LEMBAGA-LEMBAGA INDEPENDEN       SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA
LEMBAGA-LEMBAGA INDEPENDEN DIIDEALKAN BERSIFAT     INDEPENDEN                             BERBAGAI                        ...
LEMBAGA-LEMBAGA INDEPENDEN                                               BANK                                             ...
PASAL 1 UU      NO 12 / 2003K                        KPU ADALAH LEMBAGA YG BERSIFAT                       NASIONAL , TETAP...
TUGAS &    WEWENANG        1.   MERENCANAKAN PEMILUK        2.   MENETAPKAN ORGANISASI&TATA CARA PEMILU        3.   MENGOO...
TAP MPR NO XVII/MPR1998    MENGATUR TENTANG HAM        LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA DAN SELURUH APARATURK         PEMERIN...
PASAL 1 KEPPRES NO 50/1993 “DALAM RANGKA MENINGKATKAN      PELAKSANAAN HAM DI INDONESIA, DIBENTUK SUATU KOMISI YGK   BERSI...
TNI                 UUD 1945 DALAM PASAL 30 AYAT 3 DAN 4&                TNI                   KEPOLISIAN NEGARAK   ANGKAT...
PASAL 23D UUD 1945 MENGENAI                           BANK SENTRAL    “NEGARA MEMILIKI SUATU BANK SENTRAL YG SUSUNAN, KEDU...
UU NO 3/2004        PASAL 47                        LARANGAN ANGGOTA / DEWAN                               GUBERNUR :     ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Lembaga independen

4,937

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,937
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lembaga independen

  1. 1. LEMBAGA-LEMBAGA INDEPENDEN SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA
  2. 2. LEMBAGA-LEMBAGA INDEPENDEN DIIDEALKAN BERSIFAT INDEPENDEN BERBAGAI FUNGSI SEMI LEGISLATIF REGULATIF SEMI ADMINISTRATIFSEMI JUDIKATIF
  3. 3. LEMBAGA-LEMBAGA INDEPENDEN BANK INDONESIA KPU TNI KEPOLISIANKOMNAS - HAM NEGARA
  4. 4. PASAL 1 UU NO 12 / 2003K KPU ADALAH LEMBAGA YG BERSIFAT NASIONAL , TETAP DAN MANDIRI UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMILU.P BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENYELENGGARAAN PEMILU LAPORAN TAHAP-TAHAP PEMILU DISAMPAIKAN KE PRESIDEN DAN DPR.U
  5. 5. TUGAS & WEWENANG 1. MERENCANAKAN PEMILUK 2. MENETAPKAN ORGANISASI&TATA CARA PEMILU 3. MENGOORDINASIKAN, MENYELENGGARAKAN & MENGENDALIKAN PEMILU 4. MENETAPKAN PESERTA PEMILUP 5. 6. MENETEPAKAN DAERAH PEMILIHAN&JUMLAH KURSI MENETAPKAN WAKTU, TANGGAL TATA CARAU PELAKSANAAN KAMPANYE&PEMUNGUTAN SUARA 7. MENETAPKAN HASIL&MENGUMUMKAN CALON TERPILIH 8. MELAKUKAN EVALUASI&PELAPORAN 9. MELAKSANAKAN TUGAS&KEWENANGAN DIATUR UU
  6. 6. TAP MPR NO XVII/MPR1998 MENGATUR TENTANG HAM LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA DAN SELURUH APARATURK PEMERINTAH HARUS MENGHORMATI, MENEGAKKAN, DANO MENYEBARLUASKAN PEMAHAMAN HAM KEPADA SELURUHM MASYARAKAT, SERTA NEGARA MERATIFIKASI BERBAGAI INSTRUMEN PBB TENTANG HAM SEPANJANG TDK BERTENTANGAN DGN PANCASILAN DAN UUD 1945AS UU 39/1999H MEMBUKA AKSES KPD MASYARAKAT YG MEMILIKIA ALASAN KUAT BAHWA HAK ASASINYA TELAH DILANGGAR UTK MENGAJUKAN LAPORAN DAN PENGADUANM LISAN/TERTULIS KEPADA KOMNAS HAM.
  7. 7. PASAL 1 KEPPRES NO 50/1993 “DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAKSANAAN HAM DI INDONESIA, DIBENTUK SUATU KOMISI YGK BERSIFAT NASIONAL DAN DIBERI NAMA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, YG SELANJUTNYA DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN INIO DISEBUT KOMISI NASIONAL”MNAS PASAL 97 UU NO 39/1999H KOMNAH HAM WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN TAHUNANA PELAKSANAAN FUNGSI TUGAS & WEWENANGA SERTA KONDISI HAM, PERKARA-PERKARA YG DITANGANI KPD DPR-RI & PRESIDENM DGN TEMBUSAN KPD MA
  8. 8. TNI UUD 1945 DALAM PASAL 30 AYAT 3 DAN 4& TNI KEPOLISIAN NEGARAK ANGKATAN DARAT, ANGKATAN LAUT & ALAT NEGARA YG MENJAGA ANGKATAN UDARA KEAMANAN & KETERTIBANE ALAT NEGARA YG MASYARAKAT BERTUGASP MEMPERTAHANKAN, MELINDUNGI, MELINDUNGI, MENGAYOMI,O MEMELIHARA KEUTUHAN DAN MELAYANI MASYARAKAT SERTA KEDAULATAN NEGARA MENEGAKKAN HUKUM.LIS BIDANG PERTAHANAN BIDANG KEAMANAN DANI KETERTIBAN MASYARAKATAN
  9. 9. PASAL 23D UUD 1945 MENGENAI BANK SENTRAL “NEGARA MEMILIKI SUATU BANK SENTRAL YG SUSUNAN, KEDUDUKAN, KEWENANGAN, TANGGUNG JAWAB, DAN INDEPEDENSINYA DIATUR UU”B UU NO 3/2004 TENTANG BANK INDONESIAI 1. 2. BANK INDONESIA ADALAH BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS WEWENANG, BEBAS CAMPUR TANGAN PEMERINTAH/PIHAK LAIN KECUALI UNTUK HAL2 DALAM UU 3. BI ADALAH BADAN HUKUM BERDASARKAN UU
  10. 10. UU NO 3/2004 PASAL 47 LARANGAN ANGGOTA / DEWAN GUBERNUR : 1. MEMPUNYAI KEPENTINGAN KEPADA PERUSAHAAN MANAPUN.B 2. MERANGKAP JABATAN PADA LEMBAGA LAIN, KECUALI KARENA KUDUDKANNYA WAJIB MEMANGKU JABATAN TSB.I APABILA ANGGOTA DEWAN GUBERNUR MELAKUKAN SALAH SATU / LEBIH LARANGAN TERSEBUT MAKA WAJIB MENGUNDURKAN DIRI
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×