Your SlideShare is downloading. ×
PMK 224/PMK.011/2012 (PPH Psl. 22)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

PMK 224/PMK.011/2012 (PPH Psl. 22)

3,022

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,022
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
98
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012 Pemungutan PPh Pasal 22 di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang LainJakarta, Februari 2013
  • 2. PERTAM 2
  • 3. PPh Pasal 22 Impor atau Usaha Lain Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012 Tanggal 26 Desember 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Lain (disempurnakan) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tanggal 30 April 2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya (dicabut) PERTAM 3
  • 4. Pemungut Pajak PMK 154/PMK.03/2010 PMK 224/PMK.011/2012 Tidak ada Ps 1 ayat (1) e. Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi: 1. PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero); dan 2. Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Ps 1 huruf e. Ps 1 ayat (1) f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada hasil produksinya di dalam negeri; distributor di dalam negeri; Tidak ada Ps 1 ayat (1) g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri; PERTAM 4
  • 5. Pemungut Pajak PMK 154/PMK.03/2010 PMK 224/PMK.011/2012 Tidak ada Ps 1 ayat (2) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja dalam hal ini adalah industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. Tidak ada Ps 1 ayat (3) Pedagang pengumpul sebagaimana dimaksud PMK ini adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya: a. mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan b. menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. PERTAM 5
  • 6. Tarif Pungutan Pajak PMK 154/PMK.03/2010 PMK 224/PMK.011/2012 Sama dengan PMK Ps 2 ayat (1) a. 224/PMK.011/2012 Atas impor : 1. Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor; 2. tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% dari nilai impor; dan/atau 3. tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Ps 2 ayat (1) b. Ps 2 ayat (1) b. Atas pembelian barang sebagaimana Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan dan huruf d sebesar 1,5% dari harga kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar pembelian. 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Ps 2 ayat (1) c. angka 1. Ps 2 ayat (1) c. 1. BBM sebesar: Atas penjualan BBM, BBG, dan pelumas oleh produsen atau importir BBM, BBG, a. 0,25% (nol koma dua puluh lima dan pelumas adalah sebagai berikut: persen) dari penjualan tidak termasuk 1. BBM sebesar: Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan a) 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada SPBU kepada SPBU Pertamina; Pertamina; b. 0,3% (nol koma tiga persen) dari b) 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada SPBU bukan penjualan tidak termasuk Pajak Pertamina; Pertambahan Nilai untuk penjualan c) 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak selain kepada SPBU bukan Pertamina dan Non sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b). SPBU; 2. BBG sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN; 3. pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. PERTAM 6
  • 7. Tarif Pungutan Pajak PMK 154/PMK.03/2010 PMK 224/PMK.011/2012 Ps 2 ayat (1) d. Ps 2 ayat (1) d. Tidak ada untuk industri farmasi Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha (angka 5. pada PMK yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, 224/PMK.011/2012) industri otomotif, dan industri farmasi: 1. penjualan semua jenis semen sebesar 0,25%; 2. penjualan kertas sebesar 0,1%; 3. penjualan baja sebesar 0,3%; 4. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45%; 5. penjualan semua jenis obat sebesar 0,3%, dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Tidak ada Ps 2 ayat (1) e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Ps 2 ayat (1) e. Ps 2 ayat (1) f. Sama dengan huruf f. PMK Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan 224/PMK.011/2012 usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Sama dengan PMK Ps 2 ayat (3) 224/PMK.011/2012 Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Ketentuan Ps 2 ayat (3) hanya berlaku untuk Pemungutan PPh Pasal 22 yang bersifat tidak final PERTAM 7
  • 8. Dikecualikan dari Pemungutan PPh Ps 22 PMK 154/PMK.03/2010 PMK 224/PMK.011/2012 Sama dengan PMK 224/PMK.011/2012 Ps 3 ayat (1) a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan Ps 3 ayat (1) b, c, dan d Ps 3 ayat (1) b, c, dan d Sama dengan PMK 224/PMK.011/2012 Sama dengan PMK 154/PMK.03/2010 Ps 3 ayat (1) e. Ps 3 ayat (1) e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan: pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud huruf b, huruf c dan, huruf d, berkenaan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d yang jumlahnya paling dengan: banyak Rp2.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; 1. Pembayaran yang jumlahnya paling 2. pembayaran yang dilakukan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam banyak Rp 2.000.000,00 dan tidak Pasal 1 ayat (1) huruf e yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 dan merupakan pembayaran yang terpecah- tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; pecah; 3. pembayaran untuk: 2. Pembayaran untuk pembelian bahan a) pembelian BBM, BBG, pelumas, benda-benda pos; bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air b) pemakaian air dan listrik. minum/PDAM dan benda-benda pos. Ps 3 ayat (1) f. Dicabut Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG); PERTAM 8
  • 9. Dikecualikan dari Pemungutan PPh Ps 22 PMK 154/PMK.03/2010 PMK 224/PMK.011/2012 Sama dengan PMK Ps 3 ayat (2) 224/PMK.011/2012 Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 0%. Sama dengan PMK Ps 3 ayat (3) dan (4) 224/PMK.011/2012 Pengecualian dari Pemungutan PPh Ps 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, kecuali untuk yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, dan g dilakukan tanpa SKB. Sama dengan PMK Ps 3 ayat (5) 224/PMK.011/2012 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dan ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktur Jenderal Pajak. PERTAM 9
  • 10. Saat Terutang PPh Ps 22 PMK 154/PMK.03/2010 PMK 224/PMK.011/2012Sama dengan PMK 224/PMK.011/2012 Ps 4 ayat (1) PPh Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.Ps 4 ayat (2) Ps 4 ayat (2)Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasukdibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksudterutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saatdokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor (PIB).Ps 4 ayat (3) Ps 4 ayat (3)PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh PPh Pasal 22 atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayatpemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untukPasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d terutang dan keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) hurufdipungut pada saat pembayaran. e, terutang dan dipungut pada saat pembayaranPs 4 ayat (4) Ps 4 ayat (4)PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasalsemen, industri kertas, industri baja, dan industri 1 ayat (1) huruf f dan penjualan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksudotomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, terutang dan dipungut pada saat penjualan.Ps 4 ayat (5) Ps 4 ayat (5)PPh Pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumasminyak, gas dan pelumas terutang dan dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h, terutang dan dipungutpada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order).Barang (delivery order).Ps 4 ayat (5) Ps 4 ayat (6)PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpulpedagang pengumpul terutang dan dipungut pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i, terutang dan dipungutsaat pembelian. pada saat pembelian. PERTAM 10
  • 11. Tata Cara Pemungutan PPh Ps 22 PMK 154/PMK.03/2010 PMK 224/PMK.011/2012Sama dengan PMK 224/PMK.011/2012 Ps 5 ayat (1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh: a. importir yang bersangkutan; atau b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.Ps 5 ayat (2) Ps 5 ayat (2)Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut Pemungutan PPh Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimanapajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d,huruf d, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos,Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan,dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisiatas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.Ps 5 ayat (3) Ps 5 ayat (3)Pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan BBM, BBG dan Pemungutan PPh Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimanapelumas, dan penjualan hasil produksi industri semen, industri dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g,kertas, industri baja dan industri otomotif, wajib disetor oleh huruf h, dan huruf i, wajib disetor oleh pemungut ke kas negarapemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk olehbank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.SSP.Ps 5 ayat (4) dicabutPemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usahaindustri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan,perkebunan, pertanian, dan perikanan wajib disetor oleh pemungutke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yangditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP PERTAM 11
  • 12. Tata Cara Penyetoran PPh Ps 22 PMK 154/PMK.03/2010 PMK 224/PMK.011/2012 Ps 6 ayat (1) Ps 6 ayat (1) Penyetoran PPh Pasal 22 oleh importir, Direktorat Jenderal Penyetoran PPh Pasal 22 oleh importir, Direktorat Jenderal Bea Bea dan Cukai dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dan Cukai dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d, menggunakan Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan dengan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai Bukti menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai Pemungutan Pajak. Bukti Pemungutan Pajak. Ps 6 ayat (2) Ps 6 ayat (2) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) e, huruf f, dan huruf g, wajib menerbitkan Bukti huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, wajib Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 (tiga), yaitu : dalam rangkap 3 (tiga), yaitu: a. lembar kesatu untuk Wajib Pajak (pembeli/pedagang a. lembar kesatu untuk Wajib Pajak yang dipungut; pengumpul); b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Masa Pajak Penghasilan Pasal 22); dan Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22); dan c. lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang c. lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. bersangkutan. PERTAM 12
  • 13. Pelaporan PPh Ps 22 PMK 154/PMK.03/2010 PMK 224/PMK.011/2012 Ps 7 Ps 7 Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, wajib Pelayanan Pajak. melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak. Ps 8 dicabut Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelaporan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan sesuai jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran dan pelaporan pemungutan pajak. PERTAM 13
  • 14. Pemungutan PPh Ps 22 PMK 154/PMK.03/2010 PMK 224/PMK.011/2012 Ps 9 ayat (1) Ps 9 ayat (1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor Pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam barang, pembelian barang oleh pemungut pajak Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf f, huruf g, dan huruf i bersifat tidak final dan dapat huruf d, penjualan hasil produksi industri semen, industri diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan kertas, industri baja dan industri otomotif dan pembelian dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut. bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut. Ps 9 ayat (2) Ps 9 ayat (2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan Pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam bahan bakar minyak, gas dan pelumas kepada: Pasal 1 ayat (1) huruf h atas penjualan kepada: a. penyalur/agen bersifat final; a. penyalur/agen bersifat final; b. selain penyalur/agen bersifat tidak final. b. selain penyalur/agen bersifat tidak final. PERTAM 14
  • 15. PERTAM 15

×