Tapak2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Tapak2

on

  • 467 views

 

Statistics

Views

Total Views
467
Views on SlideShare
467
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Tapak2 Tapak2 Document Transcript

  • TAPAK-TAPAK KEBERDAYAAN KELUARGA MISKIN PEDESAAN (2) Oleh I.H.Subandi Emil: pwsoloeks@yahoo.co.uk Apakah benar bahwa masyarakat pedesaan itu pasti miskin? Jawababannya pasti iya jika di lihat dari berbagai aspek indikator yang bisa di tunjukkan seperti miskin terhadap akses informasi, akses bank, akses pekerjaan, akses pendidikan, akses pendapatan, akses kesehatan dan akses pelayanana hak-hak dasar sebagaimana layaknya hidup sebagai warga Negara. Pendeknya ada sekurang-kurangnya ada 4 K yaitu Keterbelakangan yang mesti dijawab dengan pembangunan infrasttruktur pedesaan (seperti PNPM-PISEW); Kemiskinan yang harus dijawab dengan peningkatan ekonomi masyarakat; Kebodohan yang harus dijawab dengan peningkatan pendidikan dan kesehatan; Ketidakberdayaan, ketidaktrampilan maupun pengangguran yang semakin nyata kesenjangannya. Namun apakah ini bisa diakui bahwa apapun program untuk mengatasi itu semua jika pilihan untuk merubah nasibnya tidak ada kemauan kuat dari masyaakat itu sendiri ? Untuk meningkatkan keberdayaan keluarga miskin pedesaan bisa dideskripsikan sesuai apa yang terjadi di masyarakat atas perubahan pembangunan yang sekarang berjalan. Akses Prasarana dan Mengurangi Keterisolasian Daerah Seringkali kita terjebak pada pengarusutamaan infrastruktur fisik di pedesaan tanpa mempertimbangkan faktor manusia yang terlibat dalam infrastruktur dimana infrastruktur itu dibangun. Menghubungkan antar desa yang bisa meningkatkan ekonomi lokal. Ekonomi yang menggerakkan pendapatan masyarakat setempat atas dasar peningkatan jenis usaha yang sedang dikembangkan oleh masyarakat. Keterisolasian akibat akses jalan yang tertutup akan menghambat perubahan distribusi kebutuhan dasar masyarakat menjadi penting untuk melakukan pembukaan aksesnya. Jika ini dilakukan maka akibatnya biaya pemerataan kebutuhan dasar juga meningkat.
  • Sebagai contoh, di lokasi PNPM PISEW mengedepankan infrastruktur yang bisa membuka akses jalan antar wilayah. Ini berarti sesungguhnya kegiatan sejenis bisa memberikan kontribusi besar bagi keberlanjutan program di setiap daerah di pedesaan. Dalam pembangunan, upaya untuk meningkatkan keterisolasian prasarana pedesaan dilakukan dengan memadukan diskusi antar kelompok diskusi sektor antar desa. Dengan cara itulah kegiatan yang diputuskan bersama, misalnya membuka jalan antar desa maka akses bisa dibuka utnuk kepentingan wilayah bukan kepentingan satu desa semata. Dampaknya, tentu kebutuhan strategis untuk mengatasi keterisolasian daerah akan mulai bisa terjawab melalui perencanaan sterategis jika mengedepankan pendekatan kewilayahan dan forum untuk melihat kesinergiannya dan kebutuhan bersama adalah di tingkat kecamatan. Sesungguhnya ironis memang, jika pelaku program (Fasilitator proyek) seringkali memaksakan kehendaknya atas kebijakan yang dimauinya. Sementara masyarakat desa itu lebih cerdas, lebih paham akan masalah yang dihadapi dan dibutuhkannya dibandingkan pelaku proyek di luar desanya. Akibatnya seringkali terjebak pada tuntutan administrative keproyekan yang bertele-tele tanpa mempertimbangkan proses yang dihadapi dalam kehidupanwarga desanya. Sudah selayaknya para pelaku sadar untuk mempercayai masyarakat miskin untuk belajar apa yang dikehendaki untuk perbaikan hidup bukan apa yang harus dijawab atas kemauan proyek.Tugas fasilitator proyek dalam forum-forum perumusan keterisolasian desa adalah memastikan bahwa secara sosial dan teknis bisa berdampak bagi kemajuan peningkatan pendapatan keluarga miskin lebih lanjut. Pertimbangan teknis dan sosial berdasarkan kecerdasan ilmu dan teori itulah yang dibutuhkan masyarakat untuk menunjukkan proses pembelajaran bahwa apa yang telah diputuskan itu memang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh did aha barat kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan dibangun jalan 4 km jalan desa akhirnya bisa efisiensi Rp.300 setiap kali akan membawa hasil panennya ke pasar, karena jika sebelumnya harus ditempuh naik perahu yang biayanya dua kali lipat dan membutuhkan waktu dua kali lipatnya jika ditempuh naik ojek. Di kabupaten Rejang Lebong di desa Simpang Beliti juga dibangun jalan yang menghubungkan dua desa yang memiliki efisiensi mencapai Rp 7000 tiasp kali akan ke pasar. Ini dikarenakan sebelum jalan
  • dibuka haru smelingkar melalui lima desa yang jauh dengan biaya mahal tiga kalinya. Petani merasa terangkat dengan dibukanya akses jalan ini. Ini menjadi tolok ukur bila kita memilikim komitmen peningkatan keluarga miskin maka kecerdasar perencanaan wilayah bagi masyarakat sangat penting. Dan masih banyak contoh lain yang sesungguhnya memiliki dampak luas bagi keluarga miskin pedesaan, walaupun tetap yang dibutuhkan adalah dampak langsung setiap harinya untuk memperoleh pendapatan yang surplus dan terus menerus. Derajat kesehatan masyarakat Meningkat? Meningkatnya pendapatan masyarakat dan terpenuhinya berbagai akses prasarana pedesaan yang telah terbangun berimplikasi pada tingkat pendapatan keluarga miskin. Tentu derajad kesehatannya juga akan semakinmeningkat. Indikasi ini dengan semakin rendahnya permintaan pembangiuanan infrastruktur kesehatan yang dibangun secasra berkelompok tetaapi muncul kesadaran setiap pribadi keluarga miskin untuk mengkonsumsi air bersih dengan pompanisasi, menu ketersediaan pangan melalui pelebaran pasar yang lebih dekat , maupun diversifikasi tanaman yang ditanam akibat ketersediaan air sawah atau air di lahan tegalan melalui pembangunan saluran sekunder maupun penampungan air seperti embung. Gambaran iini sering terjadi di lingkungan masyarakat yang memiliki kemampuan inovasi dan kinerja kuat bagi perbaikan hidupnya di pedesaan. Lapangan kerja di desa Mulai Tercipta? Seringkali pekerjaan infrastruktur yang dibangun berbasiskan kelompok kemasyarakatan desa kurang memiliki andil besar bagi perubahan pola kerja msayarakat sekarang. Kebiasaan masyarakat yang selalu mengedepankan konsep gotong royong mestinya menjadi basis pekerjaan dan model padat karya yang dikembangkan. Model kontrak dengan lembaga keswadayaan masyarakat yang memiliki legalitas camat dan desa nampaknya kurang memiliki basis yang mengakar kuat di tingkat dusun dimana LKD itu berada. Seringkali yang kita temukan hanya dimiliki beberapa pengurus yang memiliki akses kekuasaan, keuangan, dan ketokohan saja sehingga kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas atas tahapan perolehan legalitas tersebut. Hanya ketika masyarakat tahu bahwa dengan dibangunkan infrastruktur mereka merasakan manfaatnya.
  • Ketidak sinkronan program dalam sosialisasi dan informasi seringkali berdampak tidak memiliki keterbukaan dalam bekerja dan tidak merasa memiliki karena hanya orang tertentu saja yang bekerja dan dipilih. Ini menjadi dilematis. Ketika seluruh warga dipekerjakan tentu sangat mempengaruhi hari orang kerja, namun disisi lain harus dibuka akses seluruh warga bergotong royong untuk bekerja bersama. Model yang mestinya dikembangkan adalah tanpa membedakan gender; seluruh kepala keluarga yang ada di dusun dan terkena program itu harus dilibatkan semuanya dan masuk dalam daftar yang legal menjadi anggota pekerja dalam sebuah kontrrak. Jika tidak maka terbukanya lapangan kerja bagi warga (walau sesaat selama ada proyek infrastruktur (maksimal 3 bulan) ) masih sulit disebut memberikan peluang kerja bagi keluarga miskin. Hal inilah yang penulis banyak temukan bahwa secara konsep bagus, namun dalam tataran penerapannya jauh dari harapan. Belum lagi ersoalan leader. Data menunjukkan sangat kecil dipedesaan keluarga miskin menjadi pemegang keputusan atau menjadi leader dalam sebuah infrastruktur yang dibangun di desanya. Paternalistik kuat. Dominasi kedekatan kekuasaan, ketokohan, kepemilikan modal di dusun seringkali tetap menjadi pemegang kendali. Ironis memang menjadi keluarga miskin, untuk memperoleh penghasilan Rp.50.000,00 selama ada proyek pembangunan infrastruktur saja masih sulit. Akankah ini berlanjut? Akankah kelompok kerja kecamatan yang diberi tugas bisa membagi keterlibatan warga secara adil? Akankah pelaku LKD akan berbuat adil bagi keluarga miskin yang berpenghasilan rendah dengan semua bisa merasakan nikmatnya duduk bareng menikmati hasil karya bergotong royong dan memperoleh uang hasil kerjanya selama ada proyek? Adilkah jika kelurga miskin apatis dibuat untuk menerima manfaat saja? Adilkah jika harus ikut menanggung utang Negara juga? Inilah yang perlu dijawab pelaku pembangunan daerah dalam implementasi di tingkat masyarakat paling kecil yaitu berbasiskan warga dusun sesungguhnya. (Bersambung)