INDONESIA. PSIKOLOG adalah Sarjana Psikologi yang telah mengikuti pendidikan tinggi psikologi strata 1 (S1) dengan kurikulum lama (Sistem Paket Murni) Perguruan Tinggi Negeri (PTN); atau Sistem Kredit Semester (SKS) PTN; atau Kurikulum Nasional (SK Mendikbud No. 18/D/O/1993) yang meliputi pendidikan program akademik (Sarjana Psikologi) dan program pendidikan profesi (Psikolog); atau kurikulum lama Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang sudah mengikuti ujian negara sarjana psikologi; atau pendidikan tinggi psikologi di luar negeri yang sudah mendapat akreditasi dan disetarakan dengan psikolog Indonesia oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas RI). Sarjana Psikologi dengan kriteria tersebut dinyatakan BERHAK DAN BERWENANG untuk melakukan PRAKTIK PSIKOLOGI di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Sarjana Psikologi menurut kriteria ini juga dikenal dan disebut sebagai PSIKOLOG. Untuk melakukan praktik psikologi maka Sarjana Psikologi yang tergolong kriteria ini DIWAJIBKAN MEMILIKI IZIN PRAKTIK PSIKOLOGI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. JASA PSIKOLOGI adalah jasa kepada perorangan atau kelompok/ organisasi/institusi yang diberikan oleh ilmuwan psikologi Indonesia sesuai kompetensi dan kewenangan keilmuan psikologi di bidang pengajaran, pendidikan,pelatihan, penelitian, penyuluhan masyarakat. Syarat-syarat Psikodiagnostikus 1) Syarat Materil: - Mempunyai pandangan tentang manusia ( Mens Beschowing ) yang matang. - Mempunyai lapangan pengetahuan dalam bidang psikologi yang cukup luas. Mempunyai kecekatan yang cukup dalam menggunakan berbagai tekhnik diagnosis psikologis. 2) Syarat Formil - Memiliki derajat ( degree ) dalam lapangan psikologi. - Memiliki sertifikat dalam lapangan psikodiagnostik - Untuk metode-metode tertentu harus memiliki brevet. PRAKTIK PSIKOLOGI adalah kegiatan yang dilakukan oleh psikolog dalam memberikan jasa dan praktik kepada masyarakat dalam pemecahan masalah psikologis yang bersifat individual maupun kelompok dengan menerapkan prinsip psikodiagnostik. Termasuk 6
    • dalam pengertian praktik psikologi tersebut adalah terapan prinsip psikologi yang berkaitan dengan melakukan kegiatan DIAGNOSIS, PROGNOSIS, KONSELING, dan PSIKOTERAPI Tanggung Jawab Psikologi Dalam melaksanakan kegiatannya, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mengutamakan kompetensi, obyektivitas, kejujuran, menjunjung tinggi integritas dan norma-norma keahlian serta menyadari konsekuensi tindakannya. Etika Dalam Psikodiagnostik 1) Tidak menganggap si subjek sebagai pasien atau penderita yang membutuhkan pertolongan, melainkan sebagai sesama manusia yang mempunyai harga diri, kebangsaan dan keinginan-keinginan tertentu. 2) Menjaga rahasia pribadi si subjek 3) Membuat diagnosis dengan penuh hati dan penuh tanggung jawab 4) Dengan penuh simpati berusaha memahami kesukaran – kesukaran si subjek. Dari syarat-syarat diatas dapat kita ketahui bahwa seorang psikolog harus memiliki kemampuan dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Aspek Kognitif : Mencakup aspek intelegensi yang dimiliki oleh psikolog. Contoh : Psikolog harus memiliki derajat ( degree ) dalam lapangan psikologi. Aspek Afektif : Mencakup aspek perasaan, sikap dan emosi seorang psikolog. Contoh : Tidak menganggap si subjek sebagai pasian yang membutuhkan pertolongan, melainkan sebagai sesama manusia yang memiliki harga diri, kebangsaan, dan keinginan tertentu. Aspek Psikomotorik : Mencakup dalam hal praktek dan kecakapan seorang psikolog. Contoh : Psikolog mempunyai kecekatan yang cukup dalam menggunakan berbagai teknik diagnosis psikologi, dll. Menurut APA, psikolog harus memenuhi kriteria a. Competence 7
    • Psikolog Harus memiliki dan mendapatkan pendidikan formal yang mendukung dalam bidang psikologi, seperti lulusan S1 psikologi, S2 psikologi, S3 psikologi b. Integritas Berkaitan dengan moral yang dimoliki psikolog. Psikoloh haruslah jujur dan adil. Jika dia tidak mampu menangani masalah kliennya maka dia harus berkata tidak bisa. Adil dalam memperlakukan antar klien. c. Professionalisme and Scientifik Responsibility Berkaitan dengan pekerjaan. Psikolog harus profesional dan tanggung jawab terhadap semua kliennya serta benar-benar menerapkan dan melaksanakan kode etik psikolog d. Concer for other welfare Memperhatikan kesejahteraan klien e. Sosial Resposibility Memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi B. 2 . KODE ETIK PSIKOLOGI INDONESIA Kode Etik Psikologi merupakan hasil nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dilin Pendidikan Tinggi telah menghasilkan Psikolog dan Ilmuwan Psikologi, yang senantiasa menghargai dan menghormati harkat maupun martabat manusia serta menjunjung tinggi terpeliharanya hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, Psikolog dan Ilmuwan Psikologi selalu melandaskan diri pada nilai-nilai tersebut dalam kegiatannya pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian diri serta pelayanan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perilaku manusia, baik dalam bentuk pemahaman bagi dirinya maupun pihak lain, serta memanfaatkan pengetahuan dan kompetensinya bagi kesejahteraan umat manusia. Pokok-pokok pemikiran tersebut, selanjutnya dirumuskan menjadi KODE ETIK PSIKOLOGI INDONESIA, sebagai perangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam melakukan kegiatan selaku Psikolog dan Imuwan Psikologi di Indonesia. Sebagaimana yang dikutip dari kata sambutan ketua HIMPSI Ibu Retno Suhapti, (http://www.himpsi.or.id/), sbb: 8
    • “ Kongres Himpsi X di Bali pada bulan Maret 2007 memberikan mandat kepada saya untuk menjadi Ketua Umum Himpsi periode 2007-2010. Mandat ini merupakan tanggung jawab yang tidak ringan meskipun juga tidak harus dimaknai secara berlebihan. Himpsi bukan milik individu, kelompok atau golongan tertentu tetapi merupakan milik komunitas masyarakat Psikologi di Indonesia. Tantangan besar ada di depan kita, baik sebagai sebuah organisasi , profesi dan juga sebagai komunitas psikologi. Sebagai organisasi kiranya masih banyak yang harus dibenahi bersama antara lain sosialisasi profesi psikologi harus selalu dilakukan serta manfaat Himpsi bagi anggota harus selalu ditingkatkan. Marilah kita bersama membina dan mengembangkan Psikologi di Indonesia yang berakar pada realitas kemajemukan dan bertumpu pada aspek etik dan moral. Semoga Himpsi selalu ada di hati rekan sekalian. ” Salam Sejahtera, Retno Suhapti Adapun Jajaran Kepengurusan HIMPSI saat ini adalah: Category: Pengurus Pusat Published on Tuesday, 03 December 2013 18:27 Hits: 31 Pengurus Pusat HIMPSI periode 2010-2014 Ketua Umum Psikolog :Dra. Retno Suhapti, SU, MA, Sekretaris Jenderal Psikolog :Dra. Retno Dewanti Purba, MpsiT, Wakil Sekjen :Dr. Tjipto Susanna, M.Si, Psikolog Bendahara Psikolog :Dra. Surastuti Nurdadi, M.Si, Humas :Drs. Ndaru Kuntoro, Psikolog 9
    • Wakil Ketua Bidang Internal :Drs. Hendro Wibisono, Psikolog Kompartemen Keorganisasian Psikolog :Dr. Andik Matulessy, M.Si, Kompartemen Hubungan Wilayah dan Asosiasi/Ikatan MpsiT, Psikolog :Dra. Josephine R. Marieta, Kompartemen Kode Etik :Dr. MG. Adiyanti, Psikolog Wakil Ketua Bidang Eksternal Psikolog :Drs. Sri Bugo Suratmo, Kompartemen Hubungan dengan Organisasi dan Instansi :Apin Aviyan, S.Psi, M.Psi, Psikolog Kompartemen Pengabdian Masyarakat :Dra. Ietje S. Guntur, Psikolog Drs. Andes Wardy , Psikolog Wakil Ketua Bidang Pengembangan Profesi Psikolog :Urip Purwono, MSc, PhD, Kompartemen Pendidikan Profesi Mikarsa, Psikolog :Prof. Dr. Hera Lestari Kompartemen Pemberdayaan Anggota Psikolog :Dr. Phil. Hanna Panggabean, Kompartemen Asesmen dan Pengukuran Psikologi Psikolog :Sylvi Dewajani, PhD, Kompartemen Sertifikasi Kompetensi Psikolog :Dra. Diah Arum Witasari, 10
    • BAB IV PSIKOLOGI EROPA 1. Pembukaan Psikolog mengembangkan pengetahuan yang valid dan reliabel berdasarkan penelitian dan menerapkan pengetahuan itu untuk proses psikologis dan perilaku manusia dalam berbagai konteks. Dengan demikian mereka melakukan banyak peran, dalam bidang-bidang seperti penelitian, pendidikan, pengukuran, terapi, konsultasi, dan sebagai saksi ahli dalam berbagai kasus. Mereka juga berusaha untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan informasi tentangpenilaian dan pilihan perilaku manusia, dan bercita-cita untuk menggunakan pengetahuan istimewa tersebut untuk memperbaiki kondisi, baik individu maupun masyarakat. Federasi Eropa Asosiasi Psikolog memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kode etik asosiasi anggotanya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang dimaksudkan untuk memberikan filosofi umum dan bimbingan mencakup semua situasi yang dihadapi oleh para psikolog profesional. Asosiasi nasional mengharuskan anggota mereka untuk terus mengembangkan kesadaran mereka tentang masalah etika, dan mempromosikan pelatihan untuk memastikan hal ini terjadi. Asosiasi Nasional harus memberikan konsultasi dan dukungan kepada anggota tentang isu-isu etis. EFPA memberikan panduan berisi Kode Etik Asosiasi anggotanya. Kode etik Asosiasi harusmencakup semua aspek dari perilaku profesional anggotanya. Pedoman tentang Isi Kode Etika harus dibaca dalam hubungannya dengan Prinsip-prinsip Etis. Kode Etik Asosiasi anggota harus berdasarkan, dan tidak bertentangan dengan Prinsip Etis yang akan ditentukan di bawah ini. Asosiasi nasional harus memiliki prosedur untuk menyelidiki dan memutuskan pengaduan terhadap anggota, dan mediasi, prosedur perbaikan dan disiplin untuk menentukan tindakan yang diperlukan dengan mempertimbangkan sifat dan keseriusan keluhan. 2. Prinsip Etis 2..1 Menghormati Hak dan Martabat Orang Lain Psikolog sepakat dengan menghormati yang sesuai dan mempromosikan mengembangan martabat, hak-hak dasar dan nilai dari semua orang. Mereka menghormati hak-hak individu untuk privasi, kerahasiaan, penentuan diri dan otonomi, konsisten dengan kewajiban profesional psikolog lainnya dan dengan hukum. B.2 Kompetensi 11
    • Psikolog berusaha untuk memastikan dan mempertahankan standar kompetensi yang tinggi dalam pekerjaan mereka. Mereka mengakui batas-batas kompetensi tertentu dan keterbatasan keahlian mereka. Mereka menyediakan layanan dan menggunakan teknikteknik mereka yang telah memenuhi syarat dengan pendidikan, pelatihan atau pengalaman 2.3 Tanggung Jawab Psikolog menyadari tanggung jawab profesional dan ilmiah untuk klien mereka, dan masyarakat di mana mereka bekerja dan tinggal. Psikolog menghindari perilaku merugikan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, serta meyakinkan diri mereka sendiri, sejauh mungkin, bahwa layanan mereka tidak disalahgunakan. 2.4 Integritas Psikolog berusaha untuk meningkatkan integritas dalam pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktek psikologi. Dalam kegiatan ini psikolog jujur, adil dan menghormati orang lain. Mereka berusaha untuk memperjelas peran yang mereka lakukan dan berfungsi tepat sesuai dengan peran-peran itu. 3. Isi Kode Etik Anggota Asosiasi Dalam Kode-Meta berikut, 'klien' adalah istilah yang mengacu pada seseorang, pasien, orangyang memiliki ketergantungan atau organisasi dimana psikolog memiliki hubungan profesional, termasuk hubungan tidak langsung. Kode etik psikolog profesional harus mengikuti ketentuan sebagai berikut : • Perilaku professional Psikolog 'harus dipertimbangkan dalam peran profesional, yang ditandai dengan hubungan profesional. • Ketimpangan pengetahuan dan kekuasaan selalu mempengaruhi hubungan profesional psikolog dengan klien dan kolega. • Semakin besar kesenjangan dalam hubungan profesional dan semakin besar ketergantungan klien, maka lebih berat adalah tanggung jawab seorang psikolog profesional. • Tanggung jawab psikolog harus dipertimbangkan dalam konteks tahap hubungan profesional. Interdependensi dari Empat Prinsip Harus diakui bahwa akan selalu ada saling ketergantungan yang kuat antara empat prinsip etika utama dengan spesifikasi mereka. Ini berarti psikolog dalam menyelesaikan pertanyaan etis atau dilema akan memerlukan refleksi dan dialog yang sering dengan klien dan rekan, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip etika yang berbeda. Kemudian membuat keputusan dan mengambil tindakan yang diperlukan bahkan jika masih ada masalah yang saling bertentangan. 12
    • 3.1 Menghormati Hak dan Martabat Orang Lain 3.1.1 Menghormati secara Umum i) Sadar dan menghormati, wawasan pengetahuan, pengalaman, dan bidang keahlian dari klien, pihak ketiga terkait, kolega, mahasiswa dan masyarakat umum. ii) Kesadaran akan perbedaan individu, budaya dan peran termasuk yang karena cacat, gender, orientasi seksual, ras, etnis, asal negara, umur, agama, bahasa dan status sosial ekonomi. iii) Menghindari praktek yang merupakan hasil dari bias yang tidak adil dan dapat menimbulkan diskriminasi yang tidak adil. 3.1.2 Privasi dan Kerahasiaan i) Pembatasan mencari dan memberikan informasi yang hanya yang dibutuhkan untuk tujuan profesional. ii) penyimpanan yang memadai, penanganan informasi dan catatan, dalam bentuk apapun, untuk menjamin kerahasiaan, termasuk mengambil perlindungan yang wajar untuk membuat data anonim jika sesuai, dan membatasi akses ke laporan dan catatan untuk mereka yang memiliki hak yang sah untuk tahu . iii) Kewajiban bahwa klien dan lain-lain yang memiliki hubungan profesional menyadari keterbatasan berdasarkan hukum pemeliharaan kerahasiaan. iv) Kewajiban ketika sistem hukum mensyaratkan pengungkapan untuk menyediakan hanya itu informasi yang relevan dengan isu tersebut, dan sebaliknya untuk menjaga kerahasiaan. v) Pengakuan ketegangan yang bisa timbul antara kerahasiaan dan perlindungan dari klien atau pihak ketiga yang signifikan. vi) Pengakuan hak-hak klien untuk memiliki akses ke catatan dan laporan tentang diri mereka sendiri, dan untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan dan konsultasi, sehingga memberikan informasi yang memadai dan komprehensif dan melayani kepentingan terbaik mereka dan bahwa hak ini untuk informasi yang tepat diperpanjang untuk mereka yang terlibat dalam hubungan profesional lainnya seperti peserta penelitian. vii) Pemeliharaan catatan, dan penulisan laporan, untuk mengaktifkan akses klien yang perlindungan kerahasiaan informasinya berhubungan dengan orang lain. 3.1.3 Informed Consent dan Kebebasan Persetujuan i) Klarifikasi dan diskusi lanjutan dari tindakan profesional, prosedur dan kemungkinan konsekuensi dari tindakan psikolog untuk memastikan bahwa klien memberikan informed consent sebelum dan selama intervensi psikologis. ii) Klarifikasi untuk klien dari prosedur pencatatan dan pelaporan. iii) Pengakuan bahwa mungkin ada lebih dari satu klien, dan bahwa mungkin klien urutan pertama dan kedua memiliki hubungan profesional yang berbeda dengan 13
    • psikolog, yang akibatnya memiliki berbagai tanggung jawab. 3.1.4 Penentuan nasib sendiri i) Memaksimalkan otonomi dan penentuan nasib sendiri oleh klien, termasuk hak umum untuk terlibat, dan untuk mengakhiri hubungan profesional dengan psikolog disamping mengakui pentingnya keseimbangan otonomi dengan ketergantungan dan tindakan kolektif. ii) Spesifikasi batas menentukan nasib sendiri seperti mengambil faktor usia perkembangan klien, kesehatan mental dan batasan yang ditetapkan oleh proses hukum. 3.2 Kompetensi 3.2.1 Kesadaran Etis Kewajiban untuk memiliki pengetahuan etika yang baik, termasuk Kode Etik, dan integrasi masalah etika dengan praktek profesional. 3.2.2 Batas Kompetensi Kewajiban untuk berlatih dalam batas-batas kompetensi yang berasal dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman. 3.2.3 Batas Prosedur i) Kewajiban untuk menyadari batas-batas prosedur untuk tugas-tugas tertentu, dan batas-bataspengambilan kesimpulan yang dapat diperoleh dalam situasi yang berbeda dan untuk tujuan yang berbeda. ii) Kewajiban untuk berlatih, dan untuk menyadari perkembangan kritis masyarakat psikologis dari teori dan metode. iii) Kewajiban menyeimbangkan kebutuhan untuk hati-hati ketika menggunakan metode baru dengan pengakuan bahwa area baru praktek dan metode akan terus muncul dan bahwa ini adalah perkembangan positif. 3.2.4 Melanjutkan Pembangunan Kewajiban untuk melanjutkan pengembangan profesional. 3.2.5 Ketidakmampuan Kewajiban untuk tidak berlatih ketika kemampuan atau penilaian terpengaruh, termasuk masalah sementara. 3.3 Tanggung Jawab 3.3.1 Tanggung Jawab Umum i) Untuk kualitas dan konsekuensi dari tindakan profesional psikolog. ii) Tidak untuk membawa profesi ke keburukan. 3.3.2 Promosi Standar Tinggi Promosi dan pemeliharaan standar yang tinggi dari kegiatan ilmiah dan profesional, dan kebutuhan pada psikolog untuk mengatur kegiatan mereka sesuai dengan Kode Etik. 14
    • 3.3.3 Menghindari Bahaya i) Menghindari penyalahgunaan pengetahuan psikologis atau praktek, dan meminimalkan kerugian yang dapat diduga dan tidak dapat dihindari. ii) Pengakuan tentang perlunya perhatian khusus yang harus diambil ketika melakukan penelitian atau membuat penilaian profesional dari orang-orang yang tidak memberikan persetujuan. 3.3.4 Kontinuitas Perawatan i) Tanggung jawab untuk kelangsungan perawatan profesional yang diperlukan klien, termasuk kolaborasi dengan profesional lain dan tindakan yang tepat ketika seorang psikolog harus menangguhkan atau mengakhiri keterlibatan. ii) Tanggung jawab terhadap klien yang ada setelah berakhirnya hubungan profesional yang formal. 3.3.5 Perluasan Tanggung Jawab Asumsi tanggung jawab umum untuk kegiatan ilmiah dan profesional, termasuk standar etika, karyawan, asisten, supervi dan mahasiswa. 3.3.6 Menyelesaikan Dilema Pengakuan bahwa dilema etika terjadi dan tanggung jawab ditempatkan pada psikolog untuk menjelaskan dilema tersebut dan berkonsultasi kepada rekan dan / atau Asosiasi nasional, dan memberitahukan pengguna lain yang relevan dari tuntutan Kode Etik. 3.4 Integritas 3.4.1 Pengakuan Keterbatasan Profesional Kewajiban untuk menjadi diri reflektif dan terbuka tentang keterbatasan pribadi dan rekomendasi untuk mencari saran profesional serta dukungan dalam situasi sulit. 3.4.2 Kejujuran dan Ketelitian i) Akurasi dalam mewakili kualifikasi yang relevan, pendidikan, pengalaman, kompetensi dan afiliasi. ii) Akurasi dalam merepresentasikan informasi, dan tanggung jawab untuk mengakui dan tidakmenekan hipotesis alternatif, bukti atau penjelasan. iii) Kejujuran dan ketepatan atas setiap implikasi keuangan dari hubungan profesional. iv) Pengakuan tentang perlunya ketepatan dan keterbatasan kesimpulan dan opini yang berupa laporan profesional dan pernyataan. 3.4.3 Keterusterangan dan Keterbukaan i) Kewajiban Umum untuk memberikan informasi dan menghindari penipuan dalam praktek penelitian dan profesional. ii) Kewajiban untuk tidak menahan informasi atau terlibat dalam penipuan sementara jika ada prosedur alternatif yang tersedia. Jika penipuan telah terjadi, ada kewajiban untuk menginformasikan dan membangun kembali kepercayaan. 15
    • 3.4.4 Konflik Kepentingan dan Eksploitasi i) Kesadaran akan masalah yang mungkin timbul dari hubungan ganda dan kewajiban untuk menghindari hubungan ganda yang mengurangi jarak profesional karena dapat menimbulkan konflik kepentingan, atau eksploitasi dari klien. ii) Kewajiban untuk tidak mengeksploitasi hubungan profesional untuk pribadi, agama, kepentingan ideologi politik atau lainnya. iii) Kesadaran bahwa konflik kepentingan dan ketimpangan kekuasaan dalam suatu hubungan mungkin masih ada setelah hubungan profesional secara resmi dihentikan, dan bahwa tanggung jawab profesional masih mungkin berlaku. 3.4.5 Tindakan Kolega Kewajiban untuk memberikan kritik yang wajar dari tindakan profesional rekan kerja, dan mengambil tindakan menginformasikan kepada rekan dan asosiasi profesional yang relevan sertaberwenang, jika ada pertanyaan tentang tindakan tidak etis. 16
    • BAB V.PRINSIP KODE ETIK PSIKOLOGI MENURUT APA (American Psychological Association) Prinsip 1: Mengenai Tanggung jawab Diutarakan, bahwa dalam komitmennya terhadap pemahaman atas perilaku manusia, psikolog menghargai obyektivitas dan integritas, dan dalam menyediakan pelayanannya, mereka memelihara standar profesi yang tertinggi. Mereka menerima tanggung jawab untukkonsekuensi pekerjaannya dan membuat setiap usahanya bahwa pelayanan mereka digunakan sesuai keperluannya. Prinsip 2: Mengenai Kompetensi Terpeliharanya standar kompetensi professional yang tinggi merupakan tanggung jawab yang disumbangkan semua psikolog. Psikologi memahami lingkup kompetensi dan keterbatasan teknik-tekniknya dan hanya menyediakan pelayanan menggunakan teknik atau pendapat secara professional yang menghargai standar-standarnya. Psikologi menjaga pengetahuan informasi ilmiah dan professional mutakhir berhubungan dengan pelayanan yang diberikannya. Prinsip 3: Mengenai Standar Moral dan Hukum Dalam hal perilaku yang menyangkut moral dan etik, serta legal psikolog mengakuinya sebagai masalah pribadi yang sama dengan warga lainnya. Prinsip 4: Mengenai Pertanyaan Publik Pertanyaan public pengumuman mengenai pelayanan dan aktivitas promosional untuk membantu public pelanggan dalam membuat pilihan dan penilaian dilandasi informasi yang memadai. Prinsip 5: Mengenai Konfidensialitas Perlindungan atas informasi mengenai seseorang yang telah didapat psikolog dari proses mengajar, praktik, atau investigasi merupakan kewajiban utama psikolog. Informasi semacam itu tidak dikomunikasikan kepada orang lain, jika memang tidak penting. Prinsip 6: Mengenai Kesejahteraaan Pengguna Psikolog menghargai Integrasi dan melindungi kesejahteraan dan kelompok yang bekerjasama dengannya. Jika terdapat konflik kepentingan antara klien dna institusi tempat psikolog bekerja, para psikolog menjelaskan keadaan dan arah loyalitas dan 17
    • tanggung jawab mereka dari memegang teguh setiap hal yang dinyatakan mengenai komitmennya. Psikolog secara penuh menginformasikan tujuan dan hakekat prosedur evaluasi, penanggulangan, pendidikan, dan pelatihan. Mereka secara bebas memberitahu bahwa klien, mahasiswa, atau partisipasi dalam riset memiliki kebebasan untuk memilih sebelum berpartisipasi. Prinsip 7: Mengenai Relasi Profesional Psikolog bertindak dengan anggapan yang jelas mengenai kebutuhan kompetensi khusus, dan kewajiban kolega-koleganya dalam psikologi dan profesi lain. Psikolog menghormati prerogative, kewajiban institusi dan organisasi tempat mereka bergabung. Prinsp 8: Mengenai Penggunaan Teknik-Teknik Asesmen Dalam pengembangan, publikasi, dan penggunaan teknik-teknik asesmen psikologis, psikolog mempertahankan standar APA yang relevan. Orang-orang yang diperiksa mempunyai hak untuk mengetahui hasil, penafsiran dan jika diperlukan, data asli yang menjadi dasar penilaian/keputusan. Penggunaan tes menghindari informasi yang tidak diperlukan, tetapi menyediakan informasi yang menerangkan dasar keputusan. Prinsip 9: Mengenai Pencarian Dalam Aktivitas Riset Keputusan untuk melakukan riset harus didasarkan pertimbangan psikolog secara individual tentang sumbangannya pada ilmu psikologi dan kesejarteraan manusia. Para psikolog melaksanakan investigasi dengan menghargai orang-orang yang terlibat dan dengan kepedulian atas harga diri dan kesejahteraannya. Kode Etik HIMPSI vs APA Bedanya kode etik HIMPSI dan kode etik APA, Asosiasi Psikologi Amerika. Sebenernya si Kode Etik Himpsi ini adalah saduran dari Kode Etik APA, tetapi karena di indonesia memiliki beragam budaya, maka dibuatlah lebih terperinci. Kode Etik HIMPSI juga telah berkembang dari 10 pasal sebelum di amandemen menjadi 80 pasal. Kode Etik Psikologi berfungsi ganda sebagai perlindungan dan pengembangan profesi. Persamaan Kode Etik HIMPSI dan Kode Etik APA 1. Keduanya Membahas pelayanan Psikologi sesuai dengan etika 2. Keduanya membahas hubungan antar manusia 18
    • 3. Keduanya menjelaskan Hubungan majemuk 4. Keduanya Membahas bagaimana peningkatan Kompetensi 5. Keduanya Membahas bagaimana pemberian asesmen 6. Keduanya Membahas kerahasiaan data Perbedaan Kode Etik HIMPSI dan Kode Etik APA 1. Kode Etik HIMPSI menjelaskan tentang batasan Kompetensi, sedangkan APA tidak 2. Dalam pasal Konflik Kepentingan ; HIMPSI lebih rinci dan jelas dari APA 3. Dalam Kode Etik HIMPSI, terdapat pasal manipulasi penelitian, sedangkan dalam Kode Etik APA tidak. Mungkin karena di Indonesia banyak Plagiat :D 4. Penghormatan harkat dan martabat dalam Kode Etik Himpsi lebih rinci dari APA. Mungkin karena disini adalah budaya Timur dan banyaknya Kebudayaan di Negara ini 5. Informed Konsen dalam Kode Etik Himpsi lwbih rinci 6. Isu Etika Kode Etik HIMPSI lebih rinci, mungkin alasannya sama dengan poin 4 7. Bentuk-bentuk, jenis-jenis, dan segala macam tentang pelanggaran lebih detail dalam Kode Etik Himpsi 8. Dan ini yang paling membedakan mungkin, dalam Kode Etik HIMPSI terdapat pasal Psikologi Forensik. Pasal ini muncul akibat dari kecerobohan dalam profesionalisme yang terjadi pasa kasus RYAN (pria homoseksual yang memutilasi pasangan-pasangannya) Perbedaan dan Persamaan diatas disarkan pada pasal-pasal yang ada. Walaupun HIMPSI menyadur Kode Etik APA, Kode Etik disesuaikan pada NKRI. Mungkin sekian aja ya posting gua kali ini, dibawah gua lampirin link untuk Download Kode Etik HIMPSI sama Kode Etik APA. 19
    • Daftar Pustaka Sarlito, mengenal Tokoh-Tokoh Psikologi Internet, WIKIPEdia Web HIMPSI 20