Hukum agraria

8,018 views
7,901 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,018
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
352
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hukum agraria

  1. 1. www.sesukakita.wordpress.com 1
  2. 2.  HAK-HAK AGRARIA BERDASARKAN UUPA1. Hak atas tanahYaitu hak yang memberi wewenang untuk menggunakan atau mengusahakan tanah tertentu2. Hak Guna air3. Hak Pemeliharaan dan penangkapan air4. Hak Guna Ruang Angkasa www.sesukakita.wordpress.com 2
  3. 3. 1. HAK MILIK2. HAK GUNA USAHA3. HAK GUNA BANGUNAN4. HAK PAKAI5. HAK SEWA6. HAK MEMBUKA TANAH7. HAK MEMUNGUT HASIL www.sesukakita.wordpress.com 3
  4. 4. 8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA ; Hak gadai Hak usaha bagi hasil Hak menumpang Hak sewa tanah pertanian www.sesukakita.wordpress.com 4
  5. 5.  adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah (pasal 20 ayat 1 UUPA) www.sesukakita.wordpress.com 5
  6. 6.  adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (pasal 28 ayat 1 UUPA) www.sesukakita.wordpress.com 6
  7. 7.  adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri,dengan jangka waktu paling lama 30 tahun (pasal 35 ayat 1 UUPA) www.sesukakita.wordpress.com 7
  8. 8.  adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemiliknya tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini (pasal 41 ayat 1 UUPA) www.sesukakita.wordpress.com 8
  9. 9.  adalah hak yang dipunyai seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa (pasal 44 ayat 1 UUPA) www.sesukakita.wordpress.com 9
  10. 10. 1. Hak atas tanah ; hak atas tanah bersifat tetap meliputi; hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak untuk pengelolaan (HAk pengelolan diatur dalam PMA No 9/1965 Ttg Pelaksanaan konversi hak penggunaan atas tanah Negara dan ketentuan- ketentuan kebijakan selanjutnya. Sedangkan hak atas tanah yang bersifat sementara. Yaitu hak gadai, hak guna usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian.2. Hak tanggungan3. Hak bangsa4. Hak menguasai Negara5. Hak kuasa pertambangan6. Hak Guna air7. Hak Guna Ruang Angkasa8. Hak Mengusahakan hutan www.sesukakita.wordpress.com 10
  11. 11. 1. hak atas tanah yang bersifat tetap2. hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang3. hak atas tanah yang bersifat sementara www.sesukakita.wordpress.com 11
  12. 12.  yaitu hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Macam-macam hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil. www.sesukakita.wordpress.com 12
  13. 13.  yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian,yang akan ditetapkan dengan undang-undang www.sesukakita.wordpress.com 13
  14. 14.  yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak gadai (gadai tanah), hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. www.sesukakita.wordpress.com 14
  15. 15. 1. Hak atas tanah yang bersifat primer2. Hak atas tanah yang bersifat sekunder www.sesukakita.wordpress.com 15
  16. 16.  Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah Negara. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas tanah Negara, hak pakai atas tanah Negara. www.sesukakita.wordpress.com 16
  17. 17.  Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak guna bangunan atas tanah hak milik, hak pakai atas tanah hak pengelolaan, hak pakai atas tanah hak milik, hak sewa untuk bangunan, hak gadai (gadai tanah), hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. www.sesukakita.wordpress.com 17
  18. 18.  Ketentuan mengenai hak milik disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUPA. Secara khusus diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 UUPA. www.sesukakita.wordpress.com 18
  19. 19.  HAK MILIK adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 www.sesukakita.wordpress.com 19
  20. 20.  Turun-temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik www.sesukakita.wordpress.com 20
  21. 21.  Terkuat, artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus www.sesukakita.wordpress.com 21
  22. 22.  Terpenuh, artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanah lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. www.sesukakita.wordpress.com 22
  23. 23. 1. Perseorangan2. Badan-badan hukum www.sesukakita.wordpress.com 23
  24. 24.  Hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik (Pasal 21 ayat (1) UUPA) www.sesukakita.wordpress.com 24
  25. 25.  Pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat- syaratnya (Pasal 21 ayat (2) UUPA) www.sesukakita.wordpress.com 25
  26. 26.  Melalui 3 cara disebutkan dalam Pasal 22 UUPA:1. Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat2. Hak milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah3. Hak milik atas tanah terjadi kerena ketentuan undang-undang www.sesukakita.wordpress.com 26
  27. 27.  Hak milik atas tanah terjadi dengan jalan pembukaan tanah (pembukaan hutan) atau terjadi karena timbulnya lidah tanah (Aanslibing) www.sesukakita.wordpress.com 27
  28. 28.  Hak milik atas tanah yang terjadi disini berasal dari tanah Negara. Hak milik atas tanah ini terjadi kerena permohonan pemberian hak milik atas tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh BPN www.sesukakita.wordpress.com 28
  29. 29.  Hak milik atas tanah ini terjadi karena undang- undanglah yang menciptakannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1, Pasal II, dan pasal III dan pasal VII ayat(1) Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA. www.sesukakita.wordpress.com 29
  30. 30. 1. karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 182. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya3. karena ditelantarkan4. karena subjek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak milik atas tanah5. kerena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada pihak lain tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah. www.sesukakita.wordpress.com 30
  31. 31.  Ketentuan mengenai Hak guna usaha disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf b UUPA. Secara khusus diatur dalam pasal 28 sampai dengan pasal 34 UUPA www.sesukakita.wordpress.com 31
  32. 32.  HAK GUNA USAHA adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. PP No. 40 tahun 1996 menambah guna perusahaan perkebunan www.sesukakita.wordpress.com 32
  33. 33.  Adalah perseorangan luas minimal 5 hektar dan luas maksimal 25 hektar www.sesukakita.wordpress.com 33
  34. 34.  Badan hukum luas minimal 5 hektar dan luas maksimal ditetapkan oleh kepala Badan Pertanahan nasional (pasal 28 ayat 2 UUPA jo. Pasal 5 PP No. 40 tahun 1996) www.sesukakita.wordpress.com 34
  35. 35. 1. warga Negara Indonesia2. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (badan hukum Indonesia) www.sesukakita.wordpress.com 35
  36. 36.  Adalah tanah Negara www.sesukakita.wordpress.com 36
  37. 37.  Terjadinya hak Guna Usaha dengan penetapan pemerintah www.sesukakita.wordpress.com 37
  38. 38.  MENURUT PASAL 29 UUPA Pertama kali paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun MENURUT PASAL 8 No 40 TAHUN 1996 Pertama kali paling lama 35 tahun diperpanjang 25 tahun dan diperbaharui 25 tahun www.sesukakita.wordpress.com 38
  39. 39. 1. Membayar uang pemasukan kepada Negara2. Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam pemberian keputusan pemberian haknya3. Mengusahakan sendiri tanah hak guna usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan criteria yang ditetapkan oleh instansi teknisi4. Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal hak guna usaha5. Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undagan yang berlaku6. Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunan hak Guna Usaha7. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak guna Usaha kepada Negara sesudah Hak Guna Usaha tersebut hapus8. Menyerahkan sertifikat hak guna usaha yang telah hapus kepada kepala kantor pertanahan www.sesukakita.wordpress.com 39
  40. 40.  Berdasarkan Pasal 14 PP No. 40 tahun 1996 Pemegang hak guna usaha berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan hak guna usaha untuk melaksanakan usaha dibidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan atau peternakan www.sesukakita.wordpress.com 40
  41. 41. a. jangka waktunya berakhirb. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhinyac. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhird. dicabut untuk kepentingan umume. ditelantarkanf. tanahnya musnahg. ketentuan dalam pasal 30 ayat 2 www.sesukakita.wordpress.com 41
  42. 42. 1. berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya2. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena tidak dipenuhinya kewajiban- kewajiban pemegang hak atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam keputusan pemberian hak, dan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap3. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir4. hak guna usahanya dicabut5. tanahnya ditelantarkan6. tanahnya musnah7. pemegang hak guna usaha tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak guna usaha. www.sesukakita.wordpress.com 42
  43. 43. 1. apabila hak guna usaha hapus dan tidak dapat diperpanjang atau diperbaharui, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan-bangunan dan benda-benda yang ada diatas tanah bekas hak guna usaha tersebut kepada Negara dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri Agraria/Kepala BPN2. apabila bangunan, tanaman, dan benda-benda tersebut diatas diperlukan untuk melangsungkan atau memulihkan pengusahaan tanahnya, maka kepada pemegang hak diberikan ganti rugi yang bentuk dan jumlahnya diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden3. pembongkaran bangunan dan benda-benda diatas tanah hak guna usaha dilaksanakan atas biaya bekas pemegang hak guna usaha4. jika bekas pemegang hak guna usaha lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut , maka bangunan dan benda-benda yang ada diatas tanah bekas hak guna usaha dibongkar oleh pemerintah atas biaya pemegang hak guna usaha www.sesukakita.wordpress.com 43
  44. 44.  Ketentuan mengenai hak Guna bangunan disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 huruf c UUPA. Secara khusus diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 UUPA www.sesukakita.wordpress.com 44
  45. 45.  Hak guna bangunan yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun www.sesukakita.wordpress.com 45
  46. 46.  Pasal 37 UUPA menegaskan hak guna bangunan terjadi pada tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain Pasal 21 PP No.40 tahun 1996 menegaskan tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan adalah tanah Negara, tanah hak pengelolaan atau tanah hak milik. www.sesukakita.wordpress.com 46
  47. 47. 1. warga Negara Indonesia2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (badan hukum Indonesia) www.sesukakita.wordpress.com 47
  48. 48. 1. HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA2. HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN3. HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH HAK MILIK www.sesukakita.wordpress.com 48
  49. 49.  Hak guna bangunan ini terjadi dengan keputusan pemberian hak yang diterbitkan oleh BPN berdasarkan pasal 4, pasal 9 dan pasal 14 PERMEN Agraria / kepala BPN No.3 tahun 1999 dan prosedur terjadinya HGB ini diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 48 Permen agrarian /Kepala BPN No.9 tahun 1999 www.sesukakita.wordpress.com 49
  50. 50.  Hak guna bangunan ini terjadi dengan keputusan pemberian hak usul pemegang hak pengelolaan yang diterbitkan oleh BPN berdasarkan pasal 4, PERMEN Agraria / kepala BPN No.3 tahun 1999 dan prosedur terjadinya HGB ini diatur dalam Permen agrarian /Kepala BPN No.9 tahun 1999 www.sesukakita.wordpress.com 50
  51. 51.  Hak guna bangunan ini terjadi dengan pemberian oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh PPAT. www.sesukakita.wordpress.com 51
  52. 52.  Pasal 26 sampai dengan pasal 29 PP No. 40 tahun 1996. www.sesukakita.wordpress.com 52
  53. 53.  Hak guna bangunan ini berjangka waktu untuk pertama kali 30 tahun dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun www.sesukakita.wordpress.com 53
  54. 54.  Hak guna bangunan ini berjangka waktu untuk pertama kali 30 tahun dapat diperpanjanguntuk jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun www.sesukakita.wordpress.com 54
  55. 55.  Hak guna bangunan ini berjangka waktu paling lama 30 tahun, tidak dapat diperpanjang jangka waktu. Namun atas kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemegang hak guna bangunan dapat diperbaharui dengan pemberian hak guna bangunan yang baru dengan akta yang dibuat PPAT dan wajib didaftarkan pada Kantor pertanahan kabupaten /kota setempat www.sesukakita.wordpress.com 55
  56. 56. 1. membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya2. menggunakan tanah sesuai dengan dengan peruntukkannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya3. memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada diatasnya serta menjaga lingkungan hidup4. menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan kepada Negara, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sesudah hak guna bangunan dihapus5. menyerah kan hak guna bangunan yang telah dihapus kepada kepala kantor pertanahan6. membagi jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung oleh tanah hak guna bangunan tersebut www.sesukakita.wordpress.com 56
  57. 57. 1. menguasai dan mempergunakan tanah selama waktu tertentu2. mendirikan dan mempunyai bangunan untuk keperluan pribadi atau usahanya3. mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain4. membebani dengan hak tanggungan www.sesukakita.wordpress.com 57
  58. 58. a. jangka waktunya berakhirb. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir kerena suatu syarat tidak dipenuhic. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhird. dicabut untuk kepentingan umume. ditelantarkanf. tanahnya musnahg. ketentuan dalam pasal 36 ayat 2 www.sesukakita.wordpress.com 58
  59. 59. a. berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan atau dalam perjanjian pemberiannyab. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sebelum jangka waktunya berakhir,c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhird. hak guna bangunannya dicabute. ditelantarkanf. tanahnya musnahg. pemegang hak guna bangunan tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak guna bangunan www.sesukakita.wordpress.com 59
  60. 60. 1. tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan dalam hak guna bangunan2. tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban- kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian hak guna bangunan antara pemegang hak guna bangunan dengan pemilik tanah atau perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan3. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap www.sesukakita.wordpress.com 60
  61. 61.  hapusnya hak guna bangunan atas tanah Negara mengakibatkan tanah menjadi tanah Negara hapusnya hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan mengakibatkan tanahnya kembali kepada pemegang hak pengelolaan hapusnya hak guna bangunan atas tanah hak milik mengakibatkan tanahnya kembali kedalam penguasaan pemilik tanah www.sesukakita.wordpress.com 61
  62. 62. 1. apabila hak guna bangunan hapus dan tidak dapat diperpanjang atau diperbaharui, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan- bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya dan menyerahkan tanahnya kepada negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya hak guna bangunan2. apabila bangunan, tanaman, dan benda-benda tersebut diatas diperlukan, maka kepada pemegang baik pemegang hak guna bangunan diberikan ganti rugi yang bentuk dan jumlahnya diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden3. pembongkaran bangunan dan benda-benda diatas tanah hak guna usaha dilaksanakan atas biaya bekas pemegang hak guna bangunan4. jika bekas pemegang hak guna bangunan lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut , maka bangunan dan benda-benda yang ada diatas tanah bekas hak guna bangunan dibongkar oleh pemerintah atas biaya pemegang hak guna bangunan5. apabila hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan atau atas tanah hak milik hapus , maka bekas pemegang hak guna bangunan wajib menyerahkan tanahnya kepada pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik dan memenuhi ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan atau perjanjian hak guna bangunan atas tanah hak milik www.sesukakita.wordpress.com 62
  63. 63.  Ketentuan hak pakai disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf d UUPA secara khusus diatur dalam pasal 41 sampai dengan pasal 43 UUPA. www.sesukakita.wordpress.com 63
  64. 64.  Hak pakai menurut pasal 41 ayat 1 UUPA adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yangditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolaha tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA www.sesukakita.wordpress.com 64
  65. 65. 1. Warga Negara Indonesia2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia3. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia4. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia www.sesukakita.wordpress.com 65
  66. 66. 1. warga Negara Indonesia2. badan hukum yang didrikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia3. Departemen, lembaga pemerintah Non Departemen dan pemerintah daerah4. Badan-badan keagaman dan social5. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia6. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia7. Perwakilan Negara asing dan perwakilan badan Internasional www.sesukakita.wordpress.com 66
  67. 67.  Menurut pasal 41 ayat 1 UUPA menyebutkan bahwa asal tanah hak pakai adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain Menurut pasal 41 PP No. 40 tahun 1996 menyebutkan tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai adalah tanah Negara, tanah hak pengelolaan atau tanah hak milik. www.sesukakita.wordpress.com 67
  68. 68. 1. Hak pakai atas tanah Negara2. Hak pakai atas tanah hak pengelolaan3. Hak pakai atas tanah hak milik www.sesukakita.wordpress.com 68
  69. 69.  Hak pakai ini diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Badan Pertanahan Nasional. Hak pakai ini terjadi sejak keputusan pemberian hak pakai didaftarkan kepada kepala Kantor pertanahan Kabupaten/kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti www.sesukakita.wordpress.com 69
  70. 70.  Hak pakai ini diberikan dengan keputusan pemberian hak pakai oleh BPN berdasarkan usul pemegang hak pakai. Hak pakai ini terjadi sejak keputusan pemberian hak pakai didaftarkan kepada kepala Kantor pertanahan Kabupaten/kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti www.sesukakita.wordpress.com 70
  71. 71.  Hak pakai ini terjadi dengan pemberian tanah oleh pemilik tanah dengan akta yang dibuat PPAT. Akta PPAT ini wajib didaftarkan ke kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatatkan dalam buku tanah. www.sesukakita.wordpress.com 71
  72. 72.  Pasal 41 ayat 2 UUPA tidak menentukan secara tegas berapa lama jangka waktu hak pakai. Pasal ini hanya menentukan bahwa hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu www.sesukakita.wordpress.com 72
  73. 73. 1. Hak pakai atas tanah Negara2. Hak pakai atas tanah pengelolan3. Hak pakai atas tanah hak milik www.sesukakita.wordpress.com 73
  74. 74.  Hak pakai ini berjangka waktu untuk pertama kali paling lama 25 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 25 tahun www.sesukakita.wordpress.com 74
  75. 75.  Hak pakai ini berjangka waktu untuk pertama kali paling lama 25 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 25 tahun www.sesukakita.wordpress.com 75
  76. 76.  Hak pakai ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi. www.sesukakita.wordpress.com 76
  77. 77. 1. membayar uang pemasukan Negara yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya, perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan atau dalam perjanjian pemberian hak pakai atas tanah hak milik2. menggunakan tanah sesuai dengn peruntukannya dan persyaratan sebagaimana diterapkan dalam keputusan pemberiannya, atau perjanjian pemberian hak pakai atas tanah hak milik3. memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada diatasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup4. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada Negara,pemegang hak pengelolaan atau pemilik tanah sesudah hak pakai tersebut hapus5. menyerahkan sertifikat hak pakai yang telah hapus kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat6. memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung oleh tanah hak pakai www.sesukakita.wordpress.com 77
  78. 78. 1. menguasai dan mempergunakan tanah selama waktu tertentu untuk keperluan pribadi atau usahanya2. memindahkan hak pakai kepada pihak lain3. membebaninya dengan hak tanggungan4. menguasai dan mempergunakan tanah untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu www.sesukakita.wordpress.com 78
  79. 79. 1. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan atau dalam perjanjian pemberiannya2. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelolaan atau pemilik tanah sebelum jangka waktu berakhir3. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir4. hak pakainya dicabut5. ditelantarkan www.sesukakita.wordpress.com 79
  80. 80. a. tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak pakai dan atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan dalam hak pakaib. tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian hak pakai antara pemegang hak pakai dengan pemilik tanah atau perjanjian penggunaan hak pengelolaanc. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap www.sesukakita.wordpress.com 80
  81. 81. 1. apabila hak pakai atas tanah Negara hapus dan tidak diperpanjang dan diperbaharui maka bekas pemegang hak pakai wajib membongkar bangunan dan benda benda yang ada diatasnya dan menyerahkan tanahnya kepada Negara dalam keadaan kosong selambat lambatnya dalam waktu 1 tahun sejak hapusnya hak pakai2. dalam hal bangunan dan benda-benda tersebut masih diperlukan kepada bekas pemegang hak pakai diberikan ganti rugi3. jika bekas pemegang hak pakai lalai dalam memenuhi kewajiban membongkar hak pakai, maka bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya dibongkar oleh pemerintah atas biaya pemegang hak pakai www.sesukakita.wordpress.com 81
  82. 82.  Ketentuan disebutkan dalam pasal 16 ayat 1 huruf e UUPA, secara khusus diatur dalam pasal 44 dan pasal 45 UUPA www.sesukakita.wordpress.com 82
  83. 83.  Menurut pasal 44 ayat 1 UUPA Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. www.sesukakita.wordpress.com 83
  84. 84.  Hak atas tanah yang dapat disewakan kepada pihak lain adalah hak milik dan objek yang disewakan oleh pemilik tanah kepada pihak lain(pemegang hak sewa bangunan) adalah tanah bukan bangunan www.sesukakita.wordpress.com 84
  85. 85. 1. warga negara Indonesia2. orang asing yang berkedudukan di Indonesia3. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan bekedudukan di Indonesia (badan hukum Indonesia)4. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia www.sesukakita.wordpress.com 85
  86. 86.  UUPA tidak mengatur secara tegas jangka waktu hak sewa untuk bangunan, jangka waktu diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemegang hak sewa untuk bangunan www.sesukakita.wordpress.com 86
  87. 87. 1. jangka waktunya berakhir2. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir dikarenakan pemegang hak sewa untuk bangunan tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak sewa untuk bangunan3. dilepaskan oleh pemegang hak sewa untuk bangunan sebelum jangka waktunya berakhir4. hak milik atas tanah dicabut untuk kepentingan umum5. tanahnya musnah www.sesukakita.wordpress.com 87
  88. 88. 1. HAK GADAI (GADAI TANAH)2. HAK USAHA BAGI HASIL (PERJANJIAN BAGI HASIL)3. HAK MENUMPANG4. HAK SEWA TANAH PERTANIAN www.sesukakita.wordpress.com 88
  89. 89.  MENURUT BOEDI HARSONO HaK gadai (gadai tanah) adalah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain,yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai. Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi pemegang gadai. Pengembalian uang gadai atau lazim disebut penebusan tergantung kepada kemauan atau kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan. www.sesukakita.wordpress.com 89
  90. 90. 1. pemilik tanah pertanian disebut pemberi gadai2. pihak yang menyerahkan uang kepada pemberi gadai adalah penerima(pemegang) gadai www.sesukakita.wordpress.com 90
  91. 91.  Hak gadai tanah terdapat satu perbuatan hukum yang berupa perjanjian penggarapan tanah pertanian oleh orang yang memberikan uang gadai, sedangkan gadai menurut hukum perdata terdapat dua perbuatan hukum yang berupa perjanjian pinjam meminjam uang sebagai perjanjian pokok dan penyerahan benda bergerak sebagai jaminan sebagai perjanjian ikutan. www.sesukakita.wordpress.com 91
  92. 92. 1. hak gadai (gadai tanah) yang lamanya tidak ditentukan2. hak gadai (gadai tanah) yang lamanya ditentukan www.sesukakita.wordpress.com 92
  93. 93.  Dalam hak gadai (gadai tanah)tidak ditentukan lamanya, maka pemilik tanah pertanian tidak boleh melakukan penebusan sewaktu-waktu www.sesukakita.wordpress.com 93
  94. 94.  Dalam hak gadai (gadai tanah)ini. Pemilik tanah baru dapat menebus tanahnya kalau jangka waktu yang diperjanjikan dalam hak gadai (gadai tanah ) berakhir. www.sesukakita.wordpress.com 94
  95. 95. a. hak menebus tidak mungkin kadaluwarsab. pemegang gadai selalu berhak untuk mengulanggadaikan tanahnyac. pemegang gadai tidak boleh menuntut supaya tanahnya segera ditebusd. tanah yang digadaikan tidak bisa secara otomatis menjadi milik pemegang gadai bila tidak ditebus www.sesukakita.wordpress.com 95
  96. 96. 1. hak gadai (gadai tanah) jangka waktunya terbatas artinya pada suatu waktu akan hapus2. hak gadai (gadai tanah ) tidak berakhir dengan meninggalnya pemegang gadai3. Hak gadai (gadai tanah) dapat dibebani dengan hak-hak tanah yang lain4. hak gadai (gadai tanah) dengan persetujuan pemilik tanahnya dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dalam arti bahwa hubungan gadai yang semula menjadi putus dan digantikan dengan hubungan gadai yang baru antara pemilik dengan pihak ketiga (memindahkan gadai atau doorverpanden)5. hak gadai (gadai tanah) tidak menjadi hapus jika hak atas tanahnya dialihkan kepada pihak lain6. selama hak gadai (gadai tanah)nya berlangsung makaatas persetujuan kedua belah pihak uang gadainya dapat ditambah (mendalami gadai)7. sebagai lembaga,hak gadai (gadai tanah) pada waktunya akan hapus www.sesukakita.wordpress.com 96
  97. 97. 1. telah dilakukan penebusan oleh pemilik tanah (pemberi gadai)2. hak gadai sudah berlangsung 7 tahun atau lebih3. adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pemegang gadai menjadi pemilik tanah atas tanah yang digadaikan karena pemilik tanah tidak dapat menebus dalamjangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam gadai tanah4. tanahnya dicabut untuk kepentingan umum5. tanahnya musnah www.sesukakita.wordpress.com 97
  98. 98.  PENGERTIAN Pasal 53 UUPA tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud hak usaha bagi hasil. www.sesukakita.wordpress.com 98
  99. 99.  Menurut boedi harsono Hak usaha bagi hasil adalah hak seseorang atau badan hukum (yang disebut penggarap) untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah kepunyaan pihak lain (yang disebut pemilik) dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut imbangan yang telah disepakati www.sesukakita.wordpress.com 99
  100. 100.  Perjanjian bagi Hasil Tunduk Pada Hukum Adat www.sesukakita.wordpress.com 100
  101. 101.  Menurut uu no 2 tahun 1960 Perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis di muka Kepala desa, disaksikan oleh minimal dua orang saksi, dan disahkan oleh camat setempat serta diumumkan dalam kerapatan desa yang bersangkutan www.sesukakita.wordpress.com 101
  102. 102.  Disebutkan dalam Penjelasan Umum UU No.2 Tahun 1960a. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil;b. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban- kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap;c. Dengan terselenggaranya apa yang disebut pada a dan b diatas, maka bertambahlah kegembiraan bekerja bagi para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. www.sesukakita.wordpress.com 102
  103. 103.  Menurut Boedi Harsonoa. Perjanjian bagi hasil jangka waktunya terbatasb. Perjanjian bagi hasil tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa izin pemilik tanahnyac. Perjanjian bagi hasil tidak hapus dengan berpindahnya hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada pihak laind. Perjanjian bagi hasil tidak hapus jika penggarap meninggal dunia, tetapi hak itu hapus jika pemilik tanahnya meninggal duniae. Perjanjian bagi hasil didaftar menurut peraturan khusus (diKantor Kepala desa)f. Sebagai lembaga perjanjian bagi hasil ini pada waktunya akan dihapus www.sesukakita.wordpress.com 103
  104. 104.  Menurut Hukum Adat Jangka waktu hak usaha bagi hasil hanya berlaku satu (1)tahun dan dapat diperpanjang, akan tetapi perpanjangan jangka waktunya tergantung pada kesediaan pemilik tanah, sehingga bagi penggarap tidak ada jaminan untuk dapat menggarap dalam waktu yang layak www.sesukakita.wordpress.com 104
  105. 105.  Menurut UU no 2 tahun 1960a. Lamanya jangka waktu perjanjian bagi hasil untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 tahun dan untuk tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahunb. Perjanjian tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lainc. Jika penggarap meninggal dunia, maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya dengan hak dan kewajiban yang samad. Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian hanya dimungkinkan apabila jika ada persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan hal itu dilaporkan kepada kepala desa www.sesukakita.wordpress.com 105
  106. 106.  Hak pemilik tanah Berhak atas bagian hasil tanah yang ditetapkan atas dasar kesepakatan oelh kedua belah pihak dan berhak menuntut pemutusan hubungan bagi hasil jika ternyata kepentingannya dirugikan penggarap Kewajiban pemilik tanah Menyerahkan tanah garapan kepada penggarap dan membayar pajak atas tanah yang garapan yang bersangkutan www.sesukakita.wordpress.com 106
  107. 107.  Hak penggarap tanah Selama perjanjian bagi hasil berlangsung berhak untuk mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah itu sesuai dengan imbangan yang ditetapkan atas dasar kesepakatan oleh kedua belah pihak Kewajiban penggarap Mengusahakan tanah tersebut dengan baik, menyerahkan bagian hasil tanah yang menjadi hak pemilik tanah, memenuhi beban yang menjadi tanggungannya dan menyerahkan kembali tanah garapannya kepada pemilik tanah dalam keadaan baik setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian bagi hasil www.sesukakita.wordpress.com 107
  108. 108. 1. jangka waktunya berakhir2. atas persetujuan kedua belah pihak , perjanjian bagi hasil diakhiri3. pemilik tanahnya meninggal dunia4. adanya pelanggaran oleh penggarap terhadap larangan dalam perjanjian bagi hasil5. tanahnya musnah www.sesukakita.wordpress.com 108
  109. 109.  PENGERTIAN UUPA tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud hak menumpang www.sesukakita.wordpress.com 109
  110. 110.  Menurut Boedi harsono Hak menumpang adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang untuk mendirikan dan menempati rumah diatas tanah pekarangan milik orang lain. www.sesukakita.wordpress.com 110
  111. 111.  CARA TERJADINYA Hak menumpang biasanya terjadi atas dasar kepercayaan oleh pemilik tanah kepada orang lain yang belum mempunyai rumah sebagai tempat tinggal dalam bentuk tidak tertulis, tidak ada saksi dan tidak diketahui oleh perangkat desa/kelurahan,sehingga jauh dari kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. www.sesukakita.wordpress.com 111
  112. 112. 1. tidak mempunyai jangka waktu yang pasti karena sewaktu-waktu dapat dihentikan2. hubungan hukumnya lemah yaitu sewaktu-waktu dapat diputuskan oleh pemilik tanah jika ia memerlukan tanah tersebut3. pemegang hak menumpang tidak wajib membayar sesuatu (uang sewa)kepada pemilik tanah4. tidak wajib didaftarkan ke kantor pertanahan5. bersifat turun temurun artinya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya6. tidak dapat dialihkan kepada pihak lain yang bukan ahli warisnya www.sesukakita.wordpress.com 112
  113. 113. 1. pemilik tanah sewaktu-waktu dapat mengakhiri hubungan hukum antara pemegang hak menumpang dengan tanah yang bersangkutan2. hak milik atas tanah yang bersangkutan dicabut untuk kepentingan umum3. pemegang hak menumpang melepaskan secara sukarela hak menumpang4. tanah musnah www.sesukakita.wordpress.com 113
  114. 114.  PENGERTIAN UUPA tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan hak sewa tanah pertanian. www.sesukakita.wordpress.com 114
  115. 115.  Hak sewa tanah pertanian adalah suatu perbuatan hukum dalam bentuk penyerahan penguasaan tanah pertanian oleh pemilik tanah kepada pihak lain (penyewa)dalamjangka waktu tertentu dan sejumlah uang sebagai sewa yang ditetapkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. www.sesukakita.wordpress.com 115
  116. 116.  Hak sewa tanah pertanian bisa terjadi dalam bentuk perjanjian yang tidak tertulis atau tertulis yang memuat unsure-unsur para pihak , objek, uang sewa, jangka waktu hak dan kewajiban bagi pemilik tanah pertanian dan penyewa. www.sesukakita.wordpress.com 116
  117. 117. 1. jangka waktunya berakhir2. hak sewanya dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemilik tanah kecuali hal itu diperkenankan oleh pemilik tanah3. hak sewanya dilepaskan secara sukarela oleh penyewa4. hak atas tanah dilepaskan secara oleh penyewa5. hak atas tanah tersebut dicabut untuk kepentingan umum6. tanahnya musnah www.sesukakita.wordpress.com 117
  118. 118.  Pendaftaran Hak atas Tanah diatur: PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah www.sesukakita.wordpress.com 118
  119. 119.  Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan- satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. www.sesukakita.wordpress.com 119
  120. 120. 1. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;2. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenal bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;3. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. www.sesukakita.wordpress.com 120
  121. 121.  Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional www.sesukakita.wordpress.com 121
  122. 122. 1. Pendaftaran tanah sistematik2. Pendaftaran tanah secara sporadik www.sesukakita.wordpress.com 122
  123. 123.  Adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan www.sesukakita.wordpress.com 123
  124. 124.  Pendaftaran tanah secara sistematik diselenggarakan atas prakasa pemerintah berdasarkan suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan diwilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN www.sesukakita.wordpress.com 124
  125. 125.  Adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal www.sesukakita.wordpress.com 125
  126. 126.  Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya www.sesukakita.wordpress.com 126
  127. 127.  Pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala kantor Pertanahan dengan dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu Dalam hal pendaftaran tanah sistematis Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi www.sesukakita.wordpress.com 127
  128. 128.  Penunjukan panitia ajudikasi untuk membantu tugas Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah sistemetis dimaksudkan agar tugas-tugas rutin para Kepala Kantor tidak terganggu, mengingat kegiatan Pendaftaran Tanah secara sistematis pada umumnya bersifat massal dan besar-besaran www.sesukakita.wordpress.com 128
  129. 129.  Seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional Beberapa anggota yaitu seorang pegawai BPN yang mempunyai kemampuan pengetahuan dibidang pendaftaran tanah, seorang pegawai BPN yang mempunyai kemampuan pengetahuan dibidang hak-hak atas tanah, Kepala desa/kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya. Panitian ini dibantu oleh satuan tugas pengukuran dan pemetaan, satuan tugas pengumpulan data yuridis dan satuan tugas administrasi www.sesukakita.wordpress.com 129
  130. 130.  Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengan seorang anggota yang sangat diperlukan dalam penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah diwilayah desa/kelurahan yang bersangkutan, seperti Tetua Adat yang mengetahui benar riwayat/kepemilikan bidang-bidang tanah setempat, khususnya didaerah yang hukum adatnya masih kuat. www.sesukakita.wordpress.com 130
  131. 131. 1. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;2. tanah hak pengelolaan;3. tanah wakaf4. hak milik atas satuan rumah susun5. hak tanggungan6. tanah Negara www.sesukakita.wordpress.com 131
  132. 132.  Satuan Wilayah Tata Usaha Pendaftaran Tanah adalah desa atau kelurahan yang merupakan satuan wilayah Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 tahun 1979, tentang pemerintah desa Satuan wilayah tata usaha Pendaftaran Tanah Hak Guna Usaha, Hak pengelolaan, hak tanggungan dan Tanah negara, serta obyek Hak tanggungan dapat meliputi beberapa desa/kelurahan www.sesukakita.wordpress.com 132
  133. 133.  Pendaftaran dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, muktakhir dan terbuka www.sesukakita.wordpress.com 133
  134. 134.  Dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok maupun prosedur pendaftaran tanah dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak www.sesukakita.wordpress.com 134
  135. 135.  Dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan dengan teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuannya www.sesukakita.wordpress.com 135
  136. 136.  Dimaksudkan agar pihak-pihak yang memerlukannya, terutama golongan ekonomi lemah, dapat terjangkau pemberian pelayanan pendaftaran tanah www.sesukakita.wordpress.com 136
  137. 137.  Dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaan dan berkesinambungan pemeliharaan data pendaftaran tanah Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir, sehingga perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi www.sesukakita.wordpress.com 137
  138. 138.  Azas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga data yang tersimpan di Kantor pertanahan selalu “up to date”, sesuai dengan kenyataan dilapangan Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat (azas keterbukaan) www.sesukakita.wordpress.com 138
  139. 139.  Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, maka kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah, sedangkan untuk melaksanakan fungsi informasi data yang berkaitan dengan aspek fisik dan yuridis dari bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar, terbuka untuk umum Dalam mencapai tujuan tertib administrasi pertanahan, maka setiap bidang atas satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib www.sesukakita.wordpress.com 139
  140. 140.  Pengumpulan Pengolahan Pembukuan Penyajian, serta Pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun Termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak yang membebani www.sesukakita.wordpress.com 140
  141. 141.  Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah Pemberian surat tanda bukti hak atau sertifikat www.sesukakita.wordpress.com 141
  142. 142.  Pelaksanaan pendaftaran tanah menurut PP No.24 tahun 1997 meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (dahulu disebut opzet) dan pemeliharaan data pendaftaran, atau dahulu dikenal sebagai bijhouding www.sesukakita.wordpress.com 142
  143. 143.  Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan PP 10/1961 dan PP 24/1997 www.sesukakita.wordpress.com 143
  144. 144.  Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. www.sesukakita.wordpress.com 144
  145. 145.  Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum, bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebani www.sesukakita.wordpress.com 145
  146. 146.  Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik(pasal 13) Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah- wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Apabila suatu kelurahan/desa belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik, maka pendaftaran tanahnya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik, yang dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan www.sesukakita.wordpress.com 146
  147. 147. a) Pengumpulan dan pengolahan data fisikb) Pembuktian hak dan pembukuannyac) Penerbitan sertifikatd) Penyajian data fisik dan data yuridise) Penyimpanan daftar umum dan dokumen www.sesukakita.wordpress.com 147
  148. 148.  Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan di atasnya. www.sesukakita.wordpress.com 148
  149. 149.  Dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data fisik, dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan www.sesukakita.wordpress.com 149
  150. 150. a. Pembuatan peta dasar pendaftaranb. Penetapan batas bidang-bidang tanahc. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftarand. Pembuatan daftar tanahe. Pembuatan surat ukur www.sesukakita.wordpress.com 150
  151. 151.  Ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan ini meliputi:1. Pembuktian hak baru2. Pembuktian hak lama dan3. Pembukuan hak www.sesukakita.wordpress.com 151
  152. 152.  Untuk keperluan pendaftaran hak,a. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan: Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku, apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau hak pengelolaan Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milikb. Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh pejabat yang berwenangc. Tanah wakaf dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakafd. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan Akta pemisahane. Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan Akta Pemberian hak tanggungan www.sesukakita.wordpress.com 152
  153. 153.  Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal konversi hak-hak lama, dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut, berupa bukti- bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya www.sesukakita.wordpress.com 153
  154. 154.  Pembukuan hak dilakukan berdasarkan alat bukti dan berita acara pengesahan www.sesukakita.wordpress.com 154
  155. 155.  Menurut PP No.10 tahun 1961, yang disebut sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukur yang dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria Sertifikat tanah terdiri dari: Salinan buku tanah Salinan surat ukur Kertas sampul www.sesukakita.wordpress.com 155
  156. 156.  Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan dan hak tanggungan yang masing- masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan www.sesukakita.wordpress.com 156
  157. 157.  Sertifikat tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Sertifikat tanah hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah, sebagai pemegang hak, atau kepada pihak yang diberikan kuasa oleh pemegang hak. www.sesukakita.wordpress.com 157
  158. 158.  Data fisik dan data yuridis yang termuat dalam sertifikat sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, maka sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat www.sesukakita.wordpress.com 158
  159. 159.  Apabila suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai tanah tersebut, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut haknya apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan pada pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut www.sesukakita.wordpress.com 159
  160. 160.  Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor Pertanahan menyelenggarakan Tata Usaha Pendaftaran Tanah dalam Daftar Umum. Daftar Umum terdiri dari: Peta pendaftara, yaitu peta yang menggambarkan bidang atau bidang- bidang tanah untuk keperluan pembukuan Daftar tanah, yaitu dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran Surat ukur, yaitu dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian Buku tanah, yaitu dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah haknya Daftar nama, yaitu dokumen dalam bentu daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan tanah dengan sesuatu hak, hak atas tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum www.sesukakita.wordpress.com 160
  161. 161.  Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian (warkah), diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai bagian yang terpisah dari Daftar Umum www.sesukakita.wordpress.com 161
  162. 162.  Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen- dokumen tersebut harus tetap berada di Kantor Pertanahan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Menteri. Untuk mencegah hilangnya dokumen dimaksud maka apabila ada instansi yang menganggap perlu untuk memeriksanya, pemeriksaan wajib dilakukan di Kantor Pertanahan www.sesukakita.wordpress.com 162
  163. 163.  Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi : Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah www.sesukakita.wordpress.com 163
  164. 164.  Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah di daftarkan Perubahan data fisik dimaksud adalah pemisahan, pemecahan atau penggabungan bidang-bidang tanah yang sudah didaftar Perubahan data yuridis terjadi apabila ada pemindahan hak atas tanah dan atau pembebanan hak atas tanah yang sudah didaftar Perubahan yang terjadi oleh pemegang hak atas tanah wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan. www.sesukakita.wordpress.com 164
  165. 165. 1. JUAL BELI2. HIBAH3. PEWARISAN4. WAKAF www.sesukakita.wordpress.com 165
  166. 166. 1. Jual Beli Tanah menurut Hukum Adat2. Jual Beli Tanah menurut UUPA www.sesukakita.wordpress.com 166
  167. 167.  Jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai www.sesukakita.wordpress.com 167
  168. 168.  Terang berarti perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan dihadapan kepala adat Tunai berarti perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak www.sesukakita.wordpress.com 168
  169. 169. 1. Yang mengakibatkan pemindahan hak milik untuk selama-lamanya; Jual Lepas www.sesukakita.wordpress.com 169
  170. 170.  Jual Lepas merupakan proses pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai, dimana semua ikatan antara bekas penjual dengan tanahnya menjadi lepas sama sekali www.sesukakita.wordpress.com 170
  171. 171.  Jual Lepas Panjer www.sesukakita.wordpress.com 171
  172. 172. 1. Pembicaraan yang mengandung janji saja tidak mengakibatkan suatu kewajiban2. Tanpa panjer, orang tidak merasa terikat3. Perjanjian pokok (jual beli) belum terlaksana hanya dengan pemberian panjer www.sesukakita.wordpress.com 172
  173. 173. a. Jual Gadaib. Jual Tahunan www.sesukakita.wordpress.com 173
  174. 174.  Jual Gadai merupakan suatu perbuatan pemindahan hak secara sementara atas tanah kepada pihak lain yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa, sehingga pihak yang melakukan pemindahan hak mempunyai hak menebus kembali tanah tersebut www.sesukakita.wordpress.com 174
  175. 175. 1. Menikmati manfaat yang melekat pada hak milik2. Mengopergadaikan atau menggadaikan kembali di bawah harga tersebut kepada orang lain jika sangat membutuhkan uang3. Mengadakan perjanjian bagi hasil www.sesukakita.wordpress.com 175
  176. 176.  Kalau tidak ditebus dalam masa yang dijanjikan, maka tanah menjadi milik yang membeli gadai Tanah tidak boleh ditebus sebelum satu, dua atau beberapa tahun dalam tangan pembeli gadai www.sesukakita.wordpress.com 176
  177. 177.  Jual tahunan merupakan suatu perilaku hukum yang berisikan penyerahan hak atas sebidang tanah tertentu kepada subjek hukum lain dengan penerima sejumlah uang tertentu dengan ketentuan bahwa sesudah jangka waktu tertentu maka tanah tersebut akan kembali dengan sendirinya tanpa melalui perilaku hukum tertentu www.sesukakita.wordpress.com 177
  178. 178.  Mengolah tanah, menanami dan memetik hasilnya, dan berbuat dengan tanah itu seakan- akan miliknya sendiri dalam jangka waktu yang diperjanjikan www.sesukakita.wordpress.com 178
  179. 179.  Sifatnya1. Tunai2. Terang3. Riil www.sesukakita.wordpress.com 179
  180. 180. 1. Tunai, adalah penyerahan hak oleh penjual dilakukan bersamaan dengan pembayaran oleh pembeli dan seketika itu juga hak sudah beralih2. Riil, kehendak yang diucapkan harus diikuti dengan perbuatan nyata, misalnya telah diterimanya uang oleh penjual, dan dibuatnya dihadapan kepala desa3. Terang, dilakukan dihadapan kepala desa untuk memastikan bahwa perbuatan itu tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku www.sesukakita.wordpress.com 180
  181. 181.  PP 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah, jual beli dilakukan oleh para pihak dihadapan PPAT www.sesukakita.wordpress.com 181
  182. 182. 1. Syarat materiil2. Syarat Formil www.sesukakita.wordpress.com 182
  183. 183. a. Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutanb. Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutanc. Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjual belikan dan tidak dalam sengketa www.sesukakita.wordpress.com 183
  184. 184.  Setelah syarat materriil dipenuhi maka PPAT akan membuat akta jual beli (Pasal 37 PP No 24/1997) www.sesukakita.wordpress.com 184
  185. 185. 1. Jika tanahnya bersertifikat, sertifikat tanahnya yang asli dan tanda bukti pembayaran biaya pendaftarannya2. Jika tanahnya belum bersertifikat, surat keterangan bahwa tanah tersebut belum bersertifikat, surat-surat tanah yang ada memerlukan penguatan oleh kepala Desa dan Camat, dilengkapi dengan surat yang membuktikan identitas penjual dan pembelinya yang diperlukan untuk persertifikatan tanahnya setelah selesai dilakukan jual beli www.sesukakita.wordpress.com 185
  186. 186.  Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada pengganti apa pun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup www.sesukakita.wordpress.com 186
  187. 187.  Sebelumnya lahirnya PP No24/1997 Bagi mereka yang tunduk pada KUHperdata, surat hibah wasiat harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris. Bagi yang tunduk pada Hukum Adat dapat membuatnya di bawah tangan, tetapi proses di kantor pertanahan harus dibuat dengan akta PPAT www.sesukakita.wordpress.com 187
  188. 188.  Setelah lahirnya PP No.24 Tahun 1997, setiap pemberian hibah tanah harus dilakukan dengan akta PPAT www.sesukakita.wordpress.com 188
  189. 189.  Perolehan hak milik atas tanah yang terjadi karena pewarisan dari pemilik kepada ahli waris (Pasal 26 UUPA) www.sesukakita.wordpress.com 189
  190. 190. 1. Untuk peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah terdaftar, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan , sertifikat yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya di catat sebagai pemegang haknya dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris.2. Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan dokumen-dokumen surat keterangan Kepala Desa/kelurahan yang menyatakan yang bersangkutan menguasai tanah, dan surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut belum bersertifikat ddari kantor pertanahan, atau surat ket. Kepala Desa/Lurah jika lokasi tanahnya jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan dari pemegang hak yang bersangkutan. www.sesukakita.wordpress.com 190
  191. 191. 3. Jika penerima waris terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris4. Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran hak milik atas tanah dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian warisan www.sesukakita.wordpress.com 191
  192. 192. 5. Warisan berupa hak atas tanah yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris www.sesukakita.wordpress.com 192
  193. 193.  Wakaf tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam www.sesukakita.wordpress.com 193
  194. 194. 1. Tanah yang diwakafkan adalah tanah yang berstatus hak milik2. Perwakafan tanah harus diperuntukkan untuk masyarakat banyak3. Tanah wakaf terlembagakan untuk selama-lamanya dalam waktu yang kekal dan abadi4. Tujuan peruntukan sebagai kepentingan peribadatan atau kepentingan umum5. Wakaf memutuskan hubungan kepemilikan antara wakif dengan mauqufbih-nya dan selanjutnya statusnya menjadi milik masyarakat6. Wakif tidak bisa menarik kembali terhadap tanah yang telah diwakafkan7. Ikrar harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk mendapatkan akta autentik untuk digunakan pendaftaran tanah kepada Kepala BPN www.sesukakita.wordpress.com 194
  195. 195. 1. Akta Ikrar wakaf oleh Kepala KUA2. Dihadiri 2 orang saksi3. Surat-surat pemilikan tanah, surat keterangan kepala desa, surat keterangan pendaftaran tanah4. Pendaftaran wakaf tanah milik ke kantor pertanahan Kabupaten/kota untuk memperoleh sertifikat www.sesukakita.wordpress.com 195
  196. 196. 1. Pemindahan hak Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. www.sesukakita.wordpress.com 196
  197. 197.  Pembuatan akta wajib dihadiri oleh para pihak oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau kuasanya dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai dalam perbuatan hukum itu www.sesukakita.wordpress.com 197
  198. 198.  Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada dikantor pertanahan Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan (a) surat bukti hak atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut dan (b) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari kantor Pertanahan atau untuk tanah yang terletak didaerah yang jauh dari kedudukan kantor pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak (pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pihak yang memberi kuasa) yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak Untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin pejabat atau instansi berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-perundangan yang berlaku www.sesukakita.wordpress.com 198
  199. 199.  Obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan data yuridis Tidak dipenuhinya syarat lain atau dilangggar larangan yang dientukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan www.sesukakita.wordpress.com 199
  200. 200.  Akta PPAT merupakan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan dan pembebanan hak atas tanah, maka PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum, dengan mencocokkan data yang terdapat dalam sertifikat dengan daftar- daftar yang ada dikantor Pertanahan www.sesukakita.wordpress.com 200
  201. 201.  Dalam waktu 7 hari kerja sejak akta PPAT ditandatangani, maka PPAT yang bersangkutan wajib menyampaikan akta yang dibuatnya beserta dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan, wajib didaftarkan secara tertulis kepada para pihak yang bersangkutan www.sesukakita.wordpress.com 201
  202. 202.  Kewajiban PPAT hanya sebatas menyampaikan akta dengan berkas-berkasnya kepada Kantor Pertanahan . Pendaftaran kegiatan selanjutnya serta penerimaan sertifikatnya menjadi urusan pihak yang berkepentingan sendiri www.sesukakita.wordpress.com 202
  203. 203.  Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat pejabat lelang. Untuk menghindari terjadinya pelelangan umum yang tidak jelas obyeknya, Kepala Kantor Lelang wajib meminta keterangan yang paling muktahir mengenai tanah atau satuan rumah susun yang akan dilelang dari Kantor Pertanahan. www.sesukakita.wordpress.com 203
  204. 204.  Permintaan keterangan dimaksud diajukan selambat-lambatnya 7 hari kerja sebelum suatu bidang tanah atau satuan rumah susun dilelang, baik dalam rangka lelang eksekusi maupun lelang non eksekusi Keterangan dimaksud akan diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan paling lambat 5 hari kerja setelah diterimanya permintaan informasi tersebut www.sesukakita.wordpress.com 204
  205. 205.  Keterangan mengenai obyek lelang harus tetap diterbitkan meskipun tanah atau satuan rumah susun yang menjadi obyek lelang tersebut sedang dalam sengketa atau dalam status sitaan, karena keterangan ini sangat penting bagi Pejabat Lelang untuk memperoleh keyakinan tentang obyek lelang www.sesukakita.wordpress.com 205
  206. 206.  Mengenai tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun apabila (a) kepadanya tidak diserahkan sertifikat asli hak yang bersangkutan, kecuali dalam hal lelang eksekusi yang dapat tetap dilaksanakan walaupun sertifikat hak tersebut tidak diperoleh oleh pejabat lelang dari pemegang haknya, (b) sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada dikantor pertanahan Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya disampaikan (a) surat bukti hak atau surat keterangan kepala desa/kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut, dan (b) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahn, atau untuk tanah yang terletak didaerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Ada perintah Pengadilan Negeri untuk tidak melaksanakan lelang berhubung dengan sengketa mengenai tanah yang bersangkutan www.sesukakita.wordpress.com 206
  207. 207.  Kutipan risalah lelang yang bersangkutan (a) sertifikat Hak milik atau satuan rumah susun atau hak atas tanah yang dilelang jika bidang tanah yang bersangkutan sudah terdaftar, atau (b) dalam hal sertifikat tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang eksekusi diperlukan surat keterangan dari Kepala kantor lelang mengenai alasan tidak diserahkannya sertifikat tersebut, atau (c) jika bidang tanah yang bersangkutan belum terdaftar, diperlukan surat-surat yang berkaitan dengan bidang tanah yang belum terdaftar Bukti identitas pembeli lelang Bukti pelunasan harga pembelian www.sesukakita.wordpress.com 207
  208. 208.  Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan wajib didaftar dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi tertibnya Tata Usaha Pendaftaran Tanah serta akuratnya data yuridis bidang tanah yang bersangkutan www.sesukakita.wordpress.com 208
  209. 209.  Bagi tanah yang sudah terdaftar, dokumen yang diperlukan untuk pendaftarannya adalah (1) sertifikat tanah yang bersangkutan, (2) surat kematian pemegang hak dan surat tanda bukti sebagai ahli waris Jika bidang tanah dimaksud belum didaftar, wajib diserahkan dokumen-dokumen (1) surat bukti hak, (2) surat keterangan kepala desa/kelurahan mengenai dikuasainya tanah tersebut oleh pemegang hak dan (3) surat keterangan dari kantor Pertanahan atau surat dari yang bersangkutan untuk daerah yang terpencil diperkuat oleh Kepala Desa/kelurahan, bahwa bidang tanah dimaksud belum bersertifikat www.sesukakita.wordpress.com 209
  210. 210.  Apabila penerima waris terdiri dari satu orang, maka pendaftaran peralihan hak dilakukan kepada orang tersebut sesuai dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris, namun bila penerima warisan lebih dari satu orang, tetapi bidang tanah tersebut jatuh kepada seorang penerima waris sebagaimana diterangkan dalam surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris, maka pendaftaran peralihan hak dilakukan kepada yang bersangkutan Apabila hak atas tanah atau satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftar belum ada akta pembagian warisnya, peralihan haknya didaftar atas nama para penerima waris sebagai hak bersama berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan atau akta pembagian waris tersebut www.sesukakita.wordpress.com 210
  211. 211.  Yang dimaksud dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa akta keterangan hak mewaris, surat penetapan ahli waris atau surat keterangan waris www.sesukakita.wordpress.com 211
  212. 212.  Peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang tidak didahului dengan likuidasi perseroan atau koperasi yang bergabung atau melebur dapat didaftar berdasarkan akta yang membuktikan terjadinya penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang bersangkutan setelah penggabungan atau peleburan tersebut disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pendaftaran peralihan haknya, cukup diajukan dengan bukti akta yang membuktikan terjadinya penggabungan atau peleburan tersebut www.sesukakita.wordpress.com 212
  213. 213.  Peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang didahului dengan likuidasi perseroan atau koperasi yang bergabung atau melebur didaftar berdasarkan pemindahan hak dalam rangka likuidasi yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang www.sesukakita.wordpress.com 213
  214. 214.  Sertifikat dan surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada kantor pertanahan Perbuatan hukum, yang (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutupan risalah lelang, kecuali dalam keadaan tertentu Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap Tidak dipenuhinya syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan Akta PPAT batal atau dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap Perbuatan hukum yang dibatalakan oleh para pihak sebelum didaftarkan oleh kantor Pertanahan www.sesukakita.wordpress.com 214
  215. 215.  Penolakan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan itu Surat penolakan disampaikan kepada yang berkepentingan disertai dengan pengembalian berkas permohonannya dengan salinan kepada PPAT atau kepala kantor lelang www.sesukakita.wordpress.com 215
  216. 216.  Pembebanan hak Tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, pembebanan Hak Guna Bangunan atas Hak milik dan pembebanan lain pada hak atas tanah atau satuan Rumah susun yang ditentukan dengan peraturan perundang- undangan, dapat didaftar jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku www.sesukakita.wordpress.com 216
  217. 217.  Meliputi 7 kegiatan, yaitu:1. Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah2. Pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah3. Pembagian hak bersama4. Hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun5. Peralihan dan hapusnya hak tanggungan6. Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan pengadilan7. Perubahan nama www.sesukakita.wordpress.com 217
  218. 218.  Pendaftaran perpanjangan jangka waktu hak atas tanah dilakukan dengan mencatat pada Buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang yang memberikan perpanjangan jangka waktu hak yang bersangkutan Perpanjangan jangka waktu suatu hak tidak mengakibatkan hak tersebut hapus atau terputus, sehingga pendaftaranya tidak perlu dibuatkan buku tanah dan sertifikat baru www.sesukakita.wordpress.com 218
  219. 219.  Pemecahan Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula Untuk setiap bidang dibuat surat ukur, buku tanah dan sertifikat sebagai pengganti surat ukur, buku tanah dan sertifikat asalnya www.sesukakita.wordpress.com 219
  220. 220.  Jika hak atas tanah yang bersangkutan yang dibebani hak tanggungan dan atau beban- beban lain yang terdaftar, pemecahan baru boleh dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari pemegang hak tanggungan atau pihak-pihak lian yang berwenang menyetujui penghapusan beban yang bersangkutan www.sesukakita.wordpress.com 220
  221. 221.  Pemecahan bidang tanah ini harus sesuai dengan Rencana Tata ruang yang berlaku dan tidak boleh mengakibatkan tidak terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya ketentuan landreform yang menyangkut batas minimal pertanian www.sesukakita.wordpress.com 221
  222. 222.  Pemisahan Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan dari satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, yang selanjutnya merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula www.sesukakita.wordpress.com 222
  223. 223.  Untuk satuan bidang tanah baru dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat sebagai satuan bidang tanah baru, sedangkan pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan sertifikat bidang tanah semula dibubuhkan catatan mengenai adanya pemisahan tersebut www.sesukakita.wordpress.com 223
  224. 224.  Pemecahan (dahulu dikenal dengan istilah pemisahan/pemecahan sempurna), semua bagian dari bidang tanah semula tidak lagi mempunyai identitas lama, sedangkan Pemisahan (dahulu pemisahan/pemecahan sebagian), masih ada sebagian dari bidang tanah semula yang tidak berubah identitasnya, kecuali luas dan batas-batasnya www.sesukakita.wordpress.com 224
  225. 225.  Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan dua buah bidang tanah atau lebih yang sudah didaftar dan letak berbatasan yang kesemuanya atas nama pemilik yang sam, dapat digabung menjadi satu satuan bidang baru jika semuanya dipunyai dengan jenis hak yang sama dan bersisa jangka waktu yang sama www.sesukakita.wordpress.com 225
  226. 226.  Untuk satuan bidang tanah baru dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat baru dengan menghapus surat ukur, buku tanah dan sertifikat masing-masing Hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan dan beban-beban lain yang terdaftar, maka penggabungan bidang tanah baru boleh dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari pemegang hak tanggungan atau pihak-pihak lain yang berwenang menyetujui penghapusan beban yang bersangkutan www.sesukakita.wordpress.com 226
  227. 227.  Pembagian hak bersama atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun menjadi hak- hak masing-masing pemegang hak bersama di daftar berdasarkan akta yang dibuat PPAT, yang membuktikan kesepakatan antara pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut www.sesukakita.wordpress.com 227
  228. 228.  Suatu hak bersama, baik yang diperoleh sebagai warisan maupun sebab lain, pada suatu saat perlu dibagi sehingga menjadi hak individu Kesepakatan antara pemegang hak bersama perlu dituangkan dalam akta PPAT yang akan menjadi dasar dalam pendaftarannya Pembagian tersebut tidak harus semua pemegang hak bersama memperoleh bagian, karena dalam pembagian harta waris seringkali menjadi pemegang hak individu hanya sebagian dari keseluruhan penerima warisan, asalkan hal tersebut telah disepakati oleh seluruh penerima warisan sebagai pemegang hak bersama www.sesukakita.wordpress.com 228
  229. 229.  Pendaftaran hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan membubuhkan catatan pada Buku Tanah dan Surat Ukur serta sertifikat hak yang bersangkutan, berdasarkan:1. Data dalam Buku Tanah yang disimpan di Kantor Pertanahan, jika mengenai hak-hak yang dibatasi masa berlakunya;2. Salinan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang mengenai hak yang bersangkutan telah dibatalkan atau dicabut;3. Akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah dilepaskan oleh pemegang haknya www.sesukakita.wordpress.com 229
  230. 230.  Apabila sertifikat tanah dimaksud tidak diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan, hal tersebut dicatat pada Buku Tanah dan Surat Ukur yang bersangkutan Untuk mencegah perbuatan hukum mengenai tanah yang sudah tidak ada haknya tersebut, maka hapusnya hak yang sertifikatnya tidak diserahkan tersebut dapat diumumkan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan www.sesukakita.wordpress.com 230
  231. 231.  Pendaftaran peralihan Hak tanggungan dilakukan dengan mencatatnya pada Buku tanah dan Sertifikat hak Tanggungan yang bersangkutan dan pada Buku tanah serta sertifikat hak yang dibebani berdasarkan surat tanda bukti beralihnya piutang yang dijamin karena cessie, subrogasi, pewarisan atau penggabungan serta peleburan perseroan www.sesukakita.wordpress.com 231
  232. 232.  Apabila tanah yang dibebani hak tanggungan tersebut telah dilelang untuk pelunasan piutang, maka pendaftaran hapusnya hak tanggungan(roya) dapat dilakukan dengan melengkapi persyaratan:1. Surat pernyataan kreditur yang melepas Hak tanggungan atas hak yang dilelang2. Kutipan risalah lelang www.sesukakita.wordpress.com 232
  233. 233.  Panitera pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala kantor Pertanahan mengenai isi Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atas satuan rumah susun untuk dicatat pada Buku Tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikat dan daftar-daftar lainnya www.sesukakita.wordpress.com 233
  234. 234.  Pencatatan dilakukan atas permintaan pihak yang berkepantingan berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala kantor Pertanahan Pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah diperoleh surat keputusan mengenai hapusnya hak (tanda bukti hak/sertifikat) tersebut dari menteri atau pejabat yang ditunjuk www.sesukakita.wordpress.com 234
  235. 235.  Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat pemegang hak yang ganti nama dilakukan dengan, mencatatnya di dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan bukti mengenai ganti nama pemegang hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku www.sesukakita.wordpress.com 235
  236. 236.  Atas permohonan pemegang hak, diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang, menggunakan blanko yang tidak digunakan lagi atau yang tidak diserahkan oleh bekas pemegang hak kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi Dengan adanya sertifikat pengganti, maka sertifikat lama dimusnahkan Pengganti sertifikat di atas dicatat dalam buku tanah yang bersangkutan www.sesukakita.wordpress.com 236

×