Hunian yang Melebihi Kapasitas dan Kondisi Kesehatan di Lapas/Rutan Indonesia

  • 1,706 views
Uploaded on

Tulisan ini berisi tentang permasalahan kesehatan di dalam lapas/rutan berikut kebijakan dan sistem yang menggelayuti permasalahan tersebut. Kebijakan tertentu harus diambil oleh sektor-sektor terkait …

Tulisan ini berisi tentang permasalahan kesehatan di dalam lapas/rutan berikut kebijakan dan sistem yang menggelayuti permasalahan tersebut. Kebijakan tertentu harus diambil oleh sektor-sektor terkait agar permasalahan ini dapat diselesaikan dari hulu ke hilir.

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,706
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
38
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Hunian yang Melebihi Kapasitas dan Kondisi Kesehatan di Lapas/Rutan Kita -- Patri Handoyo & Amala Rahmah --“They tell us that the prisons are over‐populated. But what if it were thepopulation that were being overprisoned?” - Michel FoucaultPeningkatan jumlah tahanan dan narapidana kasus narkoba dalam lima tahunbelakangan, khususnya yang digunakan dengan cara suntik, turut pulamenyumbang tingginya kasus HIV di kalangan penghuni rumah tahanan negara(rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Tercatat pada tahun2006 terdapat 813 kematian napi dan tahanan dimana 70-75%-nya merupakannapi/tahanan kasus narkotika. Tercatat pula kematian napi/tahanan padatahun 2004-2006 di wilayah DKI Jakarta banyak disebabkan oleh TBC, radangparu-paru, hepatitis, diare kronik, dan radang otak karena toksoplasma, yangumum menyertai infeksi HIV (Ditjen Pemasyarakatan Depkum & HAM, 2007).Angka-angka kematian tersebut berkaitan erat dengan berbagai permasalahankesehatan di dalam institusi pemasyarakatan dan tahanan itu sendiri.Penurunan sistem kekebalan tubuh makin memudahkan napi/tahanan untukterjangkit penyakit-penyakit penyerta HIV (opportunistic infections) yangmembutuhkan perawatan serius untuk penyembuhannya. Umumnya, deteksidini terhadap HIV yang diidap napi/tahanan tidak terjadi, sehingga banyak darimereka yang sudah berada pada stadium HIV akhir (AIDS) ketika datang keklinik lapas/rutan.Di lain pihak, klinik lapas/rutan terbatas dalam hal fasilitas, obat-obatan,maupun SDM-nya. Sehingga pasien-pasien yang membutuhkan perawatantingkat lanjut membutuhkan rujukan ke rumah sakit di luar lapas/rutan.Rujukan ini juga tidak selalu dapat dilakukan karena biaya yang dibebankan
  • 2. rumah sakit harus ditanggung oleh napi/tahanan dan kadang harus ditalangidulu oleh pengelola lapas/rutan. Belum lagi urusan pengawalan pasienpenghuni lapas/rutan yang anggarannya sangat terbatas.Tulisan ini berisi tentang permasalahan kesehatan di dalam lapas/rutan berikutkebijakan dan sistem yang menggelayuti permasalahan tersebut. Kebijakantertentu harus diambil oleh sektor-sektor terkait agar permasalahan ini dapatdiselesaikan dari hulu ke hilir.Layanan dan Sumber Daya Kesehatan di Lapas/RutanKetiadaan layanan dan sumber daya di klinik lapas/rutan berimplikasi padatidak tertanganinya sebuah penyakit mulai dari pencegahan hinggapengobatannya. Ketiadaan peralatan laboratorium yang dibutuhkan akanmenyulitkan upaya deteksi dini terhadap TBC atau HIV misalnya. Sehinggakasus-kasus yang ditemukan kebanyakan sudah berada pada stadium lanjut danperlu mendapatkan perawatan yang tidak dapat dilakukan di dalamlapas/rutan.Fasilitas yang tidak tersedia seperti obat-obatan juga turut memperburuksituasi kesehatan di lapas/rutan. Sulitnya merencanakan pembelian obatsehingga diserap sebelum masa kadaluwarsanya, menjadi pertimbangantersendiri bagi pengelola lapas/rutan untuk tidak melengkapi persediaan obatsehingga tidak perlu lagi membeli obat di luar ketika penghunimembutuhkannya.Jika anggaran kesehatan lapas/rutan ditujukan untuk dapat menanggulangiseluruh masalah kesehatan penghuni, jumlahnya akan sangat besar. Karena ituberarti harus melengkapi seluruh klinik penjara dengan sediaan obat yanglengkap, laboratorium dan perlengkapannya, tenaga kesehatan, serta peralatanmedis yang menunjang seperti layaknya rumah sakit.Terdapat tiga skema kelengkapan layanan kesehatan untuk lapas/rutan, yaitu:tidak ada layanan; layanan proporsional; dan layanan lengkap. Tidak ada
  • 3. layanan adalah sebuah skema yang tidak diinginkan siapapun, karena segalabentuk layanan kesehatan harus dirujuk ke luar lapas/rutan. Dan ini jugaberarti tidak ada pengawasan dan/atau pemeliharaan kondisi kesehatan didalam lapas/rutan yang melekat pada sebuah populasi. Skema kedua adalahlayanan proporsional. Skema ketiga, layanan lengkap, berarti bahwa klinik dilapas/rutan memiliki fasilitas dan SDM yang setara dengan rumah sakit sehinggamampu mengatasi berbagai penyakit. Namun mengingat besarnya biaya yangharus dihabiskan untuk melengkapi seluruh lapas dan rutan, skema ketiga inisulit untuk diakomodasi dan akan membutuhkan waktu yang sangat panjang.Dalam upaya-upaya penanggulangan masalah kesehatan di lapas/rutan saat ini,berangkat dari tingginya angka kematian dan kesakitan, sejumlah pihakmengimplementasikan dukungannya dengan mengisi kekosongan di skemapertama (tidak ada layanan). Dukungan tersebut, biasanya dalam bentukbantuan dana dari organisasi internasional, berupa SDM dan fasilitas yang tidakberkesinambungan, sehingga ketika proyek bantuan tersebut selesai makaselesai pula layanan kesehatan di lapas/rutan. Ketidaksinambungan inidiakibatkan karena dukungan yang diberikan tidak menyentuh sistem terkaitkesehatan baik secara vertikal (internal Departemen Hukum dan HAM) maupunhorizontal (dengan sistem kesehatan di wilayah kerja – pemerintah lokal,dinkes, dan rumah sakit).Untuk mengatasi masalah ketersediaan layanan dan sumber daya kesehatan dilapas/rutan dengan kondisi saat ini, maka diperlukan upaya-upaya untukmendorong pemerintah pusat (dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM) agarmeningkatkan kapasitas petugas kesehatan dan melengkapi sumber daya dilapas dan rutan sesuai dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan,sehingga layanan kesehatan di sana menjadi proporsional. Selain itu,diperlukan pula penguatan jaringan, khususnya rujukan kesehatan, di wilayahsehingga upaya-upaya kesehatan yang dilakukan di sebuah penjara terintegrasidengan sistem kesehatan masyarakat setempat. Skema kelengkapan layanankesehatan untuk lapas/rutan yang kedua (layanan proporsional) adalah yang
  • 4. harus didorong dan paling realistis dilakukan untuk saat ini dengan pulamembangun jejaring layanan sehingga terintegrasi dengan sistem kesehatanmasyarakat.Batasan yang tegas tentang kondisi apa saja yang perawatannya bisa dilakukandi klinik lapas/rutan dengan kondisi seperti apa yang harus dirujuk ke sistemkesehatan yang ada di luar lapas/rutan harus dibangun. Hal ini dilakukan agarurusan-urusan kesehatan tetap menjadi tanggung jawab Departemen Kesehatandan otoritas kesehatan di daerah, sementara jajaran Departemen Hukum danHAM dalam urusan kesehatan melaksanakan pelayanan sesuai batasan tersebut,tidak mengambil alih tanggung jawab sektor.Kebijakan-kebijakan untuk KesehatanSejumlah penyakit memiliki ‘sakralisasi’ penanggulangan yang menghambatupaya deteksi dini dan pengobatannya. Intervensi sebenaranya dapat dilakukandengan peralatan dan tenaga yang telah tersedia di setiap lapas/rutan, ataudengan dukungan sederhana dari otoritas kesehatan wilayah dimanalapas/rutan berlokasi. Namun karena sejumlah penyakit dianggap sakral danmemerlukan prosedur yang berliku dan canggih dalam pemeriksaan maupunpengobatannya, pada akhirnya ketiadaan tenaga dan mahalnya biayaperawatan beserta sarana penunjangnyalah yang menjadi alasan untuk setiapkematian yang terjadi di lapas/rutan.Rujukan pemeriksaan dan pengobatan yang biayanya harus ditanggung olehpenghuni akibat ketiadaan asuransi kesehatan adalah masalah tersendiri dalamkebijakan kesehatan baik di daerah maupun pusat. Permasalahan di dalamlapas/rutan merupakan refleksi atas keadaan yang sesungguhnya terjadi dimasyarakat mengenai mahalnya biaya perawatan vis a vis jaminan kesehatanyang tidak dimiliki sebagian besar warga negara Indonesia.Paska diberlakukannya UU Desentralisasi, tidak ada peraturan atau kesepakatanantara otoritas kesehatan dan pemasyarakatan di tingkat pusat untuk layanan
  • 5. kesehatan di lapas/rutan. Walaupun tumpang tindih anggaran tidak lagi terjadidi tingkat daerah, namun di tingkat pusat tidak pernah dibuat mekanismepenanggulangan masalah kesehatan di lapas/rutan antara sektor-sektor terkait.Keadaan-keadaan di atas dapat terjadi dikarenakan paling tidak oleh dua hal: a. Komersialisasi kesehatan yang selalu tertuju pada upaya-upaya kesehatan perorangan, tata laksana penanganan kesehatan dibuat serumit dan seberbelit-belit mungkin sehingga berbiaya tinggi; b. Lemahnya perlindungan negara terhadap hak-hak yang dimiliki warganya ditandai dengan tidak adanya tata kebijakan (kalaupun ada, tidak tegas penerapannya) yang mengatur tentang jaminan kesehatan.Kebijakan pemerintah ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruhwarga negara termasuk penghuni penjara. Ini berkaitan dengan penerapankebijakan desentralisasi yang menyebabkan terbatasnya warga yang tidakterdaftar sebagai warga dimana lapas/rutan berlokasi untuk dapat mengaksesasuransi maupun jaminan atas layanan kesehatan sebagai rujukan di luarlapas/rutan. Kebijakan pemerintah juga ditujukan untuk memfungsikan secaraefektif seluruh unit kerja pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan tersebutdalam rangka menunaikan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah.Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka dibutuhkan sebuah tatakebijakan penanganan kesehatan yang bertumpu pada upaya kesehatanmasyarakat, bukan upaya kesehatan perorangan. Komersialisasi sektorkesehatan harus pula diimbangi dengan perlindungan atau jaminan kepadamasyarakat sehingga kesehatan yang merupakan hak warga negara secaraumum tidak terabaikan. Tanggung jawab sosial industri kesehatan mutlakdituntut agar tidak semata-mata mengeruk keuntungan baik dari masyarakatlangsung maupun dari pembayaran jaminan kesehatan oleh negara.
  • 6. Kasus Narkoba dan Hunian yang Melebihi KapasitasTingginya tingkat hunian lapas dan rutan hingga melebihi kapasitas mau tidakmau turut berpengaruh pada kondisi kesehatan penghuni. Hingga Februari 2007terdapat 118,443 penghuni seluruh lapas dan rutan di Indonesia yangberkapasitas 76,550 orang, padahal sejak 2002 hingga 2006 pemerintah telahmembangun 13 lapas khusus narkotika baru (Data Kasus Tindak Pidana Narkobadi Indonesia tahun 2001-2006 – Badan Narkotika Nasional, 2007). Kematian-kematian di dalam lapas/rutan banyak disumbangkan oleh pelanggar kasusnarkoba pengidap HIV. Masih menurut BNN, pada tahun 2006, 28.4% dariseluruh jumlah penghuni lapas dan rutan di Indonesia adalah pelanggar kasusnarkoba. Walaupun demikian, tidak ada upaya inovatif yang lebih efektif dalammenanggulangi masalah narkoba kecuali gencarnya penangkapan yangkemudian berakhir di lapas dan rutan.Kematian, penularan HIV, dan masalah kesehatan lain di lapas/rutanmerupakan ekses dari sebuah penerapan kebijakan yang mengedepankankriminalisasi terhadap siapapun yang terlibat napza. Kebijakan yang ditujukanuntuk melindungi masyarakat dari peredaran dan produksi napza ilegal ternyatamalah memenjarakan orang-orang yang seharusnya mendapat perlindungan.Dari seluruh kasus narkoba di lapas/rutan, pemakai merupakan populasiterbanyak yang ada di penjara saat ini dengan perincian sebagai berikut:Pemakai 25,283 (74%); Pengedar 8,200 (24%); dan Produsen 683 (2%) (DataKasus Tindak Pidana Narkoba di Indonesia tahun 2001-2006 – Badan NarkotikaNasional, 2007). Jika tujuan kriminalisasi tersebut adalah untuk melindungimasyarakat dari pemakaian napza, maka seharusnya yang banyak berada dipenjara adalah produsennya.Maka sudah saatnya bagi Indonesia untuk mengkaji ulang kebijakan napza yangselama ini justru menyebabkan penjara-penjara kelebihan hunian, penurunankondisi kesehatan di dalamnya hingga pada kematian, dan pada akhirnya terusmeningkatkan beban biaya negara untuk upaya-upaya pemberantasan napza,pemenjaraan, dan penanganan kesehatan.