Tugas pp cely
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Tugas pp cely

on

  • 780 views

 

Statistics

Views

Total Views
780
Views on SlideShare
780
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Tugas pp cely Tugas pp cely Document Transcript

  • BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Presiden dan DPR sama – sama memiliki tugas antara lain : 1. Membuat UU ( Pasal 5 ayat 1, 20 dan 21 ), dan 2.Menetapkan UU tentang APBN ( Pasal 23 ayat 1 ). Membuat UU berarti menentukan kebijakan politik yang diselenggarakan oleh Presiden ( Pemerintah ). Menetapkan Budget negara pada hakekatnya berarti menetapkan rencana kerja tahunan. DPR melalui Anggaran Belanja yang telah disetujui dan mengawasi pemerintah dengan eksekutif. Di dalam pekerjaan untuk membuat UU, maka lembaga – lembaga negara lainnya dapat diminta pendapatnya. Sesudah DPR bersama Presiden menetapkan UU dan RAPBN, maka di dalam pelaksanaannya DPR berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah. Pengawasan DPR terhadap Presiden adalah suatu konsekuensi yang wajar (logis), yang pada hakikatnya mengandung arti bahwa Presiden bertanggungjawab kepada DPR dalam arti partnership.Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, dan dengan pengawasan tersebut maka terdapat kewajiban bagi pemerintah untuk selalu bermusyawarah dengan DPR tentang masalah – masalah pokok dari negara yang menyangkut kepentingan rakyat dengan UUD 1945 sebagai landasan kerjanya. Hal ini tetap sesuai dengan penjelasan resmi UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden harus tergantung kepada Dewan. Sebaliknya, kedudukan DPR adalah kuat, Dewan ini tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Oleh karena seluruh anggora DPR merangkap menjadi anggota MPR, maka DPR dapat senantiasa mengawasi tindakantindakan Presiden, dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh – sungguh melanggar Pidana atau konstitusi maka Majelis itu dapat melakukan sidang istimewa untuk melakukan impechment. Bentuk kerjasama DPR dan Presiden tidak boleh mengingkari partnerlegislatifnya. Presiden harus memperhatikan, mendengarkan, berkonsultasi dan dalam banyak hal, memberikan keterangan – keterangan serta laporan – laporan kepada DPR dan meminta pendapatnya. Dengan adanya kewenangan DPR, maka sepanjang tahun terjadi musyawarah yang diatur antara pemerintah dan DPR, dan DPR mempunya kesempatan untuk mengemukakan pendapat rakyat secara kritis terhadap kebijaksanaan dan politik pemerintah. Apabila DPR menganggap Presiden melanggar melanggar Haluan Negara, maka DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden. Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum DPR tersebut, maka DPR menyampaikan memorandum yang kedua. Apabila dalam kurun waktu satu bulan memorandum yang ke dua tidak diindahkan oleh Presiden, maka DPR dapat meminta MPR mengadakan sidang istimewa untuk mengadakanimpeachment. Selain hubungan – hubungan diatas, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Jadi dalam hubungan Presiden dengan DPR, tidak dikenal sistem oposisi seperti dalam sistem Parlementer, tetapi ada sistem koreksi yang konstruktif karena antara Presiden dan DPR terdapat hubungan kerja yang erat.kedudukan DPR diperkuat sebagai lembaga legislatif dan fungsi serta wewenangnya lebih diperjelas seperti adanya peran DPR dalam pemberhentian presiden, persetujuan DPR atas beberapa kebijakan presiden, dan lain sebagainya. Dan Presiden sebagai negara yang menganut ciri constitutional government sebagai unsur penting negara hukum, maka kekuasaan Pemerintah, dalam hal ini Presiden, diatur dalam UUD 1945 [Lihat Pasal 4 ayat (1)]. Adapun beberapa hak atau kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden 1
  • B. Tujuan Adapun tujuannya yaitu salah satu muatan paling penting dari suatu undangundang dasar (konstitusi) tentang Presiden dan DPR adalah bagaimana penyelenggaraan kekuasaan negara itu dijalankan oleh organ-organ negara. Organ atau lembaga negara merupakan subsistem dari keseluruhan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara. Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara seperti Presiden dan DPR harus menyangkut mekanisme dan tata kerja antar organ-organ negara itu sebagai satu kesatuan yang utuh dalam menjalankan kekuasaan negara. Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara menggambarkan secara utuh mekanisme kerja lembaga-lembaga negara yang diberi kekuasaan untuk mencapai tujuan Negara seperti : 1. Menganalisis hubungan – hubungan antara Presiden dengan DPR yang saling berkaitan satu sama lain 2. dalam menjalankan tugasnya. Mengetahui akibat dari hubungan tersebut di dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. C. Rumusan masalah Sesuai dengan uraian pada latar belakang penulisan di atas, maka masalah pokok di dalam penulisan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut : “ Terdapat Hubungan antara Presiden dan DPR dalam Sistem Presidensil menurut UUD 1945 yang mempengaruhi kehidupan ketatanegaraan Indonesia.” 1. Bagaimana sistem pemerintahan menurut UUD 1945 presiden dan DPR 2. Apakah hubungan antara presiden dengan DPR ? 2
  • BAB II PEMBAHASAN a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, untuk optimalisasi lembaga perwakilan serta memperkukuh pelaksanaan saling mengawasi dan saling mengimbangi oleh DPR, DPR memiliki fungsi yang diatur secara eksplisit dalam UUD. Pada Pasal 20A dipertegas fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran mempertegas kedudukan DPR untuk membahas (termasuk mengubah) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Kedudukan DPR dalam hal APBN ini lebih menonjol dibandingkan dengan kedudukan Presiden karena apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu [Pasal 23 ayat (3)]. Fungsi pengawasan adalah fungsi DPR dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Presiden (pemerintah). Penegasan fungsi DPR dalam UUD 1945 itu akan sangat mendukung pelaksanaan tugas DPR sehingga DPR makin berfungsi sesuai dengan harapan dan tuntutan rakyat Selanjutnya, dalam kerangka checks and balances system dan penerapan negara hukum, dalam pelaksanaan tugas DPR, setiap anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya. Dalam masa jabatannya mungkin saja terjadi hal atau kejadian atau kondisi yang menyebabkan anggota DPR dapat diberhentikan sebagai anggota DPR. Agar pemberhentian anggota DPR tersebut mempunyai dasar hukum yang baku dan jelas, pemberhentian perlu diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini merupakan mekanisme controlterhadapanggotaDPR. Adanya pengaturan pemberhentian anggota DPR dalam masa jabatannya dalam undang-undang akan menghindarkan adanya pertimbangan lain yang tidak berdasarkan undang-undang. Ketentuan itu juga sekaligus menunjukkan konsistensi dalam menerapkan paham supremasi hukum, yaitu bahwa setiap orang sama di depan hukum, sehingga setiap warga negara harus tunduk pada hukum. Namun, dalam menegakkan hukum itu harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 19 (1) UUD 1945). Sedangkan susunan keanggotaan DPR diatur melalui undang – undang (pasal 19 (2)UUD 1945). Dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ditentukan jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang yang berasal dari anggota partai politik peserta pemilihan umum (Pasal 7 dan Pasal 21 UU No. 10 Tahun 2008). Fungsi DPR ditegaskan dalam pasal 20A ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen DPR memiliki fungsi legislasitif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. · Fungsi legislastif DPR antara lain diwujudkan dalam pembentukan undang-undang bersama Presiden. · Fungsi anggaran DPR berupa penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan Presiden · Fungsi pengawasan DPR dapat meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan UndangUndang, pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945. 3
  • Hak-hak DPR : · Hak interpelasi Yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara · Hak angket Yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan · Hak menyatakan pendapat Yaitu hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air Hak-hak anggota DPR : · Hak mengajukan pertanyaan · Hak menyampaikan usul/pendapat · Hak imunitas yaitu hak kekebalan hokum Wewenang DPR adalah sebagai berikut : • Posisi dan kewenangan diperkuat • Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama • Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang • Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan • Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah • Mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU. • Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah. • Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara. b. Presiden Perubahan UUD 1945 yang cukup siknifikan dan mendasar bagi penyelenggaraan demokrasi yaitu pemilihan presiden secara langsung. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilu. Pemilihan secara langsung presiden dan wakil presiden akan memperkuat legitimasi seorang presiden sehingga presiden diharapkan tidak mudah untuk diberhentikan di tengah jalan tanpa dasar memadai, yang bisa mempengaruhi stabilitas politik dan pemerintahaan secara aktual.Presiden merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan dibidang eksekutif. Seiring dengan Perubahan UUD 1945, saat ini kewenangan Presiden 4
  • diteguhkan hanya sebatas pada bidang kekuasaan dibidang pelaksanaan pemerintahan negara. Namun demikian, dalam UUD 1945 juga diatur mengenai ketentuan bahwa Presiden juga menjalankan fungsi yang berkaitan dengan bidang legislatif maupun bidang yudikatif.Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar, Presiden haruslah warga negara Indonesia yang sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain. Perubahan ketentuan mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tuntutan zaman serta agar sesuai dengan perkembangan masyarakat yang makin demokratis, egaliter, dan berdasarkan rule of law yang salah satu cirinya adalah pengakuan kesederajatan di depan hukum bagi setiap warga negara. Hal ini juga konsisten dengan paham kebangsaan Indonesia yang berdasarkan kebersamaan dengan tidak membedakan warga negara atas dasar keturunan, ras, dan agama. Kecuali itu, dalam perubahan ini juga terkandung kemauan politik untuk lebih memantapkan ikatan kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, sebagai perwujudan negara hukum dan checks and balances system, dalam UUD diatur mengenai ketentuan tentang periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden serta adanya ketentuan tentang tata cara pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Ketentuan tersebut menunjukan bahwa jabatan Presiden dapat dikontrol oleh lembaga negara lainnya, dengan demikian akan terhindar dari kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan tugas kenegaraan.Berkaitan dengan pelaksanaan prinsip checks and balances system serta hubungan kewenangan antara Presiden dengan lembaga negara lainnya, antara lain mengenai pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang semula menjadi hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara, saat ini dalam menggunakan kewenangannya tersebut harus dengan memperhatikan pertimbangan lembaga negara lain yang memegang kekuasaan sesuai dengan wewenangnya. MahkamahAgung memberikan pertimbangan dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi dari pelaksana fungsi yudikatif. DPR memberikan pertimbangan dalam hal pemberian amnesti dan abolisi karena didasarkan pada pertimbangan politik. Oleh karena itu DPRsebagai lembaga perwakilan/lembaga politik kenegaraan adalah lembaga negara paling tepat memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai hal itu.Adanya pertimbangan MA dan DPR (lembaga di bidang yudikatif dan legislatif) juga dimaksudkan agar terjalin saling mengawasi dan saling mengimbangi antara Presiden dan kedua lembaga negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan.Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan (pasal 7 UUD 1945 hasil amandemen).Dalam pasal 6 UU No. 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan, bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Tidak pernah mengkhianati Negara c. Bertempat tinggal dalam wilayah Negara kesatuan RI d. Terdaftar sebagai pemilih e. WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. f. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden g. Dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat h. Diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaa pemilihan umum. 5
  • i. Tidak pernah mengkhianati begara (Pasal 6 (1) UUD 1945) j. Dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A (1) UUD 1945) k. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6 (1) UUD 1945). l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela m.Memiliki daftar wilayah hidup n. Berusia sekurang – kurangnya 35 tahun Kekuasaan Presiden yang diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen adalah : - membuat undang-undang bersama DPR - menetapkan Peraturan Pemerintah - memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU - menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR - menyatakan keadaan bahaya - mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR - memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA - memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR - mengajukan rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Presiden pasca Perubahan UUD 1945 adalah sebagai berikut: 1. Mengajukan rancangan undang-undangan kepada DPR [Lihat Pasal 5 ayat (1)]; 2. Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undangan sebagaimana mestinya [Lihat Pasal 5 ayat (2)]; 3. Memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan (Lihat Pasal 7); 4. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angakatan Laut, dan Angkatan Udara (Lihat Pasal 10); 5. Dengan persetujuan DPR, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain [Lihat Pasal 11 ayat (1)]; 6. Membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembukaan undang-undang dengan persetujuan DPR [Lihat Pasal 11 ayat (2)]; 7. Menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syaratnya dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 12); 8. Mengangkat duta dan konsul dengan memerhatikan pertimbangan DPR [Lihat Pasal 13 ayat (1)]; 9. Menerima penempatan duta negara lain dengen memerhatikan pertimbangan DPR [Lihat Pasal 13 ayat (2)]; 10. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung [Lihat Pasal 14 ayat (1)]; 11. memberi amnesti dan abolisi dengan memerhatikan pertimbangan DPR [LihatPasal 14 ayat (2)]; 12. Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Lihat Pasal 15); 6
  • 13. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undangundang (Lihat Pasal 16); 14. Mengangkat dan memberhentikan menteri negara (Lihat Pasal 17 ayat (2)]; 15. Mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden menjadi undang-undang [Lihat Pasal 20 ayat (4)]; 16. Mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memerhatikan pertimbangan DPD [Lihat Pasal 23 ayat(2)]; 17. Meresmikan anggota BPK yang telah dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan DPD [Lihat Pasal 23F ayat (1)]; 18. Menetapkan hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan mendapatkan persetujuan DPR [Lihat Pasal 24A ayat (3)]; 19. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR [Lihat Pasal 24B ayat (3)]; 20. Menetapkan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung tiga orang, oleh DPR tiga orang, dan olehPresiden tiga orang [Lihat Pasal 24C ayat (3)]. Terhadap Hak Prerogratif atau Hak Mutlak merupakan hak yang dimiliki Presiden secara penuh dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak atau lembaga lain dalam penggunaannya. Sebagai contoh, dari beberapa hak Presiden di atas, pemberian amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi merupakan hak mutlak di tangan Presidn. Walaupun Presiden diharuskan memerhatikan pertimbangan DPR atau MA, akan tetapi pertimbangan tersebut tidak mengikat dan tidak mutlak mempengaruhi hak penuh presiden sendiri. Begitupula dengan pengangkatan menteri-menterinya, merupakan hak mutlak Presiden.Adapun adanya ketentuan untuk meminta pertimbangan terlebih dahulu terhadap beberapa hak mutlak Presiden, semata-mata untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan keputusan yang diambil lebih bersifat transparan dan relevan. Salah satu kemungkinan yang terjadi yaitu pemilhan Duta Besar dan Konsul yang seringkali dianggap sebagai“hadiah” atau “pengasingan” bagi tokohtokoh bangsa sebagaimana terjadi sebelum adanya Amandemen UUD 1945. Dengan adanya hal tersebut, walaupun Presiden mempunya hak prerogatif tetapi tetap ada rambu-rambu konstitusional yang harus ditaati. Kedudukan presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan berwenang membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR.Masa jabatan presiden adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali selama satu periode. Wewenang : • Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD • Presiden tidak lagi mengangkat BPK, tetapi diangkat oleh DPR dengan memperhatikan DPD lalu diresmikan oleh presiden. • Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara 7
  • • Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. • Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa) • Menetapkan Peraturan Pemerintah • Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri • Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR • Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR • Menyatakan keadaan bahaya Amandemen UUD mengenai wewenang presiden : • Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat system pemerintahan presidensial. • Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR. • Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja. • Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR. • Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR. • Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya. 8
  • BAB III PENUTUP A. kesimpulan Adapun kesimpulan dari hubungan antara presiden dengan DPR yaitu mereka samasama membuat UU dan menetapkan APBN. Selain itu juga DPR dapat melakukan sidang istimewa untuk melakukan impeachment terhadap presiden. B. Saran Adapun saran saya yaitu berdasarkan kesimpulan tersebut, makalah ini mempunyai banyak kekurangan dan jauhnya dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat lah penulis harapkan terutama dari bapak dosen pembimbing dan rekan pembaca sekalian demi kesempurnaan makalah ini dimasa mendatang, semoga makalah ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita. 9
  • KATA PENGANTAR Puji syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT atas berkat rahmat dan karuniaNYA,penulis dapat menyelesaikan makalah tentang”lembaga Negara Indonesia pada Presiden dan DPR ”.penulis telah sungguh-sungguh dalam menyelesaikan makalah ini,walaupun banyak menimbulkan kesulitan dan hambatan dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber. Dan tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing sehingga penulis telah bias membuat atau menyusun makalah ini dan menambah pengetahuan penulis. Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin tetapi masih banyak kekurangan baik dari segi isi dan bahasanya.untuk itu saran dan kritik pembaca sangat diharapkan sebagai masukan untuk penyusunan makalah yang akan dating.akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Raha, 27 November 2012 Penulis
  • ii DAFTAR PUSTAKA Buku – Buku : H.R, Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Rajawali Pers. S.H., Joeniarto. 1974. Selayang Pandang Tentang Sumber – Sumber Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta : Liberty. S.H., Kansil C.S.T., Drs., Prof., dan Christine S.T. Kansil,. S.H., M.H. 2002. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta. S.H., Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim S.H. 1981. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Sinar Bakti. S.H., Sri Soemantri, Dr. Prof. 1993. Tentang Lembaga – Lembaga Negara Menurut UUD 1945. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Miriam Budiardjo, Prof. 2000. Dasar – Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. M.S., Kaelan, Dr. 2004. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Paradigma. M.S.i., Sunarso, Drs. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Bogor : Yudistira. S.H., Sumantri, Sri. 1969. _____ . : alumni. Dokumen : Undang – Undang Dasar 1945, amandemen tahun 2002 UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/ Wakil Presiden.
  • 10 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR........................................................................................................... ii DAFTAR ISI ....................................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1 A. Latar belakang. . ........................................................................................................ B. Tujuan ....................................................................................................................... C. Rumusan masalah ..................................................................................................... BAB II PEMBAHASAN ..................................................................................................... 2 A. DPR ........................................................................................................................... B. Presiden .................................................................................................................. BAB III PENUTUP .............................................................................................................. 3 A. Kesimpulan ........................................................................................................... B. Saran ....................................................................................................................... DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................................... 4
  • i