Your SlideShare is downloading. ×
Putusnya perkawinan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Putusnya perkawinan

10,491
views

Published on


0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
10,491
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
151
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah Pada hakekatnya setiap manusia memiliki nafsu dan akal fikiran. Itu yangmembedakan dengan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang lain. Manusia dikatakansebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain.Untuk mangaktualisasikan berkah dari Tuhan yang berupa nafsu dan fikiran inimanusia bisa merealisasikannya dengan saling cinta-mencintai, sayang-menyayangi dan saling menjaga satu sama lainnya. Dalam hubungannya antara manusia yang satu dan manusia yang laintentu harus ada norma-norma atau nilai-nilai yang harus dipatuhi. Manusia tidaklantas bebas berbuat apa saja dengan manusia yang lain. Sebagai contoh, untukdapat dikatakan atau diakui dalam hubungannya sebagai suami dan isteri, manusiaharus mensahkannya dengan perkawinan. Dan kemudian mendaftarkanperkawinannya tersebut sehingga perkawinan tersebut memperoleh kepastianhukum. Baik dari segi agama maupun dari segi hukum. Manusia itu tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karenadengan adanya perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunanmenimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan akhirnya menjadimasyarakat. Namun suatu saat dalam hubungan keluarga pasti ada saja yang berjalantidak sesuai dengan rencana. Perkawinan bisa saja putus di tengah jalan. Dan halitu disebabkan oleh para pihak sendiri maupun oleh pihak lain atau pihak ke-3.B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, bagaimanakah Putusnya Perkawinan dan Apa akibatnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ? 1
  • 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Perkawinan Dari sudut ilmu bahasa, perkataan perkawinan berasal dari kata “kawin”yang merupakan terjemahan dari bahasa arab “nikah”. Di samping kata nikahdalam bahasa arab lazim juga dipergunakan kata “ziwaaj” untuk maksud yangsama. Perkataan nikah mengandung 2 pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya(haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata“nikah” itu berarti “berkumpul”, sedangkan dalam arti kiasan berarti “akad” atau“mengadakan perjanjian perkawinan”.1 Dalam penggunaan sehari-hari kata “nikah” lebih banyak dipakai dalampengertian yang terakhir yaitu dalam arti kiasan. 2 para ahli ilmu “fiqh” sendiriyaitu para imam masih berbeda pendapat tentang arti kias tersebut apakah dalampengertian “wathaa” atau “aqad” sebagaimana yang disebut di atas. Imam Asy-Syafi’i misalnya memberi pengertian “nikah” itu dengan “mengadakan perjanjiaperikatan”, sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikan “wathaa” atau “setubuh”.Seperti diketahui, perbedaan para imam ini dianggap penting oleh karena akanmengakibatkan berbedanya pendapat dalam masalah-masalah lain yangberkenaan. Pengertian “nikah” sebagai suatu perjanjian perikatan sesungguhnyaadalah suatu pengertian dalam ruang lingkup undang-undang. Perikatanperkawinan sangat penting di dalam pergaulan masyarakat, bahkan hidupbersama ini yang kemudian melahirkan anak keturunan mereka merupakan sendiyang utama bagi pembentukan Negara dan bangsa.3 Menurut Undang-undang sendiri pengertian Perkawinan merupakan ikatan1 Lihat Drs.Kamal Mochtar.Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Penerbitan BulanBintang Jakarta. Cetakan pertama 1974. hlm 112 Ibid. Lebih lengkap lihat: Ibnu’I Humam Fat-hu’I Qadir jilid II hlm 357; Fakhru’r. razi. TafsirFakhru’r Razi jilid III hlm 189. Juga lihat Abdur Rahman Al Jazairi. Kitaabu’l Fiqh ala mazahibi’lArbaah jilid IV hlm 1 dan seterusnya.3 Soedaryo Soimin ,S.H dalam bukunya Hukum Orang dan Keluarga mengatakan bahwakesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama ini menentukan kesejahteraan dan kebahagiaanmasyarakat dan Negara, sebaliknya rusak dan kacaunya hidup bersama yang bernama keluargaini akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat. 2
  • 3. lahir batin antara seorang pri dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.4 BAB III PEMBAHASAN4 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 3
  • 4. Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada dasarnya dilakukannya suatu perkawinan adalah bertujuan untukselama-lamanya. Tetapi ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkanperkawinan tidak dapat diteruskan. Putusnya perkawinan serta akibatnya di atur dalam Bab VIII, Pasal 38sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Perkawinan. Diatur juga dalam Bab VPeraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Tata Cara Perceraian, Pasal14 sampai dengan Pasal 36. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan perkawinan dapat putusdikarenakan tiga hal, yaitu :1. Kematian.2. Perceraian, dan3. Atas Keputusan Pengadilan.5 Sementara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenaiputusnya perkawinan diatur dalam Pasal 199, 200-206b, 207-232a dan 233-249. Pasal 199 menerangkan putusnya perkawinan disebabkan: a. Karena meninggal dunia, b. Karena keadaan tidak hadirnya salah seorang suami isteri selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru sesudah itu suami atau isterinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ke lima bab delapan belas, c. Karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan tempat tidur dan pendaftaran putusnya perkawinan itu dalam register catatan sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian kedua bab ini, d. Karena perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ketiga bab ini.65 Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan6 Pasal 199 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 4
  • 5. 1. Putusnya Perkawinan Karena Kematian Kematian merupakan suatu peristiwa alam yang tidak bisa lepas darikehidupan manusia. Kematian ini tentu mengakibatkan akibat hukum. Kematiandalam hal perkawinan merupakan suatu peristiwa meninggalnya salah satu pihakatau kedua pihak yang menjadi subjek hukum dalam perkawinan. Kematian suami/istri tentunya akan mengakibatkan perkawinan putussejak terjadinya kematian. Apabila perkawinan putus disebabkan meninggalnyasalah satu pihak maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan beralihkepada keluarga yang ditinggalkan dengan cara diwariskan. Dengan putusnya perkawinan karena kematian maka terbukanya hakmewaris dari ahli waris. Masalah kewarisan merupakan aspek yang sangat pentingdalam ajaran agama islam, banyak mempengaruhi kehidupan seseorang denganorang lain, seperti yang terjadi dalam budaya jahiliyah, hukum waris yangdipedomani tidak memenuhi unsur keadilan, hasilnya juga banyak membawabencana dan persengketaan dengan para penerima waris. Kewarisan adalah ilmu yang berhubungan dengan harta milik, jika dalampembagiannya tidak transparan dan hanya berdasarkan kekuatan hukum yangtidak jelas, maka dikhawatirkan kemudian hari akan menimbulkan sengketa diantara ahli waris.7 Sementara harta warisan adalah benda yang ditinggalkan oleh orang yangmeninggal dunia yang menjadi hak ahli waris. Harta itu merupakan sisa atau hasilbersih, setelah harta yang ditinggalkan itu diambil untuk berbagai kepentingan,seperti biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan penunaian wasiat.8 Penambahan kalimat “setelah harta yang ditinggalkan itu diambiluntuk berbagai kepentingan” menunjukkan adanya penyempitan definisi, yangdipergunakan untuk membedakan harta warisan dengan harta peninggalan. Hartapeninggalan bersifat lebih umum sedangkan harta warisan lebih khusus karena7 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin, UIIPress, Yogyakarta, Tahun 2005, hal. 398 Ibid, hal. 21 5
  • 6. harta warisan juga dapat disebut dengan harta benda jika tidak dipotong dengandengan tiga kepentingan seperti biaya perawatan jenazah, hutang-hutang danpenunaian wasiat. Dalam hal hidupnya waris, para ahli waris yang benar-benar hiduplah disaat kematian muwaris, berhak mendapatkan harta peninggalan. Berkaitan denganbayi yang masih berada dalam kandungan akan dibahas secara khusus. Tidak ada penghalang kewarisan, dalam hal ini ahli waris tidakmempunyai halangan sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan-ketentuantentang penghalang kewarisan yang telah ditentukan.. 2. Putusnya Perkawinan karena Perceraian Dalam kenyataannya prinsip-prinsip berumah tangga sering kali tidakdilaksanakan, sehingga suami dan isteri tidak lagi merasa tenang dan tenteramserta hilang rasa kasih sayang dan tidak lagi saling cinta mencintai satu sama lain,yang akibat lebih jauh adalah terjadinya perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidakmemberikan batasan mengenai istilah perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 39ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa Perceraian hanya dapatdilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutanberusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang mana untukmelakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidakakan dapat rukun sebagai suami isteri. Menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinanterdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukanperceraian, yaitu: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 6
  • 7. penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun beturut- turut.tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain; f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.9 Kepada mereka yang mengakhiri perkawinannya akan diberikan aktaperceraian sebagai bukti berakhirnya perkawinan mereka. Akta perceraianditandatangani oleh panitera kepala. Pasal 221 KUH Perdata yang menentukan setiap salinan putusanperceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus didaftarkan padainstansi berwenang guna dicatatkan oleh Pejabat Pencatat pada buku registerperceraian. Pentingnya pencatatan ini adalah untuk memenuhi Pasal 34 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa perceraiandianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejakpendaftaran, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnyaputusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan disebutkanbeberapa hal akibat hukum putusnya perkawinan yang dikarenakan olehperceraian : a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidikanak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada9 Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 7
  • 8. perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan danpendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidakdapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikutmemikul biaya tersebut. c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikanbiaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. 10 Pasal di atas memberikan pengertian bahwa : a. Mantan suami atau isteri berkewajiban memelihara dan mendidikanak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana adaperselisihan mengenai penguasaan anak-anak , Pengadilan memberikankeputusan. b. Mantan suami bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan danpendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataan suami tidak dapatmemenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa isteri ikutmemikul biaya tersebut; c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikanbiaya penghidupan dan/ atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri. Kemudian dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatamenyebutkan beberapa alasan yang mengakibatkan terjadinya perceraian,yaitu: a. zinah, b. meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat10 Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 8
  • 9. c. penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan. d. melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan. Perceraian dapat terjadi karena talak dan gugatan perceraian. MengenaiTalak telah diatur dalam Pasal 117-122 KHI yang menentukan talak adalah ikrarsuami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebabputusnya perkawinan. Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untukdiizinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya. Cerai talak yang diajukan olehsuami yang telah, riddah (keluar dari agama Islam), produk putusannya bukanmemberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, akan tetapi talakdijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Cerai gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agarPengadilan Agama memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Gugatanhadhanah, nafkah anak, nafkah istri, mutah, nafkah iddah dan harta bersamasuami istri, dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat. Selama prosespemeriksaan cerai gugat sebelum sidang pembuktian, suami dapat mengajukanrekonvensi mengenai penguasaan anak dan harta bersama. Dalam perkara cerai gugat, istri dalam gugatannya dapat mengajukangugatan provisi, begitu pula suami yang mengajukan rekonvensi dapat pulamengajukan gugatan provisi tentang hal-hal yang diatur dalam Pasal 24 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pemeriksaan dan penyelesaian cerai gugat yang diajukan istri atas dasaralasan suami zina, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku pada gugat 9
  • 10. cerai biasa, yaitu dilakukan pembuktian dengan saksi atau sumpah pemutus, atauatas dasar putusan Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetapbahwa suaminya melakukan tindak pidana zina. Akhirnya Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itudinyatakan di depan sidang pengadilan. Dalam hal perkawinan putus karena perceraian, maka harta diaturmenurut hukumnya masing-masing. Penjelasan pasal tersebut menerangkanbahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” adalah hukumagama, hukum adat dan hukum-hukum positif yang lain. 3. Putusnya Perkawinan karena Putusan Pengadilan Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan dapat terjadi, karenaadanya seseorang yang meninggalkan tempat kediamana bersama, sehingga perludiambil langkah-langkah terhadap perkawinan orang tersebut, untuk kepentingankeluarga yang ditinggalkan. Perceraian membawa akibat yang luas bagiperkawinan, bagi suami-isteri, harta kekayaan perkawinan maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan juga bisa terjadi karenaadanya permohonan dari salah satu pihak suami atas istri atau para anggotakeluarga yang tidak setuju dengan perkawinan yang dilangsungkan oleh keduacalon mempelai. Atas permohonan ini pengadilan memperbolehkan perkawinanyang telah berlangsung dengan alasan bertentangan dengan syara’ atauperkawinan tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan baik dalam Undang-Undang perkawinan maupun menurut hukum agama. Putusnya Perkawinan atas Putusan Pengadilan dapat terjadi apabiladilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkancerai (talak), ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohon hak talaksebab sighat taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putuskarena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namunharus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi 10
  • 11. segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Dalam pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa perceraian hanya dapatdilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutanberusaha mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian bagi pemeluk agama Islamproses dan penyelesaiannya dilakukan di depan Pengadilan Agama (Undang-undang N0. & tahun 1989 tentang Peradilan Agama), sedangkan bagi pemelukagama non Islam proses dan penyelesaiannya dilakukan di depan PengadilanNegeri. Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik atas kehendakbersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanyacampur-tangan dari Pemerintah, namun demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, makaperceraian harus melalui saluran lembaga Pengadilan. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukandi depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yangberagama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwaperceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan namun karenaketentuuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak makasudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini. Akibat perceraian baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memeliharadan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Ketikasuatu saat ada perselisihan mengenai hak penguasaan atas anak, maka Pengadilanakan memberikan keputusannya. Dan harus diterima oleh para pihak. Dalam halini kekuasaan orang tua menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 bersifattungga. Artinya, walaupun telah terjadi perceraian, kekuasaan orang tua atas anakyang masih di bawah umur tetap berjalan, tidak berubah menjadi perwalian sepertipengaturan dalam KUH Perdata (pasal 298, 299).1111 Pasal 298 “Tiap-tiap anak, dalam umur berapapun juga, berwajib menaruh kehormatan dankesegaran terhadap bapak dan ibunya. Si bapak dan si ibu keduanya berwajib memelihara danmendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaanorang tua atau untuk menjadi wali tak membebaskan mereka dari kewajiban, memberitunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayaipemeliharaan dan pendidikan itu. Terhadap anak-anak yang telah dewasa, berlakulah ketentuan-ketentuan tercantum dalam bagian ketiga bab ini” 11
  • 12. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugatatau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan,Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam saturumah. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugatatau tergugat, Pengadilan dapat:  Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami,  Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak,  Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang- barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak isteri (pasal 24 PP No. 9 tahun 1975) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan danpendidikan yang diperlukan anak itu, apabila bapak dalam kenyataannya tidakdapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bawhwa ibuikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikanbiaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya(pasal 41) Perwalian tidak timbul setelah terjadinya perceraian, pewalian menurutUndang-undang Perkawinan ialah bagi anak yang belum mencapai usia genap 18tahun atau belum melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawahkekuasaan orang tua. Mereka yang di bawah kekuasaan orang tua adalah anak sahyang belum genap berumur 18 tahun.Pasal 299 “Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetapbernaung di bawah kekuasaan mereka, sekadar mereka tidak dibebaskan atau dipecat darikekuasaan itu” 12
  • 13. BAB IV SIMPULAN DAN SARAN Pada hakekatnya setiap manusia memiliki nafsu dan akal fikiran. Untukmangaktualisasikan berkah dari Tuhan yang berupa nafsu dan fikiran ini manusiabisa merealisasikannya dengan saling cinta-mencintai, sayang-menyayangi dansaling menjaga satu sama lainnya. Dalam hubungannya antara manusia yang satudan manusia yang lain tentu harus ada norma-norma atau nilai-nilai yang harusdipatuhi. Manusia tidak lantas bebas berbuat apa saja dengan manusia yang lain.Sebagai contoh, untuk dapat dikatakan atau diakui dalam hubungannya sebagai 13
  • 14. suami dan isteri, manusia harus mensahkannya dengan perkawinan. Dankemudian mendaftarkan perkawinannya tersebut sehingga perkawinan tersebutmemperoleh kepastian hukum. Baik dari segi agama maupun dari segi hukum. Namun suatu saat dalam hubungan keluarga pasti ada saja yang berjalantidak sesuai dengan rencana. Perkawinan bisa saja putus di tengah jalan. Dan halitu disebabkan oleh para pihak sendiri maupun oleh pihak lain. Perkawinan perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu : 1. Kematian. 2. Perceraian, dan 3. Atas Keputusan Pengadilan. Meskipun dalam suatu perkawinan kelak akan terjadi banyakmasalah, tetapi alangkah lebih baiknya kalau permasalahan itu masih bisadiselesaikan dengan cara baik-baik, jangan pernah berfikiran Pemutusanperkawinan adalah jalan satu-satunya. Kecuali memang perkawinan ituputus disebabkan oleh kematian. Kita tidak bisa menolaknya. Karenakematian adalah hak prerogatif Tuhan. BAB V DAFTAR PUSTAKAAbdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin, UII Press, Yogyakarta, Tahun 2005Abdur Rahman Al Jazairi. Kitaabu’l Fiqh ala mazahibi’l Arbaah jilid IV Mochtar, Drs.Kamal.Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Penerbitan Bulan Bintang Jakarta. Cetakan pertama 1974. 14
  • 15. Ibnu’I Humam Fat-hu’I Qadir jilid II hlm 357; Fakhru’r. razi. Tafsir Fakhru’r Razi jilid III hlm 189.Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek / BW)Ny. Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, Tahun 2004, hal. 103Soimin, S.H, Soedaryo.1992.Hukum Orang dan Keluarga.Jakarta:Sinar Grafika.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 15