I(EPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM                         NOMOR l2245Tahun 2012                               ...
7.   Peraturan Presiden Ri Nomor10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan                     Tugas Eselon I Kementerian N...
Ketiga        Pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru/pengawas berpedoman kepada              Keputusan Menteri Agam...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Sk pusat nrg

3,690

Published on

SK PUSAT NRG SERTIFIKASI 2011

Published in: Career
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,690
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sk pusat nrg

  1. 1. I(EPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR l2245Tahun 2012 TENTANG PENETAPAN GURU PROFESIONAL DALAM BINAAN DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH DENGAN RAIIMAT TUI]AN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERALMenimbang bahwa dalam upaya penataan, pembinaan dan peningkatan mutu guru dipandang perlu untuk melakukan penetapan guru profesional bagi guru Raudlatul Athfal (RA) dan Madrasah; b. bahwa nama-nama guru sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan telah lulus sertifikasi guru yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (PT/LPTK) yang ditetapkan oleh pemerintah; c- bahwa berdasarka:r pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Direktorat Pendidikan Madrasah.Mengingat l. Undang-undang Nomor l4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar pendidikan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan Profesor; 5. Peraturan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudul(an, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
  2. 2. 7. Peraturan Presiden Ri Nomor10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 9l Tahun 2006; 8. Peraturan Presiden RI Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 9. Peraturan Presiden R[ Nomor l7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden RI Nomorl0 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama; 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tunjangan Profesi bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki Jabatan Fungsional Guru; l3_ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK/2010 tentang Tata Caru Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.Memperhatikan Hasil Penilaian dan atau uji kompetensi yang dilaksanakan oleh pT/LpTK Penyelenggara sefta pemberian Nomor Registrasi Guru (NRG) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. MEMUTUSKANMenetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN GURU PROFESIONAL DALAM BINAAN DIREKTOMT PEND]DIKAN MADRASAH.Kesatu Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran I_XXXIII Keputusan ini sebagai guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan NRG serta dinyatakan sebagai guru profesional dalam Binaan Direktorat pendidikan Madrasah.Kedua Nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran I-XXXIII Keputusan ini berhak menerima tunjangan profesi guru dari Kementerian Agama.
  3. 3. Ketiga Pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru/pengawas berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dalam Binaan Kementerian Agama,Keempat Anggaran Tunjangan Profesi Guru,/Pengawas dibebankan pada APBN sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau satuan kerja lainnya yang releval.Kelima : Keputusan ini berlaku seiak 1 Januari 2012. Ditetapkan di Jakarta tanggal: I Nopember 2012 Jenderal Pendidikan Islam Pendidikan Madrasah

×