Your SlideShare is downloading. ×

MP3EI Koridor Sumatera

3,390
views

Published on

Published in: Economy & Finance

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,390
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
210
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
  • terdiridari 11 PusatKegiatanEkonomiUtama (PKEU) yaitudiPangkal Pinang; Padang, Bandar Lampung; Bengkulu; Serang; Banda Aceh; Medan; Pekanbaru; Jambi; Palembang danTanjungpinang. Fokuskegiatanekonomiutamapada lima komoditas - KelapaSawit, Karet; Batu Bara; IndustriPerkapalandanBesi Baja - sertasatukawasan, yaituKawasanStrategisNasional (KSN), SelatSunda
  • Transcript

    • 1. MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025 KORIDOR 1 SUMATERA Dedi Wiyanto (10308068) Herckia Pratama Daniel (10308072) Muhammad Ammar (10308074) Tugas 4 Perencanaan dan Pengembangan Wilayah SarMag Teknik Sipil 2008
    • 2. Enam Koridor Ekonomi Indonesia yang telah DitetapkanMenjangkau seluruh pusat ekonomi di wilayah Indonesia 2
    • 3. Rencana Induk Koridor Ekonomi IndonesiaMengembangkan Potensi Masing-Masing Koridor Sentra Produksi Pusat Produksi dan Pusat Produksi dan Pengolahan dan Pengolahan Hasil Bumi Pengolahan Hasil Tambang & Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Lumbung Energi Nasional Lumbung Energi Nasional dan Perikanan Nasional Pendorong Industri Pintu Gerbang Pariwisata dan Pengolahan Sumber Daya Alam yang dan Jasa Nasional Pendukung Pangan Nasional Melimpah dan SDM yang Sejahtera
    • 4. Kerangka Desain Master Plan Percepatan & PerluasanPembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)1. Pengembangan potensi daerah melalui 6 Koridor Ekonomi  KE. Sumatera & Jawa Bag.Selatan  KE. Jawa  KE. Kalimantan  KE. Sulawesi  KE. Bali & Nusa Tenggara  KE. Papua & Kep.Maluku) * Penetapan Kegiatan Utama teridentifikasi terdapat 8 Program Utama dan 22 Kegiatan Utama2. Pengembangan konektifitas intra dan inter koridor serta internasional3. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK Nasional 4
    • 5. Posisi MP3EI Dalam Rencana PembangunanNasional
    • 6. Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera
    • 7. 8 Program - 22 Kegiatan Utama 1. Peralatan Transportasi 12. Perikanan1 Pertanian 2. Minyak dan Gas 13. Kelapa Sawit2 Pertambangan 3. Telematika 14. Pariwisata3 Energi 4. Batu Bara 15. Karet 5. Perkapalan 16. Pertanian Pangan4 Industri 6. Nikel 17. Kakao5 Kelautan 7. Tekstil 18. Jabodetabek Area6 Pariwisata 8. Tembaga 19. Peternakan7 Telematika 9. Besi Baja 20. KSN Selat Sunda 10. Bauksit 21. Perkayuan8 Pengembangan Kawasan Strategis 11. Alutsista 22. Makanan - Minuman Didukung dengan Pengembangan Infrastruktur (Jalan, Utilitas Air, Pelabuhan, Bandara, Rel Kereta, Telematika, Power - Energi, dsb.)
    • 8. Dukungan Infrastruktur dan Permukiman Koridor I Peningkatan Jalan Perbaikan/Pelapisan Jalan SPAM Kawasan Khusus Pematang Siantar - Tb. Raya, Ruas: Lima Puluh - Kota Lima Puluh Tinggi (35 km) Simpang Inalum (22 km) (Kapasitas 50 l/s) Peningkatan Jalan Pk. Heran - Siberida - Batas Provinsi Jambi (100 km) Jalan Tol Medan-Binjai Pembangunan Embung Pulau DompakSPAM Kawasan IndustriDumai, Tj.Buton, danKuala Enok (3 x 40 l/s) Penanganan Jalan Lingkar Peningkatan Jalan Sorek- Jambi - akses jalan Talang Dukuh Sp.Japura-Rengat-Rumbai Jaya-K.Enok (238 km) Peningkatan Jalan Strategis Nasional Serdang - Bojonegara - Penanganan Jalan Muara Merak (35 km) Tembesi - Jambi Pembangunan Bendungan Karian SPAM Bandar Lampung (Kapasita 500 l/s) – BOT IPA + Pipa Air Minum Peningkatan jalan Cilegon Pembangunan Intake & – Pasauran termasuk Transmisi Bandar Lampung Cilegon – Anyer (JSS) 8
    • 9. Dukungan Infrastruktur dan Permukiman Koridor I Penanganan Jalan Penanganan Jalan Akses Lhokseumawe – Langsa Belawan (Sumut) (Aceh) (Penanganan Jalan Tb.Tinggi-Kisaran-RantauPembangunan Jalan Akses Prapat-Batas Prov Riau)- Kualanamu (Sumut) 326,71 km – (Sumut) Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Penanganan Jalan (60 km) Sp.Batang-Batas Dumai (Rigid) – (Riau) Jalan Dumai-Pelintung (Jalan Provinsi)- (Riau)Jalan Sp. Kulim-Pelabuhan Jalan Tol Palembang – Dumai Rigid -(Riau) Indralaya (22 km) Pembangunan Jalan Tol Jalan Tol Pekanbaru-Kandis- Bakauheuni-Terbanggi Besar Dumai (100 km) Penanganan Jalan Muara Enim - Palembang Pembangunan Jembatan Penanganan Jalan Cikande – Selat Sunda (JSS) Serang - Cilegon
    • 10. Secara geostrategis, Sumatera diharapkan menjadi “Gerbang ekonomi nasional ke Pasar Eropa, Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, serta Australia”.
    • 11. Di dalam strategi pembangunan ekonominya, Koridor Ekonomi Sumateraberfokus pada tiga kegiatan ekonomi utama, yaitu kelapa sawit, karet, sertabatubara yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi mesinpertumbuhan ekonomi koridor ini. Selain itu, kegiatan ekonomi utamapengolahan besi baja yang terkonsentrasi di Banten juga diharapkan menjadisalah satu lokomotif pertumbuhan koridor ini, terutama setelah adanya upayapembangunan Jembatan Selat Sunda. Batu bara Kelapa Sawit Karet Besi Baja Jembatan Selat Sunda
    • 12. Karet
    • 13. KARET• Indonesia merupakan negara kedua penghasil karet alami di dunia (sekitar 28% dari produksi karet dunia di tahun 2010),• Dalam produksi karet mentah dari perkebunan, Sumatera adalah produsen terbesar di Indonesia dan masih memiliki peluang peningkatan produktivitas.
    • 14. Porsi Produksi Karet Provinsi di IndonesiaSumber: Studi Literatur, Analisis Tim, Statistik Indonesia 2010
    • 15. Kegiatan Ekonomi Utama Karet
    • 16. Perkebunan Sebagian besar produsen yang merupakan pengusaha kecil rata-rata memiliki lahan yang kecil dan masih menggunakan cara berkebun secara tradisional. Hal ini menyebabkan rendahnya produktivitas kebun yang diolah oleh pengusaha kecil. Seperti yang terlihat pada gambar, bahwa perkebunan milik pengusaha kecil memiliki produktivitas 30 % lebih rendah dari perkebunan swasta besar/BUMN.
    • 17. Indonesia memiliki produktivitas karet yang lebih rendah yaitu sekitar 50 persen dariproduktivitas karet India. Bahkan jika kita membandingkan dengan negara-negara diAsia Tenggara, Indonesia memiliki produktivitas lebih rendah sekitar 30-40 persendibandingkan Thailand, Vietnam, atau Malaysia. Di samping itu, peranpengusaha kecil di negara-negara lain lebih besar daripada Indonesia.
    • 18. Produktivitas perkebunan karet yang rendah diIndonesia disebabkan oleh :1. kualitas bibit yang rendah2. pemanfaatan lahan perkebunan yang tidak optimal3. pemeliharaan tanaman yang buruk
    • 19. Pengolahan • Rantai nilai pengolahan merupakan bagian yang penting untuk kegiatan ekonomi utama karet ini. Masalah di rantai nilai ini adalah adanya pihak-pihak perantara yang mengumpulkan hasil-hasil dari pengusaha kecil perkebunan karet. Adanya perantara ini membuat harga yang diterima petani karet menjadi rendah. • Di Indonesia, petani karet hanya mendapatkan sekitar 50 - 60 persen dari harga jual keseluruhan, sedangkan di Thailand dan Malaysia mencapai sekitar 90 persen. Sebagai kompensasinya, pengusaha kecil berusaha meningkatkan keuntungan dengan mencampurkannya karet murni dengan bahan lain untuk meningkatkan beratnya meskipun hal ini akan menurunkan kualitas karet olahan tersebut
    • 20. Industri Hilir 15 % produksi karet dikonsumsi oleh industri hilir 85 % merupakan komoditi ekspor Karet alam dan karet sintetik digunakan sebagai bahan baku ban dengan tingkat kandungan karetnya antara 40-60 persen. Hasil industri hilir karet antara lain sol sepatu, vulkanisir ban, barang karet untuk industri. Sedangkan lateks pekat dapat dijadikan sebagai bahan baku sarung tangan, benang karet, dan lain-lain. Hal ini selaras dengan penggunaan karet alami di industri hilir dunia. Potensi industri ban masih sangat signifikan, hal ini ditunjukan dengan ekspor ban yang tumbuh rata-rata 22 persen setiap tahunnya.
    • 21. Regulasi dan KebijakanBerdasarkan berbagai analisis di atas, terdapat fokus utama terkait regulasi dan kebijakan dalampengembangan kegiatan ekonomi utama karet, yaitu: 1. Melakukan peninjauan kebijakan pemerintah tentang jenis bahan olah dan produk yang tidak boleh diekspor (selama ini diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 1 Tahun 2007); 2. Meningkatkan efisiensi rantai nilai pengolahan dan pemasaran dengan melaksanakan secara efektif Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Perkebunan dan aturan pelaksanaannya (Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 Tahun 2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor Standar Indonesian Rubber yang Diperdagangkan); 3. Meningkatkan produktivitas hulu (perkebunan) perkebunan karet rakyat dengan melakukan penanaman kembali peremajaan tanaman karet rakyat secara besar-besaran dan bertahap serta terprogram, penyediaan bantuan subsidi bunga kredit bank, penyediaan kualitas bibit yang unggul disertai pemberian insentif yang mendukung penanaman kembali, 4. Menyusun strategi hilirisasi industri karet dengan memperhatikan incentive-disincentive, Domestic Market Obligation (DMO), jenis industri dan ketersediaan bahan baku dan bahan bantu/penolong yang dapat memperkuat daya saing industri hilir karet 5. Menyediakan kemudahan bagi investor untuk melakukan investasi di sektor industri hilir karet dengan penyediaan informasi disertai proses dan prosedur investasi yang jelas dan terukur.
    • 22. Konektivitas (infrastruktur)Untuk dapat mendukung strategi umum pengembangan karettersebut, ada beberapa infrastruktur dasar yang harus dibenahi,yaitu:1. Pengembangan kapasitas pelabuhan untuk mendukung industri karet, baik hulu maupun hilir dengan membuat waktu tunggu di pelabuhan yang lebih efisien. Hasil produksi karet membutuhkan pelabuhan sebagai pintu gerbang ekspor maupun konsumsi dalam negeri;2. Penambahan kapasitas listrik yang saat ini masih dirasakan kurang memadai untuk mendukung industri karet di Sumatera;3. Pengembangan jaringan logistik darat antara lokasi perkebunan, sentra pengolahan dan akses ke pelabuhan.
    • 23. SDM dan IPTEKPengembangan kegiatan ekonomi utama karetmemerlukan dukungan kebijakan terkait SDMdan IPTEK pengembangan yang antara lain:1. Membentuk badan karet yang dapat berguna sebagai pusat riset dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas produk bahan olah karet sehingga terjadi efisiensi pengolahan karet selanjutnya dari para pedagang dan perantara;2. Peningkatan SDM melalui pendidikan terkait penelitian pengembangan karet.
    • 24. Kelapa Sawit
    • 25. MODEL SISTEM INOVASI KOMODITAS KELAPA SAWIT Pekebun Tax Insentif BUMN, Swasta, (Plasma) FDI, Koperasi (Inti) Investasi Investasi InvestasiPemerintah Rp Rp Rp Unit Pengolahan & Pasar Pembibitan Budidaya Pemasaran (Int) DN/LN Manajemen Teknologi & Teknologi & Manajemen Teknologi & Manajemen Lembaga IPTEK & PT Insentif Riset (Swasta, BUMN)
    • 26. PEMBIBITAN BUDIDAYAINVENSI PEMBIBITAN KELAPA INVENSI BUDIDAYA KELAPA SAWITSAWIT - Diagnosa dini bibit- Bibit Karoten Tinggi jantan/betina- Bibit Tahan Ganoderma - Diagnosa dini abnormalitas- Pustaka Sumber Daya - Kendali PUFA-MUFA- Genetika Sawit (PT Lonsum) - Biofertilizer ? UNIT PENGOLAHAN & PEMASARANINVENSI PENGOLAHAN KELAPASAWIT- Biodiesel- Surfactan- Biogrease- Oleochemical (Glycerin)- Nutraceutical- Pharmaceutical
    • 27. Perkapalan
    • 28. Kapasitas Industri Perkapalan (Reparasi)
    • 29. Kapasitas Industri Perkapalan (Bangunan Baru)
    • 30. Regulasi dan KebijakanBeberapa langkah terkait regulasi dan kebijakan, yaitu:1. Meningkatkan jumlah dan kemampuan industri galangan kapal nasional dalam pembangunan kapal sampai dengan kapasitas 50.000 DWT (Dead Weight Tonnage);2. Membangun galangan kapal nasional yang memiliki fasilitas produksi berupa building berth/graving dock yang mampu membangun/ mereparasi kapal sampai dengan kapasitas 300.000 DWT;3. Memberikan prioritas bagi pembuatan dan perbaikan di dalam negeri untuk kapal-kapal di bawah 50.000 DWT;4. Memprioritaskan pembuatan kapal penunjang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas yang sudah mampu dibuat di dalam negeri, kecuali untuk jenis kapal tipe C;5. Menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari hulu hingga hilir di industri perkapalan dalam rangka memangkas ongkos produksi sekitar 10 persen6. Menetapkan tingkat suku bunga dan kolateral yang wajar untuk pinjaman dari bank komersial serta pemberian pinjaman lunak dari ODA (Official Development Assitance) /JBIC (Japan Bank for International Cooperation) dengan skema penerusan pinjaman (Two Step Loan) melalui Public Ship Financing Program (PSFP) yang difasilitasi oleh pemerintah;7. Menetapkan tingkat suku bunga dan kolateral yang wajar untuk pinjaman dari bank komersial serta pemberian pinjaman lunak dari ODA (Official Development Assitance) /JBIC (Japan Bank for International Cooperation) dengan skema penerusan pinjaman (Two Step Loan) melalui Public Ship Financing Program (PSFP) yang difasilitasi oleh pemerintah;
    • 31. SDM dan IPTEKDisamping regulasi dan kebijakan, hal lain terkaitpengembangan SDM dan IPTEK juga perludilakukan, yaitu:1. Meningkatkan kemampuan SDM perkapalan dalam membuat desain kapal melalui pembangunan sekolah khusus di bidang perkapalan;2. Meningkatkan fasilitas yang dimiliki oleh laboratorium uji perkapalan agar sesuai dengan standar International Maritime Organization (IMO)