KOMITMEN PEMBANGUNAN MANUSIA:
               Kebijakan dan Anggaran                                 1




                ...
daerah untuk ikut mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang salah satu ukurannya
adalah perbaikan angka IPM.
       Memperh...
kritis diantara pilihan-pilihan tersebut adalah untuk menjalani hidup sehat dan panjang
usia, untuk memperoleh pendidikan ...
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI)
adalah suatu indeks gabungan (composite index) yang me...
kemajuan. Demikian juga negara-negara dengan nilai IPM yang relatif sama, perubahan
rangking diantara mereka seringkali me...
Bagaimana dengan Indonesia?        Untuk HDR 2004, dengan nilai IPM 0,692,
Indonesia termasuk dalam kelompok negara-negara...
rata-rata lama sekolah untuk menggantikan angka kasar partisipasi sekolah gabungan,
dan pendekatan pengeluaran untuk mengu...
Tabel 3. IPM 20 Kabupaten/ Kota terpilih sesuai IHDR 2004


                               Angka     Angka    Rata-rata   ...
•    Dari 10 kabupaten/kota dengan nilai IPM tertinggi terdapat 4 kabupaten/kota
          dari luar Jawa; sementara dari ...
Selanjutnya dalam Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam
RPJM 2004 – 2009 ditetapkan sasaran ke tiga, yaitu me...
Tabel 4. Perbandingan relatif komitmen anggaran pembangunan manusia dari
                 beberapa negara

               ...
daerah dan pemerintah pusat juga harus diserasikan dan dipadukan melalui proses
Musyawarah Perencanaan Pembanguan (Musrenb...
Di Kabupaten Tanah Datar, perluasan akses pendidikan dilakukan melalui
pemberian subsidi dan beasiswa. Pada tahun 2004 set...
DAFTAR BACAAN


BPS, Bappenas dan UNDP (2004). Indonesia Human Development Report 2004, The
      Economics of Democracy: ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Komitmen pembangunan manusia

4,787 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,787
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
106
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Komitmen pembangunan manusia

  1. 1. KOMITMEN PEMBANGUNAN MANUSIA: Kebijakan dan Anggaran 1 Disusun oleh: Slamet Sugiharto Widyaiswara Utama A. PENGANTAR Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dari pengertian tersebut bisa dipahami bahwa pembangunan itu menjadi tanggung jawab pemerintah (pusat dan daerah), swasta, dan masyarakat dan harus diarahkan pada terwujudnya tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut aktif menciptakan ketertiban dunia. Berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan umum, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 telah menetapkan sasaran-sasaran yang salah satu sasarannya adalah meningkatnya kualitas manusia secara menyeluruh yang tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di sisi lain, Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Hal itu jelas menunjukkan adanya kewajiban dari pemerintah 1 Disampaikan pada Temu Ilmiah Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Propinsi DIY bekerjasama dengan Balai Diklat Keuangan III Yogyakarta pada tanggal 15 Agustus 2007. 73
  2. 2. daerah untuk ikut mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang salah satu ukurannya adalah perbaikan angka IPM. Memperhatikan hal di atas, maka pertanyaannya adalah bagaimana komitmen pemerintah terkait dengan upaya-upaya yang seharusnya dilakukan untuk mendukung perwujudan perbaikan nilai IPM tersebut. Tulisan ini mencoba membahas konsep mengenai IPM sebagai salah satu indikator pembangunan, kemudian menyajikan kondisi IPM Indonesia, dan diakhiri dengan membahas upaya peningkatan IPM dari aspek kebijakan perencanaan dan anggaran baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Harapannya adalah dengan pemahaman yang lebih baik tentang konsep IPM sebagai salah satu dari indikator pembangunan dan kondisi IPM di Indonesia, maka seluruh komponen bangsa menjadi lebih fokus dalam mempertimbangkan kebijakan, program, dan anggaran dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan rakyat yang salah satu ukurannya adalah IPM. KONSEP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) Semua orang sepakat bahwa untuk bisa mengetahui keberhasilan pembangunan diperlukan adanya tolok ukur atau indikator pembangunan. Indikator pembangunan adalah fakta, kualitas, atau situasi dari berbagai aspek pembangunan yang digunakan untuk menunjukkan (mengindikasikan) keberhasilan/kegagalan pembangunan. Dengan sendirinya perbedaan mengenai konsep dan definisi pembangunan menyebabkan adanya perbedaan dalam mengukur dan membandingkan tingkat pembangunan suatu masyarakat atau negara. Memperhatikan definisi pembangunan yang ada, maka pada dasarnya terdapat dua macam indikator pembangunan, yaitu indikator ekonomi dan indikator non- ekonomi atau campuran. Salah satu indikator campuran yang dikembangkan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dikembangkan dari konsep pembangunan manusia. Untuk pertama kalinya pada tahun 1990, Program Pembangunan PBB (United Nations Development Programme – UNDP) mempublikasikan Human Development Report (Laporan Pembangunan Manusia). Menurut laporan tersebut, Pembangunan Manusia (Human Development) adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi masyarakat. Yang paling 74
  3. 3. kritis diantara pilihan-pilihan tersebut adalah untuk menjalani hidup sehat dan panjang usia, untuk memperoleh pendidikan dan akses ke sumberdaya yang diperlukan bagi suatu standar kehidupan yang layak. Pilihan penting lainnya menyangkut kebebasan politik, hak asasi manusia, dan harga diri. Menurut UNDP, terdapat empat komponen utama dari konsep pembangunan manusia, yaitu: a. Produktivitas. Masyarakat harus mampu meningkatkan produktivitasnya dan berpartisipasi dalam proses menghasilkan upah dan pendapatan. Karena itu, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia. b. Pemerataan. Masyarakat harus punya akses ke peluang yang sama. Semua batasan bagi peluang politik dan ekonomi harus dihapuskan, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dalam meraih peluang politik dan ekonomi serta memperoleh manfaat dari peluang tersebut. c. Berkelanjutan. Akses ke peluang harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang, tapi juga bagi generasi yang akan datang. Semua bentuk modal: fisik, manusia, maupun lingkungan, harus selalu dipelihara dan dibarukan. d. Pemberdayan. Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat sendiri, bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus terlibat sepenuhnya dalan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Jika konsep pembangunan manusia tersebut hendak dioperasionalkan menjadi kebijakan, seperti halnya konsep pembangunan lainnya, maka pembangunan manusia harus mudah diukur dan dimonitor. Meskipun begitu, perlu disadari bahwa adalah tidak mungkin untuk menciptakan suatu ukuran yang komprehensif atau bahkan satu set indikator-indikator yang bisa secara tepat mengukur pembangunan manusia. Hal itu dikarenakan banyak dimensi dari pembangunan manusia yang sulit untuk dikuantifikasikan. Suatu ukuran komposit (campuran) yang sederhana bisa secara efektif menarik perhatian terkait isu pembangunan manusia. Tetapi harus disadari bahwa konsep pembanggunan manusia tetaplah jauh lebih kompleks, mendalam dan kaya dibandingkan dengan tolok ukur yang digunakan untuk mengukurnya (IPM). 75
  4. 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah suatu indeks gabungan (composite index) yang mengukur rata-rata pencapaian suatu negara berkaitan dengan tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu berumur panjang dan sehat (long and healthy life) yang diukur dengan angka harapan hidup pada saat lahir; penguasaan pengetahuan (knowledge) yang diukur dengan angka melek huruf orang dewasa (adult litercy rate) dan angka kasar partisipasi sekolah gabungan (combined gross enrollment ratio) untuk tingkat SD, SLTP dan SLTA; serta tingkat kesejahteraan hidup yang memadai (decent standard of living) yang diukur dengan PDB per kapita dalam paritas daya beli (purchasing power parity – PPP) Dollar Amerika. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa konsep pembangunan manusia itu jauh lebih luas dan kompleks dari pada suatu indeks tunggal gabungan seperti IPM, tetapi setidaknya IPM menawarkan alternatif yang lebih baik jika dibandingkan Produk Nasional Bruto (PNB) atau Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebagai ukuran kesejahteraan umat manusia, disamping itu, IPM juga menyediakan titik masuk (entry point) yang bermanfaat dalam memahami sapek-aspek lain dari pembangunan manusia. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA Human Development Report (HDR) 2004 menyajikan IPM tahun 2002 untuk 177 negara anggota PBB secara lengkap. IPM tersebut dihitung berdasarkan data seri internasional yang tersedia pada saat HDR 2004 dipersiapkan. Karena lembaga internal penghasil data terkait secara terus menerus memperbaiki data serinya maka seringkali perubahan nilai dan rangking IPM suatu negara dari tahun ke tahun sesuai edisi HDR lebih mencerminkan revisi data daripada perubahan yang sesungguhnya dalam negara yang bersangkutan. Disamping itu, perubahan cakupan negara-negara yang disajikan juga mempengaruhi rangking suatu negara, bahkan ketika suatu metodologi yang baku diterapkan. Akibatnya, rangking suatu negara bisa turun drastis pada dua HDR yang berurutan, tetapi ketika data yang sudah direvisi dan bisa dibandingkan yang digunakan, maka bisa terjadi nilai dan rangking IPM negara tersebut sebenarnya mengalami 76
  5. 5. kemajuan. Demikian juga negara-negara dengan nilai IPM yang relatif sama, perubahan rangking diantara mereka seringkali merefleksikan perbedaan yang kecil dalam indikator yang mendasarinya. Karena itu nilai dan rangking IPM yang dipublikasikan dalam edisi HDR yang berbeda biasanya tidak bisa secara langsung dibandingkan. Berdasarkan nilai IPMnya, 177 negara yang IPMnya disajikan dalam tabel IPM pada HDR 2004 dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu negara-negara yang tergolong pembangunan manusianya tinggi (high human development- IPM ⊇ 0,800), menengah (medium human development- 0,500 ⊆ IPM⊂ O,800), dan rendah (low human development- IPM ⊂ 0,500 ). Norwegia adalah negara dengan nilai IPM tertinggi, yaitu 0,956 dan menduduki rangking pertama. Untuk kelompok medium human development, yang tertinggi adalah Bulgaria dengan nilai IPM 0,796 dan menduduki rangking 56. Pakistan adalah rangking tertinggi diantara negara-negara yang tergolong rendah pembangunan manusianya dengan nilai IPM 0,497 dan rangking 142. Tabel 1. IPM beberapa negara terpilih sesuai HDR 2004. Negara Angka Angka Angka PDB/kap Nilai Rang- Harapan Melek Partisipasi (PPPUS$) IPM king Hidup Huruf Sekolah (th) Dewasa Gabungan (%) (%) High Human Development Norwegia 78,9 99 98 36.600 0,956 1 USA 77,0 99 92 35.750 0,939 8 Jepang 81,5 99 84 26.940 0,938 9 Singapura 78,0 92,5 87 24.040 0,902 25 Brunei 76,2 93,9 73 19.210 0,867 33 Medium Human Development Bulgaria 70,9 98,6 76 7.130 0,796 56 Malaysia 73,0 88,7 70 9.120 0,793 59 Thailand 69,1 92,6 73 7.010 0,768 76 Phlippina 69,8 92,6 81 4.170 0,753 83 Indonesia 66,6 87,9 65 3.230 0,692 111 Vietnam 68,6 90,3 64 2.300 0,691 112 Kamboja 57,4 69,4 59 2.060 0,568 130 Myanmar 57,2 85,3 48 1.027 0,551 132 Laos 54,3 66,4 59 1.720 0,534 135 Low Human Development Pakistan 60,8 41,5 37 1.940 0,497 142 Sumber: diolah dari HDR 2004 77
  6. 6. Bagaimana dengan Indonesia? Untuk HDR 2004, dengan nilai IPM 0,692, Indonesia termasuk dalam kelompok negara-negara dengan pembangunan manusianya termasuk kelompok menengah dan menduduki rangking 111; posisi itu hanya sedikit lebih baik dari Vietnam yang menduduki posisi 112 dengan nilai IPM 0,691. Bagaimana dengan negara ASEAN lainnya? Dua negara ASEAN, yaitu Brunei dan Singapura tergolong dalam negara dengan pembangunan manusia yang tinggi, berturut-turut memiliki nilai IPM 0,902 dan 0,867 dan menduduki rangking 25 dan 33. Negara ASEAN lainnya termasuk dalam kelompok menengah, 3 negara yaitu Malaysia, Thailand dan Philippina berada di atas Indonesia (berturut-turut rangking 59, 76 dan 83) dan 4 lainnya yaitu Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Laos berada di bawah Indonesia (berturut-turut rangking 112, 130, 132, 135). Selengkapnya bisa dilihat pada Tabel 1. HDR 2004 juga menyajikan tren HDI menggunakan data dan pendekatan yang ‘comparable’. Berdasarkan hal itu, sebenarnya nilai HDI Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 1975, nilai HDI Indonesia adalah 0,467 yang berarti ada dikelompok lower human development. Pada tahun 1990 angka itu menjadi 0,623 dan menjadi 0,692 pada tahun 2002 yang berarti berada di kelompok medium human development. Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa sebenarnya HDI Indonesia secara relatif tidaklah terlalu jelek, masih tetap terlihat adanya trend peningkatan, meskipun kecepatannya berkurang. Hal itu tentunya berkaitan dengan krisis multi dimensi yang dihadapi Indonesia sejak akhir tahun 90an. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNDP juga telah menyusun Indonesia Human Development Report (IHDR) 2004 yang memotret kondisi pembangunan manusia di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Metode yang dipergunakan mengikuti metode yang digunakan secara internasional dengan beberapa modifikasi. Modifikasi tersebut antara lain penggunaan 78
  7. 7. rata-rata lama sekolah untuk menggantikan angka kasar partisipasi sekolah gabungan, dan pendekatan pengeluaran untuk mengukur PDRB perkapita. Tabel 2 berikut ini menyajikan data IPM dari 30 propinsi yang tercantum dalam IHDR 2004 , sementara Tabel 3 menyajikan 10 Kabupaten/Kota dengan IPM tertinggi dan 10 Kabupaten/Kota dengan IPM terendah. Tabel 2. IPM 30 propinsi di Indonesia sesuai IHDR 2004 Angka Angka Rata-rata Pengeluaran/ Nilai Rang- Harapan Melek lama kap IPM king PROPINSI Hidup Huruf Sekolah (ribu rupiah) (th) Dewasa (th) (%) 1. DKI Jakarta 72,3 98,2 10,4 616,9 0.756 1 2. Sulawesi Utara 70,9 98,8 8,6 587,9 0,713 2 3. DI Yogyakarta 72,4 85,9 8,1 611,3 0.708 3 4. Kalimantan Timur 69,4 95,2 8,5 591,6 0,700 4 5. Riau 68,1 96,5 8,3 588,3 0,691 5 6. Kalimantan Tengah 69,4 96,4 7,6 585,8 0,691 6 7. Sumatra Utara 67,3 96,1 8,4 589,2 0,688 7 8. Sumatra Barat 66,1 95,1 8,0 589,0 0,675 8 9. Bali 70,0 84,2 7,6 596,3 0,675 9 10. Jambi 66,9 94,7 7,4 585,6 0,671 10 11. Banten 62,4 93,8 7,9 608,7 0,666 11 12. Maluku 65,5 96,3 8,0 576,3 0,665 12 13. Jawa Tengah 68,9 85,7 6,5 594,2 0,663 13 14. Bengkulu 65,4 93,0 7,6 586,6 0,662 14 15. NAD 67,7 95,8 7,8 557,5 0,660 15 16. Sumatra Selatan 65,7 94,1 7,1 582,9 0,660 16 17. Jawa Barat 64,5 93,1 7,2 592,0 0,658 17 18. Lampung 66,1 93,0 6,9 583,3 0,658 18 19. Maluku Utara 63,0 95,8 8,4 583,4 0,658 19 20. Bangka Belitung 65,6 91,7 6,6 588,2 0,654 20 21. Sulawesi Selatan 68,6 83,5 6,8 586,7 0,653 21 22. Sulawesi Tengah 63,3 93,3 7,3 580,2 0,644 22 23. Kalimantan Selatan 61,3 93,3 7,0 596,2 0,643 23 24. Gorontalo 64,2 95,2 6,5 573,3 0,641 24 25. Jawa Timur 66,0 83,2 6,5 593,8 0,641 25 26. Sulawesi Tenggara 65,1 88,2 7,3 577,9 0,641 26 27. Kalimantan Barat 64,4 86,9 6,3 580,4 0,629 27 28. NTT 63,8 84,1 6,0 563,1 0,603 28 29. Papua 65,2 74,4 6,0 578,2 0,601 29 30. NTB 59,3 77,8 5,8 583,1 0,578 30 INDONESIA 66,2 89,5 7,1 591,2 0,658 Sumber: diolah dari IHDR 2004 79
  8. 8. Tabel 3. IPM 20 Kabupaten/ Kota terpilih sesuai IHDR 2004 Angka Angka Rata-rata Pengeluaran/ Nilai Rang- Harapan Melek lama kap IPM king KABUPATEN/KOTA Hidup Huruf Sekolah (ribu rupiah) (th) Dewasa (th) (%) A. 10 TERATAS 1. Jakarta Timur 72,5 98,5 10,9 614,1 0.760 1 2. Jakarta Selatan 71,7 98,3 10,7 619,1 0,757 2 3. Yogyakarta 72,9 94,9 10,7 615,4 0.753 3 4. Jakarta Utara 72,2 98,2 9,8 616,7 0,751 4 5. Jakarta Barat 72,3 97,9 10,0 614,4 0,750 5 6. Denpasar 72,4 94,7 10,7 614,2 0,749 6 7. Jakarta Pusat 70,7 98,1 10,5 617,2 0,748 7 8. Manado 71,5 99,8 10,9 595,5 0,742 8 9. Palangkaraya 72,9 98,8 10,5 591,4 0,742 9 10. Pematang Siantar 70,9 98,7 10,3 606,9 0,741 10 B. 10 TERBAWAH 11. Sumenep 61,2 69,6 4,1 592,5 0,565 332 12. Situbondo 61,5 66,6 4,5 590,6 0,562 333 13. Lombok Timur 57,7 75,5 5,5 582,3 0,561 334 14. Lombok Barat 57,9 72,9 5,0 577,8 0,550 335 15. Bondowoso 59,0 65,3 4,7 583,3 0,541 336 16. Nabire 66,1 75,5 5,0 499,1 0,541 337 17. Lombok Tengah 57,5 68,1 4,8 583,3 0,539 338 18. Sumba Barat 62,4 71,6 5,3 526,0 0,534 339 19. Sampang 57,5 56,2 2,9 580,0 0,497 340 20. Jayawijaya 64,7 32,0 2,2 570,2 0,470 341 INDONESIA 66,2 89,5 7,1 591,2 0,658 Sumber: diolah dari IHDR 2004 Dari Tabel 2 dan Tabel 3 setidaknya bisa diambil kesimpulan: a. Kesenjangan pembangunan antara Jawa dan Luar Jawa dengan tolok ukur IPM tidak terlihat nyata. Hal itu terlihat: • Dari 5 propinsi dengan nilai IPM tertinggi terdapat 3 propinsi dari luar Jawa. Meskipun 5 terendah semuanya berasal dari luar Jawa, tetapi antara Propinsi Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara yang menduduki urutan 25 dan 26 memiliki nilai IPM yang sama. 80
  9. 9. • Dari 10 kabupaten/kota dengan nilai IPM tertinggi terdapat 4 kabupaten/kota dari luar Jawa; sementara dari 10 kabupaten/kota dengan nilai IPM terendah terdapat 4 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur. b. Semua nila IPM propinsi berada di tingkatan medium human development, sementara untuk IPM kabupaten/kota terdapat 2 kabupaten dengan IPM dibawah 0,500 (low human development) yaitu Kabupaten Sampang dengan IPM 0,497 dan Kabupaten Jayawijaya dengan IPM 0,470. c. Dari 6 propinsi di Jawa, Propinsi Jawa Timur menduduki posisi terendah (rangking 25), sementara DKI, DI Yogyakarta, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Barat berturut- turut menduduki posisi 1, 3, 11, 13, dan 17. UPAYA PENINGKATAN IPM Menurut Supriyoko (2003) dalam rangka peningkatan nilai IPM Indonesia diperlukan tiga hal yaitu visi, komitmen, dan disiplin. Visi diperlukan untuk memfokuskan program-program pembangunan dalam jangka panjang, sehingga siapapun yang memimpin bangsa bisa tetap fokus pada upaya mencapai visi. Komitmen diperlukan agar apa yang sudah disepakati dalam tataran ide bisa diimplementasikan dalam tataran operasional dan anggaran. Disiplin di berbagai bidang sangat diperlukan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan produktivitas kerja yang diperlukan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional menyatakan bahwa visi pembangunan jangka panjang adalah: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok antara lain Terwujudnya daya saing bangsa untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera yang antara lain ditunjukkan oleh kualitas SDM yang makin meningkat, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas SDM Indonesia ditandai dengan meningkatnya IPM dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang. 81
  10. 10. Selanjutnya dalam Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam RPJM 2004 – 2009 ditetapkan sasaran ke tiga, yaitu meningkatnya kualitas manusia yang secara menyeluruh tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama. Untuk mencapai sasaran tersebut, disusun prioritas dan arah kebijakan antara lain: a. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas b. Peningkatan akses masyarakat terhasap pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas c. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial. Visi dan prioritas kebijakan pembangunan jangka panjang dan menengah tersebut setiap tahunnya harus dioperasinalkan dalam komitmen program, kegiatan dan anggaran tahunan, dengan perkataan yang lain harus tercermin dalam APBN. Menurut perhitungan dalan IHDR 2004, dibutuhkan sedikitnya anggaran sebesar Rp 103 triliyun atau 5,8% dari GDP setiap tahunnya untuk bisa memenuhi 4 hak dasar warganegara yaitu pangan, pendidikan, kesehatan dan perlindungan. Dari jumlah itu, yang baru bisa dipenuhi baru Rp 53,7 triliyun per tahun (52,13% dari yang dibutuhkan) yang berarti masih kekurangan Rp 49,3 triliyun setiap tahunnya, Tabel 4 menyajikan perbandingan relatif belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan dari beberapa negara, serta tingkat pemerataan pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini dikaitkan dengan ranking negara tersebut dalam hal pembangunan manusia sebagai mana diukur dengan IPM. Dari data tersebut terlihat bahwa secara relatif komitmen pemerintah Indonesia dalam meningkatkan IPM masih relatif tertinggal dari negara-negara lain yang memiliki ramngking IPM lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Dari dua hal tersebut terlihat bahwa masih diperlukan usaha yang keras untuk mewujudkan konsistensi dan disiplin antara kebijakan jangka panjang dan menengah dengan kebijakan tahunan dan anggaran yang sifatnya lebih operasional untuk mewujudkan peningkatan IPM secara signifikan guna mengejar ketertinggalan dalam pembangunan manusia. 82
  11. 11. Tabel 4. Perbandingan relatif komitmen anggaran pembangunan manusia dari beberapa negara ANGGARAN KESEHATAN ANGGARAN PENDIDIKAN NEGARA INDEKS RANGKING PEMERINTAH SWASTA % TOTAL %GDP GINI HDI (% GDP) (% GDP) ANGGARAN High Human Development NORWEGIA 8,6 1,7 7,7 14,6 25,8 1 USA 6,8 8,4 5,9 12,3 40,8 8 JEPANG 6,4 1,5 3,7 -- 24,9 7 SINGAPURA 1,6 2,9 3,1 18,2 42,5 25 BRUNEI 2,8 0,7 3,5 -- -- 34 MALAYSIA 2,2 1,6 8,0 28,0 49,2 61 Medium Human development LIBIYA 2,6 1,5 -- -- -- 64 THAILAND 2,0 1,3 4,2 40,O 42,0 74 PHILIPINA 1,4 1,8 3,2 17,2 46,1 84 INDONESIA 1,1 2,0 0,9 9,0 34,2 108 VIETNAM 1,5 3,9 1,8 9,7 37,0 109 KAMBOJA 2,1 8,8 2,0 -- 40,4 129 MYANMAR 0,5 2,3 -- -- -- 130 LAOS 1,2 2,0 2,3 11,0 34,6 133 Low Human Development TOGO 1,4 4,2 2,6 13,6 -- 147 Dalam konteks otonomi daerah, kebijakan di tingkat nasional harus tercermin di tingkat daerah. Hal itu sesuai dengan amanat uu no.25/2004 yang menyatakan bahwa daerah propinsi maupun kabupaten/kota harus menyusun Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) yang mengacu kepada RPJP Nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) yang harus disesuaikan dengan RPJM Nasional. Disamping itu, program, kegiatan, dan anggaran tahunan pemerintah 83
  12. 12. daerah dan pemerintah pusat juga harus diserasikan dan dipadukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembanguan (Musrenbang). Selanjutnya menurut uu no. 32/2004 bidang pelayanan kesehatan, yang erat kaitannya dengan upaya meningkatkan angka harapan hidup, sudah menjadi urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah (Pemda). Begitu juga pelayanan pendidikan pada tingkat SD, SLTP, dan SLTA yang berkaiatan dengan perbaikan angka meleh huruf dan angka partisipasi kasar sekolah gabungan ataupun rata-rata lama sekolah sudah menjadi urusan Pemda. Karena itu, perbaikan IPM ke depan pada komponen tersebut sangat erat terkait dengan komitmen pemerintah Daerah untuk mengupayakan pelayanan kesehatan dan pendidikan di tingkat SD, SLTP dan SLTA yang terjangkau dan bermutu; tidak hanya dalam retorika, tetapi juga dalam bentuk riil berupa anggaran untuk pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan serta fasilitasi partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut. Keadaan di lapangan sangat bervariasi antara daerah satu dengan lainnya. Ada daerah yang telah menunjukkan komitmen dan konsistensi yang tinggi, tetapi disisi lain banyak pula daerah yang belum konsisten antara perencanaan kebijakan dengan perencanaan operasional dan anggarannya. Daerah yang sering menjadi contoh konsistensi adalah Kabupaten Jembrana dan Tanah Datar. Di Kabupaten Jembrana dengan alokasi dana 34,27% dari APBDnya pemerintah Kabupaten Jembrana mampu membebaskan biaya pendidikan untuk tingkat SD sampai SMA di sekolah Negeri dan beasiswa untuk murid sekolah swasta yang berprestasi. Disamping itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka kesejahteraan dan kualitas guru juga diperhatikan melalui tambahan insentif untuk guru berupa tambahan kelebihan jam mengajar dan gaji ke 14 serta bantuan biaya untuk melanjutkan pendidikan formal. Di bidang pelayanan kesehatan, maka dikembangkan program Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ). Pemerintah menanggung klaim biaya pengobatan bagi pemegang kartu JKJ sebesar Rp 27500,- untuk sekali berobat. 84
  13. 13. Di Kabupaten Tanah Datar, perluasan akses pendidikan dilakukan melalui pemberian subsidi dan beasiswa. Pada tahun 2004 setidaknya ada 9000 anak dari keluarga tidak mampu dibebaskan dari membayar SPP. Keseluruhan pembiayan di bidang pendidikan di Kabupaten Tanah Datar seluruhnya menyerap 54% dari APBD. Perbaikan pelayanan pendidikan juga dilakukan dengan memperbaiaki rasio guru dan murid, pengiriman guru bahasa Inggris untuk mengikuti diklat di Australia, dan penyedian laboratorium komputer. Peningkatan daya beli masyarakat terkait dengan kegiatan ekonomi dan investasi. Berdasarkan dialog antara KADIN dan Capres beberapa waktu yang lalu terungkap, bahwa kendala kegiatan ekonomi dan investasi di Indonesia itu terutama menyangkut persoalan Legal (terutama kepastian hukum), Labor (terutama produktivitas tenaga kerja dan hubungan industrial), Local (berkaitan dengan biaya dan proses perijinan), dan Infrasrtuctures (terutama keterbatasan prasarana dan pemeliharaannya). Lagi-lagi hal itu juga berkaitan erat dengan komitmen pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam menarik investasi dan mendorong kegiatan ekonomi, terutama berkaitan dengan proses dan biaya perijinan serta dalam mengembangkan dan memelihara infrastruktur di daerah. Pemerintah Pusat, disamping harus mendorong Pemda untuk memperbaiki prosedur perijinan dan memprioritaskan pengembangan pengelolaan infrastruktur, juga harus mengupayakan adanya kepastian hukum dan kebijakan perburuhan yang lebih seimbang dalam mengakomodasi kepentingan pengusaha dan pekerja agar iklim investasi di Indonesia menjadi lebih menarik. Dengan begitu kegiatan ekonomi akan semakin meningkat, sehingga pendapatan perkapita sebagai cerminan daya beli juga meningkat. PENUTUP Akhirnya perlu disadari bahwa peningkatan IPM membutuhkan sinergi, komitmen, dan disiplin kebijakan, program, kegiatan dan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah serta upaya peningkatan partisipasi dari masyarakat dan pihak swasta dalam upaya membangun kualitas manusia Indonesia.. 85
  14. 14. DAFTAR BACAAN BPS, Bappenas dan UNDP (2004). Indonesia Human Development Report 2004, The Economics of Democracy: financing human development in Indonesia. Jakarta, BPS, Bappenas, UNDP Colman, D dan F. Nixson (1986). Economics of Change in Less Developed Countries. Second Edition. Oxford, Philip Allan Publishers Limited. Harun, A (2006). Kinerja dan Indikator Pembangunan Daerah. Download dari www.bangda.depdgri.go.id Heru, B (2006). Struktur Spasial-Sektoral dan Ekonomi Indonesia. Kompas 9 Maret 2006 Supriyoko, Ki (2003). Benarkah kualitas manusia Indonesia rendah? Download dari http://mail2.factsoft.de/pipermail/national/2003-July/ 018824.html Todaro, M.P. (1986). Economic Development in the Third World. Third Edition. New York & London, Longman. UNDP (2004). Human Development Report 2004: cultural liberti in today’s diverse world. New York, UNDP 86

×