Sistem penyelenggaraan pemerintah negara (2)

18,036 views
17,625 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
18,036
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
163
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistem penyelenggaraan pemerintah negara (2)

  1. 1. SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGARA A. PENGERTIAN Mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif dipimpin oleh presiden selaku kepala pemerintahan  Penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yang kekuasaan dan tanggung jawabnya ada pada presiden.  Uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan negara yang dijalankan oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 45.  Disinggungnya fungsi lembaga-lembaga negara diperlukan untuk memberikan keterangan yang lebih jelas tentang fungsi presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara. B. ASASS PEMERINTAHA NEGARA  Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan.  Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersipat absolut.  Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan rakyat. Presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat.  Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara.  Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, DPR hanya boleh mengusulkan pemberhentian presiden.  Menteri adalah pembantu presiden.  Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. C. SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara adalah mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden baik selaku kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara.  Presiden adalahsebagai penyelenggara atau pemegang kekuasaan Pemerintah Negara.  Dalam menjalankan fungsinya presiden dibantu oleh mentri mentri negara.  Hak-hak Presiden sebagai kepala negara 1. Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU 2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan peranjian dengan negara lain. 3. dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU harus dengan persetujuan Presiden.
  2. 2. 4. Menyatakan keadaan bahaya. 5. Mengangkat duta dan konsul. 6. Menerima penempatan duta negara lain. 7. Memberi grasi dan rehabilitasi. 8. Memberi abolisi dan amnesti. 9. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain - lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang undang.  tata pemerintahan yang baik. adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintah negara yang efisien dan efektif ciri - ciri good govermance : 1. partisipasi 2. aturan hukum 3. transparasi 4. ketanggapan 5. orientasi dan proses 6. kesetaraan 7. efektifitas 8. efisien  upaya mewujudkan tata kepemerintahan yang baik: 1. komitmen kuat 2. daya tahan 3. waktu yang tidak singkat 4. pembelajaran 5. masyarakat luas 6. pemahaman 7. implementasi nilai 8. aparatur pemerintah 9. rasa optimisme yang tinggi  prinsip - prinsipnya 1. wawasan kedepan  akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah: perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan prinsip akuntabilitas 1. harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi 2. harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten 3. harus berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi
  3. 3. 4. harus jujur, obyektif, transparant, dan inovatif  peradilan tata usaha negara yakni salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara asasperaturan perundang undangan 1. kejelasan tujuan 2. kelembagaan atau organisasi pembentuk yang tepat 3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan 4. dapat dilaksanakan 5. kedayagunaan dan kehasilgunaan 6. kejelasan rumusan 7. keterbukaan  materi muatan perundang undangan mengandung asa - asas 1. pengayoman 2. kemanusiaan 3. kebangsaan 4. kekeluargaan 5. kenusantaraan 6. bhineka tunggal ika 7. keadilan 8. kesamaan dalam hukum dan pemerintahan  Jenis Peraturan Perundang - Undangan 1. UUD 45 2. UU/ peraturan pengganti UU 3. PP (Peraturan Pemerintah) 4. Peraturan Presiden 5. Peraturan Daerah (Perda) D. PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME Pendahuluan Sudah menjadi tekad pemerintah untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab, bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Tekad tersebut tidak hanya dicetuskan oleh jajaran pemerintah saja, namun juga oleh seluruh penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Hal tersebut terkait dengan kenyataan bahwa penyelengara negara mempunyai peranan yang sangat menentukan di dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945.
  4. 4. E. ASAS-ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA penyelenggara negara di dalam menjalankan tugas kewenangannya dalam menciptakan iklim kepemerintahan yang baik (good governance). Dengan menggunakan hal tersebut sebagai acuan, maka tujuan nasional dalam mewujudkan suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur niscaya akan tercapai. Visi dan misi bernegara merupakan suatu keniscayaan untuk dicapai apabila semua penyelenggara negara menghindari perilaku KKN sebagai akar penyebab sulitnya negara bangkit dari keterpurukan akibat krisis yang melanda negeri ini. AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Sebagai pelaksana asas akuntabilitas, diterbitkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerntah. Di dalam Inpres tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sebagai contoh, tiap-tiap unit di Departemen Keuangan setiap tahun diwajibkan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mulai dari eselon II ke atas. Seiring dengan perubahan waktu, paradigma yang berkembang adalah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemeringa, di mana dinyatakan bahwa dalam informasi tambahan keuangan pemerintah pusat/daerah wajib disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah, yakni prestasi yang telah dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengindentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem akuntansi pemerintah. E. Salamoen Soeharyo dan Nasri Effendy (2003: 9) memberikan rumusan tentang akuntabilitas sebagai berikut: F. “Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu
  5. 5. LEMBAGA YANG MENGAWASI JALANNYA PENYELENGGARAAN NEGARA Komitmen pemerintah sudah jelas bahwa di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, perlu adanya upaya-upaya yang maksimal dalam mencegah adanya tindakan-tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh segenap penyelenggara. Upaya-upaya tersebut dapat dilihat dengan dimungkinkannya peran serta masyarakat untuk ikut dalam proses penyelenggaraan negara dalam pengertian peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat dan juga dibentuknya beberapa lembaga yang bertugas mengawasi jalannya penyelengara negara, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. G. Lembaga-lembaga yang dibentuk dengan tugas mengawasi jalannya penyelenggaraan negara bisa berbentuk internal, eksternal maupun lembaga yang bersifat independen, yaitu: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) sehingga penanganannya pun harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Upaya-upaya penanggulangannya sampai saat ini masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, terbukti masih banyaknya perbuatan pidana tersebut di mana-mana yang dilakukan pejabat negara/pegawai atau oleh yang lainnya. Lembaga-lembaga negara yang berkompeten sampai saat ini masih belum berfungsi secara efektif dan efisien di dalam pemberantasan tindak pidana koripsi. Kepolisian dan kejaksaan yang selama ini diharapkan dapat menangani kasus- kasus korupsi, dibuat tidak berdaya, bahkan dinilai oleh khalayak umum bahwa kedua institusi itupun sudah masuk ke dalam virus korupsi itu sendiri. LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH Urusan pemernitahan dimaksud meliputi: politik luar negeri dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri dan sebagainya; pertahanan misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian willayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara dan sebagainya; keamanan misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara dan sebagainya; moneter misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya; yustisi misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jasa,
  6. 6. mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk UU, Peru, PP dan peraturan lain berskala nasional dan lain sebagainya; agama misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang belaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.Di dalam menyelenggarakan urusan pemerintah tersebut di atas, Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan Kriteria Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan di sampingg tunduk pada asas-asas penyelenggaraan negara, juga didasarkan pada kriteria yang memberikan kewenangan kepada penyelenggara negara landasan yang kuat bagi terbentuknya hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Di dalam menyelenggarakan kewenangannya, Pemerintah membina hubungan dengan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara pemerintah daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam membina hubungan dengan pemerintahan daerah dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1. Eksternalitas Yang dimaksud dengan kriteria eksternalitas adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. 2. Akuntabilitas Maksudnya adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkankedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusanpemerintahan. 3. Efisiensi Maksudnya adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tingi yang dapat diperoleh. Lembaga Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Pusat Lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan tingkat pusat adalah Departemen, Menteri Koordinator (Menko), Menteri Negara (Meneg), Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), Kesekretariatan yang membantu Presiden; Kejaksaan Agung, Perwakilan RI di Luar Negeri, Tetara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara RI (Polri), Badan/Lembaga Ekstra Struktural dan Badan Independen.
  7. 7. 1. Departemen Berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 disebutkan bahwa departemen dalam pemerintahan negara RI merupakan unsur pelaksana pemerintah. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa departemen dipimpin oleh menteri negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Departemen pada umumnya harus menyelenggarakan fungsi-fungsi: a. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidangnya. b. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya. c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. d. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya. e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. Susunan organisasi: a. Menteri b. Sekretaris Jenderal, yang bertugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi departemen. c. Direktorat Jenderal, yang bertugas melaksanakan rumusan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidangnya. d. Inspektorat Jenderal, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional. e. Staf ahli, mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang tugasnya. f. Badan, dibentuk bila tugas & fungsi unsur penunjang tugas departemen tidak bisa dilaksanakan oleh organisasisetingkat Pusat. g. Pusat, dapat dibentuk unsur penunjang tugas departemen. h. Instansi Vertikal, dapat dibentuk di departemen yang kewenangannya tidak diserahkan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. i. Unit pelaksana teknis, dapat dibentuk secara selektif sebagai pelaksana tugas teknis penunjang. 2. Kementerian Koordinator Kedudukan Kementerian Koordinator adalah unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab keapda Presiden. Tugas Kementerian Koordinator mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronisasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensikronkan pelaksanaan kebiijakan di bidangnya. Fungsi 1) Koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidangnya.
  8. 8. 2) Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya. 3) Pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2. 4) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. 5) Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya. 6) Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden. H. 7) Penyampaian hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. I. Koordinasi J. a. POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. K. b. Selain tugas pokok tersebut, POLRI juga melaksanakan tugas: L. 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. M. 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan. N. 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. O. 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. P. 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Q. 6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik PNS dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. R. 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perturan perundang-undangan lainnya. S. 8) Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. T. 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. U. 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi dan/atau pihak yangberwenang. V. 11) Memberikan pelayanan keapda masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. W. 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. X. Y. 10. Badan/Lembaga Ekstra Struktural dan Badan Independen
  9. 9. Z. Untuk memberi pertimbangan kepada Presiden atau Menteri, atau dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu atau membantu tugas tertentu dari suatu departemen, dibentuk badan/lembaga yang bersifat ekstra struktural. Badan/lembaga ini tidak termasuk dalam daftar struktur organisasi Menko, departemen atau LPND. Badan/lembaga ini dapat diketuai oleh Menteri, bahkan Wakil Presiden dan Presiden sendiri. Sedangkan nomenklatur yang digunakan antara lain adalah dewan, badan, lembaga tim, dan lain-lain seperti: LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH DI INDONESIA 1. Pengertian Lembaga Negara Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau "civilizated organization" dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara , dari negara, dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri . Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugas nya masing – masing. Lembaga-lembaga negara berdasarkan uud 1945 Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh uud, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari uu, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Hirarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh uud merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan uu merupakan organ uu, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan peraturan daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan functie. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan functie adalah isinya; organ adalah status bentuknya, sedangkan functie adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah. Dilihat dari segi fungsinya lembaga-lembaga negara ada yang bersifat utama/primer (primary constitutional organs), dan bersifat penunjang/sekunder
  10. 10. (auxiliary state organs). Sedangkan dari segi hirarkinya lembaga negara itu dibedakan kedalam 3 (tiga) lapis yaitu : 1. Organ lapis pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara, dimana nama, fungsi dan kewenangannya dibentuk berdasarkan uud 1945. 2. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, dimana dalam lapis ini ada lembaga yang sumber kewenangannya dari uud, ada pula sumber kewenangannya dari undang-undang dan sumber kewenangannya yang bersumber dari regulator atau pembentuk peraturan dibawah undang-undang. 3. Organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah yaitu merupakan lembaga negara yang ada di daerah yang ketentuannya telah diatur oleh uud 1945 yaitu pemerintah daerah provinsi, gubernur, dprd provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, bupati, dprd kabupaten, pemerintahan daerah kota, walikota, dprd kota. Disamping itu didalam uud 1945 disebutkan pula adanya satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diakui dan dihormati keberadaannya secara tegas oleh uud, sehingga eksistensinya sangat kuat secara konstitusional.
  11. 11. 2. Teori Pemisahan Kekuasaan Negara John locke adalah orang pertama yang mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara dalam bukunya “two treaties on civil government” (1660). Ia membagi kekuasaan negara menjadi tiga bidang sebagai berikut: 1. Legislatif: kekuasaan untuk membuat undang-undang; 2. Eksekutif: kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang; 3. Federatif: kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. Diilhami pemikiran john locke, setengah abad kemudian montesquieu – seorang pengarang, filsuf asal prancis menulis buku “l’esprit des lois” (jenewa, 1748). Di dalamnya ia menulis tentang sistem pemisahan kekuasaan yang berlaku di inggris: 1. Legislatif: kekuasaan yang dilaksanakan oleh badan perwakilan rakyat (parlemen); 2. Eksekutif: kekuasaan yang dilaksanakan oleh pemerintah; 3. Yudikatif: kekuasaan yang dilaksanakan oleh badan peradilan (mahkamah agung dan pengadilan di bawahnya). 2. Tujuan Lembaga-Lembaga Negara 3. Kekuasaan Lenbaga-Lembaga Negara Hak, wewenang dan kewajiban presiden/ wakil presiden: - Memegang kekuasaan pemerintah menurut uud - Memegang kekuasaan tertinggi - Mengajukan rancangan uu kepada dpr - Menetapkan peraturan pemerintah pengganti uu - Menetapkan peraturan pemerintah - Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri - Mengangkat duta dan konsul - Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan dpr - Meresmikan anggota badan pemeriksa keuangan yang dipilih oleh dpr - Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh komisi yudisial dan disetujui dpr - Menetapkan hakim konstitusi - Mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial dengan persetujuan mpr. 2) Legislatif, badan deliberatif pemerinah dengan kuasa membuat uu. b) hak, wewenang dan tugas DPR - Membentuk uu yang dibahas dengan presiden - Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti uu - Menerima dan membahas uu yang diajukan dpa - Menetapkan apbn bersama presiden - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan uu, apbn serta kebijakan pemerintah
  12. 12. - Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial - Memperhatikan pertimbangan dpd atas rancangan uu apbn dan rancangan uu yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. c) hak, wewenang dan tugas DPD - mengajukan kepada dpr rancangan uu yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah dll. - memberikan pertimbangan kepada dpr atas ruu apbn dan ruu yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama - memberikan pertimbangan kepada DPR dalam memilih anggota BPK - melakukan pengawasan/pelaksanaan uu mengenai otonomi daerah - menerima hasil keungan dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi dpr tentang ruu yang berkaitan dengan apbn. 3) Yudikatif, lembaga yang berwenang mengontrol pelaksanaan aturan a. Mahkamah agung, lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan mahkamah konstitusi. b. Mahkamah konstitusi, lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan mahkamah agung. c. Komisi yudisial, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan uu yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. a) Tugas dan wewenang MA - Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan - Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi - Memberikan pertimbangan dalam hal presiden membergrasi dan rehabilitasi. b) tugas dan wewenang MK - berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji uu terhadap uud - wajib memberi putusan atas pendapat dpr mengenai dugaaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut uud 1945. c) tugas dan wewenang KY - memutuskan pengangkatan hakim agung - mengusulkan calon hakim agung kepada DPR - mempunyai wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hukum.
  13. 13. 2. Hubungan Antar Lembaga-Lembaga Negara Hubungan antar alat-alat kelengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara merupakan hubungan kerjasama antar institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara. Berdasarkan teori-teori klasik mengenai negara setidaknya terdapat beberapa fungsi negara yang penting seperti MANAJEMEN Definisi Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno ménagement, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary Parker Follet, misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, Aliran perilaku: Aliran ini sering disebut juga aliran manajemen hubungan manusia. Aliran ini memusatkan kajiannya pada aspek manusia da perlunya manajemen memahami manusia. Aliran manajemen Ilmiah: aliran ini menggunakan matematika dan ilmu statistika untuk mengembangkan teorinya. Menurut aliran ini, pendekatan kuantitatif merupakan sarana utama dan sangat berguna untuk menjelaskan masalah manajemen. Aliran analisis sistem: Aliran ini memfokuskan pemikiran pada masalah yang berhubungan dengan bidang lain untuk mengembangkan teorinya. Aliran manajemen berdasarkan hasil: Aliran manajemen berdasarkan hasil diperkenalkan pertama kali oleh Peter Drucker pada awal 1950-an. Aliran ini memfokuskan pada pemikiran hasil-hasil yang dicapai bukannya pada interaksi kegiatan karyawan. Aliran manajemen mutu: Aliran manajemen mutu memfokuskan pemikiran pada usaha-usaha untuk mencapai kepuasan pelanggan atau konsumen. Berikut ini adalah pengertian dan definisi sejarah menurut beberapa ahli : 1. Menurut W.J.S Poerwodarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia : Sejarah mengandung 3 pengertian, yaitu : * Kesusasteraan lama, sislsilah, dan asal usul * Kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau * Ilmu pengetahuan 2. Menurut Abramowitz (Burher, 1970:42) "history as a chronology of events" yang berarti bahwa sejarah merupakan sebuah kronologi atas suatu kejadian.

×