Diktat etika lagi

14,138 views
14,069 views

Published on

3 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
14,138
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
209
Comments
3
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Diktat etika lagi

  1. 1. SILABUSNama Mata kuliah : Etika Administrasi NegaraKode M./SKS : 3SKSStandar Kompetensi :Pemahaman dan penghayatan tentang pentingnya nilai‐nilai etika dan moraldalam tugas‐tugas administrasi negara merupakan hal penting bagisarjana administrasi karena dalam banyak hal kualitas kebijakan danpelaksanaan tugas‐tugas tersebut sangat ditentukan oleh penghayatanetika tersebut.Melalui mata kuliah ini mahasiswa akan diberikan landasan‐landasanrasional yang mendasari norma‐norma etika yang harus dipegang dalam menjalankan tugas ‐ tugas aministrasi negara.Dosen Pengampu : SAIDAH HASBIYAHEvaluasiUjian Tengah SemesterUjian akhir SemesterNilai Ujian =Nilai Bonus diperoleh sebagai Reword dari inisiatif mahasiswa membuatmakalah, dan ringkasan materi perkuliahan yang ditentukan formatnya. Garis‐garis Besar Program Perkuliahan
  2. 2. PENGERTIAN Dalam Ensiklopedi Indonesia, Etika disebut sebagai “Ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana PATUTnya manusia hidup dalam masyarakat ; apa yang BAIK dan apa yang BURUK”. Sedangkan BAGIAN I secara etimologis, Etika berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) yang berarti KEBIASAAN atau WATAK. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah Etika selaluETIKA ADMINISTRASI berhubungan dengan kebiasaan atau watak manusia (sebagai individu atau dalam kedudukan tertentu), baik kebiasaan atau watak yang BAIK maupun kebiasaan atau watak BURUK. Watak baik yang termanifestasikan dalam kelakuan baik, sering dikatakan sebagai sesuatu yang patut atau sepatutnya. Sedangkan watak buruk yang termanifestasikan dalam kelakuan buruk, sering dikatakan sebagai sesuatu yang tidak patut patut atau tidak sepatutnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, istilah Etika sering dipersamakan atau dipergunakan secara bergantian dengan istilah Moral, Norma dan Etiket. Beberapa pakar / kalangan tidak membedakannya secara prinsip, sedangkan sebagian lain memberikan pembedaan-pembedaan sebagai berikut : 1. Prof. Judistira K. Garna, (Materi Kuliah Etika Kebijakan Publik, LAN- UNPAD, 1997) dan Wahyudi Kumorotomo (Etika Administrasi Negara, Rajawali, 1994 : 9) Moral menyatakan tindakan / perbuatan lahiriah seseorang, atau daya dorong internal untuk mengarah kepada perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk. Sedangkan Etika tidak hanya menyangkut tindakan lahiriah, tetapi juga nilai mengapa dia bertindak demikian. Etika tumbuh dari pengetahuan seseorang yang diberi makna kesepakatan sosial, dan dijadikan acuan / tolok ukur moralitas masyarakat. 2. Robert C. Solomon (Etika : Suatu Pengantar, Erlangga : 1987 : 2-18) Moral menekankan kepada karakter dan sifat-sifat individu yang khusus (misalnya rasa kasih, kemurahan hati, kebesaran jiwa), diluar ketaatan pada peraturan. Sedangkan Etika berkenaan dengan dua hal : 1) disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai yang dianut manusia beserta pembenarannya, dan 2) hukum yang mengatur tingkah laku manusia. 3. William K. Frankena dalam Kumorotomo (1994 : 7) Etika mencakup filsafat moral atau pembenaran-pembenaran filosofis. Moralitas merupakan instrumen kemasyarakatan yang berfungsi sebagai penuntun tindakan (action guide) untuk segala pola tingkah laku yang disebut bermoral. Dengan demikian, moralitas akan serupa
  3. 3. dengan hukum disatu pihak dan dengan etiket dipihak lain. Perbuatan yang dianggap baik adalah yang mendatangkan Bedanya dengan etiket, moralitas memiliki pertimbangan yang jauh kesenangan, kenikmatan atau rasa puas kepada manusia. lebih tinggi tentang ‘kebenaran’ dan ‘keharusan’. Disamping itu, Sempalan dari ajaran ini adalah aliran Materialisme yang moralitas juga dapat dibedakan dengan hukum, sebab ia tidak mengajarkan bahwa alat pokok untuk memenuhi kepuasan dapat diubah melalui tindakan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. manusia adalah materi. Demikian pula sanksi dalam moralitas tidak melinatkan paksaan 4. Eudaemonisme (Eudaemonismos = bahagia) fisik atau ancaman, melainkan lebih bersifat internal misalnya Perbuatan yang dianggap baik adalah yang mendatangkan berwujud rasa bersalah, malu, dan sejenisnya. kebahagiaan kepada manusia. Bedanya dengan hedonisme, kebahagiaan lebih bersifat kejiwaan. Dengan kata lain, kebahagiaan merupakan kebaikan tertinggi (prima facie).SUMBER (PROSES PEMBENTUKAN) & IMPLEMENTASI ETIKA Sempalan dari ajaran ini adalah aliran Stoisisme yang mengemukakan bahwa untuk mencapai kebahagiaan, manusiaMunculnya Etika sebagai suatu pedoman bertingkah laku dapat harus menggunakan akal pikirannya ; bukan mencariterbentuk dalam dua macam proses, yaitu : “kebijaksanaan” dengan cara menyendiri atau mengendapkan 1. Secara alamiah terbentuk dari dalam (internal) diri manusia perasaan seperti seorang pengecut. karena pemahaman dan keyakinan terhadap suatu nilai-nilai tertentu 5. Utilitarianisme (khususnya agama / religi). Perbuatan yang dianggap baik secara susila ialah “guna / 2. Diciptakan oleh aturan-aturan eksternal yang disepakati secara manfaat”. Penganjut utamanya adalah Jeremy Bentham yang kolektif, misalnya sumpah jabatan, disiplin, dan sebagainya. Sumpah mengatakan bahwa the greatest happiness of the greatest jabatan dan peraturan disiplin PNS, pada gilirannya akan membentuk number, dan John Stuart Mill. Sempalan dari ajaran ini antara etika birokrasi. Sedangkan kasus Singapura menunjukkan bahwa lain adalah aliran pragmatisme, empirisme, positivisme, dan neo etika berdisiplin (antri, membuang sampah) dibentuk oleh denda positivisme (scientisme). yang sangat besar bagi pelanggarnya. 6. Vitalistis Norma perbuatan baik adalah yang mempunyai kekuatan palingSementara itu, implementasi Etika sebagai suatu pedoman bertingkah besar. jadi, orang / kelompok yang paling kuat dan dapatlaku juga dapat dikelompokkan menjadi dua aspek, yakni internal (kedalam) menguasai orang / kelompok lain dianggap sebagai orang /dan eksternal (keluar). Dari aspek ‘kedalam’, seseorang akan selalu kelompok yang baik. Atau menurut Nietzsche, perilaku yang baikbertingkah laku baik meskipun tidak ada orang lain disekitarnya. Dalam hal adalah yang menambah daya hidup, sedangkan perilaku yangini, etika lebih dimaknakan sebagai moral. Sedangkan dalam aspek buruk adalah yang merusak daya hidup.‘keluar’, implementasi Etika akan berbentuk sikap / perbuatan / perilaku 7. Idealismeyang baik dalam kaitan interaksi dengan orang / pihak lain. Pusat pengertian aliran ini ialah kebebasan atau penghormatan kepada pribadi manusia. Ajaran ini terdiri dari 3 komponen, yaituALIRAN DALAM ETIKA idealisme rasionalistik (akal pikiran sebagai penuntun tingkah 1. Teologisme laku), idealisme estetik (kehidupan manusia dilihat dari perspektif Prinsip atau asas etika menurut aliran ini, sesuatu yang baik, susila karya seni), dan idealisme etik (menentukan ukuran moral dan atau etik, adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kesusilaan terhadap kehidupan manusia). sebaliknya. 2. Naturalisme Perbuatan yang dianggap baik adalah yang sesuai dengan hukum alam. 3. Hedonisme (Hedone = perasaan akan kesenangan)
  4. 4. TDL, peningkatan tunjangan struktural pejabat tinggi, pembentukan lembaga-lembaga ekstra struktural yang membebani anggaran, dan sebagainya. Dikaitkan dengan definisi etika sebagaimana disebutkan diatas, maka suatu kebijakan publik hendaknya tidak hanya menonjolkan nilai-nilai BENAR – SALAH, tetapi harus lebih dikembangkan kepada sosialisasi nilai-nilai BAIK – BURUK. Sebab, suatu tindakan yang benar menurut hukum, belum tentu baik secara moral dan etis. Sebagai contoh dapat ditunjukkan kasus-kasus sebagai berikut : 1. Kasus perijinan HPH. Secara yuridis, penebangan hutan secara besar-besaran dengan alasan untuk menghasilkan devisa dapat dibenarkan karena perusahaan yang bersangkutan telah memiliki ijin yang legal. Namun secara etis tindakan tersebut sangat tidak dibenarkan (dan karenanya tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan baik), sebab menimbulkan kerusakan alam yang sangat hebat serta menggusur kepentingan penduduk asli. 2. Kasus Korupsi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis, setiap pertanggungjawaban keuangan yang dapat dibuktikan secara formal tidak dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana korupsi,ARTI PENTING ETIKA BAGI ADMINISTRASI PUBLIK meskipun secara materiil tindak pidana tersebut telah terjadi. Konkritnya, jika pembangunan suatu mega proyek secara riilSebagaimana diketahui, Birokrasi atau Administrasi Publik memiliki menghabiskan biaya 10 trilyun, tetapi dalam kuitansi maupunkewenangan bebas untuk bertindak (discretionary power atau freies nota-nota keuangan lainnya tercantum 15 trilyun, makaermessen) dalam rangka memberikan pelayanan umum (public service) serta sesungguhnya telah terjadi korupsi sebesar 5 trilyun, meskipunmenciptakan kesejahteraan masyarakat (bestuurzorg). Untuk itu, kepada secara hukum tidak terjadi.birokrasi diberikan kekuasaan regulatif, yakni tindakan hukum yang sah Tindakanmemanipulasi angka ini jelas tidak etis dan tidakuntuk mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen yang disebut bermoral. Itulah sebabnya kemudian muncul anekdot bahwakebijakan publik (public policy). Indonesia merupakan negara dengan tingkat korupsi terbesar diPerumusan (formulation) dan penerapan (implementation) kebijakan publik dunia, namun dengan jumlah koruptor terkecil di dunia.ini harus dilakukan sebaik mungkin, sebab suatu kebijakan pemerintah tidak Mengingat kelemahan dalam pendekatan yuridis yang selama inihanya mengandung konsekuensi yuridis semata, tetapi juga konsekuensi diterapkan, maka perlu dikembangkan pendekatan baru dalametis atau moral. Sebagai suatu produk hukum, kebijakan publik berisi perumusan kebijakan publik, yakni pendekatan etika / moral.perintah (keharusan) atau larangan. Barangsiapa yang melanggar Konsekuensi dari pendekatan baru ini adalah bahwa suatuperintah atau melaksanakan perbuatan tertentu yang dilarang, maka ia kebijakan publik harus mempertimbangkan hal-halakan dikenakan sanksi tertentu pula. Inilah implikasi yuridis dari suatu sebagai berikut :kebijakan publik. Dengan kata lain, pendekatan yuridis terhadap kebijakan 1. Keterikatannya untuk menjamin terselenggaranya kepentinganpublik kurang memperhatikan aspek dampak dan / atau kemanfaatan dari / kesejahteraan rakyat banyak.kebijakan tersebut. Itulah sebabnya, sering kita saksikan bahwa 2. Keterikatannya dengan upaya untuk memajukan daerah /kebijakan pemerintah sering ditolak oleh masyarakat (public veto) karena tanah air dimana kebijakan tersebut dirumuskan.kurang mempertimbangkan dimensi etis dan moral dalam masyarakat.Beberapa contoh konkrit kebijakan yang tidak populer dimata masyarakatadalah : pembangunan waduk, pengurangan / penghapusan subsidi BBM /
  5. 5. Gambaran diatas mengindikasikan bahwa sempurnanya suatu tugas ataufungsi aparatur pemerintah (baik individu maupun organisasi) ditentukanoleh tingkat profesionalisme dan kualifikasi manusia pendukungnya.Namun, kemampuan teknis (skill) dan keluasan wawasan (knowledge) sajabelum cukup memadai untuk menumbuhkan kepercayaan dan rasa kepuasandihati masyarakat. Mau tidak mau, birokrasi mestilah memiliki pula moral,etika maupun sikap dan perilaku yang terpuji dan patut di contoh (attitude).Adapun perilaku birokrasi atau pejabat publik, paling tidak dibentuk oleh 5(lima) norma, yaitu norma jabatan, norma sosial, norma profesi, normakeluarga, serta norma-norma lainnya (hukum, kesopanan, kesusilaan).Norma atau etika jabatan mempelajari perbuatan pegawai negeri yangmemegang jabatan tertentu dan berwenang untuk berbuat ataubertindak dalam kedudukannya sebagai unsur pemerintah(BayuSuryaningrat, 1984 : 94). Norma sosial adalah seperangkat kaidahatau nilai-nilai yang harus ditaati oleh seorang pejabat sebagai anggotasuatu komunitas sosial. Norma profesi adalah peraturan-peraturan bakuyang diperuntukkan bagi anggota suatu organisasi profesi dalam rangkaberinteraksi dengan anggota interrn organisasi maupun antar organisasi.Sedangkan norma keluarga merupakan suatu kondisi mental seseoranguntuk menjunjung tinggi martabat dan kehormatan keluarga. Keseluruhannorma diatas harus benar-benar dipahami oleh aparatur pemerintah,dengan tidak memberikan bobot yang lebih dominan kepada salahsatunya. Manakala terdapat keseimbangan antar norma-norma tersebut,diharapkan praktek pelayanan publik-pun tidak akan bersifat pilih kasih ataupandang bulu. Semua lapisan masyarakat membutuhkan pelayanan birokrasi(public service), tetapi yang lebih dibutuhkan adalah sikap keadilan (equity)dari para birokrat.Political will pemerintah untuk menciptakan sosok birokrasi yang memilikiperilaku terpuji ini sebenarnya telah dilaksanakan secara sistematis,seperti terlihat pada upaya implementasi Sapta Prasetya KORPRI,penegakan peraturan disiplin pegawai (PP Nomor 30 tahun 1980), pemberianSanti Aji secara berkesinambungan dan sebagainya. Hanya saja, dalamimplementasi di lapangan masih sering ditemui oknum-oknum yangmelanggar kode etik PNS yang justru mengakibatkan rusaknya kredibilitasdan akuntabilitas aparat dimata masyarakat. Inilah tantangan berat bagipemerintah dari struktur teratas sampai dengan struktur terendah, yangharus segera diperbaiki pada masa-masa mendatang. Secara skematis,pengaruh berbagai norma yang membentuk kepribadian seorang pejabatpublik dalam fungsi pelayanan, dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.
  6. 6. PRINSIP-PRINSIP ETIKA dan hak asasi manusia, setiap manusia mempunyai hak untuk melakukanDalam peradaban sejarah manusia sejak abad keempat sebelum Masehi sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri sepanjang tidak merugikan ataupara pemikir telah mencoba menjabarkan berbagai corak landasan etika mengganggu hak-hak orang lain. Oleh karena itu, setiap kebebasan harussebagai pedoman hidup bermasyarakat. Para pemikir itu telah diikuti dengan tanggung jawab sehingga manusia tidak melakukan tindakanmengidentifikasi sedikitnya terdapat ratusan macam ide agung (great ideas). yang semena-mena kepada orang lain. Untuk itu kebebasan individu disiniSeluruh gagasan atau ide agung tersebut dapat diringkas menjadi enam diartikan sebagai:prinsip yang merupakan landasan penting etika, yaitu keindahan, persamaan, 1. Kemampuan untuk berbuat sesuatu atau menentukan pilihan.kebaikan, keadilan, kebebasan, dan kebenaran. 2. Kemampuan yang memungkinkan manusia untuk melaksana pilihannya tersebut.Prinsip Keindahan 3. Kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasasenang terhadap keindahan. Berdasarkan prinsip ini, manusia Prinsip Kebenaranmemperhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampakkan sesuatu yang Kebenaran biasanya digunakan dalam logika keilmuan yang muncul dari hasilindah dalam perilakunya. Misalnya dalam berpakaian, penataan ruang, dan pemikiran yang logis/rasional. Kebenaran harus dapat dibuktikan dansebagainya sehingga membuatnya lebih bersemangat untuk bekerja. ditunjukkan agar kebenaran itu dapat diyakini oleh individu dan masyarakat. Tidak setiap kebenaran dapat diterima sebagai suatu kebenaran apabilaPrinsip Persamaan belum dapat dibuktikan. Semua prinsip yang telah diuraikan itu merupakanSetiap manusia pada hakikatnya memiliki hak dan tanggung jawab yang prasyarat dasar dalam pengembangan nilai-nilai etika atau kode etik dalamsama, sehingga muncul tuntutan terhadap persamaan hak antara laki-laki dan hubungan antarindividu, individu dengan masyarakat, dengan pemerintah,perempuan, persamaan ras, serta persamaan dalam berbagai bidang lainnya. dan sebagainya. Etika yang disusun sebagai aturan hukum yang akanPrinsip ini melandasi perilaku yang tidak diskrminatif atas dasar apapun. mengatur kehidupan manusia, masyarakat, organisasi, instansi pemerintah, dan pegawai harus benar-benar dapat menjamin terciptanya keindahan,Prinsip Kebaikan persamaan, kebaikan, keadilan, kebebasan, dan kebenaran bagi setiapPrinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat orang.kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip ini biasanyaberkenaan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti hormat menghormati, kasih MACAM – MACAM ETIKAsayang, membantu orang lain, dan sebagainya. Manusia pada hakikatnya Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukanselalu ingin berbuat baik, karena dengan berbuat baik dia akan dapat diterima baik dan buruknya prilaku manusia :oleh lingkungannya. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang 1. ETIKA DESKRIPTIF, yaitu etika yang berusaha meneropong secaradiberikan kepada masyarakat sesungguhnya bertujuan untuk menciptakan kritis dan rasional sikap dan prilaku manusia dan apa yang dikejarkebaikan bagi masyarakat oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambilPrinsip Keadilan keputusan tentang prilaku atau sikap yang mau diambil.Pengertian keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan 2. ETIKA NORMATIF, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagaikepada setiap orang apa yang semestinya mereka peroleh. Oleh karena itu, sikap dan pola prilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusiaprinsip ini mendasari seseorang untuk bertindak adil dan proporsional serta dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatiftidak mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.Prinsip KebebasanKebebasan dapat diartikan sebagai keleluasaan individu untuk bertindak atautidak bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri. Dalam prinsip kehidupan
  7. 7. Etika secara umum dapat dibagi menjadi : 1. ETIKA UMUM, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana ETIKA DAN ETIKET manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil Banyak kalangan menyamakan pengetrian etika dan etiket. Padahal kalau keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang ditelusuri baik hakekat dan lahiriahnya, etikat dan etiket memiliki banyak menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur perbedaan. dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat di analogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai NO ETIKA ETIKET pengertian umum dan teori-teori. 1 Berasal dari kata Yunani Ethos,Berasal dari kata Inggris Ethics 2. ETIKA KHUSUS, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar artinya adat, tata akhlak, watak,dan Perancis Etiquette, yang dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud : sikap, cara berpikir, lebihartinya sopan santun. Bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang mengarah ke moral kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari 2 Menyangkut apakah suatuMenyangkaut cara melakukan oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan perbuatan boleh dilakukan sesuatu kepada orang lain itu dapat juga berwujud : Bagaimana saya menilai perilaku saya dan 3 Berlaku kapan saja walaupunBerlaku hanya kalau ada saksi di orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang tidak ada saksi sekitar dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak 4 Bersifat absolut Bersifat relatif etis : cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau 5 Memandang manusia dari lahirMemandang manusia dari lahirnya tidanakn, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada dibaliknya. dan batin 3. ETIKA KHUSUS dibagi lagi menjadi dua bagian : a. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. b. Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia.Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapatdipisahkan satu sama lain dengan tajam, karena kewajiban manusia terhadapdiri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan. Etika sosialmenyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsungmaupun secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), sikap kritisterhadpa pandangan-pandangana dunia dan idiologi-idiologi maupuntanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup. Dengan demikianluasnya lingkup dari etika sosial, maka etika sosial ini terbagi atau terpecahmenjadi banyak bagian atau bidang. Dan pembahasan bidang yang palingaktual saat ini adalah sebagai berikut : 1) Sikap terhadap sesama 2) Etika keluarga 3) Etika profesi 4) Etika politik 5) Etika lingkungan 6) Etika idiologi
  8. 8. ETIKA ORGANISASI Pentingnya peranan etika dalam organisasi tidak mungkin lagi dapat dibesar- besarkan. Organisasi tidak mungkin berfungsi secara bertanggung jawab tanpa memiliki etika ketika menjalankan urusan kesehariannya. Setiap organisasi, baik publik maupun swasta, seyogianya memiliki dan menerapkan BAGIAN II suatu tatanan perilaku yang dihormati setiap anggotanya dalam mengelola kegiatan organisasi. Tatanan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuanETIKA ORGANISASI utama bagi anggota organisasi dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Tatanan ini digunakan untuk memperjelas misi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip organisasi, serta mengaitkannya dengan standar perilaku profesional. Nilai-nilai, Moral, dan Budaya Organisasi Perilaku seseorang sebagaimana diketahui merupakan cerminan dari nilai- nilai yang dianut oleh orang tersebut. Nilai-nilai yang diyakini oleh individu tersebutlah yang mendasarinya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan/perilaku. Nilai-nilai itu pula yang menyebabkan seseorang terdorong atau memiliki semangat untuk melakukan hal yang baik atau buruk, salah atau benar. Seseorang akan melakukan suatu tindakan apabila dia yakin bahwa tindakannya benar dan tidak akan melakukan suatu tindakan apabila diyakininya bahwa tindakan itu salah, baik menurut nilai-nilai yang dianutnya atau nilainilai yang berlaku dalam lingkungannya. Nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari diacu juga sebagai moral atau moralitas.Dalam organisasi, peran individu sangat penting, karena organisasi terbentuk dengan adanya sekelompok orang yang saling berinteraksi dalam mewujudkan tujuan tertentu. Organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur yang mengoordinasikan suatu usaha individu atau kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga dapat dipandang sebagai koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi berdasarkan hierarki otoritas dan tanggung jawab. Dengan demikian, organisasi dapat dipandang sebagai entitas sosial yang terkoordinasi dengan batas-batas yang relatif dapat diidentifikasi dan relatif berfungsi secara kontinyu untuk mencapai tujuan bersama. Dari beberapa pengertian tentang organsasi dapat diketahui bahwa dalam organisasi terdapat interaksi atau hubungan antarindividu dan/atau antarkelompok untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama. Interaksi antarorang atau antarkelompok yang memiliki nilai serta latar belakang yang berbeda-beda akan saling memengaruhi satu sama lain
  9. 9. sehingga membentuk suatu nilai baru yang akan melandasi perilaku individu 2. Kebijakan dan praktik personel. Masalah ini berkenaan dengan etikauntuk bersama-sama mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, etika kepegawaian, pemberian gaji, kenaikan pangkat, pendisiplinan,organisasi dapat pula diartikan sebagai pola sikap dan perilaku yang pemberhinetian dan masalah pension anggota organisasi. Kewajibandiharapkan dari setiap individu dan kelompok dalam organisasi, yang pada umum organisasi adalah berlaku adil pada anggota organisasi yangakhirnya akan membentuk budaya organisasi yang sejalan dengan visi, misi, prospektif disetiap jenjang karirnya.dan tujuan organisasi. 3. Keleluasaan (privacy) dan pengaruh terhadap keputusan pribadi. Perjanjian eksplisit dan implicit antara pegawai dengan organisasi yang memperkerjakan mereka, memberi peluang kepada organisasiMASALAH ETIKA DALAM ORGANISASI untuk memperhatikan faktor – faktor yang secara jelas mempengaruhi prestasi kerja pegawai. Namun masalah etika munculMasalah etika selalu muncul dalam situasi yangmelibatkan orang lain, tetapi bila organisasi menaruh perhatian khusus pada masalah kehidupanseringkali organisasi lebih banyak menyoroti masalh etika ini daripada pihak – pribadi anggotanya yang tidak secara langsung mempengaruhipihak lainnya. Pelanggaran terhadap etika yang telah diterima secara umum prestasi kerja mereka dalam organisasi, misalnya segala sesuatumerupakan masalah yang harus diwaspadai dalam organisasi. Bagi sebagian yang terjadi selama cuti yang mungkin mempengaruhi citraorang perilaku etis dalam organisasi tidak selalu penting. Charles Saxon, organisasi, keikutsertaan dalam masalah – masalah public sepertikartunis majalah The New Yorker, menerbitkan serial kartun bisnis berjudul “ kegiatan masyarakat dan organisasi pelayanan, kontribusi padakejujuran adalah salah satu kebijakan yang lebih baik”, Tampaknya Saxon badan – badan amal, dan keterlibatan dalam kelompok kegiatanberpendapat bahwa dikusi etika dalam organisasi bisnis diperlukan, dan politik.mungkin bermanfaat bagi kita untuk mempelajari beberapa masalah etikadalam konteks pembuatan keputusan mengenai pekerjaan dalam organisasi.Bidang karier apapun yang anda putuskan untuk anda tekuni, pasti mencakup DIMENSI ETIKA DALAM ORGANISASIsejumlah dilemma dan paradoks mengenai etika kehidupan yangsesunguhnya. Lantas apakah yang dimaksud dengan etika ? Sekelompok Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa etika merupakan carateoritis (Solomon & Hanson, 1985) mengemukan bahwa etika berkaitan bergaul atau berperilaku yang baik. Nilai-nilai etika tersebut dalam suatudengan pemikiran dan cara bersikap, pemikiran mengenai etika terdiri dari organisasi dituangkan dalam aturan atau ketentuan hukum, baik tertulisevaluasi masalah dan keputusan dalam arti bagaimana kedua hal ini memberi maupun tidak tertulis. Aturan ini mengatur bagaimana seseorang harusandil pada kemungkinan penigkatan seseorang seraya menghindari akibat bersikap atau berperilaku ketika berinteraksi dengan orang lain di dalamyang merugikan orang lain dan diri sendiri. Perilaku etis berhubungan dengan suatu organisasi dan dengan masyarakat di lingkungan organisasitindakan yang sesuai dengan keputusan yang relevan, yang sejalan dengan tersebut. Cukup banyak aturan dan ketentuan dalam organisasi yangseperangkat pedoman yang menyangkut perolehan yang mungkin dan akibat mengatur struktur hubungan individu atau kelompok dalam organisasiyang merugikan orang lain. serta dengan masyarakat di lingkungannya sehingga menjadi kode etikMasalah etika dalam organisasi dapat dibagi dalam dua kategori : atau pola perilaku anggota organisasi bersangkutan. 1. yang menyangkut praktik – praktik organisasi di tempat kerja, dan 2. yang menyangkut keputusan perorangan BirokrasiPraktik – praktik Organisasi Nilai-nilai yang berlaku dalam suatu organisasi secara konseptual telah 1. Rasa hormat, martabat, dan kebebasan perorangan. Masalah ini dikembangkan sejak munculnya teori tentang organisasi. Salah satu teori berhubungan dengan cara organisasi memperlakukan anggotanya. klasik tentang organisasi yang cukup dikenal dan sangat berpengaruh Dari sudut pandang sebagian besar anggota oraganisasi, terhadap pengembangan organisasi adalah birokrasi. Menurut teori ini, kepentingan organisasi didahulukan dan kepentingan anggota ciri organisasi yang ideal yang sekaligus menjadi nilai-nilai perilaku yang dijadikan yang paling akhir. harus dianut oleh setiap anggota organisasi adalah:
  10. 10. 1. Adanya pembagian kerja Disiplin 2. Hierarki wewenang yang jelas 3. Prosedur seleksi yang formal Para pegawai harus menaati dan menghormati peraturan yang mengatur 4. Aturan dan prosedur kerja yang rinci, serta organisasi. Disiplin yang baik merupakan hasil dari kepemimpinan yang 5. Hubungan yang tidak didasarkan atas hubungan pribadi. efektif, saling pengertian yang jelas antara pimpinan dan para pegawai tentang peraturan organisasi, serta penerapan sanksi yang adil bagi yang menyimpang dari peraturan tersebut.Teori birokrasi menempatkan setiap anggota organisasi dalam suatu hierarkistruktur yang jelas, setiap pekerjaan harus diselesesaikan berdasarkan Kesatuan Perintahprsedur dan aturan kerja yang telah ditetapkan, dan setiap orang terikatsecara ketat dengan aturan-aturan tersebut. Selain itu, hubungan Setiap pegawai hanya menerima perintah dari satu orang atasan. Tidak bolehantarindividu dalam organisasi dan dengan lingkungan di dalam organisasi terjadi ada dua nakhoda dalam satu kapal.hanya dibatasi dalam hubungan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawabmasing-masing. Dalam model organisasi ini pola perilaku yang berkembang Koordinasibersifat sangat kaku dan formal. Pimpinan harus sanggup menyelaraskan aktivitas bawahan ke arah tujuanPrinsip Manajemen Organisasi yang ditetapkan.Berbeda dengan teori birokrasi terdapat teori lain yang mengidentifikasi Mendahulukan kepentingan organisasiprinsip-prinsip manajemen organisasi. Prinsip-prinsip ini cukup banyakdiadopsi oleh para pimpinan organisasi, baik publik maupun swasta. Prinsip- Kepentingan organisasi lebih diutamakan ketimbang kepentinganprinsip ini bahkan ditemukan juga dalam oragnisasi yang dikelola secara perseorangan.birokratis. Prinsip-prinsip tersebut adalah pembagian kerja, wewenang,disiplin, kesatuan perintah (komando), koordinasi, mendahulukan kepentingan Remunerasi/Pengupahan yang Wajarorganisasi, remunerasi, sentralisasi versus desentralisasi, inisiatif, dankesektiakawanan kelompok. Para pegawai harus digaji sesuai dengan kinerja yang mereka tunjukkan. Ini yang sekarang diacu sebagai penghargaan berbasis kinerja (performancePembagian kerja based reward).Pembagian kerja yang sangat spesifik dapat meningkatkan kinerja dengancara membuat para pekerja lebih produktif. Para spesialis dipandang akan Sentralisasi Versus Desentralisasisangat mahir dengan spesialisasinya karena hanya melakukan bagiantertentu dari suatu pekerjaan. Dalam pengambilan keputusan perlu dipilih cara yang paling menguntungkan, karena sentralisasi dan desentralisasi masing-masing memiliki kelebihan danWewenang kelemahan.Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, setiap anggota harus diberi Inisiatifkewenangan tertentu seimbang dengan tugas yang dipikulnya. Selanjutnya Organisasi hidup dalam lingkungan masyarakat yang selalu berkembang dansetiap wewenang yang diberikan harus diikuti dengan tanggung jawab yang bersaing dengan organisasi lainnya. Agar dapat bertahan hidup danseimbang pula. berkembang, organisasi harus membuka diri dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Untuk itu, diperlukan inisiatif untuk
  11. 11. melakukan inovasi. Pimpinan harus memiliki inisiatif dan mampu menciptakan mengatur bagaimana hubungan antaranggota dalam organisasiiklim yang memungkinkan munculnya berbagai inisiatif baru yang inovatif. (bawahan dengan pimpinan, bawahan dengan bawahan, pimpinanDalam menghadapi situasi yang bersifat rutin pun inisiatif tetap diperlukan. dengan pimpinan) serta organisasi dengan lingkungannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dimensi perilaku individu dalamKesetiakawanan kelompok organisasi atau etika organisasi dapat dikelompokkan sebagai berikut.Pimpinan harus mampu menggalang rasa kesetiakawanan (Esprit de corps)antaranggota organisasi sehingga mereka memiliki semangat sebagai satutim yang solid. Perasaan ini sangat penting karena hal tersebut akanmenimbulkan kekuatan dan semangat kelompok, kebanggaan terhadaporganisasi, dan kesetiaan anggota kepada organisasi.Prinsip Manajemen KeilmuanPrinsip lain yang juga cukup berpengaruh dalam pengembangan pola perilakudalam organisasi adalah prinsip organisasi yang diacu sebagai manajemenkeilmuan. Prinsip ini berkenaan dengan gerakan perubahan sikap/perilakudari dua pihak yang terlibat langsung dalam organisasi yaitu pegawai (buruh)dan pemilik (majikan). Prinsipprinsip yang terkandung dalam manajemenkeilmuan antara lain sebagai berikut. • Dalam melaksanakan pekerjaan digunakan pedoman kerja atau aturan kerja yang disusun berdasarkan hasil penelitian. Sifat dan karakteristik setiap jenis pekerjaan harus diteliti sehingga diperoleh pedoman khusus bagi setiap jenis pekerjaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. • Para pegawai harus dipilah secara keilmuan yang didasarkan atas penelitian terhadap bakat dan keahlian yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Sementara itu, pegawai yang sudah ada perlu dididik dan dilatih sehingga memiliki tingkat kemampuan dan keterampilan yang tinggi. Organisasi dapat mencapai tingkat efisiensi yang tinggi jika para pegawai melaksanakan tugas dengan memanfaatkan keahliannya secara maksimal. • Pembinaan hubungan kerja sama yang baik antara pimpinan dan pegawai. • Adanya tanggung jawab bersama antara pimpinan dan pegawai dalam pelaksanaan tugas. • Kinerja pegawai dihargai sesuai dengan tingkat produktivitas yang ditunjukkan Beberapa pendapat tersebut di atas mengatur tentang perilaku dalam organisasi yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, pada dasarnya semua teori tersebut pada hakikatnya
  12. 12. ETIKA BIROKRASI Berbicara tentang Etika Birokrasi dewasa ini menjadi topik yang sangat menarik dibahas, terutama dalam mewujudkan aparatur yang bersih dan BAGIAN III berwibawa. Kecenderungan atau gejala yang timbul dewasa ini banyak aparat birokrasi dalam pelaksanaan tugasnya sering melanggar aturan main yang telah ditetapkan. Etika Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahanETIKA BIROKRASI sangat terkait dengan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan itu sendiri yang tercermin lewat fungsi pokok pemerintahan , yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan atau regulasi dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Jadi berbicara tentang Etika Birokrasi berarti kita berbicara tentang bagaimana aparat Birokrasi tersebut dalam melaksanakan fungsi tugasnya sesuai dengan ketentuan aturan yang seharusnya dan semestinya, yang pantas untuk dilakukan dan yang sewajarnya dimana telah ditentukan atau diatur untuk ditaati dilaksanakan. Menjadi permasalahan sekarang ini bagaimana proses penentuan Etika dalam Birokrasi itu sendiri, siapa yang akan mengukur seberapa jauh etis atau tidak, bagaimana dengan kondisi saat itu dan tempat daerah tertentu yang mengatakan bahwa itu etis saja di daerah kami atau dapat dibenarkan, namun ditempat lain belum tentu. Dapat dikatakan bahwa Etika Birokrasi sangat terpergantung dari seberapa jauh melanggar di tempat atau daerah mana, kapan dilakukannya dan pada saat yang bagaimana, serta sangsi apa yang akan diterapkan sangsi social moral ataukah sangsi hukum, semua ini sangat temporer dan bervariasi di negara kita sebab terkait juga dengan aturan, norma, adat dan kebiasaan setempat. ALASAN PENTINGNYA ETIKA DALAM BIROKRASI Ketika kenyataan yang kita inginkan jauh dari harapakan kita, maka pasti akan timbul kekecewaan, begitulah yang terjadi ketiga kita mengharapkan agar para aparatur Birokrasi bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab, kejujuran dan keadilan dijunjung, sementara yang kenyataan yang terjadi mereka sama sekali tidak bermoral atau beretika, maka disitulah kita mengharapkan adanya aturan yang dapat ditegakkan yang menjadi norma atau rambu-rambu dalam melaksanakan tugasnya. Sesuatu yang kita inginkan itu adalah Etika yang yang perlu diperhatikan oleh aparat Birokrasi tadi. Ada beberapa alasan mengapa Etika Birokrasi penting diperhatikan dalam pengembangan pemerintahan yang efisien, tanggap dan akuntabel, menurut Agus Dwiyanto, bahwa :pertama masalah – masalah yang dihadapi
  13. 13. oleh birokrasi pemerintah dimasa mendatang akan semakin kompleks. sendiri agar dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat yang dilayani,Modernitas masyarakat yang semakin meningkat telah melahirkaan berbagai diatur dan diberdayakan.Untuk itu para Birokrat harus merubah sikap perilakumasalah – masalah publik yang semakin banyak dan komplek dan harus agar dapat dikatakan lebih beretika atau bermoral di dalam melaksanakandiselesaikan oleh birokrasi pemerintah. Dalam memecahkan masalh yang tugas dan fungsinya, dengan demikian harus ada aturan main yang jelas danberkembang birokrasi seringkali tidak dihadapkan pada pilihan – pilihan yang tegas yang perlu ditaati yang menjadi landasan dalam bertindak danjelas seperti baik dan buruk. Para pejabat birokrasi seringkali tidak berperilaku di tengah-tengah masyarakat.dihadapkan pada pilihan yang sulit, antara baik dan baik, yang masing –masing memiliki implikasi yang saling berbenturan satu sama lain.Dalam DARIMANA ETIKA BIROKRASI DIBENTUK.kasus pembebasan tanah, misalnya pilihan yang dihadapi oleh para pejabatbirokrasi seringkaali bersifat dikotomis dan dilematis. Mereka harus memilih Terbentuknya Etika Birokrasi tidak terlepas dari kondisi yang ada di dalamantara memperjuangkan program pemerintah dan memperhatikan masyarakat yang bersangkutan, sesuai dengan aturan, norma, kebiasaankepentingan masyarakatnya. Masalah – masalah yang ada dalam “grey area atau budaya di tengah-tengah masyarakat dalam suatu komunitas tertentu.“seperti ini akan menjadi semakin banyak dan kompleks seiring dengan Nilai-nilai yang ada dan berkembang di dalam masyarakat mewarnai sikapmeningkatnya modernitas masyarakat. Pengembangan etika birokrasi dan perilaku yang nantinya dipandang etis atau tidak etis dalammungkin bisa fungsional terutama dalam memberi “ policy guidance” kepada penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan yang merupakan bagian daripara pejabat birokrat untuk memecahkan masalah-masalah yang fungsi aparat birokrasi itu sendiri. Di negara kita yang masih kental budayadihadapinya. Kedua, keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan paternalistik atau tunduk dan taat kepada Bapak atau pemimpindinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan birokrasi. Dinamika pemerintahan yang juga merupakan pemimpin birokrasi, sehingga sangatyang terjadi dalam lingkungan tentunya menuntut kemampuan birokrasi untuk sulit bagi masyarakat untuk menegur para aparat Birokrasi bahwa yangmelakukan adjustments agar tetap tanggap terhadap perubahan yang terjadi dilakukannya itu tidak etis atau tidak bermoral, mereka lebih banyak diam dandalam lingkungannya. Kemampuan untuk bisa melakukan adjustment itu malah manut saja melihat perilaku yang adan dalam jajaran aparat birokrasi.menuntut discretionary power yang besar. Penggunaan kekuasaan direksi ini Dalam kondisi seperti di atas, inisiatif penetapan Etika bagi aparat Birokrasihanya akan dapat dilakukan dengan baik kalau birokrasi memiliki kesadaran atau penyelenggara pemerintahan hampir sepenuhnya berada di tangandan pemahaman yang tinggi mengenai besarnya kekuasaan yang dimiliki dan pemerintah. Dimana pemerintah atau organisasi yang disebut birokrasiimplikasi dari penggunaan kekuasaan itu bagi kepentingan masyarakatnya. merasa paling berkuasa dan merasa dialah yang mempunyai kewenganKesadaran dan pemahaman yang tinggi mengenai kekuasaan dan implikasi untuk menentukan sesuatu itu etis atau tidak bagi dirinya menurut versi ataupenggunaan kekuasaan itu hanya dapat dilakukan melalui pengembangan pandangannya sendiri, tanpa mempedulikan apa yang aturan main di dalametika birokrasi.Walaupun pengembangan etika birokrasi sangat penting bagi masyarakat. Permasalahan ini sangat rumit karena Etika Birokrasi cenderungpengembangan birokrasi namun belum banyak usaha dilakukan untuk diseragamkan melalui peraturan Kepegawaian yang telah diatur dari Birokrasimengembangkannya. Sejauh ini baru lembaga peradilan dan kesehatan yang tingkat atas atau pemerintah pusat, sementara dalam pelaksanaan tugasnyatelah maju dalam pengembangan etika ,seperti terefleksikan dalam etika dia berada di tengah-tengah masyarakat, yang jadi pertanyaan sekarangkedokteran dan peradilan. Etika ini bisa jadi salah satu sumber tuntunan bagi apakah yang dikatakan Etis menurut peraturan kepegawaian yang mengeturpara professional dalam pelaksanaan pekerjaan mereka. Pengembangan Aparat Birokrasi dapat dapat dikatakan Etis pula dalam masyarakat ataupunetika birokrasi ini tentunya menjadi satu tantangan bagi para sarjana dan sebaliknya. Menurut Drs. Haryanto,MA dalam makalahnya mengatakanpraktisi administrasi publik dan semua pihak yang menginginkan perbaikan bahwa : Adalah sulit untuk menyetujui atau tidak mengenai perlunya Etikakualitas birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia. Dari alasan yang tersebut diundangkan secara formal. Etika sebagaimana telah dikatakandikemukakan di atas ada sedikit gambaran bagi kita mengapa Etika Birokrasi sebelumnya sangat terkait dengan moralitas yang mana di dalamnya memilikimenjadi suatu tuntutan yang harus sesegera mungkin dilakukan sekarang ini, pertimbangan-pertimbangan yang jauh lebih tinggi tentang apa yang disebuthal tersebut sangat terkait dengan tuntutan tugas dari aparat birokrasi tiu sebagai ‘kebenaran dan ketidakbenaran’ dan ‘kepantasan dansendiri yang seiring dengan semakin komplesnya permasalahan yang ada ketidakpantasan’. Dalam menyikapi pelaksanaan Etika Birokrasi di Indonesiadalam masyarakat dan seiring dengan fungsi pelayanan dari Birokrat itu sering dikaitkan dengan Etika Pegawai Negeri yang telah diformalkan lewat
  14. 14. ketentuan dan peraturan Kepegawaian di negara kita, sehingga terkadang biasanya tidak tertulis dan sangsinya berupa sangsi social yang situasionaltidak menyentuh permasalahan Etika dalam masyarakat yang lebih jauh lagi dan kondisional tergantung tradisi dan kebiasaan masyarakat tersebut.disebut moral. Di sini tidak akan dipermasalahkan Etika Birokrasi itudiformalkan atau tidak tetapi yang terpenting adalah bagaimanapenerapannya serta sangsi yang jelas dan tegas, ini semua mambutuhkan PERATURAN KEPEGAWAIAN SEBAGAI BAGIAN DARI PENERAPANkemauan baik dari Aparat Birokrasi itu sendiri untuk mentaatinya. ETIKA BIROKRASIPelaksanaan Etika Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan diIndonesia, sebagaimana telah disinggung di atas perlu diperhatikan perihal Berbicara tentang Etika Birokrasi tidak dapat dipisahkan dari Etika Aparatursangsi yang menyertainya, karena Etika pada umumnya tidak ada sangsi fisik Birokrasi itu sendiri karena ketika kita Etika Birokrasi didengungkan secaraatau hukuman tetapi berupa sangsi social dalam masyarakt, seperti tertulis memang belum diuraikan dengan jelas namun secara eksplisit Etikadikucilkan, dihujat dan yang paling keras disingkirkan dari lingkukgan Birokrasi telah termuat dalam peraturan Kepegawaian yang mengatur paramasyarakat tersebut, sementara bagi Aparat Birokrasi sangat sulit, karena aparat Birokrasi (Pegawai negeri) itu sendiri, yang mana kita tahu bahwamasyarakat enggan dan sungkan (budaya Patron yang melekat). Begitu rumit Birokrasi merupakan sebuah organisasi penyelenggara pemerintahan yangdan kompleksnya permasalahan pemerintahan dewasa ini membuat para terstruktur dari pusat sampai kedaerah dan memiliki jenjang atau tingkatanaparat birokrasi mudaj tergelincir atau terjerumus kedadalam perilaku yang yang disebut hirarki. Jadi Etika Birokrasi sangat terkait dengan tingkah lakumenyimpang belum lagi karenan tuntutan atau kebutuhan hidupnya sendiri, para apata birokrasi itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.untuk itu perlu adanya penegasan payung hukum atau norma aturan yang Aparat Birokrasi secara kongrit di negara kita yaitu Pegawai Negeri baik ituperlu disepakati bersama untuk dilakukan dan diayomi dengan aturan hukum Sipil maupun Militer, yang secara Organisatoris dan hirarkis melaksanakanyang jelas dan sangsi yang tegas bagi siapa saja pelanggarnya tanpa tugas dan fungsi masing-masing sessuai aturan yang telah ditetakan.Etikapandang bulu di dalam jajaran Birokrasi di Indonesia, seiring dengan itu oleh Birokrasi merupakan bagian dari aturan main dalam organisasi Birokrasi atauPaul H. Douglas dalam bukunya “Ethics in Government” yang dikutip oleh Pegawai Negeri yang secara structural telah diatur aturan mainnya, dimanaDrs. Haryanto, MA, tentang tindakan-tindakan yang hendaknya dihindari oleh kita kenal sebagai Kode Etik Pegawai Negeri, yang telah diatur lewat Undang-seorang pejabat pemerintah yang juga merupakan aparat Birokrasi, yaitu : undang Kepegawaian. Kode Etik yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil 1. Ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta (PNS) disebut Sapta Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia ( Sapta untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabata Prasetya KORPRI) dan dikalangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) disebut kedinasan. Sapta Marga. Dengan sendirinya Kode Etik itu dibaca secara bersama – 2. Menerima segala sesuatu hadiah dari pihak swasta pada saat ia sama pada kesempatan tertentu yang kadang –kadang diikuti oleh suatau melaksanakan transaksi untuk kepentingan dinas. wejangan dari seorang pimpinanupacara disebut inspektur upacara ( IRUP ), 3. Membicarakan masa depan peluang kerja diluar instansi pada saat it maksudnya adalah untuk menciptakan kondisi – kondisi moril yang berada dalam tugas-tugas sebagai pejabat pemerintah. menguntungkan dalam organisasi yang berpengalaman dan 4. Membocornakan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat mempertumbuhkan sikap mentalyang diperlukan, juga untuk menciptakan rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak. moral yang baik. Kode Etik tersebut biasanya dibaca dalam upacara bendera, 5. Terlalu erat berurusan dengan orang-orang diluar instansi pemerintah upacara bulanan atau upacara ulang tahun organisasi yang bersangkutan, yang dalam menjalankan bisnis pokoknya tergantung dari izin dan upacara – upacara nasional.Setiap organisasi, misalnya PNS atau TNI pemerintah. dan lain-lain ada usaha untuk membentuk Kode Etik yang lebih mengikat atau mengatur anggotanya agar lebih beretika dan bermoral. Namun sampaiDengan demikian jelas bahwa Etika Birokrasi sangat terkait dengan perilaku sekarang belum diketahui sampai seberapa jauhnya dan juga belum dapatdan tindakan oleh aparat birokrasi tersebut dalam melaksanakan fungsi dan dipantau secara jelas dari perbuatan seseorang apakah yang bersangkutankerjanya, apakah ia menyimpang dari aturan dan ketentuan atau tidak, untuk melanggar Etika atau Kode Etik atau tidak, karena belum jelas batasannyaitu perlu aturan yang tegas dan nyata, sebab berbicara tentang Etika dan apa sangsinya, sehingga benar-benar dapat dipergunakan sebagai
  15. 15. ukuran atau criteria untuk menilai perilaku atau tingkah laku aparat Birokrasi pegawai negeri berada sepenuhnya dibawah aturan yang telahsehingga disebut beretika atau tidak. ditentukan. 3. Penghargaan Pegawai Negeri sipilTetapi apapun dan bagaimanapun maksud yang hendak dicapai dengan Kepada Pegawai negeri dapat diberikan penghargaan apabila telahmembentuk, menanamkan Kode Etik tersebut adalah demi terciptanya Aparat menunjukkan kesetiaan dan prestasi kerja dan memiliki etika kerja yangBirokrasi lebih jujur, lebih bertanggung jawab, lebih berdisiplin, dan lebih rajin baik, dianggap berjasa bagi negara dan masyarakat perlu diberikanserta yang terpenting lebih memiliki moral yangg baik terhindar dari perbuatan penghargaan kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan berupa tandatercela seperti korupsi, kolusi, nepotisme. Agar tercipta Aparat Birokrasi yang jasa, kenaikan pangkat istimewa yang secara otomatis kenaikkan gajinyalebih beretika sesuai harapan di atas, maka perlu usaha dan latihan ke arah sesuai pangkat, dengan harapan agar menjadi contoh kepada yang lainitu serta penegakkan sangsi yang tegas dan jelas kepada mereka yang dalam melaksanakan tugas.melanggar kode Etik atau aturan yang telah ditetapkan. Dalam hubungannya 4. Keanggotaan Pegawai negeri dalam Partai Politikdengan Kode Etik Pegawai Negeri yaitu dengan betul-betul menjiwai, Untuk menjaga netralitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinyamenghayati dan melaksanakan Sapta Pra Setya Korpri, serta aturan-aturan agar lebih beretika dan bermoral, supaya terhindar dari kepentingankepegawaian yang telah ditentukan atau ditetapkan sebagai aturan main para partai politik, maka sebaiknya Pegewai Negeri yang bersangkutanaparat Birokrasi. memundurkan diri demi menjaga moralitas yang merupakan etika aparatAdapun aturan-aturan pokok yang melekat pada seorang Pegawai Negeri birokrasi.atau Aparat Birokrasi yang dapat dijadikan acuan Kode Etiknya dapat dilihat 5. Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipilsebagai berikut : Ketentuan tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil diatur dalam Peratuiran 1. Aturan mengenai Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut Untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas umum pemerintahan antara lain diatur hal-hal sebagai berikut : Kewajiban, larangan, sangsi, secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka usaha mewujutkan tata cara pemeriksaan, tata cara pengajuan keberatan terhadap hukuman masyarakat adil dan makmur baik material maupun spiritual, dimana disiplin yang kesemuanya dapat menjadi acuan dalam beretika bagi diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai unsure aparatur negara yang seorang aparat Birokrasi atau Pegawai Negeri. Peraturan disiplin penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang Pegawai Negeri yang menjadi kewajiban dan harus ditaati sesuai Pasal 2 Dasar 1945, bersih, berwibawa bermutu tinggi dan sadar akan tugas serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, antara lain mengatur tanggungjawabnya. Dlam hubungan ini Undang-undang Nomor 8 Tahun tentang : 1974 telah meletakkan dasar yang kokoh untuk mewujutkan Aparat a. Kesetiaan terhadap Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Birokrasi atau PNS seperti dimaksud di atas dengan cara mengatur Pemerintah. kedudukan, kewajiban bagi Aparat Birokrasi sebagai salah satu kewajiban b. Mengangkat dan mentaati sumpah/ janji Pegawai Negeri Sipil dan dan langkah usaha penyempurnaan aparatur negara di bidang sumpah/ janji jabatan berdasarkan peraturan yang berlaku serta siap kepegawaian. menerima sangsinya. c. Menyimpan rahasia negara dan atau rahasi jabatan dengan sebaik- baiknya. 2. Aturan menegnai kedudukan Pegawai Negeri sipil d. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat untuk kepentingan Pegawai Negeri sipil adalah unsure aparatur negara, abdi negara dan negara. abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila, e. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal UUD 1945, Negara dan Pemerintah, menyelenggarakan tugas yang dapat membahayakan atau merugikan negara/ pemerintah, pemerintahan dan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material. mengatur masyarakat atau regulasi dan memberdayakan masyarakat. f. Mentaati ketentuan jam kerja. Kesetiaan dan ketaatan penuh tersebut mengandung pengertian bahwa g. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. h. Bersikap adil dan bijaksana terhadaop bawahannya.
  16. 16. i. Menjadi atau memberikan contoh teladan terhadap bawahannya. sangsi yang mengikat, sehingga diharapkan pelaksanannya dapat membuat j. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk meningkatkan aparat birokrasi lebih beretika. Jadi selain etika yang berlaku dalam kariernya. masyarakat dimana aparat birokrasi merupakan bagian dalam masyarakat, k. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan maka secara otomatis dia harus terikat dengan aturan tersebut, sementara di santun terhadap masyarakat, sesama pegawai dan atasannya. satu sisi Aparat Birokrsi mempunyai aturan main sendiri yang secara Nasional di Seluruh Indonesia dapat diterapkan yaitu tercermin dalam Sapta Pra Setya Sementara Larangan yang merupakan aturan main yang turut mengatur Korpri bagi pegawai negeri dan Sapta Marga bagi TNI, serta aturan perilaku aparat Birokrasi atau pegawai Negeri menurut Pasal 3 Peraturan Kepegawaian yang berlaku dan juga ketentuan atau sangsi yang tegas dan Pemerintah Nomor 30 Tahun1980, yang juga dapat dijadikan sebagai nyata. Ini diharapkan dapat menjadi Kode Etik Birokrasi dan menjadi aturan Kode Etik Birokrasi, yaitu larangan seperti : main dalam dalam melaksanakan tugas dan fungsi Birokrasi agar dikatakan a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau birokrasi lebih beretika dan bermoral. martabat Negara, Pemerintah atau Pegawai Negeri sipil. b. Menyalahgunakan wewenangnya. c. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara. d. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri yang bersangkutan. e. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai negeri sipil, kecuali kepentingan jabatan. f. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. g. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapat pekerjaan atau peranan dari kantor/ instansi pemerintah. h. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain. Semua kewajiban dan larangan yang diuraikan diatas kiranya dapat dipahami oleh pegawai negeri sipil selaku aparat birokrasi sebagai pagar atau norma dan aturan yang merupakan bagian dari Etika atau kode etik Pegawai Negeri yang notabenen merupakan aparat birokrasi.Selain Kewajiban dan Larangan yang harus ditaati oleh Pegawai Negeri, juga yang tidak kalah penting dalam pembentukan Etika Birokrasi adalah sangsi atau hukuman yang setimpal dengan pelanggaran atas ketentuan tersebut di atas.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peraturan kepegawaian juga dapat BAGIAN IVdijadikan salah satu bagian dari kode Etik Birokrasi yang nantinya dapatmengatur segala bentuk tingkah laku dari Aparat Birokrasi dengan segala ETIKA PROFESI
  17. 17. paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama.Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis (yaitu kode etik profesi) dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya.Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku- perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama (tertuang dalam kode etik profesi), sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai contohnya adalah pada profesi hukum dikenal adanya mafia peradilan, demikian juga pada profesi dokter dengan pendirian klinik super spesialis di daerah mewah, sehingga masyarakat miskin tidak mungkin menjamahnya. Prinsip-Prinsip Etika Profesi 1. Tanggung jawab a. Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. b. Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakatpada umumnya. 2. Keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apayang menjadi haknya. 3. Otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan di beri kebebasan dalam menjalankan profesinya. Syarat-syarat suatu profesi : 1. Melibatkan kegiatan intelektual. 2. Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. 3. Memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan. 4. Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. 5. Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. 6. Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. 7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.ETIKA PROFESI 8. Menentukan baku standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik. SISTEM PENILAIAN ETIKAPERANAN ETIKA DALAM PROFESINilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang, atau segolongan Titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu, adalah pada perbuatan baikorangsaja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang atau jahat, susila atau tidak susila. Perbuatan atau kelakuan seseorang yang
  18. 18. telah menjadi sifat baginya atau telah mendarah daging, itulah yang disebutakhlak atau budi pekerti. Budi tumbuhnya dalam jiwa, bila telah dilahirkandalam bentuk perbuatan namanya pekerti. Jadi suatu budi pekerti, pangkalpenilaiannya adalah dari dalam jiwa; dari semasih berupa angan-angan, cita-cita, niat hati, sampai ia lahir keluar berupa perbuatan nyata.Kalangan ahlifilsafat menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan di nilai pada 3 (tiga) tingkat : 1. Tingkat pertama, semasih belum lahir menjadi perbuatan, jadi masih berupa rencana dalam hati, niat. 2. Tingkat kedua, setelah lahir menjadi perbuatan nyata, yaitu pekerti. 3. Tingkat ketiga, akibat atau hasil perbuatan tersebut, yaitu baik atau buruk.Dari sistematika di atas, kita bisa melihat bahwa ETIKA PROFESImerupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produkdari etika sosial. Kata hati atau niat biasa juga disebut karsa atau kehendak,kemauan, wil. Dan isi dari karsa inilah yang akan direalisasikan olehperbuatan. Dalam hal merealisasikan ini ada (4 empat) variabel yang terjadi : 1. Tujuan baik, tetapi cara untuk mencapainya yang tidak baik. 2. Tujuannya yang tidak baik, cara mencapainya ; kelihatannya baik. 3. Tujuannya tidak baik, dan cara mencapainya juga tidak baik. 4. Tujuannya baik, dan cara mencapainya juga terlihat baik. BAGIAN V KONSEP ETIKA DALAM KEBIJAKAN PUBLIK
  19. 19. bahwa standard-standard yang digunakan sebagai dasar keputusan tersebut sedapat mungkin merefleksikan nilai-nilai dasar dari masyarakat yang dilayani. Di tahun 1960-an, muncul lagi pemikiran baru lewat tulisan Golembiewski (dalam Keban, 1994: 51) menambah elemen baru yaitu standar etika mungkin mengalami perubahan dari waktu-kewaktu dan karena itu administrator harus mampu memahami perkembangan dan bertindak sesuai standard-standard perilaku tersebut. Pada permulaan tahun 1970-an, beberapa tulisan merefleksikan kecenderungan baru, tulisan Hart (dalam Keban, 1994) mempromosikan nilai-nilai social equity sebagai pedoman dasar administrasi negara, dan menyarankan teori keadilan dan rawls sebagai pedoman etika bagi masyarakat maupun administrator sebagai individu. Kecenderungan baru juga terlihat pada tulisan Henry (dalam Keban, 1994) yang menekankan tanggung jawab atau keharusan administrator publik untuk memperhatikan aspek etika, dan tidak hanya melekat pada aspek efesiensi, ekonomi, dan prinsip-prinsip administrasi. Menurut Henry, teori rawls tentang justice al fanicres sangat bermanfaat untuk dipertimbangkan dalam praktek administrasi negara. Dengan demikian aspek yang ditambahkan dalam permulaan tahun 1970-an ini adalah aspek keadilan dan tanggung jawab. Sejak permulaan tahun 1970-an ada beberapa tokoh penting yang sangat mempengaruhi etika administrator publik, dua diantaranya adalah John Rohr dan Terry L.Cooper. Rohr (dalam Keban,1994: 51-52) menyarankan agar administrator dapat menggunakan regime norms yaitu nilai-nilai keadilan, persamaan, dan kebebasan sebagai pengambilan keputusan terhadap berbagai alternatif kebijaksanaan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Dengan cara demikian, administrator negara dapat menjadi etis (being ethical). Namun, menurut Cooper (dalam Keban,1994: 51) etika sangat melibatkan substantive reasoning tentang kewajiban, konsekwensi dan tujuan akhir; dan bertindak etis (doing ethics) adalah melibatkan pemikiran yangKONSEP ETIKA DALAM KEBIJAKAN PUBLIK sistematis tentang nilai-nilai yang melekat pada pilihan-pilihan dalam pengambilan keputusan. Pemikiran Cooper menunjukkan administrator yangPemikiran tentang etika kaitannya dengan pelayanan publik mengalami etis adalah administrator yang selalu terikat pada tanggung jawab danperkembangan sejak tahun 1940-an melalui karya Leys (dalam Keban, 1994: peranan organisasi, sekaligus bersedia menerapkan standard etika secara50-51). Leys berpendapat: “bahwa seorang administrator dianggap etis tepat pada pembuatan keputusan administrasi. Terkait dengan di atas,apabila ia menguji dan mempertanyakan standard-standard yang digunakan (Kumorotomo,1992: 7) mendefinisikan etika pelayanan publik sebagai suatudalam pembuatan keputusan, dan tidak mendasarkan keputusannya semata- cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yangmata pada kebiasaan dan tradisi yang sudah ada”Kemudian Tahun 1950-an, mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma-norma yang mengaturmuncul perkembangan pemikiran baru. Hal ini terlihat dalam karya Anderson tingkah laku manusia yang dianggap baik.Sedangkan Darwin, 1999 (dalam(dalam Keban, 1994: 51) menyempurnakan aspek standard yang digunakan Widodo, 2001) mengartikan etika birokrasi sebagai seperangkat nilai yangdalam pembuatan keputusan. Karya Anderson menambah suatu point baru, menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia organisasi. Dalam
  20. 20. kaitan tersebut, (Widodo, 2001: 241) menyebutkan etika administrasi negara sebagai masalah teknis dan bukan masalah moral, sehingga timbul berbagaiadalah merupakan wujud kontrol terhadap administrasi negara dalam persoalan dalam bekerjanya birokrasi publik”. Birokrasi sebagai bentukmelaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. organisasi yang ideal, telah merusak dirinya dan masyarakatnya denganManakala administrasi negara menginginkan sikap, tindakan dan perilakunya ketiadaan norma-norma, nila-nilai dan etika yang berpusat pada manusia,dikatakan baik, maka dalam menjalankan tugas pokok fungsi dan Hummel (dalam Widodo, 2001: 246).kewenangannya harus menyandarkan pada etika administrasi negara. Sementara pemahaman pelayanan publik yang disediakan oleh birokrasiMenurut Fadillah (2001: 27) etika pelayanan publik adalah suatu cara dalam merupakan wujud dari fungsi aparat birokrasi sebagai abdi masyarakat danmelayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang abdi negara. Sehingga maksud dari publik servis tersebut demimengandung nilai¬nilai hidup dan hukum atau norma yang mengatur tingkah mensejahterakan masyarakat. Kaitan dengan tersebut Widodo (2001: 269)laku manusia yang dianggap baik. Sedangkan etika dalam konteks birokrasi mengartikan, pelayanan publik sebagai pemberian layanan (melayani)menurut Dwiyanto (2002: 188) mengatakan, etika birokrasi digambarkan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan padasebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telahpelayanan pada masyarakat. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan ditetapkan.Sehubungan dengan itu, dikemukakan Thoha (1988: 119) kondisipublik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasnya. Etika harus masyarakat terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkatdiarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kehidupan masyarakat yang semakin baik merupakan indikasi darikepentingan masyarakat luas. empowering yang dialami oleh masyarakat. Hal ini, berarti masyarakatOleh karena etika mempersoalkan “baik-buruk” dan bukan “benar-salah” semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai wargatentang sikap, tindakan dan perilaku manusia dalam berhubungan dengan negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakatsesamanya baik dalam masyarakat maupun organisasi publik, maka etika semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinyamempunyai peran penting dalam praktek administrasi negara.Dalam kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untukparadigma “dikotomi politik dan administrasi” sebagaimana dijelaskan oleh melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah.Wilson (dalam Widodo, 2001: 245) menegaskan, pemerintah memiliki dua Dengan kondisi masyarakat semakin kritis, birokrasi publik dituntut mengubahfungsi yang berbeda, yaitu fungsi politik yang berkaitan dengan pembuatan posisi dan peran (revitalisasi) dalam memberikan layanan publik. Dari yangkebijakan (public policy making) atau pernyataan apa yang menjadi keinginan suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani, dari yangnegara, dan fungsi administrasi yaitu, adalah berkenaan dengan pelaksanaan suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka menolongkebijakan-kebijakan tersebut.Kekuasaan membuat kebijakan publik berada menuju ke arah yang fleksibel kolaburatis dan dialogis, dan dari cara-carapada kekuasaan politik (political master), dan melaksanakan kebijakan politik yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik pragmatis (Thoha, 1988:tersebut merupakan kekuasaan administrasi negara. Namun, administrasi 119).Dalam kondisi masyarakat seperti digambarkan tersebut, aparatnegara dalam menjalankan kebijakan politik tersebut memiliki kewenangan birokrasi harus dapat memberikan layanan publik yang lebih professional,secara umum disebut “discretionary power”, yaitu keleluasaan untuk efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsive,menafsirkan suatu kebijakan politik dalam bentuk program dan proyek, maka adaftif dan sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam artitimbul suatu pertanyaan, apakah ada jaminan dan bagaimana menjamin meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktifkewenangan itu digunakan secara “baik dan tidak secara buruk”. Atas dasar menentukan masa depannya sendiri (Effendi, 1986: 213)itulah etika di perlukan dalam administrasi publik. Etika dapat dijadikan Selanjutnya pelayanan publik yang professional adalah pelayanan publikpedoman, referensi, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh aparat yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberibirokrasi dalam menjalankan kebijakan politik, dan sekaligus digunakan layanan yaitu aparatur pemerintah. (Widodo, 2001: 270-271). Ciri-cirinya yaitusebagai standar penilaian apakah perilaku aparat birokrasi dalam :(1) efektif lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuanmenjalankan kebijakan politik dapat dikatakan baik atau buruk. dan sasaran;(2) sederhana mengandung arti prosedur/tata cara pelayananBeberapa pandangan yang mendukung arti pentingnya etika dalam etika diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudahadministrasi negara seperti dikutip (Kartasasmita, 1977) sebagai berikut: dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta“Birokrasi melenceng dari keadaan yang seharusnya. Birokrasi selalu dilihat pelayanan;(3) kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung arti adanya
  21. 21. kejelasan dan kepastian mengenai; (a) prosedur tata cara pelayanan, (b) “sistim nilai”; (2) etika sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang seringpersyaratan pelayanan, baik teknis maupun persyaratan administrative, (c) dikenal dengan “kode etik”; dan (3) sebagai ilmu tentang yang baik atauunit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam buruk, yang acapkali disebut “filsafat moral”. Pendapat seperti ini miripmemberikan pelayanan, (d) rincian biaya/tartif pelayanan dan tata cara dengan pendapat yang ditulis dalam The Encyclopedia of Philosophy yangpembayarannya, dan (e) jadwal waktu penyelesaian pelayanan;(4) menggunakan etika sebagai (1) way of life; (2) moral code atau rules ofketerbukaan mengandung arti prosedur/tatacara persyaratan, satuan conduct, (Denhardt, 1988). Salah satu uraian menarik dari Bertens (2000)kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, adalah tentang pembedaan atas konsep etika dari konsep etiket. Etika lebihrincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan menggambarkan norma tentang perbuatan itu sendiri – yaitu apakah suatuwajib di informasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh perbuatan boleh atau tidak boleh dilakukan, misalnya mengambil barang milikmasyarakat, baik diminta maupun tidak;(5) efisiensi mengandung arti; (a) orang tanpa ijin tidak pernah diperbolehkan. Sementara etiketpersyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung menggambarkan cara suatu perbuatan itu dilakukan manusia, dan berlakudengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan hanya dalam pergaulan atau berinteraksi dengan orang lain, dan cenderungketerpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan, berlaku dalam kalangan tertentu saja, misalnya memberi sesuatu kepada(b) dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan dari satuan orang lain dengan tangan kiri merupakan cara yang kurang sopan menurutkerja/instansi pemerintah lain yang terkait;(6) ketepatan waktu kriteria ini kebudayaan tertentu, tapi tidak ada persoalan bagi kebudayaan lain. Karenamengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan itu etiket lebih bersifat relatif, dan cenderung mengutamakan simbol lahiriah,dalam kurun waktu yang telah ditentukan;(7) responsif lebih mengarah pada bila dibandingkan dengan etika yang cenderung berlaku universal dandaya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan menggambarkan sungguh-sungguh sikap bathin.dalam aspirasi masyarakat yang dilayani; dan(8) adaptif adalah cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, Pembahasankeinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalamitumbuh kembang. Dalam arti yang sempit, pelayanan publik adalah suatu tindakan pemberian barang dan jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggungKONSEP ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK jawabnya kepada publik, baik diberikan secara langsung maupun melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat, berdasarkan jenis dan intensitasBertens (2000) menggambarkan konsep etika dengan beberapa arti, salah kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dan pasar. Konsep ini lebihsatu diantaranya dan biasa digunakan orang adalah kebiasaan, adat atau menekankan bagaimana pelayanan publik berhasil diberikan melalui suatuakhlak dan watak. Filsuf besar Aristoteles, kata Bertens, telah menggunakan delivery system yang sehat. Pelayanan publik ini dapat dilihat sehari-hari dikata etika ini dalam menggambarkan filsafat moral, yaitu ilmu tentang apa bidang administrasi, keamanan, kesehatan, pendidikan, perumahan, airyang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Bertens juga bersih, telekomunikasi, transportasi, bank, dsb. Tujuan pelayanan publikmengatakan bahwa di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan adalah menyediakan barang dan jasa yang terbaik bagi masyarakat. BarangPurwadarminta, etika dirumuskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas- dan jasa yang terbaik adalah yang memenuhi apa yang dijanjikan atau apaasas akhlak (moral), sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik yang(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), istilah etika disebut terbaik adalah yang memberikan kepuasan terhadap publik, kalau perlusebagai (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak melebihi harapan publik. Dalam arti yang luas, konsep pelayanan publicdan kewajiban moral; (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan (public service) identik dengan public administration yaitu berkorban atasakhlak; dan (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan nama orang lain dalam mencapai kepentingan publik (Perry, 1989). Dalamatau masyarakat. Dengan memperhatikan beberapa sumber diatas, Bertens konteks ini pelayanan publik lebih dititik beratkan kepada bagaimana elemen-berkesimpulan bahwa ada tiga arti penting etika, yaitu (1) etika sebagai nilai- elemen administrasi publik seperti policy making, desain organisasi, dannilai moral dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang proses manajemen dimanfaatkan untuk mensukseskan pemberian pelayananatau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, atau disebut dengan publik, dimana pemerintah merupakan pihak provider yang diberi tanggung
  22. 22. jawab. Buku Denhardt yang berjudul The Ethics of Public Service (1988) dalam hal ini tidak memiliki “independensi” dalam bertindak etis, atau denganmerupakan contoh dari pandangan ini, dimana pelayanan publik identik kata lain, tidak ada “otonomi dalam beretika”. Alasan lain lebih berkenaandengan administrasi publik yang merupakan bagian dari manajemen ilmu dengan lingkungan di dalam birokrasi yang memberikan pelayanan itu sendiri.pemerintahan. Dalam dunia pelayanan publik, etika diartikan sebagai filsafat Desakan untuk memberi perhatian kepada aspek kemanusiaan dalamdan profesional standards (kode etik), atau moral atau right rules of conduct organisasi (organizational humanism) telah disampaikan oleh Denhardt.(aturan berperilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi Dalam literatur tentang aliran human relations dan human resources, telahpelayanan publik atau administrator publik. Berdasarkan konsep etika dan dianjurkan agar manajer harus bersikap etis, yaitu memperlakukan manusiapelayanan publik di atas, maka yang dimaksudkan dengan etika pelayanan atau anggota organisasi secara manusiawi. Alasannnya adalah bahwapublik adalah suatu praktek administrasi publik dan atau pemberian perhatian terhadap manusia (concern for people) dan pengembangannyapelayanan publik (delivery system) yang didasarkan atas serangkaian sangat relevan dengan upaya peningkatan produktivitas, kepuasan dantuntunan perilaku (rules of conduct) atau kode etik yang mengatur hal-hal pengembangan kelembagaan. Alasan berikutnya berkenaan denganyang “baik” yang harus dilakukan atau sebaliknya yang “tidak baik” agar karakteristik masyarakat publik yang terkadang begitu variatif sehinggadihindarkan. membutuhkan perlakuan khusus. Mempekerjakan pegawai negeri dengan menggunakan prinsip “kesesuaian antara orang dengan pekerjaannya”Pentingnya Etika dalam Pelayanan Publik merupakan prinsip yang perlu dipertanyakan secara etis, karena prinsip itu akan menghasilkan ketidak adilan, dimana calon yang dipekerjakan hanyaSaran klasik di tahun 1900 sampai 1929 untuk memisahkan antara berasal dari daerah tertentu yang relatif lebih maju. Kebijakan affirmativeadministrasi dan politik (dikotomi) menunjukan bahwa administrator harus action dalam hal ini merupakan terobosan yang bernada etika karena akansungguh-sungguh netral, bebas dari pengaruh politik ketika memberikan memberi ruang yang lebih luas bagi kaum minoritas, miskin, tidak berdaya,pelayanan publik. Akan tetapi kritik bermunculan menentang ajaran dikotomi dsb untuk menjadi pegawai atau menduduki posisi tertentu. Ini merupakanadministrasi – politik pada tahun 1930-an, sehingga perhatian mulai ditujukan suatu pilihan moral (moral choice) yang diambil oleh seorang birokratkepada keterlibatan para administrator dalam keputusan-keputusan publik pemerintah berdasarkan prinsip justice –as – fairness sesuai pendapat Johnatau kebijakan publik. Sejak saat ini mata publik mulai memberikan perhatian Rawls yaitu bahwa distribusi kekayaan, otoritas, dan kesempatan sosial akankhusus terhadap “permainan etika” yang dilakukan oleh para birokrat terasa adil bila hasilnya memberikan kompensasi keuntungan kepada setiappemerintahan. Penilaian keberhasilan seorang administrator atau aparat orang, dan khususnya terhadap anggota masyarakat yang paling tidakpemerintah tidak semata didasarkan pada pencapaian kriteria efisiensi, beruntung. Kebijakan mengutamakan “putera daerah” merupakan salah satuekonomi, dan prinsip-prinsip administrasi lainnya, tetapi juga kriteria contoh yang populer saat ini. Alasan penting lainnya adalah peluang untukmoralitas, khususnya terhadap kontribusinya terhadap public interest atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika yang berlaku dalamkepentingan umum (Henry, 1995). Alasan mendasar mengapa pelayanan pemberian pelayanan publik sangat besar. Pelayanan publik tidakpublik harus diberikan adalah adanya public interest atau kepentingan publik sesederhana sebagaimana dibayangkan, atau dengan kata lain begituyang harus dipenuhi oleh pemerintah karena pemerintahlah yang memiliki kompleksitas sifatnya baik berkenaan dengan nilai pemberian pelayanan itu“tanggung jawab” atau responsibility. Dalam memberikan pelayanan ini sendiri maupun mengenai cara terbaik pemberian pelayanan publik itupemerintah diharapkan secara profesional melaksanakannya, dan harus sendiri. Kompleksitas dan ketidakmenentuan ini mendorong pemberimengambil keputusan politik secara tepat mengenai siapa mendapat apa, pelayanan publik mengambil langkah-langkah profesional yang didasarkanberapa banyak, dimana, kapan. Padahal, kenyataan menunjukan bahwa kepada “keleluasaan bertindak” (discretion). Dan keleluasaan inilah yangpemerintah tidak memiliki tuntunan atau pegangan kode etik atau moral sering menjerumuskan pemberi pelayanan publik atau aparat pemerintahsecara memadai. Asumsi bahwa semua aparat pemerintah adalah pihak yang untuk bertindak tidak sesuai dengan kode etik atau tuntunan perilaku yangtelah teruji pasti selalu membela kepentingan publik atau masyarakatnya, ada. Dalam pemberian pelayanan publik khususnya di Indonesia,tidak selamanya benar. Banyak kasus membuktikan bahwa kepentingan pelanggaran moral dan etika dapat diamati mulai dari proses kebijakan publikpribadi, keluarga, kelompok, partai dan bahkan struktur yang lebih tinggi (pengusulan program, proyek, dan kegiatan yang tidak didasarkan atasjustru mendikte perilaku seorang birokrat atau aparat pemerintahan. Birokrat kenyataan), desain organisasi pelayanan publik (pengaturan struktur,

×