Faktur pajak 2010 (per 13&65 2010 & se-50-2011)

4,696 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,696
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
512
Actions
Shares
0
Downloads
164
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Faktur pajak 2010 (per 13&65 2010 & se-50-2011)

  1. 1. PT. PERTAMINA (PERSERO) BOGOR, 13-14 OKTOBER 2011 1© gid.2010 - KPP BUMN
  2. 2.  Dasar Hukum.  Kewajiban Pembuatan Faktur Pajak.  Saat Pembuatan Faktur Pajak.  Faktur Pajak Gabungan.  Formulir Faktur Pajak.  Pengisian Faktur Pajak.  Kode & Nomor Seri Faktur Pajak.  Penandatanganan Faktur Pajak.  Faktur Pajak Cacat.  Sanksi Administrasi.  Faktur Pajak Pengganti.  Penggantian Faktur Pajak yang Hilang.  Pembatalan Faktur Pajak.  Masa Transisi.  Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran.  Penggunaan Faktur Pajak Lama. 2© gid.2011 - KPP BUMN
  3. 3.  Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU Nomor 42 Tahun 2009. (Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah).  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010. (Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak)  Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 s.t.d.d. PER-65/PJ/2010. (Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak)  Pasal yg disebut pada slide-slide berikutnya. Mencabut:  KEP-524/PJ/2000 s.t.d.t.d. PER-97/PJ/2005. (Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana).  PER-159/PJ/2006. (Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar)  Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-58/PJ/2010 dan SE-137/PJ/2010. (Bentuk dan Ukuran Formulir serta Tata Cara Pengisian Keterangan pada Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran)  Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-42/PJ/2010. (Penyampaian PMK No. 38/PMK.03/2010 & PerDJP No. PER-13/PJ/2010)  Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-56/PJ/2010. (Penjelasan Mengenai Penggunaan Faktur Pajak Lama) 3© gid.2011 - KPP BUMN
  4. 4. Faktur Pajak wajib dibuat untuk setiap:  Penyerahan BKP di dalam daerah pabean (Ps. 4 (1) a UU PPN);  Penyerahan JKP di dalam daerah pabean (Ps. 4 (1) c UU PPN);  Ekspor BKP berwujud (Ps. 4 (1) f UU PPN);  Ekspor BKP Tidak Berwujud (Ps. 4 (1) g UU PPN);  Ekspor JKP (Ps. 4 (1) h UU PPN); &/  Penyerahan aktiva yg menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan (Ps. 16D UU PPN). 4© gid.2010 - KPP BUMN
  5. 5. Go To  Saat penyerahan BKP/JKP dalam hal pembayaran diterima setelah saat penyerahan. (p2a1ha)  Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP. (p2a1hb)  Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. (p2a1hc)  Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN. (p2a1hd) FAKTUR PAJAK GABUNGAN:  Paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP/JKP. (p2a2) 5© gid.2010 - KPP BUMN
  6. 6. Back (LANJUTAN) 1. Saat penyerahan BKP/JKP (dalam hal pembayaran diterima setelah saat penyerahan). (p2a1ha) FP diterbitkan Penyerahan BKP/JKP Pembayaran 01/04/2010 01/05/2010 6© gid.2010 - KPP BUMN
  7. 7. Back (LANJUTAN) 2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP. (p2a1hb) FP diterbitkan Pembayaran Penyerahan (DP) BKP/JKP 01/04/2010 01/05/2010 7© gid.2010 - KPP BUMN
  8. 8. Back (LANJUTAN) 3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. (p2a1hc) FP diterbitkan Pembayaran Pembayaran Penyerahan Termin 1 Termin 2 Bangunan 01/04/2010 15/06/2010 01/08/2010 FP diterbitkan 8© gid.2010 - KPP BUMN
  9. 9. Back (LANJUTAN) 4. Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN. (p2a1hd) PKP Rekanan PKP Rekanan menyerahan menyampaikan Bendahara BKP/JKP tagihan membayar 01/04/2010 15/06/2010 01/07/2010 FP diterbitkan 9© gid.2010 - KPP BUMN
  10. 10. SE-50/PJ/2011  BKP berwujud bergerak, terjadi pada saat: CONTOH • diserahkan secara langsung kpd pembeli/pihak ke-3 untuk & a.n. pembeli; • diserahkan secara langsung kpd penerima barang, untuk pemberian cuma2, pemakaian sendiri, & penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya &/ penyerahan antarcabang; • diserahkan kpd juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; ATAU • harga atas penyerahan BKP diakui sbg piutang/penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dg prinsip akuntansi yg berlaku umum & diterapkan secara konsisten. (3a1) Catatan: • Dalam hal 1 faktur penjualan diterbitkan untuk mencatat/mengakui beberapa kali pengiriman barang sesuai dg dokumen pengiriman barang (delivery order), atas penyerahan tsb dapat diterbitkan 1 Faktur Pajak. • Penerbitan faktur penjualan tersebut adalah sbg dasar pengakuan piutang atau pencatatan penghasilan bagi PKP Penjual & harus dilakukan sesuai dg prinsip akuntansi yg berlaku umum & dilakukan secara konsisten. (6) 10© gid.2011 - KPP BUMN
  11. 11. SE-50/PJ/2011  BKP berwujud tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan/menguasai BKP tersebut, secara hukum/nyata, kpd pihak pembeli. (3a2) CONTOH  BKP tidak berwujud, terjadi pada saat: • harga atas penyerahan BKP diakui sbg piutang/ penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dg prinsip akuntansi yg berlaku umum & diterapkan secara konsisten; ATAU • kontrak/perjanjian ditandatangani atau saat mulai tersedianya fasilitas/kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian/seluruhnya, dalam hal saat sbgmana dimaksud di atas tidak diketahui. (3a3) 11© gid.2011 - KPP BUMN
  12. 12. SE-50/PJ/2011 Terjadi pada saat: CONTOH  harga atas penyerahan JKP diakui sbg piutang/ penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP sesuai dg prinsip akuntansi yg berlaku umum & diterapkan secara konsisten;  kontrak/perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sbgmana dimaksud di atas tidak diketahui; ATAU  saat mulai tersedianya fasilitas/kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian/seluruhnya, dalam hal pemberian cuma2 atau pemakaian sendiri JKP. (3b) 12© gid.2011 - KPP BUMN
  13. 13.  Pengertian: Faktur Pajak yg meliputi seluruh penyerahan yg dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yg sama selama 1 bulan kalender. (p1a3)  Saat Pembuatan Faktur Pajak Gabungan: Paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP/JKP. (p2a2) FP diterbitkan Penyerahan Penyerahan Penyerahan BKP/JKP BKP/JKP BKP/JKP 01/04/2010 30/04/2010 13© gid.2010 - KPP BUMN
  14. 14.  Bentuk & Ukuran: • Disesuaikan dg kepentingan PKP (p3a1), dapat ditambah keterangan lain selain keterangan sebagaimana dimaksud pada Ps. 13 (5) UU PPN. (p5a2) • Contoh FP mata uang Rupiah di Lampiran IA. (p3a1) • Contoh FP mata uang asing di Lampiran IB. (p3a1)  Pengadaan: • Dilakukan sendiri oleh PKP. (p4a1) • Paling sedikit dibuat 2 rangkap: Lembar 1 untuk pembeli BKP/penerima JKP, Lembar 2 untuk PKP penerbit FP. (p4a2) Dapat dibuat lebih dari 2 rangkap sepanjang dinyatakan secara jelas peruntukannya dalam lembar FP ybs. (p4a3)  Faktur Penjualan yg: • memuat keterangan sesuai dg Ps. 13 (5) UU PPN, & • pengisiannya sesuai dg tata cara pada Lampiran II, dipersamakan dg FP. (p11) 14© gid.2010 - KPP BUMN
  15. 15. Back Pasal 13 (5) UU PPN:  Nama, alamat, & NPWP PKP yg menyerahkan BKP/JKP;  Nama, alamat, & NPWP pembeli BKP/penerima JKP;  Jenis BKP/JKP, jumlah harga jual/pengantian, & potongan harga;  PPN yg dipungut;  PPnBM yg dipungut;  Kode, nomor seri, & tanggal pembuatan FP; &  Nama & tanda tangan yg berhak menandatangani FP.  “Jabatan” tidak termasuk keterangan minimal. 15© gid.2010 - KPP BUMN
  16. 16. Back Rupiah: (p3a2, L1A) 16© gid.2010 - KPP BUMN
  17. 17. Back Valuta Asing: (p3a2, L1B) 17© gid.2010 - KPP BUMN
  18. 18.  FP harus diisi secara lengkap, jelas, & benar sesuai dg keterangan sebagaimana dimaksud dalam Ps. 13 (5) UU PPN serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yg ditunjuk. (p5a1)  Dalam hal diperlukan, PKP dapat menambahkan keterangan lain dalam FP selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Ps. 13 (5) UU PPN. (p5a2)  FP yg tidak diisi dg cara sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas merupakan FP cacat. (p5a3)  Detil tata caranya di Lampiran II PER-13/PJ/2010. (p5a5) 18© gid.2011 - KPP BUMN
  19. 19. (p6a2-3, L3) 0 0 0 . 0 0 0 – 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 Kode Kode Tahun Nomor Urut Transaksi Cabang Penerbitan Kode Status Kode FP Nomor Seri FP 19© gid.2010 - KPP BUMN
  20. 20. Kode Transaksi: 2 Digit (p6a2ha, L3)  01 : Penyerahan kepada selain Pemungut PPN (selain 04 s.d. 09).  02 : Penyerahan kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.  03 : Penyerahan kepada Pemungut PPN lainnya (KPS Migas).  04 : Penyerahan yg menggunakan DPP Nilai Lain kepada selain Pemungut PPN.  05 : Kode ini tidak dapat digunakan lagi sejak 1 April 2010.  06 : Penyerahan lainnya kepada selain Pemungut PPN & penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing).  07 : Penyerahan yg PPN/PPnBM-nya tidak dipungut atau ditanggung Pemerintah kepada selain Pemungut PPN, & penyerahan ke Kawasan Bebas/Kawasan Ekonomi Khusus kepada selain Pemungut PPN.  08 : Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN/PPnBM kepada selain Pemungut PPN.  09 : Penyerahan aktiva Pasal 16D kepada selain Pemungut PPN. 20© gid.2010 - KPP BUMN
  21. 21. Kode Status: 1 Digit (p6a2hb, L3) 0 : Normal 1 : Penggantian 21© gid.2010 - KPP BUMN
  22. 22. Kode Cabang: 3 Digit (p6a2hc, p7, L3)  PKP yg telah mendapat izin pemusatan PPN terutang yg: • sistem penerbitan FP-nya belum online antara Kantor Pusat & Kantor- kantor Cabangnya; dan/atau • Kantor Pusat dan/atau Kantor-kantor Cabangnya ada yg ditetapkan sbg Penyelenggara Kawasan Berikat dan/atau Pengusaha di Kawasan Berikat dan/atau mendapat fasilitas KITE dan/atau berada di Kawasan Ekonomi Khusus, maka Kode Cabang diisi dg: • 000  Kantor Pusat • 001, 002, dst.  Kantor Cabang. (p7a1ha) Catatan: • Kode Cabang dapat diurutkan berdasarkan tangal pengukuhan masing- masing Kantor Cabang. • Peruntukan Kode Cabang tidak boleh diubah. (p7a3) • Kode Cabang dapat ditambah/dihentikan penggunaannya. (p7a4) • Kode cabang yg sudah dihentikan penggunaannya tidak boleh digunakan kembali. (p7a6) • PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atas Kode Cabang yg digunakan ke KPP paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan penggunaan Kode Cabang dg menggunakan formulir Lampiran IVA. (p7a2&5)  PKP selain PKP di atas, Kode Cabang diisi dg 000. (p7a1hb) 22© gid.2010 - KPP BUMN
  23. 23. (LANJUTAN) Kode Cabang: 3 Digit (p7a1ha, L3) Contoh: PKP memiliki Kantor Pusat di Jakarta & Kantor Cabang: 3 di Surabaya, 3 di Medan, 1 di Batam berstatus sebagai Pengusaha di Kawasan Berikat. Penentuan Kode Cabang dapat dilakukan sebagai berikut: Tanggal Pengukuhan Kode Cabang No. Kantor Pusat/Cabang PKP pada Kode FP 1 Jakarta 5 Agustus 2000 000 2 Cabang Surabaya 1 10 Desember 2000 001 3 Cabang Surabaya 2 25 Januari 2003 002 4 Cabang Medan 1 1 Januari 2001 003 5 Cabang Medan 2 15 April 2003 004 Cabang PDKB KBN 6 23 Juli 2003 005 Cilincing Jakarta 7 Cabang Surabaya 3 15 Januari 2007 006 8 Cabang Medan 3 15 Februari 2007 007 23© gid.2010 - KPP BUMN
  24. 24. (LANJUTAN) Kode Cabang: Surat Pemberitahuan Kode Cabang: (p7a2, L4A) 24© gid.2010 - KPP BUMN
  25. 25. (LANJUTAN) Kode Cabang: Surat Pemberitahuan Penambahan/ Pengurangan Kode Cabang: (p7a5, L4B) 25© gid.2010 - KPP BUMN
  26. 26. Tahun Penerbitan: 2 Digit (p6a3ha, L3) 10  Tahun 2010 11  Tahun 2011 26© gid.2010 - KPP BUMN
  27. 27. Nomor Urut: 8 Digit (p6a3hb, p9, L3)  Penulisan sesuai banyaknya digit.  Harus dibuat secara berurutan tanpa membedakan antara Kode Transaksi, Kode Status, & mata uang yg digunakan. (p9a1)  Dimulai dari 00000001 pada setiap awal tahun kalender mulai Januari (termasuk Kantor Pusat & Kantor-kantor Cabangnya sbgmana dimaksud pada Ps. 7 (1) huruf a); kecuali bagi PKP yg baru dikukuhkan atau PKP yg pindah KPP, dimulai sejak masa pajak PKP dikukuhkan atau dikukuhkan di KPP yg baru. (p9a2&3)  Apabila sebelum Januari awal tahun kalender berikutnya, Nomor Urut telah mencapai 99999999, dimulai lagi dari 00000001 (termasuk Kantor Pusat & Kantor-kantor Cabangnya sbgmana dimaksud pada Ps. 7 (1) huruf a) dg menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke KPP paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah bulan Nomor Urut 00000001 digunakan kembali dg menggunakan formulir Lampiran V. (p9a4-6)  Pada awal tahun kalender berikutnya, Nomor Urut dimulai lagi dari 00000001. (p9a7) 27© gid.2011 - KPP BUMN
  28. 28. Back Nomor Urut: 8 Digit (p9a1, L3) 010.000-10.00000001 020.000-10.00000002 010.000-10.00000003 011.000-10.00000004 28© gid.2010 - KPP BUMN
  29. 29. (LANJUTAN) Nomor Urut: Surat Pemberitahuan Menerbitkan FP dg Nomor Urut Mulai dari 00000001 Tidak pada Awal Tahun Kalender: (p9a6, L5) 29© gid.2010 - KPP BUMN
  30. 30.  PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat yg berhak menandatangani FP (dapat lebih dari 1) disertai contoh tanda tangannya ke KPP paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat tsb mulai menandatangani FP dg menggunakan formulir Lampiran VIA. (p10a1-2)  PKP Orang Pribadi yg tidak memiliki struktur organisasi yg memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menandatangani FP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama kuasa disertai contoh tanda tangannya ke KPP paling lama pada akhir bulan berikutnya saat pihak yg diberi kuasa mulai menandatangani FP dg menggunakan formulir Lampiran VIA & menyertakan Surat Kuasa Khusus dg menggunakan formulir Lampiran VII. (p10a3)  Apabila terjadi perubahan pejabat/kuasa, PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke KPP paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat/kuasa pengganti mulai menandatangani FP dg menggunakan formulir Lampiran VIB. (p10a4)  Pejabat yg ditunjuk termasuk pejabat di Kantor-kantor Cabang yg dipusatkan yg menandatangani FP yg diterbitkan secara online tetapi dicetak di Kantor-kantor Cabang. (p10a5) 30© gid.2010 - KPP BUMN
  31. 31. (LANJUTAN) Surat Pemberitahuan Penunjukan Pejabat/ Kuasa: (p10a1&3, L6A) 31© gid.2010 - KPP BUMN
  32. 32. (LANJUTAN) Surat Pemberitahuan Perubahan Pejabat/ Kuasa: (p10a4, L6B) 32© gid.2010 - KPP BUMN
  33. 33. (LANJUTAN) Surat Kuasa Khusus: (p10a3, L7) 33© gid.2010 - KPP BUMN
  34. 34.  Tidak memuat keterangan dan/atau tidak diisi secara lengkap, jelas, & benar dan/atau tidak ditandatangani oleh pejabat/kuasa yg ditunjuk sbgmana dimaksud dalam Ps. 13 (5) UU PPN. (p5a3)  Tidak/terlambat menyampaikan pemberitahuan penggunaan Kode Cabang. (p7a7ha)  Menggunakan Kode Cabang selain dari Kode Cabang yg telah ditetapkan. (p7a7hb)  Salah dalam pengisian Kode & Nomor Seri FP. (p8)  Nomor Urutnya tidak dimulai dari 00000001 pada awal tahun kalender bulan Januari atau bagi PKP yg baru dikukuhkan, pada masa pajak PKP tsb dikukuhkan. (p9a8)  Tidak/terlambat menyampaikan pemberitahuan penggunaan Nomor Urut 00000001 tidak pada awal tahun kalender. (p9a10)  Tidak/terlambat menyampaikan pemberitahuan pejabat/kuasa penanda tangan FP. (p10a6) 34© gid.2011 - KPP BUMN
  35. 35.  Untuk penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor LN, wajib menerbitkan FP Khusus, dg menggunakan nomor urut tersendiri yg terpisah dari nomor urut FP atas penyerahan BKP kepada selain orang pribadi pemegang paspor LN, sesuai dg PMK- 76/2010. (p9Aa1ha)  Untuk penyerahan BKP selain kepada orang pribadi pemegang paspor LN, Toko Retail sbg PKP Pedagang Eceran dapat menerbitkan: 1) FP dg menggunakan kode & nomor seri sesuai dg PER- 58/PJ/2010; atau 2) FP lengkap sesuai ketentuan Ps. 13 (5) UU PPN, dg menggunakan kode & nomor seri FP sebagaimana diatur dalam Ps. 6 PER-13/PJ/2010 s.t.d.d. PER-65/PJ/2010. (p9Aa1hb)  Ketentuan tentang penggunaan nomor urut 00000001 (Ps. 9 (4) & (5)) & kewajiban pemberitahuan penggunaan nomor urut 00000001 (Ps. 9 (6)) serta konsekuensi apabila menggunakan nomor urut 00000001 tidak sesuai dg ketentuan (Ps. 9 (8) & (10)) juga berlaku bagi PKP Toko Retail. (p9Aa2) 35© gid.2011 - KPP BUMN
  36. 36. PKP PKP SANKSI Penjual Pembeli  Tidak membuat FP. (Ps.14 (1) d  FP cacat. (Ps. 9 (8) f PPN, Ps. 15 (3) a KUP, 1)) PER, 3))  Terlambat membuat FP. (Ps. 14  FP yg diterbitkan lebih dari 3 (1) d KUP, Ps. 15 (1) b PER) bulan sejak saat FP seharus-  Membuat FP cacat. (Ps. 14 (1) d nya dibuat. (Ps. 14 (2) PER) KUP) 2)  FP yg tidak memenuhi syarat  Terlambat melaporkan FP. (Ps. 14 (1) f KUP) formal & material. (Ps. 9 (8) f PPN) Denda: Pajak Masukan tidak 2% x DPP dapat dikreditkan Keterangan: 1) PKP yg menerbitkan FP lebih dari 3 bulan sejak saat FP seharusnya dibuat, dianggap tidak menerbitkan FP. (p14a1) 2) Yg dikecualikan, lihat slide berikutnya. (P15a2) 3) Kecuali FP cacat cfm. Ps. 7 (7), 8, 9 (10), & 10 (6) PER. (p15a3hb) 36© gid.2011 - KPP BUMN
  37. 37. PENGECUALIAN: (p15a2; p14a1he UU KUP) Tidak dikenai sanksi administrasi atas FP yg tidak memuat keterangan mengenai:  Nama, alamat, & NPWP pembeli BKP/penerima JKP; atau  Nama, alamat, & NPWP pembeli BKP/penerima JKP, dan nama & tanda tangan yg berhak menandatangani FP untuk PKP Pedagang Eceran. 37© gid.2010 - KPP BUMN
  38. 38. (L-VIII huruf A) Dibubuhi cap: FP: FP - Cacat Diganti Pengganti FP yg diganti: - Rusak Kode dan Nomor Seri : ……….. Tanggal : ……….. - Salah isi - Salah tulis Dilaporkan PKP Penjual & PKP Penjual PKP Pembeli Masa Pajak yg sama dg SPT Masa Masa Pajak diterbitkannya Masa Pajak dilaporkannya PPN FP Pengganti dg mencan- FP yg diganti dg mencan- tumkan nilai 0 (nol) pada tumkan nilai/keterangan yg kolom DPP, PPN/PPnBM. seharusnya. 38© gid.2010 - KPP BUMN
  39. 39. PKP yg menerbitkan FP dg nomor urut pada Kode & Nomor Seri FP yg tidak sesuai dg ketentuan Ps. 9 (1) & (2), dapat menerbitkan FP Pengganti dg ketentuan sbb:  FP yg salah pengisian nomor urutnya diganti dg FP Pengganti dg mengisi nomor urut pada Kode & Nomor Seri FP dg nomor urut yg sebenarnya.  Kode Status pada Kode FP Pengganti adalah Kode Status 1 (satu).  Tahun Penerbitan pada Nomor Seri FP Pengganti adalah tahun penerbitan FP yg diganti.  Tanggal penerbitan FP Pengganti sama dg tanggal penerbitan FP yg diganti.  Pada FP Pengganti dibubuhkan cap yg mencantumkan Kode & Nomor Seri serta tanggal FP yg diganti.  FP Pengganti & FP yg diganti agar diadministrasikan & digabungkan menjadi 1 (satu) berkas.  PKP harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada Masa Pajak yg sama dg Masa Pajak dilaporkannya FP yg diganti. (p12A) 39© gid.2011 - KPP BUMN
  40. 40. - PKP PEMBELI (L-VIII huruf B angka 2) Permintaan copy FP PKP PKP Pembeli Penjual Copy FP yg telah dilegalisasi Permintaan legalisasi Tembusan FP (copy rangkap 2) KPP tempat KPP tempat PKP Pembeli PKP Penjual terdaftar terdaftar Meneliti bahwa FP Meneliti bahwa FP sudah dikreditkan sudah dilaporkan 40© gid.2010 - KPP BUMN
  41. 41. - PKP PENJUAL (L-VIII huruf B angka 1) Permintaan copy FP PKP PKP Penjual Pembeli Copy FP yg telah dilegalisasi Permintaan legalisasi Tembusan FP (copy rangkap 2) KPP tempat KPP tempat PKP Penjual PKP Pembeli terdaftar terdaftar Meneliti bahwa FP Meneliti bahwa FP sudah dilaporkan sudah dikreditkan 41© gid.2010 - KPP BUMN
  42. 42. (L-VIII huruf B) Mengirimkan surat KPP tempat KPP tempat pemberitahuan & PKP Pembeli copy FP yg dibatalkan PKP Penjual terdaftar terdaftar PKP Pembatalan kontrak PKP Pembeli Penjual Bila PKP belum melaporkan FP yg dibatalkan, FP tsb harus tetap dilaporkan dalam SPT dg mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN/PPnBM Bila PKP telah melaporkan FP yg dibatalkan, PKP harus melakukan pembetulan SPT dg tetap melaporkan FP tsb dalam SPT dg mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN/PPnBM 42© gid.2010 - KPP BUMN
  43. 43.  Atas penyerahan BKP/JKP yg dilakukan sebelum 1 April 2010, namun FP-nya belum diterbitkan, maka FP harus diterbitkan dg Kode & Nomor Seri cfm. PER-13/PJ/2010. (p16a1)  Atas perolehan BKP/JKP yg FP-nya diterbitkan sebelum 1 April 2010 yg masih menggunakan Kode & Nomor Seri yg lama, namun FP-nya diterima/dilaporkan oleh PKP Pembeli pada 1 April 2010 atau sesudahnya, maka PPN-nya tetap dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan. (p16a2)  Penerbitan FP Pengganti atas FP yg telah diterbitkan sebelum 1 April 2010, menggunakan Kode & Nomor Seri cfm. PER- 13/PJ/2010. (p16a3)  S.d. 31 Desember 2010, PKP Pedagang Eceran dapat menggunakan kode & nomor seri khusus yg dapat berupa nomor invoice/struk penjualan yg ditentukan sendiri. (p17a1-2)  Mulai 1 Januari 2011, seluruh PKP wajib menggunakan Kode & Nomor Seri cfm. PER-13/PJ/2010. (p17a3) 43© gid.2010 - KPP BUMN
  44. 44. PER-58/PJ/2010  FP paling sedikit memuat keterangan: • nama, alamat, & NPWP yg menyerahkan BKP; • jenis BKP yg diserahkan; • jumlah Harga Jual yg sudah termasuk PPN atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah; • PPnBM yg dipungut; & • kode, nomor seri & tanggal pembuatan FP. (p3a1)  FP berupa: bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yg sejenis. (p4a1)  Kode & nomor seri FP dapat berupa nomor nota, kode nota, atau ditentukan sendiri oleh PKP PE. (p5)  Lembar ke-2 FP dapat berupa rekaman FP dalam bentuk media elektronik yaitu sarana penyimpanan data, antara lain: diskette, Digital Data Strorage (DDS) atau Digital Audio Tape (DAT) & Compact Disc (CD). (p6a3)  Ketentuan yg berkaitan dg penerbitan FP oleh PKP PE sebagaimana dimaksud dalam PER-13/PJ/2010 & perubahannya, dinyatakan tetap berlaku kecuali yg diatur khusus dalam PER-58/PJ/2010. (p7) 44© gid.2011 - KPP BUMN
  45. 45. Eks Lampiran 1A/1B SE-56/PJ/2010 PER-159/PJ/2006  FP lama masih dapat digunakan oleh PKP sampai habis & tetap dianggap sah sepanjang memenuhi syarat formal & material.  FP lama tersebut di atas tetap dapat dikreditkan oleh PKP pembeli sepanjang memenuhi ketentuan sbg Pajak Masukan yg dapat dikreditkan. CATATAN:  Nomor Urut pada Kode & Nomor Seri FP melanjutkan Nomor Urut yg telah digunakan PKP sebelum berlakunya PER-13/ PJ/2010.  Bentuk & ukuran formulir FP dibuat sesuai dg kepentingan & kebutuhan PKP, tidak harus sama dg contoh pada Lampiran 1A & 1B PER-13/PJ/2010. (p3a1, p5a2 PER-13/PJ/2010)  Invoice yg memenuhi ketentuan Ps. 13 (5) UU PPN dipersamakan dg FP. (p11 PER-13/PJ/2010) 45© gid.2010 - KPP BUMN
  46. 46. TERIMA KASIH… 46© gid.2010 - KPP BUMN
  47. 47. BKP BERGERAK  Contoh 1: • PT. Aman menyerahkan BKP secara langsung kpd Tn. Igna tgl. 15 Mei 2011.  FP diterbitkan tgl. 15 Mei 2011.  Contoh 2: • PT. Berkah di Jakarta menjual BKP kpd PT. Ceria di Surabaya dg syarat pengiriman loco gudang penjual (FOB shipping point). • BKP dikeluarkan dari gudang PT. Berkah & dikirim ke gudang PT. Ceria tgl. 10 Jun 2011 dg menggunakan perusahaan ekspedisi dg tgl. DO 10 Jun 2011. • BKP diterima PT. Ceria tgl. 12 Jun 2011.  FP diterbitkan tgl. 10 Jun 2011. Catatan: Apabila invoice tidak diterbitkan pd tgl. penyerahan secara langsung (contoh 1: 15/5) atau pd saat diserahkan kpd juru kirim/pengusaha jasa angkutan (contoh 2: 10/6) karena kondisi tertentu, FP wajib dibuat (paling lama) pd saat penerbitan invoice. Penerbitan invoice tersebut harus dilakukan sesuai dg prinsip akuntansi yg berlaku umum & dilakukan secara konsisten. 47© gid.2011 - KPP BUMN
  48. 48. Back BKP BERGERAK (LANJUTAN)  Contoh 3: • PT. Cantik di Jakarta menjual BKP kpd PT. Sentosa di Semarang dg syarat pengiriman franco gudang pembeli (FOB destination). • BKP dikeluarkan dari gudang PT. Cantik & dikirim ke gudang PT. Sentosa tgl. 12 Agu 2011 dg menggunakan perusahaan ekspedisi. • BKP diterima PT. Sentosa tgl. 13 Agu 2011. • PT. Cantik menerbitkan invoice tgl. 16 Agu 2011.  FP diterbitkan tgl. 13 Agu 2011 atau paling lama tgl. 16 Agu 2011. 48© gid.2011 - KPP BUMN
  49. 49. Back BKP TIDAK BERGERAK  Contoh 1: • Perjanjian jual-beli rumah ditandatangani tgl. 1 Mei 2011. • Perjanjian penyerahan hak untuk menggunakan/menguasai rumah tersebut dibuat/ditandatangani tgl. 1 Sep 2011.  FP diterbitkan tgl. 1 Sep 2011.  Contoh 2: • Rumah siap pakai dijual & diserahkan secara nyata tgl. 1 Agu 2011.  FP diterbitkan tgl. 10 Jun 2011.  Contoh 3: • Rumah siap pakai dijual & diserahkan secara nyata tgl. 1 Agu 2011. • Perjanjian jual-beli ditandatangani tgl. 1 Sep 2011.  FP diterbitkan tgl. 1 Agu 2011. Catatan: Bila sebelum surat/akta tersebut dibuat/ditandatangani, barang tidak bergerak telah diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli/penerima barang, maka FP harus diterbitkan pd saat barang tersebut secara nyata diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli/penerima barang. 49© gid.2011 - KPP BUMN
  50. 50. JKP  Contoh 1: • PT. Semangat menyewakan 1 unit ruko kpd PT. Diatetupa dg masa kontrak selama 12 tahun • PT. Diatetupa mulai menggunakan ruko tgl. 1 Sep 2011. • Nilai kontrak sewa selama 12 tahun sebesar Rp120 juta. • Pembayaran sewa adalah tahunan & disepakati dibayar setiap tgl. 29 Sep dg pembayaran sebesar Rp10 juta per tahun • Tgl. 29 Sep 2011, PT. Diatetupa melakukan pembayaran sewa untuk tahun pertama.  FP diterbitkan tgl. 29 Sep 2011 dg DPP sebesar Rp10 juta. 50© gid.2011 - KPP BUMN
  51. 51. (LANJUTAN) JKP  Contoh 2: • PT. Toryung mengontrak Firma Cerah Konsultan untuk memberikan jasa konsultasi manajemen & pelatihan kpd staff marketing selama 6 bulan dg nilai kontrak Rp60 juta. • Pembayaran jasa akan dilakukan setiap bulan. • Firma Cerah Konsultan mulai memberikan jasa sejak tgl. 1 Jul 2011. • Tgl. 10 Agu 2011, Firma Cerah Konsultan mengajukan tagihan untuk pembayaran jasa bulan Jul 2011 sebesar Rp10 juta. • PT. Toryung melakukan pembayaran tgl. 20 Agu 2011.  FP diterbitkan tgl. 10 Agu 2011 dg DPP sebesar Rp10 juta. 51© gid.2011 - KPP BUMN
  52. 52. (LANJUTAN) JKP  Contoh 3: • PT. Setiyakom adalah perusahaan jasa telekomunikasi. • PT. Setiyakom melakukan penagihan kpd pelanggan sesuai dg periode pemakaian selama 1 bulan. • Pengumpulan data2 pemakaian pelanggan memerlukan waktu beberapa hari shg invoice baru dapat diterbitkan beberapa hari setelahnya. • Untuk pemakaian oleh pelanggan tgl. 1-30 Jun 2011, PT. Setiyakom menerbitkan invoice tgl. 5 Jul 2011.  FP diterbitkan pd saat penyerahan jasa tersebut dinyatakan/dicatat sbg piutang/penghasilan, yaitu pd akhir periode pemakaian (30 Jun 2011) atau paling lama pd saat diterbitkannya invoice (5 Jul 2011).  Lihat matriks pd slide berikutnya… 52© gid.2011 - KPP BUMN
  53. 53. Back JKP (LANJUTAN)  Matriks Contoh 3: 53© gid.2011 - KPP BUMN

×