Bukan jalan tengah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Bukan jalan tengah

on

  • 1,914 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,914
Views on SlideShare
1,914
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
21
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Bukan jalan tengah Bukan jalan tengah Document Transcript

  • BUKAN JALAN TENGAHEksaminasi Publik Putusan Mahkamah KonstitusiPerihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Tim Penulis Margiyono, SH. Muktiono, SH., M.Phil Dr. Rumadi, MA. Prof. Dr. Soelistyowati Irianto The Indonesian Legal Resource Center ILRC Jakarta, 2010
  • ii  B u kan Jal an Tengah: Hasi l Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No.1/ P N P S/ 1965BUKAN JALAN TENGAHEksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal PengujianUndang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama© ILRCukuran 14,5 x 21cm; xiv + 200 halamanMajelis Eksaminasi :MargiyonoMuktionoRumadiSoelistyowati IriantoTim Asisten/Penyusun :The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)Perwajahan dan Sampul :Canting ProductionPenerbit :The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)Jl. Tebet Timur I No. 4, Jakarta SelatanPhone : 021-93821173, Fax : 021- 8356641Email : Indonesia_lrc@yahoo.comWebsite:www.mitrahukum.orgEdisi pertama, 2010ISBN :
  • DAFTAR ISIKATA PENGANTAR viiPENDAHULUANA. Pertimbangan Pembentukan Majelis Eksaminasi ixB Tujuan Eksaminasi xiiiC. Majelis Eksaminasi xivBAGIAN PERTAMA : POSISI KASUSA. Sekilas UU No. 1/PNPS/1965 1B. Permohonan Uji Materiil UU No.1/PNPS/1965 8C. Proses Persidangan 1. Keterangan Presiden/ Pemerintah: ”Bukan Kebe- basan Sebebas-bebasnya” 11 2. Keterangan DPR RI: ”Tidak Merencanakan Perubahan ataupun Penggantian UU Penodaan Agama” 13 3. Keterangan Saksi: ”Tidak Ada Sumpah Pancasi- la!” 14 4. Keterangan Ahli: ”UU Penodaan Agama Memiliki Masalah” 15 5. Keterangan Pihak Terkait: ”Antara Dipertahankan, Revisi atau Dicabut” 22D. Teror, Intimidasi, Kekerasan, dan Pengerahan Massa 1. Stigma PKI, Atheis dan Penganut Kebebasan Tanpa Batas 26 2. Teror dan Intimidasi 28 3. Kekerasan terhadap Ahli, Saksi dan Kuasa Pemo- hon 32
  • iv  B u kan Jal an Teng ah: Hasi l Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No.1/ P N P S/ 1965 4. Mobilisasi dan Tekanan Massa 34 5. Pernyataan Ketua MK Sebelum dan Sesudah Putusan 36E. Putusan Mahkamah Konstitusi 1. Alasan-Alasan Penolakan Permohonan 39 2. Alasan berbeda (concurring opinion) Hakim Har- jono 42 3. Pendapat berbeda (dissenting opinion) Hakim Maria Farida Indrati. 42BAGIAN KEDUA : KERANGKA KONSEPTUALA. Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 1. Delapan Elemen Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan 46 2. Pembatasan Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan 47 3. Larangan Diskriminasi dan Hasutan Kebencian Keagamaan 50B. Hak Kebebasan Berekpresi 1. Sejarah Hak Atas Kebebasan Berekpresi 52 2. Pembatasan Hak Kebebasan Berekspresi 54C. Penistaan Agama (Blasphemy), Penodaan Agama (Defamation of Religion), Ajaran Menyimpang (Her- esy) dan Penyebaran Kebencian (Hate Speech) 55 1. Pengertian Blasphemy, Sejarah dan Pengaturan di Beberapa Negara 55 2. Penodaan Agama (Defamation of Religion) 59 3. Ajaran Menyimpang (Heresy) 61 4. Penyataan Kebencian (Hatred Speech) 62D. Perlindungan Hak-Hak Minoritas 1. Pengertian Minoritas dan Kelompok Rentan 64 2. Hak-Hak Minoritas 67 3. Perlakuan Khusus (Affirmative Action) 70
  • Daf t ar Is i vBAGIAN KETIGA : ANALISIS PUTUSAN MAH-KAMAH KONSTITUSIA. “Jalan Tengah” Mahkamah Konstitusi 1. Mahkamah Dalam Bayang-Bayang Ketakutan 74 2. ”Jalan Tengah” Hakim Harjono 78 3. Mahkamah Melegitimasi Ideologi Politik Piagam Jakarta 81B. Mahkamah Menyeret Indonesia memasuki Era Ke- munduran HAM 86C. Perspektif Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyaki- nan 1. Mahkamah Tidak Melihat Keterkaitan Penodaan Agama dengan Hak Kebebasan Beragama/Ber- keyakinan 88 2. Mahkamah Memberi Jalan Intervensi Negara Terhadap Agama 90 3. Mahkamah Konstitusi tidak mampu membedakan penodaan agama (defamation of religion) dan penyebaran kebencian (hatred speech) 92 4. Mahkamah Tidak Memperhatikan Fakta-Fakta Diskriminatif Pemberlakuan UU Penodaan Agama 93 5. Mahkamah Mengikuti Paham Politik Keagamaan “Media Dakwah” dan “Suara Hidayatullah” 97D. Perspektif Hak Kebebasan Berekpresi 1. Mahkamah Tidak Mempertimbangkan Amicus Curie Kebebasan Berekpresi 99 2. Mahkamah Tidak Memperhatikan Perkembangan Hukum Internasional 102E. Perlindungan Hak-Hak Minoritas 1. Mahkamah Tidak Mampu Melihat Kerentanan Kelompok Minoritas 103 2. Mahkamah Tidak Memberikan Affirmative Action Pada Kelompok Minoritas 105
  • vi  B u kan Jal an Teng ah: Hasi l Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No.1/ P N P S/ 1965BAGIAN KEEMPAT : KESIMPULAN DAN REKO-MENDASIA. KESIMPULAN 109B. REKOMENDASI 109BAGIAN KELIMA : PENUTUP 111DAFTAR PUSTAKA 113LAMPIRANLampiran 1 : Anotasi Putusan UU No. 1/PNPS/1965 Ten- tang Pencegahan Penodaan Agama Dilihat dari Hak Atas Kebebasan Berekspresi Oleh : Margiyono 117Lampiran 2 : Prospek Umat Minoritas dalam Kerapuhan Hukum dan Tafsir Konstitusi Oleh : Muktiono, SH. M.Phil. 143Lampiran 3 : Antara Kebebasan dan Penodaan Agama: Menimbang Kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh : Rumadi 159Lampiran 4 : Mengapa Ditolak Seruan ”Membawa” Bangsa Indonesia yang Berkeadilan Hukum dan Berkeadilan Sosial? Oleh : Sulistyowati Irianto 185PROFIL MAJELIS EKSAMINASI 198PROFIL ILRC 199
  • KATA PENGANTARMENGAWASI MAHKAMAH KONSTITUSI Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negarayang dibentuk sebagai jawaban atas praktik penyelewengankonstitusi yang melembaga semasa Orde Baru. Ia mengem-ban misi besar membangun konstitusionalitas Indonesia danbudaya sadar berkonstitusi. Di usia mudanya, MK telah men-jadi tumpuan baru bagi usaha penghormatan hak-hak kon-stitusional dan tumbuh menjadi lembaga yang populer dandisegani. Dilihat dari kepentingan penegakan konstitusi, MKadalah lembaga yang sangat strategis. Melalui kewenang-an untuk menguji undang-undang, MK memiliki pengaruhyang begitu besar pada arah politik hukum di Indonesia. Iamemiliki dua potensi strategis sekaligus, yaitu menegakkankonstitusionalitas dan sekaligus memiliki potensi untuk me-robohkannya. Sekalipun MK dirancang untuk menjadi lem-baga yang memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka,sebagaimana praktik ketatanegaraan yang ada, kinerja MKpada periode tertentu sangat dipengaruhi oleh integritas danprofesionalitas para hakimnya. Para hakim konstitusi bukan-lah para malaikat yang turun dari langit. Para hakim konsti-tusi diusulkan oleh tiga lembaga tinggi negara, yaitu DPR,MA dan Presiden. Oleh karena itu, tidak bisa diingkari jikakualitas dan figur hakim-hakim konstitusi akan senantiasamerefleksikan kepentingan tiga lembaga negara tersebut.Jadi begitu banyak faktor yang memungkinkan lembaga inimelahirkan keputusan-keputusan yang justru membahaya-kan konstitusi, mencederai demokrasi dan penghormatanhak asasi manusia. MK juga tidak bisa membebaskan dirinyadari logika kekuasaan yang senantiasa memiliki kecenderu-ngan untuk disalahgunakan. Pada akhirnya setiap hakim akan diuji dan dinilai dari
  • viii  B u kan Jal an Teng ah: Has il Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965keputusan-keputusan yang telah mereka buat. Demikianjuga halnya dengan MK, kredibilitas lembaga sangat tergan-tung pada kualitas dan integritas para hakimnya. Oleh karenaitu, setiap usaha masyarakat untuk mengawasi pelaksanaankekuasaan kehakiman di MK perlu dihargai dan didukung.Demikian juga dengan apa yang telah dilakukan oleh ILRCbersama para intelektual dalam melakukan kajian kritis da-lam bentuk eksaminasi terhadap Putusan MK tentang UUPencegahan/Penodaan Agama. Para intelektual yang terlibatdi dalam Majelis Eksaminasi adalah mereka yang kompetendi bidangnya masing-masing. Mereka adalah: Dr. Rumadi,Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, Margiyono,S.H., dan Muktiono,S.H., MA. Kepada mereka patut diberikan penghargaan yangsetinggi-tingginya atas komitmennya untuk terus memper-juangkan prinsip-prinsip kebebasan beragama. Penghargaanserupa juga patut diberikan kepada kawan-kawan eksekutifILRC yang dengan komitmen tingginya telah mampu mem-fasilitasi berlangsungnya eksaminasi ini hingga akhir. Eksaminasi ini sendiri dilakukan semata-mata sebagaikontribusi ILRC untuk ikut menegakkan konstitusi dan ikutmenegakkan martabat MK sebagai Pengawal Konstitusi.Penerbitan dan penyebarluasan hasil eksaminasi ini kepadapublik, selain dimaksudkan untuk menyebarluaskan semuapedebatan yang termuat di dalamnya, juga untuk mendorongberkembangnya sikap kritis dan replikasi inisiatif serupa dimasyarakat. Selamat Membaca Indonesian Legal Resource Centre (ILRC) Ketua Dewan Pengurus Dadang Trisasongko
  • PENDAHULUANA. PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN MAJELISEKSAMINASI Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalahnegara yang berdasarkan hukum (rechtstaat) yang demok-ratis dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat),oleh karenanya tuntutan akan adanya suatu kekuasaan ke-hakiman yang merdeka (independen), berwibawa, bersih,dan jujur harus secara konsekuen diwujudkan. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga ne-gara baru sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indo-nesia. Lahirnya MK didasarkan perubahan mendasar sistemketatanegaraan Indonesia, yaitu beralihnya supremasi MajelisPermusyawaratan Rakyat (MPR) kepada supremasi hukum.Perubahan ini memerlukan mekanisme institusional dan kon-stitusional serta hadirnya lembaga negara yang mengatasikemungkinan sengketa antar lembaga negara yang mempu-nyai derajat yang sama serta saling mengimbangi dan salingmengendalikan (checks and balances). MK didirikan berdasarkan amandemen Pasal 24 ayat(2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945,dengan kewenangan: 1) menguji undang-undang terhadapUUD 1945, 2) memutus sengketa kewenangan lembaganegara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, 3)memutus pembubaran partai politik, dan 4) memutus perse-lisihan tentang hasil pemilihan umum. Putusan MK bersifatfinal, yaitu memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkandalam sidang pleno yang terbuka untuk umum dan tidak adaupaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan terse-but. Karena kewenangannya tersebut MK disebut sebagai“the guardian of the constitution” (pengawal konstitusi). Untuk mewujudkan MK sebagai kekuasaan kehakiman
  • x  B u kan Jal an Tengah: Hasi l Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No.1/ P N P S/ 1965yang mandiri diperlukan keterlibatan dan partisipasi publikuntuk mengontrol kewenangannya. Salah satu bentuknyaadalah dengan membentuk lembaga eksaminasi yang in-dependen, yang dikenal dengan Majelis Eksaminasi. Maje-lis Eksaminasi dibentuk untuk melakukan verifikasi terhadapproses persidangan yang memperoleh perhatian luas darimasyarakat/publik, belum mempertimbangkan secara op-timal penerapan ilmu pengetahuan hukum dan HAM dalampengambilan putusan dan tidak memenuhi rasa keadilanmasyarakat. Majelis Eksaminasi melakukan pengujian ber-dasarkan kompetensi keilmuan (ilmiah) atau akademik dantidak berpretensi untuk menguji kembali fakta hukum. Olehsebab itu, Majelis Eksaminasi bersifat independen, objek-tif dan ilmiah, transparan, dan bertanggungjawab terhadappublik dan dirinya sendiri (hati nurani). Uji Materi UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgu-naan dan/atau Penodaan Agama (selanjutnya disebut UUPenodaan Agama) terhadap UUD 1945 mendapatkan perha-tiaan publik yang luas, baik di tingkat lokal, nasional, maupunInternasional. Para pihak yang pro maupun kontra memo-bilisir dukungan baik didalam proses persidangan, mediamassa, maupun aksi unjuk rasa. Persidangan diwarnai pulasejumlah kekerasan, intimidasi dan teror kepada para pemo-hon, kuasa pemohon dan ahli-ahli yang mendukung pencab-utan UU Penodaan Agama.1 Untuk membahas permohonanini, MK di luar kebiasaannya menyelenggarakan rapat koor-dinasi sebelum persidangan, menghadirkan ahli sendiri, danmendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang dinilai MKterkait. Persidangan berlangsung 12 kali yang dilaksanakansecara marathon, dengan menghadirkan 49 ahli - 16 ahli di- 1) Intimidasi dan teror menimpa Ahli yaitu Ulil Abshar, Lutfi Asyaukani, Garin Nu-groho, dan Yunianti Chuzzifah. Sedangkan kekerasan menimpa pengunjung sidang yaituNoval dan Sidiq, kuasa pemohon yaitu Nurkholis Hidayat dan Uli Parulian Sihombing padaRabu, 24 Maret 2010. Aksi pelemparan batu dan buah mengkudu terjadi pada KantorLBH Jakarta, Jl.Diponegoro No. 74, alamat Tim Advokasi Kebebasan Beragama.
  • Pend ahuluan  xihadirkan MK -saksi, dan pihak terkait. Banyak pihak berharap MK membuat terobosan baruuntuk mengatasi kekalutan pengaturan negara atas agama.Sebagai sebuah negara-bangsa (nation state), negara berke-wajiban untuk melindungi seluruh warganya, tanpa melihatlatar belakang agama, kesadaran individu, keyakinan politik,ras, jenis kelamin dan suku. Siapa saja yang mengakui dantinggal di bumi Indonesia, wajib dilindungi. Konstitusi Indo-nesia dengan lugas menjamin kebebasan setiap penduduk-nya untuk memeluk agama dan keyakinannya.2 Namun, padaakhirnya MK memutuskan bahwa UU Penodaan Agama tidakbertentangan dengan UUD 1945 (konstitusional) dan tetapdipertahankan Terhadap putusan tersebut, kuasa hukum pemohonmenilai MK telah gagal menjadi pilar keempat demokrasi danperlindungan HAM di Negara Indonesia. Penilaian tersebutdisimpulkan dari: 1) MK memanipulasi fakta persidangan, 2)MK telah mengambil pertimbangan subyektif tanpa berdasarfakta persidangan dan alat bukti, dan 3) MK telah menolakteori ketatanegaraan universal tentang negara hukum (recht-staat). Melalui keputusan tersebut MK telah memberikan le-gitimasi bagi Negara untuk melakukan tindak diskriminasikepada penghayat kepercayaan dan kelompok minoritaskeyakinan (agama dan kepercayaan) lainnya, dan untuk me-nentukan pokok-pokok ajaran agama di Indonesia. Di sisilain, putusan ini dinilai akan memberikan angin segar kepadakelompok garis keras untuk melakukan tindak kekerasan ter-hadap kelompok agama/keyakinan minoritas.3 Pasca putusan, berbagai pandangan tentang jaminanhak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indo- 2) Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap pen-duduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanyadan kepercayaannya itu”. 3) “Hakim Mahkamah Konstitusi Gagal Menjadi Pilar ke-4 Demokrasi dan PerlindunganHAM”, Siaran Pers Pemohon Uji Materiil UU No. 1/PNPS/1965, tanggal 20 April 2010
  • xii  B u kan Jal an Tengah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No.1/ P N P S/ 1965nesia bermuncul. Hal ini tidak terlepas dari argumen-argu-men MK dalam menopang keputusannya. MK lebih banyakmendasarkan argumennya atas ketakutan adanya konflik dimasyarakat, meninggalkan argumen-argumen konstitusi danhak asasi manusia yang berlaku universal dan telah menjadikomitmen negara Indonesia. Di sisi lain, pelanggaran terha-dap hak kebebasan beragama meningkat seperti penyerang-an Ahmadiyah di Manis Lor,4 Penyerangan Gereja HKBPBekasi,5 Penyerangan dan Pembakaran Pemukiman Ahmadi-yah di Cisalada, Desa Ciampea Udik, Kabupaten Bogor,6 danpenutupan sejumlah gereja.7 Penyerangan terjadi pula den-gan tujuan menghentikan kegiatan-kegiatan pendidikan HAMyang diselenggarakan Komnas HAM8 dan Anggota DPR.9 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dibentuklah Maje-lis Eksaminasi Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 PerihalPengujian Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Ten-tang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama TerhadapUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. 4) Penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Manis Lor terjadi padatanggal 28-29 Juli 2010. Penyerangan berawal dari surat perintah penyegelan tempat iba-dah Jemaah Ahmadiyah, yaitu masjid An Nur oleh Bupati Kuningan, dengan alasan jemaahAhmadiyah dianggap meresahkan di wilayah Kuningan. 5) Penyerangan terhadap Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), yang me-nyebabkan Pendeta Hasian Lumbantoruan Sihombing dan Luspida Simanjuntak terlukakarena penusukan. Penyerangan dipicu oleh rencana pendirian gereja HKBP di Ciketing,Bekasi. 6) Penyerangan dan Pembakaran pemukiman Ahmadiyah di Cisalada terjadi padatanggal 1 Oktober 2010. Penyerangan dilakukan oleh 1000 orang yang menyebabkanbelasan rumah hancur, mobil, dua rumah dan satu mesjid terbaka 7) Terjadi 10 peristiwa terkait dengan penutupan gereja dan sarana agama kristen.Untuk lebih lanjut tentang penutupan gereja silahkan akses http://www.pgi.or.id/Penutu-pan2010.html 8) Pembubaran paksa ”Pelatihan HAM untuk Waria” yang diselenggarakan KomnasHAM, dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan diri LPI (Laskar PembelaIslam) di Hotel Bumi Wiyata Depok, 30 April 9) Pertemuan Anggota DPR RI yaitu Ribka Tjiptaning (Ketua Komisi IX Bidang Kes-ehatan), Rieke Diah Pitaloka ( dan Nursuhud (Anggota DPR RI) untuk sosialisasi kesehatangratis di kota Banyuwangi, Jawa Timu pada tanggal 21 Juni 2010, dibubarkan oleh FrontPembela Islam (FPI) dilakukan FPI Banyuwangi bersama Forum Umat Beragama dan LSMGerak.
  • Pend ahuluan  xiiiB. TUJUAN EKSAMINASI Eksaminasi Publik ini secara umum bertujuan untukmendorong partisipasi publik untuk melakukan pengkajian,pengkritisan, dan penilaian secara obyektif atas putusan MK.Secara khusus, eksaminasi publik ini bertujuan untuk me-nguji: a. Ketepatan dan konsistensi MK dalam menerap- kan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum baik hukum materiil maupun formil dalam pengujian permohonan tersebut. b. Perspektif MK dalam memahami konsep hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, dengan men- dasarkan pada jaminan konstitusi dan kesesuaian de- ngan standar norma-norma hak asasi manusia interna- sional. c. Kualitas putusan MK, khususnya penerapan asas dan prinsip-prinsip hak asasi manusia Sedangkan tujuan jangka panjang dari hasil eksami-nasi ini adalah : a. Hasil eksaminasi menjadikan bahan kajian akademik yang dapat dijadikan bahan ajar terutama di Fakultas Hukum; b. Mendorong para hakim untuk meningkatkan inte- gritas moral, kredibilitas, intelektualitas, dan profesio- nalitasnya dalam menguji konstitusionalitas undang- undang dengan menggunakan persfektif HAM; dan c. Mendorong advokasi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia baik dalam wilayah le- gislasi, administrastif maupun penegakan hukum.
  • xiv  B u kan Jal an Teng ah: Has il Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965C. MAJELIS EKSAMINASI Untuk menjaga agar hasil pengujian dan penilaian (pu-tusan) yang dilakukan oleh Majelis Eksaminasi dapat diper-caya dan dipertanggung jawabkan, maka susunan anggotaMajelis Eksaminasi tersebut terdiri dari orang-orang yangmemiliki perhatian yang besar terhadap hukum dan pene-gakan hukum serta yang memiliki basis keilmuan di bidangilmu hukum, HAM, ilmu sosial atau berpengalaman dalampraktek penegakan hukum. Majelis Eksaminasi tersebut terdiri dari beberapa unsuryaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Akademisi danPraktisi, yang diharapkan mempunyai posisi obyektif, tidakmemihak dengan kasus yang akan dieksaminasi dan tidakmempunyai kepentingan, atau hubungan atau keterkaitanlangsung atau tidak langsung dengan kasus yang akan diek-saminasi. Majelis Eksaminasi yang ditetapkan oleh Tim Paneladalah 1) Prof. Dr.Soelistyowati Irianto, 2) Dr.Rumadi, MA, 3)Margiyono, SH, dan 4) Muktiono, SH,M.Phil. Majelis Eksaminasi melakukan kajian terhadap putu-san MK dari berbagai persfektif, sesuai dengan keahliannyamasing-masing. Prof. Dr. Soelistyowati Irianto, menganalisaputusan melalui paradigma pluralisme hukum/studi hukumkritis, Margiyono,SH menganalisa putusan berdasarkan prin-sip kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat (free-dom of ekspresion), Dr. Rumadi, MA menganalisa putusandari persfektif hak kebebasan beragama, dan Muktiono, SH,M.Phil menganalisa putusan dari aspek perlindungan terha-dap kelompok minoritas dan aspek kesetaraan. Metode yangdigunakan dalam kajian adalah metode interdisipliner, se-bagai perbandingan terhadap metode yang digunakan olehMK.
  • Bagian PertamaPOSISI KASUSA. SEKILAS UU PENODAAN AGAMA UU ini awalnya hanya berbentuk Penetapan Presiden(Penpres) Nomor 1 Tahun 1965 yang dikeluarkan Soekarnopada 27 Januari 1965. Lahir dari situasi saat itu dimana ”ham-pir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atauorganisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakatyang bertentangan dengan nilai-nilai agama”. Situasi ini telahmenimbulkan pelanggaran hukum, memecah persatuan na-sional, menyalahgunakan dan atau mempergunakan agama,dan menodai agama. Dan perkembangan aliran dan organ-isasi kebatinan dianggap telah berkembang ke arah mem-bahayakan agama-agama yang ada.1 Hal ini tercermin darilaporan Departemen Agama (Depag) yang melaporkan padatahun 1953 terdapat lebih dari 360 kelompok kebatinan di se-luruh Jawa. Kelompok-kelompok ini memainkan peran me-nentukan hingga pada pemilu 1955, partai-partai Islam gagalmeraih suara mayoritas.2 Penpres ini merupakan bagian darigagasan Nasakom3 Presiden Soekarno untuk memobilisasikekuatan-kekuatan nasionalisme, agama, dan komunismedemi meningkatkan kekuatan politiknya. Sehingga konfigurasipolitik pada era demokrasi terpimpin yang otoriter, sentralis-tik dan terpusat di tangan Presiden Soekarno. Menyebabkanproduk-produk hukum yang diciptakan pada masa tersebutjuga bersifat otoriter dan sentralistik, tidak terkecuali UU Pe- 1) Penjelasan Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965 2) Budhi Munawar Rachaman, Membela Kebebasan Beragama, Percakapan tentangSekularisme, Liberalisme dan Pluralisme (Buku 2), LSAF dan Paramadina, Januari 2010, hala-man xviii 3) Nasakom adalah singkatan Nasionalisme, Agama dan Komunisme
  • 2  B u kan Jal an Tengah: Hasi l Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No.1/ P N P S/ 1965nodaan Agama.4 UU Penodaan Agama sendiri terdiri dari empat pasal.Pasal 1 merupakan inti dari UU, yang melarang setiap orangyang dengan sengaja di muka umum untuk:1. menceritakan,menganjurkan atau mengusahakan dukung-an umum untuk melakukan penafsiran yang menyimpangdari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia;2. menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukung-an umum melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yangmenyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianutdi Indonesia; Pasal 25 dan 36 merupakan mekanisme pelaksanaanpasal 1, baik melalui tindakan administratif berupa peringa-tan keras dan pembubaran organisasi dan pernyataan se-bagai organisasi terlarang, maupun pidana selama-lamanyalima tahun. Sedangkan pasal 47 merupakan kriminalisasibagi setiap orang yang dengan sengaja di muka umum me-ngeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada 4) Permohonan Uji Materiil UU No.1/PNPS/1965, halaman 4 5) Pasal 2 ayat (1) selengkapnya berbunyi “Barang siapa melanggar ketentuan terse-but dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannyaitu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan MenteriDalam Negeri.” Dan Pasal 2 ayat (2) “Apabila pelangaran tersebut dalam ayat (1) dilaku-kan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesiadapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut seba-gai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dariMenteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.” 6) Pasal 3 selengkapnya berbunyi: “Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh MenteriAgama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presi-den Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi ataualiran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang,penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itudipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.”. Pasal 4 (156a KUHP) selengkapnya berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjaraselama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkanperasaan atau melakukan perbuatan: yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penya-lahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.” 7) Pasal 4 (156a KUHP) selengkapnya berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjaraselama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkanperasaan atau melakukan perbuatan: yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penya-lahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.”
  • Pos is i Kas us 3pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau peno-daan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Pasal4 ini selanjutnya ditambahkan dalam KUHP menjadi Pasal156a dibawah Bab V yang mengatur tentang “Kejatahan ter-hadap Ketertiban Umum.” UU ini memberi kewenangan penuh kepada negarauntuk: 1) melalui Depag menentukan “pokok-pokok ajaranagama”; 2) menentukan mana penafsiran agama yang di-anggap “menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama” danmana yang tidak; 3) jika diperlukan, melakukan penyelidikanterhadap aliran-aliran yang diduga melakukan penyimpang-an, dan menindak mereka. Dua kewenangan terakhir dilak-sanakan oleh BAKORPAKEM,8 yang semula didirikan di De-pag pada tahun 1954 untuk mengawasi agama-agama baru,kelompok kebatinan dan kegiatan mereka. Namun, semenjak1960 tugas dan kewenangan diletakkan di bawah KejaksaanAgung.9 Sampai dengan tahun 1999, Kejaksaan di berbagaidaerah telah mengeluarkan 37 keputusan tentang aliran ke-percayaan/keagamaan, dan kepolisian menyatakan 39 alirankepercayaan dinyatakan sesat.10 Permasalahan lain, dalam penjelasan Pasal 1, mem-berikan pengertian mengenai “agama yang dianut di Indo-nesia” yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan KhongHu Cu (Confusius). Keenam agama tersebut mendapat ban-tuan dan perlindungan. Sedangkan bagi agama-agama lain,misalnya: Yahudi, Zaratustrian, Shinto, dan Thaoism tidakdilarang di Indonesia. Agama-agama tersebut mendapat ja-minan penuh oleh Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, dan agama- 8) Keputusan Jaksa Agung RI no. KEP 108/ J.A./ 1984 tentang pembentukan timKoordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Keputusan Jaksa Agung ini mer-upakan landasan dari berdirinya Team koordinasi PAKEM (Team Koordinasi PengawasAliran Kepercayaan Masyarakat) yang dibentuk dari tingkat pusat sampai dengan tingkatkabupaten. Team Pakem di tingkat Pusat terdiri dari unsur Depdagri, Departemen Pen-didikan dan Kebudayaan, Kejaksaan Agung, Departemen Agama, Departemen Kehaki-man, MABES ABRI, BAKIN dan Mabes Polri. 9) Uli Parulian Sihombing dkk, “Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum TerhadapPengawasan Agama dan Kepercayaan”, ILRC, Jakarta, 2008. 10) Ibid, halaman 109 - 117
  • 4  B u kan Jal an Tengah: Hasi l Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No.1/ P N P S/ 1965agama tersebut “dibiarkan adanya”, asal tidak menggang-gu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan iniatau peraturan perundangan lain. Penjelasan ini selanjutnyaditafsirkan bahwa 6 (enam) agama tersebut sebagai agamayang diakui dan mendapatkan perlindungan dari penyalah-gunaan dan penodaan agama, mendapat fasilitas-fasilitasdari negara dan menjadi kerangka berpikir dalam penyeleng-garaan negara. Di sisi lain untuk agama-agama lokal, penganut ke-percayaan/kebatinan dalam penjelasan UU dinyatakan “Ter-hadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha me-nyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan kearahKe-Tuhanan Yang Maha Esa”. Pengkategorian ini tidak ter-lepas dari definisi “agama” yang diajukan Depag yaitu harusmemuat unsur-unsur (1) Kepercayaan terhadap Tuhan YME,(2) Memiliki Nabi, (3) Kitab Suci, (4) Umat, dan (5) Suatu sistemhukum bagi penganutnya.11 Pendefinisian ini sendiri tidak ter-lepas dari konstelasi politik pada masa itu, dimana BadanKongres Kebatinan Seluruh Indonesia (BKKI) pada tahun1957 mendesak Soekarno untuk mengakui secara formal ke-batinan setara dengan agama. Akibat pendefinisian ini, makakelompok kepercayaan, kebatinan, atau agama adat tidaktercakup didalamnya, sehingga mereka digolongkan sebagai“belum beragama”. Definisi ini diperkuat dengan keluarnyaSurat Edaran Menteri Dalam Negeri No.477/74054/1978,yang antara lain menyebutkan agama yang diakui oleh pe-merintah adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Budha.12Selanjutnya keberadaan aliran kebatinan/kepercayaan/agama adat diakui semenjak dicantumkan dalam GBHN1978 yang diwadahi dalam ”Kepercayaan Terhadap TuhanYang Maha Esa”. Keberadaannya tidak merupakan agama,dan untuk pembinaannya dilakukan: 11) Budhi Munawar Rachaman, op.cit, halaman xviii 12) Musdah Mulia, Hak Kebebasan Beragama, dalam Islam dan HAM, Konsep dan Im-plementasi, Naufan Pustaka, Jakarta, 2010, halaman 44
  • Pos is i Kas us 5 ”agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru dan untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu, agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, benar-benar sesuai dengan dasar Ketu- hanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”.13 Hal sama masih terdapat dalam GBHN 1998 yangmenyebutkan : ”Penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dibina dan diarahkan untuk mendukung terpeliharanya suasana kerukunan hidup bermasyarakat. Melalui keru- kunan hidup umat beragama dan penganut kepercayaan Tuhan YME terus dimantapkan pemahaman bahwa ke- percayaan terhadap Tuhan YME adalah bukan agama dan oleh karena itu pembinaannya dilakukan agar tidak meng- arah pada pembentukan agama baru dan penganutnya diarahkan untuk memeluk salah satu agama yang diakui oleh negara. Pembinaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME merupakan tanggungjawab peme- rintah dan masayarakat.”14 Akibatnya para penganut kepercayaan, kebatinanatau agama lokal menjadi sasaran penyebaran ”agama-agama diakui” atau ”dikembalikan ke agama induknya”. Halini misalkan menimpa Agama Tolotang yang dipaksa men-jadi Hindu, seperti halnya Hindu di Bali.15 Agama Kaharingandigabungkan atau diintegrasikan ke dalam Agama Hindu.16Akibatnya penganut kepercayaan, kebatinan dan agama adat 13) GBHN 1993 Bab IV F “Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”,butir 6 14) Penjelasan tentang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 15) Proses ini didasarkan kepada SK Depag No.6 tahun 1966 yang menunjuk DirjenBimbingan Masyrakkat Beragama Hindu dan Budha untuk melakukan pembinaan sertapenyuluhan terhadap umat Hindu Tolontang. Vide Musda Musliah, “Menuju KebebasanBeragama di Indonesia,” dalam Chandra Setiawan (Ed) “Kebebasan Beragama atau Ber-keyakinan di Indonesia,” Komnas HAM, Jakarta, 2006, halaman 52-53 16) SK Menag kepada Kakanwil Depag Kalimantan Tengah No.MA/203/1980 perihalpenggabungan atau integrasi Penganut Kaharingan ke dalam Agama Hindu.
  • 6  B u kan Jal an Tengah: Hasi l Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No.1/ P N P S/ 1965untuk mendapatkan hak-hak dasarnya harus menundukkandiri ke dalam salah satu dari enam agama. Bagi yang tidak menundukkan diri, maka mereka ke-hilangan haknya untuk mendapatkan identitas seperti KTP,dan dilarang untuk menyatakan agamanya dalam surat-su-rat resmi. Demikian halnya perkawinan yang dilangsungkanmenurut keyakinan atau adat tidak dianggap sah.17 Sehinggaselanjutnya kelahiran anak-anak dianggap sebagai anak luarkawin, dan hanya memiliki hubungan keperdataan denganibunya saja. Hal ini membawa akibat tidak dipenuhinya hak-hak yang lain, seperti pendidikan, kesehatan, kesempatankerja yang sama,18 kesempatan menduduki jabatan-jabatanpublik, maupun pemakaman sesuai agamanya. Secara khusus Komnas Anti Kekerasan terhadapPerempuan (Komnas Perempuan) menilai UU ini telah me-langgar hak perempuan, khususnya hak untuk untuk be-bas dari kekerasan berbasis gender, hak perempuan untukberkeluarga dan melanjutkan keturunan, Hak perempuanatas penghidupan yang layak, hak perempuan atas keseha-tan reproduksi.19 UU Penodaan Agama digunakan pula untuk men-ghukum orang-orang yang menganut agama turunan dariagama-agama yang diakui. Seperti Jamaah Ahmadiyah Indo-nesia (JAI) karena dinilai melakukan “kegiatan yang menyim-pang dari pokok-pokok ajaran islam” mengalami persekusi,dan dilegitimasi dengan SKB Tiga Menteri. UU PenodaanAgama mengkriminalkan para penganut agama yang secaradamai meyakini dan melaksanakan agama atau keyakinan-nya. Sepanjang tahun 2003–2008, lebih dari 150 orang di- 17) Pasal 2 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkaw-inan sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing”. SE MendagriNo. 158 tahun 1985 menafsirkan bahwa “kepercayaan” tidak dimaksudkan dengan kel-ompok penghayat kepercayaan, dan karena bukan agama yang diakui dalam UU No.1/PNPS/1965 maka UU No.1 Tahun 1974 tidak mengikat mereka. Jika ingin dicatatkan,maka harus menundukkan diri ke dalam salah satu agama yang diakui. 18) Saksi Saldi, tidak bisa menjadi anggota ABRI karena agamanya adalah PenghayatKepercayaan Terhadap Tuhan YME 19) Hasil pemantauan Komnas Perempuan dan disampaikan dalam Sidang MK
  • Pos is i Kas us 7tangkap, ditahan, dan diadili berdasarkan Pasal 4 UU Peno-daan Agama (Pasal 156a KUHP). Diantaranya Lia Aminuddinalias Lia Eden, yang memperkenalkan dirinya sebagai jel-maan Jibril, Ardi Husain dan enam Pengurus Yayasan KankerNarkoba Cahaya Alam (YKNCA) yang mengeluarkan sebuahbuku berjudul ”Menembus Gelap Menuju Terang” berisikompilasi uraian Al-quran dan hadits; Sumardin Tappayyayang melakukan shalat bersiul, Yusman Roy yang melaku-kan Shalat Dwi Bahasa, Mas’ud Simanungkalit menafsirkanAl-Quran, Rus’an adalah dosen Fakultas Agama UniversitasMuhammadiyah Palu yang menulis artikel berjudul “IslamAgama yang ‘Gagal’” maupun Mangapin Sibuea, pimpinansekte ‘Pondok Nabi’ di Bandung.20 Suasana di luar Gedung MK (www.wahid institute.org) 20) Rumadi, Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUHP,makalah, dan untuk proses persidangan dan latar belakang konflik vide Agustinus EdyKristianto (ed), Refleksi Keberagaman Agama, Hukum Sesat dan Menyesatkan Hukum,YLBHI, Jakarta,2009
  • 8  B u kan Jal an Tengah: Hasi l Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No.1/ P N P S/ 1965B. PERMOHONAN UJI MATERIIL UU PENODAANAGAMA Permohonan Judicial Review (JR) diajukan padatanggal 20 Oktober 2009, dan terdaftar dengan registrasiNomor 140/PUU-VII/2009. Alasan pengajuan JR UU Peno-daan Agama karena dinilai berpotensi melanggar hak kon-stitusi para pemohon baik badan hukum maupun individudalam usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenu-han HAM, mendorong pluralisme dan toleransi beragamadi masyarakat.21 Para pemohon memberikan kuasa kepadapara Advokat dan Pengabdi Bantuan Hukum, yang tergabungdalam Tim Advokasi Kebebasan Beragama.22 Pada intinya pemohon menuntut UU PenodaanAgama yang lahir pada era demokrasi terpimpin itu ditinjaukembali. UU Penodaan Agama dinilai sudah tidak relevandengan perkembangan nilai-nilai demokrasi dan HAM, teru-tama karena telah menjadi hambatan bagi terpenuhinya jami-nan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. UUD1945 telah mengalami perubahan mendasar, yaitu denganmengintegrasikan ketentuan-ketentuan dari instrumen-instru-men internasional mengenai HAM. Hal ini terdapat dalam BabXA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28–28 J). Untuk bidangHAM, Indonesia telah mengesahkan UU No. 39 tahun 1999tentang HAM dan UU No. 26 tahun 2000 tentang PengadilanHAM yang memperkuat jaminan pemenuhan HAM. Indonesiajuga telah meratifikasi dua kovenan pokok internasional yaituKovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) melaluiUU No. 11 tahun 2005 dan Kovenan Internasional Hak Sipildan Politik (Sipol) melalui UU No. 12 tahun 2005. Sedangkanperubahan kekuasaan dalam membentuk UU, diatur dalam 21) Permohonan diajukan oleh empat individu yaitu KH Abdurahman Wahid (Alm),Siti Musdah Mulia, Dawam Rahardjo, dan Maman Imanul Haq, dan tujuh organisasimasyarakat sipil, yaitu: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Imparsial,Setara Institute, Demos, Elsam, Desantara, dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia(PBHI). 22) Tim Advokasi Kebebasan Beragama terdiri dari 57 advokat dan pengabdi bantuanhukum, beralamat di Jl.Diponegoro No.74, Jakarta Pusat
  • Pos is i Kas us 9UU No.10 tahun 2004 yang memberikan panduan penyusu-nan UU yang menganut nilai-nilai demokratis. UU PenodaanAgama merupakan UU yang lahir sebelum perubahan Kon-stitusi. Oleh karena itu, substansinya sudah tidak sesuai de-ngan konstitusi dan peraturan perundang-undangan pascaamandemen konstitusi. Uji Materil diajukan terhadap lima norma yang terda-pat dalam Pasal 1-4 UU Penodaan Agama dengan menggu-nakan sembilan norma dalam UUD 1945 yaitu Pasal 1 ayat(3),23 Pasal 27 ayat (1),24 Pasal 28D ayat (1),25 Pasal 28Eayat (1),26 Pasal 28E ayat (2),27 Pasal 28E ayat (3),28 Pasal 28Iayat (1),29 Pasal 28I ayat (2),30 dan Pasal 29 ayat (2).31 Alasan-alasan yang diajukan adalah sebagai berikut:32 1. UU Pernodaan Agama bertentangan dengan prinsip persamaan dalam hukum (equality before the law), Hak atas kebebasan beragana, meyakini keyakinan, me- nyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani- nya dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. 23) Negara Indonesia adalah Negara Hukum 24) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerin-tahan dan wajib menjungjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya 25) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hu-kum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 26) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilihpendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tem-pat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 27) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dansikap, sesuai dengan hati nuraninya. 28) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkanpendapat 29) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hatinurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalahhak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. 30) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasarapa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat dis-kriminatif itu. 31) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanyamasing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keyakinannya itu. 32) Resume permohonan Uji Material
  • 10  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 2. UU Penodaan Agama khususnya Pasal 1 menunjukan adanya pembedaan dan/atau pengutamaan terhadap enam agama antara lain: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu, dibandingkan dengan agama- agama atau aliran keyakinan lainnya. Hal mana meru- pakan bentuk kebijakan diskriminatif yang dilarang. 3. Substansi Pasal 1 yang bertentangan dengan UUD 1945, dengan sendirinya hukum proseduralnya yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2), menjadi bertentang- an pula. Pasal 2 ayat (2) bertentangan dengan prinsip negara hukum karena prosedur pembubaran organ- isasi dimaksud bertentangan dengan prinsip toleransi, keragaman, dan pemikiran terbuka. Proses pembuba- ran organisasi dan pelarangan organisasi, seharusnya dilakukan melalui proses peradilan yang adil, indepen- den dan terbuka, dengan mempertimbangkan hak atas kebebasan beragama, keragaman dan toleransi; 4. Pasal 3 yang menjatuhkan sanksi pidana selama- lamanya lima tahun kepada orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, yang melanggar ketentuan dalam pasal 1, dinilai membatasi kebebasan mereka yang be- ragama atau berkeyakinan selain keenam agama yang dilindungi, penghayat kepercayaan, dan kelompok atau aliran minoritas dalam keenam agama tersebut. 5. Pasal 4 huruf a yang kemudian ditambahkan menjadi Pasal 156 a KUHP dinilai bertentangan dengan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Perumusan Pasal 4 huruf a membuat pelaksanaannya mengharuskan diambilnya satu tafsir tertentu dalam agama tertentu untuk menjadi batasan permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama. Berpihaknya negara/ pemerintah kepada salah satu tafsir tertentu adalah diskriminasi terhadap aliran/tafsir lain yang hidup pula di Indonesia. Tuntutan yang diajukan adalah agar MK menerimadan mengabulkan seluruh permohonan pengujian UU Pe-
  • Pos is i Kas us  11nodaan Agama, menyatakan Pasal 1 s/d 4 UU PenodaanAgama bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional)dan menyatakan ketentuan Pasal 1-4 UU Penodaan Agamatidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengansegala akibat hukumnya.C. PROSES PERSIDANGAN Hukum Acara di MK, mengacu kepada PeraturanMahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedo-man Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.Maka berdasarkan peraturan tersebut, proses persidanganJR UU Penodaan Agama, adalah sebagai berikut: 1. Keterangan Presiden/Pemerintah: ”Bukan Ke- bebasan Sebebas-bebasnya” Keterangan Presiden adalah ”keterangan resmi pe-merintah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokokpermohonan yang merupakan hasil koordinasi dari Menteri-Menteri dan/atau Lembaga/Badan Pemerintah terkait”.33Dalam JR ini Presiden/Pemerintah diwakili Menteri Agama(Menag), Suryadharma Ali dan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia (Menkumham), Patrialis Akbar. Presiden/Pemerintah pada intinya memberikan ket-erangan sebagai berikut:34 • UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dalam rangka membatasi dan menegasikan kebebasan be- ragama tetapi justru memberikan perlindungan dan kebebasan beragama, keharmonisan antar umat be- ragama serta mencegah dari penghinaan, penodaan, maupun pemaksaan terhadap umat beragama yang berbeda satu sama lain; • Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak melarang seseorang melakukan penafsiran terhadap 33) Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentangPedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 34) Opening Statement Pemerintah atas Permohonan Pengujian UU No.1/PNPS/1965tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap UUD 1945
  • 12  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 suatu ajaran agama ataupun kegiatan keagamaan yang menyerupai suatu agama, tetapi yang dilarang adalah apabila dengan sengaja di muka umum men- ceritakan, menganjurkan dukungan umum untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyim- pang dari pokok-pokok ajaran suatu agama yang dianut di Indonesia; • Pembatalan terhadap UU Pencegahan Peno- daan Agama akan menyebabkan hilangnya jaminan perlindungan umum (general prevention) sehingga dikhawatirkan masyarakat akan main hakim sendiri oleh karena aparat penegak hukum kehilangan pi- jakan atau acuan peraturan perundang-undangan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dan/ atau penodaan terhadap agama; • Kebebasan merupakan hak konstitusional setiap orang, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak boleh dilakukan dengan sebebas-bebasnya tanpa batas, atau bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, ketertiban, dan hukum yang berlaku sebagaimana di- tentukan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; Senada dengan Menteri Agama, Menteri Hukum danHAM menyatakan bahwa jika dikabulkan, di antara peme-luk dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak dan konflikhorizontal antar masyarakat dan akan menimbulkan fitnahagama yang diakui di Indonesia dan akan mengganggu keru-kunan umat beragama serta dapat menimbulkan ketidakhar-monisan di antara umat beragama yang sudah terjalin baikselama ini. Atas dasar hal tersebut, Pemerintah menolak pen-cabutan UU Penodaan Agama. Untuk mendukung keterang-annya, Pemerintah mengajukan 16 (enam belas) orang ahli35yang pada intinya menguatkan pendapat pemerintah. 35) K.H. Hasyim Muzadi, Amin Suma, Rahmat Syafi’i, Nur Syam, Mudzakkir, H.M.Atho Mudzhar, Buya Bagindo Letter, Rusdi Ali Muhammad, Rahim Yunus, Ali Aziz, K.H.Hafidz Usman, Filipus Kuncoro, Wijaya, Mahdini, Sudarsono, Hj. Khofifah Indarparawan-sa, dan Rony Nitibaskara
  • Pos is i Kas us  13 2. Keterangan DPR RI: ”Tidak merencanakan perubahan ataupun penggantian UU Penodaan Agama” Keterangan DPR adalah ”keterangan resmi DPR baiksecara lisan maupun tertulis yang berisi fakta-fakta yang ter-jadi pada saat pembahasan dan/atau risalah yang berkenaandengan pokok perkara.”36 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)dalam keterangan yang disampaikannya pada intinya me-nyatakan:Pertama, UU Penodaan Agama walau merupakan produkhukum rezim orde lama, namun semangat dan jiwanya masihrelevan dengan kenyataan pada saat sekarang;Kedua, UU Penodaan Agama merupakan payung hukum un-tuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukumbagi setiap orang dan pemeluk agama, dan menjalankan hakkonstitusionalnya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga UU Penodaan Agamatidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28J ayat(1), ayat (2), serta Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun1945, danKetiga, DPR berpandangan bahwa suatu negara diboleh-kan untuk membuat suatu undang-undang yang membatasipelaksanaan hak-hak dan kebebasan dalam beragama un-tuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, moralmasyarakat, atau hak-hak kebebasan mendasar orang lain,oleh karena itu meskipun undang-undang tersebut berben-tuk PNPS yang diterbitkan pada rezim Orde Lama, namunundang-undang tersebut tetap berlaku sesuai dengan keten-tuan peralihan.37 Berdasarkan pendapat tersebut, maka DPR, dan Pe-merintah tidak merencanakan perubahan ataupun penggan-tian terhadap UU Penodaan Agama. DPR tidak menyampai- 36) Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2005 tentangPedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 37) Keterangan DPR RI atas Permohonan Permohonan Pengujian UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadapUUD 1945
  • 14  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965kan keterangan terkait dengan fakta-fakta saat pembahasandan/atau risalah UU Penodaan Agama. 3. Keterangan Saksi: ”Tidak Ada Sumpah Pan- casila” Keterangan saksi adalah ”keterangan yang diberikanoleh seseorang dalam persidangan tentang sesuatu peristi-wa atau keadaan yang didengar, dilihat, dan/atau dialamin-ya sendiri.” Dalam persidangan, pemohon mengajukan duaorang saksi yaitu Arswendo Atmowiloto, yang dipidana ber-dasarkan Pasal 156a KUHP dan Sardi, penganut PenghayatKepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang kehilan-gan kesempatan untuk menjadi TNI/ABRI karena agamanya. Dalam pemeriksaan Keterangan Saksi, terdapat per-istiwa yang melecehkan keyakinan Saksi, terkait denganpengambilan sumpah. Pasal 23 Peraturan MK, mengatursumpah seorang saksi sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji sebagai saksi akan mem- berikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya” Untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Al- lah” Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik di- tutup dengan “Semoga Tuhan menolong saya”. Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Atah Parama Wisesa” Untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Namo Sakyamuni Buddhaya. Demi Hyang Buddha Saya ber- sumpah…” diakhiri dengan “Saddhu, Saddhu, Saddhu” Untuk yang beragama lain, mengikuti aturan agamanya masing-masing. Saksi Sardi mengajukan permohonan lisan agar disumpah Pancasila, yang kemudian ditolak Ketua MK, Mah-fudz MD dengan alasan ”tidak ada Sumpah Pancasila”38 38) Bandingkan dengan ketika Tody Daniel Mendel, seorang atheist dalam sidang JRPasal penghinaan dan pencemaran nama baik dalam KUHP vide Menakar Janji Ahli Tak
  • Pos is i Kas us  15dan menyarankan untuk menggunakan janji. Merujuk padaklausula ”Untuk yang beragama lain, mengikuti aturan aga-manya masing-masing”, maka seharusnya Saksi diijinkan un-tuk mengucapkan lafal sumpah menurut keyakinannya, yaituPancasila. Maria Farida Indarti, salah seorang hakim konsti-tusi dalam wawancara dengan majalah Tempo berpendapatbahwa baginya sumpah itu tak jadi masalah karena dalamPancasila terdapat Ketuhanan Yang Maha Esa.39 Dalam per-sidangan tersebut ekpresi keyakinan saksi dijadikan bahanejekan di dalam persidangan. Hal ini memperlihatkan pula,bahwa dalam teks resmi kenegaraan lafal sumpah/janji hanyamerujuk kepada enam agama, yang ada dalam penjelasanUU Penodaan Agama. 4. Keterangan Ahli: ”UU Penodaan Agama Memi- liki Masalah” Keterangan ahli adalah ”keterangan yang diberikanoleh seseorang yang karena pendidikan dan/atau pengala-mannya memiliki keahlian atau pengetahuan mendalam yangberkaitan dengan permohonan, berupa pendapat yang bersi-fat ilmiah, teknis, atau pendapat khusus lainnya tentang suatualat bukti atau fakta yang diperlukan untuk pemeriksaan per-mohonan.” Sidang UU Penodaan Agama menghadirkan ahli-ahli, baik yang diajukan pemohon, pemerintah, pihak terkait,maupun MK. Dalam sejarah persidangan di MK, persidanganJR UU Penodaan Agama, adalah sidang yang paling banyakmenghadirkan ahli. Pemohon mengajukan enam orang ahli dari berbagailatar belakang dan kompetensi yaitu dari Prof. JE Sahetapy,Prof. Soetandyo Wingjosoebroto, MM Billah, Frans MagnisSuseno, Cole Durham, Prof. Subur. Ahli dari pemohon me-nyampaikan bahwa UU Penodaan Agama bermasalah karenadiskriminatif. Akibatnya, kaum minoritas dirampas hak kebe-basan berfikir dan berkeyakinannya, bahkan menjalar kepadaBeragama di Sidang MK 39) Maria Farida Indarti, Sesat Bukan Ranah Negara, http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/04/26/WAW/mbm.20100426.WAW133367.id.html
  • 16  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965perampasan hak atas identitas, pekerjaan, pendidikan, danlain sebagainya. Selain itu keterangan Ahli dari pemohon jugamenegaskan permohonan pemohon bahwa kebebasan ber-fikir dan berkeyakinan tidak dapat dibatasi, namun ekspresidari pemikiran dan berkeyakinan harus dibatasi agar tidakmengganggu ketertiban umum dan moral umum. Pemerintah mengajukan tigabelas orang Ahli yangsebagian besar menjalani profesi yang berkaitan dengankeagamaan, seperti Ketua MUI Propinsi atau Rektor/Penga-jar di IAIN sehingga kesaksiannyapun cenderung terkonsen-trasi pada ajaran-ajaran agama, khususnya islam. Umumnyapara ahli menegaskan bahwa UU Penodaan Agama me-lindungi agama dari tindakan penodaan, tidak diskriminatif,bahkan melindungi minoritas sehingga terwujud kehidupanberagama yang plural dan harmonis. Pihak terkait yang mengajukan ahli hanya enam kel-ompok. Yaitu Ahli yang diajukan oleh pihak terkait yang ber-pendapat bahwa UU Penodaan Agama layak dipertahankandan menegaskan bahwa negara harus melindungi agamadari penodaan, bila tidak maka masyarakat akan main ha-kim sendiri. Hanya satu orang Ahli yaitu K.P. Seno Adiningrat,yang diajukan HPK yang menyatakan UU Penodaan Agamabersifat diskriminatif. Umumnya Ahli-Ahli yang diajukan oleh pemerintahdan pihak terkait memilliki argumen yang sebangun untukmenyatakan bahwa UU Penodaan Agama tidak diskriminatif,melindungi minoritas, sehingga masih bermanfaat dan ha-rus dipertahankan. Namun, mereka tidak memiliki pendapatyang sama mengenai agama resmi atau agama yang diakui.Ada yang menyatakan UU penodaan agama melindungi se-mua agama dan bahkan kepercayaan, ada yang menyatakanbahwa hanya enam agama yang diakui dan dilindungi di In-donesia. MK sendiri mengundang empatbelas ahli denganberbagai keahlian. Seluruh ahli berpendapat bahwa UU Pe-nodaan Agama memiliki masalah. Lima orang dengan tegasmeminta dicabut, dan enam orang mengusulkan untuk dire-
  • Pos is i Kas us  17visi. Meskipun tidak ada Ahli dari Mahkamah Konstitusi yangdengan jelas mengatakan bahwa UU tidak bermasalah, adadua Ahli yang berpendapat UU Penodaan Agama layak un-tuk dipertahankan. Pemerataan pendidikan, pendekatan per-suasif, juga dialog yang dilandasi oleh toleransi disarankanoleh enam orang Ahli untuk mengatasi konflik keagamaan,baik di internal pemeluk agama, maupun antar pemelukagama. Selain itu, ketentuan pidana dalam KUHP juga disara-nkan untuk menegakan batasan ekspresi berfikir & berkeya-kinan, termasuk untuk mengatasi kekerasan yang dilakukanoleh masyarakat yang main hakim sendiri bila UU dicabut. Nama Ahli Masalah UU No.1/ Rekomendasi MK PNPS/1965Prof. Dr. Andi 1. Pasal 1 dan 2 UU a quo CabutHamzah sifatnya administrasi, tapi pasal 3 ada sanksi pidana 5 tahun. Kalau administrasi harusnya 1 tahun kurungan atau denda. 2. Pasal 1, 2, 3 UU a quo multitafsir, tidak memenuhi syarat nullum crimen sine lega scripta.Dr. Eddy OS 1. Dalam prakteknya, UU PertahankanHiariej a quo selalu digunakan untuk mengadili pemikiran. Praktek itu bertentang dengan postulat hukum: cogitationis poenam nemo partitur, 2. Penghayat keyakinan tidak bisa dijerat atau dihukum
  • 18  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 Prof. 1. Negara tidak boleh ikut Revisi Dr.Azyumardi campur soal tafsir Azra 2. UU a quo tidak sesuai dengan zaman. 3. Pasal yang inkonstitu- sional misalnya pasal 4b UU a quo. 4. UU a quo ambigu se- hingga harus disempurna- kan. Dr. Fx Mudji 1. Sebenarnya masyarakat Revisi Sutrisno kultural saling menghorma- ti satu sama lain terhadap adanya perbedaan, na- mun adanya hukum akan meniadakan hak-hak lain atau kebebasan yang ada di dalam masyarakat tsb 2. Istilah menyimpang adalah istilah orang dalam (intern agama), sementara bagi orang di luar intern agama, disebut berbeda. 3. Tugas negara paling pokok adalah pada wilayah publik,menjaga ketertiban dan melindungi tiap warga Negara untuk melaksana- kan hak kebebasan be- ragamanya.
  • Pos is i Kas us  19Ulil Abshar 1. Posisi negara harus CabutAbdalla netral, tidak bisa masuk soal tafsir. 2. Perbedaan tafsir bukan penodaan agama. 3. Pokok-pokok ajaran berbeda-beda. 4. Istilah “pokok-pokok ajaran agama” di UU a quo ambigu. 5. Negara harus mencegah dan menangkap orang yang melakukan kekeras- an. 6. UU a quo tidak melin- dungi minoritas.Emha Ainun 1. UU a quo tidak soleh, RevisiNadjib banyak mundharatnya. 2. Tafsir tidak bisa dipak- sakan. 3. Pluralisme adalah sifat Tuhan, tidak bisa dipaksa- kan untuk seragam. 4. Pokok-pokok ajaran beda. 5. Toleransi dan saling menyayangi.Dr. Siti Zuhro UU a quo memberi pelu- Revisi ang untuk diskriminasi & pembatasan hak memeluk agama. Juga bukti tidak dijaminnya masyarakat yang plural dan pengakuan status kelompok minoritas.
  • 20  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 Prof. 1. UU a quo seringkali Revisi Dr.Jalaludin dipergunakan oleh yang Rakhmat berkuasa 2. UU a quo cenderung merugikan kaum minoritas Prof. Dr. Ah- 1. Masyarakat hidup dalam UU baru mad Fedyani masa yang berbeda den- S. gan masa pembentukan UU a quo 2. Mengekpresikan pikiran termasuk dalam konteks agama bagian dari HAM, dan posisi manusia se- bagai subyek semakin penting. Prof. Dr. 1. UU a quo tidak sem- Revisi Yusril Ihza purna karena tidak sesuai Mahendra dengan UU 10/2004. 2. Norma hukum ada di penjelasan, harusnya ada di pasal. 3. Kepentingan Negara bu- kan menilai benar tidaknya agama, tapi menjaga ke- tertiban umum dan harmo- ni dalam masyarakat.
  • Pos is i Kas us  21Dr. Moeslim 1. Pokok-pokok ajaran CabutAbdurrah- berbeda-beda.man 2. Perbedaan tafsir harus dihormati. 3. Seseorang di hada- pan Negara harus setara, meskipun di hadapan Tuhan berbeda-beda. 4. Beriman atau tidak bu- kan urusan Negara.Taufik Ismail UU a quo sebagai pagar Revisi sudah usang, ayo kita per- baiki bersama-sama.Prof. Dr. 1. Penafsiran tidak bisa RevisiKomaruddin dibatasiHidayat 2. Pembatasan hanya untuk manifestasi atau ekspresi guna kepenting- an warga negara bukan kepentingan agama.Djohan Ef- 1.UU a quo menjadi peng- Tidak jelasfendi akuan 6 agama resmi dan acapkali memakan korban (Kurdi, Baha’i). 2. Tafsir adalah bagian dari kebebasan beragama/ berkeyakinan dan boleh disampaikan ke publik. 3. Masalah keyakinan ada- lah otoritas Tuhan YME. 4. Negara dan aparatnya tidak boleh bertindak me- lebihi Tuhan sendiri.
  • 22  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 S. A. E. Na- 1. Perbedaan dan perkem- Cabut baban bangan tafsir adalah lumrah. 2. Negara tidak perlu me- ngatur masalah penafsiran. 3. Depag tidak memiliki kewenangan untuk menye- lidiki dan menilai pokok- pokok ajaran agama. 4. Ada ketidakjelasan Isti- lah (seolah-olah perbedaan tafsir itu sama dengan penodaan agama). 5. Akibat UU a quo, negara berpeluang untuk inter- vensi wilayah keagamaan. Garin Nu- 1. UU ini tidak mendo- Cabut groho rong masyarakat berubah positif. 2. Kata-kata dalam pasal- pasal UU a quo tidak memberi kepastian hukum sehingga mengakibatkan korban. 3. Secara yuridis muncul- nya UU a quo hanya ber- laku tepat untuk saat itu, tidak tepat untuk saat ini. 5. Keterangan Pihak Terkait: ”Antara Diperta- hankan, Revisi atau Dicabut” Pihak Terkait adalah adalah ”pihak yang berkepen-tingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permo-honan. Pihak Terkait yang berkepentingan langsung ada-lah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh
  • Pos is i Kas us  23oleh pokok permohonan dan dapat diberikan hak-hak yangsama dengan Pemohon.40 Sedangkan Pihak Terkait yangberkepentingan tidak langsung adalah ”pihak yang karenakedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar ke-terangannya atau pihak yang perlu didengar keterangannyasebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau ke-wenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokokpermohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi ter-hadap permohonan dimaksud”. Pihak terkait tidak langsung,karenanya tidak mempunyai hak-hak yang sama denganpemohon dalam perkara. Selama proses persidangan, terdapat 24 (dua puluhempat) pihak terkait yang menyampaikan keterangannya.Dari 24 pihak, hanya Himpunan Penghayat Dan Kepercayaan(HPK), Badan Kerjasama Organisasi-Organiasi Kepercayaan(BKOK) yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh olehpokok permohonan, karena penghayat telah menjadi korban.Sehingga HPK dan BKOK memiliki hak yang sama denganPemohon. Sedangkan pihak terkait tidak langsung pada per-sidangan, dapat dikategorikan sebagai berikut : a. Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya: Komisi Na- sional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indone- sia (KWI), Majelis Tinggi Agama Konghucu Indone- sia (MATAKIN), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), WALUBI, Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhdap Perempuan (KOMNAS Perempuan) b. Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau ke- 40) Hak-hak tersebut meliputi (a) memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; (b)mengajukan pertanyaan kepada Ahli dan/atau saksi; (c) mengajukan Ahli dan/atau saksisepanjang berkaitan dengan hal-hal yang dinilai belum terwakili dalam keterangan Ahlidan/atau saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan; (d) menyampaikankesimpulan akhir secara lisan dan/atau tertulis.
  • 24  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 wenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepedulian- nya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah), Persat- uan Islam (Persis), DPP Partai Persatuan Pembangu- nan, Yayasan Irena Center, DPP Ittihadul Muballighin, Badan Silaturrahmi Ulama Madura (BASHRA), Front Pembela Islam, Forum Umat Islam, Hizbut Tahrir In- donesia (HTI), Al-Irsyad Islamiyah Sumber: voa-islam.com Namun, selama proses persidangan batasan pihakterkait langsung dan tidak langsung menjadi hilang. MajelisHakim memperbolehkan setiap pihak terkait untuk mem-berikan keterangan lisan/tertulis dan mengajukan pertan-yaan kepada saksi dan Ahli. Hal ini menunjukkan bahwa MKmenganggap seluruh pihak terkait pada persidangan perkaramerupakan pihak terkait langsung, yaitu yang hak dan/ataukewenangannya terpengaruh oleh permohonan. Sikap inimerupakan pelanggaran terhadap hukum acara yang dibuatoleh MK sendiri, khususnya hal yang terkait dengan pembuk-
  • Pos is i Kas us  25tian, yang mempengaruhi pengambilan keputusan.Secara substansi, pihak terkait terbagi dalam dua kelompokbesar yaitu kelompok yang menolak permohonan dan kelom-pok yang sependapat dengan pemohon, sebagaimana dapatdilihat dalam tabel berikut:Menolak Permoho- Majelis Ulama Indonesia (MUI),nan Pimpinan Pusat (PP) Muham- madiyah, Pengurus Besar Nah- dlatul Ulama (PBNU), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Dewan Dak- wah Islamiyah Indonesia (DDII), Perwakilan Umat Buddha Indo- nesia (WALUBI), Persatuan Islam (Persis), Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Yayasan Irena Centre, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) It- tihadul Mubalighin, Badan Silatur- rahmi Ulama Pesantren se-Madura (BASSRA), Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (DPP FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Forum Umat Islam (FUI).Sependapat Dengan Persekutuan Gereja-Gereja Indo-Pemohon nesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan (BKOK), Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) dan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan)Revisi Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI
  • 26  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 Kelompok yang menolak permohonan berlandasanpada argumen bahwa kebebasan beragama tidak tanpabatas. UU Penodaan Agama bukan sebagai bentuk inter-vensi negara terhadap keberagamaan seseorang tetapi se-bagai jaminan perlindungan,41 UU Pencegahan PenodaanAgama tidak bertentangan dengan UUD 1945. PencabutanUU Pencegahan Penodaan Agama justru akan menimbulkananarkhis, konflik dan kekacauan di dalam masyarakat.42 Sedangkan pihak yang mendukung permohonan me-nilai UU Penodaan Agama perlu dikritisi dalam soal fungsidan isinya cenderung multitafsir dan dikhawatirkan akan ter-jadi intervensi negara yang terlalu jauh terhadap kehidupanberagama,43 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak se-suai dengan ketentuan kebebasan beragama dan cenderungmengkriminalisasi ajaran agama yang menyimpang secararepresif44 dan dijadikan alat pembenar perlakuan diskrimi-natif, kekerasan, dan penindasan terhadap golongan peme-luk agama minoritas termasuk masyarakat penghayat keper-cayaan.45D. TEROR, INTIMIDASI, KEKERASAN DAN PENGERAHANMASSA 1. Stigma PKI, Atheis dan Penganut Kebebasan Tanpa Batas Stigma atheis terhadap para pemohon dan kuasanyapertamakali dilontarkan oleh Ketua Umum Pengurus BesarNahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi, sebelum per-sidangan dimulai. Hasyim menilai ada gerilya politik kaumateis yang menuntut pencabutan UU Penodaan Agama.46Selengkapnya Hasyim menyatakan: 41) PP Muhammadiyah 42) Matakin, Persatuan Islam (Persis), HTI 43) PGI 44) KWI 45) BKOK 46) “Hasyim: Waspadai Gerilya Kelompok Ateis.” Selasa, 16 Pebruari 2010, http://www.antaranews.com/berita/1266296609/hasyim-waspadai-gerilya-kelom-pok-ateis diakses terakhir 15 Oktober 2010
  • Pos is i Kas us  27 “Belakangan ini, kelompok tersebut sedang mengganggu kerukunan umat beragama dengan `mengendarai` isu demokrasi dan HAM yang dinilainya over dosis karena menggambarkan penodaan agama sebagai kebebasan beragama, padahal tujuannya adalah kebebasan untuk tidak beragama,” …… ”Tidak ada yang untung dengan pencabutan tersebut, kecuali ateisme”. Pernyataan ketua organisasi massa islam terbesartersebut dijadikan bingkai untuk menilai pemohonan uji ma-teri. Prejudice terhadap pemohon dan kuasa pemohon se-bagai “atheis”, “kafir”, “penganut kebebasan tanpa batas”mengemuka baik yang disampaikan di dalam persidangan,maupun melalui media massa. Misalkan Ketua MUI, Amid-han menyatakan “tidak ada tempat untuk yang tidak mauberagama karena tidak sesuai sila pertama Pancasila.”47 Se-dangkan Menteri Agama, Suryadharma Ali menyatakan “ke-bebasan beragama tanpa batas akan melahirkan kekacauandi dalam masyarakat, sehingga untuk menjamin keharmon-isan antar agama di tanah air perlu ada aturan agar tak salingbersinggungan”,48 pada acara-acara untuk meminta dukung-an berbagai pihak. Hal ini secara nyata terlihat dalam persidangan, ketikaKetua Komnas Perempuan Yunianti Chuzzifah menyampai-kan keterangannya. Ia mendapat perlakuan tidak mengenak-kan dari pengunjung sidang. Para pengunjung meneriaki Yunidengan sebutan PKI. Mereka meneriakkan kata-kata tidakmengenakkan setelah mendengar pernyataan Yuni yangmendukung pencabutan UU No. 1/PNPS/1965 itu. Sebelum-nya, Yuni sempat menceritakan tentang kesulitan wanita didaerah Lombok dalam membuat KTP karena tidak mempu- 47) “Majelis Ulama Nilai Uji Materi Undang-Undang Penodaan Agama Keliru” Senin, 01 Februari 2010 http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/02/01/brk,20100201-222560,id.html, diakses terakhir 15 Oktober 2010 48) http://www.solopos.com/2010/channel/nasional/menag-minta-nu-dukung-uu-penodaan-agama-17154
  • 28  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965nyai agama yang sesuai dengan UU No.1 /PNPS/1965.49 Terhadap perlakuan yang menimpanya, Yuni me-nyampaikan perasaannya sebagai berikut : Saya merasakan betul, kekuatan massa sangat besar dan saya tidak tahu berapa jauh kekuatan hakim-hakim mah- kamah konstitusi untuk independen dalam memutuskan kasus ini. Saya diteriakin PKI…PKI…PKI.. hanya menye- but Ahmadiyah mereka langsung teriak setan...setan… setan ketika hanya ingin memperlihatkan fakta dampak pemberlakuaan undang-undang ini.50 Poster besar yang dipasang di halaman MK (www.suara-islam.com) 2. Teror dan Intimidasi Teror dan intimidasi menwarnai proses persidangandan dialamatkan kepada pemohon, kuasa pemohon, saksi 49) “Ketua Komnas Perempuan Diteriaki PKI” Jum’at, 12 Maret 2010 http://news.okezone.com/read/2010/03/12/339/312013/ketua-komnas-perem-puan-diteriaki-pki, diakses terakhir 15 Oktober 2010 50) Notulensi Religious Freedom Advocacy Training,International Religious FreedomConsortium, Jakarta, Sabtu 17 April 2010, tidak dipublikasikan
  • Pos is i Kas us  29dan ahli yang mendukung pencabutan UU Penodaan Agama.Pada tanggal 12 Maret 2010, Ulil Abshar Abdalla, menda-patkan ancaman kekerasan dengan teriakan ”halal darah-nya” dan acaman “bunuh” di dalam ruang persidangan.51Pemukulan dan penyerangan terhadap Ulil hampir terjadi didepan ruang sidang, seusai memberikan keterangan. Hal initerekam dalam tulisan naratif Syafatun Nissa52 dalam accountjejaring sosial Facebook miliknya dengan judul ”Teror”. TEROR I “Mbak, duduknya biasa aja..” Seorang petugas datang menghampiri dan menegur saya. “Ha?! Apa..?” Saya terbengong-bengong tak mengerti. “Duduk lu tu. Gak boleh cross leg,” kawan duduk di sebe- lah saya mencoba menjelaskan. “Duduknya, mbak. Kakinya biasa aja. Dah pake rok, duduknya begitu lagi,” petugas kembali mengingatkan saya. “Kenapa?” Saya bertanya balik. Kembali tak mengerti. Apa yang salah? Saya mengenakan rok selutut pagi itu. Dan merasa tak ada yang salah dengan gesture tubuh saya. Saya sengaja berdandan dengan sopan pagi itu. Mengenakan blus putih lengan panjang, rok hitam selutut, bersepatu, dan duduk manis mengikuti jalannya sidang :)... .............................................................................................. .......................................... 51) LBH Jakarta di Teror, http://politik.kompasiana.com/2010/03/17/lbh-jakarta-di-teror/ 52) Syafa’atun Aisya, Teror, http://www.facebook.com/home.php?#!/note.php?note_id=40623816578, diakses terakhir 15 Oktober 2010
  • 30  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 II Sidang break untuk Shalat Jum’at. Palu di ketuk. Pekikan “Allahu akbar!” segera menggema. Saya bergegas turun dari balkon atas. Pengunjung di lantai bawah ramai. Pengunjung dengan atribut jubah dan sor- ban merangsek masuk ruang sidang. Peserta sidang keluar satu persatu. Keriuhan terjadi saat peserta sidang yang pro pencabutan UU mencoba keluar ruangan. “Kafir!” “Murtad!” “Bunuh aja. Halal darahnya.” “Copot aja jilbabnya. Islam apaan tu. Gak pantes!” Beberapa orang mengacung-acungkan tangan. Petugas keamanan gedung berusaha menenangkan. “Udah.. Udah.. Sholat jumat..” “Kalo mereka ma ketahuan gak sholat..” Teriakan terus bersahutan. Saya berada dalam keriuhan pe- muda-pemuda tanggung dengan urat leher yang mengeras. Kata-kata kotor berhamburan dengan mudahnya. Sempat merasa ngeri saya berusaha mencari gambar III Ulil sibuk menelpon atau ditelpon seseorang. Aura kece- masan meruap di ruang yang dikhususkan bagi para saksi ahli. “Pastikan Ulil bisa keluar dengan aman.” “Lewat belakang aja..” Beberapa kawan ikut sibuk mengatur strategi. “Bawa mobil, Mas?” “Gak. Pake taksi.” “Lewat belakang aja, Mas. Nanti kita kawal.” “Ok, Amanda mana?” Ulil bergegas pergi. Makanan dan minuman yang terhidang tak tersentuh. Makalah dan buku catatannya tertinggal. “Takut juga Ulil ya?” Saya bertanya naïf.
  • Pos is i Kas us  31 “Gak punya basis massa sih..” Seorang kawan merespon pertanyaan saya. Guyon. “Mungkin juga ya,” Saya ikut tertawa. IV Hidup dalam teror. Bagaimana anda menjalanin- ya?............................................................. Saya bayangkan hidup menjadi Ulil. Dengan fatwa halal darahnya bagi orang-orang tertentu. Yang bisa tiba-tiba hilang nyawa di tangan orang tak dikenal. Dikeroyok ramai- ramai seperti maling kesiangan. Sementara, layaknya film- film India, aparat keamanan bertindak saat rumah telah hangus terbakar.................................................. Teror dan intimidasi terjadi pula ke kantor LBH Jakar-ta, yang menjadi sekretariat kuasa hukum pemohon. Sekel-ompok orang berbaju putih-putih dan bersorban melemparigedung LBH Jakarta dengan batu dan buah mengkudu, padatanggal 12 Maret 2010. Di sini lain, selama proses persidang-an muncul intimidasi dan gangguan yang menyudutkan kua-sa hukum, para pemohon sangat keras dan tajam terdengar.Seperti ”Anam, Anak Namrud”, ”Profesor Bahlul”, ”Setan,””Jilbab Palsu” yang menganggu persidangan itu sendiri.Kuasa Hukum pemohon dalam siaran persnya menyayang-kan Hakim-Hakim di MK pasif dalam mengantisipasi intimi-dasi dan gangguan terhadap proses persidangan tersebut.53Ancaman ”membunuh atau menyembelih” disampaikan pulaoleh Ketua DPP Front Pembela Islam Habib Riziq didalampersidangan. Sebagai simbolnya FPI melakukan penyembe-lihan kambing di halaman Gedung MK.54 Padahal jika merujuk pada Pasal 40 ayat (2) UU MKNomor 24/2003 yang menyatakan setiap orang yang hadir di 53) LBH Jakarta di Teror, http://politik.kompasiana.com/2010/03/17/lbh-jakarta-di-teror/ 54) Hasil pemantauan sidang uji materiil UU Penodaan Agama, Aliansi NasionalBhineka Tunggal Ika, 2010, dokumen tidak dipublikasikan
  • 32  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965dalam persidangan wajib mentaati tata tertib persidangan”.Pelanggaran terhadap tata tertib persidangan merupakan”penghinaan terhadap MK (contempt of court)”. Dalam Pasal5 ayat (2) huruf b,g,h, dan i Peraturan MK No.19/2009 meng-atur bahwa pengunjung sidang dilarang: 1) membuat gaduh,2) menghina para pihak/saksi/ahli, 3) mengajukan dukungan/komentar terhadap ahli/saksi, 4) melakukan perbuatan yangdapat mengganggu persidangan, 5) merendahkan martabatHakim MK atau kewibawaan MK, atau 6) memberikan ungka-pan berupa ancaman terhadap MK. Suasana didalam persidangan (www.mahkamahkonstitusi.go.id) 3. Kekerasan terhadap Ahli, Saksi, dan Kuasa Pemohon Kekerasan terhadap Ahli, Saksi, dan Kuasa Pemo-hon puncaknya terjadi pada sidang terakhir yaitu persidang-an tanggal 24 Maret 2010.55 Kondisi ini telah diawali dalampersidangan saat saksi Garin Nugroho menyatakan sebaik-nya undang-undang ini dicabut. Lontaran kata-kata mulaibermunculan “Kafir!!”, “Halal Darahnya!!”, dan “Bunuh!!”. 55) http://anbti.org/2010/03/hari-terakhir-persidangan-mahkamah-konstitusi-me-ngenai-uu-penodaan-agama/
  • Pos is i Kas us  33Pada saat istirahat makan siang terjadi keributan di kantinMK. Anggota FPI, LPI, KLI, dan GARIS mengerubung di de-pan ruangan kantin. Nurkholis Hidayat, dan Uli Parulian Pa-rulian mendapatkan kekerasan berupa injakan, tendangandan cengkraman di leher dan pertanyaan-pertanyaan terkaitagama yang dianut dengan nada mengancam. Suasana menjadi gaduh, Sidiq dari LBH Jakarta danNovel dari PGI merekam peristiwa tersebut, hal ini mem-buat anggota FPI marah. FPI mengarah kepada Sidik, danmengambil paksa kamera dan memintanya untuk hapus.Sidik dikepung, didorong dan di pukul dari belakang, halsama terjadi pada Novel. Peristiwa ini terhenti setelah parakuasa pemohon mundur ke dalam kantin, dan petugas MKmengunci pintu menuju kantin MK. Sementara Garin Nu-groho ketika keluar gedung MK, mobil yang digunakannyadipukul dan dihentak-hentak. Tidak diketahui kelanjutan pe-nanganan oleh Polisi pasca pelaporan yang dilakukan olehLBH Jakarta. Suasana Aksi di luar Gedung MK (www.suara-islam.com)
  • 34  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 4. Mobilisasi dan Tekanan Massa Demontrasi para pendukung kelompok yang meng-inginkan UU Penodaan Agama dipertahankan, berlangsungselama persidangan. Menurut hasil pemantauan Aliansi Na-sional Bhineka Tunggal Ika, massa yang dikerahkan palingbanyak berjumlah 500 orang. Elemen pendukung diantaran-nya berasal dari Front Pembela Islam (FPI), Laskar PembelaIslam(FPI), Gerakan Reformasi Islam (GARIS), Partai BulanBintang (PBB), Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta.56Pada persidangan pertama, diketahui bahwa massa berasaldari luar kota Jakarta. Mereka mendapatkan informasi bahwapersidangan yang digelar adalah pembacaan putusan ha-kim. Sumber: www.okezone.com 56) Hasil pemantauan siding uji materiil UU Penodaan Agama, Aliansi NasionalBhineka Tunggal Ika, 2010, dokumen tidak dipublikasikan
  • Pos is i Kas us  35 Massa, umumnya datang sekitar jam 08.00, sebagianberkumpul di lobby dan memenuhi balkon pengunjung sidang,sedangkan sisanya mengelar aksi di halaman MK. Massayang berada di halaman berbaris untuk mendengarkan orasi.Orasi umumnya berisi propaganda seperti tuduhan-tuduhan”Antek Amerika”, “Yahudi”, “Perusak Akidah”, termasuk pe-nolakan terhadap Ahmadiyah. Para demonstran menganggapgugatan diajukan oleh AKKBB. Terdapat 2 (dua) shift massayaitu pada sidang jam 10.00–12.00 massa berasal dari orangtua dan pemuda, sedangkan untuk sidang jam 14.00–15.15berasal dari anak muda dan mahasiswa. Selain orasi, massamemasang spanduk besar bergambarkan Dawam Rahardjo,Musda Mulia, Asfinawati, Kyai Maman Imanul Haq, dan to-koh lain, sebagai orang yang dicari dan dianggap sebagai”penjahat akidah”. Spanduk lain berisi ratusan nama yangdianggap sebagai kaum yang menodai islam.57 Selain massa pada level bawah, mobilisasi dilakukanpula oleh kalangan ulama. Badan Ulama Pesantren seluruhMadura dan Forum Ulama seluruh Madura, yang merupakandaerah asal Ketua Mahkamah Konstitusi, pada 23 Februari2010 menemui Ketua MK. Menurut Mahfudz “Kunjunganpara ulama ini hendak menyampaikan aspirasi kepada MKberkenaan dengan pengujian UU 1/1965 tentang Pencegah-an Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penod-aan Agama, red). Mereka pada intinya mengajukan semacampetisi agar UU Penodaan Agama tidak dicabut karena alasantertentu.58 Padahal dalam Peraturan MK Nomor 02/PMK/2003tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konsti-tusi, Pasal 3 Ayat (1) huruf d dinyatakan secara tegas: Dalampenyelesaian perkara, hakim konstitusi:59 57) Ibid 58) Mahfud: Putusan UU Penodaan Agama Adalah Putusan Hukum, Se-lasa, 23 Februari2010,http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaNonSidangDetail&id=3744 59) Peraturan MK Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman TingkahLaku Hakim Kosntitusi
  • 36  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 Menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, baik dengan pihak yang berperkara mau- pun dengan pihak lain dan tidak mengadakan kolusi den- gan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang ditangani, seh- ingga dapat mempengaruhi obyektivitas atau citra me- ngenai obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan.Untuk mensiasati hal ini, Mahfudz menggelar jumpa persdan menyatakannya sebagai ”silaturahmi”. Selanjutnya Ba-dan Ulama Pesantren se-Madura menjadi pihak terkait da-lam persidangan Uji Materi UU Penodaan Agama, walaupunsebelumnya tidak terdapat dalam daftar nama yang akanmenjadi pihak terkait. Ketua MK, Moh. Mahfud MD saat memberikan keterangan pers bersama para ulama asal Madura (www.mahkamahkonstitusi.go.id) 5. Pernyataan Ketua MK Sebelum dan Sesudah Putusan Proses persidangan yang diwarnai demontrasi, teror,pengerahan massa dan kekerasan dari pihak yang menolakpencabutan UU Penodaan Agama telah menimbulkan kekha-watiran MK terpengaruh dalam pengambilan keputusan.
  • Pos is i Kas us  37Untuk meyakinkan banyak pihak akan keindependenannya,secara khusus Mahfudz MD mengeluarkan pernyataan sikapdalam website pribadinya pada tanggal 15 April 2010.60 Judicial review UU No. 1/PNPS/1965 yang lebih dikenal sebagai UU Pencegahan Penodaan Agama terhadap UUD 1945 akan segera diputus. MK menjadwalkan peng- ucapan vonis atas perkara tersebut akan dilakukan oleh sembilan hakim MK pada hari Senin tanggal 19 April 2010 jam 14.00. Terkait dengan itu sebagai Ketua MK saya me- nyampaikan: 1. MK memutus dengan independen, tak terpengaruh oleh tekanan atau opini publik yang berkembang di luar sidang-sidang MK. MK hanya mendasarkan diri pada ke- tentuan UUD 1945 dan fakta hukum yang muncul di per- sidangan. MK tak pernah bisa ditekan oleh kelompok apa pun dan dengan cara unjuk rasa yang bagaimanapun. 2. Putusan MK dibuat bukan berdasarkan pihak mana yang mendapat dukungan lebih banyak atau pihak mana yang tidak mendapat dukungan. Putusan yang didasar- kan berdasar besar/kecilnya dukungan itu adalah putu- san politik. MK hanya membuat putusan hukum yang dasarnya adalah logika konstitusi dan hukum. UUD 1945 telah mengatur dengan rinci dan ketat mengenai perlin- duangan HAM dan itulah tolok ukur utama dalam pem- buatan putusan MK. 3. Dalam membuat putusan MK juga tidak terikat pada pandangan-pandangan teoretis atau pendapat Ahli dan pengalaman di negara lain. Pandangan ahli, teori konsti- tusi, dan pengalaman negara lain hanya sebagai sumber pembanding dan bukan sumber penentu. Sumber pe- nentunya adalah UUD 1945 yang tafsir-tafsirnya memang bisa saja ditemukan dalam pendapat Ahli atau teori-teori. “Tapi pendapat ahli atau teori itu tak mengikat, sebab meskipun baik belum tentu dianut di dalam UUD 1945.” 4. Begitu juga MK tak membuat putusan berdasar ayat- ayat agama, melainkan berdasar ayat-ayat konstitusi yang berlaku di Indonesia. MK berprinsip bahwa hak dan ke- 60) http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.BeritaDetail&id=162
  • 38  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 bebasan beragama adalah hak azasi yang tak boleh di- ganggu atau saling mengganggu. 5. Dalam putusannya, MK akan menyajikan konstruksi hu- kum dan menganalisis setiap argumen yang diajukan oleh Pihak-pihak dan para Ahli yang dihadirkan dalam sidang. Dengan cara menjawab semua isu itu, saya yakin putu- san MK bisa dipahami dan dapat menyelesaikan pro dan kontra. Pernyataan yang diberikan 4 (empat) hari sebelumpembacaan putusan, dinilai sebagai gambaran putusan MKyang diberikan terhadap permohonan uji materiil. Sedang-kan pasca putusan, Mahfudz memberikan komentar sebagaireaksinya terhadap siaran pers dari tim kuasa hukum sebagaiberikut,61 “Silahkan saja kalau mau mengadu ke DPR,”...“Jangan hanya ke DPR. Bisa ke LSM, bisa ke kampus-kampus, dan lebih afdhol minta eksaminasi ke Komisi Yudisial. Ka- lau mau ke Komisi HAM PBB juga bagus,”. “Bagi saya, yang berperkara di MK itu, termasuk yang ingin UU Penodaan Agama itu dipertahankan, tak kalah militansinya sebagai pejuang HAM.” “Kita tak boleh terjebak dalam kegenitan, bahwa kalau berani mempersoalkan itu lalu disebut tokoh HAM se- dang yang lainnya bukan. Itu genit yang kebablasan,” Dalam kode etik hakim konstitusi dinyatakan bah-wa hakim konstitusi ”Tidak mengeluarkan pendapat ataupernyataan di luar persidangan atas sesuatu perkara yangsedang ditanganinya mendahului putusan.” Komentar-ko-mentar Ketua MK atas putusan yang dihasilkannya terjadipula dalam kasus uji materi tentang jaksa agung yang me- 61) MK Dituding Manipulasi Fakta Persidangan UU Penodaan Agama, Jumat, 23 April2010, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bd14fbb6604f/mk-dituding-manipu-lasi-fakta-persidangan, diakses terakhir 15 Oktober 2010
  • Pos is i Kas us  39nimbulkan polemik dan permintaan agar Mahfudz menghen-tikan komentar-komentarnya. 62E. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Alasan-Alasan Penolakan Permohonan Setelah melalui proses persidangan maraton selama3 bulan, MK memutuskan menolak keseluruhan permohonanJR UU Penodaan Agama. MK menarik kesimpulan bahwadalil-dalil yang diajukan pemohon, baik dalam pengujianformil maupun materiil, tidak beralasan hukum. Hal ini di-dasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagai beri-kut : • Perspektif Ke-Indonesia-an terhadap Kebebasan Beragama. MK berpendapat bahwa terhadap kebe- basan beragama dalam pasal-pasal UU penodaan agama harus dilihat dari perspektif ke-Indonesia-an. Penghormatan Negara Indonesia atas berbagai kon- vensi serta perangkat hukum internasional termasuk hak asasi manusia haruslah tetap berdasarkan pada falsafah dan konstitusi Negara Kesatuan Republik In- donesia. Sehingga kekhasan sistem ketatanegaraan Indonesia tidak harus sama dengan rechtstaat, rule of law, individualisme, maupun komunalisme. • Pembatasan kebebasan beragama berdasar- kan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. MK menegaskan jaminan konstitusional kebebasan beragama oleh Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Instrumen hukum internasional dalam menjamin kebebasan beragama seperti Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 ICCPR yang telah diadopsi/ ratifikasi dalam UU 39/1999 tentang HAM serta UU No.12/2005 tentang Ratifikasi ICCPR. Sedangkan Pembatasan kebebasan beragama berdasarkan 62) Mahfud Diminta Berhenti Komentari Putusan MK Soal Jaksa Agung Sabtu, 25/09/2010,http://www.detiknews.com/commenturut/2010/09/25/012245/1448039/10/10|2/mah-fud-diminta-berhenti-komentari-putusan-mk-soal-jaksa-agung, diakses terakhir 15 Ok-tober 2010
  • 40  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. • Forum Internum tidak mutlak dan negara da- pat menentukan tafsir yang benar. Kebebasan penafsiran terhadap agama sebagai domain forum internum tidak mutlak atau absolut namun tetap ber- pedoman pada kaidah atau metodologi yang benar berdasarkan kitab suci dan pemuka agamanya. Pe- nentuan atas tafsir mana yang benar terhadap suatu agama dapat dilakukan oleh negara. Fungsi negara tersebut dilakukan oleh Departemen Agama melalui kesepakatan dari pihak internal agama. • UU tidak diskriminatif. Pembatasan pengakuan terhadap 6 (enam) agama di Indonesia (Islam, Kris- ten, Katolik, Hindu, Buddha, Kong Hu Cu) tidak dis- kriminatif, karena merupakan kenyataan sosiologis. Kata “dibiarkan” dalam Penjelasan Pasal 1 Paragraf 3 UU No.1/PNPS/1965 memberikan ruang tumbuh- berkembang semua agama dan termasuk Keper- cayaan terhadap Yang Maha Esa. Praktik diskriminasi yang dialami oleh masyarakat penganut kepercayaan adalah bentuk dari kesalahan penerapan norma dalam hukum administrasi dan bukan merupakan permasalahan pertentangan norma UU Penodaan Agama terhadap UUD 1945. • Penyaluran aliran kebatinan kedalam salah satu agama dibenarkan. Khusus penyaluran badan dan aliran kebatinan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan YME oleh Pemerintah benar adanya dalam konteks menghilangkan praktik-praktik biad- ab oleh badan atau aliran kebatinan pada waktu dan upacara tertentu. • Tokoh (ulama) yang mempunyai otoritas penaf- siran atas agamanya. • UU diperlukan dan tidak bertentangan dengan perlindungan HAM. UU Penodaan Agama bukan UU tentang kebebasan beragama sebagai HAM melainkan UU tentang larangan penodaan terhadap
  • Pos is i Kas us  41agama. UU Penodaan Agama lebih memberi wadahatau bersifat antisipatif terhadap kemungkinan ter-jadinya tindakan anarkis apabila ada penganut suatuagama yang merasa agamanya dinodai.• Negara memiliki fungsi sebagai pengendali so-sial. Negara memang memiliki fungsi sebagai pe-ngendali sosial dan diberikan otoritas berdasarkanmandat dari rakyat dan konstitusi untuk mengaturkehidupan bermasyarakat sesuai dengan UUD 1945.Jika terdapat suatu kegiatan tafsiran yang kemudiandisebarluaskan dan menimbulkan keresahan, konflik,dan ketegangan maka tidak ada alasan bagi Peme-rintah, dimanapun di dunia ini, untuk tidak bertindakdemi menjaga harmoni, kedamaian, dan ketertibanumum warga negara dan penduduknya.• Hak Berserikat, Berkumpul dan MengeluarkanPendapat dibatasi Hukum.• Sanksi Administrasi dan Pidana. UU Peno-daan Agama pada pokoknya mengatur dua aspekpembatasan atas kebebasan beragama yaitu pem-batasan yang bersifat administratif dan pembatasanyang bersifat pidana.• Kekhawatiran Timbulnya Anarkhi. Untuk kepen-tingan perlindungan umum (general protection) danantisipasi bagi terjadinya konflik di tengah-tengahmasyarakat baik horizontal maupun vertikal, makaadanya UU Penodaan Agama menjadi sangat pent-ing.• UU Pencegahan/Penodaan Agama Perlu dire-visi. MK dapat menerima pandangan bahwa perluadanya revisi terhadap UU Penodaan Agama. Me-nyangkut kewenangan MK, maka untuk memperbai-ki UU, adalah merupakan kewenangan pembentukUndang-Undang untuk melakukannya melalui proseslegislasi yang normal.
  • 42  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 2. Alasan berbeda (concurring opinion) Hakim Harjono Hakim Harjono memberikan alasan yang berbedaterhadap putusan MK. Harjono menyatakan bahwa rumu-san Pasal 1 UU Penodaan Agama mengandung kelemahan.Untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan cara melaku-kan revisi Pasal 1 UU Penodaan Agama. Sedangkan apabilaPasal 1 UU Penodaan Agama dicabut maka akan terdapatke-vakum-an hukum yaitu ketiadaan aturan yang dapat me-nimbulkan akibat sosial yang luas. Meskipun akibat itu sendiridapat diatasi dengan aturan hukum yang ada, namun untukmelakukan hal yang demikian akan memerlukan social costyang tinggi. Harjono berpendapat bahwa untuk sementarawaktu UU perlu dipertahankan, sambil menunggu revisi UUPenodaan Agama selesai dilakukan. 3. Pendapat berbeda (dissenting opinion) Hakim Maria Farida Indrati. Selain Harjono yang memberikan alasan berbeda,Hakim Maria Farida Indrati memberikan pendapat berbeda(dissenting opinion). Maria berpendapat bahwa UU Peno-daan Agama merupakan produk masa lampau, yang walau-pun berdasarkan Aturan Peralihan Pasal I Undang-UndangDasar 1945 secara formal masih mempunyai daya laku (valid-ity). Namun, secara substansial UU Penodaan Agama mem-punyai berbagai kelemahan karena adanya perubahan yangsangat mendasar terhadap Undang-Undang Dasar 1945khususnya pasal-pasal yang menyangkut hak-hak asasi ma-nusia. Terkait pasal-pasal dalam UU Penodaan Agama, Ma-ria berpendapat sebagai berikut: • Terdapat perlakuan yang tidak sama (diskrimi- natif) antara agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta Khong Hu Cu (Confusius), dan agama- agama lainnya, terutama terhadap badan/aliran ke- batinan; bahkan negara/Pemerintah telah masuk ke dalam ranah yang menyangkut eksistensi spiritual,
  • Pos is i Kas us  43yang melekat pada setiap individu (dalam hal ini ba-dan/aliran kebatinan) karena Pemerintah diberikanwewenang untuk berusaha menyalurkannya ke arahpandangan yang sehat dan ke arah ke-Tuhanan YangMaha Esa.• Perbedaan Adressat (Subjek) Norma dalam Pasal2 dan 3. Dari rumusan Pasal 2 dan 3 jika dihubung-kan dengan Penjelasan pasalnya maka yang menjadiadressat (subjek) norma adalah “orang-orang atau-pun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaanmaupun anggota atau anggota Pengurus Organisasiatau aliran terlarang”.• Pelaksanaan Undang-Undang menimbulkanberbagai permasalahan. Walaupun dalam UU Pe-nodaan Agama tidak menyebutkan adanya enamagama yang “diakui” oleh negara, namun di dalampraktek penyelenggaraan pemerintahan telah ter-bukti bahwa yang diberikan jaminan dan perlindun-gan serta bantuan-bantuan hanya keenam agama.Hal ini terjadi misalnya dalam penerbitan Kartu TandaPenduduk, penerbitan Kartu kematian, atau dalampelaksanaan dan pencatatan perkawinan. Denganberdasarkan UU Penodaan Agama juga telah dilaku-kan pelarangan terhadap penganut agama Kong HuCu (termasuk larangan terhadap simbol-simbol, adatkebiasaan, budaya, bahasa China) yang berlangsungsejak jaman Orde Baru hingga saat pemerintahanPresiden Abdurrahman Wahid.• Hanya terdapat 6 (enam) Dirjen. Dari sisi kelem-bagaan sampai saat ini hanya terdapat Dirjen BimasIslam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha di Ke-menterian Agama Republik Indonesia. Selain itu,dampak yang lebih kuat adalah yang dirasakan olehpara penganut agama tradisional ataupun penghayatkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang jum-lahnya tidak sedikit. Tidak mudah bagi setiap orangataupun negara untuk dapat langsung memahami
  • 44  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 eksistensi spiritual mereka, oleh karena biasanya ek- sistensi spiritual mereka dikemas dan dilaksanakan dalam bahasa-bahasa daerah setempat. • Pasal 156a dalam pelaksanaannya lebih sering diterapkan secara sewenang-wenang. Walaupun rumusan dalam Pasal 156a tersebut bukanlah mer- upakan delik materiil, namun karena pasal tersebut ditempatkan di antara Pasal 156 dan Pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang termasuk da- lam “haatzaai artikelen”) maka ketentuan dalam pasal 156a dalam pelaksanaannya lebih sering diterapkan secara sewenang-wenang. Sehingga dengan terjadinya berbagai permasala-han yang seringkali menimbulkan adanya tindakan yang se-wenang-wenang dalam pelaksanaan UU Penodaan Agamadan adanya pertentangan dalam ketentuan pasal-pasalnyaterhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar1945, khususnya Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, Maria Farida berkesimpulan bahwa per-mohonan para Pemohon seharusnya dikabulkan.
  • BAGIAN KEDUAKERANGKA KONSEPTUALA. HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN(KBB) Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah suatuhak asasi manusia yang berlaku universal yang terkodifikasidalam instrumen-instrumen HAM Internasional. Sejak permu-laan era HAM, hak kebebasan beragama dan berkeyakinanmerupakan hak yang fundamental yang paling penting, sena-fas dengan kebebasan berpikir dan sikap sesuai dengan hatinuraninya. Karenanya hak-hak tersebut dikategorikan seba-gai hak yang tidak dapat dikurangi (non derogable rights). Hak ini secara tegas dijamin baik dalam ketentuannasional maupun internasional, seperti Deklarasi Hak AsasiManusia (DUHAM) Tahun 1948 (Pasal 18), Undang-UndangDasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999Tentang HAM (Pasal 4, Pasal 22 Ayat (2), Undang-UndangNo. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Con-vention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimi-nation (Konvensi Penghapusan Semua Bentuk DiskriminasiRasial/CERD), Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentangPengesahan International Covenant on Economic, Social andCultural Rights (Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosialdan Budaya/Ecosob), dan Undang-Undang No. 12 Tahun2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civiland Political Rights (Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Poli-tik/ICCPR). Keseluruhan ketentuan tersebut menjamin se-cara tegas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yangharus dilindungi dan diakui Negara. Komentar Umum No 22 (48) Komite Hak Asasi Manu-sia PBB yang memberikan substansi normatif bagi pasal 18
  • 46  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965ICCPR termasuk pengertian agama. Pengertian agama disiniharuslah diartikan secara luas atau dengan kata lain agamatidak boleh diartikan secara sempit. Agama/keyakinan tradisi-onal dan agama/keyakinan yang baru didirikan termasuk kedalam pengertian agama. Pasal 18 ayat (1) UU No.12/2005melindungi keyakinan orang untuk tidak bertuhan (atheistic),non-tuhan (non-theistic), bertuhan (theistic). 1. Delapan Elemen Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Inti normatif dari hak kebebasan beragama dan ber-keyakinan dapat disingkat menjadi delapan elemen, yaitu:1 a. Kebebasan Internal (Forum Internum). Setiaporang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, danberagama. Hak ini mencakup kebebasan setiap orang untukmemiliki, menganut, mempertahankan atau pindah agamaatau keyakinan. b. Kebebasan Eksternal (Forum Eksternum). Setiaporang mempunyai kebebasan, baik sendiri atau bersama-sa-ma dengan orang lain, di tempat umum (publik) atau wilayahpribadi, untuk memanifestasikan agama atau kepercayaan-nya di dalam pengajaran, pengamalan, ibadah dan pena-taannya. c. Tidak ada Paksaan (Non Coersion). Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untukmenganut atau menetapkan agama atau keyakinannya se-suai dengan pilihannya. d. Tidak Diskriminatif (Non Discrimination). Negaraberkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasanberagama atau berkeyakinan bagi semua orang yang bera-da di dalam wilayah kekuasaannya dan tunduk pada wilayahhukum atau yurisdiksinya, hak kebebasan beragama atauberkeyakinan tanpa pembedaan apapun seperti suku, warnakulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau keyakinan, politik, 1) Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr. Bahia G. Tahzib-Lie (ed), Kebebasan Be-ragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh ? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip danPraktek, Karnisius, Jakarta, 2010, halaman 19-21
  • Kerang ka Kons ep t ual  47atau perbedaan pendapat, kebangsaan atau asal-usulnya,kekayaan, kelahiran atau status lainnya. e. Hak dari Orang Tua dan Wali. Negara berkewajibanuntuk menghormati kebebasan orang tua, dan wali yang sah(jika ada) untuk memastikan bahwa pendidikan agama danmoral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan me-reka sendiri, selaras dengan kewajiban untuk melindungi hakatas kebebasan beragama atau berkeyakinan setiap anakseiring dengan kapasitas anak yang sedang berkebang. f. Kebebasan Lembaga dan Status Legal. Aspekyang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan, bagikomunitas keagamaan adalah kebebasan untuk berorgan-isasi atau berserikat. Oleh karena itu, komunitas keagamaanmempunyai kebebasan dalam beragama/berkeyakinan, ter-masuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturanorganisasinya. g. Pembatasan yang diijinkan. Kebebasan untuk me-manifestasikan keagamaan atau keyakinan seseorang hanyadapat dibatasi oleh undang-undang dan ditujukan untuk ke-pentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik,kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak dasar oranglain. h. Tidak Dapat Dikurangi (Non-Derogability). Ne-gara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau ber-keyakinan dalam keadaan apa pun. 2. Pembatasan Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Pembatasan hak untuk memanifestasi agama/keya-kinan, menurut pasal 18 ayat (3) ICCPR hanya dibenarkanbila “ditentukan oleh hukum”. Pembatasan dilakukan karenasalah satu dari lima alasan yang diijinkan, dan diperlukan ataudiharuskan. Ditentukan oleh hukum, diartikan sebagai suatuaturan formal yang merupakan hasil dari proses legislasi,yang memenuhi keadilan prosedural dan substantif. Artinya,ketika ada pelanggaran dalam prosedural maupun substansipembentukan undang-undang, seperti bertentangan dengan
  • 48  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965HAM, diskriminatif dan tidak partisipatif, maka hal ini bu-kanlah aturan hukum yang dimaksudkan dasar pembatasantersebut.2 Adapun lima alasan diijinkannya pembatasan hak ke-bebasan beragama atau berkeyakinan, yaitu:3 a. Pembatasan Demi Keamanan Publik (Restrictionfor the Protection of Publik Safety). Makna pembatasan keamanan publik menurut ManfredNowak (Special Repourteur PBB) ditafsirkan secara terbatas,berbeda dengan makna keamanan publik di dalam pasal-pasal lain di dalam Konvensi Sipol. Pembatasan ini akandibenarkan seperti ketika ada sekelompok organisasi agamasedang berkumpul untuk melakukan prosesi keagamaan,upacara penguburan jenazah, menyelenggarakan ritual dankebiasaan keagamaan yang mana secara spesifik mengan-cam keamanan orang-orang lain (nyawa, fisik dan kesehatanmereka itu) dan benda-benda lainnya. b. Pembatasan untuk Melindungi KetertibanMasyarakat (Restriction for the Protection of Publik Or-der). Pengertian ketertiban umum di sini adalah untukmencegah gangguan terhadap ketertiban publik dalam artiyang terbatas. Sebagai sebuah gambaran seperti adanyaaturan untuk pendaftaran penguburan jenazah dengan mak-sud untuk mengatur lalu-lintas, sehingga orang-orang yangmenggunakan jalan tidak terganggu oleh adanya upacarapenguburan jenazah tersebut. Disini, ketertiban umum di-tafsirkan secara sempit untuk menjaga arus lalu lintas agartidak terganggu oleh adanya upacara penguburan jenazahtersebut. 2) Fulthoni et all, Buku Saku untuk Kebebasan Beragama; Jaminan Hukum dan HAMatas Kebebasan Beragama, ILRC – HIVOS, Jakarta, 2009, halaman 4 3) Manfred Nowak dan Tanja Vospernik, Pembatasan-Pembatasan Yang Diperbole-hkan terhadap Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, dalam Tore Lindholm, W. ColeDurham, Jr. Bahia G. Tahzib-Lie (ed), Kebebasan Beragma atau Berkeyakinan : SeberapaJauh ? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek, Karnisius, Jakarta, 2010, hala-man 207 - 230
  • Kerang ka Kons ep t ual  49 c. Pembatasan untuk Melindungi KesehatanMasyarakat (Restriction for the Protection of PublikHealth). Pembatasan yang diijikan karena alasan kesehatanpublik terutama dimaksudkan untuk mengijinkan intervensinegara dalam rangka mencegah wabah atau penyakit-pe-nyakit lain. Seperti vaksinasi, pencegahan rabies, pencega-han penularan TBC. d. Pembatasan untuk Melindungi Moral Masyarakat(Restriction for the Protection of Morals). Pengertian moral harus diambil dari berbagai macamtradisi keagamaan, sosial dan filosofi. Oleh karena itu pem-batasan atas manifestasi keagamaan atas dasar moral tidakboleh hanya diambil secara eksklusif dari satu tradisi saja.Pembatasan manifestasi keagamaan atas dasar moral misal-nya ritual/upacara keagamaan dalam kasus ‘black masses‘(ritual keagamaan yang mensyaratkan hubungan seksual),kemudian upacara/ritual keagamaan yang membahayakankesehatan, seperti upacara keagamaan/kebiasaan kea-gamaan mewajibkan sunat untuk perempuan di Afrika, ataumewajibkan pengikutnya untuk minum racun. Negara atasdasar alasan-alasan tersebut ‘dapat’ membatasi manifestasikeagamaan setiap warga negara. e. Pembatasan untuk Melindungi Kebebasan Men-dasar dan Kebebasan Orang Lain (Restriction for theProtection of The (Fundamental) Rights and Freedom ofOthers). Pembatasan atas manifestasi keagamaan dalam halmelindungi hak-hak dan kewajiban fundamental orang lain,hanyalah untuk hak-hak dan kewajiban yang fundamental,seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak ke-merdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untukdiakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidakdituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hal yang sama juga terjadi pada hak seseorang untukmenentukan nasib sendiri, hak atas persamaan hak perem-puan, larangan perbudakan, hak atas integritas fisik dan
  • 50  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965mental, hak untuk menikah, hak-hak minoritas, hak atas pen-didikan dan kesehatan berkonflik dengan hak atas manifes-tasi agama orang lain. Dalam kasus kebiasaan keagamaanyang mewajibkan perempuan untuk disunat bertentangandengan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain yaituhak perempuan atas integritas fisik dan mental serta persa-maan hak perempuan. 3. Larangan Diskriminasi dan Hasutan Kebencian Pembatasan-pembatasan terhadap manifestasi aga-ma/keyakinan seseorang hanya boleh dibolehkan jika pem-batasan tersebut tidak diskriminatif. Komite HAM dalamkomentar umumnya menekankan bahwa jika suatu agamadiakui sebagai agama negara atau kalau pengikut agamatersebut merupakan mayoritas penduduk negara tersebut,tidak berarti bahwa agama tersebut diberi hak istimewa (priv-ilege) atau bahwa dibolehkan diskriminasi terhadap pemelukagama lain atau yang tidak mempunyai agam/keyakinan. Halsama juga berlaku jika suatu perangkat keyakinan diperlaku-kan sebagai ideologi resmi dalam kontitusi atau proklamasipartai yang berkuasa. Suatu sistem pendidikan umum yangdiselenggarakan oleh negara yang memasukkan pengajaransuatu agama atau keyakinan tertentu hanya diperbolehkanbila ada ketentuan yang memungkinkan pengecualian ataualternatif yang tidak diskriminatif. Komite HAM mengingatkan kewajiban pemerintah ber-dasarkan Pasal 20 ICCPR untuk melarang setiap manifestasiagama, keyakinan yang berbentuk propaganda perang atauyang menyuarakan kebencian nasional, rasial atau agamayang merupakan penyulut diskriminasi, permusuhan ataukekerasan. Diskriminasi umumnya terjadi ketika pemerintah men-empatkan agama negara, agama mayoritas atau agama tra-disional lainnya hak atau kedudukan istimewa tertentu, dankarenanya menempatkan agama atau keyakinan lainnya da-lam posisi yang tidak menguntungkan. Mafred Nowak, ber-dasarkan putusan-putusan pengadilan memberikan contoh
  • Kerang ka Kons ep t ual  51pola-pola diskriminasi keagamaan, seperti:4 1. Penggunaan simbol-simbol agama tertentu di seko-lah-sekolah umum5 2. Perundang-undangan mengenai penodaan agamamembedakan antara agama Negara/mayoritas denganagama/keyakinan lainnya6 3. Registrasi tempat-tempat peribadatan yang ketatyang menjadi pola sistematis untuk tidak berdirinya tempatperibadatan 4. Pendanaan publik bagi sekolah-sekolah kea-gamaan7 5. Pendidikan Agama di sekolah umum/negeri 8 6. Sumpah publik di hadapan pengadilan atau organnegara lainnya berdasarkan agama mayoritas 7. Pembebasan/pengecualian dari dinas wajib militer 8. Pelarangan pemakaman untuk agama/keyakinantertentu 4) Op.cit, halaman 230 -238 5) Dalam Kasus Crucifix, Pengadilan Konstitusi Federal Jerman menyatakan bahwawajib pasang salib Katolik Roma di sekolah-sekolah umum di Bavaria merupakan pelang-garan kebebasan beragama. 6) UU Blasphemy di Inggris secara terbuka membedakan antara agama Kristen de-ngan agama/kepercayaan non kristen. 7) Kasus Waldman v Kanada, Komite HAM menyatakan “jika suatu negara pihakmemilih untuk menyediakan pendanaan publik bagi sekolah-sekolah keagamaan, ia harusmenyediakannya tanpa diskriminasi. Dalam kasus ini seorang ayah yang beragama Yahudimenyampaikan pengaduan bahwa ia memasukkan anaknya ke sekolah swasta Yahudi diOntorio, dimana sekolah-sekolah Katolik Roma merupakan satu-satunya sekolah nonsekuler yang menerima pendanaan publik/Negara secara penuh. 8) Pengadilan HAM Eropa menyatakan hak parental mewajibkan Negara-negara un-tuk menghormati keyakinan agama atau kepercayaan lainnya dari orangtua dalam seluruhprogram pendidikan Negara dan untuk menjamin bahwa informasi atau pengetahuan yangdimasukkan dalam kurikulum disampaikan secara objektif, kritis dan pluralistik dan tidakditujukan untuk mengindoktrinasi dalam kasus Danish Sex Education. Sedangkan dalamHartikainen v Finland bahwa pengajaran di sekolah umum/negeri yang bersifat wajib untukmata ajaran seperti sejarah umum dan etika hanya akan selaras dengan Pasal 18 ICCPRjika pengajaran tersebut diberikan dalam cara yang obyektif dan netral serta menghormatikeyakinan orangtua yang tidak percaya pada suatu agama.
  • 52  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965B. HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI9 1. Sejarah Hak Atas Kebebasan Berekspresi Kebebasan berekspresi adalah salah satu hak asasiyang diterima secara universal, dan telah diakui di dokumen-dokumen hak asasi manusia sejak permulaan. Sejarah hakini dapat dirujuk pada Socrates tahun 339 SM, yang mem-perkenalkan ide kebebasan berbicara dalam peradilan danmenolak untuk diam. Magna Charta tahun 1215 di Inggris,hak atas kebebasan secara resmi diakui, meskipun tak se-cara eksplisit menyebutkan kebebasan berekspresi. Padatahun 1516, Erasmus memperkenalkan prinsip “di negarabebas, lidah harus pula bebas” sebagai ajaran prinsip kebe-basan. Pada 1644, John Milton menerbitkan pamflet berjudul“Aeropagitia” yang menjadi basis argumentasi awal pahamkebebasan pers. Pamflet tersebut terkenal dengan retorika-nya yang terkenal “mereka yang membakar buku berarti jugamembakar akal sehat.” Pada 1689, setelah raja James II di Inggris ditumbang-kan, negara itu mengesahkan Bill of Rights yang menjaminkebebasan berbicara di parlemen. Pada 1770, Voltaire menu-lis Monsieur labbé yang terkenal dengan retorika “Saya me-nentang keras apa yang Anda tulis, tapi saya akan petaruhkannyawa saja untuk menjamin hak Anda untuk terus menulis.” Kebebasan berbicara secara lebih eksplisit dijamin da-lam Deklarasi Hak Manusia yang disahkan menyusul Revolu-si Perancis (1789). Amerika Serikat melakukan amandemenpertama konstitusinya yang menjamin empat kebebasan: ke-bebasan beragama, berbicara, pers dan berkumpul (1791).Selanjutnya John Stuart Mill (1859) menerbitkan “On Liberty”yang menjadi basis teori mengenai toleransi dan individuali-tas. Esai tersebut terkenal dengan argument bahwa “If anyopinion is compelled to silence, that opinion may, for aughtwe can certainly know, be true. To deny this is to assume 9) Diambil dari legal annotation Margiyono Anotasi Putusan UU No. 1/PNPS/1965 Ten-tang Pencegahan Penodaan Agama Dilihat dari Hak Atas Kebebasan Berekspresi, ILRC danFH Indonesia, Jakarta, 2010
  • Kerang ka Kons ep t ual  53our own infallibility.” Pada 1929, Oliver Wendell Holmes, Ha-kim Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa prinsip ke-bebasan berbicara adalah “bukan hanya kebebasan berpikirbagi orang-orang yang setuju dengan kita, tapi juga bagiorang-orang yang kita benci.” Pada 1948, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia(DUHAM) disahkan dalam Sidang Umum Perserikatan Bang-sa-Bangsa (PBB) sebagai prinsip bagi negara anggotanya.Pasal 18 menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinandan Pasal 19 menjamin kebebasan berekspresi yang berbu-nyi: Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termauk kebe- basan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, menyampaikan ketera- ngan-keterangan, pendapat dengan cara apapun serta dengan tidak memandang batas-batas. Sedangkan dalam ICCPR, ketentuan mengenai hakkebebasan berekspresi, dijamin dalam Pasal 19 sebagaiberikut: 1. Setiap orang berhak untuk mmpunyai pendapat tanpa diganggu 2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertu- lis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya. 3. Pelaksanaan hak yang diatur dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggungjawab khusus. Oleh karena itu hak tersebut dapat dikenai pembatasan tertentu, namun pembatasan tersebut hanya diperboleh- kan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk: (a) menghormati hak atau nama baik orang lain, (b) me- lindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.
  • 54  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 2. Pembatasan Hak Kebebasan Berekspresi Pasal 19 ICCPR mengatan bahwa kebebasan berek-spresi dapat dibatasi untuk menghormati hak atau nama baikorang lain, melindungi keamanan nasional atau ketertibanumum atau kesehatan atau moral masyarakat. Pembatasanhanya diperbolehkan jika diatur menurut hukum dan dibu-tuhkan dalam masyarakat yang demokratis. Namun, tidaklahmudah membuat rumusan praktis pembatasan kebebasanberekspresi berdasarkan ICCPR dan instrument HAM inter-nasional lain. Article XIX, sebuah lembaga non-profit yangberpusat di London mengembangkan prinsip-prinsip kebe-basan berekspresi dan perdamaian, terutama antara agamadan ras yang disebut “Cendem Principles”. Sedangkan Dewan HAM Eropa menetapkan syarat-syarat pembatasan kebebasan berekspresi haruslah lolostiga test yang ketat,yaitu: a. Pembatasan dibuat untuk tujuan yang benar-benarlegitimed b. Pembatasan harus dilakukan dalam kerangkademokratis (jadi harus oleh parlemen atau lembaga yangdiberi kekuasaan oleh parlemen untuk menyusun hukumyang memenuhi proses berkeadilan, baik secara proseduralmaupun substantif) c. Pembatasan tersebut harus benar-benar merupakannesesitas (necessity) bagi masyarakat demokratis, jadi kata“nesesitas” tidak hanya sekedar “berguna” (useful) dan “be-ralasan” (reasonable) Terkait dengan hak kebebasan beragama/berkeyaki-nan Dewan HAM Eropa berpendapat ada kebutuhan untukmembuat hukum anti penodaan agama di Eropa. Namun pe-nilaian Dewan HAM Eropa tersebut dikritik oleh Article XIX,dengan alasan tidak ada “nesesitas” bagi hukum penodaanagama, dengan pertimbangan: a. Tak ada nesesitas untuk hukum penodaan agama,karena “public good” akan lebih baik disampaikan melaluiperdebatan dari berbagai sisi, sekalipun dengan istilah yangkeras dan ofensif;
  • Kerang ka Kons ep t ual  55 2. Tak ada bukti nyata bahwa kebebasan berekspresidan kebebasan beragama akan berjalan lebih baik denganadanya hukum anti penodaan agama. Harus ditegaskan bah-wa kebebasan beragama bukan berarti untuk ‘menghormatiagama’ tapi adalah “menghormati hak setiap orang untuk be-ragama dan beribadah menurut keyakinannya”. 3. Kebebasan berekspresi bukan hanya untuk ide daninformasi yang “harmonis” tapi juga untuk ide yang menga-getkan, keras, dan juga mengganggu. 4. Penerapan hukum penodaan agama di berbagaitempat di dunia adalah justru untuk membatasi kemerdeka-an orang untuk beragama, dan umumnya korbannya adalahpenganut agama-agama minoritas.C. PENISTAAN AGAMA (BLASPHEMY), PENODAANAGAMA (DEFAMATION OF RELIGION), AJARANMENYIMPANG (HERESY) DAN PENYEBARANKEBENCIAN (HATE SPEECH) 1. Pengertian Blasphemy, Sejarah dan Pengaturan di Beberapa Negara10 Penistaan/penghinaan terhadap Tuhan, dikenal den-gan istilah Blasphemy (Inggris) atau Goldslastering (Belanda).Blasphemy berasal dari Bahasa Yunani yaitu blasphemein,yang merupakan paduan dari kata blaptein ("to injure” = me-lukai/ merusak) dan pheme (reputasi), sehingga blaspheimeinmengandung arti “melukai reputasi/nama baik”. Di Belanda, terdapat pasal khusus tentang delik penghi-naan Tuhan (Malign blasphemy) dan delik penyiarannya (Dis-semination of malign blasphemy). Ketentuan blasphemy diatas, dimasukkan ke WvS Belanda pada tahun 1932, namuntidak dimasukkan kedalam WvS Hindia Belanda (KUHP In-donesia). Terkait dengan hal ini Nico Keijzer,11 memberikan 10) Sebagian besar pada sub bab ini diambil dari legal annotation Margiyono AnotasiPutusan UU No. 1/PNPS/1965 Tetang Pencegahan Penodaan Agama Dilihat dari Hak AtasKebebasan Berekspresi, ILRC, Jakarta, 2010 11) Barda Nawawi Arief, Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia
  • 56  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965penjelasan tentang blasphemy sebagai berikut : - Dengan adanya kata “blasphemous” di dalam perumu- san pasal, ketentuan itu berkaitan dengan pernyataan- pernyataan yang melukai perasaan keagamaan tentang Tuhan (Supreme Being), sedangkan perasaan keagamaan tentang nabi atau bunda Maria tidaklah dilindungi. - Dengan adanya kata “malignly” (bersifat menghina) membuat jelas bahwa perdebatan agama yang obyektif (tidak memihak) tidaklah dapat dipidana sekalipun pera- saan keagamaan beberapa orang/kelompok orang ters- inggung. Suatu pernyataan tidaklah bersifat menghina, sekalipun dapat melukai perasaan keagamaan, apabila tidak dimaksudkan untuk mencerca/memaki Tuhan. Pada tahun 1968, seorang penulis Belanda, GerardKornells van het Reve menyatakan dalam novelnya bahwaTuhan sebagai keledai (donkey). Hoge Raad membebaskansi pengarang karena tidak terbukti bahwa tujuannya untukmenghina (Hoge Raad 2 April 1968, NJ 1968 no.373).12 Dalam arti luas, blasphemy dapat diartikan sebagai pe-nentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tak bolehdiserang (tabu). Bentuk blasphemy umumnya adalah per-kataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadapagama-agama yang mapan. Di beberapa negara tindakantersebut dilarang oleh hukum. Blasphemy dilarang keras olehtiga agama Ibrahim (Yahudi, Kristen dan Islam). Dalam agamaYahudi, blasphemy adalah menghina nama Tuhan atau me-ngucapkan hal-hal yang mengandung kebencian terhadapTuhan. Dalam Kristen, alam Kitab Perjanjian baru dikata-kan menista roh kudus adalah dosa yang tak diampuni danpengingkaran terhadap Trinitas juga digolongkan sebagaiblasphemy. Dalam Kitab perjanjian lama, pelaku blasphemydiancam hukuman mati, dengan cara dilempari batu. DalamIslam, blasphemy adalah menghina Tuhan, Nabi Muhammaddan Perbandingan Berbagai Negara, BP Undip, Semarang, 2007, halaman 65- 67 12) ibid
  • Kerang ka Kons ep t ual  57dan nabi-nabi yang diakui dalam Al Qur’an serta menghinaAl Qur’an itu sendiri. Budha dan Hindu tak mengenal adanyablasphemy, paling tidak secara resmi. Blasphemy menjadi hukum negara sejak munculnyateokrasi, dimana terjadi penyatuan antara kekuasaan agamadegan kekuasaan politik. Negara-negara Eropa pada Abadke-17 menetapkan pelaku penistaan agama sebagai tindakkejahatan yang dapat dijatuhi hukuman berat. Begitu juga dibelahan-belahan bumi lain, dimana terjadi penyatuan antaraagama dan politik, baik itu negara Kristen, Yahudi maupunIslam. Tujuan memidanakan penistaan agama adalah untukmembatasi kebebasan berbicara, tidak melanggar norma so-sial mengenai kesopanan dan hak orang lain. Di Eropa abad ke-17, karena kristen merupakan jan-tung hukum Inggris, maka hukum dibuat berdasarkan nilai-niai kristen. Setiap perkataan yang bertentangan dengan nilaidan ajaran kristen dianggap sebagai tindak pidana. Tentusaja, hukum mencerminkan nilai dan pandangan agamadominan saat itu, dan mengabaikan pandangan keyakinanminoritas. Memasuki abad ke-20, penistaan agama pelan-pelan dihapus dari hukum pidana di beberapa negara Eropa.Di Inggris, dalam The Criminal Libel Act 1819 diatur tentangdelik penghinaan terhadap Tuhan (Blasphemous Libel). Tujuanpemidanaan ini adalah untuk mempertahankan supremasigereja Anglikan. Lord Avebury mengusulkan pencabutan,karena delik ini hanya ditujukan pada penyerangan terhadapkedudukan Gereja Inggris yang bertentangan dengan HumanRights Act.13 Blasphemy hanya berlaku untuk penistaan terh-adap Gereja Anglikan, tidak berlaku untuk penghinaan agamaYahudi, Islam, bahkan Kristen non-Anglikan. Namun UU initidak dicabut karena adanya kebutuhan untuk memperta-hankan ketentuan tentang penghinaan yang bersifat meng-hasut (seditious libel). Menurut Barda Nawawi, Inggris meng-anut blasphemy dalam pengertian yang sangat sempit.14 13) Ibid, halaman 68 14) Loc cit
  • 58  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 Memasuki abad ke-20, penistaan agama pelan-pelandihapus dari hukum pidana di beberapa negara Eropa. Se-panjang abad-20, hanya ada 4 kasus perdata terhadap per-buatan penistaan agama. Kasus terakhir terjadi tahun 1979antara Whitehouse vs Lemon. Kasus itu bermula dari pener-bitan puisi di majalah Gay News, yang menggambarkan Ye-sus Kristus sebagai homoseksual. Penerbit majaah tersebutdidenda 500 pund dan hukuman percobaan 9 bulan. Ma-jalahnya didenda 1000 pound dan harus membayar peng-ganti penjara 10.000 pound. Kasus Salman Rusdhie yangdigugat di Inggris tidak berujung pada penghukuman.15 Seperti Inggris, di Australia yang merupakan bekas ja-jahan Inggris, hukum penistaan agama juga hanya berlakuterhadap tindakan penghinaan gereka Anglikan, walau takseperti Inggris, Australia tak memiliki agama resmi. Kendatibanya undang-undang, baik federal, negara bagian, maupunhukum kebiasaan yang memidanakan penistaan agama, halini jarang terjadi di Australia. Pemidanaan agama terakhir ter-jadi tahun 1971, dalam kasus R v. Wiliam Lorando Jones.Jones didakwa menista gereja Anglikan di negara bagian NewSouth Wales karena berbicara di depan umum bahwa Perjan-jian Lama itu immoral dan tak cocok bagi perempuan. Jonesdihukum denda 100 pound dan penjara 2 tahun. Setelah ka-sus itu, tahun 1871, parlemen New South Wales mengusul-kan UU Opini Mengenai Agama, yang intinya menghentikanpemidanaan terhadap penistaan agama. Ibukota Australialalu mengadopsi UU tersebut (1996) dan menghapuskanpemidanaan penistaan agama melalui Reformasi Hukum. Pemidanaan penistaan agama di Jerman diatur dalambab 11 KUHP Jerman. Penistaan agama didefinisikan seba-gai: “barang siapa yang menyebarkan tulisan…yang menghi- na ajaran agam lain atau ajaran mengenai pandangan hidup dengan cara yang dapat menyebabkan gangguan 15) Brinton Priestly, Blasphemy and Law: A Comparative Study (2006), http://www.brentonpriestley.com/writing/blasphemy.htm.
  • Kerang ka Kons ep t ual  59 terhadap ketertiban umum, diancam pidana penjara pal- ing lama tiga tahun atau denda.” Pada Februari 2006, aktvis politik Jeran Manfred van H,dijatuhi hukuman satu tahun percobaan dan hukuman kerjasosial selama 300 jam karena menyebarkan tisu toilet yangdicetak ayat-ayat Al Qur’an dan dibagi-bagikan ke masjiddan media-media. Walau banyak pendiri Amerika adalah orang-orangyang melarikan diri dari hukuman penistaan agama di negaraasalnya di Eropa, namun Amerika Serikat memiliki hukumanpidana yang keras terhadap penistaan agama. Di beberapanegara bagian AS, penistaan agama dapat dihukum mati.Namun demikian, sejak disahkannya Amandemen Pertamakonstitusi AS, pemidanaan terhadap penistaan dilarang ka-rena bertentangan dengan kebebasan berekspresi. Pakistan adalah negara di dunia yang paling kerasmengancam penistaan agama. Menurut KUHP Pakistan, “barangsiapa dengan kata-kata, baik lisan maupun tertu- lis, atau dengan gambaran, atau dengan tuduhan, gaung, atau insinuasi, baik langsung maupun tak langsung, yang mencemarkan nama suci Nabi Muhammad, diancam hu- kuman mati, atau penjara seumur hidup, dan denda.” Tahun 2000, seorang guru bernama Muhammad You-nas Seikh, menjelaskan di kelas bahwa sebelum nabi Mu-hammad menerima wahyu Al Qur’an belum masuk Islam,dijerat dengan penistaan agama dan dihukum mati. Dalam10 tahun terakhir, 12 orang dieksekusi mati dengan tuduhanpenistaan agama, 560 orang didakwa menista agama di pen-gadilan, dan 30 orang masih menunggu vonis. 2. Penodaan Agama (Defamation of Religion) Sejak 1999, masalah penodaan agama menjadi per-hatian PBB. Resolusi PBB tentang Penodaan Agama, diper-siapkan oleh Pakistan atas nama Organisasi Konferensi Islam(OKI) ke Komisi HAM PBB, dan Mesir atas nama Afrika, da-
  • 60  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965lam Durban Conference. Resolusi ini merupakan upaya un-tuk ”menghentikan polarisasi, diskriminasi, ekstrimisme danmisinterpretasi terhadap Islam” karena Islam sering dikaitkandengan terorisme dan pelanggaran HAM, khususnya setelahperistiwa 11 September yang menguatkan sentimen Islamo-phobia. Namun demikian, dalam Konferensi Durban review II diJenewa, resolusi-resolusi mengenai “defamation of religions”dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia, karena ter-lalu sempit pada perlindungan Islam (awal mula draftnyaberjudul “defamation of Islam”), konsep tersebut melindungiagama (yang esensinya adalah ideologi) bukannya melindu-ngi hak individu, terlalu mempertentangkan pada dan agama,mempreteli hak atas kebebasan berekspresi, ditulis denganbahasa yang terlalu umum dan tidak jelas, termasuk dalampenggunaan istilah “penodaaan” (defamation). Berdasarkan evaluasi yang disampaikan oleh bebera-pa pelapor khusus PBB, penerapan konsep “defamation ofreligion” di beberapa negara, seperti Pakistan, Iran, dan Me-sir, justru menimbulkan masalah hak asasi manusia, sepertipembungkaman kebebasan berekspresi, xenophobia danketegangan antar umat beragama. Sehingga, konsep “defa-mation of religion” kembali dipertanyakan.16 Terdapat sejumlah alasan serius untuk mempertan-yakan konsep defamation of religion. Pertama, sebagaipersoalan teknis, penodaan adalah sebuah konsep hukumyang didesain untuk melindungi individu dari kerugian yangmenyangkut reputasi. Tidak jelas, bagaimana agama bisamenuntut perlindungan dari hal ini. Kedua, lepas dari per-soalan teknis, gagasan tentang ‘penodaan agama” secarainheren adalah sesuatu yang samar-samar dan sulit untukditerapkan. Pengaturan tentang penodaan agama dapatdigunakan oleh pihak yang berkuasa bagi perlindungan ter-hadap agama mayoritas daripada agama minoritas atau yangtidak popular, untuk menyokong rejim otoriter, menghukum 16) Op.cit, Margiyono
  • Kerang ka Kons ep t ual  61kelompok lawan politik yang berbeda dan untuk memperkuatfaksi-faksi agama yang sejalan atau tidak sejalan dengan apayang dianut oleh penganut individual.17 Karenanya sejumlah negara dan kalangan NGO meno-lak resolusi-resolusi tentang penodaan agama. Pada tahun2008, total suara ‘menolak” dan abstain melampaui jumlahsuara “setuju” untuk pertama kalinya. Penolakan ini bukandikarenakan penghinaan tak berdasar atas keyakinan agamaadalah sesuatu yang dapat diterima, namun karena metode-metode yang lebih sensitif perlu ditemukan untuk melind-ungi nilai-nilai semacam itu, tanpa mengancam kebebasanberekspresi dan kebebasan beragama atau berkeyakinanyang lainnya. Selanjutnya pembahasan mengenai penodaanagama lebih mengarah kepada upaya mencegah “hasutanuntuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan”sebagaimana diijinkan dalam Pasal 20 (2) ICCPR. 3. Ajaran Menyimpang (Heresy) Kata "heresy" berasal dari bahasa Yunani, αιρεσις,hairesis (dari αιρεομαι, haireomai, "memilih"), yang berartipilihan keyakinan atau faksi dari pemeluk yang melawan.Menurut Oxford English Dictionary, adalah "pandangan ataudoktrin teologis atau keagamaan yang dianggap berlawan-an atau bertentangan dengan doktrin Katolik atau OrtodoksGereja Kristen, atau, dalam pengertian yang lebih luas, darigereja, keyakinan, atau sistem keagamaan manapun, yangdianggap ortodoks atau ajaran yang benar. Dalam pengertianini, termasuk pandangan atau doktrin dalam filsafat, politik,ilmu, seni, dll. yang berbeda dengan apa yang umumnya di-akui sebagai yang berwibawa18 atau dapat diartikan pahamyang keluar dari mainstream.19 Padanan kata ini diantaranyaaliran sesat, ajaran sesat, atau bid’ah. 17) Tore Lindholm, op.cit, halaman 28 18) “http://id.wikipedia.org/ wiki/ Ajaran_sesat, diakses 08 Oktober 2010. 19) Religious Freedom 2006-2008: Data media dan analisis tentang Kebebasan Be-ragama Nurcholish Madjid Society, Pengajian Nurcholish Madjid 29 January 2009, halaman13
  • 62  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 Dalam sejarah pemikiran dan perkembangan agama-agama di dunia, hampir bisa dipastikan terdapat sekelompokorang maupun perorangan yang memiliki pandangan ataudoktrin yang berbeda atau menyimpang dari agama indukyang dianutnya. Penafsiran terhadap suatu ajaran/doktrinterjadi di berbagai agama/keyakinan. Akibatnya, selalu adapihak yang menyatakan dirinya benar dan ada pihak yangdinyatakan salah, sesat, murtad, bid’ah, menyimpang dankeluar dari rel keagamaan umum. Terhadap orang atau ke-lompok ini umumnya terjadi persecutiton yaitu panganiayaanatau pembunuhan, karena keyakinannya. Lahir dan berkembangnya pandangan yang berbedadari agama/keyakinan induknya, tidak terlepas dari prosesberpikir seseorang dalam menilai dan menafsirkan kembaliagama/keyakinannya. Dalam konteks hak kebebasan be-ragama dan berkeyakinan, hal tersebut masuk dalam wilayahforum internum, dimana tidak ada seorangpun, termasuknegara boleh mengintervensinya. Di Indonesia, penafsiran dikategorikan sebagai salahsatu bentuk penodaan agama. Sehingga seseorang ataukelompok yang memiliki pikiran, pandangan atau penafsiranyang berbeda diberi stigma sebagai sesat dan menyesat-kan, dan dapat dikenai pidana karenanya. Hal ini menimpaLia Aminudin yang mengaku sebagai Jibril Ruhul Kudus darikerajaan Tuhan "Eden", Yusman Roy yang melakukan sho-lat dengan bahasa Indonesia, Jamaah Ahmadiyah Indonesia(JAI), dan Sumardin Tappayya, yang melakukan shalat bersiuluntuk mengekspresikan kedekatannya dengan Allah. 4. Penyataan Kebencian (Hatred Speech) Penyataan kebencian atau permusuhan adalahpernyataan yang meremehkan seseorang atau kelompok ber-dasarkan agama, ras, golongan atau orientasi seksual. Da-lam hukum, pernyataan kebencian adalah setiap pernyataan,isyarat atau melakukan, menulis, atau tampilan yang kare-nanya dapat mendorong kekerasan atau tindakan merugikanterhadap atau oleh seorang individu atau kelompok yang di-
  • Kerang ka Kons ep t ual  63lindungi, atau karena meremehkan atau menakutkan seorangindividu atau kelompok yang dilindungi. Individu yang dilind-ungi atau kelompok yang dilindungi berdasarkan ras, jeniskelamin, etnis, kebangsaan, agama, orientasi seksual, ataukarakteristik lain. Kasus-kasus konflik sosial kerap diawali oleh hasutankebencian yang kemudian menimbulkan diskriminasi, per-musuhan dan kekerasan terhadap kelompok agama yanglain. Pasal 20 ICCPR mewajibkan negara untuk menjadikanpernyataan propaganda apapun untuk berperang, dan se-gala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar ke-bangsaan, rasa atau agama yang merupakan hasutan untukmelakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harusdilarang oleh hukum. Ketentuan ini menjadi dasar pem-batasan hak kebebasan beragama/berkeyakinan dan hakkebebasan berekspresi, dilakukan dengan cara-cara sebagaiberikut : 1. Didefinisikan secara jelas dan terbatas; 2. Pembatasan dilakukan oleh lembaga independenyang bebas dari kepentingan politik, bisnis atau kekuasaanlain, misalnya oleh pengadilan; 3. Orang tak boleh dihukum sebagai melakukan mene-bar kebencian selama pernyataanya benar; 4. Orang yang menyebarkan pernyataan kebencianharus dipidana, kecuali hal itu dilakukan untuk mencegahdeskriminasi, permusuhan atau kekerasan; 5. Hak jurnalis untuk menentukan cara mengkomu-nikasikan informasi atau ide harus tetap dihormati, khusus-nya dalam meliput rasisme dan perbuatan intoleran; 6. Saringan sensor tak boleh dilakuan untuk mencegahpernyataan kebencian; 7. Pelaksanaan harus menghindari dampak chilling ef-fect (ketakutan meluas) sehingga orang tidak merasa bebasberekspresi 8. Sanksi untuk pernyataan kebencian harus wajar danproporsional, untuk hukuman penjara tetap merupakan jalanterakhir;
  • 64  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 9. Rumusan pembatasan harus jelas untuk melindungihak individu untuk berkeyakinan dan berpendapat dari an-caman permusuhan, deskriminasi dan kekerasan, bukannyauntuk melindungi sistem keyakinan, agama, atau lembagadari kritik.D. PERLINDUNGAN HAK-HAK MINORITAS20 1. Pengertian Minoritas dan Kelompok Rentan Pluralisme di Indonesia adalah pluralisme yang multi-warna dan tidak dikotomis baik dari sisi komposisi etnisitas(suku, agama, ras, bahasa, dsb) maupun demografisnya.Fakta tersebut sudah ada bahkan pada jaman Nusantaraatau pra-kemerdekaan RI. Kewajiban koheren terhadap co-rak eksistensi Indonesia tersebut adalah merawat, menjagadan menghidupi masing-masing elemen bangsa yang menja-di pembentuknya.21 Hal ini kemudian ditegaskan juga dalamPembukaan UUD 1945 Alinea IV bahwa dalam menjalankankewajiban tersebut, maka Pancasila sebagai sebuah sistemideologi adalah menjadi dasarnya. Pancasila mempunyai 5(lima) Sila yang di antara mereka adalah merupakan satu ke-satuan yang tidak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. Ke-tika memaknai arti Ketuhanan dalam kehidupan berbangsamaka akan hadir juga aspek kemanusiaan yang mempunyaisegi universalitas (human being as a whole), persatuan na-sional yang menjaga pluralitas, demokrasi yang agung (wis-dom) dan takzim terhadap kehendak rakyat, serta kesejahter-aan untuk semua yang searah dengan rasa keadilan. Dalam konteks Indonesia, menjadi sulit untuk menemu-kan definisi dan batasan terkait kelompok minoritas. Namun,kita dapat mengacu pada definisi minoritas menurut PelaporKhusus PBB untuk Perlindungan Hak Minoritas, FrancescoCapotorti yang mendefinisikannya sebagai: 20) Diambil dari legal anotation 21) Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “....melindungi segenap bangsaIndoensia dan seluruh tumpah darah Indonesia....”
  • Kerang ka Kons ep t ual  65 “A group, numerically inferior to the rest of the popula- tion of a state, in a non dominant position, whose mem- bers being nationals of the state-posses ethnic, religious or linguistic characteristic differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their culture, tradi- tions, religion or language” 22 Dari definisi tersebut yang dikategorikan sebagai mi-noritas adalah: Pertama, perbandingan numeriknya dengansisa populasi yang lebih besar. Artinya, sebuah kelompok bisadisebut minoritas jika jumlahnya lebih kecil dari sisa populasilainnya dalam sebuah negara. Kedua, posisinya tidak domi-nan dalam konteks negara. Ketiga, terdapatnya perbedaansalah satu atau semuanya dari tiga wilayah yaitu etnik, agamadan bahasa dengan sisa populasi lainnya. Keempat, menjadiminoritas mengharuskan orang atau kelompok orang memili-ki rasa solidaritas antara sesamanya, dan membagi bersamakeinginan untuk melestarikan agama, bahasa, tradisi, budayadan kepentingan untuk meraih persamaan di depan hukumdengan populasi di luarnya.23 Dalam hukum internasional, konsep minoritas dipisah-kan dengan pengertian indigenous people, yang diartikansebagai ”penduduk yang kondisi-kondisi sosial, budaya danekonominya membedakan mereka dari masyarakat nasionallainnya dan yang statusnya diatur, secara keseluruhan atausebagian dengan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisimereka sendiri atau dengan undang-undang atau peraturan-peraturan khusus.”24 Term ini kerap diterjemahkan sebagai“suku terasing”, “masyarakat tertinggal”, “Komunitas AdatTerpencil” (KAT)“, “Masyarakat Adat atau “Masyarakat Hu-kum Adat”. 22) Hikmat Budiman, Minoritas, Multikulturalisme, Modernitas dalam Hak Minori-tas Dilema Multikulturalisme di Indonesia, The Interseksi Foundation – Yayasan Tifa,Jakarta,2007, halaman 10 23) Kritik terhadap definisi ini vide Hikmat Budiman, ibid, halaman10 -13 24) Pasal 1 Konvensi ILO No.169 tentang Konvensi Penduduk Asli dan MasyarakatAdat
  • 66  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 Istilah masyarakat adat cukup sukar melacak asal-usulkemunculannya. Sebagian kalangan mengatakan bahwa is-tilah itu adalah terjemahan langsung dari istilah indigenouspeople. Namun, sebagian juga menganggapnya bukan me-rupakan terjemahan dari istilah indigenous people. Definisimengenai istilah masyarakat adat pernah dirumuskan olehJaringan Pembela Hak-Hak Masyarakat Adat (Japhama),pada tahun 1993. Menurut Japhama, masyarakat adatadalah “kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul le-luhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu,serta memiliki nilai, ideoleogi, ekonomi, politik, budaya danwilayah sendiri” Definisi ini secara resmi diadopsi oleh AliansiMasyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada kongres I di tahun1999. Sedangkan, Jose Martinez Cobo, pelapor khusus PBBuntuk Komisi Pencegahan Diskriminasi dan PerlindunganKaum Minoritas, pada tahun 1981, dalam laporannya yangberjudul Diskriminasi Terhadap Masyarakat Adat, mendefi-nisikan indigenous people sebagai “kelompok masyarakatatau suku bangsa yang memiliki kelanjutan hubungan seja-rah antara masa sebelum invasi dengan masa sesudah invasiyang berkembang di wilayah mereka, menganggap diri mere-ka berbeda dengan kelompok masyarakat lain atau bagiandari masyarakat yang lebih luas.” Pemerintah Indonesia sendiri mendefinisikan Komu-nitas Adat Terpencil (KAT) dengan definisi “kelompok sosial(budaya) yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang ataubelum terlibat dalam jaringan dan pelayanan sosial, ekono-mi maupun politik (Keppres No.111/1999 dan KepmensosNo.06/Peghuk/2002). Adapun karakteristiknya meliputi: (1)Berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup, dan homogen; (2)organisasi sosial/pranata sosialnya bertumpu pada hubung-an kekerabatan (bersifat informal dan kental dengan normaadat); (3) Pada umumnya terpencil secara geografis; (4) Padaumumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsisten; (5)peralatan dan teknologinya sederhana; (6) Ketergantunganpada lingkungan hidup dan sumber daya alam tinggi; (7) Ter-batasnya akses pelayanan sosial dasar, ekonomi dan politik.
  • Kerang ka Kons ep t ual  67 Dalam konteks UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencega-han/Penodaan Agama, pengertian minoritas dapat diartikan(1) agama-agama yang penganutnya lebih kecil dari penganutagama mayoritas dalam hal ini Islam; (2) agama-agama diluarenam agama yang disebutkan secara eksplisit; dan (3) aliran-aliran keagamaan yang berbeda dengan pandangan agamautama, (4) Keyakinan/kepercayaan terhadap Tuhan YME dan(5) dalam konteks indegenous people, adalah agama-agamayang dianut oleh masyarakat adat, seperti Agama Adam bagikomunitas Sedulur Sikep, Agama Salih bagi komunitas OrangRimba/”Kubu”, Agama Kaharingan bagi Suku Dayak, AgamaPatuntung bagi Komunitas Adat Kajang dll. Data Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata tahun2003 mengungkapkan, dari 245 aliran kepercayaan yang ter-daftar, sementara keseluruhan penghayat mencapai 400 ribujiwa lebih. Terkait dengan hak kebebasan beragama, peng-kategorisasian agama langit (samawi) dan agama bumi (ardi),menjadikan agama-agama masyarakat adat sebagai agamabumi. Sehingga agama-agama langit mengkategorikan mer-eka sebagai “belum beragama”, dan menjadi sasaran penye-baran dari agama-agama samawi (mayoritas). 2. Hak-Hak Minoritas Instrumen internasional HAM yang mengacu padakelompok kebangsaan, suku bangsa, ras, atau agama, danbeberapa memasukkan hak khusus bagi orang-orang yangtermasuk kelompok minoritas, diantaranya : Konvensi Pence-gahan dan Hukuman Kejahatan Genosida (pasal II); KonvensiPenghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras (pasal 2 dan4); Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (pasal27); Konvensi Hak Anak (pasal 30); Konvensi UNESCO ten-tang Anti Diskriminasi dalam Pendidikan (pasal 5); DeklarasiPBB tentang Hak Orang-Orang yang termasuk dalam Ke-bangsaan atau Suku bangsa, Agama dan Bahasa Minoritas;dan Deklarasi UNESCO tentang Ras dan Prasangka Ras(pasal 5). Ketentuan-ketentuan tentang minoritas yang paling
  • 68  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965banyak diterima sebagai ketentuan hukum yang mengikatadalah Pasal 27 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipildan Politik, yang berbunyi: “Di Negara-negara di mana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama atau bahasa, orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya, dalam komunitas bersama anggota lain dari kelompok mereka, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan menga- malkan agama mereka sendiri, atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri.” Pasal 27 Kovenan memberikan kepada orang-orangyang termasuk kaum minoritas, hak atas identitas nasional,suku bangsa, agama, atau bahasa, atau kombinasi darinya,dan hak untuk mempertahankan ciri-ciri yang ingin merekapelihara dan kembangkan. Ketentuan ini tidak meminta ne-gara-negara untuk menetapkan upaya-upaya khusus, akantetapi negara-negara yang telah meratifikasi Kovenan diwa-jibkan menjamin bahwa semua individu dalam wilayah huku-mnya menikmati haknya; hal ini membutuhkan tindakan-tin-dakan spesifik untuk memperbaiki perbedaan yang diterimaoleh kaum minoritas. Satu-satunya instrumen PBB yang menyebutkan hakkhusus bagi kaum minoritas dalam sebuah dokumen tersen-diri adalah Deklarasi tentang Hak dari Orang-orang yang ter-masuk dalam Bangsa atau Suku bangsa, Agama, dan BahasaMinoritas. Walaupun naskah Deklarasi ini menjamin keseim-bangan antara hak dari orang-orang yang termasuk kaumminoritas untuk memelihara dan memajukan identitas danciri-ciri mereka dengan kewajiban-kewajiban negara, namunDeklarasi ini juga menjamin secara penuh integritas wilayahdan kemandirian politik dari suatu bangsa sepenuhnya. Asas-asas yang terdapat dalam Deklarasi berlaku un-tuk kelompok minoritas di samping hak asasi manusia yangdiakui secara universal yang dijamin dalam instrumen inter-nasional lainnya.Deklarasi ini memberikan hal-hal sebagai-
  • Kerang ka Kons ep t ual  69berikut : a. Perlindungan oleh Negara atas eksistensi dan iden-titas kebangsaan, sukubangsa, budaya, agama dan bahasamereka (pasal 1); b. Hak untuk menikmati kebudayaan mereka, hak un-tuk menganut dan menjalankan agama mereka dan menggu-nakan bahasa mereka sendiri baik dalam kelompok merekamaupun dalam masyarakat (pasal 2 ayat1); c. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya,agama, sosial, ekonomi, dan publik (pasal 2 ayat 2); d. Hak untuk turut serta dalam keputusan-keputusanyang mempengaruhi mereka di tingkat nasional dan regional(pasal 2 ayat 3); e. Hak untuk mendirikan dan memelihara perkumpu-lan-perkumpulan mereka sendiri (pasal 2 ayat 3); f. Hak untuk mengadakan dan mempertahankanhubungan damai dengan anggota-anggota lain dalam kelom-pok mereka dan dengan orang-orang yang termasuk dalamkelompok minoritas lain, baik dalam wilayah Negara merekasendiri maupun melampaui batas-batas Negara (pasal 2 ayat5); dan g. Kebebasan untuk melaksanakan hak mereka tanpadiskriminasi, baik secara individu maupun dalam masyarakatdengan anggota-anggota lain dalam kelompok mereka (pasal3). h. Negara berkewajiban melindungi dan memajukanhak orang-orang yang termasuk dalam kelompok minoritasdengan mengambil langkah-langkah:• Menciptakan kondisi-kondisi yang menguntungkan dan memungkinkan mereka mengekspresikan ciri-ciri dan memajukan kebudayaan, bahasa, agama, tradisi dan ke- biasaan mereka (pasal 4 ayat 2);• Memberikan mereka kesempatan yang cukup untuk mempelajari bahasa ibu mereka dan menggunakan den- gan bahasa ibu mereka (pasal 4 ayat 3);• Mendorong pemahaman akan kebudayaan, tradisi, ba- hasa, dan kebudayaan dari kaum minoritas yang berada
  • 70  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 di wilayah mereka, dan menjamin bahwa anggota kelom- pok minoritas mempunyai kesempatan yang cukup untuk memperoleh pemahaman mengenai masyarakat secara menyeluruh (pasal 4 ayat 4);• Mengijinkan mereka untuk turut serta dalam kemajuan dan perkembangan ekonomi (pasal 4 ayat 5);• Untuk mempertimbangkan kepentingan-kepentingan sah dari kaum minoritas dalam mengembangkan kebijaksan- aan dan program nasional serta dalam perencanaan dan penerapan program kerja sama dan bantuan (pasal 5);• Untuk bekerja sama dengan Negara-negara lain berke- naan dengan kaum minoritas, termasuk pertukaran in- formasi dan pengalaman-pengalaman, dalam rangka memajukan pemahaman dan kepercayaan satu sama lain (pasal 6);• Untuk memajukan penghormatan terhadap hak yang ter- dapat dalam Deklarasi (pasal 7);• Untuk memenuhi kewajiban dan ikrar dari Negara-negara sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian dan kese- pakatan internasional di mana mereka menjadi negara pihak. 3. Perlakuan Khusus (Affirmative Action) Kelompok minoritas dan masyarakat adat termasukdalam pengertian Kelompok Rentan (vulrenable groups).Pengertian kelompok rentan tidak dirumuskan secara eks-plisit dalam peraturan. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 dalam penjelasannya menyebutkan bahwayang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan,antara lain, adalah ”orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin,wanita hamil dan penyandang cacat”. Sedangkan menurutHuman Rights Reference disebutkan, bahwa yang tergolongke dalam Kelompok Rentan adalah: a. Refugees, b. InternallyDisplaced Persons (IDPs); c. National Minorities, d. Migrant
  • Kerang ka Kons ep t ual  71Workers; e. Indigenous Peoples, f. Children; dan g. Wom-en.25 Sehingga dengan demikian kelompok minoritas danmasyarakat adat merupakan kelompok rentan dan harus di-lindungi oleh Negara. Suatu konstitusi negara harusnya melindungi hak-hakkelompok minoritas dari “serangan” kelompok mayoritasyang memanfaatkan besarnya jumlah massa pendukungmereka. Meski demokrasi meniscayakan mayoritas suara,namun ia juga ditegakkan lewat aturan main yang bertujuanmelindungi dan mengayomi semua pihak, termasuk kelom-pok minoritas. Inilah yang disebut dengan democratic consti-tutionalism.26 Dengan atau tanpa konstitusi, kelompok may-oritas akan meraih hak-hak-nya dengan mudah. Sementara,kelompok minoritas hanya bersandar pada jaminan konsti-tusi. Itulah sebabnya penjaga gawang konstitusi ditentukanoleh sembilan hakim Mahkamah Konstitusi, bukan ditentu-kan suara mayoritas rakyat. Dalam konteks kesetaraan terhadap semua peme-luk agama dan kepercayaan, aspek perlindungan terhadapkelompok minoritas yang rentan (minority-and-vulnarablegroups) harus mendapatkan perhatian khusus. Sejarah te-lah membuktikan adanya kekerasan-kekerasan yang merekadapatkan baik oleh kelompok beragama lainnya (comission)maupun minimnya perlindungan oleh negara (omission). Un-tuk menjawab lemahnya konstruksi hukum nasional dalammenopang hak atas kebebasan beragama bagi umat minori-tas (religious minority) maka perlakuan khusus affirmative ac-tion27 dapat diterapkan dalam setiap pertimbangan hukum.Dan Judicial Review UU Penodaan Agama menjadi upayauntuk mendukung perlindungan terhadap kepentingan ke- 25) Iskandar Hoesin, Perlindungan terhadap Kelompok Rentan dalam Perspektif HakAsasi Manusia, makalah, dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003,Denpasar, Bali, 14 - 18 Juli 2003. 26) Nadirsyah Hosen, Demokrasi dan Perlindungan Kaum Minoritas, http://islamlib.com/id/artikel/demokrasi-dan-perlindungan-kaum-minoritas/, diakses terakhir 15 Okto-ber 2010 27) Hak atas affirmative action berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU No.39/1999 tentangHAM.
  • 72  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965lompok rentan, dalam hal ini adalah pemeluk agama/keper-cayaan minoritas, yang baik secara historis maupun potensisudah sangat nyata sangat rawan akan pelanggaran hak-hakatas kebebasan beragama/berkeyakinan/kepercayaan.
  • BAGIAN KETIGAANALISIS PUTUSAN MAHKAMAHKONSTITUSI1A. “JALAN TENGAH” MAHKAMAH KONSTITUSI Mahkamah Konstitusi dalam menguji permohonanberkeinginan untuk membangun “jalan tengah”. Hal ini ter-cermin dalam bagian amar putusan MK, seperti: “Adapun pendapat Mahkamah atas pandangan Jalalud- din Rahmat yang menyarankan agar Mahkamah membuat “jalan tengah” dengan memberi penafsiran resmi atas UU Pencegahan Penodaan Agama tanpa membatalkannya, Mahkamah sependapat dengan pandangan tersebut. Hal itu telah dilakukan oleh Mahkamah. Penafsiran Mahka- mah tentang segi-segi tertentu atas UU Pencegahan Pe- nodaan Agama telah dituangkan secara rinci dalam para- graf-paragraf di bagian Pendapat Mahkamah di atas yang kesemuanya dapat dipandang sebagai “jalan tengah” se- bagaimana diusulkan oleh Ahli Jalaluddin Rahmat”.2 Apa yang dimaksud “jalan tengah” bagi MK? Darifakta-fakta persidangan terdapat dua saksi yang menyebutistilah “jalan tengah”, yaitu Jalaluddin Rahmat dan Yusril IhzaMahendra. Jalaluddin mengusulkan Mahkamah memperta-hankan UU Penodaan Agama dan mengakomodasi kepenti- 1) Bab ini merupakan hasil elaborasi dari empat legal annotation yaitu Rumadi, AntaraKebebasan dan Penodaan Agama: Menimbang Kembali Putusan Mahkamah Konstitusi, Su-listyowati Irianto, Mengapa Ditolak Seruan ”Membawa Bangsa Indonesia yang BerkeadilanHukum dan Berkeadilan Sosial ? Muktiono “Prospek Umat Minoritas dalam Kerapuhan Hu-kum dan Tafsir Konstitusi” dan Margiyono Anotasi Putusan UU No. 1/PNPS/1965 TentangPencegahan Penodaan Agama Dilihat dari Hak Atas Kebebasan Berekspresi. 2) Amar Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009, h. 263.
  • 74  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965ngan pihak yang merasa dirugikan. Sedang Yusril meletakkankonsep jalan tengah dalam konteks pertarungan ideologisnegara Islam versus negara Sekuler. Menurut Yusril, negaraIndonesia tidak merdeka sebagai sebuah negara Islam dannegara sekuler, tetapi mengambil jalan tengah yaitu ”NegaraBerdasarkan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan sya-riat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanu-siaan yang adil dan beradab”. Walaupun tujuan kalimat tera-khir dihapus, namun semangat konteks keagamaan dalampenyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, danbernegara tidak pernah lenyap. Berdasar fakta persidangan di atas, maka “jalan te-ngah” yang dimaksud MK terkait dua hal, Pertama, menen-gahi tuntutan antara pihak yang menginginkan mencabutUU Penodaan Agama di satu sisi, dan tuntutan untuk mem-pertahankannya. Kedua, menengahi pertarungan ideologis“negara Islam” versus “negara sekuler”. 1. Mahkamah Dalam Bayang-Bayang Ketakutan MK memetakan tiga kelompok pandangan menyikapiUU Penodaan Agama yaitu: Pertama, kelompok yang me-nyatakan UU Penodaan Agama konstitusional dan meng-hendaki dipertahankan eksistensinya, tanpa perubahan ataurevisi. Kedua, kelompok yang menyatakan UU PenodaanAgama konstitusional, menghendaki dilakukan revisi karenabeberapa bagiannya dipandang bermasalah. Ketiga, kelom-pok yang menyatakan UU Penodaan Agama inkonstitusionaldan karenanya harus dibatalkan dan dicabut. Berdasarkanpengelompokan tersebut, maka “jalan tengah” itu adalah ke-lompok kedua. Sehingga jika memang MK melakukan “jalantengah” seharusnya putusannya lebih condong kepada pan-dangan kelompok kedua. Sayangnya, putusan MK lebih mengafirmasi carapandang kelompok pertama daripada kelompok kedua,apalagi kelompok ketiga.3 Ada upaya MK untuk masuk ke 3) Bandingkan dengan paper yang ditulis Zainal Abidin Bagir, “Dimanakah Jalan Ten-
  • An alis is Put us an Mahkam ah Kons t it us i  75posisi kedua, namun hal itu tidak tampak tegas dilakukan.Misalnya dengan menunjukkan aspek-aspek problematikdalam UU Penodaan Agama sebagaimana disampaikan se-jumlah ahli dan mendorong DPR melakukan langkah-lang-kah untuk merevisi UU tersebut. Namun, tidak ada isyaratyang jelas dari MK mengenai hal ini. Dalam kaitan ini, dalambagian “menimbang”, MK hanya menyatakan persetujuannyadengan pendapat para ahli seperti Andi Hamzah, AzyumardiAzra, Edy OS Hiariej, Emha Ainun Nadjib, Siti Zuhro, Jalalud-din Rakhmat, Ahmad Fedyani Saefuddin, Taufik Ismail danYusril Ihza Mahendra yang menyatakan perlunya revisi ter-hadap UU Penodaan Agama, baik dalam lingkup formil mau-pun substansi agar memiliki unsur-unsur materiil yang lebihdiperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsirandalam praktik. Massa Laskar Pembela Islam demo menolak uji materi UU Penodaan Agama di MK. (Sumber : www: news.okezone.com) Setelah menyatakan sikap yang tidak secara tegasmendorong adanya revisi, MK kemudian berlindung diba-lik kewenangan sebagai negative legislator. Yaitu denganmenyatakan bahwa “MK tidak memiliki kewenangan untukmelakukan perbaikan redaksional dan cakupan isi, melainkangah?: Beberapa Catatan atas Putusan MK mengenai UU Penodaan Agama,” tulisan dipres-entsikan dalam pertemuan aktifis NGO yang difasilitasi HIVOS di Hotel Grand KemangJakarta, 16 Juni 2010.
  • 76  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965hanya boleh menyatakan apakah sebuah UU yang diujima-terikan itu konstitusional atau tidak konstitusional”. Karenaseluruh isi UU Penodaan Agama dianggap konstitusional,maka MK tidak dapat mengubah atau membatalkannya. Un-tuk memperbaiki agar lebih sempurna menjadi kewenanganpembentuk undang-undang untuk melakukannya melaluiproses legislasi yang normal.4 Argumen normatif MK tersebut memang tidak ke-liru, tetapi MK sebenarnya bisa lebih progresif sebagaima-na dilakukan ketika memutuskan sejumlah judicial review.Dengan tetap berada dalam posisi sebagai negative legisla-tor MK sebenarnya bisa sedikit beranjak dengan memberi-kan guidance dan pernyataan bahwa UU Penodaan Agamamengan-dung sejumlah masalah dan karenanya harus dire-visi. Sayangnya, hal itu tidak dilakukan MK, sehingga sulitmengatakan MK mendorong adanya revisi UU. Bahkan halyang tampak jelas dari amar putusan adalah penegasan bah-wa UU Penodaan Agama adalah “konstitusional, tidak adamasalah baik secara formil maupun materiil, masih relevan,dan bisa melindungi ketentraman beragama, sehingga harusdipertahankan”.5 Terhadap kelompok yang terdiskriminasi atau diper-lakukan tidak adil melalui, MK menilainya hal itu bukan per-soalan norma hukum, tapi lebih karena kesalahan penerapannorma dalam hukum administrasi.6 Di sini MK telah meng-abaikan berbagai fakta bahwa UU ini telah digunakan bukansaja untuk membatasi ekspresi keberagamaan (forum ek-sternum) tapi juga untuk membatasi hak privat yang masukdalam kategori forum internum. MK memang memberi argu- 4) Amar Putusan, h. 304-305. 5) Amar Putusan, h. 312 6) Lihat Amar Putusan h. 305-306. Terkait dengan penganut aliran kepercayaanyang merasa terdiskriminasi akibat UU Pencegahan Penodaan Agama, MK menyatakan,masyarakat penganut kepercayaan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalammeyakini kepercayaannya sesuai dengan jaminan dalam konstitusi. Adapun diskriminasiyang dialami oleh masyarakat penganut kepercayaan bukan merupakan permasalahanpertentangan UU Pencegahan Penodaan Agama dengan UUD 1945, tapi lebih kesalahanpenerapan norma hukum administrasi.
  • An alis is Put us an Mahkam ah Kons t it us i  77mentasi bahwa praktik diskriminasi merupakan kekeliruan,tapi pada saat yang sama MK menolak jika UU PencegahanPenodaan Agama dikaitkan atau dituduh diskriminatif. Jikaada yang menjadikan UU Penodaan Agama sebagai lan-dasan kebijakan diskriminatif, hal itu merupakan kesalahanimplementasi, bukan persoalan UU-nya itu sendiri. Jika cara berpikir ini diikuti, maka bagaimana me-mastikan bahwa UU Penodaan Agama itu benar jika dalampraktiknya justru menimbulkan banyak masalah? BagaimanaUU Penodaan Agama dikatakan tidak diskriminatif tapi di-jadikan landasan melakukan diskriminasi? Pada titik inilahsebenarnya MK bisa lebih progresif sebagaimana dilakukandalam kasus-kasus lain, tidak hanya berhenti pada argumennormatif. Pilihan MK untuk mendukung argumentasi kelompokpertama, dan tidak memberi dorongan kuat untuk melakukanrevisi bisa dipahami dari kutipan sebagai berikut: “….Jika hal tersebut (penodaan agama, pen.) tidak diatur, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan benturan serta konflik horizontal, dapat menimbulkan keresahan, per- pecahan, dan permusuhan dalam masyarakat…”.7 Ketakutan (ancaman?) akan terjadi anarkisme sosialsenantiasa dikemukakan pihak-pihak yang menolak pen-cabutan UU Penodaan Agama. Mereka selalu mengatakan,jika UU Penodaan Agama dicabut, maka orang akan de-ngan seenaknya melakukan penodaan agama, akan terjadikekosongan hukum dan sebagainya. Di pihak lain, pendapatkalangan yang menghendaki UU Penodaan Agama dicabutberpendapat bahwa UU inilah yang secara nyata telah mela-hirkan ketegangan sosial. Dua cara pandang tersebut jelasbertolak belakang. Di sini, MK lagi-lagi tidak mencari “jalantengah” tapi justru mengamini ketakutan-ketakutan (bahkanancaman) akan adanya konflik horizontal. Karena itu, tidaksalah jika putusan MK terkait UU Pencegahan Penodaan 7) Amar Putusan, h. 287.
  • 78  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965Agama berada dalam bayang-bayang ketakutan ancamankonflik horizontal. 2. Jalan Tengah Hakim Harjono Upaya melakukan “jalan tengah” yang lebih masukakal justru tampak dari pendapat Hakim Konstitusi Harjonoyang memberi alasan berbeda (concurring opinion). Jika MKmengambil pendapat Hakim Harjono, maka MK bisa dika-takan berhasil menempuh “jalan tengah” sebagaimana yangdiinginkan. Hakim Harjono berpendapat bahwa rumusan pasal18 UU Penodaan Agama memang mengandung sejumlahkelemahan sehingga perlu dilakukan revisi oleh lembagapembuat undang-undang. Memang Hakim Harjono masihmenyimpan kekhawatiran, jika UU dicabut maka akan ter-dapat ke-vakum-an hukum yang hal itu dapat menimbulkanakibat sosial yg luas. Namun di sisi lain, Hakim Harjono jugamengakui bahwa akibat itu bisa diatasi dengan aturan hukumyang ada, meski hal itu memerlukan social cost yang tinggi. Argumen Hakim Harjono bertolak dari pandanganbahwa UUD 1945 yang telah mengalami perubahan. Ada duahal yang harus diperhatikan dengan seksama, yaitu perlin-dungan agama dan hak kebebasan meyakini sebuah keper-cayaan di pihak lain. Hubungan antara dua unsur tersebutharus disatukan dalam formula yang tidak menegasikan satuunsur dengan unsur lainnya. Dalam pandangannya penera-pan UU Penodaan Agama secara harfiyah dapat menimbul-kan ketidakseimbangan, sehingga merusak keinginan untukmencari keseimbangan dua unsur tersebut. Untuk menjelaskan kerancuan bunyi pasal 1, HakimHarjono membuat peragaan kasus. Yaitu ada seseorangyang dengan keyakinannya sengaja membuat penafsiran 8) Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama berbunyi: “Setiap orang dilarang dengansengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umumuntuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukankegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dankegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu”.
  • An alis is Put us an Mahkam ah Kons t it us i  79tentang agama lain berdasar dalil-dalil agama yang dia yaki-ni, namun penafsiran tersebut berbeda dengan pokok-pokokajaran agama lain tersebut. Secara harfiyah, orang tersebuttelah memenuhi unsur untuk disebut melakukan “penodaanagama”, karena ia telah melakukan penafsiran agama yangdianut di Indonesia yang penafsirannya “menyimpang daripokok-pokok ajaran agama” tersebut. Untuk memenuhi un-sur delik penodaan agama secara lengkap, maka hal itu ha-rus dinyatakan di muka umum. Apa yang dimaksud “di mukaumum”? Dalam penjelasan pasal 1, “di muka umum” dimak-sudkan apa yang lazim diartikan kata-kata itu dalam KitabUndang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian,yang dimaksud “di muka umum” adalah tempat dimana ter-dapat lebih dari satu orang, yang artinya terdapat orang lain.Masalahnya, apakah pasal ini memang dimaksudkan untukmelarang orang bicara tentang agama lain di depan umatnyasendiri untuk menafsirkan agama lain yang berbeda denganpokok-pokok ajaran agama lain yang ditafsirkan? Jika adayang menjawab “bukan”, dari rumusan mana jawaban itu di-dasarkan? Melalui ilustrasi tersebut, Hakim Harjono menyakinibahwa pasal 1 UU Penodaan Agama dari sudut redaksionalmengandung ketidakjelasan sehingga tidak memenuhi syarattindak pidana yang haruslah jelas (lex certa). Apabila rumu-san Pasal 1 UU Penodaan Agama tidak dimaksudkan untukmelarang ceramah agama yang mengandung tafsir terhadapagama lain yang berbeda dengan pokok-pokok ajaran agamalain tersebut yang ceramah dilakukan hanya di hadapan pen-ganut agama dari penceramah, Hakim Harjono berpenda-pat, maksud tersebut dapat dilakukan dengan cara memberibatasan tentang unsur di muka umum. Hal itu bisa dilakukandengan tidak memasukkan pengertian di muka umum apa-bila perbuatan menceritakan tersebut meskipun di hadapanbanyak orang namun di tempat yang hanya dimaksudkan un-tuk dihadiri oleh penganut agama yang sama dengan agamapenceramah atau di tempat yang dimaksudkan demikian. Halini menunjukkan bahwa ada kelemahan yang harus diakui da-
  • 80  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965lam pasal 1, karenanya ia menyarankan perlunya melakukanrevisi oleh lembaga pembuat UU. Hakim Harjono tidak menyarankan untuk mencabutatau membatalkan karena kekhawatiran adanya ke-vakum-an hukum dan kekacauan sosial. Ia berpendapat, dengandasar asas kemanfaatan sambil menunggu penyempurnaanyang dilakukan oleh pembuat UU, untuk sementara waktuUU Penodaan Agama perlu dipertahankan. Sedangkan untukmenetapkan status conditionally constitutional dengan caramemberikan syarat keberlakukannya tidak dapat dilakukankarena syarat tersebut akan sangat umum sifatnya. Padahalpenerapan pasal tersebut berlaku untuk semua agama yangmasing-masing mempunyai karakteristik berbeda antara satudengan yang lain. Untuk mengatasi hal demikian, sebenarnyadapat dilakukan oleh hakim yang memutus perkara konkretdengan mempertimbangkan perubahan yang ada untuk me-nyelaraskan dua unsur tersebut di atas. Pendapat Hakim Harjono ini, lebih dapat disebutsebagai “jalan tengah”. Di samping secara eksplisit dia me-nyebut adanya kelemahan dalam UU Pencegahan PenodaanAgama, dia juga lebih tegas untuk mendorong DPR sebagailembaga pembuat undang-undang melakukan revisi. Hal iniberbeda dengan keputusan yang diambil Mahkamah, yangcenderung menafikan problem yang ada dalam UU Peno-daan Agama. Pendapat sejumlah ahli, memandang perlunyamelakukan revisi terhadap UU Penodaan Agama cukup kuatdisampaikan sebagai bagian dari fakta persidangan. Yus-ril Ihza Mahendra, setelah menyatakan bahwa secara formilmaupun materiil UU itu tidak berlawanan dengan konstitusi,ia menyatakan juga bahwa “dari segi bentuk pengaturan, ru-musan, kaidah-kaidah hukumnya perlu disempurnakan.” (h.222). Yusril menunjukkan adanya kekacauan (berdasarkanUU No. 10/2004) dalam penjelasan Pasal 1 dan Pasal 2, kare-na penjelasan itu mengandung norma, yang tidak ada dalampasalnya. Persoalan lain adalah penerapan UU yang “tidakideal”. Meskipun penerapan yang tidak ideal tersebut tidak
  • An alis is Put us an Mahkam ah Kons t it us i  81menggugurkan norma dalam teks, namun hal itu penting un-tuk mendapat perhatian, karena pasti ada sesuatu yang ke-liru. Oleh karena itu, Yusril pada akhirnya menyarankan DPR,Presiden dan Kementrian terkait untuk menyempurnakan UUPenodaan Agama. Ahli-ahli lain juga menyatakan adanya problem se-rupa. Ahli EOS Hiariej menyebutkan bahwa UU PenodaanAgama sering digunakan untuk menghakimi pemikiran dankeyakinan seseorang, tidak semata-mata soal ekspresi ataspikiran dan keyakinan. Meski hal ini tidak bisa dijadikan ar-gumen untuk membatalkan norma dalam UU, namun hal inimenunjukkan bahwa UU ini problematis. Azyumardi Azrajuga menegaskan hal yang sama, dimana perlu adanya re-visi untuk menghindari ambiguitas dan ekses-ekses negatifyang ditimbulkan dari UU Penodaan Agama. Sejumlah ahlilain juga menyatakan hal yang kurang lebih sama untuk men-dorong perlunya penyempurnaan karena UU ini telah men-ciptakan kecemasan terus menerus.9 3. Mahkamah Melegitimasi Ideologi Politik Piagam Jakarta Aspek “jalan tengah” kedua yang ingin ditunjukkandalam putusan adalah persoalan pertarungan lama dalam se-jarah pendirian Negara Indonesia, yaitu pertarungan ideologiNegara Islam dan Negara sekuler.10 Dalam kaitan ini, putusanMK ini tidak semata-mata bicara soal hukum dan konstitu-si, tapi sudah merambat ke persoalan politik, bukan politikkekuasaan, tapi politik kenegaraan. Persoalan ini sebenarnyatidak ada kaitan langsung dengan UU Penodaan Agama, tapiMK tampaknya mempunyai kepentingan untuk mengangkattema ini, hanya untuk menunjukkan bahwa negara mempu-nyai legitimasi untuk mengintervensi keyakinan keagamaanwarganya. 9) Lihat Amar Putusan MK, h. 210-224. 10) Perdebatan lebih jauh mengenai pergumulan ini, baca Bahtiar Effendy, Islam danNegara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina,1999).
  • 82  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 Sumber Gambar : eramuslim Sebagaimana dimaklumi, dalam sejarah pendiriannegara Indonesia, para founding fathers berdebat sengitmengenai bentuk negara. Menurut para ahli sejarah, merekaterbagi dalam dua kelompok besar: yaitu nasionalis Islam,yang menghendaki agar Islam menjadi dasar negara; dan na-sionalis sekuler yang menghendaki Indonesia sebagai negaranasional dengan Pancasila sebagai dasar negara. Dua arustersebut ditengahi dengan adanya gagasan yang dikenal se-bagai “Piagam Jakarta”, yang menambahkan tujuh kata se-telah Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu: “dan kewajiban men-jalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tujuh kataPiagam Jakarta ini pun akhirnya dihilangkan karena adanyapenolakan dari tokoh Indonesia Timur. Meskipun penghapusan tujuh kata Piagam Jakartatermasuk bagian dari sejarah yang agak gelap, namun tujuhkata tersebut memang telah menempatkan Islam dalam po-sisi yang lebih istimewa dibanding agama-agama lain. Hal inibisa menjadi bumerang dalam menapaki kehidupan ke de-pan. Karena itu, demi menjaga integrasi bangsa, tokoh-tokohIslam kala itu merelakan penghapusan tujuh kata tersebut.Dari sejarah itulah, muncul adagium untuk menggambarkanNegara Indonesia sebagai “bukan negara sekuler dan bukannegara agama”. Dikatakan bukan negara sekuler karena Ne-
  • An alis is Put us an Mahkam ah Kons t it us i  83gara Indonesia tidak menafikan peran agama dalam kehidu-pan berbangsa; dan tidak dikatakan negara agama karenaNegara Indonesia tidak didasarkan pada keyakinan agamatertentu, yang lazim disebut sebagai negara teokrasi. Bagikalangan yang tidak memahami pergumulan pembentukanNegara Indonesia pasti sulit memahami adagium tersebut. Dalam amar putusannya, MK berupaya meniti jalantengah tersebut yang diawali dengan membangun argumenmengenai relasi agama dan negara. Titik tolak argumentasiMK adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara harusditerima seluruh warga negara, baik secara individu maupunkolektif. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila per-tama dari Pancasila memberikan landasan yang kuat bahwaIndonesia negara ber-Tuhan. Hal ini kemudian dituangkandalam konstitusi, UUD 1945 Pasal (29): Negara berdasar atasKetuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, sejak awalnegara Indonesia adalah negara ber-Tuhan, bukan saja war-ganya, tapi negaranya pun harus ber-Tuhan. Karena itu, orangyang mengaku tidak ber-Tuhan tidak punya hak hidup di In-donesia. Domain keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esaadalah domain forum internum yang merupakan konsekuensipenerimaan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pandan-gan MK, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menurunkan Un-dang-Undang yang mewajibkan setiap penyelenggara pen-didikan mengajarkan agama sebagai suatu mata pelajaran,sesuai dengan agama masing-masing. Mengajarkan agamaberarti mengajarkan kebenaran keyakinan agama kepadapeserta didik, yaitu siswa dan mahasiswa. Dengan demiki-an, pengajaran pendidikan agama di sekolah (negeri) bukandilihat sebagai “intervensi”, sebaliknya sebagai “fasilitasi”Negara terhadap kebutuhan masyarakat untuk mempelajariajaran agama. Namun, pada bagian berikutnya, ada kutipan yangagak aneh, karena MK mengutip dari Majalah Media Dakwahdan Suara Hidayatullah¸ dua majalah yang lebih berhaluan“Piagam Jakarta”. Pada bagian itu disebutkan:
  • 84  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 “Di Amerika mengajarkan agama di sekolah-sekolah ne- geri adalah inkonstitusional, hal ini karena adanya kebe- basan beragama dan kebebasan untuk tidak beragama. Keyakinan beragama atau tidak beragama merupakan fo- rum internum bagi setiap warga negara yang tidak boleh diintervensi oleh Negara” 11 Kutipan tersebut, bukan saja menunjukkan carapandang yang layak dipertanyakan, tapi juga mengandungsimplifikasi yang berlebihan. Mengatakan bahwa di AS dila-rang mengajarkan agama di sekolah-sekolah negeri karenaadanya kebebasan beragama merupakan pernyataan yangserampangan. Kutipan tersebut bisa ditafsirkan, karena di In-donesia tidak ada kebebasan beragama dan tidak ada kebe-basan untuk tidak ber-Tuhan, maka agama harus diajarkan disekolah. Cara pandang demikian tentu tidak bisa dipertang-gungjawabkan. Argumen MK sebenarnya masih bisa diterima, se-jauh hal tersebut sebagai bentuk pelayanan Negara, bukanpemaksaan atas sebuah keyakinan kepada anak didik. Ini-lah yang dimaksud MK sebagai “perspektif ke-Indonesia-an” mengenai posisi agama yang membedakan dengandemokrasi barat. Di Indonesia, agama bukan hanya dipeluk,tapi nilai-nilainya menjadi salah satu pembatas kebebasanasasi seseorang semata-mata untuk menghormati hak dankebebasan orang lain. Sampai di sini ada terdapat argumenyang tidak runtut dan melompat dari MK. Setelah menjelaskan bahwa nilai-nilai agama bisa di-gunakan untuk membatasi kebebasan seseorang, MK tidakmemberi elaborasi apapun. MK justru menjelaskan hal yangsebaliknya, yaitu adanya semacam state favoritism. Hal inibisa dilihat dari pernyataan sebagai berikut: “dalam tingkat politik kenegaraan, Negara membentuk satu kementerian khusus yang membidangi urusan agama 11) Amar Putusan MK, h. 273
  • An alis is Put us an Mahkam ah Kons t it us i  85 yaitu Kementerian Agama. Hari-hari besar keagamaan di- hormati dalam praktik bernegara. Demikian pula hukum agama dalam hal ini syari’at Islam yang terkait dengan nikah, talak, rujuk, waris, hibah, wasiat, wakaf, ekono- mi syari’ah, dan lain-lain telah menjadi hukum negara khususnya yang berlaku bagi pemeluk agama Islam”. 12 Kutipan tersebut bukan merupakan penjelasan ada-nya pembatasan kebebasan seseorang untuk menghormatihak dan kebebasan orang lain. Tapi justru menjelaskan ba-gaimana negara mengakomodasi tradisi dan hukum agama(Islam) menjadi bagian dari hukum negara. Barangkali MKmengangkat hal ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia bu-kanlah negara yang secara tegas memisahkan antara uru-san agama dan urusan politik, dan inilah “tipikal” Indonesiayang berbeda dari negara-negara demokrasi barat. Secaratidak disadari, akomodasi seperti inilah yang sebenarnyadikehendaki “Piagam Jakarta” dimana umat Islam mempu-nyai hukum sendiri yang diberlakukan melalui negara. MelaluiAmar Putusan ini secara tidak disadari sebenarnya MK se-dang melegitimasi ideologi politik “Piagam Jakarta”. Sebagai realitas politik, akomodasi tradisi dan syariahIslam dalam politik Indonesia merupakan konsekuensi daripolitik “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana ditekankanMK. Sejauh mana akomodasi tradisi dan syariah Islam bisadiakomodasi dalam struktur kenegaraan Indonesia? Apakahhanya hukum keluarga, peradilan agama, zakat, wakaf, haji,dan hukum ekonomi (perbankan) Islam saja yang bisa difor-malisasikan dalam hukum nasional yang hanya berlaku bagiumat Islam? Batas akomodasi inilah yang lepas dari perha-tian MK. Apakah kalau ada orang memperjuangkan hukumpidana Islam menjadi hukum nasional yang diimplementasi-kan melalui peradilan agama dan hanya berlaku bagi umatIslam, masih bisa dianggap sebagai bentuk akomodasi untukmenegaskan politik “Ketuhanan Yang Esa”. Inilah problem krusial hubungan agama dan Negara 12) Lebih jauh lihat Amar Putusan MK, h. 275.
  • 86  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965yang tidak tuntas diulas MK. MK mengulas persoalan posisiagama dalam negara justru hanya untuk menegaskan bahwanegara mempunyai kewenangan untuk mengintervensi be-berapa segi kehidupan beragama, termasuk dengan meng-kriminalisasi perbutan-perbuatan yang dikategorikan sebagaipenodaan agama. Inilah yang dimaksud MK dalam kutipanberikut: “Pasal-pasal penodaan agama tidak semata-mata dilihat dari aspek yuridis saja melainkan juga aspek filosofisnya yang menempatkan kebebasan beragama dalam pers- pektif ke-Indonesia-an, sehingga praktik keberagamaan yang terjadi di Indonesia adalah berbeda dengan praktik keberagamaan di negara lain yang tidak dapat disamakan dengan Indonesia. Terlebih lagi, aspek preventif dari suatu negara menjadi pertimbangan utama dalam suatu masyarakat yang heterogen.”13 Legitimasi delik penodaan agama tersebut berdiridi atas prinsip “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menjadiporos dari seluruh sistem hukum di Indonesia. Dalam pan-dangan MK, prinsip hukum Indonesia harus dilihat dengancara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menem-patkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsiputama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidu-pan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkanhubungan antara agama dan negara (separation of state andreligion), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip in-dividualisme maupun prinsip komunalisme.B. MAHKAMAH MENYERET INDONESIA MEMASUKIERA KEMUNDURAN HAM Mahkamah menggunakan cara pandang bahwa Pan-casila, UUD 1945, serta praktik-praktik yang khas ala Indo-nesia sebagai framework dalam memeriksa reasoning para 13) Amar Putusan MK, h. 274.
  • An alis is Put us an Mahkam ah Kons t it us i  87Pemohon yang mencoba untuk mempromosikan hak asasimanusia terkait hak atas kebebasan beragama dan berkeya-kinan.14 Terhadap hukum HAM internasional, Mahkamahmenegaskan segala penghormatan terhadapnya harus men-dasarkan pada Pancasila dan Konstitusi 1945. Cara pandangMK terkait dengan domestifikasi nilai-nilai HAM internasionalpada sebuah Negara. Pendapat ini dikatagorikan masuk padafase denial -secara terbuka maupun secara halus- yang padaprinsipnya mempertanyakan atau menolak validitas normaHAM internasional dengan melawankanya pada karakterpartikularistik dan prinsip kedaulatan sebuah negara. Fase inimenyeret Indonesia memasuki era kemunduran dalam prak-tek penegakan HAM setelah sekitar satu dekade mengintro-dusir secara normatif nilai-nilai HAM ke dalam banyak pera-turan perundang-undangan.15 Dalam pendapatnya, hakim-hakim MK di sisi lain men-gakui adanya penormaan HAM dalam substansi peraturanperundang-undangan di Indonesia, tetapi di ujung satu-nyamenekankan adanya justifikasi baik secara hukum maupunsecara sosial untuk melakukan pembatasan atas HAM. Pem-batasan secara umum berputar-putar pada masalah keter-tiban umum, memenuhi serta menghormati hak asasi liyan,dan fungsi negara sebagai pelindung agama serta menjagakerukunan antar umat beragama. Karena jika sampai terjadipenodaan/penyalahgunaan agama diasumsikan akan terjadichaos dan disintegrasi antar umat beragama. Sejak awal Mahkamah menafsirkan bahwa judicialreview adalah mempunyai ide dan tujuan untuk “mencaribentuk dan tafsiran kebebasan beragama dan berkeyakinan diIndonesia”. Namun Mahkamah tidak memberikan penjelasanlebih lanjut dasar dan urgensi memberikan penilaian terse-but terhadap Pemohon. Tendensi yang dapat dibaca adalah 14) Sebenarnya, hal ini juga menjadi bentuk pengakuan MK terhadap nilai-nilai HAMkarena konstitusi Indonesia juga telah menjadikan HAM menjadi hak dasar atau hak kons-titusional bagi setiap warga negara Indonesia, vide Bab XA UUD 1945 tentang HAM 15) The power of human rights, international norms and domestic change. Thomas Risseet all, 2005.
  • 88  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965adanya pola-pola defensif dan resisten terhadap apa yang diawal disebut sebagai ”kegiatan atau praktik yang mengikis re-ligiusitas masyarakat”. Relasi dari fakta hukum tersebut ada-lah adanya pandangan MK yang mengidentikan antara “hakatas kebebasan beragama/berkeyakinan” yang bersumberdari norma HAM universal sebagai sebuah potensi atau ber-korelasi positif terhadap ”kegiatan atau praktik yang mengikisreligiusitas masyarakat”.C. PERSPEKTIF HAK KEBEBASAN BERAGAMA DANBERKEYAKINAN 1. Mahkamah Tidak Melihat Keterkaitan Peno- daan Agama dengan Hak Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan Salah satu argumen MK dalam merumuskan kepu-tusan adalah UU Penodaan Agama tidak ada hubungandengan kebebasan beragama, tapi hanya terkait dengan pe-nodaan agama. Berikut sejumlah pernyataan yang menjadipertimbangan Mahkamah, antara lain: “Menimbang bahwa menurut Mahkamah, UU Pencega- han Penodaan Agama tidak menentukan pembatasan kebebasan beragama, akan tetapi pembatasan untuk mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan ter- hadap suatu agama serta pembatasan untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok- pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia”.16Pada bagian lain, amar putusan MK juga menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat UU Pence- gahan Penodaan Agama masih diperlukan dan sama sekali tidak bertentangan dengan perlindungan HAM se- bagaimana diatur di dalam UUD 1945. Dalam kaitan ini, 16) Amar Putusan MK, h. 287.
  • An alis is Put us an Mahkam ah Kons t it us i  89 Mahkamah sependapat dengan Ahli Ketua Umum PBNU K.H. Hasyim Muzadi yang menyatakan; pertama, UU Pencegahan Penodaan Agama bukan Undang-Undang tentang kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia melainkan Undang-Undang tentang larangan penoda- an terhadap agama. Kedua, UU Pencegahan Penodaan Agama lebih memberi wadah atau bersifat antisipatif ter- hadap kemungkinan terjadinya tindakan anarkis apabila ada penganut suatu agama yang merasa agamanya dino- dai. Dengan adanya UU Pencegahan Penodaan Agama, jika masalah seperti itu timbul maka dapat diselesaikan melalui hukum yang sudah ada (UU Pencegahan Pe- nodaan Agama). Di samping itu, substansi Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama bukan dimaksudkan un- tuk mengekang kebebasan beragama, melainkan untuk memberikan rambu-rambu tentang pencegahan peny- alahgunaan dan/atau penodaan agama. Penodaan agama atau penghinaan terhadap agama (blasphemy atau defa- mation of religion) juga merupakan bentuk kejahatan yang dilarang oleh banyak negara di dunia. Secara substantif Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat serta merta diartikan sebagai bentuk dari pengekangan forum externum terhadap forum internum seseorang atas kebebasan beragama”.17Hal tersebut ditegaskan ulang pada bagian berikutnya: “Bahwa permohonan pemohon telah keliru memaha- mi pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama sebagai sebuah pembatasan atas kebebasan beragama. Mahka- mah berpendapat bahwa Pasal 1 UU Pencegahan Peno- daan Agama adalah bagian tidak terpisahkan dari maksud perlindungan terhadap hak beragama warga masyarakat Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam inti UU Pencegahan Penodaan Agama yakni untuk mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama demi kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, Mah- kamah berpendapat bahwa Pasal 1 UU Pencegahan Pe- 17) Amar Putusan MK, h. 294.
  • 90  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 nodaan Agama sejalan dengan amanat UUD 1945 yakni untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik (the best life possible) dan karenanya da- lil-dalil Pemohon harus dikesampingkan.” 18 Dari kutipan tersebut, Mahkamah mengamini penda-pat ahli, K.H. Hasyim Muzadi, dan yakin betul bahwa UUPenodaan Agama tidak ada hubungan dengan kebebasanberagama. Alih-alih membatasi kebebasan beragama, UUPenodaan Agama justru untuk melindungi kebebasan be-ragama. Secara teoritik-konseptual maupun dari segi prak-tek dalam pengadilan, delik penodaan agama tidak dapatdilepaskan dari kebebasan beragama. Dalam hal ini terdapatkontradiksi dalam logika berpikir Mahkamah. Karena di satusisi, Mahkamah menolak mengkaitkan UU Penodaan Agamadengan kebebasan beragama, namun di sisi lain Mahkamahmengajukan argumen bahwa kebebasan beragama tidaklahmutlak, dan UU ini merupakan bentuk pembatasan terhadapkebebasan beragama. Demikian juga dalam berbagai bagian,Mahkamah senantiasa menyebut berbagai teori kebebasanberagama. 2. Mahkamah Memberi Jalan Intervensi Negara terhadap Agama Dalam teori kebebasan beragama/berkeyakinandikenal dua istilah yang biasanya digunakan untuk membe-dakan wilayah yang bisa diintervensi dan wilayah yang tidakbisa diintervensi. Yaitu forum internum yang bersifat mutlakdan tidak bisa diintervensi apalagi dikriminalisasi; dan forumeksternum yang bisa diatur dan dibatasi dan diatur karenaterkait dengan ekspresi dari keyakinan keagamaan. Maka,masalahnya bukan perseteruan kelompok pendukung kebe-basan tanpa batas versus kelompok pendukung pembatasan,tapi lebih pada “apa yang dibatasi” dan “bagaimana caramembatasi”. Sayangnya, hal demikian tidak bisa dipahami, 18) Amar Putusan MK, h. 295.
  • An alis is Put us an Mahkam ah Kons t it us i  91tidak hanya di kalangan masyarakat umum, tapi juga di ka-langan pengambil kebijakan keagamaan, akademisi termasukMahkamah. Di sini MK mengambil pemikiran bahwa dengan silaKetuhanan Yang Maha Esa, negara diperbolehkan untukmelakukan berbagai hal, termasuk mengintervensi keyaki-nan keagamaan warganya jika dianggap keyakinannya tidakBerketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, pada tingkat ter-tentu, putusan MK ini memberi jalan legal bagi negara untukmelakukan intervensi terhadap kehidupan umat beragama.Untuk bidang apa yang bisa diintervensi, MK absen memberiguidance. Meski dalam putusan disebut-sebut kategori fo-rum internum dan forum externum, namun hal tersebut nyaristidak menjadi rujukan argumen. Karena itu, bisa ditafsirkan,putusan ini memberi jalan intervensi negara terhadap agama,bukan saja terkait dengan forum externum, tapi bisa juga fo-rum internum. Pasal 28J UUD 1945, menjadi kunci yang membatasihak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama. Yaitumelalui pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan danketertiban umum. Pembatasan tersebut tidak hanya terkaitdengan ekspresi keberagamaan (forum externum), tapi jugaforum internum. Hal ini terlihat dalam pertimbangan terhadappenafsiran sebagai berikut: “Menimbang bahwa menurut Mahkamah, penafsiran ter- hadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan ke- bebasan berpikir setiap orang. Tafsir dapat memberikan keyakinan terhadap sesuatu hal, sehingga tafsir dapat mengarah kepada kebenaran maupun berpotensi kepada terjadinya kesalahan. Walaupun penafsiran keyakinan atas ajaran agama merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada forum internum, namun penafsiran terse- but haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok aja- ran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing, sehingga kebebasan melakukan penaf- siran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau
  • 92  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 absolut. Tafsir yang tidak berdasarkan pada metodologi yang umum diakui oleh para penganut agama serta tidak berdasarkan sumber kitab suci yang bersangkutan akan menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ke- tertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum. Dalam hal demikianlah menurut Mahkamah pembatasan dapat dilakukan…”Dengan pertimbangan tersebut, maka dapat dikatakan bah-wa forum internum menurut Mahakamah tidak bersifat mut-lak, dan dapat dikenakan pembatasan-pembatasan. 3. Mahkamah Konstitusi tidak mampu membeda- kan penodaan agama (defamation of religion) dan penyebaran kebencian (hatred speech) Di bagian lain dan merupakan bagian yang sangatpenting untuk dicermati, adalah ”UU No.1/PNPS/1965 bu-kan undang-undang tentang kebebasan beragama sebagaiHAM melainkan UU tentang larangan penodaan terhadapagama dan memberikan wadah atau bersifat antisipatif ter-hadap kemungkinan terjadinya tindakan anarkis apabila adapenganut suatu agama yang merasa agamanya “dinodai”.Dari pendapat inilah bermula adanya penegasian terhadapupaya-upaya yang lebih luas untuk memaknai norma dan pe-nilaian-dampak (impact assessment) terhadap UU PenodaanAgama. Keterangan-keterangan ahli yang disampaikan, me-nyimpulkan adanya relasi yang cukup kuat antara perbedaan“interpretasi/penafsiran agama” yang sering dipandangsebagai “penodaan agama” dengan problem kebebasanberagama/berkeyakinan terutama terkait dengan masalahtafsir terhadap suatu ajaran agama.19 Dalam pandangan-pandangannya, Mahkamah selalumencampuradukkan konsep penistaan agama (blasphemy),penghinaan terhadap agama (defamation of religion), dan pe-nyataan kebencian (hatred speech). Mahkamah bahkan ber- 19) Vide keterangan saksi ahli Azyumardi Azra, CRCS UGM, Ulil Abshar Abdalla, FransMagnis Suseno, Luthfhi Asyaukanie, dsb...
  • An alis is Put us an Mahkam ah Kons t it us i  93pendapat bahwa UU ini untuk mencegah pernyataan keben-cian (hatred speech), padahal tak ada satupun pasal dalamUU ini yang mempidanakan hatred speech. Kegagalan Mahkamah dalam membedakan secarajelas antara blasphemy dan defamation of religion -bahkantidak menganggap berbeda- membuat kesimpulan mahka-mah menjadi fatal. UU Penodaan Agama mengkriminalisasipenafsiran dan praktek yang menyimpang dari agama baku,adalah UU blasphemy. Namun, Mahkamah mengatakan bah-wa UU ini untuk mencegah penghinaan terhadap agama, se-cara saling bergantian. 4. Mahkamah Tidak Memperhatikan Fakta-Fak- ta Diskriminatif Pemberlakuan UU Penodaan Agama Salah satu sumber permasalahan pemenuhan hakkebebasan beragama di Indonesia, adalah penjelasan pasal1 UU Pencegahan/Penodaan Agama yang memberikan pen-jelasan tentang agama yang dianut di Indonesia, sebagaiberikut: Yang dimaksud dengan “agama yang dianut di Indo- nesia” adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan da- lam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia. Maka selain mendapat jaminan dari Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, kee- nam agama tersebut mendapat bantuan dan perlindung- an seperti yang diberikan oleh Pasal ini. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, agama-agama lain, mis- alnya: Yahudi, Zaratustrian, Shinto, dan Thaoism tidak dilarang di Indonesia. Agama-agama tersebut menda- pat jaminan penuh oleh Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, dan agama-agama tersebut dibiarkan adanya, asal tidak mengganggu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.
  • 94  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa adasemacam pengutamaan (preference) terhadap keenamagama tersebut dibandingkan dengan agama-agama lainnya.Sebaliknya, agama-agama selain keenam agama, menda-pat pengecualian (exclusion), pembedaan (distinction), sertapembatasan (restriction) “dibiarkan adanya, asal tidak meng-ganggu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturanini atau peraturan perundangan lain.” Pengutamaan, pengecualian, pembedaan dan pem-batasan semacam ini merupakan suatu bentuk diskriminasiyang berbasiskan agama. Diskriminasi ini tidak hanya ter-hadap agama-agama lain sebagaimana disinggung dalampenjelasan UU Penodaan Agama, akan tetapi juga terhadapagama-agama lain yang tidak disebutkan dalam penjelasan-nya. Dalam persidangan muncul kesaksian korban ber-nama Sardi, seorang penganut kepercayaan terhadap TuhanYME yang kehilangan hak untuk menjadi anggota ABRI. Halini ditegaskan pula oleh Engkus Rusmana, dari Badan Koor-dinasi Organisasi Kepercayaan (BKOK) yang menyampaikanSurat dari Departemen Dalam Negeri yang ditujukan kepadaGubernur Jawa Tengah No.477/ 707/MD tentang Perkawinanyang tidak dicatat oleh Kantor Catatan Sipil yang menyata-kan sebagai berikut :
  • An alis is Put us an Mahkam ah Kons t it us i  95 Engkus membuktikan bahwa UU Penodaan Agamasampai tahun 2006 dijadikan dasar oleh negara untuk me-langgar hak-hak dasar penghayat Kepercayaan khususnyapencatatan perkawinan. Sedangkan Aa Sudirman dari Him-punan Penghayat Kepercayaan menyatakan bahwa padadasarnya Pasal 1, 2 dan 3 UU Penodaan Agama secara lang-sung ditujukan kepada penghayat, tidak berlaku untuk selu-ruh penganut agama-agama di Indonesia. Terhadap argumen dan fakta persidangan pember-lakuan UU Penodaan Agama telah menyebabkan diskrimi-nasi, dibantah oleh Mahkamah dengan argumen sebagaiberikut: Menurut Mahkamah makna kata “dibiarkan” yang terdapat di dalam Penjelasan Pasal 1 paragraf 3 UU Pencegahan Penodaan Agama harus diartikan sebagai tidak dihalangi dan bahkan diberi hak untuk tumbuh dan berkembang, dan bukan dibiarkan dalam arti diabaikan. Oleh sebab itu, semua agama baik yang disebut dalam Penjelasan Pasal 1 paragraf 1 maupun Pasal 1 paragraf 3 UU Pencega- han Penodaan Agama sama-sama dibiarkan untuk tum- buh, berkembang, diperlakukan sama, dan tidak diham- bat. Akan halnya isi Penjelasan Pasal 1 paragraf 3 UU Pencegahan Penodaan Agama bahwa pemerintah harus berusaha menyalurkan badan dan aliran kebatinan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Mahkamah adalah benar. Sebab, ketentuan tersebut bukan dimaksudkan untuk melarang aliran kebatinan, tetapi mengarahkan agar berjalan ses- uai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut bisa dipahami dalam konteks bahwa pada masa lalu (sekitar tahun 1960-an) terdapat aliran-aliran yang biadab, mis- alnya aliran yang meminta korban-korban manusia pada waktu dan upacara tertentu. Dengan demikian, tidak ada diskriminasi dalam penyebutan nama-nama agama di da- lam UU Pencegahan Penodaan Agama; Terhadap pendapat tersebut, nampak bahwa Mah-kamah mengabaikan fakta politik yang melatarbelakangi
  • 96  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965lahirnya UU Penodaan agama, yaitu kebutuhan Soekarnountuk menyatukan kekuasaan Nasakom sebagai front na-sional untuk menghadapi imperialisme. Adanya pasal pen-jelasan bahwa UU tersebut lahir karena ancaman munculaliran kepercayaan yang menjamur, dan dianggap ancamanbagi agama mapan, sama sekali diabaikan oleh Mahkamah.Hal ini membuat mahkamah gagal melihat aspek diskriminatifdari UU ini. Demikian halnya Mahkamah hanya mensandarkankepada teks UU Penodaan Agama, tanpa menggali hubung-an pemberlakuan undang-undang ini dengan sejumlah regu-lasi yang menjadikan term “agama diakui” dan “agama tidakdiakui” yang menjadi landasan penyelenggaraan negara. Se-hingga Mahkamah tidak mampu menilai fakta-fakta pelang-garan hak sipil dan politik terhadap agama/keyakinan di luarenam agama. Pernyataan “pemerintah harus berusaha menyalur-kan badan dan aliran kebatinan ke arah pandangan yangsehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa”, menurutMahkamah adalah benar. Sebab, ketentuan tersebut bukandimaksudkan untuk melarang aliran kebatinan, tetapi men-garahkan agar berjalan sesuai dengan Ketuhanan Yang MahaEsa, menunjukkan pembenaran Mahkamah terhadap proses“pemaksaan” untuk menganut agama-agama mayoritas,yang melanggar wilayah forum internum penganut kebati-nan/penghayat. Pernyataan “Hal tersebut bisa dipahami dalam kon-teks bahwa pada masa lalu (sekitar tahun 1960-an) terda-pat aliran-aliran yang biadab, misalnya aliran yang memintakorban-korban manusia pada waktu dan upacara tertentu”,tidak terdapat dalam fakta-fakta hukum di persidangan, danperyataan ini menunjukkan prejudice Mahkamah terhadapPenghayat Ketuhanan YME. Terhadap praktik diskriminasi yang dialami olehmasyarakat penganut kepercayaan, Mahkamah memandangadalah bentuk dari kesalahan penerapan norma dalam hukumadministrasi dan bukan merupakan permasalahan perten-
  • An alis is Put us an Mahkam ah Kons t it us i  97tangan norma UU Pencegahan Penodaan Agama terhadapUUD 1945. Jikalau demikian, seharusnya Mahkamah dapatmelakukan langkah progresif untuk menghapuskannya, kar-ena praktik diskriminasi terjadi di seluruh wilayah Indonesia,sistematis dan terstruktur. 5. Mahkamah Mengikuti Paham Politik Keagama- an Media Dakwah dan Suara Hidayatullah MK menyatakan UU Penodaan Agama, meski dibuatdalam situasi darurat pada 1965, masih dianggap relevan,tidak bertentangan dengan UUD 1945 terutama yang terkaitdengan HAM dan kebebasan beragama dan berkeyakinan.Alih-alih mencabut, MK berkeyakinan, jika UU PenodaanAgama dicabut maka akan muncul anarkhi dan kekacauansosial karena akan terjadi kekosongan hukum. MK berpendapat bahwa untuk kepentingan perlin-dungan umum (general protection) dan antisipasi terjadinyakonflik di tengah-tengah masyarakat baik horizontal maupunvertikal, maka adanya UU Penodaan Agama menjadi sangatpenting. Dasar pertimbangan tidak semata terkait dengankonstitusi, tapi juga ada pertimbangan sosiologis-politis.Pertimbangan sosiologis antara lain tampak dalam argumenMK yang menyatakan bahwa jika UU ini dicabut maka akanterjadi kekacauan, keresahan, perpecahan, dan permusuhanmasyarakat karena adanya kekosongan hukum (h. 287). Alih-alih melanggar konstitusi, UU Penodaan Agama justru dilihatsebagai upaya untuk melindungi dan menjaga ketentramankehidupan beragama. Pertimbangan politis disini terkait dengan relasiagama dan negara. MK mengutip Majalah Media Dakwah No.258/Desember 1995 untuk menjelaskan Surat KeputusanBersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Pen-gajaran dan Kebudayaan yang mewajibkan sekolah umummemberi pelajaran agama kepada anak didiknya; serta me-ngutip Majalah Suara Hidayatullah No. 02/IX/Juni 1996 untukmenjelaskan larangan pemerintah Amerika Serikat melarang
  • 98  B u kan Jal an Teng ah: Hasil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965mengajarkan agama di sekolah-sekolah negeri. Kutipan daridua majalah tersebut, agak aneh karena haluan Islam GarisKeras yang dianut kedua majalah tersebut. Apakah dengandemikian, Mahkamah mengikuti paham politik-keagamaanMedia Dakwah dan Suara Hidayatullah?D. PERSPEKTIF HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI Hak kebebasan beragama/berkeyakinan yang meli-puti forum internum dan eksternum. Forum eksternum meli-puti antara lain kebebasan menyebarkan ajaran, berkumpuldan membuat publikasi yang relevan. Deklarasi Penghapu-san Intoleransi dan Diskriminasi Agama merumuskan forumeksternum meliputi antara lain: (1) Membuat, memperolehdan menyebarkan tulisan terkait bahan-bahan; (2) menulis,menerbitkan dan menyebarluaskan informasi; dan (3) mene-tapkan dan memelihara komunikasi dengan individu dankomunitas terkait dengan keagamaan di tingkat nasionalmaupun internasional. Menceritakan, menganjurkan danmengusahakan dukungan umum untuk membuat penafsiranadalah bagian dari kebebasan beragama yang dijamin de-klarasi anti deskriminasi dan intoleransi agama, yakni: untukmenulis, menerbitkan dan menyebarkan terbitan yang rele-van dan untuk mengajarkan agama atau menyajikan di tem-pat yang sesuai dengan tujuannya. Penyebaran yang tidakpatut (polisetysm) dilarang jika penyebaran agama/keyakinanmenganjurkan kekerasan, dengan paksaan, atau bermotifekonomi. Keterangan saksi terkait masalah kebebasan bereks-presi diberikan oleh Arswendo Atmowiloto. Mantan PimredMonitor tersebut dipenjara setelah memuat poling tentangNabi Muhammad. Arswendo menulis 50 tokoh yang dikagu-mi pembaca Monitor, yang berdasarkan jajak pendapat NabiMuhammad berada diurutan ke-11. Tulisan berdampak padapenyerangan kantor monitor dan akhirnya ditutup. Arswendosendiri diadili berdasarkan pasal 156a KUHP tentang peno-daan agama, dan dipidana selama 5 tahun penjara. Arswen-
  • An alis is Put us an Mahkam ah Kons t it us i  99do sendiri tidak menyangka laporan tersebut akan menying-gung umat Islam. Terlebih laporan serupa pernah dimuat dimajalah Tempo. Laporan yang dimuat di Tempo merupakanhasil riset dari seorang doktor dengan responden para ma-hasiswanya, dengan hasilnya kurang lebih sama. Arwesndosendiri mengaku tidak memiliki semangat atau intense peno-daan. Dia hanya memuat angket apa adanya, dan tidak tahubahwa angketnya itu akan menyinggung perasaan orang Is-lam. Sebagian besar ahli yang dihadirkan berbicara ten-tang pelaksanaan beragama, sangat sedikit yang berbicaramengenai mengekspresikan agama. Pandangan mengenaiekspresi keagamaan muncul dari amicus brief yang dibuatlembaga-lembaga internasional yang bergerak di bidangkebebasan agama dan kebebasan berekspresi. Namun de-mikian, amicus brief tersebut tidak muncul dalam kutipan,yang artinya tidak dijadikan pertimbangan. Amicus brieflebih berfungsi memberi input pemahaman hakim atas suatumasalah. 1. Mahkamah Tidak Mempertimbangkan Amicus Curie Kebebasan Berekpresi Amicus Brief dari Bucket Fund for Religious Libertymenjelaskan latar sejarah UU penodaan agama di Indonesiayang merupakan bagian dari gagasan Nasakom (co-eksis-tensi damai antara ideoogi nasionalisme, agama dan komu-nisme) untuk membangun kekuatan politik melawan impe-rialism. Sementara, latar belakang sosiologis UU tersebut,sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan adalah munculnyaaliaran-aliran dan organisasi-organisasi kebatinan atau ke-percayaan yang bertentangan dengan ajaran agama. Alirantersebut dinilai melanggar hukum, memecah persatuan na-sional, dan menodai agama dan dinilai sangat membahaya-kan agama yang ada, membahayakan persatuan nasional. Dalam amicus tersebut juga dijelaskan instrumen-insturumen HAM internasional dan nasional yang menjaminkemerdekaan beragama, mulai dari DUHAM, ASEAN CHAR-
  • 100  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965TER, ICCPR, UUD 1945 dan UU HAM. Menurut amicus terse-but, UU penodaan agama melanggar kewajiban Indonesiaterhadap hukum internasional dan kewajiban yang disepakatiIndonesia dalam perjanjian-perjanjian internasional. UU Penodaan agama dinilai melanggar kebebasanberekspresi karena mengancam pidana terhadap penafsiranyang menyimpang dari pokok agama. Pendekatan yang di-gunakan adalah melindungi prinsip dasar agama resmi dari-pada melindungi individu. Perlindungan agama tidak memilikilandasan hukum. Instrumen HAM internasional hanya melin-dungi hak individu. Baik DUHAM atau ICCPR mengakui se-cara jelas bahwa hak asasi manusia melindungi indvidu, bu-kan agama, gagasan atau ideologi. Pembatasan kebebasanberekspresi adalah untuk menghormati hak individu lain, bu-kan untuk menghormati dogma, ajaran, atau agama. Amicus menegaskan bahwa UU penodaan agamamelanggar kebebasan berekspresi secara damai, jika pen-ganut tersebut dipandang membahayakan agama yang ada(establish). Pengawasan oleh aparat, dan tindakan didasar-kan pada prasangka-prasangka aparat berdasarkan agama-agama mayoritas. Sumber :http://politikana.com
  • Ana l is is Put us an Mahkam ah Kons t it us i  101 Adanya kriminalisasi terhadap penganut agama/keyakinan atau aliran yang penegakan norma agama dilaku-kan oleh pengadilan, bertentangan dengan praktek-praktekyang lazim di negara-negara non-teokratis. Sebab, bukannegara yang memiliki tanggung jawab menegakkan ajaran,tapi institusi agama tersebut. Jika pengadilan sudah mene-gakkan agama, maka yang terjadi adalah tafsir pemerintah/aparat hukum terhadap agama yang benar dan yang salah. Sedangkan Ammicus Curae yang disampaikan Ar-ticle XIX terkait kebebasan berekspresi menyatakan bahwabahwa UU Penodaan Agama bertentangan dengan hak ke-bebasan berekspresi. Prinsip ICCPR menegaskan bahwapembatasan kebebasan berekspresi tidak boleh didasari un-tuk melindungi kehormatan agama atau melindungi agamadari “pencemaran”. Yang dapat dijadikan alasan pembatasankebebasan berekspresi adalah sebagaimana diatur pasal 19ICCPR yaitu: untuk menghormati hak dan reputasi orang lain,untuk melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum,atau untuk melindungi kesehatan masyarakat dan moralmasyarakat. Komite HAM PBB sendiri tak pernah mengakui bahwapenghinaan terhadap agama (defamation of religion) dapat di-jadikan alasan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Ke-bebasan berekspresi justru sangat penting bagi masyarakat,maka pembatasannya harus dilakukan secara legitimate. Pe-lapor khusus PBB bidang kebebasan berekspresi menyata-kan bahwa ”pembatasan kebebasan berekspresi dilakukanuntuk melindungi individu dari pelanggaran terhadap haknyadan bukan untuk melindungi sistem kepercayaan dari kritikinternal maupun eksternal”. Pembatasan berdasarkan pasal 19 (3) ICCPR men-syaratkan adanya necessity dan hanya dilakukan secaraappropriate untuk tujuan yang legitimate, khusus untukmenjamin kelangsungan dan perlindungan efektif terhadaphak-hak yang dilindungi oleh ICCPR. Pembatasan tersebuttak boleh dilakukan untuk menekan ekspresi pendapat yangkritis, pendapat kontroversial atau pernyataan yang secara
  • 102  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965politik salah oleh penguasa/otoritas. Yuriprudensi dari nega-ra-negara Asia juga menguatkan bahwa pembatasan kebe-basan berekspresi tak boleh dilakukan untuk mencegah kritikterhadap agama atau kepercayaan. Sedangkan tanggung jawab negara untuk mence-gah pernyataan penebar kebencian antar agama tidak dia-tur dalam UU Penodaan Agama. Hukum HAM intenasionalmenegaskan bahwa negara harus mencegah penyebarankebencian yang mendorong diskriminasi, permusuhan dankekerasan. Hal tersebut nyata ditegaskan dalam pasal 20ICCPR. Kendati pembatasan terhadap kebebasan berek-spresi bertujuan untuk menghukum “hate speech” diperlu-kan pidana, namun harus dilakukan secara terbatas padapropaganda kebencian kebangsaan, rasial dan agama yangmengandung permusuhan, diskriminasi dan kekerasan danseruan perang. Pembatasan tak berlaku untuk ekspresi yangmencemarkan, menghina atau mengkritik agama, keyakinanatau lembaga-lembaga serupa. MK tidak mempertimbangkan pendapat-pendapatyang disampaikan para amicus, sehingga pandangan-pan-dangan tersebut tidak muncul dalam putusan dan tak tercer-min dalam analisa-analisa Mahkamah. Mahkamah hanya me-nilai bahwa UU Penodaan Agama tidak bertentangan denganpasal 28E UUD 1945. Mahkamah tidak mengeksplorasi pasal28F -dan sayangnya pasal tersebut tidak dijadikan pasalpenguji oleh pemohon dan para saksi- walau disampaikanoleh para amicus. Mahkamah hanya berpatokan pada pasal28J tentang pembatasan hak asasi manusia, namun tidakmengeksplorasi limitasi-limitasi yang diberikan dalam instru-men hukum international, yurisprudensi internasional, danpendapat-pendapat ahli hukum internasional, yang sebe-narnya telah menjadi sumber hukum. 2. Mahkamah Tidak Memperhatikan Perkembang- an Hukum Internasional Karena tidak mempertimbangkan pendapat para am-icus, maka dalam menganalisa UU Penodaan, Mahkamah
  • Ana l is is Put us an Mahkam ah Kons t it us i  103tidak memperhatikan perkembangan hukum internasionalnegara lain terkait blasphemy, defamation of religion, dan ha-tred speech. Akibatnya, analisa-analisa Mahkamah menjadisangat terpaku dengan kondisi sosiologi di Indonesia saatini. Dalam menimbang perkara ini, Mahkamah sangatterpaku pada konstitusi tertulis, yakni UUD 1945, sehinggamengabaikan konstitusi tidak tertulis dan konstitusi tertulisdiluar UUD 1945, seperti hukum HAM, prinsip rule of law, billof rights, dan lain-lain. Hal ini berakibat putusan Mahkamahhanya menguji UU semata-mata terhadap UUD 1945, yangsangat sempit dan hanya berorientasi pada sinkronisasi ver-tikal. Dengan demikian, mahkamah gagal melihat penyim-pangan UU ini dari konstitusiE. PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK MINORITAS 1. Mahkamah Tidak Mampu Melihat Kerentanan Kelompok Minoritas Secara teks, UU Penodaan Agama sama sekali tidakmenyinggung relasi mayoritas-minoritas, namun lebih kesubstansi norma yang diatur yaitu mengenai Penodaan/Pe-nyalahgunaan Agama. Hal ini juga menjadi konsekuensi logisdari miskinnya peraturan perundang-undangan di Indonesiayang secara spesifik mengatur mengenai umat minoritas se-hingga pendasaran judicial review yang secara spesifik me-nyangkut kepentingan umat minoritas juga mengalami kesu-litan. Dalam perdebatan selama persidangan sedikit argu-mentasi yang dibangun berdasarkan norma-norma perlind-ungan terhadap umat minoritas. Yang mengemuka adalahmasalah persamaan hak di depan hukum, kebebasan ber-ekspresi, kebebasan beragama/berkeyakinan, perlindunganterhadap kepentingan umum (general protection), perlin-dungan terhadap kerukunan umat beragama, dan legitimasidalam limitasi hak atas kebebasan beragama/berkeyakinanberdasarkan agama. Padahal, dengan membawa isu umat
  • 104  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965minoritas secara spesifik dalam persidangan sebagai bentuktafsir ekstensif terhadap permasalahan UU Penodaan Agamamerupakan hal yang sangat penting untuk mencapai targetyang lebih tinggi dari adanya hukum, yaitu keadilan. Kelompok minoritas dalam konteks UU PenodaanAgama secara sederhana dapat diartikan penganut agama/keyakinan yang berada di luar mainstream mayoritas baik se-cara hukum maupun sosial-antropologis. Dan pada eksistensimereka melekat kerentanan terhadap setiap gangguan yangdatang dari luar kelompok mereka menyangkut penikmatanHAM. Berdasarkan bukti-bukti persidangan, umat minori-tas tidak hanya terkait dengan umat Islam melainkan san-gat relatif dan tersebar ke berbagai agama lain dan termasukjuga mereka yang menganut suatu Kepercayaan/Keyakinan.Waktu telah menunjukan betapa umat minoritas di Indone-sia sering mendapat gangguan, ancaman, pengusiran, danpembungkaman baik oleh umat lainnya maupun oleh negara.Dalam pertimbangan hukumnya, MK berpendapat dan men-gakui bahwa “terhadap kepentingan masyarakat penganut keper- cayaan yang sudah lama hidup di Indonesia, maka mere- ka memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam meya- kini kepercayaan sesuai dengan jaminan yang diberikan dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Praktik diskriminasi yang dialami oleh masyarakat penganut kepercayaan adalah bentuk dari kesalahan penerapan norma dalam hukum administrasi dan bukan merupakan permasalahan pertentangan norma UU a quo terhadap UUD 1945”. Pembacaan MK terhadap eksistensi umat minoritas,dalam hal ini umat penganut kepercayaan, sungguh sangatmemprihatinkan dalam konteks perlindungan terhadap hakatas kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak terbebas-nya dari diskriminasi berdasarkan agama/kepercayaan, danyang terpenting adalah hak atas akses keadilan. Umat mi-noritas yang rentan diperlakukan sama di depan hukum tan-pa adanya upaya untuk melakukan affirmative action dalam
  • Ana l is is Put us an Mahkam ah Kons t it us i  105rangka mencapai kesetaraan dan keadilan. Hal ini merupa-kan bentuk ketidak-sensitifan MK dalam memandang realitaspluralitas yang ada di Indonesia termasuk bukti-bukti sejarahyang diskriminatif sebagaimana terungkap dalam persidang-an.20 Selain itu, terhadap praktik-praktik diskriminasi terhadapumat minoritas yang terjadi di masa lampau MK berpendapatbahwa hal tersebut disebabkan oleh kesalahan pada aspekpenerapan secara administratif UU Penodaan Agama olehinstansi negara terkait dan bukan persoalan compatibilityUU Penodaan Agama terhadap UUD 1945. Pertanyaan men-dasar dari logika MK terkait pemisahan antara invaliditas UUPenodaan Agama dalam praktek secara administratif danjustifikasi normatifnya terhadap UUD 1945 adalah bagaima-na MK dapat menguji suatu undang-undang tanpa melihatbagimana potensi maupun manifestasi dari pelaksanaan un-dang-undang bersangkutan sebagai pedoman untuk mengu-kur dan menilai validitas normanya terha-dap konstitusi. MKsendiri beberapa kali pernah melakukan “terobosan” hukumdengan mempertimbangan aspek praktikal suatu undang-undang untuk menguji derajat kompatibilitasnya dengan kon-stitusi serta perlindungan dan pemenuhan hak konstitusionalwarga negara, namun hal itu rupanya menjadi perkecualianuntuk pengujian terhadap UU Penoda-an Agama.21 2. Mahkamah Tidak Memberikan Affirmative Ac- tion Pada Kelompok Minoritas Norma-norma HAM internasional menyangkut ke-wajiban perlindungan terhadap umat minoritas seharusnyamemberikan sensitifitas bagi segenap hakim MK dalam pro-ses pengujian karena peraturan perundang-undangan di In-donesia tidak jelas mengaturnya sehingga kepentingan yanglebih luas terkait eksistensi agama dan umatnya, baik untukumat mayoritas dan terumata umat minoritas, dapat secara 20) Kasus penyerangan dan pembantaian penganut kepercayaan tahun 1954 di Band-ung dan Penyerangan Kampus Mubarok Jemaat Ahmadiyah di Parung – Bogor. 21) Kasus penggunaan KTP untuk ikut Pemilu dan Pemutaran bukti rekaman KPKdalam kasus Bibit-Chandra.
  • 106  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965maksimal terlindungi secara adil.22 Selain sebagaimana hak-hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan yang secaraumum telah diberikan oleh hukum kepada setiap orang, makasecara khusus umat minoritas harus mendapat jaminan untukmelakukan peribadatan atau ritual sesuai dengan agama/ke-percayaan mereka, berpartisipasi pada setiap kegiatan kea-gamaan/kepercayaan, dan mendirikan dan menjadi asosiasiagama/kepercayaan mereka. Di sisi lain, Negara, termasukMK, harus mengambil tindakan-tindakan tertentu guna men-jamin umat minoritas dapat melaksanakan secara penuh danefektif hak atas kebebasan beragama/berkepercayaan mer-eka tanpa adanya diskriminasi dengan alasan apapun. Men-ciptakan kondisi yang dapat membangun kemampuan umatminoritas dalam melaksanakan agama atau kepercayaannya,termasuk dalam bidang pendidikan dan kekuatan ekonomi-nya, juga menjadi tanggung jawab negara sejalan denganketentuan hukum internasional dan hukum atau kepentingannasional secara keseluruhan.23 Dalam pertimbangan hukumnya MK sering menegas-kan akan diperbolehkannya secara hukum untuk memberi-kan batasan dalam pemenuhan hak asasi manusia pada um-umnya dan hak atas kebebasan beragama/berkepercayaanpada khususnya dalam sistem hukum nasional dengan per-syaratan untuk menjaga hak dan reputasi orang lain, me-lindungi moral masyarakat, selaras dengan hukum nasional,melindungi keamanan nasional, demi kesehatan publik, danuntuk menjaga ketertiban umum.24 Yang sering lupa untuk di-catat mengikuti pendapat tersebut adalah adanya persyara-tan situasi emergency yang riil serta terukur untuk dapatdiperbolehkannya dilakukan pembatasan terhadap hak atas 22) Vide: Pasal Pasal 27 jo. Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.Demikian juga referensi dan kerangka normatif dalam Declaration on the Rights of PersonsBelonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minoritie 1992 seyogyanya dapatdijadikan rujukan dalam melakukan penafsiran oleh MK. 23) Vide: Declaration on the rights of persons belonging to national or ethnic, religiousand linguistic minorities, GA Resolution 47/135, 18 December 1992. 24) Pendapat ini mengutip ketentuan dalam Pasal 19 (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik jo. Pasal 28 J (2) UUD 1945.
  • Ana l is is Put us an Mahkam ah Kons t it us i  107kebebasan beragama/berkepercayaan sebagai non-dero-gable rights. Pembatasan tidak valid apabila dilakukan de-ngan cara-cara yang diskriminatif apalagi hanya bersumberdari nilai-nilai atau tradisi-tradisi yang monolitik bersumberhanya dari kelompok atau umat mayoritas tertentu saja de-ngan mengurangi, menghalangi atau melemahkan penikma-tan HAM umat minoritas lainnya.25 25) General Comments No.22 tentang Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipildan Politik.
  • BAGIAN KEEMPATKESIMPULAN DANREKOMENDASIA. KESIMPULAN Dari proses eksaminasi, akhirnya majelis menarikkesimpulan bahwa MK tidak menjalankan mandatnya denganbaik sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdekauntuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukumdan keadilan. Mahkamah gagal menempuh ”jalan tengah” dalampengambilan keputusannya. Hal ini bisa berakibat padakegagalan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusikhususnya dalam memenuhi Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, Hak Kebebasan Berekspresi dan HakKelompok Minoritas Hal tersebut disebabkan MK dalam putusannya tidakmenguji konstitusionalitas UU Penodaan Agama terhadapUUD Tahun 1945, tetapi lebih pada pertimbangan sosiopolitis mayoritas, perspektif hakim yang konservatif dan tidakmemperhitungkan kenyataan sosiologis dan antropologisyang beragam di Indonesia.B. REKOMENDASI 1. Rekomendasi Kepada DPR RI dan Pemerintah Menyusun sebuah UU yang menjamin perlindungankebebasan warganegara untuk beragama dan menjankanibadah sesuai agama dan keyakinannya merupakan turunandari pasal 29 UUD 1945. UU tersebut harus merujuk padastandar hukum intenasional yaitu Pasal 18 UU Sipol, General
  • 110  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965Comment dan deklarasi Intoleransi UU tersebut mencakupjaminan menjalankan ibadah dan tempat ibadah, jaminanterhadap kelompok minoritas, pembatasan KBB yanglegitimate, dan tindak pidana penyebaran kebencian (hatredspeech) yang menimbulkan diskriminasi, permusuhan dankekerasan berdasarkan agama. UU ini menjadi pengantidari UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan/atauPenodaan Agama. 2. Rekomendasi Kepada Aparat Penegak Hukum (APH) a. Aparat Penegak Hukum agar selektif dalammenerapkan pasal-pasal dalam UU No.1/PNPS/1965 dalammenangani kasus-kasus terkait ajaran berbeda/menyimpangdari agama pokok, dan perbedaan penafsiran. b. APH mengambil tindakan hukum terhadap pelaku-pelaku yang melakuan pernyataan kebencian, permusuhanyang menyebabkan diskriminasi dan kekerasan terhadapkelompok agama. 3. Rekomendasi Untuk Masyarakat Sipil a. Mengedepankan dialog dalam menyikapi perbedaanpenafsiran dan ajaran berbeda/menyimpang b. Merevisi UU No.1/PNPS/1965 secara rasional,mengedepankan dialog dan mengedepankan perlindunganterhadap kelompok-kelompok minoritas c. Mendorong seluruh komponen masyarakat sipiluntuk mengedepankan penegakan hukum yang berorientasipada perlindungan kelompok minoritas. 4. Rekomendasi Untuk Media Massa Media massa mengedepankan jurnalisme damai (peacejounalism), menggunakan perspektif HAM yaitu berpihakpada kepentingan kelompok minoritas, cover both side, danmenggunakan istilah-istilah yang tidak memberikan stigma/prejudice terhadap ajaran-ajaran yang berbeda/menyimpangdari pokok agama-agama.
  • BAGIAN KELIMAPENUTUP Demikianlah putusan eksaminasi yang dilakukanMajelis Eksaminasi terhadap berkas-berkas perkara Nomor140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang No-mor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atauPenodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. Majelis Eksaminasi hanya membaca dan mencermatiberkas-berkas dan tidak menguji atau mencari bukti-buktibaru untuk menyanggah atau membenarkan. Metode yangdigunakan dalam kajian adalah metode interdisipliner. Maje-lis Eksaminasi melakukan pengujian dari persfektif Hak AsasiManusia, khususnya hak kebebasan beragama/berkeya-kinan, hak kebebasan berekpresi dan hak minoritas. Maje-lis Eksaminasi menghasilkan kesimpulan yang berbeda de-ngan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menilai fakta-faktadan menafsirkan hak kebebasan beragama/berkeyakinan,khususnya dalam pengujian UU Penodaan Agama terhadapUUD 1945. Hasil eksaminasi ini belum sempurna, sehinggadiperlukan saran dan kritik untuk lebih menyempurnakan danmelengkapinya. Demikian pula masih dibutuhkan pemben-tukan majelis eksaminasi lainnya untuk menguji putusan dariperspektif yang berbeda. Majelis Eksaminasi menyakini pe-ngujian putusan akan memperkaya khasanah pemikiran hakasasi manusia dan akan mendorong pemenuhan dan jami-nan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. HasilEksaminasi dari Majelis Eksaminasi ini diputus pada tanggal15 Oktober 2010 di Jakarta.
  • 112  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 Jakarta, 15 Oktober 2010 Majelis Eksaminasi Prof. Dr. Soelistyowati Irianto Dr. Rumadi, MA Muktiono, SH, M.Phil Margiyono, SH
  • DAFTAR PUSTAKAAliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika, Hasil pemantauan sidang uji materiil UU Penodaan Agama, Ja- karta, dokumen tidak dipublikasikan, 2010Amar Putusan Hakim MK No. 140/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010Article XIX, Freedom of Expression and Offense, 2010Barda Nawawi Arief, Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara, BP Undip, Semarang, 2007Becket Found for Religious Liberty Issues Brief, “Defamation of Religion”, July 2008Budhi Munawar Rachaman, Membela Kebebasan Beragama, Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme (Buku 2), LSAF dan Parama- dina, Jakarta 2010Fulthoni et all, Buku Saku untuk Kebebasan Beragama; Ja- minan Hukum dan HAM atas Kebebasan Be- ragama, ILRC – HIVOS, Jakarta, 2009Hikmat Budiman, Minoritas, Multikulturalisme, Modernitas dalam Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme di Indonesia, The Interseksi Foundation – Yayasan Tifa, Jakarta,2007Manfred Nowak dan Tanja Vospernik, Pembatasan-Pem- batasan Yang Diperbolehkan terhadap Kebe- basan Beragama atau Berkeyakinan, dalam Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr. Bahia G. Tahzib-Lie (ed), Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah Ref- erensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek, Kanisius, Jakarta, 2010Margiyono Anotasi Putusan UU No. 1/PNPS/1965 Tetang Pencegahan Penodaan Agama Dilihat dari
  • 114  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 Hak Atas Kebebasan Berekspresi, ILRC, Ja- karta, 2010Muktiono “Prospek Umat Minoritas dalam Kerapuhan Hukum dan Tafsir Konstitusi”, ILRC, Jakarta, 2010Musdah Mulia, Hak Kebebasan Beragama, dalam Islam dan HAM, Konsep dan Implementasi, Naufan Pus- taka, Jakarta, 2010Notulensi Religious Freedom Advocacy Training, International Religious Freedom Consortium, Jakarta,Sabtu 17 April 2010, tidak dipublikasikanProgram Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasa- rjana UG, “Antara Penodaan dan Kerukunan” Makalah Posisi Mengenai UU 1/PNPS/1965Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta,tanpa tahun.Religious Freedom 2006-2008: Data media dan analisis ten- tang Kebebasan Beragama Nurcholish Mad- jid Society, Pengajian Nurcholish Madjid 29 January 2009Rumadi, Antara Kebebasan dan Penodaan Agama: Menim- bang Kembali Putusan Mahkamah Konstitusi, ILRC, Jakarta, 2010Rumadi, Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUHP, makalahSulistyowati Irianto, Mengapa Ditolak Seruan ”Membawa Bangsa Indonesia yang Berkeadilan Hukum dan Berkeadilan Sosial?, ILRC, Jakarta, 2010Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr. Bahia G. Tahzib-Lie (ed), Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek, Karnisius, Jakar- ta, 2010;Uli Parulian Sihombing dkk, Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan, ILRC, Jakarta, 2008Wikrama I Abidin, “Hak Konstitusi Pers”, Buletin Etika, 4 Sep- tember 2008,
  • Kes im p ulan d an R ekom end as i  115Zainal Abidin Bagir, “Dimanakah Jalan Tengah?: Beberapa Catatan atas Putusan MK mengenai UU Peno- daan Agama,” HIVOS, Jakarta, 16 Juni 2010.Websitehttp://www.brentonpriestley.comhttp://id.wikipedia.orghttp://majalah.tempointeraktif.comhttp://www.antaranews.com/http://www.tempointeraktif.com/http://www.solopos.comhttp://news.okezone.comhttp://politik.kompasiana.comhttp://www.facebook.comhttp://anbti.orghttp://www.mahkamahkonstitusi.go.idhttp://www.mahfudmd.comhttp://www.hukumonline.comhttp://www.guardian.co.ukhttp://www.dewanpers.orgInstrumen HukumGBHN 1993General Comments No. 22 tentang Pasal 18 Kovenan Inter- nasional Hak-Hak Sipil dan PolitikKonvensi ILO No.169 tentang Konvensi Penduduk Asli dan Masyarakat AdatPeraturan MK Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim KosntitusiResolusi Majelis Umum 47/135 pada 18 Desember 1992UUD 1945UU No.1/PNPS/1965UU No.12/2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan PolitikUU No.24/2003 tentang Mahkamah KonstitusiUU No.39/1999 tentang HAM.
  • Lampiran 1ANOTASI PUTUSAN UU NO. 1/PNPS/1965TENTANG PENCEGAHAN PENODAANAGAMA DILIHAT DARI HAK ATASKEBEBASAN BEREKSPRESIOleh : MargiyonoPENDAHULUAN Kebebasan berekspresi adalah salah satu hak asasiyang diterima secara universal. Menurut David Smith danLuc Torres, kebebasan berekspresi diakui di dokumen-do-kumen hak asasi manusia sejak permulaan.1 Pada 339 SM,Socrates sudah memperkenalkan ide kebebasan berbicaradalam peradilan yang menolak untuk diam. Lalu, pada do-kumen Magna Charta tahun 1215 di Inggris, hak atas ke-bebasan secara resmi diakui, meskipun tak secara eksplisitmenyebutkan kebebasan berekspresi. Pada 1516 Erasmusmemperkenalkan prinsip “di negara bebas, lidah harus pulabebas” sebagai ajaran prinsip kebebasan. Pada 1644, JohnMilton menerbitkan pamflet berjudul “Aeropagitia” yang men-jadi basis argumentasi awal paham kebebasan pers. Pamflettersebut terkenal dengan retorikanya yang terkenal “merekayang membakar buku berarti juga membakar akal sehat.” Pada 1689, setelah raja James II di Inggris ditumbang-kan, negara itu mengesahkan Bill of Rights yang menjaminkebebasan berbicara di parlemen. Pada 1770, Voltaire menu-lis Monsieur labbé yang terkenal dengan retorika “saya me-nentang keras apa yang Anda tulis, tapi saya akan petaruhkan 1) David Smith dan Luc Torres, Timeline: A History of Free Speech, Guardian, 5 Feb-ruari 2006, http://www.guardian.co.uk/media/2006/feb/05/religion.news.
  • 118 B u kan Jal an Teng ah: Has il Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965nyawa saja untuk menjamin hak Anda untuk terus menulis.”2 Kebebasan berbicara secara lebih eksplisit dijamin da-lam Deklarasi Hak Manusia yang disahkan menyusul RevolusiPerancis pada 1789. Pada 1791, Amerika Serikat melakukanamandemen pertama konstitusinya. Amandemen Pertamamenjamin empat kebebasan: kebebasan beragama, berbi-cara, pers, dan berkumpul.3 Tahun 1859, John Stuart Mill menerbitkan “On Liberty”yang menjadi basis teori mengenai toleransi dan individuali-tas. Esai tersebut terkenal dengan argumen bahwa “If anyopinion is compelled to silence, that opinion may, for aughtwe can certainly know, be true. To deny this is to assumeour own infallibility.” Pada 1929, Oliver Wendell Holmes, ha-kim agung Amerika Serikat menyatakan bahwa prinsip ke-bebasan berbicara adalah “bukan hanya kebebasan berpikirbagi orang-orang yang setuju dengan kita, tapi juga bagiorang-orang yang kita benci.”4 Pada 1948, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusiadisahkan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bang-sa pertama sebagai prinsip bagi negara anggotanya. Pasal19 DUHAM menjamin kebebasan berekspresi dan pasal 18menjamin kebebasan beragama.5 Pada 19 Desember 1966,Sidang Umum PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak Sipildan Politik yang merupakan penjabaran DUHAM dan meru-pakam bagian dari Bill of Rights internasional. Kemerdekaanberagama dan berkeyakinan dijamin pada pasal 18 Kovenanini, yang berbunyi: 1. Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in publik or private, to manifest his religion or belief in 2) Ibid. 3) Ibid. 4) Ibid. 5) Ibid.
  • Penut up i  119 worship, observance, practice and teaching. 2. No one shall be subject to coercion which would im- pair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice. 3. Freedom to manifest ones religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect publik safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of oth- ers. 4. The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when ap- plicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions. Sedang pasal 19 menjamin kebebasan berekspresi,yang berbunyi: Article 19 1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference. 2. Everyone shall have the right to freedom of expres- sion; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice. 3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsi- bilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary: (a) For respect of the rights or reputations of others; (b) For the protection of national security or of publik or- der (ordre publik), or of publik health or morals. Sedang pasal 20 secara melarang propaganda perangdan kebencian, yang berbunyi: 1. Any propaganda for war shall be prohibited by law. 2. Any advocacy of national, racial or religious hatred that
  • 120 B u kan Jal an Teng ah: Has il Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 constitutes incitement to discrimination, hostility or vio- lence shall be prohibited by law.HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA Ide pengakuan hak asasi manusia muncul diidentifikasimuncul pertama kali dalam kumpulan surat-surat RA Kartiniyang diterbitkan menjadi buku berjudul Habis Gelap TerbitlahTerang, tulisan-tulisan HOS Cokroaminoto, Agus Salim, Deu-wes Dekker, Soerjadi Soerjoningrat, petisi Soetardjo di Volk-sraad, dan pledoi Indonesia Menggugat yang ditulis Soekar-no pada sidang pengadilan serta pleidoi Muhammad Hattayang berjudul Indonesia Merdeka.6 Namun, untuk memasukkan ide-ide mengenai hakasasi manusia dalam konstitusi Indonesia tidaklah berjalanmulus. Pada saat pembentukan UUD 1945, dalam SidangBadan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia(BPUKI) terjadi perdebatan antara kelompok yang meng-inginkan adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusidan yang menentang. Muhammad Hatta dan MuhammadYamin adalah tokoh yang mendukung agar konstitusi RI me-nyebutan “Bill of Rights”. Alasannya, hak warga negara harusdijamin karena negara cenderung untuk melanggar hak war-ga. Liem Koen Hian, pemimpin redaksi Sin Po mengusulkan,seperti Amandemen Pertama konstitusi AS, agar UUD 1945memuat pasal yang menjamin kemerdekaan pers. “Perlind-ungan terhadap kemerdekaan pers harus dicantumkan di da-lam konstitusi, karena droek pers diperlukan untuk menyinarikebobrokan masyarakat dan penguasa,” demikian alasanLiem di hadapan Sidang BPUPKI tanggal 14 Juli1945.7 Sementara, Soekarno dan Soepomo menentang pen-cantuman “Bill of Rights” dalam konstitusi. Soekarno berala-san bahwa hak asasi manusia adalah konsep imperialis. Se- 6) Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia, Hukum Hak Asasi Manusia, XXX 7) Wikrama I Abidin, “Hak Konstitusi Pers”, Buletin Etika, 4 September 2008,<http://www.dewanpers.org/dpers.php?x=opini&y=det&z=7134cdf99466952a11f8c7dd8720ff06>
  • Penut up i  121dangkan Soepomo beralasan bahwa negara Indonesia yangdicita-citakan adalah negara integralistik, dimana tidak adapemisahan penguasa dan rakyat.8 Dalam UUD RIS, hak asa-si manusia dijamin sebagai hak warganegara. UUDS 50 jugasecara eksplisit mengakui hak asasi manusia. Perdebatan mengenai jaminan hak asasi manusiadalam konstitusi kembali muncul, bahkan lebih seru, saatsidang-sidang Konstituante dalam membuat UUD baruantara 1957-1959. Adnan Buyung Nasution dalam disertasi-nya menjelaskan bahwa Konstituante menerima HAM se-bagai natural rights dan menganggapnya sebagai roh UUDbaru. Perdebatan sengit terjadi dalam hal melihat hak asasimanusia dari perspektif agama atau budaya. Namun de-mikian, Konstituante telah berhasil merumuskan 24 butir hakasasi manusia dalam rancangan konstitusi baru. Pada awal pemerintahan Orde Baru, MPRS sempatmembuat rancangan TAP MPR mengenai hak asasi manusia,namun urung menjadi ketetapan. Pada 1993, presiden Soe-harto mendirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untukmempromosikan dan melindungi hak asasi warga. Setelah reformasi 1998, wacana perlindungan hak asasimanusia semakin menguat. Sidang Umum MPR tahun 1998mengesahkan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak AsasiManusia. TAP MPR tersebut pada intinya merupakan piagamhak asasi manusia Indonesia, yang menjamin hak dasar. Hakterkait dengan agama diakui pada Bab Hak atas Kemerde-kaan, pasal 13 yang menyatakan “setiap orang bebas meme-luk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurutagamanya dan kepercayaannya itu.”9 Sedang kebebasanberpendapat dijamin di pasal berikutnya, yang menyatakan“setiap orang bebas menyatakan pikiran dan sikap sesuaihati nurani” dan pasal 19 yang berbunyi “Setiap orang ber-hak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyatakanpendapat”.10 Bahkan hak atas informasi dijamin dalam bab 8) Pusham UII, op.cit. 9) TAP MPR No. XVII/1998, pasal 13. 10) Ibid.
  • 122 B u kan Jal an Teng ah: Has il Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965khusus, yaitu bab VI tentang Kebebasan Informasi. Pasal 20menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan mem-peroleh informasi dan pasal 21 menjamin hak mencari, mem-peroleh, memiliki, menyimpan, dan menyampaikan informasidengan menggunakan semua saluran yang tersedia.11 Setelah K.H. Abdurrahman Wahid terpilih menjadipresiden, MPR mengamandemen UUD 1945 kedua kali padaSidang Tahunan 2000 dengan memasukkan pasal-pasal me-ngenai hak asasi manusia dalam pasal 28 A sampai J. Pasal28E menjamin kebebasan memeluk dan beribadat menurutagamanya, meyakini kepercayaan dan menyatakan keyaki-nan dan sikap sesuai hati nuraninya serta bebas berkumpul,berserikat dan mengeluarkan pendapat. Sedang pasal 28F menjamin “setiap orang berhak untuk berkomunikasi danmemperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi danlingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memper-oleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikaninformasi dengan menggunakan segala jenis saluran yangtersedia.”12 Pada era reformasi Indonesia juga meratifikasisejumlah perjanjian internasional tentang hak asasi manusia,antara lain Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Poli-tik melalui Undang-undang No. 12 tahun 2005.KETEGANGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN AGAMA Ketegangan antara kebebasan berekspresi dan agamapertama muncul sejak pengadilan Socrates tahun 399 SM.Socrates diadili karena penentang supranatural dan mene-mukan tuhannya sendiri selain yang menjadi keyakinan ne-gara, dituduh sebagai penyebar paradigma atheisme danajaran ilmiah. Socrates pun dijatuhi hukuman mati. Tahun 1633, Galileo Galilei diadili setelah menyatakanpandangan bahwa bumi yang mengelilingi matahari, bukanmatahari yang mengelilingi bumi. Dengan demikian, pusat 11) Ibid. 12) UUD 1945, Amandemen II.
  • Penut up i  123tata surya bukan bumi, melainkan matahari. PandanganGalileo itu dianggap bertentangan dengan kitab suci. Gali-leo diadili, dijatuhi penjara seumur hidup. Namun Galileo takbenar-benar dipenjara, melainkan menjalani tahanan rumahsampai meninggal. Pada 1859, Charles Darwin diadili setelahmengumumkan penemuannya mengenai teori evolusi dalambuku On the Origin of Species yang terbit 1851. Teori terse-but mengatakan bahwa manusia merupakan hasil evaluasidari kera dengan dituduh melecehkan keyakinan kristiani. Ketegangan antara agama dan kebebasan berekspresitidak berhenti sampai kasus Darwin, namun terus berlanjutsampai sekarang. Pada tahun 1925, di Tennesse, AS, seorangguru diadili dalam peradilan yang terkenal dengan istilah“Monkey Trial” karena mengajarkan teori Darwin di sekolah.Ia didakwa menghina keyakinan kristiani yang percaya bah-wa asal-usul manusia bukan dari kera. Tahun 1989, novelisSalman Rusdie dijatuhi fatwa hukuman mati oleh pemimpinIran Ayatullah Khomeini karena dituduh melakukan penistaanterhadap agama Islam, setelah menerbitkan novel Ayat-AyatSetan. Fatwa tersebut baru dicabut tahun 1998. Di Indonesia, kasus penistaan agama yang pertamamuncul dalam kasus pengadilan koran Dharmo Kondo yangterbit di Surakarta, Jawa Tengah. Pemimpin redaksi korantersebut dipenjara karena memuat tulisan humor yang me-nyebutkan ”kanjeng Nabi Muhammad ngunjuk ciu” (”NabiMuhammad minum ciu”). Ciu adalah minuman keras khasSurakarta yang sangat populer. Tulisan tersebut menimbulkankemarahan warga muslim di Surakarta, yang berbuntut padatindakan hukum bagi pimpinan redaksi Dharmo Kondo. Pemimpin redaksi majalah Sastra, HB Jassin, harusmasuk penjara karena memuat cerpen berjudul “Langit MakinMendung” karya Ki Pandjikusmin, nama samaran dalam ter-bitan edisi No. 8/Agustus 1968. Cerpen tersebut dianggapmenista agama Islam karena menggambarkan Nabi Muham-mad dan Malaikan Jibril nangkring di pucuk Tugu Monas danberdialog:
  • 124 B u kan Jal an Teng ah: Has il Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 “Jibril, neraka lapis ke berapa di sana gerangan?” “Paduka salah duga. Di bawah kita bukan neraka tapi bagian bumi yang paling durhaka, Jakarta namanya. Ibu kota sebuah negeri dengan seratus juta rakyat yang ma- las dan bodoh. Tapi ngakunya sudah bebas buta huruf. Tak pernah kudengar nama itu.” “Mana lebih durhaka, Jakarta atau Sodom dan Gomo- rah?” “Hampir sama.” “Kalau begitu, kafirlah bangsa di bawah ini!” “Sama sekali tidak, 90% dari rakyatnya orangnya Islam juga.” “90% (sambil wajah Nabi berseri), 90 juta ummatku! Mus- limin dan muslimat tercinta. Tapi tak kulihat masjid yang cukup besar. Di mana mereka bersembahyang Jum’at?” “Soal 90 juta hanya menurut statistik bumiawi yang ngawur. Dalam catatan Abu Bakar di sorga, mereka tak ada sejuta yang betul-betul Islam!” HB Jassin tak mau menyebut identitas asli penulis,sehingga dia yang bertanggungjawab secara hukum. Ars-wendo Atmowiloto, pemimpin redaksi Tabloid Monitor harusmendekam di .penjara karena tuduhan menista agama Islam.Dalam salah satu edisinya, Monitor memuat daftar tokoh-to-koh idola para pembacanya. Menurut pembaca Monitor, Soe-harto adalah tokoh yang paling mereka kagumi sedangkanNabi Muhammad berada pada urutan ketiga. Tulisan tersebutmenimbulkan kemarahan umat muslim di Indonesia. Unjukrasa merebak di berbagai kota. Akhirnya, Monitor ditutup danAsrwendo dijebloskan ke penjara selama lima tahun. Pasal penodaan agama juga dikenakan terhadapTeguh Santosa, redaktur eksekutif Rakyat Merdeka Online.Teguh memuat ulang kartun yang dianggap melecehkanNabi Muhammad yang dimuat pertama kali media Denmark,Jyllands-Posten. Kartun tersebut memicu protes kalanganmuslim seantero dunia. Teguh Santosa memuat ulang kartunyang dilengkapi kritik dan penutup pada mata orang yangdigambarkan sebagai Nabi Muhammad tersebut. PengadilanNegeri Jakarta Selatan menolak dakwaan jaksa. Menurut ha-
  • Penut up i  125kim, dakwaan terhadap Teguh Santosa tidak cermat. Sampaisaat ini, kasus itu tidak berlanjut. Sampul majalah Tempo edisi 50/XXXVI/04-10 Februari2008 dengan gambar Soeharto dan keluarganya dengan pak-aian dan pose mirip lukisan “Perjamuan Terakhir” Yesus sem-pat diprotes oleh pemuda Katolik, karena dianggap menistaYesus. Alasannya, menyamakan Soeharto dengan Yesus. 13PENISTAAN AGAMA Penistaan agama atau blasphemy berasal dari Baha-sa Yunani yaitu blasphemein, yang merupaka paduan darikata blaptein ("o merusak) dan pheme (reputasi). Blasphemymemiliki arti “penghinaan agama”. Dalam arti luas, blasphemydapat diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggapsuci atau yang tak boleh diserang (tabu). Bentuk blasphemyumumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentangketuhanan terhadap agama-agama yang mapan. Di bebera-pa negara tindakan tersebut dapat dilarang oleh hukum. 14 Blasphemy dilarang keras oleh tiga agaa Ibrahim (Ya-hudi, Kristen dan Islam). Dalam agama Yahudi, blasphemyadalah menghina nama Tuhan atau mengucapkan hal-halyang mengandung kebencian terhadap Tuhan. Dalam Kris-ten, alam Kitab Perjanjian baru dikatakan menista roh kudusadalah dosa yang tak diampuni dan pengingkaran terhadapTrinitas juga digolongkan sebagai blasphemy. Dalam Kitabperjanjian lama, pelaku blasphemy diancam hukuman mati,dengan cara dilempari batu.15 Dalam Islam, blasphemy ada-lah menghina Tuhan, Nabi Muhammad dan nabi-nabi yangdiakui dalam Al Qur’an serta menghina Al Qur’an itu sendiri.Budha dan Hindu tak mengenal adanya blasphemy, paling 13) Pada tahun 2007, di Amerika juga ada iklan bir Miler berupa foto beberapa priamaco, sebagian telanjang, dengan pose dan posisi mirip lukisan “Perjamuan Terakhir”.Jaringan Katolik konservatif di Amerika memboikot bir tersebut secara nasional, tapi iklantersebut tak pernah menjadi perkara hukum. 14) New World Ensiclopedia. 15) Catholic Encyclopedia.
  • 126 B u kan Jal an Teng ah: Has il Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965tidak secara resmi. 16 Blasphemy menjadi hukum negara sejak munculnyatheokrasi, dimana terejadi penyatuan antara kekuasaanagama dengan kekuasaan politik. Negara-negara Eropapada Abad Ke-17 menetapkan pelaku penistaan agama se-bagai tindak kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman berat.17Begitu juga di belahan-belahan bumi lain, dimana terjadi pe-nyatuan antara agama dan politik, baik itu negara Kristen, Ya-hudi maupun Islam. Tujuan memidanakan penistaan agamaadalah untuk membatasi kebebasan berbicara tidak melang-gar norma sosial mengenai kesopanan dan hak orang lain. Di Eropa Abad Ke-17, karena Kristen merupakan jan-tung hukum Inggris, maka hukum dibuat berdasarkan nilai-niai Kristen. Setiap perkataan yang bertentangan dengannilai dan ajaran Kristen dianggap sebagai tindak pidana. Ten-tu saja, hukum mencerminkan nilai dan pandangan agamadominan saat itu, dan mengabaikan pandangan keyakinanminoritas.18 Memasuki abad ke-20, penistaan agama pelan-pelan dihapus dari hukum pidana di beberapa negara Eropa.Di Inggris, akar hukum penistaan agama muncul 1938, hanyaberlaku untuk penistaan terhadap Gereja Anglikan, tidak ber-laku untuk penghinaan agama Yahudi, Islam, bahkan Kristennon-Anglikan. Tujuan pemidanaan ini adalah untuk mem-pertahankan supremasi gereja Anglikan. Kasus penistaanagama terakhir terjadi pada abad-19. Mulai abad-20, prak-tek pemidanaan penistaan agama sudah hilang, kendatipunpasal pidananya tak pernah dihapus. Penistaan agama men-jadi masalah hukum perdata, namun sangat jarang. Sepajangabad-20, hanya ada 4 kasus perdata terhadap perbuatanpenistaan agama. Kasus terakhir terjadi tahun 1979 antaraWhitehouse v Lemon. Kasus itu bermula dari penerbitan puisidi majalah Gay News, yang menggambarkan Yesus Kristus 16) Ibid. 17) Carly Carlberg, Freedom of Expression in Modern Age: An Obscure Blasphemy Stat-ute and Its Effect on Bussiness Naming, Rutger Journal of Law and Religion, Volume II, Fall2009, Part I. 18) Ibid.
  • Penut up i  127sebagai homoseksual. Penerbit majaah tersebut didenda500 pound dan hukuman percobaan 9 bulan. Majalahnya di-denda 1000 pound dan harus membayar pengganti penjara10.000 pound. Kasus Salman Rusdhie yang digugat di Ing-gris tidak berujung pada penghukuman. 19 Seperti Inggris, di Australia yang merupakan bekas ja-jahan Inggris, hukum penistaan agama juga hanya berlakuterhadap tindakan penghinaan gereka Anglikan, walau takseperti Inggris, Australia tak memiliki agama resmi. Kendatibanya undang-undang, baik federal, negara bagian, maupunhukum kebiasaan yang memidanakan penistaan agama, halini jarang terjadi di Australia. Pemidanaan agama terakhirdi negeri Kanguru itu terjadi tahun 1971, dalam kasus R v.Wiliam Lorando Jones. Jones didakwa menista gereja An-glikan di negara bagian New South Wales karena berbicaradi depan umum bahwa Perjanjian Lama itu immoral dan takcocok bagi perempuan. Jones dihukum denda 100 pounddan penjara 2 tahun. Setelah kasus itu, tahun 1871, parlemenNew South Wales mengusulkan UU Opini Mengenai Agama,yang intinya menghentikan pemidanaan terhadap penistaanagama. Ibukota Australia lalu mengadopsi UU tersebut pada1996, menghapuskan pemidanaan penistaan agama melaluiReformasi Hukum.20 Pemidanaan penistaan agama di jerman diatur dalambab 11 KUHP Jerman. Penistaan agama didefinisikan seba-gai “barang siapa yang menyebarkan tulisan…yang menghi-na ajaran agam lain atau ajaran mengenai pandangan hidupdengan cara yang dapat menyebabkan gangguan terhadapketertiban umum, diancam pidana penjara paling lama tigatahun atau denda.” Pada Februari 2006, aktvis politik JeranManfred van H, dijatuhi hukuman satu tahun percobaan danhukuman kerja sosial selama 300 jam karena menyebarkantisu toilet yang dicetak ayat-ayat Al Qur;an dan dibagi-bagi- 19) Brinton Priestly, Blasphemy and Law: A Comparative Study (2006), http://www.brentonpriestley.com/writing/blasphemy.htm. 20) Ibid.
  • 128 B u kan Jal an Teng ah: Has il Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965kan ke masjid dan media-media. 21 Walau banyak pendiri Amerika adalah orang-orangyang melarikan diri dari hukuman penistaan agama di negaraasalnya di Eropa, namun Amerika Serikat memiliki hukumanpidana yang keras terhadap penistaan agama. Di beberapanegara bagian AS, penistaan agama dapat dihukum mati.Namun demikian, sejak disakan Amandemen Pertama kons-titusi AS, pemidanaan terhadap penistaan dilarang karenabertentangan dengan kebebasan berekspresi. 22 Pakistan adalah negara di dunia yang paling kerasmengancam penistaan agama. Menurut KUHP Pakistan, “ba-rangsiapa dengan kata-kata, baik lisan maupun tertulis, ataudengan gambaran, atau dengan tuduhan, gaung, atau insinu-asi, baik langsung maupun tak langsung, yang mencemarkannama suci Nabi Muhammad, diancam hukuman mati, ataupenjara seumur hidup, dan juga diancam denda.” 23 Tahun 2000, seorang guru bernama Muhammad You-nas Seikh, menjelaskan di kelas bahwa sebelum Nabi Mu-hammad menerima wahyu Al Qur’an belum masuk Islam, di-jerat dengan penistaan agama dan dihukum mati. Dalam 10tahun terakhir, 12 orang dieksekusi mati dengan tuduhan pe-nistaan agama, 560 orang didakwa menista agama di peng-adilan, dan 30 orang masih menungguh vonis. 24BATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI Sejak 1999, masalah penistaan agama menjadi per-hatian PBB. Beberapa kali Sidang Umum PBB menerbitkanresolusi tidak mengikat yang mengecam “penghinaan ter-hadap agama” (defamation against religion). Resolusi terse-but disponsori oleh Pakistan atas nama OKI dan Mesir atasnama Afrika, dalam Durban Conference, sebagai upaya un-tuk menghentikan polarisasi, diskriminasi, ekstrimisme dan 21) Ibid. 22) Ibid. 23) Ibid. 24) Ibid.
  • Penut up i  129misintepretasi terhadap Islam” karena Islam sering dikaitkandengan teriorisme dan pelanggaran HAM, khususnya setelahperistiwa 11 September yang menguatkan sentimen Islamo-phobia. Namun demikian, dalam Konferensi Durban review II diJenewa, resolusi-resolusi mengenai “defamation of religions”dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia, karena ter-lalu sempit pada perlindungan Islam (awal mula draftnyaberjudul “defamation of Islam”), konsep tersebut melindungiagama (yang esensinya adalah idiologi) bukannya melindu-ngi hak individu, terlalu mempertentangkan pada dan agama,mempreteli hak atas kebebasan berekspresi, ditulis denganbahasa yang terlalu umum dan tidak jelas, termasuk dalampenggunaan istilah “penghinaan” (defamation).25 Berdasarkan evalusi yang disampaikan oleh beberapapelapor khusus PBB, penerapan konsep “defamation of re-ligion” di beberapa negara, seperti Pakistan, Iran dan Me-sir, justru menimbulkan masalah hak asasi manusia, sepertipembungkaman kebebasan berekspresi, xenophobia danketegangan antar umat beragama. Sehingga, konsep “defa-mation of religion” kembali dipertanyakan.2627 Sebagi solusi, muncullah upaya-upaya untuk membuatinstrument hak asasi manusia internasional untuk, untuk me-nyeimbangkan antara hak atas kebebasan berekspresi na-mun tetap menjamin perdamaian, terutama antara umat be-ragama. Komisi mengembangkans sebuah inisiatif denganmengeluarkan sebuah resolusi untuk mengatasi keteganganantara kebebasan berekspresi dan perdamaian antara umatberagama dan ras. Bagaimana pembatasan kebebasan ber-ekspresi tetap berdasarkan DUHAM dan ICCPR. Article XIX, sebuah lembaga non-profit yang berpusatdi London mengembangkan prinsip-prinsip yang menjamin 25) Becket Found for Religious liberty Issues Brief, “Defamation of Religion”, July 2008(Condensed version). 26) Ibid. 27) Akhirnya, resolusi Dewan HAM PBB mengenai “defamation of religion” dicabutpada sidang Dewan HAM 2009.
  • 130 B u kan Jal an Teng ah: Has il Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965kebebasan berekspresi dan perdamaian, terutama antaraagama dan ras. Prinsip tersebut disebut “Cendem Princi-ples”. Kebebasan berekspresi sendiri dapat dibatasi, sesuaipasal 20 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, yaitu: (1) Any propaganda for war shall be prohibited by law. (2) Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by la Selain itu, pasal 19 ICCPR mengatakan bahwa kebe-basan berekspresi dapat dibatasi “to protect, amongst oth-ers, the rights of others, publik order, and national security if itis "necessary in a democratic society" to do so and it is doneby law.” Namun tidaklah mudah membuat rumusan praktispembatasan kebebasan berekspresi berdasarkan ICCPR daninstrument HAM internasional lain. Dewan HAM Eropa men-etapkan syarat-syarat pembatasan kebebasan berekspresiharus lolos tiga tes yang ketat: 1. pembatasan dibuat untuk tujuan yang benar-benarlegitimate; 2. Pembatasan harus dilakukan dalam kerangkademokratis (jadi harus oleh parlemen atau lembaga yangdiberi kekuasaan oleh parlemen) 3. Pembatasan tersenut harus benar-benar merupakannesesitas (necessity) bagi masyarakat demokratis, jadi kata“nesesitas” tidak hanya sekedar “berguna” (useful) dan “be-ralasan” (reasonable).28 Menurut Dewan HAM Eropa, ada kebutuhan untukmembuat hukum anti penistaan agama di Eropa. Namun pe-nilaian Dewan HAM Eropa tersebut dikritik oleh Article XIX,dengan alasan tidak ada “nesesitas” bagi hukum penistaanagama, dengan pertimbangan: 1. Tak ada nesesitas untuk hukum penistaan agama, 28) Article XIX, Freedom of Expression and Offense, presentasi oleh Sarac Richani.
  • Penut up i  131karena “public good” akan lebih baik disampaikan melaluiperdebatan dari berbagai sisi, sekalipun dengan istilah yangkeras dan ofensif masih lebih bagus; 2. Tak ada bukti nyata bahwa kebebasan berekspresidan kebebasan beragama akan berjalan lebih baik denganadanya hukum anti penistaan agama. Harus ditegaskan bah-wa kebebasan beragam bukan berarti untuk ‘menghormatiagama” tapi adalah “menghormati hak setiap orang untukberagam dan beribadah menurut keyakinannya”. 3. Kebebasan berekspresi bukan hanya untuk ide daninformasi yang “harmonis” tapi juga untuk ide yang menga-getkan, keras, dan juga mengganggu. 4. Penerapan hukum penistaan di berbagai tempat didunia adalah justru untuk membatasi kemerdekaan oranguntuk beragama, dan umumnya korbannya adalah penganutagama-agama minoritas.29 Namun demikian, penebar kebencian (hate speech)adalah yang legitimate untuk membatasi kebebasan bereks-presi. Perlindungan hak asasi manusia harus didasarkanprinsip persamaan martabat dan kesetaraan setiap orang,tanpa membedakan suku, ras, jenis kelamin, kebangsaandan agama. Pernyataan kebencian merupakan ancaman ter-hadap martabat manusia dan menciptakan kondisi yang tidakmemungkinkan adanya kesetaraan antara manusia. Untukitu, pelarangan pernyataan kebencian merupakan nesesitasuntuk menghindari permusuhan, deskriminasi dan kekerasanantara ras, suku, bangsa, agama dan jenis kelamin. 30 Pembatasan pernyataan kebencian, harus dibuat ber-dasar pasal 19 CCPR, yaitu: 1. Dilakukan melalui undang-undang 2. Tujuan yang dicapai legitimate; 3. Hal itu dibutuhkan bagi adanya masyarakat demokra-tis. 29 Ibid. 30 Ibid.
  • 132 B u kan Jal an Teng ah: Has il Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 Secara teknis, pembatasan harus dilakukan secara: 1. Didefinisikan secara jelas dan terbatas; 2. Pembatasan dilakukan oleh lembaga independenyang bebas dari kepentingan politik, bisnis atau kekuasaanlain, misalnya oleh pengadilan; 3. Orang tak boleh dihukum sebagai melakukan mene-bar kebencian seama pernyataanya benar; 4. Orang yang menyebarkan pernyataan kebencianharus dipidana, kecuali hal itu dilakukan untuk mencegahdiskriminasi, permusuhan atau kekerasan; 5. Hak jurnalis untuk menentukan cara mengkomu-nikasikan informasi atau ide harus tetap dihormati, khusus-nya dalam meliput rasisme dan perbuatan intoleran; 6. Saringan sensor tak boleh dilakuan untuk mencegahpernyataan kebencian; 7. Pelaksanaan harus menghindari dampak chilling ef-fect (ketakutan meluas) sehingga orang tidak merasa bebasberekspresi 8. Sanksi untuk pernyataan pener kebencian harus wa-jar dan proporsional, untuk hukuman penjara tetap merupa-kan jalan terakhir; 9. Rumusan pembatasan harus jelas untuk melindungihak individu untuk berkeyakinan dan berpendapat dari an-caman permusuhan, deskriminasi dan kekerasan, bukannyauntuk melindungi sistem keyakinan, agama, atau lembagadari kritik.PUTUSAN MK TERKAIT KEBEBASAN BEREKSPRESI Para pemohon berpendapat pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 yang berbunyi: ”setiap orang dilarang degan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan duku- ngan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan- kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran an kegiatan mana menyimpang dari pokok ajaran dari agama itu”.
  • Penut up i  133 Ada dua hal yang dilarang dalam pasal terebut: • menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakandukungan umum untuk melakukan penafsiran yang menyim-pang dari pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia; • menceritakan, menganjurkan atau mengusahakandukungan umum untuk melakukan kegiatan keagamaanyang menyimpang dari pokok ajaran agama. Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan pasal 18DUHAM mengenai kebebasa berpendapat, hati nurani danberagama. Hal itu juga bertentangan dengan pasal 18 ICCPRyang menyatakan: • Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat,keyakinan sesuai hati nurani, dan beragama. • Tak seorangpun bisa dipaksa yang berakibat hilang-nya kebebasan diatas; Pasal tersebut juga bertentangan dengan UU No. 39tahun 1999 tentang HAM, pasal 4 yaitu antara lain kebebasanpikiran dan hati nurani dan kebebasan beragama. Menurutpenggugat, bahwa kebebasan beragama tak dapat dipisah-kan dengan kebebasan berpikiran dan bersikap sesuai hatinurani. Terkait kebebasan tersebut, reporter PBB menyatakanbahwa kebebasan beragama juga meliputi forum eksternumdan internum. Forum eksternum meliputi antara lain kebe-basan menyebarkan ajaran, berkumpul dan membuat pub-likasi yang relevan. Deklarasi Pengahapusan Intoleransi danDiskriminasi Agama menyatakan forum eksternum meliputiantara lain: 1. membuat, memperoleh dan menyebarkan tulisanterkait bahan-bahan; 2. Menulis, menerbitkan dan menyebarluaskan infor-masi; 3. Menetapkan dan memelihara komunikasi dengan in-dividu dan komunitas terkait dengan keagamaan di tingkatnasional maupun internasional Menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan du-kungan umum untuk membuat penafsiran dalah bagian dari
  • 134 B u kan Jal an Teng ah: Has il Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965kebebasan beragama yang dijamin deklarasi anti diskrimina-si dan intoleransi agama, yakni: untuk menulis, menerbitkandan menyebarkan terbitan yang relevan dan untuk mengajar-kan agama atau keyakinan di tempat yang sesuai dengan tu-juannya. Penyebaran atau polisetysm merupakan kebebasanyang dilindungi. Polisetysm hanya dilarang kalau menganjur-kan kekerasan, dengan paksaan, atau bermotif ekonomi. Para pemohon menilai bahwa pembatasan denganUU PNPS tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hakasasi manusia dan rule of law. Pembatasan yang legitimateadalah: 1. Berdasar pasal 28 J UUD 1945: dalam menjalankanhak dan kewajibannya setiap orang wajib tunduk kepadapebatasan yang ditetapkan undang-undang dengan mak-sud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta peng-hormatan atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhituntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama,keamanan dan kekertiban umum dalam suatu masyarakatyang demokratis; 2. permbatasan berdasarkan ICCPR: kebebasan be-ragama hanya dapat dibatasi dengan UU, dan jika diperlukanuntuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, ataumoral mayarakat, atau hak-hak kebebasan dasar orang lain; 3. Berdasarkan komentar No. 22 Komentar ICCPR,pembatasan dapat dilakukan dengan: • Melindungi hak-hak yang dijamin kovenan, ter- masuk hak atas kesetaraan dan nondiskriminasi • Pembatasan harus dijamin hukum dan tak boleh diterapkan dengan melanggar hak; • Harus diartikan secara tegas; • Hanya untuk tujuan yang sudah diatur; • Tidak boleh untuk tujuan yang diskriminatif • Konsep moral yang dijadikan landasan pem- batasan harus berasal dari banyak tradisi, filosofi, dan agama. 4. Pembatasan berdasarkan pasal 20 ICCPR: • Propaganda perang dilarang
  • Penut up i  135 • Advokasi permusuhan antar bangsa, ras dan agama yang menghasilkan diskriminasi, permusuhan dan kekerasan dilarang oleh hukum; Keterangan ahli dalam sidang, terkait masalah kebe-basan berekspresi antara lain adalah Arswendo Atmowiloto,mantan pimred Monitor yang dipenjara setelah memuat pol-ing tentang Nabi Muhammad. Arswendo menulis 50 tokohyang dikagumi pembaca Monitor, dimana berdasarkan jejakpendapat nabi Muhammad pada urutan ke-11. Tulisan terse-but berdampak pada penyerangan terhadap kantornya, danakhirnya dia diadili berdasar pasal 156a KUHP tentang peno-daan agama. Arswendo sendiri tidak menyangka laporan tersebutakan menyinggung umat Islam, apalagi dia pernah membacaada laporan serupa di majalah Tempo. Laporan yang dimuatdi Tempo merupakan hasil riset doktor yang mana poling di-isi mahasiswanya. Hasilnya kurang lebih sama dengan jejakpendapat Monitor. Arswendo sendiri mengaku tidak memilikisemangat atau intens penodaan. Dia hanya memuat angketapa adanya, dan tidak tahu bahwa angketnya itu akan me-nyinggung perasaan orang Islam. Saksi MM Billah, mantan anggota Komnas HAM men-jelaskan instrumen-instrumen HAM terkait kebebasan be-ragama. Secara khusus, Billah menjelaskan hak-hak deroga-ble dan non-derogable. Menurutnya, “forum internum adalahnon-derogable rights sedang forum eksternum adalah dero-gable rights”. Sebagian besar saksi yang dihadirkan dalam sidangberbicara tentang pelaksanaan beragama, sangat sedikityang berbicara mengenai mengekspresikan agama. Panda-ngan mengenai ekspresi keagamaan muncul dari beberapaamicus brief yang dibuat lembaga-lembaga internasionalyang bergerak di bidang kebebasan agama dan kebebasanberekspresi. Namun demikian, amicus brief tersebut tidakmuncul dalam kutipan, yang artinya tidak dijadikan pertim-bangan. Amicus brief lebih berfungsi memberi input pemaha-man hakim atas suatu masalah.
  • 136 B u kan Jal an Teng ah: Has il Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 Amicus Brief dari Bucket Fund for Religious Libertymenjelaskan latar sejarah UU penodaan agama di Indonesiayang merupakan bagian dari gagasan Nasakom (co-eksis-tensi damai antara ideologi nasionalisme, agama dan komu-nisme) untuk membangun kekuatan politik melawan impe-rialisme. Sementara, latar belakang sosiologis UU tersebut,sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan adalah munculnyaaliran-aliran dan organisasi-organisasi kebatinan atau ke-percayaan yang bertentangan dengan ajaran agama. Alirantersebut dinilai melanggar hukum, memecah persatuan na-sional dan menodai agama dan dinilai sangat membahaya-kan agama yang ada, membahayakan persatuan nasional. Dalam amicus tersebut juga dijelaskan instrumen-insturumen HAM internasional dan nasional yang menjaminkemerdekaan beragama, mulai dari DUHAM, ASEAN CHAR-TER, ICCPR, UUD 1945 dan UU HAM. Menurut amicus terse-but, UU penodaan agama melanggar : 1. Kewajiban Indonesia terhadap hukum internasional 2. Kewajiban yang disepakati Indonesia dalam perjan-jian-perjanian internasional. UU Penodaan agama dinilai melanggar kebebasanberekspresi karena mengancam pidana terhadap penafsiranyang menyimpang dari pokok agama. Pendekatan yang di-gunakan adalah melindungi prinsip dasar agama resmi dari-pada melindungi individu. Perlindungan agama tidak memi-liki landasan hukum. Instrumen HAM internasional hanyamelindungi hak individu. Baik DUHAM atau ICCPR mengakuisecara jelas bahwa hak asasi manusia melindungi indvidu,bukan agama, gagasan atau ideologi. Pembatasan kebe-basan berekspresi adalah untuk menghormati hak individulain, bukan untuk menghormati dogma, ajaran, atau agama.Amicus tersebut juga menegaskan bahwa UU penodaanagama melanggar kebebasan berekspresi seara damai, ka-lau penganut tersebut dipandang membahayakan agamayang ada (establish). Pengawasan oleh aparat, maka tinda-kan didasarkan pada prasangka aparat. Adanya kriminalisasi terhadap penganut agama tidak
  • Penut up i  137resmi atau aliran, maka berarti penegakan norma agamadilakukan oleh pengadilan negara/sipil. Hal ini bertetangandengan praktek-praktek yang lazim di negara-negara non-teokratis. Sebab, bukan negara yang memiliki tanggungjawabmenegakkan ajaran, tapi institusi agama tersebut. Jika pen-gadilan sudah menegakkan agama, maka yang terjadi adalahtafsir pemerintah/aparat hukum terhadap agama yang benardan yang salah. Amicus Curae yang disampaikan Article XIX terkait ke-bebasan bereksptresi menyatakan bahwa bahwa UU Penoda-an Agama bertentangan dengan hak kebebasan berekspresi.Prinsip ICCPR menegaskan bahwa pembatasan kebebasanberekspresi tidak boleh didasari untuk melindungi kehorma-tan agama atau melindungi agama dari “pencemaran”. Yangdapat dijadikan alasan pembatasan kebebasan berekspresiadalah sebagaimana diatur pasal 19 ICCPR: untuk menghor-mati hak dan reputasi orang lain, untuk melindungi keamanannasional dan ketertiban umum, atau untuk melindungi kese-hatan masyarakat dan moral masyarakat, yang jelas tidakmenyebutkan untuk melindungi agama. Komite HAM PBB tak pernah mengakui bahwa penghi-naan terhadap agama (defamation of religion) dapat dijadikanalasan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Kebebasanberekspresi justru sangat penting bagi masyarakat, makapembatasannya harus dilakukan secara legitimate. Menurutpelapor khusus PBB bidang kebebasan berekspresi pem-batasan kebebasan berekspresi dilakukan untuk melindungiindividu dari pelanggaran terhadap haknya dan bukan untukmelindungi sistem kepercayaan dari kritik internal maupuneksternal. Pembatasan berdasarkan pasal 19 (3) ICCPR men-syarakatkan adanya necessity dan hanya dilakukan secaraappropriate untuk tujuan yang legitimate khusus untuk men-jamin kelangsungan dan perlindungan efektif terhadap hak-hak yang dilindingi oleh ICCPR. Pembatasan tersebut takboleh dilakukan untuk menekan ekspresi pendapat yangkritis, pendapat kontroversial atau pernyataan yang secara
  • 138 B u kan Jal an Teng ah: Has il Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965politik salah. Yustriprudensi dari negara-negara Asia jugamenguatkan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi takboleh dilakukan untuk mencegah kritik terhadap agama ataukepercayaan. Tanggung jawab negara untuk mencegah pernyataanpenebar kebencian antara agama justru tidak diatur dalamUU Penodaan Agama. Hukum HAM internasional menegas-kan bahwa negara harus mencegah penyebaran kebencianyang mendorong diskriminasi, permusuhan dan kekerasan.Hal tersebut nyata ditegaskan dalam pasal 20 ICCPR: seti-ap sokongan terhadap kebencian terhadap bangsa, ras atauagama tertentu yang bersisi muatan diskriminasi, permusu-han dan kekerasan harus dilarang oleh hukum. Kendatipun pembatasan terhadap kebebasan beresk-presi bertujuan untuk mengukum “hate speech” diperlukanpidana, namun harus dilakukan secara terbatas pada ad-vokasi kebencian nasional, ras dan agama yang mengandungpermusuhan, deskriminasi dan kekerasan dan juga terhadapseruan perang. Pembatasan tak berlaku untuk ekspresi yangmencemarkan, menghina atau mengkritik agama, keyakinanatau lembaga-lembaga serupa. MK tidak mempertimbangkan pendapat-pandapatyang disampaikan para amici, sehingga pandangan-pandan-gan tersebut tidak muncul dalam putusan dan tak tercermindalam analisa-analisa Mahkamah. Sehingga, pendapat Mah-kamah atas kasus ini terkait dengan kebebasan bereskpresitidak muncul. Pandanan Mahkamah, secara singkat adalah: Pertama, Mahkamah menilai bahwa UU PenodaanAgama tidak bertentangan dengan pasal 28E UUD 1945.Mahkamah tidak mengeksplorasi pasal 28F –dan jugasayangnya pasal tersebut juga tidak dijadikan pasal pengujioleh pemohon dan para saksi, walau disampaikan oleh paraamicus. Mahkamah hanya berpatokan pada paal 28J tentangpembatasan hak asasi manusia, namun tidak mengeksplo-rasi limitasi-limitasi yang diberikan dalam instrumen hukuminternational, yurisprudensi internasional, dan pendapat-
  • Penut up i  139pendapat ahli hukum internasional, yang sebenarnya jugamenjadi sumber hukum. Kedua, Mahkamah sangat memperhatikan aspek-as-pek sosiologis, terutama mengenai kekhawatiran akan ter-jadinya konflik akibat kemarahan kelompok-kelompok agamadominan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah banyak me-ngutip pendapat-pendapat yang menyatakan kekhawatirandampak sosial jika UU Penodaaan agama dicabut. Ketiga, Mahkamah berpendapat bahwa UU PenodaanAgama tidak mendiskriminasi penganut agama minoritas,dengan mengacu pada tekstual UU yang tidak setarra eks-plisit hanya mengakui 6 agama resmi. Mahkamah berpenda-pat bahwa UU ini melindungi semua agama dan keyakinan. Keempat, Mahkamah berpendapat adanya fakta krim-inalisasi terhadap kelompok keyakinan dan aliran minoritas,juga orang-orang yang menyatakan ekspresi seperti Ars-wendo, merupakan masalah penerapan hukum yang salah,bukan substansi hukumnya. Sehingga menurut Mahkamahhukumnya tak perlu dicabut, namun penerapan hukumyang diperbaiki. Mahkamah sama sekali tidak mengesplor-asi hubungan kesalahan penegakan hukum dan teks hukumyang multitafsir. Dalam pandangan-pandangannya, Mahkamah selalumencampuradukkan penistaan agama (blasphemy), penghi-naan terhadap agama (defamation of religion), dan hatredspeech. Mahkamah bahkan berpendapat bahwa UU ini un-tuk mencegah hatred speech, padahal tak ada satupun pasaldalam UU ini yang mempidanakan hatred speech. Kegagalan Mahkamah dalam membedakan secarajelas antara blasphemy dan defamation against religion –bah-kan tidak menganggap berbeda, membuat kesimpulan Mah-kamah menjadi fatal. UU Penodaan Agama mengriminalisasipenafsiran dan praktek yang menyimpang dari agama baku,jelas ini adalah UU Blasphemy. Nanun, kadang-kadang Mah-kamah mengatakan bahwa UU ini untuk mencegah penghi-naan terhadap agama, secara saling bergantian. Karena tidak mempertimbangkan pendapat para ami-
  • 140 B u kan Jal an Teng ah: Has il Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965ci, maka Mahkamah dalam menganalisa UU Penodaan tidakmemperhatikan perkembangan hukum internasional dannegara lain terkait blasphemy, defamation of religion, danhatred speech, terutama dalam kaitannya dengan hak asasimanusia. Akibatnya, analisa-analisa Mahkamah menjadi sa-ngat terpaku dengan kondisi di Indonesia saat ini. Dalam menimbang perkara ini, Mahkamah sangat ter-paku pada konstitusi terrtulis, yakni UUD 1945, sehinggamengabaikan konstitusi tidak tertulis dan konstitusi tertulisdiluar UUD 1945, seperti hukum HAM, prinsip rule of law,bill of rights, dan lain-lain. Hal ini berakibat putusan Mahka-mah hanya menguji UU semata-mata terhadap UUD 1945,yang sangat sempit dan hanya berorientasi pada sinkronisasivertikal. Dengan demikian, Mahkamah gagal melihat peny-impangan UU ini dari konstitusi (ini mungkin karena UU MKyang membatasi Mahkamah hanya berwenang menguji UUterhadap UUD 1945?) Mahkamah juga mengabaikan fakta politik yang me-latari UU penodaan agama, yaitu kebutuhan Soekarno un-tuk menyatukan kekuasaan Nasakom sebagai front nasionaluntuk menghadapi imperialisme. Adanya pasal penjelasanbahwa UU tersebut lahir karena ancaman muncul alirankepercayaan yang menjamur, dan diangga ancaman bagiagama mapan, sama sekali diabaikan oleh Mahkamah. Halini membuat mahkamah gagal melihat aspek diskriminatifdari UU ini. Dengan demikian, mahkamah mempertahankan UUPenodaan agama, karena mengganggap UU tersebut menja-min harmoni antar umat beragama.KESIMPULAN Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Uji materi gagal mengaitkan masalah UU Penodaanagama dengan instrumen hukum hak asasi manusia, teruta-ma terkait kebebasan berekspresi. Sebab, Makamah terpakupada aspek-aspek tekstual pada UU Penodaan agama dan
  • Penut up i  141menguji secara sempit dengan UUD 1945 saja; 2. Uji materi gagal menganalisa problem dasar dariUU penodaan agama, karena mahkamah tidak jelas dalammemahami blasphemy, defamation of religion dan hatredspeech. 3. Mahkamah mengabaikan perkembangan hukum in-ternasional yang sudah menghapus blasphemy dan defama-tion of religion, dan memfokuskan pada hatred speech yangmerupakan ekspresi kekerasan terhadap penganut agama. 4. Mahkamah gagal membedakan perlindungan ter-hadap pemeluk agama dan perlindungan terhadap agama,sehingga penerapan limitasi kebebasan berekpresi jadi salahyaitu untuk melindungi agama, bukan melindungi hak-hak in-dividual pemeluknya.
  • Lampiran 2PROSPEK UMAT MINORITAS DALAMKERAPUHAN HUKUM DAN TAFSIRKONSTITUSIOleh : Muktiono, SH. MPhil.PENDAHULUAN Sangat mengejutkan bahwa Mahkamah Konstitusiterhadap pengajuan pengujian Undang-Undang Penyalah-gunaan dan/atau Penodaan Agama dalam amar putusan-nya menyebutkan “menyatakan menolak permohonan paraPemohon secara keseluruhan” dan pada akhirnya Mahka-mah Konstitusi meneguhkan bahwa Undang-Undang a quosecara sah dan meyakinkan adalah compatible dengan Un-dang-Undang Dasar 1945. Keterkejutan terhadap Putusantersebut tidak hanya pada hasil persidangan saja tetapi jugapada struktur bangun dan pendekatan logika para hakim MKdalam menerapkan hukum serta dampak potensial atas im-plementasi dari “jalan tengah” yang diciptakan MK. Terlebihlagi, putusan tersebut akan memantik reaksi-reaksi sosialdan psikologi publik yang memang sudah sangat “tegang”dengan proses judicial review tersebut, baik kelompok pen-dukung Pemohon maupun, dan yang terutama, adalah pe-nentangnya.1 Secara hukum terhadap putusan tersebut memangtidak bisa dilakukan upaya apapun karena bersifat final danmengikat bagi semua pihak,2 akan tetapi, lebih luas dari 1) Terjadi demonstrasi yang besar selama sidang-sidang berlangsung serta distorsiisu yang berkembang di Media Massa bahwa seolah-olah Pemohon akan berusaha untukmendukung adanya pengakuan atheisme dalam tafsir kebebasan beragama di Indonesia. 2) Pasal 47 UU No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi
  • 144  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965sekadar masalah yuridis formal adalah mengenai aspek danprospek penerapannya karena menyangkut masa depansalah satu isu penting dalam Hak Asasi Manusia yaitu Hakatas Kebebasan Beragama,3 terutama bagi umat beragamadan penganut kepercayaan yang dalam korelasi sosial-an-tropologis adalah minoritas 4 dan rentan (vulnerable group).Berkaca pada kasus-kasus mutakhir tentang relasi minori-tas-mayoritas terkait dengan pelaksanaan, pemenuhan danperlindungan hak atas kebebasan beragama serta berkeya-kinan, maka Putusan a quo sangatlah akan berdampak ter-hadap soliditas dan koherensi semangat berkebangsaanyang Bhinneka Tunggal Ika.5 Pluralisme di Indonesia adalah pluralisme yang multi-warna dan tidak dikotomis baik dari sisi komposisi etnisitas(suku, agama, ras, bahasa, dsb) maupun demografisnya.Fakta tersebut sudah ada bahkan pada jaman Nusantaraatau pra-kemerdekaan RI. Kewajiban koheren terhadap co-rak eksistensi Indonesia tersebut adalah merawat, menjagadan menghidupi masing-masing elemen bangsa yang men-jadi pembentuknya.6 Hal ini kemudian ditegaskan juga dalamPembukaan UUD 1945 Aline IV bahwa dalam menjalankankewajiban tersebut maka Pancasila sebagai sebuah sistemideologi adalah menjadi dasarnya. Pancasila mempunyai5 (lima) Sila yang di antara mereka adalah merupakan satukesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. 3) Hak kebebasan beragama berdasarkan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 4 UUNo.39/1999 tentang HAM merupakah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalamsituasi apa pun (non-derogable right). 4) Minoritas menyangkut jumlah (quantity) dan juga kekuatan sosial (social ability), se-bab belum ada ketetapan baku mengenai kualifikasi minoritias kecuali lebih menetapkanpada aspek potensi-ketidakberdayaan&kerentanan terkait hubungannya dengan kelom-pok-sisa (selain mereka atau yang mayoritas). 5) Terjadi kekerasan baik secara horisontal (oleh kelompok beragama lainnya) mau-pun politis-vertikal (peran organ negara, baik omission maupun comission) terhadap ke-lompok Ahmadiyah di Manis Lor dan penganut agama lainnya (kasus HKBP Bekasi) pascaPutusan a quo meskipun secara legal tidak ada keterkaitan secara langsung antara amarputusan dengan kasus kekerasan. 6) Aline IV Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “....melindungi segenap bangsaIndoensia dan seluruh tumpah darah Indonesia”
  • Lam p iran  145Ketika memaknai arti Ketuhanan dalam kehidupan berbang-sa maka akan hadir juga aspek kemanusiaan yang mempu-nyai segi universalitas (human being as a whole), persatuannasional yang menjaga pluralitas, demokrasi yang agung(wisdom) dan takzim terhadap kehendak rakyat, serta kese-jahteraan untuk semua yang searah dengan rasa keadilan. Putusan a quo secara spesifik dan legal text adalahtentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau PenodaanAgama, namun dalam kerangka dimana hukum itu akan eksisdan berkorelasi sosial-antropologis maka akan sangat terkaiterat dengan aspek ber-Ketuhanan dalam ranah publisitasberkeagamaan dan berkeyakinan di Indonesia. KedudukanUndang-Undang tersebut kemudian secara sederhana danawam akan mudah dikaitkan, legitimasi maupun eksistensi-nya, dengan Sila Ke-1 Pancasila yaitu Ketuhanan Yang MahaEsa. Hal tersebut tentu sangat logis, akan tetapi akan begitubermasalah ketika Sila Ke-1 tersebut tidak dikaitkan dengansila Pancasila yang lainnya sebagai satu kesatuan. Lebih luaslagi, menyangkut Pancasila sebagai ideologi yang terbuka,Indonesia telah menjadi bagian dari sistem hukum interna-sional yang dalam beberapa dekade ini telah dengan masif-nya mengintrodusir norma-norma hak asasi manusia (HAM)yang bahkan telah diadopsi menjadi hak-hak konstitusionalmelalui amandemen ke-2 UUD 1945. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi, dian-taranya, 2 (dua) kovenan penting HAM Internasional yaituKovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik dan KovenanInternasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.7 Seba-gaimana diketahui bahwa salah satu prinsip pokok dari hakasasi manusia adalah ketidakterpisahan (indivisibility) antarahak-hak yang satu dengan yang lainnya. Memenuhi hakkebebasan beragama suatu kelompok tidak berarti bolehmelakukan diskriminasi terhadap kelompok beragama atauberkepercayaan lainnya. Prinsip kesetaraan (equality) harusselalu mengikuti setiap tindakan pemenuhan kewajiban ne- 7) Melalui UU No.11/2005 (ICESCR) dan UU. No.12/2005 (ICESCR)
  • 146  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965gara dalam penegakan hak asasi manusia (protect, promote,fulfil).8 Dalam konteks kesetaraan terhadap semua peme-luk agama dan kepercayaan, aspek perlindungan terhadapkelompok minoritas yang rentan (minority-and-vulnarablegroups) harus mendapatkan perhatian yang lebih karenasejarah telah membuktikan adanya kekerasan-kekerasanyang mereka dapatkan baik oleh kelompok beragama lain-nya (comission) maupun minimnya perlindungan oleh negara(omission).9 Proses judicial review terhadap UU PNPS 1/1965seharusnya dilihat juga sebagai upaya untuk mendukung per-lindungan terhadap kepentingan kelompok rentan, dalam halini adalah pemeluk agama/kepercayaan minoritas, yang baiksecara historis maupun potensi sudah sangat nyata sangatrawan akan pelanggaran hak-hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan/kepercayaan. Dengan melihat konstelasi hukum, hak asasi manu-sia, Pancasila, dan pluralitas bangsa maka sudah sewajarnyajika pertimbangan hukum dalam proses judicial review UUa quo oleh semua pihak (pemohon, pihak terkait, dan teru-tama Mahkamah Konstitusi) sepatutnya, dan boleh dikatatidak ada pilihan lain kecuali harus menggunakan pendeka-tan yang komprehensif, interdisipliner, dan kembali kepadakaidah-kaidah penafsiran hukum yang menjunjung tinggi se-mangat keadilan dan kesetaraan sebagai muara akhir darialasan mengapa hukum itu diciptakan.FENOMENA RAPUHNYA PERLINDUNGAN KEBEBASANBERAGAMA/BERKEPERCAYAAN/BERKEYAKINANTERHADAP UMAT MINORITAS Undang-Undang No. 1/PNPS/ 1965 mempunyai ti-tel “Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan 8) Vide: Pasal 2 Par.1 ICCPR, Pasal 2 Par.2 ICESCR, Pasal 28I (2) UUD 1945, Pasal3 (3) UU No.39/1999 tentang HAM 9) Hak atas affirmative action berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU No.39/1999 tentangHAM.
  • Lam p iran  147Agama” dimana manifestasi dari perilaku yang dicegahtersebut menurut Pasal 1 diformulasikan sebagai “...dengan sengaja di muka umum menceritakan, men- ganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dia- nut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan kea- gamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyim- pang dari pokok-pokok ajaran agama itu”. Penormaan dari Undang-Undang a quo dalam prak-teknya telah mengesampingkan eksistensi umat minori-tas yang mana melekat pada diri mereka adalah karakterketidaksamaan terhadap ajaran umat mayoritas yang salahsatunya disebabkan oleh perbedaan tafsir. Dalam banyak ka-sus, Undang-Undang tersebut diterapkan oleh aparat pene-gak hukum sebagai bentuk pembatasan atau kriminalisasiterhadap kebebasan beragama terhadap umat minoritasdaripada memberikan ruang dialog teologis yang konstruktifdi tengah umat beragama/berkeyakinan yang majemuk dandinamis.10 Sehingga, problem perlindungan terhadap umatberagama/berkeyakinan minoritas untuk menjalankan aja-ran mereka baik pada forum privat maupun publik menjadimasalah penting dalam pelaksanaan undang-undang terse-but. Apresiasi dan pengakuan terhadap eksistensi ummatminoritas di Indonesia sangat minimal apabila dibanding-kan dengan semangat uniformity yang dibentuk selama awalpembentukan negara kesatuan RI hingga saat ini melaluijargon-jargon negara kesatuan, kepentingan nasional, ke-tertiban umum dan persamaan di depan hukum (equality be-fore the law). Hal ini sangat dipengaruhi oleh euforia sebagaisebuah negara baru yang sedang membangun solidaritas 10) Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana UGM . “AntaraPenodaan dan Kerukunan” Makalah Posisi Mengenai UU 1/PNPS/1965. Vide: Hal 10 men-genai “Penafsiran”. Vide: Keterangan Saksi Ahli Frans Magnis Suseno
  • 148  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965nasional dengan latar belakang kerajaan-kerajaan nusantarayang mempunyai karakter regional dan primordial serta de-rita panjang kolonialisme. Dalam praktek penegakan hukumjuga mempunyai corak yang sedemikian karena memang hu-kum salah satu fungsinya adalah untuk mencapai kepastianhukum dan ketertiban bersama yang secara determinatif apayang harus tertib dan pasti seringkali merupakan manifestasidari kewenangan penguasa yang notabene kelompok umatmayoritas.11 Sejarah konstitusi Indonesia sampai saat ini jugabelum begitu jelas dan tegas menyatakan pembelaan secarakhusus terhadap umat minoritas kecuali memberikan kepadamereka hak-hak yang sama dengan masyarakat secara kes-eluruhan meskipun dalam tingkatan praktis mereka memangrentan dan memerlukan affirmative action.12 Di sisi lain, masyarakat internasional, termasuk Indo-nesia, telah menerima adanya norma bahwa “Dalam negaradimana terdapat minirotas etnis, agama dan bahasa, makaorang-orang yang menjadi bagian dari minoritas tersebutharus tidak boleh ditolak haknya, dalam komunitas dengan 11) Dalam Penjelasan UU No.1/PNPS/1965 tentang Umum paragraf (2) disebut-kan “Telah teryata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir diseluruh Indonesia tidak sedikittimbul aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yangbertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama. Diantara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkanhal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai Agama. Darikenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/keper-cayaan masyarakat yang menyalah-gunakan dan/atau mempergunakan Agama sebagaipokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang kearah yang san-gat membahayakan Agama-agama yang ada.” Teks ini mencerminkan relasi kuasa dalammentafsir fakta sosial terkait pluralisme umat beragama/kepercayaan di Indonesia danproses penciptaan hukum dalam konteks relasi umat mayoritas-minoritas yang tidak adildan seimbang. Umat mayoritas yang menguasai lembaga eksekutif dapat dengan mudah-nya membuat kesimpulan adanya situasi emergency yang dianggap mengancam eksestensiagama mereka tanpa melihat permasalahan secara komprehensif. 12) Pasal 28E UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan kepercayaan merupakanbentuk hak individu (individual rights) yang disamaratakan pada semua orang tanpa meli-hat konteks mayoritas-minoritas; dan hak kelompok (18B-2) merupakan hak kelompok(group right) untuk minoritas etnis yang tidak secara jelas menyebutkan apakah termasukdi dalamnya pengakuan terhadap agama/kepercayaan mereka. Demikian juga Pasal 5 (3)UU 39/1999 tentang HAM yang mengatur perlindungan kelompok rentan tidak menye-but secara
  • Lam p iran  149anggota kelompok yang lain, untuk menikmati budaya mer-eka, untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya, ataumenggunakan bahasa mereka sendiri”.13 Hak individu yangmerupakan bagian dari kelompok minoritas untuk menda-patkan kebebasan menjalankan ajaran agama/keyakinannyatersebut sejalan dengan hak atas kebebasan beragama/ber-keyakinan yang tercantum dalam Pasal 18 Kovenan Inter-nasional Hak-Hak Sipil dan Politik.14 Norma-norma tersebutsudah menjadi hukum nasional Indonesia dan mengikat se-cara hukum bagi semua lembaga negara untuk secara patuhmenghormati, memenuhi, melindungi dan memajukannya.15 Keadilan merupakan tujuan tertinggi dari dibentuk-tegakkannya hukum di Indonesia seperti selalu tercantum da-lam setiap irah-irah putusan lembaga peradilan yaitu “DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.16 Hakimdalam menerapkan setiap kasus-kasus menyangkut umatminoritas seharusnya tidak selalu terpukau dan terpaku padaketentuan normatif dalam Undang-Undang semata-mata se-hingga terjebak dalam pola keajekan merekonstruksi pasaldalam setiap kasus yang diperiksanya namun kehilangan ruhkeadilan yang justru menjadi tujuan akhirnya. Melihat begitulemahnya konstruksi hukum nasional dalam menopang hakatas kebebasan beragama bagi umat minoritas (religiousminority) maka semangat affirmative action terhadap kelom-pok tersebut oleh hakim dalam menerapkan hukum seha-rusnya mewarnai setiap pertimbangan hukumnya. Sehingga,Putusan yang dihasilkan akan mampu memberikan juris- 13) Terjemahan bebas Pasal 27 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yangtelah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No.12/2005. 14) Terjemahan bebas Pasal 18 ICCPR “Setiap orang harus mempunyai hak ataskebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak tersebut juga meliputi kebebasanuntuk mempunyai atau mengadopsi suatu agama atau kepercayaan berdasar pilihannya,dan kebebasan, baik secara individu atau dalam komunitas dengan yang lainnya dan padaarea publik atau privat, untuk memanifestasikan agamanya atau kepercayaannya dalamperibadatan, persembahan, praktek dan pengajaran”. 15) Vide Pasal 7 ayat (2) UU No.39/1999 tentang HAM. 16) UU No.19/1964 jo. UU No.14/1970 jo. UU No.4/2004 jo. UU No.48/2009 jo.UU. No. 24/2003
  • 150  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965prudensi (benchmark case) terhadap penegakan hukum hakkebebasan beragama bagi umat minoritas dan melengkapikekurangsempurnaan hukum nasional serta memenuhi rasakeadilan semua warga bangsa tanpa adanya diskriminasiberdasarkan agama/kepercayaan baik secara potensi mau-pun manifestasi.ANALISA PUTUSAN MK Nalar hak asasi manusia mendominasi materi peng-ujian Undang-Undang No.1/PNPS 1965 yang diajukan olehpara Pemohon yang kemudian dilengkapi selama prosespersidangan dengan aspek-aspek lain seperti yuridis for-mal, filsafat, sosiologi, dan lain sebagainya yang dikemukanoleh para pakar di bidangnya. Kritisasi dalam perspektif hakasasi manusia dari berbagai macam sudut pandang keil-muan dalam proses persidangan seolah-olah ingin menje-bol kokohnya nalar legisme yang membentengi keberlakuanUU a quo yang selama ini dianggap telah menjadi bagiandari proses kriminalisasi hak atas kebebasan beragama danberkeyakinan serta menjadi bagian dari anasir-anasir hukumyang busuk dan menggerogoti ke-Bhinneka Tunggal Ika-anIndonesia. Berhasilkah? Jelas sekali, TIDAK!17 Sejak awal, posisi Mahkamah Konstitusi sangat jelasterhadap mainstreaming nilai-nilai HAM dalam pengajuan ju-dicial review terhadap UU a quo oleh para Pemohon yaknimenempatkan diri sebagai benteng pertahanan terakhir atasapa yang Mahkamah anggap dan gambarkan sebagai “ke-giatan atau praktik yang mengikis religiusitas masyarakat”.18Dasar alasan atas posisi MK tersebut adalah prinsip Indo-nesia sebagai negara theism yang bersumber dari Sila Ke-1Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan irah-irah dalamsetiap putusan lembaga peradilan “Demi Keadilan Berdasar-kan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu, Mahkamah juga 17) Amar putusan hakim MK No. 140/PUU-VII/2009 berbunyi: ”Menyatakan meno-lak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya”. 18) Vide: Pendapat umum hakim MK dalam putusan a quo
  • Lam p iran  151menggunakan cara pandang bahwa Pancasila, UUD 1945,serta praktik-praktik yang khas ala Indonesia sebagai frame-work dalam memeriksa reasoning para Pemohon yang men-coba untuk mempromosikan hak asasi manusia terkait hakatas kebebasan beragama dan berkeyakinan.19 Terhadaphukum HAM internasional, Mahkamah menegaskan kembalibahwa segala penghormatan terhadapnya harus mendasar-kan pada Pancasila dan Konstitusi 1945. Cara pandang MKtersebut terkait dengan domestifikasi nilai-nilai HAM interna-sional pada sebuah negara, dapat dikatagorikan masuk padafase denial (secara terbuka maupun secara halus) yang padaprinsipnya mempertanyakan atau menolak validitas normaHAM internasional dengan melawankanya pada karakterpartikularistik dan prinsip kedaulatan sebuah negara. Fase inimenyeret Indonesia memasuki era kemunduran dalam prak-tek penegakan HAM setelah sekitar satu dekade mengintro-dusir secara normatif nilai-nilai HAM ke dalam banyak pera-turan perundang-undangan.20 Dalam pendapatnya, hakim-hakim MK di sisi lainmengakui adanya penormaan HAM dalam substansi pera-turan perundang-undangan di Indonesia, termasuk yangtelah menjadi hak konstitusional warga negara dan salahsatunya adalah hak atas kebebasan beragama/berkeya-kinan, meskipun di ujung satunya MK kemudian buru-burumenekankan adanya justifikasi baik secara hukum maupunsecara sosial untuk melakukan pembatasan atas HAM terse-but dengan dalih secara umum berputar-putar pada masalahketertiban umum, memenuhi serta menghormati hak asasilian, dan fungsi negara sebagai pelindung agama sebagaisalah satu identitas nasional serta menjaga kerukunan antarumat beragama karena kalau sampai terjadi penodaan/pe-nyalahgunaan agama diasumsikan akan terjadi chaos dan 19) Sebenarnya, hal ini juga menjadi bentuk pengakuan MK terhadap nilai-nilai HAMkarena konstitusi Indonesia juga telah menjadikan HAM menjadi hak dasar atau hak kon-stitusional bagi setiap warga negara Indonesia, vide Bab XA UUD 1945 tentang HAM. 20) The power of human rights, international norms and domestic change. Thomas Risseet all, 2005.
  • 152  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965disintegrasi antar umat beragama. Kemudian, MK sejak awaltelah menafsirkan bahwa judicial review yang dilakukan olehPemohon adalah mempunyai ide dan tujuan untuk “mencaribentuk dan tafsiran kebebasan beragama dan berkeyakinandi Indonesia” tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut atasdasar apa MK mempunyai opini tersebut dan urgensi apauntuk memberikan penilaian semacam itu terhadap Pemo-hon. Tendensi yang dapat dibaca dari argumentasi hukumMK kemudian adalah adanya pola-pola defensif dan resistenterhadap apa yang di awal disebut sebagai ”kegiatan ataupraktik yang mengikis religiusitas masyarakat”. Relasi dari fakta hukum tersebut adalah adanya pan-dangan MK yang mengidentikan antara “hak atas kebebasanberagama/berkeyakinan” yang bersumber dari norma HAMuniversal sebagai sebuah potensi atau berkorelasi positifterhadap ”kegiatan atau praktik yang mengikis religiusitasmasyarakat”. Di bagian lain dari pendapat hukum MK, danmerupakan bagian yang sangat penting untuk dicermati,adalah ”UU No.1/PNPS/1965 bukan undang-undang tentangkebebasan beragama sebagai HAM melainkan UU tentanglarangan penodaan terhadap agama dan memberikan wa-dah atau bersifat antisipatif terhadap kemungkinan terjadin-ya tindakan anarkis apabila ada penganut suatu agama yangmerasa agamanya dinodai”. Dari pendapat inilah bermulaadanya penegasian terhadap upaya-upaya yang lebih luaslagi memaknai norma dan penilaian-dampak (impact assess-ment) terhadap eksistensi UU a quo. Padahal dari banyakketerangan yang disampaikan oleh para ahli menyimpulkanadanya relasi yang cukup kuat berdasarkan penelitian ilmiahmaupun fakta-fakta sosial yang sudah menjadi kasus publikantara perbedaan interpretasi agama yang sering dipandangsebagai penodaan agama dengan problem kebebasan be-ragama/berkeyakinan terutama terkait dengan masalah tafsirterhadap suatu ajaran agama.21 21) Vide keterangan saksi ahli Azyumardi Azra, CRCS UGM, Ulil Abshar Abdalla,Frans Magnis Suseno, Luthfhi Asyaukanie, dsb...
  • Lam p iran  153 Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan pilihan yangparadoks terkait dengan bagaimana masa depan kerukunanantar umat beragama dan hak asasi atas kebebasan be-ragama/berkeyakinan di Indonesia dengan cara mempertah-ankan secara keseluruhan muatan norma yang ada dalamUU No.1/PNPS/1965. Di satu sisi MK mengakui perlunyaadanya revisi terhadap UU a quo baik secara formil maupunmateriil dalam rangka menghindari timbulnya salah tafsir da-lam implementasinya, namun disisi lain MK tidak menjelaskansama sekali alasan mengenai hal-hal apa sajakah yang dapatditerima sebagai kekurangan formil dan materiil tersebut danyang justru terjadi adalah MK menolak seluruh permohonanpara Pemohon. Seharusnya pengakuan atas kekurangan dari UU aquo oleh MK dijelaskan lebih lanjut agar dapat menjawabsebuah pertanyaan penting yaitu apakah kekurangan terse-but terkait atau bersinggungan dengan apa yang didalilkanoleh Pemohon? Dan mengapa justru amar putusan MKpada akhirnya menolak keseluruhan dalil yang diajukanoleh Pemohon dan seolah-olah tidak ada hal-hal yang da-pat dijadikan persamaan untuk dijadikan bahan perbaikan,setidak-tidaknya dalam hal penafsiran terhadap UU a quo,dan lebih jauh justru MK menyerahkan proses tersebut kepa-da proses legislasi yang normal dan tentunya hal ini semakinmeneguhkan tafsir yang sudah ada selama ini karena me-mang sumber permasalahan secara praktikal/implementasiselama ini bersumber dari praktek-praktek yang dijalankanterutama oleh lembaga eksekutif dan hal ini sejalan denganpendapat hukum dari pihak legislatif apabila dicermati dariproses persidangan selama ini. Secara tersurat pihak Pemohon memang tidak me-ngajukan pendalilan terkait dengan perlindungan terhadapumat minoritas karena memang secara legal text Undang-Undang a quo sama sekali tidak menyinggung relasi ma-yoritas-minoritas namun lebih ke substansi norma yangdiatur yaitu mengenai Penodaan/Penyalahgunaan Agama.Hal ini juga menjadi konsekuensi logis dari miskinnya pera-
  • 154  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965turan perundang-undangan di Indonesia yang secara spesi-fik mengatur mengenai umat minoritas sebagaimana telahdiuraikan sebelumnya sehingga pendasaran judicial reviewyang secara spesifik menyangkut kepentingan umat minori-tas juga mengalami kesulitan. Demikian juga dalam perde-batan selama proses persidangan juga sedikit argumentasiyang dibangun berdasarkan norma-norma perlindungan ter-hadap umat minoritas, justru yang muncul adalah lebih kemasalah persamaan hak di depan hukum, kebebasan ber-ekspresi, kebebasan beragama/berkeyakinan, perlindunganterhadap kepentingan umum (general protection), perlin-dungan terhadap kerukunan umat beragama, dan legitimasidalam limitasi hak atas kebebasan beragama/berkeyakinanberdasarkan agama. Padahal, membawa isu umat minori-tas secara spesifik dalam persidangan sebagai bentuk tafsirekstensif terhadap permasalahan UU a quo merupakan halyang sangat penting untuk mencapai target yang lebih tinggidari adanya hukum, yaitu Keadilan. Umat minoritas dalam konteks UU a quo secarasederhana dapat diartikan umat yang berada di luar main-stream umat mayoritas baik secara hukum maupun sosial-antropologis. Dan melekat pada eksistensi mereka adalahaspek kerentanan terhadap setiap gangguan yang datangdari luar kelompok mereka menyangkut penikmatan HAMmereka (James W. Nickel, 2009). Berdasarkan bukti-buktipersidangan, umat minoritas tidak hanya terkait denganumat Islam melainkan sangat relatif dan tersebar ke berbagaiagama lain dan termasuk juga mereka yang menganut suatuKepercayaan/Keyakinan di luar Agama. Waktu telah menun-jukan betapa umat minoritas di Indonesia sering mendapatgangguan, ancaman, pengusiran, dan pembungkaman baikoleh umat lainnya maupun oleh negara. Dalam pertimbang-an hukumnya, MK berpendapat dan mengakui bahwa “terhadap kepentingan masyarakat penganut keper- cayaan yang sudah lama hidup di Indonesia, maka mer- eka memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam meya-
  • Lam p iran  155 kini kepercayaan sesuai dengan jaminan yang diberikan dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Praktik diskriminasi yang dialami oleh masyarakat penganut kepercayaan adalah bentuk dari kesalahan penerapan norma dalam hukum administrasi dan bukan merupakan permasalahan pertentangan norma UU a quo terhadap UUD 1945”. Pembacaan MK terhadap eksistensi umat minori-tas, dalam hal ini umat penganut kepercayaan sebagai salahsatu contoh, sungguh sangat memprihatinkan dalam kon-teks perlindungan terhadap hak atas kebebasan beragamadan berkeyakinan, hak terbebasnya dari diskriminasi ber-dasarkan agama/kepercayaan, dan yang terpenting adalahhak atas akses keadilan. Umat minoritas yang rentan harusdiperlakukan sama di depan hukum tanpa adanya upaya un-tuk melakukan affirmative action dalam rangka mencapai ke-setaraan dan keadilan. Hal yang demikian merupakan bentukketidak-sensitifan MK dalam memandang realitas pluralitasyang ada di Indonesia termasuk bukti-bukti sejarah yang dis-kriminatif sebagaimana terungkap dalam persidangan.22 Se-lain itu, terhadap praktik-praktik diskriminasi terhadap umatminoritas yang terjadi di masa lampau MK berpendapat bah-wa hal tersebut disebabkan oleh kesalahan pada aspek pe-nerapan secara administratif UU a quo oleh instansi negaraterkait dan bukan persoalan compatibility UU a quo terhadapUUD 1945. Pertanyaan mendasar dari logika MK terkait pemisa-han antara invaliditas UU a quo dalam praktek secara admin-istratif dan justifikasi normatifnya terhadap UUD 1945 adalahbagaimana MK dapat menguji suatu undang-undang tanpamelihat bagimana potensi maupun manifestasi dari pelaksa-naan undang-undang bersangkutan sebagai pedoman untukmengukur dan menilai validitas normanya terhadap konstitu-si. MK sendiri beberapa kali pernah melakukan “terobosan”hukum dengan mempertimbangan aspek praktikal suatu 22) Kasus penyerangan dan pembantaian penganut kepercayaan tahun 1954 di Ban-dung dan Penyerangan Kampus Mubarok Jemaat Ahmadiyah di Parung – Bogor.
  • 156  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965undang-undang untuk menguji derajat kompatibilitasnyadengan konstitusi serta perlindungan dan pemenuhan hakkonstitusional warga negara, namun hal itu rupanya men-jadi perkecualian untuk pengujian terhadap UU No.1/PNPS1965.23 Ada apa dengan MK? Norma-norma HAM internasional menyangkut ke-wajiban perlindungan terhadap umat minoritas seharusnyamemberikan sensitifitas bagi segenap hakim MK dalamproses pengujian UU a quo karena peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak jelas mengaturnya sehinggakepentingan yang lebih luas terkait eksistensi agama danumatnya, baik untuk umat mayoritas dan terumata umatminoritas, dapat secara maksimal terlindungi secara adil.24Selain sebagaimana hak-hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan yang secara umum telah diberikan oleh hukumkepada setiap orang, maka secara khusus umat minoritasharus mendapat jaminan untuk melakukan peribadatan atauritual sesuai dengan agama/kepercayaan mereka, berparti-sipasi pada setiap kegiatan keagamaan/kepercayaan, danmendirikan dan menjadi asosiasi agama/kepercayaan mer-eka. Di sisi lain, Negara, termasuk MK, harus mengambiltindakan-tindakan tertentu guna menjamin umat minoritasdapat melaksanakan secara penuh dan efektif hak atas ke-bebasan beragama/berkepercayaan mereka tanpa adanyadiskriminasi dengan alasan apapun. Menciptakan kondisiyang dapat membangun kemampuan umat minoritas dalammelaksanakan agama atau kepercayaannya, termasuk dalambidang pendidikan dan kekuatan ekonominya, juga menjaditanggung jawab negara sejalan dengan ketentuan hukuminternasional dan hukum atau kepentingan nasional secara 23) Kasus penggunaan KTP untuk ikut Pemilu dan Pemutaran bukti rekaman KPKdalam kasus Bibit-Chandra. 24) Vide: Pasal Pasal 27 jo. Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.Demikian juga referensi dan kerangka normatif dalam Declaration on the Rights of Per-sons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities 1992 seyogyanyadapat dijadikan rujukan dalam melakukan penafsiran oleh MK.
  • Lam p iran  157keseluruhan.25 Dalam pertimbangan hukumnya MK sering menegas-kan akan diperbolehkannya secara hukum untuk memberi-kan batasan dalam pemenuhan hak asasi manusia pada um-umnya dan hak atas kebebasan beragama/berkepercayaanpada khususnya dalam sistem hukum nasional dengan per-syaratan untuk menjaga hak dan reputasi orang lain, me-lindungi moral masyarakat, selaras dengan hukum nasional,melindungi keamanan nasional, demi kesehatan publik, danuntuk menjaga ketertiban umum.26 Yang sering lupa untuk di-catat mengikuti pendapat tersebut adalah adanya persyara-tan situasi emergency yang riil serta terukur untuk dapatdiperbolehkannya dilakukan pembatasan terhadap hak ataskebebasan beragama/berkepercayaan sebagai non-deroga-ble rights. Pembatasan tidak valid apabila dilakukan dengancara-cara yang diskriminatif apalagi hanya bersumber darinilai-nilai atau tradisi-tradisi yang monolitik bersumber ha-nya dari kelompok atau umat mayoritas tertentu saja denganmengurangi, menghalangi, atau melemahkan penikmatanHAM umat minoritas lainnya.27 25) Vide: Declaration on the rights of persons belonging to national or ethnic, religiousand linguistic minorities, GA Resolution 47/135, 18 December 1992. 26) Pendapat ini mengutip ketentuan dalam Pasal 19 (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik jo. Pasal 28 J (2) UUD 1945. 27) General Comments No.22 tentang Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipildan Politik.
  • Lampiran 3ANTARA KEBEBASAN DAN PENODAANAGAMA:MENIMBANG KEMBALI PUTUSANMAHKAMAH KONSTITUSIOleh : RumadiREVIEW UMUM Mahkamah Konstitusi telah memutuskan masalahyang sangat penting dalam konteks kehidupan beragama diIndonesia, yaitu Judicial Review yang diajukan sejumlah ka-langan, baik lembaga maupun individu,1 terhadap UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama(selanjutnya disebut UU Penodaan Agama.2 MK menolak se-luruh permohonan yang diajukan pemohon agar UU terse-but dicabut. Pemohon berpendapat bahwa UU PenodaanAgama melanggar prinsip-prinsip kebebasan beragama yangdijamin secara tegas dalam konstitusi, UUD 1945. Keputusan MK tersebut harus dilihat sebagai bagiandari upaya pembelajaran publik terhadap makna kebebasanberagama. Melalui judicial review diskursus mengenai ke-bebasan beragama diangkat menjadi perbincangan publik 1) Permohonan judicial review dilakukan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakatyang bergerak dalam isu kebebasan beragama dan HAM, antara lain Perkumpulan InisiatifMasyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Lembaga Studi dan Ad-vokasi Masyarakat (Elsam), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI),Perkumpulan Masyarakat Setara (Setara Institute), Yayasan Desantara, Yayasan LembagaBantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Di samping lembaga, permohonan juga diajukan se-jumlah individu, yaitu: KH. Abdurrahman Wahid (akhirnya dianggap gugur karena mening-gal dunia sebelum proses persidangan selesai), Siti Musdah Mulia, M. Dawam Raharjo danMaman Imanul Haq. 2) Pengucapan dan pembacaan putusa; MK dilakukan pada 19 April 2009.
  • 160  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965dengan pusat diskursusnya ada di gedung MK. Melalui lipu-tan media massa segala perdebatan bisa diikuti masyarakat.Sayangnya, proses pembelajaran tersebut senantiasa diikutikesalahpahaman, bahkan kesewenang-wenangan. Bebera-pa minggu setelah putusan MK, penulis menemukan pam-flet penelitian kompetitif 2010 dari Balitbang KementerianAgama mengenai calling proposal riset bertema kebebasanberagama. Dalam bagian pengantarnya terdapat kalimatyang relevan untuk diangkat di sini: “…bahwa saat ini berkembang berbagai pemikiran ten- tang kebebasan dan perlindungan beragama. Di satu sisi ada yang berpendapat seakan-akan kebebasan itu tidak terbatas. Dan di sisi lain ada yang menganggap bahwa kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Bagi mereka yang menganut kebebasan tanpa batas, kebi- jakan pemerintah yang melarang kegiatan orang atau kelompok yang dianggap menodai ajaran agama tertentu dituduh telah melanggar HAM. Sedangkan bagi mereka yang menganut kebebasan dengan ada batasnya, apa yang dilakukan pemerintah dianggap sudah benar, ka- rena dalam rangka melindungi agama dari penodaan oleh seseorang atau kelompok tertentu.” 3 Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang dimaksudkelompok pendukung kebebasan beragama tanpa batas?Barangkali yang dimaksud adalah kelompok yang melaku-kan judicial review terhadap UU No.1/PNPS/1965, karenaasumsinya UU tersebut merupakan pembatasan terhadapkebebasan beragama. Kalau maksudnya demikian, penulismemastikan hal itu keliru. Karena, dalam rezim HAM interna-sional, termasuk di dalamnya perlindungan atas kebebasanberagama, tidaklah mutlak. Masalahnya bukan adanya ke-lompok yang ingin adanya kebebasan tanpa batas dan ke-lompok yang ingin membatasi kebebasan, tapi lebih padaperbedaan dalam melihat dalam aspek apa kebebasan itu 3) Penulis menemukan pamflet ini pada Awal Juni 2010, atau sekitar empat atau limaminggu setelah pembacaan vonis MK terhadap Judicial Review UU Penodaan Agama.
  • Lam p iran  161bisa dibatasi. Di sinilah sebanarnya titik krusialnya. Dalam teori kebebasan beragama dikenal dua istilahyang biasanya digunakan untuk membedakan wilayah yangbisa diintervensi dan wilayah yang tidak bisa diintervensi. Se-mangat dari pembedaan ini juga dicantumkan dalam pasal18 International Covenant on Civil and Political Rights (IC-CPR). Dua wilayah kebebasan beragama yaitu wilayah fo-rum internum yang bersifat mutlak dan tidak bisa diintervensiapalagi dikriminalisasi; ada wilayah forum eksternum yangbisa diatur dan dibatasi dan diatur karena terkait dengan ek-spresi dari keyakinan keagamaan. Karena itu, problemnyabukan perseteruan kelompok pendukung kebebasan tanpabatas versus kelompok pendukung pembatasan, tapi lebihpada “apa yang dibatasi” dan “bagaimana cara membatasi”.Sayangnya, hal demikian tidak bisa dipahami, tidak hanya dikalangan masyarakat umum, tapi juga di kalangan pengambilkebijakan keagamaan dan akademisi sekalipun. Dalam amar putusan No. 140/PUU-VII/2009, MK me-nyatakan bahwa UU Penodaan Agama, meski dibuat dalamsituasi darurat pada 1965, masih dianggap relevan, tidak ber-tentangan dengan UUD 1945 terutama yang terkait denganHak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan beragama danberkeyakinan. Alih-alih mencabut, MK justru berkeyakinan,jika UU Penodaan Agama dicabut maka akan muncul anarkhidan kekacauan sosial karena akan terjadi kekosongan hu-kum. UU Penodaan Agama dianggap tidak terkait dengankebebasan beragama, tapi hanya terkait dengan penodaanagama. MK berpendapat bahwa untuk kepentingan perlin-dungan umum (general protection) dan antisipasi terjadinyakonflik di tengah-tengah masyarakat baik horizontal maupunvertikal, maka adanya UU Pencegahan Penodaan Agamamenjadi sangat penting. MK berpendapat bahwa padahakikatnya ide pengujian konstitusionalitas oleh Pemohonadalah untuk mencari tafsir kebebasan beragama di Indone-sia dan bagaimana bentuk pencegahan atas penodaan ter-hadap agama. Selain itu, pengujian UU ini secara substansi
  • 162  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965dimohonkan ke MK apakah relevan saat dibentuknya UU iniapabila dikontekskan dengan kondisi sosial masyarakat saatini. Dalam pertimbangannya, pada intinya MK menilai bah-wa UU pencegahan agama masih tetap sah secara formil,memberikan kepastian setiap orang dilarang dengan sengajamenyebarkan dan menganjurkan untuk melakukan penafsir-an terhadap kegiatan yang menyimpang dari pokok agama,UU ini diperlukan, tidak melanggar HAM dan mencegah tin-dakan anarki. Sedangkan terhadap kepentingan masyarakatpenganut kepercayaan yang sudah lama hidup di Indonesia,MK berpendapat, masyarakat penganut kepercayaan adalahmasyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama da-lam meyakini kepercayaannya sesuai dengan jaminan dalamUUD 1945. Praktik diskriminasi yang dialami oleh masyarakatpenganut kepercayaan adalah bentuk dari kesalahan penera-pan norma dalam hukum administrasi dan bukan merupakanpermasalahan pertentangan norma UU Pencegahan Peno-daan Agama terhadap UUD 1945. Dasar pertimbangan yang dijadikan argumen MK un-tuk mengambil keputusan ini tidak semata terkait dengankonstitusi, tapi juga ada pertimbangan sosiologis-politis.Pertimbangan sosiologis antara lain tampak dalam argumenMK yang menyatakan bahwa jika UU ini dicabut maka akanterjadi kekacauan, keresahan, perpecahan, dan permusuhanmasyarakat karena adanya kekosongan hukum (h. 287). Alih-alih melanggar konstitusi, UU Penodaan Agama justru dilihatsebagai upaya untuk melindungi dan menjaga ketentramankehidupan beragama. Pertimbangan politis disini terkait dengan relasi agamadan Negara. Anehnya, MK mengutip Majalah Media DakwahNo. 258/Desember 1995 untuk menjelaskan Surat KeputusanBersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Pen-gajaran dan Kebudayaan yang mewajibkan sekolah umummemberi pelajaran agama kepada anak didiknya; serta me-ngutip Majalah Suara Hidayatullah No. 02/IX/Juni 1996 untukmenjelaskan larangan pemerintah Amerika Serikat melarang
  • Lam p iran  163mengajarkan agama di sekolah-sekolah negeri. Kutipan daridua majalah tersebut, bagi penulis, agak aneh karena kitatahu halauan Islam seperti apa yang dianut kedua majalahtersebut. Apakah dengan demikian, paham MK mengikutipaham politik-keagamaan dua majalah tersebut? Wallahua’lam. Di sini MK mengambil mazhab pemikiran bahwa de-ngan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Negara diperbolehkanuntuk melakukan berbagai hal, termasuk mengintervensikeyakinan keagamaan warganya jika dianggap keyakinannyatidak berketuhanan yang maha Esa. Karena itu, pada ting-kat tertentu, putusan MK ini memberi jalan legal bagi negarauntuk melakukan intervensi terhadap kehidupan umat be-ragama. Bidang apa yang bisa diintervensi? Dalam hal ini MKabsen memberi guidance. Meski dalam putusan itu disebut-sebut kategori forum internum dan forum externum, namunhal tersebut nyaris tidak menjadi rujukan argumen. Karena itu,bisa ditafsirkan, putusan ini memberi jalan intervensi negeraterhadap agama, bukan saja terkait dengan forum externum,tapi bisa juga forum internum. Kata kuncinya adalah pasal28J UUD 1945, yang membatasi hak asasi manusia, termasukkebebasan beragama, melalui pertimbangan moral, nilai-nilaiagama, keamanan dan ketertiban umum. Pembatasan terse-but tidak hanya terkait dengan ekspresi keberagamaan (fo-rum externum), tapi juga forum internum. Putusan MK justrumengaburkan hal ini. Memang, di bagian akhir keputusan MK tersirat persetu-juan untuk melakukan revisi terhadap UU Penodaan Agama,baik menyangkut lingkup formil perundang-undangan mau-pun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materiilyang lebih jelas sehingga menimbulkan salah tafsir dalampraktik. Secara tidak langsung sebenarnya MK juga meng-akui adanya salah tafsir dan kesewenang-wenangan dalampraktik. Namun hal ini tidak cukup dijadikan alasan bahwaUU ini inskonstitusional. Kesewenang-wenangan dalam pe-nerapan sebuah norma dalam perundang-undangan semataterkait dengan pertimbangan hakim dalam berbagai kasus
  • 164  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965yang dihadapi. Sayangnya, dalam putusan tersebut tidak adadorongan kuat dari MK kepada DPR untuk melakukan revisi.Dengan berlindung dibalik kewenangannya sebagai negativelegislator, MK hanya member pernyataan datar, bahwa untukmemperbaiki agar UU ini lebih sempurna menjadi kewenang-an pembentuk undang-undang (pen. DPR) melalui proseslegislasi yang normal.4 Dalam tulisan ini, meskipun dimaksudkan untukmelakukan eksaminasi, penulis tidak ingin terjebak denganperdebatan hukum dan pasal-pasal perundang-undanganyang memang bukan kapasitas penulis. Penulis juga tidakmemberi penilaian apakah argumen konstitusional MK tepatatau tidak, namun eksaminasi atas putusan MK ini akan dile-takkan dalam konteks yang lebih luas terkait dengan regulasiagama dan kehidupan beragama. Dari sini diharapkan akantampak bahwa UU Penodaan Agama tidak bisa dilepaskandari persoalan hak asasi manusia dan kebebasan beragama.Karena itu, jika dikatakan bahwa UU Penodaan Agama tidakada kaitan dengan kebebasan agama sebagaimana dikata-kan saksi ahli, KH. Hasyim Muzadi, tidaklah tepat. Sehingga,meskipun UU yang di-judicial review adalah UU PenodaaanAgama, namun perbincangan persoalan ini tidak bisa dilepas-kan dari persoalan kebebasan beragama. Dalam kaitan ini,konstruksi tulisan ini akan mengikuti mengikuti logika yangdibangun MK dalam amar putusannya. 4) Memang benar bahwa MK hanya memiliki kewenangan sebagai negative legislator,dan MK tidak bisa membuat norma hukum baru dalam melakukan uji material sebuahUU. Apa yang dilakukan MK terkait dengan uji materiil UU Penodaan Agama merupakantafsir konservatif terhadap negative legislator. Dalam kasus yang UU Pemilu dimana MKbisa membuat norma hukum baru dengan memperbolehkan KTP sebagai bukti kebole-han melakukan pencoblosan dalam pemilu 2009 lalu merupakan tafsir progresif atas nega-tive legislator. Kasus lain yang menarik untuk diperbandingkan adalah deadline MK kepadaDPR agar badan legislatif itu segera membuat UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sam-pai batas waktu tertentu. Dari sini bisa dilihat, kadang-kadang MK bisa secara progresifmenafsirkan hak negative legislator dan itu dilakukan beberapa kali dalam putusan hukum-nya. Sayangnya, dalam UU Penodaan Agama MK memilih langkah konservatif.
  • Lam p iran  165PENODAAN AGAMA SEBAGAI PROYEK JALAN TENGAH Salah satu poin penting yang layak untuk mendapatperhatian adalah keinginan MK untuk membangun proyek“jalan tengan”. Hal ini tercermin dalam beberapa bagian amarputusan MK: “Adapun pendapat Mahkamah atas pandangan Jalalud- din Rahmat yang menyarankan agar Mahkamah membuat “jalan tengah” dengan memberi penafsiran resmi atas UU Pencegahan Penodaan Agama tanpa membatalkannya, Mahkamah sependapat dengan pandangan tersebut. Hal itu telah dilakukan oleh Mahkamah. Penafsiran Mahka- mah tentang segi-segi tertentu atas UU Pencegahan Pe- nodaan Agama telah dituangkan secara rinci dalam para- graf-paragraf di bagian Pendapat Mahkamah di atas yang kesemuanya dapat dipandang sebagai “jalan tengah” se- bagaimana diusulkan oleh Ahli Jalaluddin Rahmat”. 5 Pertanyaannya, apa yang dimaskud proyek “jalan te-ngah” dalam keputusan mengenai UU Pencegahan Peno-daan Agama? Dalam kaitan ini kita bisa menelusuri faktapengadilan bagaimana yang mendorong MK mengambil po-sisi tersebut. Setidaknya ada dua saksi yang menyebut isti-lah “jalan tengah”, yaitu Jalaluddin Rahmat dan Yusril IhzaMahendra. Jalaluddin mengusulkan jalan tengah, yaitu Mah-kamah mempertahankan UU Pencegahan Penodaan Agamasekaligus mengakomodasi kepentingan pihak yang merasadirugikan. Sedangkan Yusril meletakkan konsep jalan te-ngah dalam konteks pertarungan ideologis Negara Islam ver-sus Negara Sekuler. Menurut Yusril, Negara Indonesia tidakmerdeka sebagai sebuah negara Islam dan Negara sekuler,akan tetapi mengambil jalan tengah yaitu “negara berdasar-kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islambagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yangadil dan beradab”. Walaupun kalimat kompromi ini dihapus,namun semangat konteks keagamaan dalam penyelengga- 5) Amar Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009, h. 263.
  • 166  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965raan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaratidak pernah lenyap untuk selama-lamanya. Berdasar paparan di atas, proyek “jalan tengah” yangdimaksud di sini menyangkut dua hal, yaitu menengahi tun-tutan para pihak untuk mencabut UU Pencegahan Penoda-an Agama di satu sisi, dan tuntutan untuk mempertahankansepenuhnya di sisi yang lain. Sedang “jalan tengah” yang kedua adalah menengahi pertarungan ideologis “Negara Islam”versus “Negara sekuler”. Dengan demikian, proyek “jalantengah” MK melalui penegasan kembali delik penodaanagama harus diletakkan dalam kerangka tersebut, dimanaMK menegaskan seluruh pendapat Mahkamah dalam putu-san judicial review ini merupakan “jalan tengah” itu sendiri.Pertanyaannya, benarkah seluruh pendapat Mahkamah da-lam konteks UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan“jalan tengah”? Inilah pertanyaan kunci yang ingin diuji dalambagian ini.JALAN TENGAH: ANTARA DICABUT ATAUDIPERTAHANKAN Penulis tidak sepenuhnya bisa melihat bahwa keputu-san MK ini merupakan jalan tengah sebagaimana diuraikandi atas. Marilah kita lihat hal ini secara hati-hati. Sebelummembuat putusan, MK memetakan adanya tiga kelompokpandangan menyikapi UU Pencegahan Penodaan Agamayang terekam dalam proses persidangan. Pertama, kelom-pok yang menyatakan UU Penodaan Agama konstitusionaldan menghendaki dipertahankan eksistensinya secara apaadanya, tanpa perubahan dan revisi. Kedua, kelompok yangmenyatakan UU Penodaan Agama konstitusional tetapimenghendaki dilakukan revisi karena beberapa bagiannyadipandang bermasalah. Ketiga, kelompok yang menyatakanUU Penodaan Agama inkonstitusional dan kerenanya harusdibatalkan dan dicabut. Melihat tiga kelompok tersebut, se-cara jelas bisa dilihat bahwa “jalan tengah” itu adalah ke-lompok kedua. Kalau memang MK melakukan “jalan tengah”
  • Lam p iran  167seharusnya putusannya lebih condong ke kelompok kedua. Sayangnya, putusan MK lebih mengafirmasi cara pan-dang kelompok pertama daripada kelompok kedua, apalagikelompok ketiga.6 Sebenarnya, ada upaya MK untuk masukke posisi kedua, namun hal itu tidak tampak tegas dilakukan,misalnya dengan menunjukkan aspek-aspek problematik da-lam UU Pencegahan Penodaan Agama sebagaimana disam-paikan sejumlah ahli dan mendorong DPR melakukan lang-kah-langkah untuk merevisi UU tersebut. Namun, sekali lagi,tidak ada isyarat yang jelas dari MK mengenai hal ini. Dalamkaitan ini, dalam bagian “menimbang”, MK hanya menyata-kan persetujuannya dengan pendapat para ahli seperti AndiHamzah, Azyumardi Azra, Edy OS Hiariej, Emha Ainun Nad-jib, Siti Zuhro, Jalaluddin Rakhmat, Ahmad Fedyani Saefud-din, Taufik Ismail dan Yusril Ihza Mahendra yang menyatakanperlunya revisi terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama,baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun se-cara substansi agar memiliki unsur-unsur materiil yang lebihdiperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsirandalam praktik. Setelah menyatakan sikap yang tidak secara tegasmendorong adanya revisi tersebut, MK kemudian berlindungdibalik kewenangan yang dimiliki, dengan menyatakan bahwaMK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikanredaksional dan cakupan isi, melainkan hanya boleh menya-takan apakah sebuah UU yang diujimaterikan itu konstitu-sional atau tidak konstitusional. Karena seluruh isi UU Pence-gahan Penodaan Agama dianggap konstitusional, maka MKtidak dapat mengubah atau membatalkannya. Untuk mem-perbaiki agar lebih sepurna menjadi kewenangan pembentukundang-undang untuk melakukannya melalui proses legislasiyang normal.7 6) Bandingkan dengan paper yang ditulis Zainal Abidin Bagir, “Dimanakah Jalan Te-ngah? Beberapa Catatan atas Putusan MK mengenai UU Penodaan Agama,” tulisan dipre-sentsikan dalam pertemuan aktivis NGO yang difasilitasi HIVOS di Hotel Grand KemangJakarta, 16 Juni 2010. 7) Amar Putusan, h. 304-305.
  • 168  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 Argumen normatif MK tersebut memang tidak keliru,tetapi MK sebenarnya bisa lebih progresif sebagaimana di-lakukan ketika memutuskan sejumlah judicial review (lihatcatatan kaki no. 4). Dengan tetap berada dalam posisi seba-gai negative legislator MK sebenarnya bisa sedikit beranjakdengan memberikan guidance dan memberi pernyataan yangkuat bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama mengandungsejumlah masalah dan harus direvisi dalam bagian-bagiantertentu. Sayangnya, hal itu tidak dilakukan MK, sehingga su-lit dikatakan MK mendorong adanya revisi UU yang disusunzaman orde lama ini. Bahkan hal yang tampak jelas dari amarputusan adalah penegasan bahwa UU Pencegahan Penod-aan Agama adalah konstitusional, tidak ada masalah baik se-cara formil maupun materiil, masih relevan, bisa melindungiketentraman beragama, sehingga harus dipertahankan.8 Kalau toh ada kelompok yang merasa terdiskriminasiatau diperlakukan tidak adil melalui UU tersebut, hal itu bu-kan persoalan norma hukum yang ada dalam UU Pencega-han Penodaan Agama yang bertentangan dengan konstitusi,tapi lebih karena kesalahan penerapan norma dalam hukumadministrasi.9 Di sini MK telah mengabaikan berbagai faktabahwa UU ini telah digunakan bukan saja untuk membatasiekspresi keberagamaan (forum eksternum) tapi juga untukmembatasi hak privat yang masuk dalam kategori forum in-ternum. MK dengan ringan akan mengatakan, hal itu bukanpersoalan norma hukum, tapi problem implementasi. MKmemang member argumentasi yang kuat bahwa praktik dis-kriminasi merupakan kekeliruan, tapi pada saat yang samaMK menolak jika UU Pencegahan Penodaan Agama dikait-kan atau dituduh diskriminatif. Jika ada yang menjadikan UU 8) Amar Putusan, h. 312 9) Lihat Amar Putusan h. 305-306. Terkait dengan penganut aliran kepercayaanyang merasa terdiskriminasi akibat UU Pencegahan Penodaan Agama, MK menyatakan,masyarakat penganut kepercayaan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalammeyakini kepercayaannya sesuai dengan jaminan dalam konstitusi. Adapun diskriminasiyang dialami oleh masyarakat penganut kepercayaan bukan merupakan permasalahanpertentangan UU Pencegahan Penodaan Agama dengan UUD 1945, tapi lebih kesalahanpenerapan norma hukum administrasi.
  • Lam p iran  169a quo sebagai landasan kebijakan diskriminatif, hal itu meru-pakan kesalahan implementasi, bukan persoalan UU-nya itusendiri. Jika cara berpikir ini diikuti, maka kita bisa bertanya:bagaimana kita bisa memastikan bahwa sebuah UU itu benarjika dalam praktiknya justru menimbulkan banyak masalah?Bagaimana sebuah UU dikatakan tidak diskriminatif tapi di-jadikan landasan melakukan diskriminasi? Pada titik inilahsebenarnya MK bisa lebih progresif sebagaimana dilakukandalam kasus-kasus lain, tidak hanya berhenti pada argumennormatif. Mengapa MK lebih memilih untuk mendukung argu-mentasi kelompok pertama, yang ingin mempertahankan UUPencegahan Penodaan Agama dan tidak memberi dorongankuat untuk melakukan revisi? Pertanyaan tersebut agaknyabisa dipahami dengan melihat kutipan sebagai berikut: “….Jika hal tersebut (penodaan agama, pen.) tidak diatur, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan benturan serta konflik horizontal, dapat menimbulkan keresahan, per- pecahan, dan permusuhan dalam masyarakat…”. 10 Ketakutan (ancaman?) akan terjadi anarkhisme sosialsenantiasa dikemukakan berbagai kalangan yang menolakpencabutan UU a quo. Mereka selalu mengatakan, jika UUini dicabut, maka orang akan dengan seenaknya melakukanpenodaan agama, akan terjadi kekosongan hukum dan seba-gainya. Di pihak lain, pendapat kalangan yang menghendakiUU a quo dicabut justru karena UU inilah yang secara nyatatelah melahirkan ketegangan sosial. Dua cara pandang terse-but jelas bertolak belakang. Di sini, MK lagi-lagi tidak mencari“jalan tengah” tapi justru mengamini ketakutan-ketakutan(bahkan ancaman) akan adanya konflik horizontal. Karena itu,tidak salah jika putusan MK terkait UU Pencegahan Penod-aan Agama berada dalam bayang-bayang ketakutan anca-man konflik horizontal. 10) Amar Putusan, h. 287.
  • 170  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 Upaya melakukan “jalan tengah” yang lebih masukakal justru lebih tampak dari pendapat Hakim KonstitusiHarjono yang memberi alasan berbeda (concurring opinion),meskipun pendapat ini tidak menjadi keputusan final MK.Kalau saja MK mengambil pendapat Hakim Harjono, makaMK bisa dikatakan berhasil menempuh “jalan tengah” seba-gaimana yang Mahkamah inginkan. Dalam kaitan ini, penulismerasa perlu untuk mengemukakan secara agak kompre-hensif pendapat Hakim Harjono. Menurut Hakim Harjono, rumusan pasal 111 UU Pence-gahan Penodaan Agama yang diajukan judicial review me-mang mengandung sejumlah kelemahan sehingga perludilakukan revisi pasal 1 UU a quo oleh lembaga pembuatundang-undang. Memang Hakim Harjono masih menyimpankekhawatiran, jika UU a quo dicabut maka akan terdapat ke-vakum-an hukum yang hal itu dapat menimbulkan akibat so-sial yg luas. Namun di sisi lain, Hakim Harjono juga mengakuibahwa akibat itu bisa diatasi dengan aturan hukum yang ada,meski hal itu memerlukan social cost yang tinggi. Argumen Hakim Harjono bertolak dari pandangan bah-wa dalam kaitan dengan UU Pencegahan Penodaan Agamadan UUD 1945 yang telah mengalami perubahan, ada dua halyang harus diperhatikan dengan seksama, yaitu perlindunganagama di satu pihak, dan hak kebebasan meyakini sebuahkepercayaan di pihak lain. Hubungan antara dua unsur terse-but harus disatukan dalam formula yang tidak menegasikansatu unsur dengan unsur lainnya. Dalam pandangan HakimHarjono, penerapan UU a quo secara harfiyah dapat menim-bulkan ketidakseimbangan, sehingga merusak keinginan un-tuk mencari keseimbangan dua unsur tersebut. Untuk men-jelaskan kerancuan punyi pasal 1, Hakim Harjono membuatperagaan kasus. Ada seseorang yang dengan keyakinannya 11) Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama berbunyi: “Setiap orang dilarang den-gan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukunganumum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia ataumelakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu,penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu”.
  • Lam p iran  171sengaja membuat penafsiran tentang agama lain berdasardalil-dalil agama yang dia yakini, namun penafsiran tersebutberbeda dengan pokok-pokok ajaran agama lain tersebut. Secara harfiyah, orang tersebut telah memenuhi unsuruntuk disebut melakukan penodaan agama, karena ia telahmelakukan penafsiran agama yang dianut di Indonesia yangpenafsirannya menyimpang dari pokok-pokok ajaran agamatersebut. Untuk memenuhi unsur delik penodaan agama se-cara lengkap, maka hal itu harus dinyatakan di muka umum.Apa yang dimaksud “di muka umum”? Dalam penjelasan pasal1 UU a qua, “di muka umum” dimaksudkan apa yang lazimdiartikan kata-kata itu dalam Kitab Undang-undang HukumPidana (KUHP). Dengan demikian, yang dimaksud “di mukaumum” adalah tempat dimana terdapat lebih dari satu orang,yang artinya terdapat orang lain. Masalahnya, apakah pasalini memang pasal ini dimaksudkan untuk melarang orangbicara tentang agama lain di depan umatnya sendiri untukmenafsirkan agama lain yang berbeda dengan pokok-pokokajaran agama lain yang ditafsirkan? Jika ada yang menjawab“bukan”, dari rumusan mana jawaban itu didasarkan? Dari ilustrasi tersebut, Hakim Harjono menyakini bah-wa pasal 1 UU a quo dari sudut redaksional mengandungketidakjelasan sehingga tidak memenuhi syarat bahwa pe-rumusan undang-undang tindak pidana haruslah jelas (lexcerta). Apabila rumusan Pasal 1 UU a quo tidak dimaksudkanuntuk melarang ceramah agama yang mengandung tafsir ter-hadap agama lain yang berbeda dengan pokok-pokok ajaranagama lain tersebut yang ceramah dilakukan hanya hadapanpenganut agama dari penceramah, Hakim Harjono berpenda-pat, maksud tersebut dapat dilakukan dengan cara memberibatasan tentang unsur di muka umum. Hal itu bisa dilakukandengan tidak memasukkan pengertian di muka umum apa-bila perbuatan menceritakan tersebut meskipun di hadapanbanyak orang namun di tempat yang hanya dimaksudkan un-tuk dihadiri oleh penganut agama yang sama dengan agamapenceramah atau di tempat yang dimaksudkan demikian. Halini menunjukkan bahwa ada kelemahan yang harus diakui
  • 172  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965dalam pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama. Karena itu,Hakim Harjono, menyarankan perlunya melakukan revisi olehlembaga pembuat UU. Hakim Harjono memang tidak menyarankan untukmencabut atau membatalkan UU a quo karena kekhawatiranadanya ke-vakum-an hukum dan kekacauan sosial. Ia ber-pendapat, dengan dasar asas kemanfaatan sambil menung-gu penyempurnaan yang dilakukan oleh pembuat UU, un-tuk sementara waktu UU a quo perlu dipertahankan. Dalambeberapa putusannya Mahkamah dapat menetapkan statussuatu bagian UU sebagai conditionally constitutional dengancara memberikan syarat keberlakukannya. Namun, menurut-nya, terhadap pasal 1 UU a quo hal demikian tidak dapatdilakukan karena syarat tersebut akan sangat umum sifat-nya, padahal penerapan pasal tersebut berlaku untuk semuaagama yang masing-masing mempunyai karakteristik ber-beda antara satu dengan yang lain. Untuk mengatasi hal de-mikian, sebenarnya dapat dilakukan oleh hakim yang memu-tus perkara konkret dengan mempertimbangkan perubahanyang ada untuk menyelaraskan dua unsur tersebut di atas. Pendapat Hakim Konstitusi Harjono ini, dalam pan-dangan penulis lebih dapat disebut sebagai “jalan tengah”.Di samping secara eksplisit dia menyebut adanya kelema-han dalam UU Pencegahan Penodaan Agama, dia juga lebihtegas untuk mendorong DPR sebagai lembaga pembuatundang-undang melakukan revisi. Hal ini berbeda dengankeputusan yang diambil Mahkamah, yang cenderung menafi-kan problem yang ada dalam UU a quo. Pendapat sejumlah ahli, termasuk ahli yang secarakhusus diundang MK, yang memandang perlunya melakukanrevisi terhadap UU a quo sebenarnya cukup kuat terlontarsebagai bagian dari fakta persidangan. Yusril Ihza Mahendra,misalnya, setelah menyatakan bahwa secara formil maupunmateriil UU itu tidak berlawanan dengan konstitusi, ia menya-takan juga bahwa “dari segi bentuk pengaturan, rumusan,kaidah-kaidah hukumnya perlu disempurnakan” (h. 222). Diajuga menunjukkan adanya kekacauan (berdasarkan UU No.
  • Lam p iran  17310/2004) dalam penjelasan Pasal 1 dan Pasal 2, karena pen-jelasan itu mengandung norma, yang tidak ada dalam pasal.Persoalan lain adalah penerapan UU itu yang “tidak ideal”,meskipun hal itu terjadi hampir pada semua ketentuan pidanadi Indonesia. Meskipun penerapan yang tidak ideal tersebuttidak menggugurkan norma dalam teks, namun hal itu pent-ing untuk mendapat perhatian, karena pasti ada sesuatu yangkeliru. Karena itu Yusril pada akhirnya menyarankan DPR,Presiden dan Kementrian terkait untuk menyempurnakan UUitu, dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan,sehingga hal-hal yang dirasakan kurang sempurna dapat di-sempurnakan bersama. Ahli-ahli lain juga menyatakan adanya problem se-rupa. Ahli EOS Hiariej menyebutkan bahwa UU a quo se-ring digunakan untuk menghakimi pemikiran dan keyakinanseseorang, tidak semata-mata soal ekspresi atas pikiran dankeyakinan. Meski hal ini tidak bisa dijadikan argumen untukmembatalkan norma dalam UU a quo, namun hal ini menun-jukkan bahwa UU ini problematis. Azyumardi Azra juga me-negaskan hal yang sama, dimana perlu adanya revisi untukmenghindari ambiguitas dan ekses-ekses negatif yang ditim-bulkan dari UU a quo. Sejumlah ahli lain juga menyatakan halyang kurang lebih sama untuk mendorong perlunya penyem-purnaan karena UU ini telah menciptakan kecemasan terusmenerus.12JALAN TENGAH: ANTARA NEGARA ISLAM DANNEGARA SEKULER? Aspek “jalan tengah” kedua yang ingin ditunjukkandalam putusan MK ini adalah persoalan pertarungan lamadalam sejarah pendirian Negara Indonesia sejak masa-masaawal kemerdekaan, yaitu pertarungan ideologi Negara Islamdan Negara sekuler.13 Dalam kaitan ini, putusan MK ini tidak 12) Lihat Amar Putusan MK, h. 210-224. 13) Perdebatan lebih jauh mengenai pergumulan ini, baca Bahtiar Effendy, Islam danNegara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina,
  • 174  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965semata-mata bicara soal hukum dan konstitusi, tapi sudahmerambat ke persoalan politik, bukan politik kekuasaan, tapipolitik kenegaraan. Persoalan ini sebenarnya tidak ada kaitanlangsung dengan UU Pencegahan Penodaan Agama, tapiMK tampaknya mempunyai kepentingan untuk mengangkattema ini hanya untuk menunjukkan bahwa Negara mempu-nyai legitimasi untuk mengintervensi keyakinan keagamaanwarganya. Sebagaimana dimaklumi, dalam sejarah pendirianNegara Indonesia, para founding fathers kita pernah berde-bat sengit mengenai bentuk Negara. Menurut para ahli seja-rah, mereka terbagi dalam dua kelompok besar: nasionalisIslam, yang menghendaki agar Islam menjadi dasar Negara;dan nasionalis sekuler yang menghendaki Indonesia sebagaiNegara nasional dengan Pancasila sebagai dasar Negara.Dua arus tersebut ditengahi dengan adanya gagasan yangdikenal sebagai “Piagam Jakarta”, yang menambahkan tujuhkata setelah Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu: “dan kewa-jiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.Tujuh kata Piagam Jakarta ini pun akhirnya dihilangkan ka-rena adanya penolakan dari tokoh Indonesia timur. Meskipun penghapusan tujuh kata Piagam Jakartatermasuk bagian dari sejarah yang agak gelap, namun tujuhkata tersebut memang telah menempatkan Islam dalam po-sisi yang lebih istimewa dibanding agama-agama lain. Hal inibisa menjadi bumerang dalam menapaki kehidupan ke de-pan. Karena itu, demi menjaga integrasi bangsa, tokoh-tokohIslam kala itu merelakan penghapusan tujuh kata tersebut.Dari sejarah itulah, muncul adagium untuk menggambarkanNegara Indonesia: “bukan Negara sekuler dan bukan Negaraagama”. Dikatakan bukan Negara sekuler karena Negara In-donesia tidak menafikan peran agama dalam kehidupan ber-bangsa; dan tidak dikatakan Negara agama karena NegaraIndonesia tidak didasarkan pada keyakinan agama tertentu,yang lazim disebut sebagai Negara teokrasi. Bagi kalangan1999).
  • Lam p iran  175yang tidak memahami pergumulan pembentukan Negara In-donesia pasti sulit memahami adagium tersebut. Dalam amar putusannya, MK tampak sekali berupa-ya untuk meniti jalan tengah tersebut yang diawali denganmembangun argumen mengenai relasi agama dan Nega-ra. Titik tolak argumentasi MK mengenai relasi agama danNegara adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar Negaraharus diterima seluruh warga Negara, baik secara individumaupun kolektif. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaisila pertama dari Pancasila memberikan landasan yang kuatbahwa Indonesia Negara ber-Tuhan. Hal ini kemudian ditu-angkan dalam konstitusi, UUD 1945 Pasal (29): Negara ber-dasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, se-jak awal Negara Indonesia adalah Negara ber-Tuhan, bukansaja warganya, tapi negaranya pun harus ber-Tuhan. Karenaitu, orang yang mengaku tidak ber-Tuhan tidak punya hakhidup di Indonesia. Domain keyakinan terhadap Tuhan YangMaha Esa adalah domain forum internum yang merupakankonsekuensi penerimaan Pancasila sebagai dasar nega-ra. Dalam pandangan MK, Sila Ketuhanan Yang Maha Esamenurunkan Undang-Undang yang mewajibkan setiap pe-nyelenggara pendidikan mengajarkan agama sebagai suatumata pelajaran, sesuai dengan agama masing-masing. Me-ngajarkan agama berarti mengajarkan kebenaran keyakinanagama kepada peserta didik, yaitu siswa dan mahasiswa.Dengan demikian, pengajaran pendidikan agama di sekolah(negeri) bukan dilihat sebagai “intervensi”, sebaliknya seba-gai “fasilitasi” Negara terhadap kebutuhan masyarakat untukmempelajari ajaran agama. Namun, pada bagian berikutnya, ada kutipan yangagak aneh, karena MK mengutip dari Majalah Media Dakwahdan Suara Hidayatullah¸ dua majalah yang lebih berhalauan“Piagam Jakarta”. Pada bagian itu disebutkan: “Di Amerika mengajarkan agama di sekolah-sekolah neg- eri adalah inkonstitusional, hal ini karena adanya kebe- basan beragama dan kebebasan untuk tidak beragama.
  • 176  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 Keyakinan beragama atau tidak beragama merupakan fo- rum internum bagi setiap warga negara yang tidak boleh diintervensi oleh Negara” 14 Kutipan tersebut, bukan saja menunjukkan cara pan-dang yang layak dipertanyakan, tapi juga mengandung sim-plifikasi yang berlebihan. Mengatakan bahwa di AS dilarangmengajarkan agama di sekolah-sekolah negeri karena adan-ya kebebasan beragama jelas merupakan pernyataan yangserampangan. Kutipan tersebut bisa ditafsirkan, karena diIndonesia tidak ada kebebasan beragama dan tidak ada ke-bebasan untuk tidak ber-Tuhan, maka agama harus diajarkandi sekolah. Cara pandang demikian tentu tidak bisa diper-tanggungjawabkan. Argumen MK sebenarnya masih bisa diterima, sejauhhal tersebut sebagai bentuk pelayanan Negara, bukan pemak-saan atas sebuah keyakinan kepada anak didik. Inilah yangdimaksud MK sebagai “perspektif ke-Indonesiaan” mengenaiposisi agama yang membedakan dengan demokrasi Barat.Di Indonesia, agama bukan hanya dipeluk, tapi nilai-nilainyamenjadi salah satu pembatas kebebasan asasi seseorangsemata-mata untuk menghormati hak dan kebebasan oranglain. Sampai di sini ada argumen yang tidak runtut dari MK,kalau tidak dikatakan melompat. Setelah menjelaskan bahwa nilai-nilai agama bisa di-gunakan untuk membatasi kebebasan seseorang, MK tidakmemberi elaborasi apapun. MK justru menjelaskan hal yangsebaliknya, yaitu adanya semacam state favoritism, meskip-un hal tersebut tidak selalu bisa disebut sebagai diskriminasi.Hal ini bisa dilihat dari pernyataan MK bahwa, “dalam ting-kat politik kenegaraan, Negara membentuk satu kementeriankhusus yang membidangi urusan agama yaitu KementerianAgama. Hari-hari besar keagamaan dihormati dalam praktikbernegara. Demikian pula hukum agama dalam hal ini syari’atIslam yang terkait dengan nikah, talak, rujuk, waris, hibah, 14) Amar Putusan MK, h. 273
  • Lam p iran  177wasiat, wakaf, ekonomi syari’ah, dan lain-lain telah menjadihukum negara khususnya yang berlaku bagi pemeluk agamaIslam”.15 Kutipan tersebut jelas bukan merupakan penjelasanadanya pembatasan kebebasan seseorang untuk menghor-mati hak dan kebebasan orang lain. Tapi justru menjelas-kan bagaimana Negara mengakomodasi tradisi dan hukumagama (Islam) menjadi bagian dari hukum Negara. BarangkaliMK mengangkat hal ini untuk menunjukkan bahwa Indonesiabukanlah Negara yang secara tegas memisahkan antara uru-san agama dan urusan politik, dan inilah “tipikal” Indonesiayang berbeda dari Negara-negara demokrasi Barat. Secaratidak disadari, akomodasi seperti inilah yang sebenarnyadikehendaki “Piagam Jakarta” dimana umat Islam mempu-nyai hukum sendiri yang diberlakukan melalui Negara. Mela-lui Amar Putusan ini secara tidak disadari sebenarnya MKsedang melegitimasi ideologi politik “Piagam Jakarta”. Sebagai realitas politik, akomodasi tradisi dan syariahIslam dalam politik Indonesia merupakan konsekuensi daripolitik “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana ditekan-kan MK. Pertanyaannya, sejauh mana akomodasi tradisi dansyariah Islam bisa diakomodasi dalam struktur kenegaraanIndonesia? Apakah hanya hukum keluarga, peradilan agama,zakat, wakaf, haji, dan hukum ekonomi (perbankan) Islamsaja yang bisa diformalisasikan dalam hukum nasional yanghanya berlaku bagi umat Islam? Batas akomodasi inilah yanglepas dari perhatian MK. Apakah, misalnya, kalau ada orangmemperjuangkan hukum pidana Islam menjadi hukum na-sional yang diimplementasikan melalui peradilan agama danhanya berlaku bagi umat Islam, masih bisa dianggap seba-gai bentuk akomodasi untuk menegaskan politik “KetuhananYang Esa”. Inilah problem krusial hubungan agama dan Negarayang tidak tuntas diulas MK. MK mengulas persoalan posisiagama dalam Negara justru hanya untuk menegaskan bahwa 15) Lebih jauh lihat Amar Putusan MK, h. 275.
  • 178  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965Negara mempunyai kewenangan untuk mengintervensi be-berapa segi kehidupan Beragama, termasuk dengan meng-kriminalisasi perbutan-perbuatan yang dikategorikan sebagaipenodaan agama. Inilah yang dimaksud MK dalam kutipanberikut: “Pasal-pasal penodaan agama tidak semata-mata dilihat dari aspek yuridis saja melainkan juga aspek filosofisnya yang menempatkan kebebasan beragama dalam pers- pektif keindonesiaan, sehingga praktik keberagamaan yang terjadi di Indonesia adalah berbeda dengan praktik keberagamaan di negara lain yang tidak dapat disamakan dengan Indonesia. Terlebih lagi, aspek preventif dari suatu negara menjadi pertimbangan utama dalam suatu masyarakat yang heterogen.”16 Legitimasi delik penodaan agama tersebut berdiri diatasprinsip “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menjadi poros dariseluruh sistem hukum di Indonesia. Dalam pandangan MK,prinsip hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandangUUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsipKetuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dannegara, bukan negara yang memisahkan hubungan antaraagama dan negara (separation of state and religion), sertatidak semata-mata berpegang pada prinsip individualismemaupun prinsip komunalisme.ANTARA KEBEBASAN BERAGAMA DAN PENODAANAGAMA Salah satu argumen MK dalam merumuskan keputu-san dalam judicial review ini adalah, UU No.1/PNPS/1965tidak ada hubungan dengan kebebasan beragama, tapi ha-nya terkait dengan penodaan agama. Berikut ini penulis akanmengutip sejumlah pernyataan yang menjadi pertimbangan- 16) Amar Putusan MK, h. 274.
  • Lam p iran  179nya MK dalam mengambil keputusan. Sejumlah pernyataantersebut antara lain: “Menimbang bahwa menurut Mahkamah, UU Pencega- han Penodaan Agama tidak menentukan pembatasan kebebasan beragama, akan tetapi pembatasan untuk mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan ter- hadap suatu agama serta pembatasan untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok- pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia.” 17 Pada bagian lain, amar putusan MK juga menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat UU Pence- gahan Penodaan Agama masih diperlukan dan sama sekali tidak bertentangan dengan perlindungan HAM ebagaimana diatur di dalam UUD 1945. Dalam kaitan ini, Mahkamah sependapat dengan Ahli Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi yang menyatakan; pertama, UU Pencegahan Penodaan Agama bukan Undang-Undang tentang kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia melainkan Undang-Undang tentang larangan penoda- an terhadap agama. Kedua, UU Pencegahan Penodaan Agama lebih memberi wadah atau bersifat antisipatif ter- hadap kemungkinan terjadinya tindakan anarkis apabila ada penganut suatu agama yang merasa agamanya dino- dai. Dengan adanya UU Pencegahan Penodaan Agama, jika masalah seperti itu timbul maka dapat diselesaikan melalui hukum yang sudah ada (UU Pencegahan Pe- nodaan Agama). Di samping itu, substansi Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama bukan dimaksudkan un- tuk mengekang kebebasan beragama, melainkan untuk memberikan rambu-rambu tentang pencegahan peny- alahgunaan dan/atau penodaan agama. Penodaan agama atau penghinaan terhadap agama (blasphemy atau defa- mation of religion) juga merupakan bentuk kejahatan yang dilarang oleh banyak negara di dunia. Secara substantif 17) Amar Putusan MK, h. 287.
  • 180  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat serta merta diartikan sebagai bentuk dari pengekangan forum externum terhadap forum internum seseorang atas kebebasan beragama”.18 Hal tersebut ditegaskan ulang pada bagian berikut-nya: “Bahwa permohonan pemohon telah keliru memaha- mi pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama sebagai sebuah pembatasan atas kebebasan beragama. Mahka- mah berpendapat bahwa Pasal 1 UU Pencegahan Peno- daan Agama adalah bagian tidak terpisahkan dari maksud perlindungan terhadap hak beragama warga masyarakat Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam inti UU Pencegahan Penodaan Agama yakni untuk mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama demi kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, Mah- kamah berpendapat bahwa Pasal 1 UU Pencegahan Pe- nodaan Agama sejalan dengan amanat UUD 1945 yakni untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik (the best life possible) dan karenanya dal- il-dalil Pemohon harus dikesampingkan.”19 Dari kutipan tersebut, ada catatan penting untukmendapat perhatian. Pertama, Dengan mengamini pendapatahli, KH. Hasyim Muzadi, Mahkamah yakin betul bahwa UUPencegahan Penodaan Agama tidak ada hubungan dengankebebasan beragama. Alih-alih membatasi kebebasan be-ragama, UU Pencegahan Penodaan Agama justru untuk me-lindungi kebebasan beragama. Benarkah demikian? Penulistidak sepenuhnya setuju dengan cara pandang demikian.Baik langsung maupun tidak langsung, baik secara teoritik-konseptual maupun dari segi praktek dalam pengadilan, de-lik penodaan agama tidak dapat dilepaskan dari kebebasanberagama. 18) Amar Putusan MK, h. 294. 19) Amar Putusan MK, h. 295.
  • Lam p iran  181 Dalam kaitan ini ada semacam kontradiksi dalam logi-ka Mahkamah. Di satu sisi, Mahkamah menolak mengkait-kan UU Pencegahan Penodaan Agama dengan kebebasanberagama, namun di sisi lain Mahkamah mengajukan argu-men bahwa kebebasan beragama tidaklah mutlak, dan UUini merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan be-ragama. Demikian juga dalam berbagai bagian, Mahkamahsenantiasa menyebut berbagai teori kebebasan beragama. Kedua, Salah satu aspek dari argumen MK dalam per-soalan penodaan agama adalah persoalan individualismedan komunalisme. Kebebasan beragama merupakan kon-sep yang lebih dekat dengan hak individu, sedang konseppenodaan agama diarahkan untuk melindungi “hak komu-nal”. Dengan demikian, tidak mengkaitkan persoalan peno-daan agama dengan kebebasan beragama merupakan caramengelak dari perbincangan yang lebih serius. UU Pencega-han Penodaan Agama merupakan UU yang memang dibuatuntuk membatasi kebebasan seseorang, bukan saja dalammenyangkut cara mengekspresikan keyakinan (forum ekster-num), tapi juga terkait dengan keyakinan dan penafsiran ses-eorang atas agama (forum intenum). Karena itu, yang tidakmutlak bukan forum eksternum, tapi hal-hal yang masukkategori forum internum, seperti soal penafsiran agama, puntidak mutlak. Simaklah kutipan berikut: Walaupun penafsiran keyakinan atas ajaran agama meru- pakan bagian dari kebebasan yang berada pada forum internum, namun penafsiran tersebut haruslah berkese- suaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metod- ologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing, sehingga kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau absolut. Tafsir yang tidak ber- dasarkan pada metodologi yang umum diakui oleh para penganut agama serta tidak berdasarkan sumber kitab suci yang bersangkutan akan menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum. Dalam
  • 182  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 hal demikianlah menurut Mahkamah pembatasan dapat dilakukan.20 MK secara eksplisit mangakui bahwa penafsiran keya-kinan atas ajaran agama merupakan kebebasan yang beradadalam wilayah forum internum. Namun, demi kepenting-an komunal dan politik “Ketuhanan Yang Maha Esa” makaforum internum pun bisa dibatasi. Hal ini berbeda dengandoktrin HAM dan kebebasan beragama internasional yangmelarang intervensi terhadap forum internum. Pada wilayahini, yang perlu dilakukan Negara adalah memberi perlindung-an agar hak-hak tersebut tidak diganggu orang lain. Konsepinilah yang disebut negative rights, yaitu kebebasan dalambentuknya yang negatif, yang terdiri dari unsur “bebas untuk”melakukan berbagai hal yang bisa membuat manusia men-jadi manusia yang bebas. Hukum moralitas atau nilai-nilaisosial yang mengatur tentang larangan melakukan intervensimengandung unsur kebebasan negatif. Aturan tersebut un-tuk melindungi hak seseorang dari semua bentuk intervensiyang dapat mengganggu kebebasannya.21 Nah, larangan melakukan prosiletisme (penyebaranagama secara tidak patut) dan penghujatan agama sebe-narnya dalam konteks ini. Kadang-kadang dalam penyeba-ran agama dilakukan dengan mengganggu kebebasan oranglain, sehingga Negara perlu melakukan intervensi dalam ben-tuk perlindungan kepada pemeluk agama. Demikian jugalarangan penghujatan agama dimaksudkan untuk melindungiperasaan keagamaan individu dari kemungkinan dilukai oranglain. Dengan menghukum proselitisme, sebenarnya Negaramelakukan intervensi terhadap kebebasan individu dalam 20) Amar Putusan MK, h. 288-289. 21) Berbeda dengan konsep negative rights adalah positive rights, atau kebebasanpositif. Kebebasan dalam bentuknya yang positif menekankan pada perlunya intervensiNegara untuk memastikan terwujudnya sebuah bentuk kebebasan yang menentukan ses-eorang untuk bisa mengatur bentuk-bentuk kehidupan manusia yang diinginkan. Jika tidakdilakukan intervensi, justru kebebasan itu akan terancam. Lebih jauh lihat Al-Hanif, SH,MA, LL.M, Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia, (Yogyakarta: Leksbang Grafika,2010), h. 90-91.
  • Lam p iran  183memanifestasikan agamanya demi melindungi kebebasankeagamaan orang lain untuk tidak berpindah agama. De-mikian juga, pemberian hukuman pada pelaku penghujatanagama, merupakan bentuk intervensi Negara terhadap ke-bebasan berekspresi demi melindungi perasaan keagamaanorang lain.22 Ketiga, konsep penodaan agama dikacaukan denganpenyataan kebencian (hatred speech). Untuk menghindarikesalahpahaman, perlu dirumuskan bahwa penodaan agamahanya terkait dengan hujatan dan pernyataan kebencian, se-hingga aspek penafsiran keyakinan agama dikeluarkan dariperbincangan persoalan penodaan agama. Artinya, sese-orang tidak bisa dituduh melakukan penodaan agama hanyakarena persoalan penafsiran keagamaan, meskipun penafsir-an tersebut berbeda, bahkan menyimpang dari pemahamankebanyakan orang. Sayangnya, hal ini tidak ditegaskan MK,bahkan MK meligitimasi adanya delik penodaan agama yangterkait dengan tafsir keagamaan. Hal inilah yang seharusnyamenjadi sasaran revisi UU Pencegahan Penodaan Agama.Pembatasan kebebasan beragama hanya terkait denganpembatasan untuk mengeluarkan perasaan atau melakukanperbuatan yang bersifat permusuhan, pelecehan dan terha-dap simbol-simbol suatu agama. 22) David Llewellyn and H. Victor Conde, “Freedom of Religion or Belief Under Inter-national Humanitarian Law”, dalam Tore Lindolm, W. Cole Durham (editor), Facilitat-ing Freedom of Religion or Belief: A Deskbook, (Oslo: The Norwegian Centre for HumanRights, 2004), h. 160-163.
  • Lampiran 4MENGAPA DITOLAK SERUAN MEMBAWABANGSA INDONESIA YANG BERKEADILANHUKUM DAN BERKEADILAN SOSIAL?1Oleh : Sulistyowati Irianto2PENGANTAR Bagaimanakah hukum memproyeksikan kelompokrentan, utamanya orang miskin, perempuan dan kelompokminoritas termasuk agama minoritas? Apakah hukum mem-perhitungkan pengalaman dan realitas mereka? Apakah hu-kum memberi keadilan kepada mereka? Benarkah keadilanhukum identik dengan keadilan sosial? Bagaimanakah hu-kum yang ”netral” dan ”obyektif” justru berdampak merugi-kan kelompok rentan? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar bagaima-na kita dapat mengkritisi hukum dan relasinya denganmasyarakat. Khususnya dalam masyarakat yang ”berlapis”,ada jurang yang sangat tajam antara kelompok kaya danmiskin, antara kelompok yang memiliki kuasa dan yang tidak,kita masih belum bisa mengatakan ”justice for all”, melainkan”justice for the poor and disadvantaged group”. Dalam kondi-si seperti ini prioritas akses keadilan harus diberikan terlebihdahulu kepada kelompok yang tidak diuntungkan, sebagailangkah awal menuju akses keadilan bagi semua pada akhir-nya. Pertanyaan serupa ini pula yang akan saya gunakan un-tuk dapat mengkaji perdebatan soal UU No 1/1965 tentang 1) Disampaikan dalam Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pe-nolakan terhadap judicial review UU no 1/1965 tentang Pencegahan dan/atau PenodaanAgama, diadakan oleh the Indonesian Legal Resource Center, 9 Agustus 2010. 2) Guru Besar Antropologi Hukum di Fakultas Hukum, Ketua Program PascasarjanaAntropologi, FISIP UI
  • 186  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ini. Di hadapan saya telah terbentang berbagai dokumenberisi pemikiran dari para pihak yang terkait dengan permo-honan judicial review terhadap UU No.1/1965, perdebatanterhadap UU ini sangat luas, mencakup perdebatan akade-mik yang sangat mendasar dan cerdas yang bertujuan pe-mulihan nilai kemanusiaan dan kebangsaan atas pencabutanatau revisinya, tetapi juga ada pandangan yang bermuatanpolitik ideologis praktis yang sempit yang menginginkan ke-beradaannya dipertahankan. Para pemohon adalah masyarakat sipil baik secarakelembagaan maupun individu,3 yang peduli terhadap hak-hak dasar warganegara dalam suatu negara yang berlandas-kan the Rule of Law dan menjadikan sumber hukum tertinggiPancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dalam halini tidak dipertanyakan lagi, latar belakang agama, golongan,kelas apapun dari para pemohon, karena yang diperjuang-kan adalah tujuan yang lebih besar untuk kepentingan keber-langsungan bangsa saat ini dan masa depan. Mereka adalahmasyarakat pro demokrasi. Di antara para pihak, utamanya saksi ahli, yang me-nyampaikan pandangan dan pikirannya4 terdapatlah banyak 3) Pihak pemohon judicial review adalah tujuh organisasi masyarakat yaitu Imparsial,Elsam, PBHI, Demos, Perkumpulan Masyarakat Setara, Desantara Foundation, YLBHI,dan perorangan: KH Abdurahman Wahid, Prof Dr. Musdah Mulia, Prof M Dawam Raha-rjo dan KH Maman Imanul Haq 4) Para pihak yang menginginkan agar UU PNPS no 1/1965 dicabut atau setidaknyadirevisi: Tokoh-tokoh cendekiawan, termasuk cendekia lintas agama antara lain :Prof DrAhmad Syafii Maarif (Mantan ketua PP Muhammadiyah, Guru Besar IKIP Yogyakarta),Lutfhi Assaukani, PhD (Dosen Universitas Paramadina), Prof Dr Franz Magnis Suseno,SJ (Guru Besar Filsafat, STF Driyarkara), Prof Dr Sutandyo Wighnosubroto (Guru BesarUniv Airlangga), Prof Dr J.E. Sahetapy, SH MA (GB UNAIR, ahli pidana), MM Billah (man-tan Anggota Komisi HAM), W Cole Durham, Jr (Prof of Law & director of the Interna-tional Center for Law & Religion Studies), Siti Zuhro PhD (APU, LIPI), Dr Tamrin AmalTomagola (ilmuwan, pengajar UI), Azyumardi Azra (Guru Besar Sejarah & DirekturSekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jkt), Soritua Nababan(Saksi ahli gereja Kristen), Ulil Abshar Abdalla (Saksi ahi filsfat, teologi dan Islam), ProfDr Andi Hamzah, Dr Mudji Sutrisno, Emha Ainun Najib, Prof Dr jalaludin, Dr MoeslimAbdurahman, Taufik Ismail, Prof Dr. Komaruddin Hidayat, Prof Dr A Fedyani, Prof DrYusril Ihza Mehendra, Djohan Effendi, Garin Nugroho. Masyarakat Adat: Suaka Adat Ka-
  • Lam p iran  187pakar dari berbagai disiplin ilmu, di antaranya adalah jugapara tokoh cendekiawan besar yang dihormati karena ilmu-nya dan berasal dari lintas agama, para ilmuwan dari kampusdan lembaga penelitian, figur-figur yang dikenal dalam KomisiNasional HAM. Di samping itu juga terdapat hasil-hasil kajianlembaga dari lembaga kajian akademik universitas ternama,dan Komnas Perempuan, bahkan beberapa lembaga kajianinternasional. Isu ini juga mendapat perhatian dari PBB de-ngan munculnya pandangan dari the UN Special Rapporteuron Freedom of Religion or Belief. Dari tingkat lokal beberapaperkumpulan dan himpunan masyarakat adat menyampai-kan pula pandangannya. Nampaklah bahwa persoalan ini memasuki ranahperdebatan akademik. Berbagai argumen yang mendasar,detail, dan cerdas telah diketengahkan dari berbagai latar be-lakang ilmu sepert filsafat, teologi, sejarah, hukum, sosiologi,antropologi, sosio-legal, dan studi perempuan. Saya merasatidak perlu mengulangi lagi pandangan-pandangan tersebut.Keragaman pandangan dan pemikiran interdisipliner ini telahmemaparkan betapa keberadaan UU No.1/1965 telah gagalmenjawab persoalan yang ada dalam masyarakat. BahkanUU ini ketika diturunkan dalam putusan politik berupa SKB(Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri, dalam praktiknyajustru terbukti menjadi acuan bagi suatu kelompok untuk me-niadakan –bahkan dengan kekerasan- kelompok lain, atasdasar klaim ”penodaan agama”.5 Padahal secara proseduralsunyatan Jawi, Adat Musi BKOK dan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Penghayat Ke-percayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa (HPK), Lembaga: Program Studi Agama danLintas Budaya, Sekolah Pascasarjana, Univ Gadjah Mada. KOMNAS PEREMPUAN, danKONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA. Lembaga Internasional: The Becket Fund forReligious Liberty, Global Campaign for Free Expression, Amnesty International, CairoInstitute for Human Rights Studies, Egyption Initiative for Personal Rights Para pihak yang menginginkan UU PNPS dipertahankan: Front Pembela Islam, De-wan Dakwah Islamiyah Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Pimpinan Pusat Al_Irsyad Al-Islamiyyah, Hisbut Tahir Indonesia, Ittihadul Muballighin dan individu Abujamin Roham,Pemerintah dan DPR 5) Kasus penyerangan dan penyerbuan terhadap kelompok Ahmadiyah yang terusmenerus terjadi sampai saat ini
  • 188  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965dan sistematika dalam law making process6 menjadikan SKBTiga Menteri sebagai acuan hukum itu tidak berdasar, karenaSKB itu lebih merupakan kebijakan politik (Wignyosubroto,2010). Dari hasil kajiannya Komnas Perempuan menemukanterdapat sekitar 21 produk kebijakan yang dikeluarkan olehlembaga-lembaga negara dan pemerintaan, baik di tingkatnasional maupun lokal mengenai ”Peringatan dan Perintahterhadap Kelompok Ahmadiyah”, yang mencantumkan UUno 1/PNPS/1965 sebagai dasar hukumnya (Komnas Perem-puan, 2010: 6). Berdasarkan pandangan dan kajiannya itu para ahlidan lembaga kajian sampai pada kesimpulan bahwa UU initidak dibutuhkan atau setidaknya perlu direvisi. Beberapalembaga seperti Komnas Perempuan bahkan berpendapatbahwa UU ini adalah inkonstitusional. Hasil pemikiran banyakpihak ini telah menggugurkan suatu hipotesis, bahwa bilaUU ini dicabut maka agama tidak terlindungi. Dalam konteksIndonesia, agama yang mana yang tidak terlindungi? Tidakterlindungi dari siapa? Bagaimana dengan realitas keberadaan agama di luarenam agama ”resmi” yang diakui pemerintah, yaitu sekitar244-an aliran kepercayaan asli nusantara dalam bentuk aliran,sekte, tarekat, kredo yang dianut oleh kelompok masyarakat(adat ) yang tersebar di berbagai wilayah tanah air. Apakahmereka terlindungi? jumlah mereka yaitu sekitar 12 juta, da-lam hitungan kuantitas cukup banyak. Namun keberadaanmereka tidak diakui secara formal, yang padahal sudah me-nyejarah bahkan jauh sebelum negara Indonesia lahir.SPIRITUALITAS DAN IDENTITAS KEAGAMAAN Dalam setiap diri manusia yang berpikir dan berakalbudi terdapat esensi spiritual, yang keberadaannya sangatmelekat dalam kodrati kehidupan. Hal ini adalah takdir alam, 6) Berdasarkan tatacara penyusunan peraturan perundang-undangan yang termuatdalam UU No 10/2004
  • Lam p iran  189yang sangat bisa bersifat ilahi. Tidak seorangpun bisa meno-laknya, bahkan negarapun tidak. Selanjutnya berdasarkanpengetahuan, pengalaman, kondisi geografis, sejarah, loka-litas dan budaya, manusia baik secara individu maupun ke-lompok, menciptakan identitasnya. Identitas adalah suatu konstruksi tentang diri atau ke-lompok, oleh siapa dan untuk tujuan apa. Menjadi pentingdalam hal ini adalah seseorang ingin disebut apa dan seba-gai siapa oleh dirinya sendiri atau orang lain. Tidak ada ma-nusia tanpa nama, bahasa dan budaya, yang membedakandia dari manusia atau kelompok lain. Identitas adalah sumbermakna dan pengalaman (Castells, 2010: 6-7). Identitas terkaitdengan budaya dan atribut budaya. Identitas etnik dan kea-gamaan adalah contoh identitas yang paling kuat, meskipunseseorang bisa memiliki banyak identitas lain sebanyak jaringsosial yang dia masuki. Dia juga bisa mengaktifkan salah satuidentitasnya untuk tujuan misalnya, agar bisa lebih diterimadalam suatu kelompok dimana dia berada. Namun dalam halini kita sedang berbicara tentang identitas keagamaan. Dalam hal ini spiritualitas dalam diri seseorang bisa di-wujudkan, diekspresikan dalam identitas agama apapun yangdirasa paling dapat memenuhi esensi spiritualitasnya. De-ngan demikian orang per-orang yang secara kodrati memilkispiritualitas dalam dirinya, bisa mengidentikkan dirinya itu kedalam salah satu identitas agama manapun. Dalam hal inilebih dikuatkan bahwa pilihan orang terhadap identitas kea-gamaannya adalah urusan yang sangat privat, yang menjaditanggung jawab sepenuhnya orang bersangkutan, dan su-dah barang tentu tidak bisa dicampuri oleh orang lain bahkannegara. Sangat tidak realistis dan tidak logis apabila negaramenciptakan hukum untuk menentukan klaim kebenaranatas pengakuan terhadap agama-agama resmi dan tidakresmi, atau menentukan suatu tindakan sebagai ”penodaanagama” atau bukan. Di samping tidak memiliki otoritas un-tuk memasuki ranah privat esensial dalam diri warganegara,intervensi semacam itu justru mengacaukan tata kehidupanmasyarakat yang bermartabat. Namun hal ini sudah ter-
  • 190  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965jadi, dan beginilah kata mereka, kelompok yang merasakandampak dari pengaturan negara di ranah privat. Masyarakat adat (penghayat kepercayaan) menjadibagian yang paling terdiskriminasi oleh berbagai macam pe-rundang-undangan, sebagai pemilik Negeri asli tidak mampudan tidak berdaya untuk berupaya mendapakan hak-haknyakembali, padahal masyarakat penghayat telah berbuat ban-yak (Suaka Adat Kasunyatan Jawi, 2010: 9). Bagaimana dampak dari implementasi hukum negaradalam ranah privat menyangkut keagamaan? Hasil peman-tauan Komnas Perempuan menunjukkan bagaimana UU No.1/1965 ini menjadi payung untuk melakukan kekerasan terh-adap kelompok Ahmadiyah termasuk perempuan dan anak-anak. Perempuan Ahmadiyah mengalami kekerasan seksualdan ancaman kekerasan pada saat penyerangan terhadapkomunitasnya di berbagai wilayah tanah air. Tidak hanya itumereka juga terkendala mendapatkan akses keadilan karenaperkawinan perempuan Ahmadiyah dengan seorang Muslimlain tidak diakui oleh negara dan anak yang dilahirkan diang-gap sebagai anak haram, sebagaimana yang terjadi di Lom-bok. Para perempuan itu juga tertutup akses ekonominya,karena harus menyerahkan gudang pisang dan kelapanyakepada orang lain. Atau seorang perempuan lain berhentiberjualan di pasar karena mendapat ejekan ”Haram, orangAhamdiyah itu!” Perempuan juga mengalami keguguran da-lam pengungsian dalam upayanya menyelamatkan diri daripenyerangan. Perempuan lain mengalami kesulitan dalamproses kelahiran di hutan setelah mendapat ancaman perko-saan dari massa penyerang. Anak-anak Ahmadiyah menga-lami diskriminasi di sekolah baik dilakukan oleh sesama mu-rid, guru, maupun institusi sekolahnya (Komnas Perempuan2010: 8-10).WAJAH LAIN DARI HUKUM Dalam perspektif sosio-legal hukum itu berwajah ba-nyak, ia dapat didekati dengan berbagai pendekatan di luar
  • Lam p iran  191ilmu hukum. Para antropolog hukum melihat hukum tidaksekedar sebagai suatu konsepsi normatif yang berisi hal-halyang dilarang dan dibolehkan. Namun hukum juga berisi kon-sepsi kognitif tentang apa yang diatur tersebut. Oleh karenaitu, semua hukum dan norma-norma sosial dalam masyarakatsepakat melarang dan tidak membolehkan penodaan danpenistaan agama. Namun kognisi tentang ”penodaan” dan”penistaan” menjadi bermasalah, karena hal itu sangat terkaitdengan bagaimana hukum itu diinterpretasi. Sebagai sebuah teks, hukum bersifat multitafsir. Hu-kum bisa ditafsirkan oleh siapa saja dan untuk kepentinganapa. Dalam konteks ini kelompok Ahmadiyah dikatakan ber-masalah karena mencantumkan identitasnya sebagai ”Islam”.Sementara itu di Sulawesi Utara misalnya ada banyak sekalisekte dengan gerejanya masing-masing, yang menggunakanberagam nama, tetapi tetap menggunakan identitas Kristen,dan tidak ada satu kelompok Kristen pun yang berkeberatandengan hal itu. Menjadi pertanyaan, apakah benar hukum merupakanformalisasi dari kehendak rakyat untuk mewujudkan keadilanbersama? Dengan demikian tanpa dipertanyakan lagi hukumdiasumsikan sudah pasti mengandung nilai-nilai kebenaran,moral, keadilan, sehingga jaminan netralitas dan obyektifitashukum dapat diandalkan. Namun secara kritis kita melihatbahwa hukum sebenarnya adalah produk dari tawar menawarpolitik, dan pemerhati studi hukum kritis percaya bahwa hu-kum diciptakan untuk mendefinisikan kepentingan. Dalamhal ini kita juga melihat bahwa UU no 1/1965 --dan berbagaiturunannya, termasuk SKB Tiga Menteri-- Putusan Mahka-mah Konstitusi yang berisi penolakan terhadap permohonan(judicial review) digunakan untuk mendefinisi kepentinganpolitik kelompok yang berkuasa (baik secara otoritatif, mau-pun karena uang atau kekuatan massa)REALITAS PLURALISME HUKUM Para antropolog hukum melihat bahwa hukum negara
  • 192  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965bukan satu-satunya acuan normatif dalam bertindak. Pan-dangan legal centralism yang percaya bahwa satu-satunyahukum adalah hukum negara, berlaku seragam untuk semuaorang, adalah pandangan yang tidak realistis dan merupakanmitos belaka. Masyarakat memiliki kearifan dan kapasitas un-tuk menciptakan aturan dan normanya sendiri, berdasarkanrasa keadilannya sendiri. Masyarakat bahkan memiliki pra-nata penyelesaian sengketa sendiri berupa forum dan prose-dur penyelesaian sengketa adat—yang bahkan prinsip-prin-sipnya diduplikasi dalam model penyelesaian bisnis modernyang dikenal sebagai alternative dispute resolution. Merekabisa memodifikasi, melakukan penyesuaian atau bahkan pe-nolakan terhadap hukum negara yang dirasa tidak cocok dantidak adil dalam perspektif keadilan mereka. Pluralisme hukum adalah fakta. Dalam suatu arena so-sial apapun selalu dapat dijumpainya ko-eksistensi antaraberbagai sistem hukum, yang saling bersaing atau beker-jasama. Hukum negara, hukum adat, hukum agama, kebi-asaan dan konvensi sosial, tumbuh bersama-sama dalamsetiap relasi sosial dalam masyarakat. Persentuhan budaya(hukum) menyebabkan terjadinya saling adopsi dan adapta-si di antara berbagai sistem hukum. Dalam hal terjadinya”kerjasama” (saling adopsi) dapatlah diambil contoh kasusperkara waris di Sumatera Barat. Tidak seperti di Jawa, lebihbanyak orang Minang pergi ke Pengadilan Negeri. Banyaksengketa waris diselesaikan dengan hukum adat oleh ha-kim setempat (Benda-Beckmann, 2009). Mereka berendapat”Pengadilan Negeri adalah penjaga adat kami”. Apa artinya? Dalam hal keberadaan UU No.1/1965 itu,bila mengikuti paradigma pluralisme hukum, dapat dinyata-kan bahwa pertama, hukum negara, apabila dirasakan tidakmengindahkan pengalaman dan realitas masyarakat, tidakakan dipilih sebagai acuan bertindak. Masyarakat bisa mem-beri pemaknaan berbeda terhadap hukum negara, sesuaidengan pengetahuan, pengalaman, rasa dan nurani keadi-lan mereka sendiri. Kedua, tidak semua persoalan bangsaharus diselesaikan dengan cara membuat hukum, mengingat
  • Lam p iran  193kapasitas masyarakat dalam berhukum menurut pengeta-huan dan sejarah pengalamannya sendiri. Masyarakat yangsudah merdeka selama 66 tahun adalah masyarakat dewasayang sudah melalui sejarah perjalanan bangsa yang cukupmatang, sehingga tidak perlu otoritas kekuasaan membuat”kerangkeng” dalam ranah privat. Seiring dengan fenomena globalisasi, persentuhanantar budaya, sistem politik dan ekonomi semakin tinggi. Halini sangat ditunjang oleh penemuan teknologi komunikasi dantransportasi, yang semakin mempermudah lalu lintas ”per-jumpaan” antar orang dari berbagai penjuru dunia. Migrasiantar orang semakin tinggi karena berbagai alasan budaya,politik dan ekonomi. Fenomena ini menyebabkan perubah-an yang sangat cepat, juga dalam bidang hukum, sehinggamelahirkan ”borderless state” dan juga ”borderless law” Konfigurasi pluralisme hukum juga bertambah kom-pleks karena hadirnya hukum internasional, terutama dalambidang humanitarian. Ko-eksistensi berbagai sistem hukumbertambah luas dengan kehadiran hukum internasional. Ba-gaimanakah hukum internasional mempengaruhi hukum na-sional? Sejak memasuki era reformasi ini banyak instrumenhukum baru dalam bidang humanitarian dilahirkan. Dalam halini banyak konsep, pengertian dalam instrumen hukum in-ternasional diadopsi ke dalam hukum nasional, seperti ”hakasasi manusia”, ”diskriminasi”, ”kekerasan”, ”korupsi”, dan”trafficking”. Bentuk adopsi juga dapat dilihat dari ratifikasiterhadap berbagai instrumen hukum internasional melaluiberbagai peraturan perundang-undangan. Pertimbangan da-lam meratifikasi suatu instrumen hukum internasional tentu-lah apabila tidak bertentangan dengan konstitusi dan pera-turan perundangan lain yang ada, dan tujuan mengukuhkannilai dan martabat kemanusiaan Ratifikasi memiliki makna bahwa hukum yang sudahdiratifikasi langsung menjadi sumber hukum. Hal ini berartinegara peserta wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan di negaranya sendiri dengan prinsip-prinsip instru-men hukum internasional dengan cara merevisi hukum yang
  • 194  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965sudah tidak sesuai lagi maupun membuat hukum baru. Apa artinya? Dalam hal semakin terhubungnya wargabangsa di dunia ini, semakin besar ikatan di antara mereka,berupa standar dan kesepahaman, tentang nilai-nilai yangmenjadi kesepakatan dan acuan bersama dalam tata per-gaulan internasional. Mengikuti kerangka ini, maka dapatdikatakan bahwa apabila terdapat produk peraturan perun-dangan yang bertentangan dengan instrumen hukum interna-sional (dan tentu saja Konstitusi dan peraturan perundangannasional lain), maka kredibilitas pemerintahan dan bangsadipertaruhkan.MAKNA PENOLAKAN MAHKAMAH KONSTITUSI:PERSPEKTIF SOSIOLEGAL7 Penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap permoho-nan judicial review, yang padahal merupakan putusan finaldan menjadi acuan hukum, berdasarkan kerangka analisis diatas, dapat ”dibaca” dalam beberapa hal . Pertama, hukum telah mengabaikan pengalamandan realitas masyarakat, dan justru menimbulkan dampakyang merugikan dan diskriminatif, khususnya bagi kelom-pok agama minoritas (minority religious group), yang dalamhal ini sering identik dengan dengan masyarakat adat, yangseharusnya justru dilindungi dalam negara rule of law dandemokrasi, yang menjadikan Pancasila sebagai sumber hu-kum, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan. Perumus hukum dan penegak hukum benteng terakhirkeadilan tidak belajar dari pengalaman dan sejarah. Negaradan bangsa Indonesia tidak hanya berupa Negara KesatuanRepublik, tetapi terdiri dari nasion-nasion kecil dan tua, ber-dasarkan kesukubangsaan. Nasion-nasion kecil ini diabaikan.Padahal sentimen kebangsaan adalah elemen paling pentingyang menjiwai berdiri dan berlangsungnya sebuah negara 7) Dengan catatan terdapat seorang hakim Mahkamah konstitusi yang menyatakandissenting opinion (pendapat berbeda), dan seorang hakim lain yang menyatakan concur-ring opinion (alasan berbeda)
  • Lam p iran  195dan merekatkan masyarakat plural dalam kesatuan wilayah,kedaulatan, yang mendapat pengakuan dari negara lain. Kedua, telah terbukti bahwa Mahkamah Konstitusisedikitpun tidak memperhitungkan kenyataan sosiologis danantropologis, bahwa dalam praktiknya UU No 1/1965 telahdijadikan acuan oleh kelompok tertentu untuk melancarkanklaim tunggal terhadap kebenaran dan legitimasi terhadappenyebutan ”penodaan” agama terhadap kelompok lain.Klaim kebenaran bahkan diwujudkan dalam tindak kekeras-an yang memunculkan rasa takut dan bahkan terputusnyaakses ekonomi, pendidikan dan kesehatan dari kelompokkorban. Padahal seseorang tidak boleh mengalami kekeras-an atas dasar apapun termasuk alasan agama dan budaya.Hal ini menunjukkan bahwa hukum telah menodai rasa keadi-lan masyarakat dan merugikannya baik secara moril maupunmateril. Ketiga, pemerintah dan lembaga parlemen adalahpihak yang mempertahankan keberadaan UU ini dan Mahka-mah Konstitusi mensahkannya, hal itu menunjukkan bahwanegara membiarkan konflik, kekerasan, berbasis agama yangterus menerus berlangsung, sebagaimana yang kita saksikanhari-hari terakhir ini. Tidak dipikirkan bahwa situasi ini justrumenodai martabat bangsa, yang sesungguhnya mengingin-kan hidup rukun dalam semangat penghormatan terhadapkebhinekaan (multikulturalisme). Hal ini juga terkait dengan tanggungjawab negara yangtidak dapat dipenuhi dalam rangka mematuhi berbagai ins-trumen hukum internasional (bahkan Konstitusinya sendiri)untuk menjamin hak yang paling esensial dalam diri warganegara. Padahal pemenuhan tanggung jawab ini sangatdibutuhkan agar kita dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Keempat, mengukuhkan Undang-Undang ini juga be-rarti bahwa negara tidak memandang masyarakatnya sendirimampu berpikir, memiliki nurani dan dalam menjaga tata tertibdemi keberlangsungannya sebagai masyarakat beradab danpatut diperhitungkan dalam pergaulan dunia. Negara berlin-
  • 196  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965dung dibalik slogan hukum yang ”netral, obyektif”, padahalyang dibutuhkan adalah perlindungan khusus, bagi kelom-pok rentan dalam masyarakat (kelompok agama minoritas). Pengukuhan terhadap keberadaan UU ini meng-indikasikan bahwa negara take it for granted bahwa keadilanhukum sama dan sebangun dengan keadilan sosial. Padahalkeadilan hukum belum tentu membuahkan keadilan sosial,bahkan dua konteks itu seringkali bertentangan satu samalain dalam pengalaman keseharian masyarakat Kelima, sangat mengherankan bagaimana argumenta-si, pemikiran, pandangan dari begitu banyak saksi ahli, yangmendasar, detail, dan mencerdaskan, dan bertujuan muliademi keutuhan bangsa dan terpeliharanya martabat kemanu-siaan, yang memohon agar UU ini dicabut atau direvisi, telahdiabaikan begitu saja. Buah pemikiran bernas yang dilandas-kan pada pengetahuan, pengalaman dan otoritas akademikdari individu tokoh-tokoh yang dihormati dalam bidangnya,dan sebagiannya dihormati karena ketokohannya dalam ke-lompok agama masing-masing. Di samping itu argumentasi,pemikiran dan pandangan juga berasal dari hasil kajian dariberbagai institusi ilmiah dalam dan luar negeri, dan komisinasional, beberapa himpunan dan forum masyarakat adatjuga menyampaikan suaranya. Terlebih lagi, para pemohon judicial review adalah tujuhorganisasi yang kredibel dalam masyarakat, yang dua dian-taranya adalah lembaga bantuan hukum yang menjadi ”bum-per” terdepan dalam memberikan bantuan dan layanan hu-kum bagi masyarakat miskin ketika negara absen memenuhitanggung jawabnya dalam bidang ini. Lebih dari itu, terdapattokoh besar bangsa, mantan Presiden, yang sangat dihor-mati karena visi kebangsaannya jauh ke depan. Fakta ini menunjukkan bahwa Lembaga PenegakanHukum yang sangat diharapkan oleh masyarakat sebagaibenteng terakhir keadilan, telah gagal dalam memberikankeadilan yang mendasar, karena telah mengabaikan seruanmemohon keadilan dari warga masyarakat yang sering tidakterdengar karena keberadaannya sebagai silent majority.
  • Lam p iran  197ACUAN TERBATASBenda-Beckmann, Franz & Keebet (2009), Contested Space of Authority in Indonesia, dalam Benda-Beck- mann, Franz, Keebet von Benda-Beckmann, dan Anne Griffiths (eds), Spatializing Law: an Anthropological Geography of Law in Society. UK: AshagateCastells, Manuel (2010), The Power of Identity. The informa- tion Age: Economy, Society and Culture, vol- ume II. United Kingdom: Willey-Blackwell.Komnas Perempuan (2010), Pendapat Hukum Komnas Perempuan dalam pengujian UU no 1/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan AgamaSuaka Adat-Kasunyatan Jawi, Hapuskan Segala Bentuk Per- aturan Perundangan yang Diskiminatif demi Terwujudnya Perikemanusiaan dan Perikeadi- lan di negara Republik Indonesia: Kami ingin kesetaraan dalam menjalankan kepercayaan Tuhan yang Maha Esa”, disampaikan dalam permohonan pengujian UU no 1/PNPS/1965Wignyosuboro, Sutandyo (2010), Keterangan Saksi Ahli da- lam permohonan pengujian materiiil UU no 1/ PNPS/1965
  • 198  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965PROFIL MAJELIS EKSAMINASI Margiyono adalah Koordinator Advokasi Aliansi Jurnalis Indpenden (AJI), Editor di Voice of Human Rights (VHR) dan menjadi koresponden Reportase Without Bor- der. Laki-laki kelahiran Klaten, 14 September 1976 ini aktif dalam mempromosikan hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, diantaranya melalui advokasi terhadap kriminalisasi dan kekerasan yang dialami war- tawan dan melakukan judicial review undang-undang yang menghambat kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat di Indonesia Muktiono adalah dosen di Fakultas Hukum Uni- versitas Brawijaya (UB) Malang dengan kekhusan pada Hak Asasi Manusia, Hukum Lingkuangan dan Teori Hu- kum. Laki-laki kelahiran Bojonegroro, 8 November 1976 ini menyelesaikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Pascasarjana di University of Oslo. Filsafat, Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Minoritas menjadi ka- jiannya. Rumadi adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hu- kum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Peneliti Senior dan Koordinator Program The Wahid Institute. Issue Plural- isme, kemajemukan, dan keberagaman, menjadi subyek kajiannya. Ia banyak menulis di berbagai jurnal, makalah, kolom dan buku. Seperti ”Ketika Civil Society Dipelin- tir”, Jejak-jejak Liberalisme NU, Kritik Nalar: Arah Baru Studi Islam, dan Menerima Pluralisme sebagai Realitas. Sejak bergabung dengan The Wahid Institute, Rumadi dan kawan-kawannya bertekad mengoperasikan visi Gus Dur yang paling mendasar, yakni tentang humanisme. Soelistyowati Irianto adalah Guru Besar An- tropologi Hukum di Fakultas Hukum UI dan Ketua Pro- gram Pascasarjana Antropologi, FISIP UI. Selain itu, ia aktif dalam berbagai organisasi seperti Kelompok Kerja Convention Watch dan Pusat Kajian Wanita dan Jender UI. Ia telah menuliskan berbagai karya ilmiah, diantaran- ya Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum, Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Menda- patkan Akses kepada Harta Waris Melalui Proses Penye- lesaian Sengketa, Perempuan di persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan, Runtuhnya sekat perdata dan pidana: studi peradilan kasus kekerasan ter- hadap perempuan, dan Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum.
  • Lam p iran  199PROFILTHE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER(ILRC) The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) adalahorganisasi non pemerintah yang konsen pada reformasipendidikan hukum. Pada masa transisi menuju demokrasi,Indonesia menghadapi masalah korupsi, minimnya jaminan hakazasi manusia (HAM) di tingkat legislasi, dan lemahnya penegakanhukum. Masalah penegakan hukum membutuhkan juga budayahukum yang kuat di masyarakat. Faktanya kesadaran di tingkatmasyarakat sipil masih lemah begitu juga kapasitas untukmengakses hak tersebut. Ketika instrumen untuk mengakseshak di tingkat masyarakat tersedia, tetapi tidak dilindungi olehnegara seperti hukum adat tidak dilindungi, negara mengabaikanuntuk menyediakan bantuan hukum. Peran Perguruan Tinggikhususnya fakultas hukum sebagai bagian dari masyarakat sipilmenjadi penting untuk menyediakan lulusan fakultas hukumyang berkualitas dan mengambil bagian di berbagai profesiyang ada, seperti birokrasi, institusi-institusi negara, peradilan,akademisi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Mereka jugamempunyai posisi yang legitimate untuk memimpin pembaharuanhukum. Di dalam hal ini, kami memandang pendidikan hukummempunyai peranan penting untuk membangun budaya hukumdan kesadaran hak masyarakat sipil. Pendirian ILRC merupakan bagian keprihatinankami atas pendidikan hukum yang tidak responsif terhadappermasalahan keadilan sosial. Pendidikan hukum di PerguruanTinggi cenderung membuat lulusan fakultas hukum menjadiprofit oriented lawyer dan mengabaikan pemasalahan keadilansosial. Walaupun Perguruan Tinggi mempunyai instrumen/institusi untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cumauntuk masyarakat miskin, tetapi mereka melakukannya untukmaksud-maksud yang berbeda.
  • 200  B u kan Jal an Tengah: Ha sil Ek sa m ina si Publik Putusa n M K Pe riha l Pe ngujia n UU No. 1/ P N P S/ 1965 Masalah-masalah yang terjadi diantaranya: (1) Lemahnyaparadigma yang berpihak kepada masyarakat miskin, keadilansosial dan HAM; (2) Komersialisasi Perguruan Tinggi danlemahnya pendanaan maupun sumber daya manusia di LembagaKonsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dan Pusat Hak AzasiManusia (HAM); (3) Pendidikan Hukum tidak mampu berperan,ketika terjadi konflik hukum oleh karena perbedaan norma antarahukum yang hidup di masyarakat dan hukum negara. Karenamasalah tersebut, maka ILRC bermaksud untuk mengambilbagian di dalam reformasi pendidikan hukum.Visi dan MisiMisi ILRC adalah “Memajukan HAM dan keadilan sosial didalam pendidikan hukum.” Sedangkan misi ILRC adalah ; (1)Menjembatani jarak antara Perguruan Tinggi dengan dinamikasosial; (2) Mereformasi pendidikan hukum untuk memperkuatperspektif keadilan sosial; (3) Mendorong Perguruan Tinggi danorganisasi-organisasi masyarakat sipil untuk terlibat di dalamreformasi hukum dan keadilan sosial.Struktur OrganisasiPendiri/Badan Pengurus:Dadang Trisasongko (Ketua), Renata Arianingtyas (Sekretaris),Sony Setyana (Bendahara), Prof. Dr. Muhamad Zaidun, SH(Anggota), Prof. Soetandyo Wignjosoebroto (Anggota), UliParulian Sihombing (Anggota)Badan Eksekutif:Uli Parulian Sihombing (Direktur), Fulthoni (Program Manajer),Siti Aminah (Programe Officer), Evi Yuliawati (Keuangan),Herman Susilo (Administrasi).