Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013

10,900 views
10,758 views

Published on

3 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
  • KISAH SUKSES JADI PNS Assalamu Alaikum wr-wb, Mohon maaf mengganggu waktu dan aktifitas ibu/bapak, saya cuma bisa menyampaikan melalui pesang singkat dan semoga bermanfaat, saya seorang honorer baru saja lulus jadi PNS tahun 2011 yang lalu, dan Saya ingin berbagi cerita kepada anda, Bahwa dulunya saya ini cuma seorang Honorer di SD Negeri 1 MALINO makassar, Sudah 7 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 5 kali mengikuti ujian, namun hasilnya nol bahkan saya sempat putus asah, namun teman saya memberikan no tlp Bpk DR.H.EDY WAHYONO SUWARNO PUTRO, SH M.si beliau selaku deputi bidan sistem informasi kepegawaian di BKN pusat Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur 13640 dan saya pun coba menghubungi beliau dan beliau menyuruh saya mengirim berkas saya melalui email, Satu minggu kemudian saya sudah ada panggilan ke jakarta untuk ujian, alhamdulillah berkat bantuan beliau saya pun bisa lulus dan SK saya akhirnya bisa keluar, dan saya sangat berterimah kasih ke pada beliau dan sudah mau membantu saya, itu adalah kisa nyata dari saya, jika anda ingin seperti saya anda bisa, Hubungi Bpk H. EDY WAHYONO no tlp beliau: 0823-1608-3333 siapa tau beliau masi bisa membantu anda Terima kasih.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • trims sangat bermanfaat
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Trima ksh ats infox
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
10,900
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
3
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Juknis penyaluran tunjangan-sertifikasi-2013

  1. 1. PETUNJUK TEKNISPENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU PNSDMELALUI MEKANISME TRANSFER DAERAHKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN2013
  2. 2. iKATA PENGANTARPada tahun anggaran 2013, penyaluran tunjangan profesi bagiseluruh guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) lulusanprogram sertifikasi tahun 2006 sampai dengan tahun 2012dibayarkan melalui dana transfer daerah. Sedangkanpenyaluran tunjangan profesi bagi guru bukan PNS dan guruPNS binaan provinsi dan pengawas satuan pendidikandibayarkan melalui pusat.Mulai tahun 2013, mekanisme yang digunakan untukpelaksanaan pembayaran tunjangan profesi melalui DIPAtahun 2013 dilakukan melalui 2 cara yaitu dengan cara sistemdigital (Dapodik dan PAS) dan manual. Melalui sistem digital,pemberkasan tidak lagi seluruhnya dilakukan secara manualtetapi dilakukan secara online melalui Dapodik dan PAS (DataPokok Pendidikan dan Program Aplikasi Sekolah) yang harusdiisi dan diperbarui (updated) secara terus menerus.Untuk kelancaran penyaluran tunjangan profesi pendidik bagiguru pegawai negeri sipil daerah melalui mekanisme danatransfer daerah, maka perlu disusun petunjuk teknispelaksanaan. Petunjuk teknis ini merupakan acuan bagipengelola baik di tingkat pusat maupun daerah serta pihakterkait lainnya.Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yangterlibat dalam penyusunan petunjuk teknis ini.
  3. 3. iiJakarta,................ 2013Direktur Jenderal Direktur Jenderal Direktur JenderalPAUDNI, Dikdas, Dikmen,Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, M.Psi Prof. Suyanto, Ph.D Hamid Muhammad, Ph.DNIP. 195703221982112001 NIP.195303021977031001 NIP.1959051219831110
  4. 4. iiiDAFTAR ISIKATA PENGANTAR...................................................................... iBAB I ...........................................................................................1PENDAHULUAN..........................................................................1A. Latar Belakang ......................................................................1B. Landasan Hukum ................................................................. 3C. Tujuan .................................................................................. 5D. Ruang Lingkup ..................................................................... 5E. Sasaran................................................................................. 6BAB II ......................................................................................... 7TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD .......................................... 7A. Pengertian............................................................................ 7B. Besaran ................................................................................ 8C. Sumber Dana........................................................................ 9D. Kriteria Guru Penerima........................................................10BAB III ....................................................................................... 15PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD.................15A. Mekanisme Penerbitan SKTP..............................................15B. Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi.........................18C. Jadwal Pelaksanaan............................................................27
  5. 5. ivBAB IV ...................................................................................... 29PEMBATALAN, PENGHENTIAN, DAN PERUBAHAN DATA....... 29A. Pembatalan Pembayaran................................................... 29B. Penghentian Pembayaran.................................................. 29C. Perubahan Data Individu Penerima Tunjangan...................31BAB V ........................................................................................32PENGENDALIAN PROGRAM .....................................................32A. Pengendalian ......................................................................32B. Pengawasan........................................................................33C. Pelaporan dan Rekonsiliasi .................................................33D. Sanksi..................................................................................35BAB VI ...................................................................................... 36PENUTUP ................................................................................. 36
  6. 6. BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangPasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentangGuru dan Dosen mengamanatkan bahwa gurumempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional padajenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, danpendidikan menengah pada jalur pendidikan formal.Sebagai pendidik profesional, guru diwajibkan memilikikualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik,sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuanuntuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhakmemperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidupminimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilandi atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok,tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lainberupa tunjangan profesi pendidik bagi guru, subsiditunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahattambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guruyang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasarprestasi.Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru yang
  7. 7. telah memiliki sertikat pendidik dan memenuhipersyaratan lainnya berhak mendapatkan tunjanganprofesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokokdan dalam ayat (3) dinyatakan bahwa tunjangan profesisebagaimana dimaksud dialokasikan dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atauAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentangPendanaan Pendidikan Pasal 17 menjelaskan bahwatanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biayapersonalia pegawai negeri sipil di sektor pendidikan diantaranya adalah biaya personalia satuan pendidikan,baik formal maupun nonformal. Dalam peraturanpemerintah tersebut disebutkan bahwa salah satu biayapersonalia satuan pendidikan adalah tunjangan profesi.Pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi bagi guruPNS harus memperhatikan data kepegawaian guru yangbersangkutan, karena terkait dengan perubahan besarangaji pokok dan status kepegawaiannya.Pemerintah mengambil kebijakan mulai tahun 2013,bahwa anggaran tunjangan profesi bagi seluruh guruPNSD dianggarkan pada dana APBD kabupaten/kotayang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah.Untuk kelancaran pembayaran tunjangan profesi bagiguru pegawai negeri sipil daerah sesuai denganketentuan perundang-undangan perlu disusun Petunjuk
  8. 8. Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru PNSDMelalui Mekanisme Dana Transfer DaerahB. Landasan Hukum1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun1999;2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional;3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2008;4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 TentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah;5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gurudan Dosen;6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota;
  9. 9. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentangPendanaan Pendidikan;9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentangGuru;10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentangTunjangan Profesi Guru dan Dosen, TunjanganKhusus Guru dan Dosen, serta TunjanganKehormatan Profesor;11. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1977 tentangGaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesiasebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil RepublikIndonesia;12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 TentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPresiden Nomor 77 Tahun 2011;13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara sertaSusunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon Isebagaimana telah diubah dengan PeraturanPresiden Nomor 67 Tahun 2010; dan14. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional,Menteri Negara Pendayagunaan dan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri,
  10. 10. Menteri Keuangan dan Menteri Agama : Nomor05/X/PB/2011, SPB/03/M.Pan-RB/10/2011, 48 Tahun2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011, Tahun 2011tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS;15. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaansebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012Tentang perubahan Atas Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPendidikan dan Kebudayaan.C. TujuanPetunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan dalampelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru PNSDyang memenuhi syarat melalui mekanisme dana transferdaerah.D. Ruang LingkupRuang lingkup Petunjuk Teknis pembayaran tunjanganprofesi bagi guru PNSD melalui mekanisme dana transferdaerah meliputi: kriteria guru penerima tunjanganprofesi, pembayaran tunjangan profesi, jadwalpelaksanaan program, mutasi, pembatalan, danpenghentian pembayaran tunjangan profesi,
  11. 11. pengendalian, pengawasan, dan pelaporan, serta sanksiatas pelanggaran dalam pelaksanaannya.E. SasaranPetunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi pihakyang berkepentingan yaitu:1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,2. Kementerian Keuangan,3. Badan Pemeriksa Keuangan,4. Badan Kepegawaian Daerah,5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi DKIJakarta6. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah, Bagian Keuangan, Badan PengelolaKeuangan Daerah pada Kabupaten/Kota dan ProvinsiDKI Jakarta,7. Badan Pengawas Daerah/Inspektorat Daerah,8. Satuan Pendidikan dan guru,9. Instansi terkait lainnya.
  12. 12. BAB IITUNJANGAN PROFESI GURU PNSDA. PengertianTunjangan profesi dimaksudkan untuk peningkatan mutuguru PNSD sebagai penghargaan atas profesionalitasuntuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru danDosen antara lain mengangkat martabat guru,meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesiguru, meningkatkan mutu pembelajaran, danmeningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.Tunjangan profesi yang dibayarkan melalui mekanismedana transfer adalah tunjangan yang diberikan kepadaseluruh guru PNSD, kecuali guru pendidikan agama, yangtelah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhipersyaratan lainnya.Tunjangan profesi dibayarkan paling banyak 12 (duabelas) bulan dalam satu tahun, serta diberikan kepadaseluruh guru PNSD terhitung mulai awal tahun anggaranberikut setelah yang bersangkutan dinyatakan lulussertifikasi dan memperoleh Nomor Registrasi Guru (NRG)dari Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan
  13. 13. Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.B. BesaranTunjangan profesi bagi guru PNS Daerah adalah setaradengan 1 (satu) kali gaji pokok sesuai peraturanperundang-undangan bagi guru PNSD yang memilikisertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnyasesuai dengan petunjuk teknis ini, dan dikenakan pajakpenghasilan berdasarkan Pasal 21 Undang-UndangNomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.Tunjangan Profesi bersifat tetap selama guru yangbersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru denganmemenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuanperundang-undangan, dengan ketentuan tentangkenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat bagi guru PNSdan pengawas satuan pendidikan, dan jabatan bagi gurubukan PNS sebagai berikut:1. Gaji berkala dan kenaikan pangkat yang terbit padatahun berjalan, tunjangan profesinya akandiperhitungkan dan dibayarkan mulai Januari tahunberikutnya setelah diverifikasi oleh Dinas PendidikanKabupaten/Kota.
  14. 14. 2. Kenaikan gaji Pegawai Negeri yang diakibatkanaturan pemerintah tentang gaji PNS pada tahunberjalan, mulai diperhitungkan dan dibayarkan tahunberikutnya.C. Sumber DanaDana untuk pembayaran tunjangan profesi bagi guruPNSD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN) yang ditransfer ke Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme danatransfer daerah. PAGU alokasi tunjangan profesi gurudana transfer ke daerah dalam Undang-Undang nomor19 tahun 2012 tentang APBN tahun 2013 adalah sebesarRp.43.057,8 milyar yang diperkirakan hanya dapatmembayar tunjangan profesi guru kurang dari 12 (duabelas) bulan.Jika terdapat kelebihan dana setelah realisasipembayaran tunjangan profesi di masing-masing kasdaerah tahun sebelumnya, maka dana tersebut dapatdigunakan sebagai penambah sumber pendanaan tahun2013 untuk pemenuhan kekurangan tunjangan profesi.Pemerintah daerah dapat melakukan langkahoptimalisasi penggunaan sisa dana tunjangan profesiguru dengan skala prioritas sebagai berikut.1. Sisa dana tahun-tahun sebelumnya dipergunakanuntuk melengkapi kebutuhan pembayaran tunjanganprofesi guru tahun 2013.
  15. 15. 2. Jika setelah langkah pada huruf “a” masih terdapatsisa dana, maka dana tersebut dapat digunakanuntuk membayar kebutuhan kurang bayar (carryover) tunjangan profesi tahun sebelumnya.D. Kriteria Guru PenerimaTunjangan profesi melalui mekanisme transfer diberikankepada guru PNSD yang telah ditetapkan denganKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaanmengenai penerima tunjangan profesi guru PNSD yangmelaksanakan tugas sesuai dengan peraturanperundang-undangan.Kriteria guru PNSD penerima tunjangan profesi melaluimekanisme transfer :1. Guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan dibawah binaan Kementerian Pendidikan danKebudayaan kecuali guru pendidikan agama;2. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telahdiberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) oleh BadanPengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikandan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;3. Memiliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP)yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan danKebudayaan;
  16. 16. 4. Memenuhi kewajiban melaksanakan tugas palingsedikit 24 jam tatap muka per minggu sesuai dengansertifikat pendidik yang dimilikinya dan dibuktikandalam sistem data pokok pendidikan (Dapodik/PAS)atau melalui surat keterangan dari kepala sekolah dantelah diverifikasi/disahkan oleh Dinas PendidikanKabupaten/Kota dan Provinsi DKI Jakarta;5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4dikecualikan apabila guru:a. mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuanpendidikan, mengajar paling sedikit 6 jam tatapmuka per minggu atau membimbing 40 (empatpuluh) peserta didik bagi kepala satuanpendidikan yang berasal dari guru bimbingan dankonseling/konselor;b. mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepalasatuan pendidikan, mengajar paling sedikit 12 jamtatap muka per minggu atau membimbing 80(delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepalasatuan pendidikan yang berasal dari gurubimbingan dan konseling/konselor;c. mendapat tugas tambahan sebagai kepalaperpustakaan, kepala laboratorium, kepalabengkel, kepala unit produksi mengajar palingsedikit 12 jam tatap muka per minggu;
  17. 17. d. bertugas sebagai guru Bimbingan Konselingpaling sedikit mengampu 150 peserta didik padasatu atau lebih satuan pendidikan kecuali untukdaerah khusus;e. bertugas sebagai guru pembimbing khusus padasatuan pendidikan yang menyelenggarakanpendidikan inklusi atau pendidikan terpadu palingsedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu;f. bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan didaerah khusus yang kriteria daerah khususnyasudah ditetapkan di dalam Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan nomor 34 tahun 2012tentang Kriteria Daerah Khusus dan PemberianTunjangan Khusus Bagi Guru dan KeputusanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor123/P/2012 Tentang Penetapan Daerah KhususTahun 2012.g. berkeahlian khusus yang diperlukan untukmengajar mata pelajaran atau program keahliansesuai dengan latar belakang keahlian langkayang terkait dengan budaya Indonesia;h. bertugas sebagai guru di sekolah Indonesia di luarnegeri;i. bertugas sebagai guru yang ditugaskan menjadiguru di negara lain atas dasar kerjasamaantarnegara.
  18. 18. 6. belum pensiun;7. tidak beralih status dari guru atau pengawas sekolah;dan8. tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif, ataulegislatif.9. Dalam masa transisi perubahan PeraturanPemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dandalam rangka implementasi Peraturan Bersama LimaMenteri (Mendiknas , Mennegpan dan RB, Mendagri,Menag, dan Menkeu) tentang Penataan danPemerataan Guru PNS, guru yang sudah memilikisertifikat pendidik tetapi dialihtugaskan antarjenjangdan/atau antarmata pelajaran oleh PemerintahKabupaten/Kota dan Provinsi DKI Jakarta, merekamasih tetap mendapatkan tunjangan profesinyaapabila yang bersangkutan memenuhi persyaratanangka 1 s/d 8 di atas.10. Dinas kabupaten/Kota/Provinsi mengirimkan SK alihtugas guru PNS yang memiliki sertifikat pendidiksebagaimana dimaksud pada butir 9 kepadaDirektorat P2TK terkait dengan melampirkan SKBupati/Walikota/Gubernur.11. Guru PNS yang telah bersertifikat pendidik dandiperbantukan mengajar di satuan pendidikan dibawah binaan Kementerian Agama pada tahun 2013,
  19. 19. tunjangan profesinya tetap dibayarkan olehKementerian Agama.
  20. 20. BAB IIIPEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURUPNSDA. Mekanisme Penerbitan SKTP1. Penerbitan SKTP dilakukan dengan 2 (dua) cara:a. secara digital yaitu menggunakan sistem DataPokok Pendidikan (Dapodik). SKTP diterbitkanoleh Direktorat P2TK terkait secara otomatisdengan menggunakan data PTK dari Dapodiksehingga dinas pendidikan kabupaten/kota danprovinsi DKI Jakarta tidak perlu melakukanverifikasi data pendukung persyaratan calonpenerima tunjangan profesi. Penjelasanpenerbitan SKTP secara digital adalahsebagaimana gambar 1.b. secara manual yaitu Dinas pendidikankabupaten/kota dan provinsi DKI Jakartamelakukan verifikasi data pendukung persyaratancalon penerima tunjangan profesi. Setelah datadinyatakan valid, Direktorat P2TK terkaitmenerbitkan SKTP. Penjelasan penerbitan SKTPsecara manual adalah sebagaimana gambar 2.
  21. 21. 2. Direktorat P2TK terkait menyusun dan menetapkandaftar penerima tunjangan profesi sebagaimanaLampiran 1 yang berdasarkan:a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaantentang penerima tunjangan profesi guru;b. Keputusan Kepegawaian yang menunjukkan gajipokok dan/atau gaji berkala;Keputusan melaksanakan kegiatan mengajar bagi gurusatuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  22. 22. Gambar1.ProsesPelaksanaanPembayaranTunjanganProfesiPNSDmelaluidanatransferdaerahtahun2013YaTidakDataKelulusanBaru+NRGSertifikasiTahun2012DAPODIK/MANUALDataLama2006-2012PenerimaTunjanganProfesiPemuktahiranData,StatusSKdanPencairanTunjanganSyaratTerpenuhi?DiinformasikanmelaluiSitusKemdikbuddanEmailPencairanTunjanganTriwulan(SPP/SPM)PenerbitanSP2DPerTriwulanPenyaluranKeRekeningPenerimaPerTriwulanPelaporanPelaksanaanPembayaranMONEVPelaksanaanPembayaranTunjanganPEMERINTAHKABUPATEN/KOTAKPPN/BANKPENYALURSATUANPENDIDIKANDIREKTORATP2TKPAUDNI/DASAR/MENENGAHPUSBANGPRODIKYaLaporanPerTriwulan?PenerbitanSKTPTidakYaTidakRekeningTercatatSecaraOnlineTEGURANdaripusatMANUALDAPODIKVerifikasiberkasSyaratTerpenuhi?YaTidakCopySKTP
  23. 23. B. Mekanisme Penyaluran Tunjangan ProfesiMekanisme penyaluran tunjangan profesi melaluimekanisme dana transfer daerah tahun 2013 sebagaiberikut :1. Umuma. Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, BadanPSDMP dan PMP menyerahkan data kelulusandan NRG tahun 2012 ke Direktorat P2TK terkait.b. Direktorat P2TK terkait menerbitkan SKTP 1 (satu)kali dalam satu tahun bagi calon penerimatunjangan profesi yang memenuhi syaratsekaligus menyampaikan ke Kabupaten/ Kota danProvinsi DKI Jakarta.c. Apabila ada perubahan data individu penerimatunjangan profesi, maka akan diterbitkan SKTPbaru pada tahun berikutnya dengan disertai buktiperubahan data dari dinas pendidikankabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi DKIJakarta.d. Jika guru mengambil cuti (sakit, bersalin, alasanpenting, tugas belajar, cuti di luar tanggungannegara) selama lebih dari atau sama dengan 3 haridalam satu minggu, maka tidak berhakmemperoleh tunjangan profesi karena tidakdapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jamtatap muka per minggu, yang dibuktikan dengan
  24. 24. surat resmi atau surat keterangan dari pihak yangberwenang.e. Jika guru mengambil ijin belajar, tunjangan profesiyang bersangkutan tetap dibayarkan selama yangbersangkutan memenuhi beban mengajarminimal 24 jam per minggu. Ijin belajar yangdimaksud adalah mengikuti sekolah formal untukmelanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi denganbiaya sendiri dan dilakukan dengan tidakmengganggu tugas mengajarnya, yang dibuktikandengan surat resmi atau surat keterangan daripihak yang berwenang.f. Cuti studi untuk pengembangan profesionalitas(penelitian, penulisan buku, praktik kerja di duniaindustri atau usaha yang relevan dengantugasnya, pelatihan yang relevan dengantugasnya, pengabdian kepada masyarakat danatau magang pada satuan pendidikan lain atasinisiatif sendiri) tetap memperoleh tunjanganprofesi, jika dapat memenuhi beban mengajarminimal 24 jam tatap muka per minggu, yangdibuktikan dengan surat resmi atau suratketerangan dari pihak yang berwenang.g. Selama liburan berdasarkan kalender akademik,guru tetap memperoleh tunjangan profesi.
  25. 25. h. Apabila terdapat kurang bayar bagi penerimatunjangan profesi yang mengakibatkan dana carryover, maka Kepala dinas pendidikankabupaten/kota dan provinsi DKI Jakarta wajibmelaporkan data carry over ke Direktorat P2TKterkait, sebagai acuan untuk pengusulanperencanaan anggaran tahun berikutnya. Apabilaterdapat sisa dana pada tahun berjalan, makadana tersebut dapat digunakan untuk membayarkebutuhan kurang bayar (carry over) tunjanganprofesi tahun sebelumnya berdasarkan SKTP yangpernah diterbitkan oleh Direktorat P2TK terkait.i. Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan dinaspendidikan provinsi DKI Jakarta melaporkanrealisasi pembayaran kepada:1) Direktorat P2TK terkait, KementerianPendidikan dan Kebudayaan setiap triwulandengan format sebagaimana lampiran 1 ataumelalui online:ptkdikmen.kemdiknas.go.id/kemdikbud-klienkeu2) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,Kementerian Keuangan dengan formatsebagaimana lampiran tersebut pada PMKpada bulan Agustus untuk laporan semester I(tri wulan 1 dan 2) dan pada bulan April tahun
  26. 26. anggaran berikutnya untuk semester II (triwulan 3 dan 4).j. Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan provinsiDKI Jakarta melaporkan penyerapan ataupenyaluran tunjangan profesi per triwulansebagaimana berikut.3) Laporan triwulan I paling lambat akhir bulanApril 2013.4) Laporan triwulan II paling lambat akhir bulanJuli 2013.5) Laporan triwulan III paling lambat akhir bulanOktober 2013.6) Laporan triwulan IV paling lambat akhir bulanDesember 2013.k. Apabila dinas pendidikan kabupaten/kota danprovinsi DKI Jakarta tidak melaporkan penyalurantunjangan profesi setiap triwulan, akan diberikansurat teguran oleh Kemdikbud dengan tembusanUKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasandan Pengendalian Pembangunan).l. Berdasarkan SKTP, Bendahara Pengeluaran/Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk menyiapkanberkas SPP untuk diajukan ke Pengguna Anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yangditunjuk.
  27. 27. m. PA/KPA yang ditunjuk menelaah dan menerbitkanSurat Perintah Membayar (SPM) danmengirimkan ke Bendahara Umum Daerah (BUD)atau Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD).n. BUD/KBUD menelaah usulan SPM danmenerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D). Selanjutnya BUD/KBUD yang ditunjukmengambil dana tunjangan profesi yangditransfer oleh Kementerian Keuangan melaluirekening kas umum daerah yang disimpan padabank yang ditunjuk.o. Berdasarkan rekening kas umum daerah melaluibank yang ditunjuk mentransfer dana tunjanganprofesi kepada rekening masing-masing guru.p. Apabila terjadi kesalahan data antara lainpenulisan nama dan nomor rekening yangmenyebabkan tunjangan profesi guru tidak dapatdisalurkan oleh bank yang ditunjuk maka akanterjadi retur.q. Proses pengajuan retur agar tunjangan profesidapat dibayarkan kembali adalah sebagai berikut.7) Bank yang ditunjuk melaporkan tentangpenerima tunjangan profesi yang direturkepada PA/KPA yang ditunjuk8) PA/KPA yag ditunjuk membuat disposisikepada Bendahara Pengeluaran/Pelaksana
  28. 28. Kegiatan yang ditunjuk agar menindaklanjutiretur tersebut9) Bendahara Pengeluaran/Pelakasana Kegiatanyang ditunjuk menyiapkan berkas returtersebutr. Tunjangan profesi disalurkan kepada rekeningguru yang memenuhi persyaratan antara tanggal9 - 16 setiap triwulan (9 – 16 April 2013 untuktriwulan I, 9 – 16 Juli 2013 untuk triwulan II, 9 – 16Oktober 2013 untuk triwulan III, dan 9 – 16Desember 2013 untuk triwulan IV).s. Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan danPerencanaan Anggaran memperhatikan hal-halberikut:10) Apabila terjadi kekurangan atau kelebihandana yang dialokasikan dengan realisasinya,maka akan diperhitungkan pada tahunanggaran berikutnya sesuai dengan ketentuanperaturan perundangan.11) Tunjangan profesi bagi guru PNSD dibayarkanoleh dinas kabupaten/kota dan Provinsi DKIJakarta sesuai lokasi terbitnya SK tunjanganprofesi pada tahun anggaran berjalan.12) Apabila terjadi perubahan tempat tugas ataustatus kepegawaian guru antarsatuanpendidikan, antarjenis pendidikan dalam satu
  29. 29. kabupaten/kota atau Provinsi DKI Jakarta,antar kabupaten/kota, antar provinsi, danantar kementerian, baik atas kepentingankedinasan atau pemekaran wilayah, guruPNSD menjadi pengawas satuan pendidikan,maka tunjangan profesi bagi guru PNSDdibayarkan oleh dinas kabupaten/kota danProvinsi DKI Jakarta sesuai lokasi terbitnya SKtunjangan profesi pada tahun anggaranberjalan dengan melampirkan bukti fisikbeban mengajar minimal 24 jam per-mingguatau ekuivalensinya dari tempat tugas yangbaru. Status yang bersangkutan akandisesuaikan pada SK tunjangan profesi tahunberikutnya, sedangkan untuk pengawassatuan pendidikan diusulkan untuk dibayarkanmelalui dana pusat.13) Apabila terjadi mutasi guru PNSD menjadipejabat struktural, fungsional lainnya,meninggal dunia atau karena pensiun dini,maka pembayaran tunjangan profesi guruPNSD harus dihentikan bulan berikutnya,kecuali mutasi guru PNSD menjadi pengawassatuan pendidikan.t. Bank mitra pusat dapat memberikan akses keDirektorat P2TK Dikdas mengenai daftar namaPTK yang telah disalurkan tunjangan profesinya
  30. 30. melalui bank mitra tersebut. Informasi dari bankmitra berfungsi sebagai laporan penyaluran.u. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaanpembayaran tunjangan profesi dilakukan secarainternal dan eksternal oleh instansi terkait.2. Dapodika. Khusus untuk Direktorat P2TK Dikdasmemverifikasi kelayakan calon penerimatunjangan profesi lulusan tahun 2007 sampaidengan 2011 maupun lulusan tahun 2012 (bebanmengajar 24 jam, rasio siswa guru, masa kerja,golongan, dan gaji pokok) secara digital sebelumSKTP diterbitkan.b. Sebelum penerbitan SKTP, guru dapat melihatkelengkapan data dan/atau persyaratan untukmenerima tunjangan profesi pada situswww.kemdikbud.go.id dan akan dikirim melaluiemail, untuk melengkapi jika ada persyaratanyang kurang melalui sistem dapodik di sekolahmasing-masing.c. Bagi guru yang SKnya belum terbit karenadatanya belum memenuhi persyaratan, akanditerbitkan jika guru tersebut memenuhi syaratberdasarkan hasil pengecekan Dapodik yangdatanya sudah diperbaiki oleh guru yangbersangkutan melalui operator sekolah paling
  31. 31. lambat triwulan ke dua. SK tersebut mencakupseluruh hak guru jika guru tersebut memenuhipersyaratan menerima tunjangan profesi sejaktriwulan I.3. ManualMengingat sistem digital (Dapodik dan PAS) masihdalam proses penyempurnaan, mengakibatkan adabeberapa kondisi yang tidak memungkinkan untukdiproses melalui sistem digital. Sehingga perlupemberkasan secara manual.a. Direktorat P2TK terkait meminta dinas pendidikankabupaten/kota memverifikasi kelayakan calonpenerima tunjangan profesi lulusan tahun 2007sampai dengan 2011 maupun lulusan tahun 2012(beban mengajar 24 jam, rasio siswa guru, masakerja, golongan, gaji pokok, dan NPWP) sebelumSKTP diterbitkan secara manual.b. Bagi guru jenjang pendidikan dasar yangmenambah pemenuhan jam mengajar diMadrasah/SMA/SMK harus sesuai denganketentuan perundangan dan wajib melampirkansurat keterangan penugasan disertai jadwalmengajar mingguan dari kepala satuanpendidikan yang disahkan oleh kantorkementerian agama provinsi/kabupaten/kota bagiyang mengajar di madrasah atau dinas pendidikan
  32. 32. kabupaten/kota bagi yang mengajar di SMA/SMK.Surat keterangan dan jadwal mengajar tersebutdikirim ke Direktorat P2TK terkait.c. Bagi guru penerima tunjangan profesi dengancara manual, maka mekanisme penerbitan SKTPsama dengan tahun sebelumnya, yaitu DirektoratP2TK terkait memberikan daftar calon penerimatunjangan profesi untuk selanjutnya diverifikasioleh dinas pendidikan kabupaten/kota danprovinsi DKI Jakarta.C. Jadwal PelaksanaanBerikut adalah jadwal pelaksanaan penyaluran tunjanganprofesi tahun 2013:No Kegiatan2012 20139 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121Sosialisasi PetunjukTeknis pelaksanaanpembayaran tunjanganprofesi.2Penerimaan daftar guruyang lulus sertifikasi dariBadan PengembanganSDMP dan PMP3Verifikasi data penerimatunjangan dari dinaspendidikankabupaten/kota danprovinsi DKI Jakarta
  33. 33. No Kegiatan2012 20139 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124Kemdikbud menerbitkanSK Penerima TunjanganProfesi danmenyampaikan kekabupaten/kota danprovinsi DKI Jakarta5Laporan realisasipenyaluran tunjangan6Penyaluran tunjanganprofesi ke rekeningpenerima tunjangan.7Pelaporan rekapitulasidata guru penerimatunjangan profesi8Rekonsiliasi tunjanganprofesi
  34. 34. BAB IVPEMBATALAN, PENGHENTIAN, DANPERUBAHAN DATAA. Pembatalan PembayaranTunjangan profesi bagi guru dibatalkan pembayarannyaapabila:1. Memperoleh sertifikat pendidik secara melawanhukum;2. Menerima lebih dari satu tunjangan profesi;3. Surat Keputusan Tunjangan Profesi dibatalkan olehpejabat yang berwenang.Guru wajib mengembalikan tunjangan profesi yangdibatalkan dan kelebihan penerimaan tunjangan profesiguru kepada kas negara.B. Penghentian PembayaranPemberian tunjangan profesi dihentikan apabila gurupenerima tunjangan profesi memenuhi satu ataubeberapa keadaan sebagai berikut:1. meninggal dunia;2. mencapai batas usia pensiun;
  35. 35. 3. tidak bertugas lagi sebagai guru atau pengawas padasatuan pendidikan;4. sedang mengikuti tugas belajar lebih dari 6 (enam)bulan;5. tidak memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka;6. tidak mengampu mata pelajaran yang sesuai dengansertifikat pendidik yang diperuntukannya kecuali bagiguru yang dimutasi akibat implementasi SKB LimaMenteri tentang penataan dan pemerataan guruPNS;7. memiliki jabatan rangkap, sesuai dengan peraturanperundang-undangan;8. mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsionallainnya;9. pensiun dini; atau10. dengan alasan lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Kondisi tersebut di atas dibuktikan dengan surat resmiatau surat keterangan dari pihak yang berwenang.Penjelasan lebih lanjut mengacu kepada Pedoman StatusPengangkatan, hak dan kewajiban guru bersertifikatpendidik yang diterbitkan di masing-masing Direktoratterkait.
  36. 36. C. Perubahan Data Individu Penerima TunjanganPerubahan data individu akan diketahui melalui datapokok pendidikan. Jika ada perubahan data individu danguru tidak memperbaharui data tersebut, maka Dinaspendidikan kabupaten/kota dan provinsi DKI Jakartawajib melaporkan perubahan data penerima tunjanganprofesi setiap bulan. Jika ditemukan perubahan dataindividu guru yang berakibat pada perubahan nilai gajipokok (bertambah atau berkurang), maka dinaspendidikan kabupaten/kota dan provinsi DKI Jakartamelaporkan perubahan data guru tersebut ke DirektoratJenderal terkait pada Kementerian Pendidikan danKebudayaan up Direktorat P2TK terkait selambat-lambatnya bulan Juli tahun berjalan.
  37. 37. BAB VPENGENDALIAN PROGRAMA. PengendalianKementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaluiDirektorat P2TK terkait berkoordinasi dengan DirektoratJenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuanganmelakukan pengendalian pelaksanaan pembayarantunjangan profesi mencakup semua upaya yangdilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaanpembayaran tunjangan profesi agar dapat berjalansebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tepat waktu,tepat jumlah besaran, dan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.Kegiatan pengendalian penyaluran tunjangan profesi inidilakukan melalui:1. Pelaksanaan bimbingan teknis program penyalurantunjangan profesi oleh pusat kepada dinaspendidikan kabupaten/kota dan provinsi DKI Jakarta.
  38. 38. 2. Pemantauan dan evaluasi (Monitoring dan Evaluasi)dilakukan oleh instansi terkait sampai ke penerimatunjangan profesi.3. Penyelesaian masalah secara terus-menerusdilakukan atas permasalahan yang terjadi dalamproses pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi.4. Rekonsiliasi data penerima tunjangan profesi denganinstansi terkait.Dengan melakukan pengendalian, akan diperoleh dataguru penerima tunjangan profesi yang valid danpelaksanaan penyaluran tunjangan profesi sesuaiperaturan perundang-undangan.B. PengawasanUntuk mewujudkan penyaluran tunjangan profesi yangtransparan dan akuntabel, diperlukan pengawasan olehaparat fungsional internal dan eksternal sesuai denganperaturan perundang-undangan.C. Pelaporan dan RekonsiliasiDinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi DKIJakarta wajib menyampaikan laporan bulanan yangdisampaikan setiap triwulan kepada Direktorat JenderalPerimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan
  39. 39. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukankepada1. Direktorat Pembinaan Pendidik dan TenagaKependidikan PAUD-NI, Ditjen PAUD-NIKompleks Kemdikbud Gedung C Lt. 13, Jalan JenderalSudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. (021)57974115 Fax. (021) 57974115/57946130Email : programptkpaudni@yahoo.co.id atau: tunjangangurutk@yahoo.co.idWebsite : http://pptkpaudni.kemdiknas.co.id2. Direktorat Pembinaan Pendidik dan TenagaKependidikan Pendidikan Dasar, Ditjen DikdasKompleks Kemdikbud Gedung C Lt. 18, Jalan JenderalSudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp/Fax.(021) 57853580Email : p2tk.dikdas@gmail.comWebsite : http://p2tkdikdas.kemdiknas.go.id3. Direktorat Pembinaan Pendidik dan TenagaKependidikanPendidikan Menengah, Ditjen DikmenKompleks Kemdikbud Gedung D Lt. 12, Jalan JenderalSudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270.Telp/Fax. (021) 57974108, 57974113
  40. 40. Email : ptkdikmen@gmail.com atau: tunjangandikmen@yahoo.co.idWebsite : http://p2tkdikmen.kemdiknas.go.idD. SanksiBerdasarkan hasil pemantauan dan laporan dari pihakterkait dan telah dilakukan verifikasi, jika ditemukanadanya dokumen dan penyaluran yang tidak sesuaidengan persyaratan yang ditentukan di atas, maka yangbersangkutan diberi sanksi sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
  41. 41. BAB VIPENUTUPPetunjuk teknis ini merupakan acuan dalam pelaksanaanpenyaluran tunjangan profesi melalui mekanisme danatransfer daerah. Pelaksanaan program tunjangan profesidapat berjalan lancar apabila pengelola tunjangan di tingkatpusat dan tingkat kabupaten/kota dan provinsi DKI Jakartasenantiasa melakukan komunikasi yang terbuka dan terusmenerus. Sehingga diharapkan tunjangan profesi mampumemberikan dampak positif pada proses pembelajaran yanglebih baik dan bermutu, serta mendorong perbaikan kinerjaguru dalam meningkatkan mutu pendidikan.
  42. 42. Lampiran1DAFTARPENERIMATUNJANGANPROFESIMELALUIDANATRANSFERDAERAHTAHUN2013JENJANG:TK/SD/SMP/SMA/SMK*KABUPATEN:PROVINSI:TRIWULAN:NoPESERTANUPTKNRGNAMANIPTEMPATTUGASGOLGAJIPOKOKNOSKTUNJANGANPROFESINAMABANKCABANGNAMADIREKENINGNOREKENINGNPWPKet:*)Setiapjenjangdibuatdalamdaftarterpisah...................,..............................2013Mengetahuia.nKepalaDinasPendidikanProvinsi/Kabupaten/KotaKabid.......................(...............................)NIP..........................NO

×