SUKUK : SEBUAH ALTERNATIF INSTRUMEN KEUANGAN NEGARA Ahmad Fil Ardhi Koordinator Presidium Nasional FoSSEI 2007/2008 Bachel...
Pendahuluan <ul><li>Dalam menjalankan fungsi kebijakannya, pemerintah memerlukan dana untuk berbagai jenis pembiayaan </li...
Sumber-sumber Penerimaan Pos-Pos Penerimaan Pemerintah Indonesia 3.  Hibah dan Bantuan Luar Negeri <ul><li>Penerimaan Nega...
Sumber Penerimaan Negara Periode Rasulullah dan Khulafau Rasyidin Kaffarah Amwal Fadhla Tahun 2 H, setelah Perang Badar Kh...
Pos-Pos Pembelanjaan Pemerintah Indonesia <ul><li>Dana perimbangan : </li></ul><ul><li>Dana alokasi umum </li></ul><ul><li...
Pengeluaran Negara dalam pemerintahan Islam Pertahanan dan keamanan Administrasi negara Dakwah dan propaganda Islam Infras...
<ul><li>Pembelanjaan pemerintah harus dalam mengikuti  maslahah </li></ul><ul><li>Menghindari  mayaqqoh  kesulitan dan mud...
Definisi dan Jenis-jenis Sukuk <ul><li>Definisi Sukuk: </li></ul><ul><li>Sukuk berasal dari bahasa Arab “sakk” yang berart...
Perbandingan Sukuk, Obligasi dan Saham Tidak Perlu Tidak Perlu Perlu Syariah Endorsement  Tidak Perlu Tidak Perlu Perlu Un...
Jenis-jenis Akad Sukuk Sesuai AAOIFI Sukuk of Existing  Owned Assets Sukuk of Existing  Leased Assets Sukuk of Future  Ass...
Perdagangan Beberapa Jenis Sukuk  di Pasar Sekunder Dimungkinkan pada harga pasar Sukuk Hybrid Tidak dimungkinkan, kecuali...
Perkembangan Penerbitan Sukuk Global  <ul><li>Total penerbitan sukuk global meningkat pesat, dari USD250 juta pada tahun 2...
Beberapa contoh Sovereign Sukuk Source: berbagai sumber, diolah. Zero Coupon/ - 2006/2007 (365 hari) BN$500 juta (max US$1...
Global Sukuk Market (1):  Distribusi Penerbit Berdasarkan Negara Source: Moody’s; Global Investment House, 2008, diolah. S...
Global Sukuk Market (2): Sovereign Issuers Source: Likuidity Market Center - Bahrain, diolah kembali
Global Sukuk Market (3): Sukuk Structures Source: LMC Bahrain; Global Investment House, diolah kembali.
Pasar Keuangan Syariah Indonesia Tahap Pengembangan Sistem Keuangan Syariah di Indonesia  Islamic banking Takaful Financia...
Perkembangan Penerbitan Sukuk Dalam Negeri <ul><li>Total emisi sukuk domestik meningkat dari Rp175 milyar pada tahun 2002 ...
Infrastruktur Kelembagaan Int’l GCIBFI   (2001) Bahrain IIFM   (2001) Bahrain AAO-IFI  (1991) Bahrain IIRA   (2005) Bahrai...
Manfaat Penerbitan Sukuk Negara (SBSN)  <ul><li>M emperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara; </li></ul><ul><ul><li...
Pokok-pokok Desain Instrumen SBSN Setiap bulan Uniform -price Bookbuilding Fixed Rate  3 - 4 tahun Ijarah Sukuk Ritel SBSN...
Struktur SBSN Ijarah -  Sale & Lease Back Investors 1a. Sales of Asset ( Beneficial Title ) 1d. Proceeds (Pembayaran atas ...
Struktur SBSN  Musharaka Project Financing   Musharaka Project SPV (Issuer/ Trustee) Musharaka Agreement and  Undertaking ...
Mekanisme Lelang SBSN di Pasar Perdana BI-SSSS Trading Platform Dealer A Data  Bidding Hasil Lelang yg diputuskan oleh Men...
<ul><li>Tahapan Penerbitan Sukuk : Bookbuilding. </li></ul><ul><li>Penentuan underlying asset. </li></ul><ul><li>Penyiapan...
UU. No 19 / 2008  tentang Surat Berharga Syariah Negara
Pokok-pokok UU No. 19/2008 tentang SBSN <ul><li>Tujuan Penerbitan SBSN: Pembiayaan APBN, termasuk membiayai proyek. </li><...
Terminologi Umum  <ul><li>SBSN atau Sukuk Negara  adalah s urat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syari...
Pengelolaan  Perusahaan Penerbit SBSN (SPV) <ul><li>Tugas SPV: </li></ul><ul><ul><li>menjadi fasilitator dalam transaksi A...
Penggunaan BMN sebagai Aset SBSN <ul><li>Seluruh BMN yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis dapat dijadikan Aset SBSN. <...
Manfaat  UU SBSN <ul><li>Memberikan landasan hukum bagi Pemerintah untuk penerbitan SBSN; </li></ul><ul><ul><li>Kewenangan...
Notice <ul><li>Restrukturisasi  </li></ul><ul><li>Menghilangkan hambatan utama dalam Investasi </li></ul><ul><li>Meningkat...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Toek Komsat Jaktim Jakpus

1,479
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,479
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
78
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Toek Komsat Jaktim Jakpus

  1. 1. SUKUK : SEBUAH ALTERNATIF INSTRUMEN KEUANGAN NEGARA Ahmad Fil Ardhi Koordinator Presidium Nasional FoSSEI 2007/2008 Bachelor Candidate in Islamic Economics Seminar Umum KSEI UNJ, Ruang 104 – 105 Gd.N, Kampus A Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 12 Juni 2008
  2. 2. Pendahuluan <ul><li>Dalam menjalankan fungsi kebijakannya, pemerintah memerlukan dana untuk berbagai jenis pembiayaan </li></ul><ul><li>Kebijakan pengelolaan keuangan merupakan bagian dari kebijakan fiskal </li></ul><ul><li>Penyusunan keuangan yang efisien sangat penting karena keterkaitannya dengan berbagai sektor perekonomian lainnya </li></ul><ul><li>Secara konseptual jenis penerimaan maupun alokasi belanja dalam keuangan negara antara ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam hampir sama </li></ul>
  3. 3. Sumber-sumber Penerimaan Pos-Pos Penerimaan Pemerintah Indonesia 3. Hibah dan Bantuan Luar Negeri <ul><li>Penerimaan Negara bukan Pajak </li></ul><ul><li>a. Penerimaan sumber daya alam </li></ul><ul><li>b. Bagian pemerintah atas laba BUMN </li></ul><ul><li>c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya </li></ul><ul><li>Penerimaan Pajak </li></ul><ul><li>a. Pajak dalam negeri </li></ul><ul><li>b. Pajak Perdagangan Internasional </li></ul>Penerimaan Negara
  4. 4. Sumber Penerimaan Negara Periode Rasulullah dan Khulafau Rasyidin Kaffarah Amwal Fadhla Tahun 2 H, setelah Perang Badar Khums Tahun 7 H atau 8 H Fai’ Tahun 4 H, melalui penaklukan Bani-Nadir Wakaf Pinjaman Nawa’ib Setelah tahun 7 H Usyr Setelah tahun 7 H Kharaj Setelah tahun 7 H Jizyah Diperintahkan tahun 2 H dan diwajibkan pada tahun 9 H Zakat Tahun Mulai Dikumpulkan Sumber Penerimaan
  5. 5. Pos-Pos Pembelanjaan Pemerintah Indonesia <ul><li>Dana perimbangan : </li></ul><ul><li>Dana alokasi umum </li></ul><ul><li>Dana bagi hasil </li></ul><ul><li>Dana alokasi khusus </li></ul><ul><li>Pengeluaran Pembangunan </li></ul><ul><li>a. Pembiayaan proyek-proyek pembangunan </li></ul><ul><li>Pengeluaran rutin </li></ul><ul><li>a. Pembiayaan tugas-tugas umum pemerintah dan kegiatan </li></ul><ul><li>b. Pembayaran bunga atas utang dalam negeri </li></ul><ul><li>c. Pembayaran bunga atas utang luar negeri </li></ul><ul><li>d. Subsidi </li></ul>Belanja Negara
  6. 6. Pengeluaran Negara dalam pemerintahan Islam Pertahanan dan keamanan Administrasi negara Dakwah dan propaganda Islam Infrastruktur Pendidikan dan penelitian Kesejahteraan sosial Kebutuhan dasa Pengeluaran
  7. 7. <ul><li>Pembelanjaan pemerintah harus dalam mengikuti maslahah </li></ul><ul><li>Menghindari mayaqqoh kesulitan dan mudharat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan </li></ul><ul><li>Mudharat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudharat dalam skala umum </li></ul><ul><li>Pengorbanan individu atau individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum </li></ul><ul><li>Kaidah Al giurmu bil gunmi yaitu kaidah yang menyakatn bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban </li></ul><ul><li>Kaidah Ma la yatimmu al waajibu illa bihi fahua yaitu kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya </li></ul>
  8. 8. Definisi dan Jenis-jenis Sukuk <ul><li>Definisi Sukuk: </li></ul><ul><li>Sukuk berasal dari bahasa Arab “sakk” yang berarti sertifikat. Termasuk dalam pengertian ini saham dan obligasi (bond). </li></ul><ul><ul><li>AAOIFI </li></ul></ul><ul><li>“ Certificates of equal value representing undivided shares in ownership of tangible assets, usufruct and services or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity” </li></ul><ul><ul><li>UU SBSN </li></ul></ul><ul><li>“ S urat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing” </li></ul><ul><li>Jenis-jenis Sukuk: </li></ul><ul><ul><li>Sukuk yang merepresentasikan kepemilikan atas tangible assets ( Sale and Lease back ). </li></ul></ul><ul><ul><li>Sukuk yang merepresentasikan usufructs atau services ( Lease/sublease ). </li></ul></ul><ul><ul><li>Sukuk yang merepresentasikan penyertaan ( equity shares ) dalam aktivitas bisnis atau portofolio investasi (Musharakah/ Mudarabah). </li></ul></ul><ul><ul><li>Sukuk yang merepresentasikan receivables atau future goods (Murabaha, Salam, & Istisna’). </li></ul></ul>
  9. 9. Perbandingan Sukuk, Obligasi dan Saham Tidak Perlu Tidak Perlu Perlu Syariah Endorsement Tidak Perlu Tidak Perlu Perlu Underlying Asset Dividen / capital gain Bunga/kupon, capital gain Imbalan, bagi hasil, margin Jenis Penghasilan Dapat digunakan untuk apa saja Dapat digunakan untuk apa saja Harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal Penggunaan Dana Tidak dijamin oleh issuer Dijamin oleh issuer Tidak dijamin oleh issuer Pokok dan Imbal Hasil Menyatakan kepemilikan terhadap perusahaan Emiten menyatakan sebagai pihak peminjam Klaim kepemilikan didasarkan pada asset/proyek yang spesifik Klaim Kepemilikan saham dalam perusahaan Surat pernyataan utang dari issuer Bukan merupakan surat utang, melainkan kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek Prinsip Dasar Saham Obligasi Sukuk Deskripsi
  10. 10. Jenis-jenis Akad Sukuk Sesuai AAOIFI Sukuk of Existing Owned Assets Sukuk of Existing Leased Assets Sukuk of Future Assets on Lease Contract Istisna’ Sukuk Murabaha Sukuk Musharaka Sukuk Salam Sukuk Sukuk of Existing Services Sukuk of Future Services Mugharasa Sukuk Musaqa Sukuk Muzara’a Sukuk Wakala Sukuk Mudaraba Sukuk AAOIFI SUKUK STANDARD
  11. 11. Perdagangan Beberapa Jenis Sukuk di Pasar Sekunder Dimungkinkan pada harga pasar Sukuk Hybrid Tidak dimungkinkan, kecuali pada nilai par Sukuk Al-Murabahah Tidak dimungkinkan, kecuali pada nilai par Sukuk Al-Istishna’ Tidak dimungkinkan, kecuali pada nilai par Sukuk Al-Salam Dimungkinkan setelah dimulainya kegiatan usaha yang menjadi tujuan penerbitan (pada harga pasar) Sukuk Al-Musyarakah dan Al-Mudharabah Dimungkinkan pada harga pasar Sukuk Al-Ijarah Kriteria Perdagangan Jenis Sukuk
  12. 12. Perkembangan Penerbitan Sukuk Global <ul><li>Total penerbitan sukuk global meningkat pesat, dari USD250 juta pada tahun 2001 menjadi USD85,750 juta pada akhir 2007. </li></ul><ul><li>Beberapa sovereign sukuk telah diterbitkan secara regular oleh Malaysia, Bahrain, Brunei, Qatar,dan UAE. Inggris, Thailand dan Hongkong SR akan menerbitkan tahun 2008. </li></ul>Source: Deutsche Bank, 2008 <ul><li>Beberapa sukuk yang diterbitkan di negara non-muslim: </li></ul><ul><ul><li>J erman: Sachsen- Anhalt €100m [2004]. </li></ul></ul><ul><ul><li>USA: East Cameron US D 165m [2006]. </li></ul></ul><ul><ul><li>J epang : JBIC US D 300-500m [2006]. </li></ul></ul><ul><ul><li>China: Chinese P ower US D 250m [2006]. </li></ul></ul><ul><ul><li>UK: Aston Martin £225m [2007]. </li></ul></ul>CAGR = 111% Global Sukuk Issuance Sovereign vs Corporate Issuance
  13. 13. Beberapa contoh Sovereign Sukuk Source: berbagai sumber, diolah. Zero Coupon/ - 2006/2007 (365 hari) BN$500 juta (max US$1 milyar) Ijarah (Sale & Lease Back) Pemerintah Brunei Sukuk (Brunei) Inc. 6-mo Libor +45bps 6m Euribor +1.00% 6-mo Libor +220bps 6-mo Libor +45bps 6-mo Libor +40bps 6-mo Libor +95bps Kupon 2004/2009 US$ 100 juta Ijarah (Headlease & Sublease) Pemerintah Sachsen Anhalt Germany Stichting Sachsen Anhalt Trust 2005/2010 US$600 juta Ijarah (Sale & Lease Back) Pemerintah Pakistan Pakistan Intl Sukuk Co. Ltd. Ijarah (Headlease & Sublease) Ijarah (Sale & Lease Back) Ijarah (Sale & Lease Back) Ijarah (Sale & Lease Back) Struktur USD250 juta US$1 milyar US$700 juta US$600 juta Volume: 2004/2009 2004/2009 2003/2010 2002/2007 Terbit / Jatuh Tempo: Pemerintah Kerajaan Bahrain Pemerintah UAE Pemerintah Qatar Pemerintah Malaysia Obligor BMA International Sukuk Company (SPC) Dubai Global Sukuk FZCO Qatar Global Sukuk QSC Malaysia Global Sukuk Inc. Penerbit ( issuer)
  14. 14. Global Sukuk Market (1): Distribusi Penerbit Berdasarkan Negara Source: Moody’s; Global Investment House, 2008, diolah. Sudan - 0.3% KSA - 15.7% Indonesia - 0.1% UAE - 36.2% Bahrain - 5.3% UK - 0.4% Lain-lain - 1.1% Brunei - 1.1% Kuwait - 3.0% Malaysia - 32.1% USA - 0.2% Pakistan - 2.3% Qatar - 2.0% Jerman - 0.2%
  15. 15. Global Sukuk Market (2): Sovereign Issuers Source: Likuidity Market Center - Bahrain, diolah kembali
  16. 16. Global Sukuk Market (3): Sukuk Structures Source: LMC Bahrain; Global Investment House, diolah kembali.
  17. 17. Pasar Keuangan Syariah Indonesia Tahap Pengembangan Sistem Keuangan Syariah di Indonesia Islamic banking Takaful Financial Markets Sukuk 1992 1999 2001 2003 2006 1980 1994 2000 2002 2004 2007 ▪ 1 st Takaful Company Asuransi Takaful Keluarga ▪ 1 st Islamic Bank Bank Muamalat Ind ▪ Office Channeling ▪ 1 st Islamic Re-ins ReINDO ▪ Islamic Capital Market ▪ ICM Master Plan (2005) ▪ 1 st Takaful Branch Assi Great Eastern ▪ 1 st Islamic Branch Bank IFI Syh ▪ 2 nd Islamic Bank Bank Syh Mandiri Baitut Tamwil Salman Bdg, Koperasi Ridho Gusti Jkt. ▪ Islamic Money Market (IMA Certificate) ▪ Jakarta Islamic Index ▪ Sukuk Guidelines (2006) ▪ Govt. Islamic Bond Act (end of 2007) ▪ 1 st Corporate Sukuk Indosat (Mudharabah)
  18. 18. Perkembangan Penerbitan Sukuk Dalam Negeri <ul><li>Total emisi sukuk domestik meningkat dari Rp175 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp3,3 triliun pada akhir 2007. </li></ul><ul><li>Total issuer meningkat sebanyak 20 issuer sejak kurun waktu 2002-2007, yaitu dari 1 issuer pada tahun 2002 menjadi 21 issuer pada akhir 2007. </li></ul><ul><li>Kondisi terkini pasar sukuk dalam negeri: </li></ul><ul><ul><li>Potensi pemintaan relatif besar, sementara penerbitan sukuk relatif terbatas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Likuiditas relatif rendah. </li></ul></ul><ul><ul><li>Investor cenderung melakukan aksi buy & hold . </li></ul></ul><ul><ul><li>Struktur sukuk berupa head-lease and sub-lease serta wakalah (tanpa SPV). </li></ul></ul>Perbandingan Struktur Sukuk Dalam Negeri sebelum dan setelah 2004 Sebelum 2004 Setelah 2004 Source: Bapepam-LK, diolah kembali.
  19. 19. Infrastruktur Kelembagaan Int’l GCIBFI (2001) Bahrain IIFM (2001) Bahrain AAO-IFI (1991) Bahrain IIRA (2005) Bahrain IFSB (2002) Malaysia LMC (2002) Bahrain <ul><li>Promoting industry in theory and practice </li></ul><ul><li>Development of global Islamic capital and money market </li></ul><ul><li>Benchmark of Islamic accounting standards </li></ul><ul><li>Reference point for IFI ratings </li></ul><ul><li>Standard-setting body of regulatory and supervisory agencies </li></ul><ul><li>Creation of active Islamic inter-bank market </li></ul><ul><li>Disseminating Shariah concepts & multilateral understanding between IFIs and public </li></ul><ul><li>Improving IFI practices, cooperation, professionalism and transparency </li></ul><ul><li>Promoting active and regulated trading and capital flows </li></ul><ul><li>Catalyzing trading infrastructure, product innovation and information flows </li></ul><ul><li>Issuing sovereign, credit, Shariah quality and corporate governance ratings </li></ul><ul><li>Providing effective tool for informed investment decision-making </li></ul><ul><li>Complementing Basel II Capital Accord </li></ul><ul><li>Key standards: risk management, capital adequacy & corporate governance </li></ul><ul><li>Creating secondary market for short-term Shariah-compliant treasury products </li></ul><ul><li>Enabling IFI management of liquidity mismatch </li></ul><ul><li>56 accounting, auditing, governance and Shariah standards </li></ul><ul><li>Enhancing clarity, transparency and harmonisation </li></ul>
  20. 20. Manfaat Penerbitan Sukuk Negara (SBSN) <ul><li>M emperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara; </li></ul><ul><ul><li>memperkaya instrumen pembiayaan fiskal. </li></ul></ul><ul><ul><li>memperluas dan mendiversifikasi basis investor SBN. </li></ul></ul><ul><li>Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri; </li></ul><ul><ul><li>mengembangkan alternatif instrumen investasi. </li></ul></ul><ul><ul><li>menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah. </li></ul></ul><ul><li>Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara dan mendorong tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara. </li></ul><ul><li>Mengurangi potensi kebocoran & Mendorong kultur transparansi karena sukuk adalah pembiayaan pembangunan berdasarkan project </li></ul><ul><li>Optimalisasi keterlibatan pelaku ekonomi daerah dan nasional </li></ul><ul><li>Maksimalilasi proses intermediasi di daerah maupun nasional </li></ul>
  21. 21. Pokok-pokok Desain Instrumen SBSN Setiap bulan Uniform -price Bookbuilding Fixed Rate 3 - 4 tahun Ijarah Sukuk Ritel SBSN untuk Project Financing SBSN untuk General Financing Deskripsi Lelang / Bookbuilding Lelang Lelang / Bookbuilding Metode Penerbitan Istisna / Musyarakah Ijarah Ijarah Jenis Akad Islamic T-bills SBSN wholesale Dibayarkan pada saat SBSN jatuh tempo Uniform / Multiple -price <ul><li>Discount basis </li></ul><ul><li>Fixed rate </li></ul>≤ 12 bulan Uniform -price Uniform / Multiple -price Metode Pricing >12 bulan >12 bulan Tenor Fixed Rate (FR) Variable Rate (VR) Fixed Rate (FR) Variable Rate (VR) Ketentuan Imbalan <ul><li>FR: tiap 6 bulan </li></ul><ul><li>VR: tiap 4 bulan </li></ul><ul><li>FR: tiap 6 bulan </li></ul><ul><li>VR: tiap 4 bulan </li></ul>Frekuensi Imbalan
  22. 22. Struktur SBSN Ijarah - Sale & Lease Back Investors 1a. Sales of Asset ( Beneficial Title ) 1d. Proceeds (Pembayaran atas Aset) 1e. Lease of Asset 1b.Sukuk issuance 1c. Proceeds (Pembayaran atas sukuk) 4. Sales of Asset Jatuh Tempo Secondary Market 2. Periodic Lease Payment 3. Sukuk Redeemption 5. Sukuk certificate Paying Agent   Investor MoF - GOI (Obligor/Originator) MoF - GOI (Obligor/Originator) SPV (Issuer/ Trustee) SPV (Issuer/ Trustee) Penerbitan dan Pembayaran Imbalan SBSN
  23. 23. Struktur SBSN Musharaka Project Financing Musharaka Project SPV (Issuer/ Trustee) Musharaka Agreement and Undertaking to buy Musharaka shares of the SPV at the end of sukuk period or on a periodic basis Sukuk Proceeds Payment for Sukuk Secondary Market MoF - GOI (Obligor) Investor Sukuk Issuance Transfer of Musharaka Asset Payment for Mushakara Asset/ Sukuk Redemption Sukuk Redemption SPV (Issuer/ Trustee) Investor MoF - GOI (Obligor) Paying Agent   Forward Lease of Musharaka Asset Periodic Lease Payment / coupon Physical Asset contribution Penerbitan dan Pembayaran Imbalan SBSN Jatuh Tempo
  24. 24. Mekanisme Lelang SBSN di Pasar Perdana BI-SSSS Trading Platform Dealer A Data Bidding Hasil Lelang yg diputuskan oleh Menteri Keuangan Pengumuman Rencana Lelang Peserta Lelang 2 3 4 5 6 1.b Dealer B Pengumuman Hasil Lelang Aturan Main dan Pemantauan Lelang BI-RTGS v.s. BI-SSSS Bidding Tabulasi / Alokasi 6.a Awarded Bid Investor Bidding Awarded Bid 1.a 7 6.b DJPU - DEPKEU 7 DVP Setelmen a. Pembayaran Dana b. Perpindahan Sekuritas DSS-Depkeu Decision Support System
  25. 25. <ul><li>Tahapan Penerbitan Sukuk : Bookbuilding. </li></ul><ul><li>Penentuan underlying asset. </li></ul><ul><li>Penyiapan struktur sukuk. </li></ul><ul><li>Penunjukan Arranger dan Konsultan Hukum </li></ul><ul><li>Penyusunan Prospektus dan dokumen Pasar Modal. </li></ul><ul><li>Penilaian kesesuaian sukuk dengan prinsip syariah. </li></ul><ul><li>Offering: </li></ul><ul><li>- Book </li></ul><ul><li>running </li></ul><ul><li>- Roadshow </li></ul><ul><li>Penyusunan </li></ul><ul><li>dokumen </li></ul><ul><li>Hukum. </li></ul><ul><li>Sukuk can be issued as a Reg S/144 A or Global SEC offering. </li></ul><ul><li>Alokasi </li></ul><ul><li>Distribusi </li></ul><ul><li>Finalisasi Dokumen Hukum dan Pasar Modal </li></ul>Step 1: Step 2: Step 3: Step 4: Step 5: <ul><li>Clearing </li></ul><ul><li>Settlement </li></ul><ul><li>Closing </li></ul><ul><li>Listing </li></ul>Step 5:
  26. 26. UU. No 19 / 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
  27. 27. Pokok-pokok UU No. 19/2008 tentang SBSN <ul><li>Tujuan Penerbitan SBSN: Pembiayaan APBN, termasuk membiayai proyek. </li></ul><ul><li>Jenis-jenis SBSN: Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Isthisna’, dan lain-lain. </li></ul><ul><li>Denominasi: Rupiah dan Valas. </li></ul><ul><li>Pendirian, pengelolaan, status, dan bentuk hukum SPV dan Wali Amanat. </li></ul><ul><li>Penggunaan Barang Milik Negara sebagai underlying asset . </li></ul><ul><li>Pengelolaan SBSN. </li></ul><ul><li>Syariah endorsement. </li></ul><ul><li>Akuntabilitas dan Transparansi. </li></ul><ul><li>Ketentuan Pidana. </li></ul>
  28. 28. Terminologi Umum <ul><li>SBSN atau Sukuk Negara adalah s urat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing . </li></ul><ul><li>Imbalan adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan Akad penerbitan SBSN, yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN. </li></ul><ul><li>Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. </li></ul><ul><li>Wali Amanat adalah pihak yang bertindak untuk mewakili kepentingan pemegang SBSN. </li></ul><ul><li>Hak manfaat adalah hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut. </li></ul><ul><li>Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN. </li></ul>
  29. 29. Pengelolaan Perusahaan Penerbit SBSN (SPV) <ul><li>Tugas SPV: </li></ul><ul><ul><li>menjadi fasilitator dalam transaksi Aset SBSN; </li></ul></ul><ul><ul><li>menjadi penerbit SBSN; </li></ul></ul><ul><ul><li>bertindak sebagai Wali Amanat. </li></ul></ul><ul><li>Merupakan badan hukum khusus sesuai UU No. 19/2008. </li></ul><ul><li>Berkedudukan di dalam negeri; </li></ul><ul><li>Pendiriannya diatur & dilakukan dengan PP; </li></ul><ul><li>Pemerintah dapat mendirikan lebih dari satu SPV; </li></ul><ul><li>Kebijakan terkait penerbitan & pengelolaan SBSN ditetapkan oleh Menteri; </li></ul>
  30. 30. Penggunaan BMN sebagai Aset SBSN <ul><li>Seluruh BMN yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis dapat dijadikan Aset SBSN. </li></ul><ul><li>Penggunaannya dengan cara dijual, disewakan, atau cara lain yang sesuai dengan prinsip syariah; </li></ul><ul><li>Mekanisme penjualan BMN berbeda dengan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1/2004: </li></ul><ul><ul><li>Tidak ada pengalihan fisik. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak terjadi pemindahan hak kepemilikan ( legal title ) tetapi hak manfaat ( beneficial title ). </li></ul></ul><ul><ul><li>Disewa kembali oleh Pemerintah sampai berakhirnya waktu jatuh tempo SBSN. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pada saat jatuh tempo atau dalam hal terjadi default BMN akan tetap dimiliki oleh Negara, sesuai purchase & sale undertaking . </li></ul></ul><ul><li>Menteri sebagai Pengelola BMN akan meminta persetujuan DPR, pada saat penyusunan RAPBN. </li></ul>
  31. 31. Manfaat UU SBSN <ul><li>Memberikan landasan hukum bagi Pemerintah untuk penerbitan SBSN; </li></ul><ul><ul><li>Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan SBSN; </li></ul></ul><ul><ul><li>P enggunaan Barang Milik Negara sebagai underlying assets ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Pendirian dan pengelolaan Perusahaan Penerbit SBSN. </li></ul></ul><ul><li>Memberikan koridor hukum bagi pengelolaan SBSN secara berhati-hati, transparan, dan akuntabel: </li></ul><ul><ul><li>Jumlah SBSN yg akan diterbitkan setiap tahun anggaran harus memperoleh persetujuan DPR dan dikoordinasikan dgn Bank Indonesia dan Bappenas; </li></ul></ul><ul><ul><li>Perdagangan SBSN diatur dan diawasi oleh instansi berwenang. </li></ul></ul><ul><li>Memberikan kepastian hukum bagi investor: </li></ul><ul><ul><li>Pemerintah wajib membayar Imbalan dan Nilai Nominal SBSN; </li></ul></ul><ul><ul><li>Sanksi hukum yg berat dan jelas terhadap penerbitan oleh pihak yg tidak berwenang dan atau pemalsuan SBSN. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kewajiban meminta Fatwa kepada MUI. </li></ul></ul>
  32. 32. Notice <ul><li>Restrukturisasi </li></ul><ul><li>Menghilangkan hambatan utama dalam Investasi </li></ul><ul><li>Meningkatkan kinerja dan kualitas infrastruktur </li></ul><ul><li>Kepastian kebijakan dan peraturan </li></ul><ul><li>Optimalisasi zakat </li></ul>
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×