Sistem penyelenggaraan pemerintah negara
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Sistem penyelenggaraan pemerintah negara

on

  • 1,067 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,067
Views on SlideShare
1,067
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
17
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Sistem penyelenggaraan pemerintah negara Sistem penyelenggaraan pemerintah negara Document Transcript

  • SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGARA A. PENGERTIAN Mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif dipimpin oleh presiden selaku kepala pemerintahan  Penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yang kekuasaan dan tanggung jawabnya ada pada presiden.  Uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan negara yang dijalankan oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 45.  Disinggungnya fungsi lembaga-lembaga negara diperlukan untuk memberikan keterangan yang lebih jelas tentang fungsi presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara. B. ASASS PEMERINTAHA NEGARA  Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan.  Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersipat absolut.  Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan rakyat. Presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat.  Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara.  Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, DPR hanya boleh mengusulkan pemberhentian presiden.  Menteri adalah pembantu presiden.  Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Negara Indonesia salah satu negara yang berada di Asia Tenggara, dan menjadi salah satu perintis, pelopor, dan pendiri berdirinya ASEAN. Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik, serta diapit oleh dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Menurut Pasal 1 ayat 1, Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD. Sistem pemerintahannya yaitu negara berdasarkan hokum (rechsstaat). Dengan kata lain, penyelenggara pemerintahan tidak berdasarkan pada kekuasaan lain (machsstaat). Dengan berlandaskan pada hokum ini, maka Indonesia bukan negara yang bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Semenjak lahirnya reformasi pada akhir tahun 1997, bangsa dan negara Indonesia telah terjadi perubahan sistem pemerintahan
  • Indonesia, yaitu dari pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralisasi atau otonomi daerah. C. SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara adalah mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden baik selaku kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara.  Presiden adalahsebagai penyelenggara atau pemegang kekuasaan Pemerintah Negara.  Dalam menjalankan fungsinya presiden dibantu oleh mentri mentri negara.  Hak-hak Presiden sebagai kepala negara 1. Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU 2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan peranjian dengan negara lain. 3. dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU harus dengan persetujuan Presiden. 4. Menyatakan keadaan bahaya. 5. Mengangkat duta dan konsul. 6. Menerima penempatan duta negara lain. 7. Memberi grasi dan rehabilitasi. 8. Memberi abolisi dan amnesti. 9. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain - lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang undang. 10. Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada presiden. 11. Membahas ruu untuk mendapatkan persetujuan bersama dpr 12. Mengesahkan ruu yang telah disetujui bersama dpr untuk menjadi uu 13. Dalam hal ikhwal kegiatan memaksa, presiden berhak mendapatkan peraturan pemerintah sebagai pengganti uu. 14. Mengajukan ruu apbn untuk dibahas bersama dpr dengan memperhatikan pertimbangan dpd. 15. Meresmikan anggota bpk yang dipilih oleh dpr atas dasar pertimbangan dpd. 16. Menetapkan calon hakim agung yang di usul komisi yudisial.
  • 17. Mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial dengan persetujuan dpr. 18. Menetapkan dan mengajukan anggota hakim konstitusi.  tata pemerintahan yang baik. adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintah negara yang efisien dan efektif ciri - ciri good govermance : 1. partisipasi 2. aturan hukum 3. transparasi 4. ketanggapan 5. orientasi dan proses 6. kesetaraan 7. efektifitas 8. efisien  upaya mewujudkan tata kepemerintahan yang baik: 1. komitmen kuat 2. daya tahan 3. waktu yang tidak singkat 4. pembelajaran 5. masyarakat luas 6. pemahaman 7. implementasi nilai 8. aparatur pemerintah 9. rasa optimisme yang tinggi  prinsip - prinsipnya 1. wawasan kedepan 2. keterbukaan dan transparansi 3. partisipasi masyarakat 4. tanggung gugat 5. supermasi hukum 6. demokrasi 7. profesional/kompetensi 8. daya tangkap 9. keefisienan View slide
  • 10. desentralisasi  akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah: perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan prinsip akuntabilitas 1. harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi 2. harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten 3. harus berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi 4. harus jujur, obyektif, transparant, dan inovatif  peradilan tata usaha negara yakni salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara asasperaturan perundang undangan 1. kejelasan tujuan 2. kelembagaan atau organisasi pembentuk yang tepat 3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan 4. dapat dilaksanakan 5. kedayagunaan dan kehasilgunaan 6. kejelasan rumusan 7. keterbukaan  materi muatan perundang undangan mengandung asa - asas 1. pengayoman 2. kemanusiaan 3. kebangsaan 4. kekeluargaan 5. kenusantaraan 6. bhineka tunggal ika 7. keadilan 8. kesamaan dalam hukum dan pemerintahan  Jenis Peraturan Perundang - Undangan 1. UUD 45 2. UU/ peraturan pengganti UU 3. PP (Peraturan Pemerintah) 4. Peraturan Presiden View slide
  • 5. Peraturan Daerah (Perda) 6. dan yang lainnya yang dikeluarkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, GUB, BI, Mentri, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota, Gubernur, Walikota, Bupati, dan kepala lembaga / komisi  Tata Cara Mempersiapkan RUU 1. Prakarsa penyusunan RUU 2. Panitia antar departemen dan lembaga 3. Konsultasi RUU 4. Penyampaian RUU kepada DPR 5. Tata cara pembahasan RUU disusun an disampaikan oleh DPR 6. Pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan UU 7. Ketentuan lain - lain  kerangka peraturan perundang undangan 1. judul 2. pembukaan 3. batang tubuh 4. penutup  lembaga - lembaga pemerintahan 1. lembaga pemerintah tingkat pusat 2. lembaga pemerintah tingkat daerah  lembaga pemerintah tingkat pusat meliputi urusan 1. politik luar negri 2. pertahan 3. keamanan 4. moneter dan fiskal 5. ustisi 6. agama lembaga pemerintah tingkat pusat kementrian negara 1. hubungan presiden dengan MPR 2. hubungan Presiden dengan DPR 3. hubungan presiden dengan DPD 4. hubungan Presiden dengan BPK 5. hubungan presiden dengan MA 6. hubungan presiden dengan MK
  • 7. hubungan presiden dengan BI proses menegemen pemerintahan 1. penyusunan rencana 2. penetapan rencana 3. pengendalian pelaksanaan rencana 4. evaluasi perencanaan 5. pengorganisasian 6. pelaksanaan 7. pengawasan D. PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME Pendahuluan Sudah menjadi tekad pemerintah untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab, bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Tekad tersebut tidak hanya dicetuskan oleh jajaran pemerintah saja, namun juga oleh seluruh penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Hal tersebut terkait dengan kenyataan bahwa penyelengara negara mempunyai peranan yang sangat menentukan di dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945. E. Dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun, penyelenggara negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pada Presiden. Di samping itu, masyarakatpun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara. Pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter antara lain terjadinya praktiek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya KKN (Penjelasan Umum angka 1 UU No. 28 Tahun 1999). F. Sebagaimana dimaklumi bahwa penyelewengan yang sering terjadi, tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antara penyelenggara negara, melainkan juga antara penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga
  • merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara. G. Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai dengan tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari KKN. H. Sejalan dengan tekad untuk terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dari unsur-unsur KKN tersebut, MPR telah membuat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk memaksimalkan tugas penyelenggara negara yang bebas dari KKN, TAP MPR No. XI/MPR/1998 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Mampu memahami penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) 1. Menjelaskan asas-asas umum penyelenggaraan negara, 2. Menguraikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 3. Mengidentifikasi lembaga-lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan. 4. Mengindentifikasi lembaga-lembaga pemerintah. E. ASAS-ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA Dalam UU No. 18 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 2004 telah ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara: 1. Asas Kepastian Hukum Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengabdianpenyelenggaraan negara. 3. Asas Kepentingan Umum
  • Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan seletktif. 4. Asas Keterbukaan Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. 5. Asas Proporsionalitas Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. I. 6. Asas Profesionalitas J. Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. K. 7. Asas Akuntabilitas L. Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. M. 8. Asas Efisiensi N. Adalah asas yang mengutamakan kesederhanaan, penghematan, ketepatan dan daya guna yang baik terhadap penggunaan sumber daya. O. 9. Asas Efektivitas P. Adalah asas yang mengutamakan keberhasilan tujuan penyelenggaraan negara. Q. R. Asas-asas penyelenggaraan negara di atas merupakan pedoman bagi seluruh penyelenggara negara di dalam menjalankan tugas kewenangannya dalam menciptakan iklim kepemerintahan yang baik (good governance). Dengan menggunakan hal tersebut sebagai acuan, maka tujuan nasional dalam mewujudkan suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur niscaya akan tercapai. Visi dan misi bernegara merupakan suatu keniscayaan untuk dicapai apabila semua penyelenggara negara menghindari perilaku KKN sebagai akar penyebab sulitnya negara bangkit dari keterpurukan akibat krisis yang melanda negeri ini. S. T. AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
  • U. Sebagai pelaksana asas akuntabilitas, diterbitkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerntah. Di dalam Inpres tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. V. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sebagai contoh, tiap-tiap unit di Departemen Keuangan setiap tahun diwajibkan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mulai dari eselon II ke atas. W. Seiring dengan perubahan waktu, paradigma yang berkembang adalah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemeringa, di mana dinyatakan bahwa dalam informasi tambahan keuangan pemerintah pusat/daerah wajib disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah, yakni prestasi yang telah dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengindentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem akuntansi pemerintah. X. Salamoen Soeharyo dan Nasri Effendy (2003: 9) memberikan rumusan tentang akuntabilitas sebagai berikut: Y. ―Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban‖. Z. Berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.
  • AA. Apa yang dikemukakan oleh kedua penulis tersebut sejalan dengan maksud dari ketentuan yang termaktub dalam Inpres No. 7 Tahun 1999, di mana Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah mempunyai sasaran sebagai berikut: BB. 1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. CC. 2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah. DD. 3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. EE. 4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. FF. GG. Prinsip Akuntabilitas HH. 1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. II. 2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. JJ. 3. Harus dapat menunjukkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. KK. 4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. LL. 5. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. MM. NN. Responbillitas OO. Responbilitas/pertanggungjawaban mirip pengertiannya dengan akuntabilitas, yang membedakan adalahresponbilitas lebih menunjuk pada pertanggungjawaban seorang bawahan kepada atasan, dan yang dipertanggungjawabkan terbatas pada outputs. Sedangkan akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada semua stakeholders dan yang dipertanggungjawabkan tidak sekadar outputs, tetapi sampai pada outcomes. Contoh: PP. Departemen Pekerjaan Umum (PU) membangun jalan, pada suatu ketika jalan tersebut berlobang dan membuat seseorang yang berjalan atau berkendaraan mendapatkan kecelakaan, maka dalam hal ini Departemen PU dapat dituntut oleh orang tersebut disebabkan karena kerusakan jalan tersebut (outcomes). QQ. RR.
  • SS. LEMBAGA YANG MENGAWASI JALANNYA PENYELENGGARAAN NEGARA TT. Komitmen pemerintah sudah jelas bahwa di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, perlu adanya upaya-upaya yang maksimal dalam mencegah adanya tindakan-tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh segenap penyelenggara. Upaya-upaya tersebut dapat dilihat dengan dimungkinkannya peran serta masyarakat untuk ikut dalam proses penyelenggaraan negara dalam pengertian peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat dan juga dibentuknya beberapa lembaga yang bertugas mengawasi jalannya penyelengara negara, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. UU. Lembaga-lembaga yang dibentuk dengan tugas mengawasi jalannya penyelenggaraan negara bisa berbentuk internal, eksternal maupun lembaga yang bersifat independen, yaitu: VV. WW. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) XX. Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) sehingga penanganannya pun harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Upaya-upaya penanggulangannya sampai saat ini masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, terbukti masih banyaknya perbuatan pidana tersebut di mana-mana yang dilakukan pejabat negara/pegawai atau oleh yang lainnya. Lembaga-lembaga negara yang berkompeten sampai saat ini masih belum berfungsi secara efektif dan efisien di dalam pemberantasan tindak pidana koripsi. Kepolisian dan kejaksaan yang selama ini diharapkan dapat menangani kasus-kasus korupsi, dibuat tidak berdaya, bahkan dinilai oleh khalayak umum bahwa kedua institusi itupun sudah masuk ke dalam virus korupsi itu sendiri. YY. Dalam rangka peningkatan pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional, intensif dan berkesinambungan, berdaya guna dan berhasil guna pemerintah bersama-sama DPR telah membentuk UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dibentuk sebagai lembaga independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi karena lambatnya penanganan masalah korupsi yang selama ini melanda Indonesia. ZZ. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna
  • terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas. AAA. BBB. a. Tugas CCC. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas sebagai berikut (pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002): DDD. 1). Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. EEE. 2). Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. FFF. 3). Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. GGG. 4). Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. HHH. 5). Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. III. JJJ. b. Wewenang KKK. Dalam melakukan tugasnya, KPK berwenang (pasal 7 UU No. 30 Tahun 2002) LLL. 1) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. MMM.2) Menetapkan sistem pelaporan dalam rangka kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. NNN. 3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. OOO. 4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. PPP. 5) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. QQQ. 6) Melakukan pengawasan, penelitian atau penelaah terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan KPK dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. RRR. 7) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. SSS. 8) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
  • TTT. 9) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait. UUU. 10) Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersengka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. VVV. 11) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait. WWW. 12) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan TPK yang sedang diperiksa. XXX. 13) Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri. YYY. 14) Memita bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan dalam perkara TPK yang sedang ditangani. ZZZ. 15) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelanggaraan negara. AAAA. 16) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. BBBB.17) Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan. CCCC.18) Merancang dan mendorong terlaksana program sosialisasi pemberantasan TPK. DDDD. 19) Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum. EEEE. 20) Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan TPK. FFFF. 21) Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah. GGGG. 22) Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi. HHHH. 23) Melaporkan kepada Presiden RI, DPR dan BPK jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. IIII. JJJJ. Di dalam menjalankan tugasnya, KPK bertangung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala keapda Presiden RI, DPR dan BPK.
  • KKKK. Contoh: kewenangan yang diberikan kepada KPK berkaitan dengan wewenang meminta keterangan pihak bank, merupakan suatu terobosan hukum dalam memberantas korupsi khususnya di bidang kejahatan perbankan. Melalui fatwa MA No. KMA/694/R.45/XII/2004 tanggal 2 Desember 2002, KPK diberikan akses untuk membuka rahasia bank. Di dalam fatwanya tersebut, MA menegaskan bahwa pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002 telah mengatur secara khusus kewenangan KPK, khususnya di dalam pasal 12 huruf c dan huruf d. Selain itu, berpedoman pada asas bahwa ketentuan UU yang baru sebagai hukum khusus (lex sepesialis) mengesampingkan UU yang lama sebagai hukum umum (lex generalis) (asas hukum tersebut dikenal sebagai : lex spesialis derogat lex generalis), maka prosedur izin membuka rahasia bank sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat (2) dan (3) UU No. 20 Tahun 2001 juncto pasal 42 UU Perbankan tidak berlaku lagi bagi KPK. LLLL. MMMM. Rangkuman NNNN. Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur pemerintah telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tidak saja keberhasilan, tetapi juga kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam perkembangan selanjutnya pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang dimaksudkan sebagai pengintegrasian antara sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem Akuntansi Pemerintah. OOOO. Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. PPPP. Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, dibutuhkan penyelenggara negara yang tidak saja jujur, tetapi juga harus bersih dan bebas dari KKN, mengingat KKN merupakan perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara. QQQQ. Komitmen pemerintah di dalam mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembentukan lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, seperti KPK sebagai lembaga independen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang berdasarkan fatwa
  • MA telah diberikan kewenangan untuk membuka rahasia bank. Sebagai lembaga yang bersifat super body, KPK diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang selama ini meresahkan masyarakat terutama tindakan korupsi yang melibatkan pejabat atau mantan pejabat yang selama ini seolah-olah tidak terjangkau oleh hukum. RRRR. SSSS. TTTT. LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH UUUU. Salamoen Soeharyo dan Nasri Effendy (2003) menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilaksanakan oleh Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri, Presiden menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. VVVV. Selanjutnya dinyatakan bahwa tugas umum pemerintahan adalah tugas-tugas yang sejak dahulu dilaksanakan oleh pemerintah di mana saja dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Sedangkan tugas pembangunan adalah tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan. WWWW. Dengan adanya lembaga-lembaga penyelenggaraan pemerintah ini, maka tugas-tugas pemerintahan akan terbagi habis kepada lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan yang ada (asas pembagian tugas). XXXX. YYYY. Fungsi-fungsi Penyelenggara Pemerintahan ZZZZ. Pemerintah harus dapat menciptakan kondisi yang kondusif, sehingga tumbuh kreativitas dan oto aktivitas masyarakat untuk membangun dalam memenuhi kebutuhan sendiri. Oleh karena itu dalam GBHN-GBHN pada masa orde baru selalu disebutkan bahwa aparatur pemerintah harus mampu untuk melayani masyarakat, mengayomi masyarakat dan memberdayakan masyarakat. AAAAA. Dalam hal ini, aparatur pemerintah harus menjalankan ketiga fungsi tersebut, termasuk BUMN dan BUMD selaku Aparatur Perekonomian Negara/Daerah khususnya Perum dan Perumda. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparatur pemerintah terdiri dari aparatur pemerintahan dan aparatur perekonomian negara sebagai pelaksana dari tugas- tugas melayani, mengayomi dan memberdayakan masyarakat. BBBBB. Lebih lanjut Salamoen Soeharyo dan Nasri Effendy menjelaskan bahwa fungsi ketiga tersebut sebenarnya justru harus menjadi muara bagi kedua fungsi yang lain, artinya pelayanan dan pengayoman harus sekaligus diarahkan untuk memberdayakan masyarakat
  • agar mampu berprakarsa dan berperan serta dengan baik dalam pembangunan. Fungsi ketiga ini sebenarnya sejalan pula dengan paradigma baru dalam administrasi negara yang mulai lahir pada awal dekade 90-an, yaitu fungsi pemberdayaan (empowering). Paradigma baru dalam administrasi negara menekankan bahwa pemerintah tidak lagi harus menjadi produsen semua barang dan layanan yang diperlukan masyarakat, tetapi pemerintah harus lebih berperan sebagai fasilitator dan regulator, sehingga masyarakat mampu dengan baik memenuhi kebutuhannya sendiri. CCCCC. Sebagai contoh, dalam dunia usaha pemerintah menerbitkan peraturan yang dapat mendorong dunia usaha untuk lebih berproduksi melalui paket-paket kebijakan (Paknop, Pakde, dan sebagainya). DDDDD. EEEEE. Kewenangan Pemerintah Pusat FFFFF. Kewenangan Pemerintah Pusat sebelumnya diatur di dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dalam perkembangan selanjutnya, UU No. 22 Tahun 1999 kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. GGGGG. Dimaksudkan sebagai Pemerintah pusat menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. HHHHH. Adapun kewenangan Pemerintah Pusat (Pemerintah) yang tidak diserahkan ke Pemerintah Daerah meliputi kewenangan-kewenangan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter & fiskal nasional dan agama. IIIII. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. JJJJJ. Urusan pemernitahan dimaksud meliputi: politik luar negeri dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri dan sebagainya; pertahanan misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian willayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara dan sebagainya; keamanan misalnya mendirikan
  • dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara dan sebagainya; moneter misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya; yustisi misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jasa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk UU, Peru, PP dan peraturan lain berskala nasional dan lain sebagainya; agama misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang belaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah. KKKKK. Di dalam menyelenggarakan urusan pemerintah tersebut di atas, Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa. LLLLL. Penyerahan urusan dari pemerintah kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan, sedangkan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan. MMMMM. Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintahan tersebut di atas, pemerintah dapat: NNNNN. 1. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan; OOOOO. 2. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; PPPPP. 3. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah/dan atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan. QQQQQ. RRRRR. Kriteria Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan SSSSS. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di sampingg tunduk pada asas-asas penyelenggaraan negara, juga didasarkan pada kriteria yang memberikan kewenangan kepada penyelenggara negara landasan yang kuat bagi terbentuknya hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah.
  • TTTTT. Di dalam menyelenggarakan kewenangannya, Pemerintah membina hubungan dengan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara pemerintah daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. UUUUU. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam membina hubungan dengan pemerintahan daerah dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut: VVVVV. 1. Eksternalitas WWWWW. Yang dimaksud dengan kriteria eksternalitas adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. XXXXX. 2. Akuntabilitas YYYYY. Maksudnya adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkankedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusanpemerintahan. ZZZZZ. 3. Efisiensi AAAAAA. Maksudnya adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tingi yang dapat diperoleh. BBBBBB. CCCCCC. Lembaga Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Pusat DDDDDD. Lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan tingkat pusat adalah Departemen, Menteri Koordinator (Menko), Menteri Negara (Meneg), Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), Kesekretariatan yang membantu Presiden; Kejaksaan Agung, Perwakilan RI di Luar Negeri, Tetara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara RI (Polri), Badan/Lembaga Ekstra Struktural dan Badan Independen. EEEEEE. 1. Departemen FFFFFF. Berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 disebutkan bahwa departemen dalam pemerintahan negara RI merupakan unsur pelaksana pemerintah. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa departemen dipimpin oleh menteri negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. GGGGGG. Departemen pada umumnya harus menyelenggarakan fungsi-fungsi: HHHHHH. a. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidangnya. IIIIII. b. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya. JJJJJJ. c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. KKKKKK. d. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.
  • LLLLLL. e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. MMMMMM. Susunan organisasi: NNNNNN. a. Menteri OOOOOO. b. Sekretaris Jenderal, yang bertugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi departemen. PPPPPP. c. Direktorat Jenderal, yang bertugas melaksanakan rumusan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidangnya. QQQQQQ. d. Inspektorat Jenderal, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional. RRRRRR. e. Staf ahli, mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang tugasnya. SSSSSS. f. Badan, dibentuk bila tugas & fungsi unsur penunjang tugas departemen tidak bisa dilaksanakan oleh organisasisetingkat Pusat. TTTTTT. g. Pusat, dapat dibentuk unsur penunjang tugas departemen. UUUUUU. h. Instansi Vertikal, dapat dibentuk di departemen yang kewenangannya tidak diserahkan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. VVVVVV. i. Unit pelaksana teknis, dapat dibentuk secara selektif sebagai pelaksana tugas teknis penunjang. WWWWWW. XXXXXX. 2. Kementerian Koordinator YYYYYY. Kedudukan ZZZZZZ. Kementerian Koordinator adalah unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab keapda Presiden. AAAAAAA. Tugas BBBBBBB. Kementerian Koordinator mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronisasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensikronkan pelaksanaan kebiijakan di bidangnya. CCCCCCC. Fungsi DDDDDDD. 1) Koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidangnya. EEEEEEE. 2) Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya. FFFFFFF. 3) Pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2.
  • GGGGGGG. 4) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. HHHHHHH. 5) Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya. IIIIIII. 6) Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden. JJJJJJJ.7) Penyampaian hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. KKKKKKK. Koordinasi LLLLLLL. a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, mengkoordinasikan: MMMMMMM. 1. Departemen Dalam Negeri NNNNNNN. 2. Departemen Luar Negeri OOOOOOO. 3. Departemen Pertahanan PPPPPPP. 4. Departemen Hukum dan HAM QQQQQQQ. 5. Kejaksaan Agung RRRRRRR. 6. BIN SSSSSSS. 7. TNI TTTTTTT. 8. POLRI UUUUUUU. 9. Instansi yang dianggap perlu VVVVVVV. WWWWWWW. b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengkoordinasikan: XXXXXXX. 1. Departemen Keuangan YYYYYYY. 2. Departemen ESDM ZZZZZZZ. 3. Departemen Perindustrian AAAAAAAA. 4. Departemen Perdagangan BBBBBBBB. 5. Departemen Pertanian CCCCCCCC. 6. Departemen Kehutanan DDDDDDDD. 7. Departemen Perhubungan EEEEEEEE. 8. Departemen Kelautan dan Perikanan FFFFFFFF. 9. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi GGGGGGGG. 10. Departemen Pekerjaan Umum HHHHHHHH. 11. Kementerian Negara Kominfo IIIIIIII.12. Kementerian Ristek JJJJJJJJ. 13. Kementerian Koperasi dan UKM
  • KKKKKKKK. 14. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal LLLLLLLL. 15. Instansi yang dianggap perlu. MMMMMMMM. NNNNNNNN. c. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan: OOOOOOOO. 1. Departemen Kesehatan PPPPPPPP. 2. Departemen Diknas QQQQQQQQ. 3. Departemen Sosial RRRRRRRR. 4. Departemen Agama SSSSSSSS. 5. Departemen Budpar TTTTTTTT. 6. Kementerian Negara Lingkungan Hidup UUUUUUUU. 7. Kementerian Negara Pemberdayan Perempuan VVVVVVVV. 8. Kementerian Negara PAN WWWWWWWW. 9. Kementerian Negara Perumahan Rakyat XXXXXXXX. 10. Kementerian Negara Pemudan dan Olah raga YYYYYYYY. 11. Instansi lain yang dianggap perlu. ZZZZZZZZ. AAAAAAAAA. 3. Kementerian Negara BBBBBBBBB. Kedudukan CCCCCCCCC. Kementerian Negara adalah unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. DDDDDDDDD. Tugas EEEEEEEEE. Kementerian Negara mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara. FFFFFFFFF. Fungsi GGGGGGGGG. Kementerian Negara menjalankan fungsi HHHHHHHHH. 1. Perumusan kebijakan nasional di bidangnya. IIIIIIIII. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya. JJJJJJJJJ. 3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. KKKKKKKKK. 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.
  • LLLLLLLLL. 5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. MMMMMMMMM. NNNNNNNNN. 4. Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) OOOOOOOOO. LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala LPND berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. PPPPPPPPP. Berdasarkan Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2005, LPND mempunyai kegiatan melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. QQQQQQQQQ. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2005, LPND terdiri dari: RRRRRRRRR. 1) Lembaga Administrasi Negara / LAN SSSSSSSSS. 2) Arsip Nasional Republik Indonesia / ANRI TTTTTTTTT. 3) Badan Kepegawaian Negara / BKN UUUUUUUUU. 4) Perpustakaan Nasional RI / PERPUSNAS VVVVVVVVV. 5) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS WWWWWWWWW. 6) Badan Pusat Statistik / BPS XXXXXXXXX. 7) Badan Standarisasi Nasional / BSN YYYYYYYYY. 8) Badan Pengawas Tenaga Nuklir / BAPETEN ZZZZZZZZZ. 9) Badan Tenaga Nuklir Nasional / BATAN AAAAAAAAAA. 10) Badan Intelijen Negara / BIN BBBBBBBBBB. 11) Lembaga Sandi Negara / LEMSANEG CCCCCCCCCC. 12) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional / BKKBN DDDDDDDDDD. 13) Lembaga Penerbangan Antariksa Naional / LAPAN EEEEEEEEEE. 14) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional / BAKORSUTANAL FFFFFFFFFF. 15) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan / BPKP GGGGGGGGGG. 16) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia / LIPI HHHHHHHHHH. 17) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi / BPPT IIIIIIIIII. 18) Badan Koordinasi Penanaman Modal / BKPM JJJJJJJJJJ. 19) Badan Pertanian Nasional / BPN
  • KKKKKKKKKK. 20) Badan Pengawasan Obat dan Makanan / BPOM LLLLLLLLLL. 21) Lembaga Ketahanan Nasional / LEMHANAS MMMMMMMMMM. 22) Badan Meteorologi dan Geofisika / BMG NNNNNNNNNN. OOOOOOOOOO. Wewenang secara organisatoris, LPND berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tetapi dalam pelaksanaan tugas operasional dikoordinasikan oleh atau mendapat pembinaan teknis dari menteri tertentu. PPPPPPPPPP. Sebagai contoh berdasarkan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2005, antara lain ditetapkan: QQQQQQQQQQ. a. Menteri Dalam Negeri bagi BPN. RRRRRRRRRR. b. Menteri Pertahanan bagi LEMSANEG dan LEMHANAS. SSSSSSSSSS. c. Menteri Perdagangan bagi BPKM. TTTTTTTTTT. d. Menteri Kesehatan bagi BPOM dan BKKBN. UUUUUUUUUU. e. Menteri Pendidikan Nasional bagi PERPUSNAS. VVVVVVVVVV. f. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bagi LAN, BKN, BPKP dan ANRI. WWWWWWWWWW. g. Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi LIPI, LAPAN, BPPT, BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL dan BSN. XXXXXXXXXX. h. Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan bagi BAPPENAS dan BPS. YYYYYYYYYY. i. Menteri Perhubungan bagi BMG. ZZZZZZZZZZ. AAAAAAAAAAA. 5. Kesekretariatan yang Membantu Presiden (Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2005) BBBBBBBBBBB. a. Sekretariat Negara CCCCCCCCCCC. Lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sekretariat negara dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara. DDDDDDDDDDD. b. Sekretaris Kabinet EEEEEEEEEEE. Lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sekretaris Kabinet dipimpin oleh Menteri Sekretaris Kabinet. FFFFFFFFFFF. GGGGGGGGGGG. 6. Kejaksaan Agung
  • HHHHHHHHHHH. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan dan Keppres No. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan, Kejaksaan Agung adalah lembaga kejaksaan tingkat pusat. IIIIIIIIIII. a. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan pengadilan hukum dan keadilan, yang dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. JJJJJJJJJJJ. b. Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung di tingkat pusat, Kejaksaan Tinggi di tingkat Provinsi dan Kejaksaan Negeri di Kabupaten/Kota, yang ketiganya merupakan satu kesatuan. KKKKKKKKKKK. c. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa dapat bertindak di dalam dan di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. LLLLLLLLLLL. d. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. MMMMMMMMMMM. e. Dalam memimpin kejaksaan, Jaksa Agung dibantu seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda. NNNNNNNNNNN. OOOOOOOOOOO. 7. Perwakilan RI di Luar Negeri PPPPPPPPPPP. Perwakilan RI di luar negeri adalah satu-satunya aparatur yang mewakili kepentingan negara RI secara keseluruhan di negara lain atau pada organisasi internasional dan dapat berupa Kedutaan Besar RI (KBRI), Konsulat Jenderal RI (KONJEN RI), Konsulat RI, Perutusan tetap RI (PTRI) pada PBB maupun perwakilan RI tertentu yang bersifat sementara. Perwakilan RI terdiri atas Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsulat. QQQQQQQQQQQ. a. Perwakilan Diplomatik RRRRRRRRRRR. Kegiatan Perwakilan Diplomatik mencakup semua kepentingan negara RI dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara penerima atau yang bidang kegiatannya meliputi bidang kegiatan suatu organisasi internasional. SSSSSSSSSSS. Perwakilan Diplomatik terdiri dari Kedutaan Besar RI dan Perwakilan Tetap RI yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Kepala Negara melalui Menteri Luar Negeri. TTTTTTTTTTT. b. Perwakilan Konsuler
  • UUUUUUUUUUU. Kegiatan Perwakilan Konsuler meliputi semua kepentingan negara RI di bidang konsuler dan mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima. VVVVVVVVVVV. Perwakilan Konsuler terdiri dari Konsulat Jenderal (Konjen) dan Konsulat masing-masing dimpimpin oleh Konsulat Jenderal, dan konsul bertanggung jawab kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang membawahinya. WWWWWWWWWWW. Konjen dan Konsul yang tidak berada di bawah tanggung jawab Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri. XXXXXXXXXXX. Tugas pokok Perwakilan Konsuler adalah mewakili negara RI dalam melaksanakan hubungan konsuler dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hukum dan tata cara hubungan internasional. YYYYYYYYYYY. ZZZZZZZZZZZ. 8. Tentara Nasional Indonesia (TNI) AAAAAAAAAAAA.Jati diri, peran, fungsi dan tugas kedudukan TNI diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Di dalamnya dinyatakan bahwa jati diri TNI yaitu: BBBBBBBBBBBB. a. Tentara rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga Negara Indonesia. CCCCCCCCCCCC. b. Tentara pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan NKRI dan tidak menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. DDDDDDDDDDDD.c. Tentara nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras dan golongan agama. EEEEEEEEEEEE. d. Tentara profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. FFFFFFFFFFFF. Peran: GGGGGGGGGGGG.TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. HHHHHHHHHHHH.Fungsi: IIIIIIIIIIII. TNI sebagai alat negara, berfungsi sebagai:
  • JJJJJJJJJJJJ. a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. KKKKKKKKKKKK.b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana pada huruf a. LLLLLLLLLLLL. c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. MMMMMMMMMMMM. Tugas NNNNNNNNNNNN.Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. OOOOOOOOOOOO.Tugas pokok tersebut dilakukan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. PPPPPPPPPPPP. QQQQQQQQQQQQ.9. Kepolisian Negara RI (POLRI) RRRRRRRRRRRR. Pergeseran paradigma pengabdian POLRI yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat penguasa ke arah mengabdi bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 yang menetapkan Polri berperan selaku pemelihara kamtibnas, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Arah kebijakan strategi Polri yang mendahulukan tampilan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dimaksud bahwa dalam setiap kiprah pengabdian anggota Polri baik sebagai pemelihara kamtibnas maupun sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilaku sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdi bagi kepentingan masyarakat. SSSSSSSSSSSS. Peran, tugas, susunan dan kedudukan Polri secara pokok-pokoknya diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. TTTTTTTTTTTT. Peran dan tugas POLRI: UUUUUUUUUUUU.a. POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. VVVVVVVVVVVV.b. Selain tugas pokok tersebut, POLRI juga melaksanakan tugas: WWWWWWWWWWWW. 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
  • XXXXXXXXXXXX.2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan. YYYYYYYYYYYY.3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. ZZZZZZZZZZZZ. 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. AAAAAAAAAAAAA. 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. BBBBBBBBBBBBB.6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik PNS dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. CCCCCCCCCCCCC.7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perturan perundang-undangan lainnya. DDDDDDDDDDDDD. 8) Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. EEEEEEEEEEEEE. 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. FFFFFFFFFFFFF. 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi dan/atau pihak yangberwenang. GGGGGGGGGGGGG. 11) Memberikan pelayanan keapda masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. HHHHHHHHHHHHH. 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. IIIIIIIIIIIII. JJJJJJJJJJJJJ. 10. Badan/Lembaga Ekstra Struktural dan Badan Independen KKKKKKKKKKKKK. Untuk memberi pertimbangan kepada Presiden atau Menteri, atau dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu atau membantu tugas tertentu dari suatu departemen, dibentuk badan/lembaga yang bersifat ekstra struktural. Badan/lembaga ini tidak termasuk dalam daftar struktur organisasi Menko, departemen atau LPND. Badan/lembaga ini dapat diketuai oleh Menteri, bahkan Wakil Presiden dan Presiden sendiri. Sedangkan nomenklatur yang digunakan antara lain adalah dewan, badan, lembaga tim, dan lain-lain seperti: LLLLLLLLLLLLL. a. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) MMMMMMMMMMMMM. b. Dewan Pemulihan Usaha Nasional (DPUN)
  • NNNNNNNNNNNNN. c. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) OOOOOOOOOOOOO. d. Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) PPPPPPPPPPPPP. e. Badan Pelaksanaan APEC QQQQQQQQQQQQQ. f. Badan Pertimbangan Jabatan Nasinal (BAPERJANAS) RRRRRRRRRRRRR.g. Lembaga Sensor Film SSSSSSSSSSSSS. h. Tim Pengembangan Industri TTTTTTTTTTTTT. i. Hankam UUUUUUUUUUUUU. j. Tim Koordinasi Penanganan Masalah Pertahanan VVVVVVVVVVVVV. k. Komite Pemilihan Umum WWWWWWWWWWWWW. l. Komite Olahraga Nasinal Indonesia (KONI) XXXXXXXXXXXXX. m. Komite Kepolisian Negara YYYYYYYYYYYYY. Di samping itu untuk membantu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintah membentuk lembaga independen, seperti: ZZZZZZZZZZZZZ. a. Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) AAAAAAAAAAAAAA. b. Komisi Ombudsman Nasional (KON) BBBBBBBBBBBBBB. c. Komisi Pemilihan Umum (KPU) CCCCCCCCCCCCCC. d. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) DDDDDDDDDDDDDD. Lembaga-lembaga ini walaupun dibentuk dan dibiayai oleh pemerintah, tetapi bekerja secara independen. EEEEEEEEEEEEEE. FFFFFFFFFFFFFF. Lembaga Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Daerah GGGGGGGGGGGGGG. Secara konstitusional, penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam pasal 18 UUD 1945 dan setelah mengalami amandemen keempat, menjadi pasal 18, 18A dan 18B. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemerintah daerah mula-mula diatur dalam UU No. 5 Tahun 1974, kemudian diganti dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan seiring dengan perkembangan zaman dan keinginan untuk memberikan peran yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing, maka UU No. 22 Tahun 1999 diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. HHHHHHHHHHHHHH. Sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dianut selama ini tetap dipertahankan, meskipun terjadi perubahan rumusan, yaitu didasarkan atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Dalam menampung aspirasi daerah, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut kemudian dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditambah dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.
  • IIIIIIIIIIIIII. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004 asas-asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut dirumuskan sebagai berikut: JJJJJJJJJJJJJJ. 1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. KKKKKKKKKKKKKK. 2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. LLLLLLLLLLLLLL. 3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dan dari pemerintah provinsikepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. MMMMMMMMMMMMMM. 4. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. NNNNNNNNNNNNNN. 5. Otonomi dan tugas pembanuan OOOOOOOOOOOOOO. Sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat (2), yang dimaksud dengan ―asas otonomi dan tugas pembantuan‖ adalah bahwa pelaksanaan urusan pemerintah oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintah daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa. PPPPPPPPPPPPPP. QQQQQQQQQQQQQQ. Pokok-pokok Pemerintahan Daerah RRRRRRRRRRRRRR. UU No. 32 Tahun 2004 pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut: SSSSSSSSSSSSSS. 1. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. TTTTTTTTTTTTTT. 2. Dalam menjalankan tugas pemerintahan, Pemerintah Pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi. UUUUUUUUUUUUUU. 3. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. VVVVVVVVVVVVVV. 4. Pemerintah Daerah adalah:
  • WWWWWWWWWWWWWW. a. Pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD Provinsi. XXXXXXXXXXXXXX. b. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. YYYYYYYYYYYYYY. 5. Pemerintah Daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. ZZZZZZZZZZZZZZ. 6. Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. AAAAAAAAAAAAAAA. 7. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah provinsi adalah Gubernur, untuk daerah kabupaten adalah Bupati, sedangkan untuk kota adalah Walikota, yang masing-masing dibantu oleh seorang wakil kepada daerah (wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota). BBBBBBBBBBBBBBB. 8. Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah proviinsi yang bersangkutan dan dalam kedudukannya tersebut Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. CCCCCCCCCCCCCCC. 9. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang: DDDDDDDDDDDDDDD. a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. EEEEEEEEEEEEEEE. b. Mengajukan rancangan Perda. FFFFFFFFFFFFFFF. c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. GGGGGGGGGGGGGGG. d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. HHHHHHHHHHHHHHH. e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. IIIIIIIIIIIIIII. f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. JJJJJJJJJJJJJJJ. g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • KKKKKKKKKKKKKKK. 10. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah, Gubernur mempunyai tugas dan wewenang: LLLLLLLLLLLLLLL. a. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. MMMMMMMMMMMMMMM. b. Koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota. NNNNNNNNNNNNNNN. c. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dankabupaten/kota. OOOOOOOOOOOOOOO. d. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. PPPPPPPPPPPPPPP. 11. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. QQQQQQQQQQQQQQQ. 12. Pembentukan daerah harus memenuhi syarat. RRRRRRRRRRRRRRR. a. Administratif SSSSSSSSSSSSSSS. Untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupetan/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD Provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Mendagri. Untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Mendagri. TTTTTTTTTTTTTTT. b. Teknis UUUUUUUUUUUUUUU. Meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya OTDA. VVVVVVVVVVVVVVV. c. Fisik WWWWWWWWWWWWWWW. Meliputi paling sedikit 5 kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 kecamatan untuk pembentukan kabupaten dan 4 kecamatan untuk membentuk kota, lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintahan. XXXXXXXXXXXXXXX. YYYYYYYYYYYYYYY. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ZZZZZZZZZZZZZZZ. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. AAAAAAAAAAAAAAAA. Tugas dan wewenang DPRD:
  • BBBBBBBBBBBBBBBB. 1. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. CCCCCCCCCCCCCCCC. 2. Membahas dan menyetujui rencana Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah. DDDDDDDDDDDDDDDD. 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah. EEEEEEEEEEEEEEEE. 4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepada daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota. FFFFFFFFFFFFFFFF. 5. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah. GGGGGGGGGGGGGGGG. 6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. HHHHHHHHHHHHHHHH. 7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. IIIIIIIIIIIIIIII. 8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. JJJJJJJJJJJJJJJJ. 9. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah. KKKKKKKKKKKKKKKK. 10. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. LLLLLLLLLLLLLLLL. MMMMMMMMMMMMMMMM. Hak DPRD : interpelasi, angket dan menyatakan pendapat. NNNNNNNNNNNNNNNN. OOOOOOOOOOOOOOOO. Kecamatan PPPPPPPPPPPPPPPP. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. QQQQQQQQQQQQQQQQ. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-
  • undangan. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, camat dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota. RRRRRRRRRRRRRRRR. SSSSSSSSSSSSSSSS. Kelurahan TTTTTTTTTTTTTTTT. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati/Walikota. UUUUUUUUUUUUUUUU. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah dibantu oleh perangkat kelurahan dan Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah, dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Perda. LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH DI INDONESIA 1. Pengertian Lembaga Negara Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau "civilizated organization" dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara , dari negara, dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri . Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugas nya masing – masing. Lembaga-lembaga negara berdasarkan uud 1945 Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh uud, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari uu, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Hirarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh uud merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan uu merupakan organ uu, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan peraturan daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya.
  • Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan functie. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan functie adalah isinya; organ adalah status bentuknya, sedangkan functie adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah. Dilihat dari segi fungsinya lembaga-lembaga negara ada yang bersifat utama/primer (primary constitutional organs), dan bersifat penunjang/sekunder (auxiliary state organs). Sedangkan dari segi hirarkinya lembaga negara itu dibedakan kedalam 3 (tiga) lapis yaitu : 1. Organ lapis pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara, dimana nama, fungsi dan kewenangannya dibentuk berdasarkan uud 1945. 2. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, dimana dalam lapis ini ada lembaga yang sumber kewenangannya dari uud, ada pula sumber kewenangannya dari undang-undang dan sumber kewenangannya yang bersumber dari regulator atau pembentuk peraturan dibawah undang-undang. 3. Organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah yaitu merupakan lembaga negara yang ada di daerah yang ketentuannya telah diatur oleh uud 1945 yaitu pemerintah daerah provinsi, gubernur, dprd provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, bupati, dprd kabupaten, pemerintahan daerah kota, walikota, dprd kota. Disamping itu didalam uud 1945 disebutkan pula adanya satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diakui dan dihormati keberadaannya secara tegas oleh uud, sehingga eksistensinya sangat kuat secara konstitusional.
  • 2. Teori Pemisahan Kekuasaan Negara John locke adalah orang pertama yang mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara dalam bukunya “two treaties on civil government” (1660). Ia membagi kekuasaan negara menjadi tiga bidang sebagai berikut: 1. Legislatif: kekuasaan untuk membuat undang-undang; 2. Eksekutif: kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang; 3. Federatif: kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. Diilhami pemikiran john locke, setengah abad kemudian montesquieu – seorang pengarang, filsuf asal prancis menulis buku “l’esprit des lois” (jenewa, 1748). Di dalamnya ia menulis tentang sistem pemisahan kekuasaan yang berlaku di inggris: 1. Legislatif: kekuasaan yang dilaksanakan oleh badan perwakilan rakyat (parlemen); 2. Eksekutif: kekuasaan yang dilaksanakan oleh pemerintah; 3. Yudikatif: kekuasaan yang dilaksanakan oleh badan peradilan (mahkamah agung dan pengadilan di bawahnya). 2. Tujuan Lembaga-Lembaga Negara Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga-lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah selain menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara atau istilah yang digunakan prof. Sri soemantri adalah actual governmental process. Jadi, meskipun dalam praktiknya tipe lembaga-lembaga negara yang diadopsi setiap negara bisa berbeda-beda, secara konsep lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dan memiliki relasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan secara ideologis mewujudkan tujuan negara jangka panjang. Sampai dengan saat ini, proses awal demokratisasi dalam kehidupan sosial dan politik dapat ditunjukkan antara lain dengan terlaksananya pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2004 secara langsung, terbentuknya kelembagaan dpr, dpd dan dprd baru hasil pemilihan umum langsung, terciptanya format hubungan pusat dan daerah berdasarkan perundangan-undangan otonomi daerah yang baru, dimana setelah jatuhnya orde baru (1996 - 1997), pemerintah merespon desakan daerah-daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan menawarkan konsep otonomi daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan, selain itu terciptanya format hubungan sipil-militer, serta tni dengan
  • polri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, serta terbentuknya mahkamah konstitusi. 3. Kekuasaan Lenbaga-Lembaga Negara 1) eksekutif, adalah lembaga yang menjalankan atau melaksanakan pemerintahan secara operasional dan sehari-hari. Lembaga ini dipimpin oleh kepala negara. a. Presiden, sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai perananan sebagai wakil tertinggi dari pada sebuah negara b. Wakil presiden, jabatan pemerintahan yang berada satu tingkata lebih rendah dari pada presiden. Wakil presiden akan mengambil alih jabatan presiden apabila ia berhalangan sementara atau teetap. Hak, wewenang dan kewajiban presiden/ wakil presiden: - Memegang kekuasaan pemerintah menurut uud - Memegang kekuasaan tertinggi - Mengajukan rancangan uu kepada dpr - Menetapkan peraturan pemerintah pengganti uu - Menetapkan peraturan pemerintah - Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri - Mengangkat duta dan konsul - Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan dpr - Meresmikan anggota badan pemeriksa keuangan yang dipilih oleh dpr - Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh komisi yudisial dan disetujui dpr - Menetapkan hakim konstitusi - Mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial dengan persetujuan mpr. 2) Legislatif, badan deliberatif pemerinah dengan kuasa membuat uu. a. MPR, lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan indonesia, yang atas anggota DPR dan DPD. b. DPR, lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan indonesiayang merupakan lembaga perwakilan rakyatdan memegang kekuasaan membentuk uu. c. DPD, lembaga tinggi negara galam sisitem ketatanegaraan indonesiayang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. a) Kekuasaan dan wewenang MPR - mengubah dan menetapkan undang-undang dasar; - melantik presiden dan/atau wakil presiden;
  • - memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar; - memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya; - memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. b) hak, wewenang dan tugas DPR - Membentuk uu yang dibahas dengan presiden - Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti uu - Menerima dan membahas uu yang diajukan dpa - Menetapkan apbn bersama presiden - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan uu, apbn serta kebijakan pemerintah - Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial - Memperhatikan pertimbangan dpd atas rancangan uu apbn dan rancangan uu yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. c) hak, wewenang dan tugas DPD - mengajukan kepada dpr rancangan uu yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah dll. - memberikan pertimbangan kepada dpr atas ruu apbn dan ruu yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama - memberikan pertimbangan kepada DPR dalam memilih anggota BPK - melakukan pengawasan/pelaksanaan uu mengenai otonomi daerah - menerima hasil keungan dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi dpr tentang ruu yang berkaitan dengan apbn. 3) Yudikatif, lembaga yang berwenang mengontrol pelaksanaan aturan a. Mahkamah agung, lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan mahkamah konstitusi.
  • b. Mahkamah konstitusi, lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan mahkamah agung. c. Komisi yudisial, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan uu yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. a) Tugas dan wewenang MA - Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan - Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi - Memberikan pertimbangan dalam hal presiden membergrasi dan rehabilitasi. b) tugas dan wewenang MK - berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji uu terhadap uud - wajib memberi putusan atas pendapat dpr mengenai dugaaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut uud 1945. c) tugas dan wewenang KY - memutuskan pengangkatan hakim agung - mengusulkan calon hakim agung kepada DPR - mempunyai wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hukum. 2. Hubungan Antar Lembaga-Lembaga Negara Hubungan antar alat-alat kelengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara merupakan hubungan kerjasama antar institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara. Berdasarkan teori-teori klasik mengenai negara setidaknya terdapat beberapa fungsi negara yang penting seperti fungsi membuat kebijakan peraturan perundang-undangan (fungsi legislatif), fungsi melaksanakan peraturan atau fungsi penyelenggaraan pemerintahan (fungsi eksekutif), dan fungsi mengadili (fungsi yudikatif). Kecenderungan praktik ketatanegaraan terkini di indonesia oleh banyak ahli hukum tata negara dan ahli politik dikatakan menuju sistem pemisahan kekuasaan antara ketiga fungsi negara tersebut (separation power). Alat kelengkapan negara berdasarkan teori–teori klasik hukum negara meliputi kekuasaan eksekutif, dalam hal ini bisa presiden atau perdana menteri atau raja, kekuasaan legilatif, dalam hal ini bisa disebut parlemen atau dengan nama lain seperti dewan perwakilan rakyat, dan kekuasaan yudikatif seperti mahkamah agung atau supreme court. Setiap alat
  • kelengkapan negara tersebut bisa memiliki organ-organ lain untuk membantu pelaksanaan fungsinya. Kekuasaan eksekutif, misalnya, dibantu wakil dan menteri-menteri yang biasanya memimpin satu departemen tertentu. Meskipun demikian, tipe-tipe lembaga negara yang diadopsi setiap negara berbeda-beda sesuai dengan perkembangan sejarah politik kenegaraan dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam negara yang bersangkutan. manajemen pemerintahan MANAJEMEN Definisi Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno ménagement, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary Parker Follet, misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal Teori manajemen Manajemen ilmiah Manajemen ilmiah kemudian dikembangkan lebih jauh oleh pasangan suami- istri Frankdan Lillian Gilbreth. Keluarga Gilbreth berhasil menciptakan micromotion yang dapat mencatat setiap gerakan yang dilakukan oleh pekerja dan lamanya waktu yang dihabiskan untuk melakukan setiap gerakan tersebut. Gerakan yang sia-sia yang luput dari pengamatan mata telanjang dapat diidentifikasi dengan alat ini, untuk kemudian dihilangkan. Keluarga Gilbreth juga menyusun skema klasifikasi untuk memberi nama tujuh belas gerakan tangan dasar (seperti mencari, menggenggam, memegang) yang mereka sebut Therbligs (dari nama keluarga mereka, Gilbreth, yang dieja terbalik dengan huruf th tetap). Skema tersebut memungkinkan keluarga Gilbreth menganalisis cara yang lebih tepat dari unsur-unsur setiap gerakan tangan pekerja Skema itu mereka dapatkan dari pengamatan mereka terhadap cara penyusunan batu bata. Sebelumnya, Frank yang bekerja sebagai kontraktor bangunan menemukan bahwa seorang pekerja melakukan 18 gerakan untuk memasang batu bata untuk eksterior dan 18 gerakan juga untuk interior. Melalui penelitian, ia menghilangkan gerakan-gerakan yang tidak perlu
  • sehingga gerakan yang diperlukan untuk memasang batu bata eksterior berkurang dari 18 gerakan menjadi 5 gerakan. Sementara untuk batu bata interior, ia mengurangi secara drastis dari 18 gerakan hingga menjadi 2 gerakan saja. Dengan menggunakan teknik-teknik Gilbreth, tukang baku dapat lebih produktif dan berkurang kelelahannya di penghujung hari. Pendekatan kuantitatif Pendekatan kuantitatif adalah penggunaan sejumlah teknik kuantitatif— seperti statistik,model optimasi, model informasi, atau simulasi komputer—untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh, pemrograman linear digunakan para manajer untuk membantu mengambil kebijakan pengalokasian sumber daya; analisis jalur kritis (Critical Path Analysis) dapat digunakan untuk membuat penjadwalan kerja yang lebih efesien; model kuantitas pesanan ekonomi (economic order quantity model) membantu manajer menentukan tingkat persediaan optimum; dan lain-lain. Pengembangan kuantitatif muncul dari pengembangan solusi matematika dan statistik terhadap masalah militer selama Perang Dunia II. Setelah perang berakhir, teknik-teknik matematika dan statistika yang digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan militer itu diterapkan di sektor bisnis. Pelopornya adalah sekelompok perwira militer yang dijuluki "Whiz Kids." Para perwira yang bergabung dengan Ford Motor Company pada pertengahan 1940-an ini menggunakan metode statistik dan model kuantitatif untuk memperbaiki pengambilan keputusan di Ford. Klasifikasi Ada 6 macam teori manajamen diantaranya: Aliran klasik: Aliran ini mendefinisikan manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi manajemennya. Perhatian dan kemampuan manajemen dibutuhkan pada penerapan fungsi- fungsi tersebut. Aliran perilaku: Aliran ini sering disebut juga aliran manajemen hubungan manusia. Aliran ini memusatkan kajiannya pada aspek manusia da perlunya manajemen memahami manusia. Aliran manajemen Ilmiah: aliran ini menggunakan matematika dan ilmu statistika untuk mengembangkan teorinya. Menurut aliran ini, pendekatan kuantitatif merupakan sarana utama dan sangat berguna untuk menjelaskan masalah manajemen. Aliran analisis sistem: Aliran ini memfokuskan pemikiran pada masalah yang berhubungan dengan bidang lain untuk mengembangkan teorinya.
  • Aliran manajemen berdasarkan hasil: Aliran manajemen berdasarkan hasil diperkenalkan pertama kali oleh Peter Drucker pada awal 1950-an. Aliran ini memfokuskan pada pemikiran hasil-hasil yang dicapai bukannya pada interaksi kegiatan karyawan. Aliran manajemen mutu: Aliran manajemen mutu memfokuskan pemikiran pada usaha-usaha untuk mencapai kepuasan pelanggan atau konsumen. Berikut ini adalah pengertian dan definisi sejarah menurut beberapa ahli : 1. Menurut W.J.S Poerwodarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia : Sejarah mengandung 3 pengertian, yaitu : * Kesusasteraan lama, sislsilah, dan asal usul * Kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau * Ilmu pengetahuan 2. Menurut Abramowitz (Burher, 1970:42) "history as a chronology of events" yang berarti bahwa sejarah merupakan sebuah kronologi atas suatu kejadian. 3. Menurut Sunnal dan Haas (1993: 278) "history is a chronological study that interprets and gives meaning to events and applies systematic methods to discover the truth" yang berarti: sejarah merupakan studi kronologis yang menafsirkan dan memberikan arti peristiwa dan berlaku metode sistematis untuk menemukan kebenaran. 4. Menurut Costa (Burger, 1970: 44) sejarah dapat didefinisikan sebagai "record of the whole human experience". Dimana pada hakikatnya sejarah merupakan catatan seluruh pengalaman, baik secara individu maupun kolektif bangsa/nationdimasa lalu tentang kehidupan umat manusia. 5. Menurut Cleveland (Burger, 1970; 46) "history is viewed as a mean by which to understand human life" yang berarti bahwa sejarah itu dipandang sebagai maksud untuk memahami kehidupan manusia. 6. Menurut Bernheim (seorang sejarawan Jerman) sejarah adalah sebuah ilmu yang menelusuri serta menempatkan peristiwa- peristiwa tertentu dalam waktu dan ruang mengenai perkembangan manusia, baik secara perorangan maupun
  • kolektif, sebagai mahluk sosial dalam hubungan sebab dan akibat, lahir maupun batin. 7. menurut henri Pirenne Iseorang sejarawan Perancis) mengartikan sejarah sebagai cerita tentang peristiwa-peristiwa dan tindakan-tindakan manusia yang hidup dalam masyarakat. 8. Menurut Sartono Kartodirdjo sejarah dapat didefinisikan sebagai berbagai bentuk penggambaran pengalaman kolektif di masa lampau. Setiap pengungkapannya dapat dipandang sebagai suatu aktualisasi atau pementasan pengalaman masa lampau. Menceritakan suatu kejadian ialah cara membuat hadir kembali (dalam kesadaran) peristiwa tersebut dengan pengungkapan verbal. 9. Menurut Daniel dan Banks (1996: 6) Daniel berpendapat: bahwa sejarah adalah kenangan pengalaman umat manusia. Sedangkan Banks berpendirian bahwa semua kejadian di masa lalu adalah sejarah dan sejarah adalah sebagai aktualitas. 10. Menurut Carr (1982: 30) Menyebutkan bahwa "history is a continuous process of interaction between the historian and his facts, and undending dialogue between the present and the past" yang berarti bahwa sejarah merupakan proses berkesinmbungan dari interaksi antara sejarawan dan fakta-fakta serta dialog antara masa kini dan masa lalu. Fungsi manajemen Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Pada hakekatnya fungsi-fungsi manajemen menurut beberapa penulis dapat dikombinasikan menjadi 10 fungsi, yaitu: 1. Forecasting (ramalan) Kegiatan meramalkan, memproyeksikan terhadap kemungkinan yang akan terjadi bila sesuatu dikerjakan. 2. Planning (perencanaan) Penentuan serangkaian tindakan dan kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan.
  • 3. Organizing (organisasi) Pengelompokkan kegiatan untuk mencapai tujuan, termasuk dalam hal ini penetapan susunan organisasi, tugas dan fungsinya. 4. Staffing atau Assembling Resources (penyusunan personalia) Penyusunan personalia sejak dari penarikan tenaga kerja baru, latihan dan pengembangan sampai dengan usaha agar setiap petugas memberi daya guna maksimal pada organisasi. 5. Directing atau Commanding (pegarahan atau mengkomando) Usaha memberi bimbingan saran-saran dan perintah dalam pelaksanaan tugas masing-masing bawahan (delegasi wewenang) untuk dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 6. Leading Pekerjaan manajer untuk meminta orang lain agar bertindak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 7. Coordinating (koordinasi) Menyelaraskan tugas atau pekerjaan agar tidak terjadi kekacauan dan saling lempar tanggung jawab dengan jalan menghubungkan, menyatupadukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan. 8. Motivating (motivasi) Pemberian semangat, inspirasi dan dorongan kepada bawahan agar mengerjakan kegiatan yang telah ditetapkan secara sukarela. 9. Controlling (pengawasan) Penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan. 10. Reporting (pelaporan) Penyampaian hasil kegiatan baik secara tertulis maupun lisan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20.Ketika itu, ia menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi tiga, yaitu: 1. Perencanaan (planning) adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan
  • merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan. 2. Pengorganisasian (organizing) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil. 3. Pengarahan (directing) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha Bila dilihat dari proses pelaksanaan kegiatan manajemen, maka fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan, ini adalah fungsi- fungsi ke dalam perusahaan, sedangkan fungsi manajer ke luar perusahaan adalah : 1. mewakili perusahaan dibidang pengadilan 2. ambil bagian sebagai warga negara biasa 3. mengadakan hubungan dengan unsur-unsur masyarakat Definisi Pelayanan Pelayanan berasal dari kata service yang berarti melayani. Pengertian pelayanan adalah aktivitas/manfaat yang ditawarkan oleh organisasi atau perseorangan kepada konsumen (yang dilayani), yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. (Endang dalam Jurnal Ilmu Administrasi No. 1 Volume 1 2004). Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby (1997: 448) ―Pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan‖. Gronroos dalam Ratminto dkk (2006: 2) menjelaskan bahwa pelayanan adalah usaha aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan. Dari pengertian pelayanan tersebut terkandung di dalamnya yakni ―…whatever enchances customer satisfaction‖. (Davidow Uttal) bahwa pelayanan merupakan suatu usaha untuk mempertinggi kepuasaan pelanggan. Dalam pelayanan yang disebut customer (konsumen)
  • adalah masyarakat yang mendapat manfaat dari aktivitas yang dilakukan oleh organisasi atau petugas dari organisasi pemberi layanan tersebut. Dengan demikian, pelayanan berarti serangkaian aktivitas untuk melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain, baik yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba yang diberikan oleh pemberi pelayanan kepada penerima layanan. Atau pelayanan adalah aktivitas/manfaat yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen (yang dilayani), yang bersifat tidak berwujud. Dengan demikian, dalam pemahaman pelayanan tersebut, berarti ada dua sisi atau pihak dalam hal ini, yaitu sisi/pihak pemberi pelayanan dan sisi/pihak penerima pelayanan. Dari sisi pemberi pelayanan memberikan tekanan bahwa pelayanan adalah aktivitas yang dilakukan untuk membuat si penerima layanan merasakan puas terhadap layanan yang diberikan. Dan dari sisi penerima layanan adalah aktivitas merasakan tentang layanan yang diberikan oleh pemberi layanan. Dalam pelayanan yang disebut konsumen (customer), adalah masyarakat yang mendapat manfaat dari aktivitas yang dilakukan oleh organisasi atau petugas dari organisasi pemberi layanan tersebut. Pelayanan yang dikatakan tidak berwujud tersebut berarti bahwa pelayanan itu hanya dapat dirasakan. Seperti dijelaskan di atas, bahwa pelayanan tidak dapat berwujud berarti mengandung arti pelayanan itu hanya dapat dirasakan. Karenanya menurut Norman dalam Endang (Jurnal Ilmu Administrasi, Nomor 1 Nol 1, 2004) memberikan karakteristik tentang pelayanan: 1.Pelayanan sifatnya tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi. 2.pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tindak sosial 3.produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya kejadian bersamaan dan terjadi di tempat-tempat yang sama. Layanan yang prima kepada pelanggan merupakan suatu keharusan bila kita tidak ingin tergeser dari persaingan dunia bisnis. Perilaku konsumen yang sudah semakin cerdas telah menempatkan kualitas layanan pada urutan teratas mengalahkan kualitas produk/jasa dalam hal pertimbangan untuk menggunakan/membeli barang/jasa. Aapalagi saat ini akses keluhan pelanggan telah meluas, bila semula hanya pada surat komplain yang dilayangkan pada perusahaan, saat ini keluhan pelanggan sudah bisa ditulis dimana saja. Mulai dari Surat Kabar nasional, milis, serta berbagai sosial media yang lain. Tentu saja bila satu orang saja
  • pelanggan merasa kecewa dengan layanan yang diberikan, berita tersebut akan dengan cepat menyebar luas sehingga bisa berakibat fatal bagi pengusaha itu sendiri. Berikut ini adalah pengertian dan definisi layanan: # BILSON SIMAMORA Jika barang merupakan suatu kata benda, maka layanan adalah suatu perbuatan # ANTONIUS ADITYA & ONNO PURBO Layanan adalah sebuah produk yang memberikan solusi kepada pelanggan # MUCHTAR A.F Layanan adalah suatu sikap yang dapat mengakibatkan rasa puas atau tidak puas yang dialami konsumen pada saat terjadinya proses tindakan # ISTINATO OEI Layanan merupakan salah satu kunci kesuksesan di bisnis ritel # A.B. SUSANTO & HIMAWAN WIJANARKO Layanan merupakan pengantar bagi aliran nilai tambah yang akan disampaikan kepada pelanggan, sampai nilai tambah itu dapat memenuhi kebutuhan atau harapan konsumen # EKO SUHARTANTO Layanan merupakan visualisasi dan perwujudan dari peluang yang memungkinkan apa yang kita rasakan sebagai peluang bisa turut dinimati orang lain # HERMAWAN KERTAJAYA Layanan adalah sesuatu yang tidak gampang karena tiap pelanggan emmiliki persepsi sendiri- sendiri mengenai nilai berdasarkan nilai-nilai (values) yang mereka anut serta kebutuhan mereka sendiri # WALUYO, SUWARDI, AGUNG FERYANTO, TRI HARYANTO Layanan merupakan kegiatan yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya # QOMARI ANWAR Layanan merupakan hasil pengembangan dan proses produksi yang saling mendukung Manajemen Pelayanan Yakni menajemen dengan fokus untuk pelayanan. Walaupun bisa di praktekan dalam dunia unit usaha atau bisnis. Jika di inginkan jadi timbal balik.manajemen dunia dapat di terapkan dalam pelayanan dan manajemen pelayanan dapat di terapkan terhadap unit usaha. 1. C. Pengertian Manajemen Layanan Khusus Manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang
  • dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penduduk bangsa Indonesia. Sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk mlaksanakan proses pembelajaran dalam mengembangkan ilmu penegetahuan dan teknologi saja, melainkan harus menjaga dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani peserta didik. Hal ini sesuai dengan UUSPN bab 11 Pasal 4 yang memuat tentang adanya tujuan pendidikan nasional. Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut maka sekolah memerlukan suatu manajemen layanan khusus yang dapat mengatur segala kebutuhan peserta didiknya sehingga tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai. Manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan di organisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapain tujuan pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah antara lain juga berusaha agar peserta didik senanatiasa berada dalam keadaan baik. Baik disini menyangkut aspek jasmani maupun rohaninya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. 1. D. Jenis-Jenis Layanan Khusus Pelayanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik, antar sekolah satu dengan sekolah lainnya pada umumnya sama, tetapi proses pengelolan dan pemanfaatannya yang berbeda. Beberapa bentuk manajemen layanan khusus yang ada di sekolah antara lain: Beberapa bentuk manajemen layanan khusus yang ada di suatu sekolah antara lain: 1. 1. Layanan perpustakaan peserta didik Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik, dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Menurut Supriyadi (1983) dalam buku Manajemen Peserta Didik oleh Ali Imron mendefinisikan perpustakaan sekolah sebagai perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah guna menunjang program belajar mengajar di lembaga pendidikan formal seperti sekolah, baik sekolah tingkat dasar maupun menengah, baik sekolah umum maupun kejuruan. Selain itu, perpustakaan sekolah adalah salah satu unit sekolah yang memberikan layanan kepada peserta didik di sekolah sebagai sentra utama, dengan maksud membantu dan menunjang proses belajar mengajar di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta
  • memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka (Imron, 1995:187). Dari definisi-definisi tersebut tampaklah jelas bahwa perpustakaan sekolah merupakan suatu unit pelayanan sekolah guna menunjang proses belajar mengajar di sekolah. 1. 2. Layanan kesehatan peserta didik Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk sebuah wadah bernama Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Usaha kesehatan sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan sekolah. Menurut Jesse Ferring William pada buku Pengelolaan Layanan Khusus Di sekolah oleh Kusmintardjo (1992) mendefinisikan layanan kesehatan adalah sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari Universitas atau sekolah yang berdiri sendiri yang menentukan diagnosa dan pengobatan fisik dan penyakit jiwa dan dibiayai dari biaya khusus dari semua siswa. Selain itu layanan kesehatan juga dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu (mungkin bersifat sementara ) murid-muridnya yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa layanan kesehatan peserta didik adalah suatu layanan kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dan menjadikan peserta didik sebagai sasaran utama, dan personalia sekolah yang lainnya sebagai sasaran tambahan (Imron, 1995:154) 1. 3. Layanan asrama peserta didik Bagi para peserta didik khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya diperlukan diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. 1. 4. Layanan bimbingan dan konseling Layanan bimbingan dan konseling adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa dengan memperhatikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam rangka perkembangan yang optimal, sehingga mereka memahami dan mengarahkan diri serta bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling adalah salah satu kegiatan bantuan dan tuntunan yang diberikan kepada individu pada umumnya dan siswa pada khususnya di sekolah dalam rangka meningkatkan mutunya. 1. 5. Layanan kafetaria peserta didik
  • Kantin/ warung sekolah diperlukan adanya di tiap sekolah supaya makanan yang dibeli peserta didik terjamin kebersihannya dan cukup mengandung gizi. Para guru diharapkan sekali-kali mengontrol kantin sekolah dan berkonsultasi dengan pengelola kantin mengenai makanan yang bersih dan bergizi. Peran lain kantin sekolah yaitu supaya para peserta didik tidak berkeliaran mencari makanan keluar lingkungan sekolah. Layanan kafentaria adalah layanan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik disela-sela mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah sesuai dengan daya jangkau peserta didik. Makanan dan minuman yang tersedia di kafentaria tersebut, terjangkau dilihat dari jumlah uang saku peserta didik, tetapi juga memenuhi syarat kebersihan dan cukup kandungan gizinya. 1. 6. Layanan laboratorium peserta didik Laboratorium diperlukan peserta didik apabila mereka akan mengadakan penelitiam yang berkaitan dengan percibaan-percobaan tentang suatu obyek tertentu. Laboratorium adalah suatu tempat baik tertutup maupun terbuka yang dipergunakan untuk melakukan penyelidikan, pecobaan, pemraktekan, pengujian, dan pengembangan. Laboratorium sekolah adalah sarana penunjang proses belajar mengajar baik tertutup maupun terbuka yang dipergunakan untuk melaksanakan praktikum, penyelidikan, percobaan, pengembangan dan bahkan pembakuan. 1. 7. Layanan koperasi peserta didik Layanan koperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan yang akan datang. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah dan dalam pengelolannya melibatkan guru dan personalia sekolah. Sedangkan koperasi peserta didik atau biasa disebut disebut koperasi siswa (Kopsis) adalah koperasi yang ada di sekolah tetapi pengelolaanya adalah oleh pesera didik, kedudukan guru di dalam Kopsis adalah sebagai pembimbing saja 1. 8. Layanan keamanan Layanan keamanan yaitu layanan yang dapat memberikan rasa aman pada siswa selama siswa belajar di sekolah misalnya adanya penjagaan oleh satpam sekolah. 1. E. Keterkaitan antara Manajemen Layanan Khusus dengan Manajemen Sarana dan Prasarana Menurut Bafadal (2003:2), sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung
  • menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Dalam hubungannya dengan sarana pendidikan, ada sejumlah pakar pendidikan yang mengklasifikasikan menjadi beberapa macam sarana pendidikan yang ditinjau dari berbagai macam sudut pandang. Pertama, ditinjau dari habis tidaknya dipakai, ada dua macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis pakai dan sarana pendidikan yang tahan lama. Kedua, ditinjau dari bergerak tidaknya, ada dua macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang bergerak dan sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak. Ketiga, ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar ada dua jenis sarana pendidikan di sekolah, yaitu sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, dan sarana pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar. Sedangkan prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mangajar. Beberapa contoh tentang prasarana sekolah jenis terakhir tersebut di antaranya adalah ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Berdasarkan uraian tentang sarana dan prasarana di atas, serta penjelasan mengenai layanan khusus di sekolah pada pembahasan sebelumnya, dapat diketahui kaitan antara pentingnya sarana dan prasarana dengan layanan khusus di sekolah. Suatu layanan khusus tanpa didukung oleh sarana dan prasarana maka pelayanan yang diberikan tidak akan maksimal karena tidak ada fasilitas yang mendukung. Sebagian besar layanan khusus memerlukan tempat dan peralatan dalam memberikan pelayanannya kepada peserta didik. Sebagai contoh pelayanan perpustakaan. Pelayanan perpustakaan ini memerlukan tempat yang berupa ruang perpustakaan serta memerlukan perabot dan peralatan seperti rak, buku, alamari dan lain-lain untuk melakukan kegiatan pelayanan kepada peserta didik. Begitu juga dengan layanan- layanan yang lainnya. Pemimpin atau Kepemimpinan Istilah pemimpin, kemimpinan, dan memimpin pada mulanya berasal dari kata dasar yang sama ―pimpin‖. Namun demikian ketiganya digunakan dalam konteks yang berbeda.Pemimpin adalah suatu lakon/peran dalam sistem tertentu; karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki ketrampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Istilah Kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan ketrampilan,
  • kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang; oleh sebab itu kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan ―pemimpin‖. Arti pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/ kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan – khususnya kecakapan-kelebihan di satu bidang , sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk pencapaian satu beberapa tujuan. (Kartini Kartono, 1994 : 181). Pemimpin jika dialihbahasakan ke bahasa Inggris menjadi ―LEADER‖, yang mempunyai tugas untuk me-LEAD anggota disekitarnya. Sedangkan makna LEAD adalah : Loyality, seorang pemimpin harus mampu membagnkitkan loyalitas rekan kerjanya danmemberikan loyalitasnya dalam kebaikan. Educate, seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskantacit knowledge pada rekan-rekannya. Advice, memberikan saran dan nasehat dari permasalahan yang ada Discipline, memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya. Pengertian Kepemimpinan Dalam bahasa Indonesia "pemimpin" sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, penuntun, raja, tua-tua, dan sebagainya. Sedangkan istilah Memimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara. Istilah pemimpin, kemimpinan, dan memimpin pada mulanya berasal dari kata dasar yang sama "pimpin". Namun demikian ketiganya digunakan dalam konteks yang berbeda. Pemimpin adalah suatu lakon/peran dalam sistem tertentu; karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki ketrampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Istilah Kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan ketrampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang; oleh sebab itu kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan "pemimpin". Arti pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya
  • kecakapan/ kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan - khususnya kecakapan-kelebihan di satu bidang , sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk pencapaian satu beberapa tujuan. (Kartini Kartono, 1994 : 181). Pemimpin jika dialihbahasakan ke bahasa Inggris menjadi "LEADER", yang mempunyai tugas untuk me-LEAD anggota disekitarnya. Sedangkan makna LEAD adalah : Loyality, seorang pemimpin harus mampu membagnkitkan loyalitas rekan kerjanya danmemberikan loyalitasnya dalam kebaikan. Educate, seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskantacit knowledge pada rekan-rekannya. Advice, memberikan saran dan nasehat dari permasalahan yang ada Discipline, memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya. Tugas Pemimpin Menurut James A.F Stonen, tugas utama seorang pemimpin adalah: 1. Pemimpin bekerja dengan orang lain : Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satu dengan atasannya, staf, teman sekerja atau atasan lain dalam organjsasi sebaik orang diluar organisasi. 2. Pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan (akontabilitas): Seorang pemimpin bertanggungjawab untuk menyusun tugas menjalankan tugas,mengadakan evaluasi, untuk mencapai outcome yang terbaik. Pemimpin bertanggungjawab untuk kesuksesan stafhya tanpa kegagalan. 3. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas : Proses kepemimpinandibatasi sumber, jadi pemimpin hanya dapat menyusun tugas dengan mendahulukanprioritas. Dalam upaya pencapaian tujuan pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf. Kemudian pemimpin harus dapat mengatur waktu secaraefektif,dan menyelesaikan masalah secara efektif. 4. Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual : Seorang pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analitis dan konseptual. Selanjutnya dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat. Pemimpin harus dapat menguraikan seluruh pekerjaan menjadf lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain.
  • 5. Manajer adalah forcing mediator : Konflik selalu terjadi pada setiap tim dan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat menjadi seorang mediator (penengah). 6. Pemimpin adalah politisi dan diplomat: Seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan kompromi. Sebagai seorang diplomat, seorang pemimpin harus dapat mewakili tim atau organisasinya. 7. Pemimpin membuat keputusan yang sulit : Seorang pemimpin harus dapat memecahkan masalah. Menurut Henry Mintzberg, Peran Pemimpin adalah : 1. Peran huhungan antar perorangan, dalam kasus ini fungsinya sebagai pemimpin yang dicontoh, pembangun tim, pelatih, direktur, mentor konsultasi. 2. Fungsi Peran informal sebagai monitor, penyebar informasi dan juru bicara. 3. Peran Pembuat keputusan, berfungsi sebagai pengusaha, penanganan gangguan, sumber alokasi, dan negosiator. Kriteria Seorang Pemimpin Pimpinan yang dapat dikatakan sebagai pemimpin setidaknya memenuhi beberapa kriteria,yaitu : 1. Pengaruh : Seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki orang-orang yang mendukungnya yang turut membesarkan nama sang pimpinan. Pengaruh ini menjadikan sang pemimpin diikuti dan membuat orang lain tunduk pada apa yang dikatakan sang pemimpin. John C. Maxwell, penulis buku-buku kepemimpinan pernah berkata: Leadership is Influence (Kepemimpinan adalah soal pengaruh). Mother Teresa dan Lady Diana adalah contoh kriteria seorang pemimpin yang punya pengaruh. 2. Kekuasaan/power : Seorang pemimpin umumnya diikuti oleh orang lain karena dia memiliki kekuasaan/power yang membuat orang lain menghargai keberadaannya. Tanpa kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki sang pemimpin, tentunya tidak ada orang yang mau menjadi pendukungnya. Kekuasaan/kekuatan yang dimiliki sang pemimpin ini menjadikan orang lain akan tergantung pada apa yang dimiliki sang pemimpin, tanpa itu mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Hubungan ini menjadikan hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme, dimana kedua belah pihak sama-sama saling diuntungkan. 3. Wewenang : Wewenang di sini dapat diartikan sebagai hak yang diberikan kepada pemimpin untuk fnenetapkan sebuah keputusan dalam melaksanakan suatu hal/kebijakan. Wewenang di sini juga dapat dialihkan kepada bawahan oleh pimpinan apabila sang pemimpin percaya bahwa bawahan tersebut mampu melaksanakan tugas dan tanggung
  • jawab dengan baik, sehingga bawahan diberi kepercayaan untuk melaksanakan tanpa perlu campur tangan dari sang pemimpin. 4. Pengikut : Seorang pemimpin yang memiliki pengaruh, kekuasaaan/power, dan wewenang tidak dapat dikatakan sebagai pemimpin apabila dia tidak memiliki pengikut yang berada di belakangnya yang memberi dukungan dan mengikuti apa yang dikatakan sang pemimpin. Tanpa adanya pengikut maka pemimpin tidak akan ada. Pemimpin dan pengikut adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat berdiri sendiri. Pemimpin Sejati Empat Kriteria Pemimpin Sejati yaitu: 1. Visioner: Punyai tujuan pasti dan jelas serta tahu kemana akan membawa para pengikutnya. Tujuan Hidup Anda adalah Poros Hidup Anda. Andy Stanley dalam bukunya Visioneering, melihat pemimpin yang punya visi dan arah yang jelas, kemungkinan berhasil/sukses lebih besar daripada mereka yang hanya menjalankan sebuah kepemimpinan. 2. Sukses Bersama: Membawa sebanyak mungkin pengikutnya untuk sukses bersamanya. Pemimpin sejati bukanlah mencari sukses atau keuntungan hanya bag) dirinya sendiri, namun ia tidak kuatir dan takut serta malah terbuka untuk mendorong orang-orang yang dipimpin bersama-sama dirinya meraih kesuksesan bersama. 3. Mau Terus Menerus Belajar dan Diajar (Teachable and Learn continuous): Banyak hal yang harus dipela ari oleh seorang pemimpin jika ia mau terus survive sebagai pemimpin dan dihargai oleh para pengikutnya. Punya hati yang mau diajar baik oleh pemimpin lain ataupun bawahan dan belajar dari pengalaman-diri dan orang-orang lain adalah penting bagi seorang Pemimpin. Memperlengkapi diri dengan buku-buku bermutu dan bacaan/bahan yang positif juga bergaul akrab dengan para Pemimpin akan mendorong Skill kepemimpinan akan meningkat. 4. Mempersiapkan Calon-calon Pemimpin Masa depan: Pemimpin Sejati bukanlah orang yang hanya menikmati dan melaksanakan kepemimpinannya seorang diri bagi generasi atau saat dia memimpin saja. Namun, lebih dari itu, dia adalah seorang yang visioner yang mempersiapkan pemimpin berikutnya untuk regenerasi di masa depan. Pemimpin yang mempersiapkan pemimpin berikutnya barulah dapat disebut seorang Pemimpin Sejati. Di bidang apapun dalam berbagai aspek kehidupan ini, seorang Pemimpin sejati pasti dikatakan Sukses jika ia mampu menelorkan para pemimpin muda lainnya.
  • Persyaratan Pemimpin Di dalam Islam seorang pemimpin haruslah mempunyai sifat: 1. S1DDIQ artinya jujur, benar, berintegritas tinggi dan terjaga dari kesalahan 2. FATHONAH artinya jerdas, memiliki intelektualitas tinggi dan professional 3. AMANAH artinya dapat dipercaya, memiliki legitimasi dan akuntabel 4. TABLIGH artinya senantiasa menyammpaikan risalah kebenaran, tidak pernah menyembunyikan apa yang wajib disampaikan, dan komunikatif. Di dalam Alkitab peminipin harus mempunya sifat dasar : Bertanggung jawab, Berorientasi pada sasaran, Tegas, Cakap, Bertumbuh, Memberi Teladan, Dapat membangkitkan semangat, Jujur, Setia, Murah hati, Rendah hati, Efisien, Memperhatikan, Mampu berkomunikasi, Dapat mempersatukan, serta Dapat mengajak. Pada ajaran Budha di kenal dengan DASA RAJA DHAMMA yang terdiri dari : • DHANA (suka menolong, tidak kikir dan ramah tamah), • SILA (bermoralitas tinggi), • PARICAGA Imengorban segala sesuatu demi rakyat), • AJJAVA (jujur dan bersih), • MADDAVA (ramah tamah dan sopan santun), • TAPA (sederhana dalam penghidupan), • AKKHODA (bebas dari kebencian dan permusuhan), • AVIHIMSA (tanpa kekerasan) • KHANTI (sabar, rendah hati, dan pemaaf), • AVIRODHA (tidak menentang dan tidak menghalang-halangi). Pada ajaran Hindu, falsafah kepemimpinan dijelaskan dengan istilah-istilah: • PANCA STITI DHARMENG PRABHU yang artinya lima ajaran seorang pemimpin, • CATUR KOTAMANING NREPATI yang artinya empat sifat utama seorang pemimpin • ASTA BRATlA yang artinya delapan sifat mulia para dewa, CATUR NAYA SANDHI yang artinya empat tindakan seorang pemimpin, Dalam Catur Naya Shandi pemimpin harus mempunyai sifat yaitu : - SAMA /dapat menandingi kekuatan musuh
  • - BHEDA /dapat melaksanakan tata tertib dan disiplin kerja - DHANA /dapat mengutamakan sandang dan papan untuk rakyat - DANDHA / dapat menghukum dengan adil mereka yang bersalah. Trait Theory (Keith Davis) Ciri Utama Pemimpin Yang Berhasil • Intelegensia • Kematangan Sosial • Inner Motivation • Human Relation Attitude Ciri-Ciri Pemimpin Sukses ( Stogdill; 1974) • Adaptable To Situations • Alert To Social Environment • Ambitious And Achievement Oriented • Assertive • Cooperative • Decisive • Dependable • Dominant (Desire To Influence Others) • Energetic (High Activity Level) • Persistent . Self-Confident • Tolerant Of Stress • Willing To Assujne Responsibility Skills Pemimpin Sukses (Stogdill; 1974) . Clever . Conceptually Skilled • Creative • Diplomatic And Tactful • Fluent In Speaking • Knowledgeable About Group Task • Organized (Administrative Ability)
  • • Persuasive • Socially Skilled Pengertian Kepemimpinan Dalam suatu organisasi kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Thoha, 1983:123). Sedangkan menurut Robbins (2002:163) Kepemimpian adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Ngalim Purwanto (1991:26) Kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk didalamnya kewibawaan untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa. Dari pengertian diatas kepemimpinan mengandung beberapa unsur pokok antara lain: 1) kepemimpinan melibatkan orang lain dan adanya situasi kelompok atau organisasi tempat pemimpin dan anggotanya berinteraksi, 2) di dalam kepemimpinan terjadi pembagian kekuasaan dan proses mempengaruhi bawahan oleh pemimpin, dan 3) adanya tujuan bersama yang harus dicapai. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Beberapa pendapat ahli mengenai Kepemimipinan : 1. Menurut John Piffner, Kepemimpinan merupakan seni dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki (H. Abu Ahmadi, 1999:124-125) 2. Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi, dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu (Tannebaum, Weschler and Nassarik, 1961, 24).
  • 3. Kepemimpinan adalah suatu proses yang memberi arti (penuh arti Kepemimpinan) pada kerjasama dan dihasilkan dengan kemauan untuk memimpin dalam mencapai tujuan (Jacobs & Jacques, 1990, 281) 4. Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan, proses, atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. (Slamet, 2002: 29) 5. Kepemimpinan adalah sikap pribadi, yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Shared Goal, Hemhiel & Coons, 1957, 7) 6. Kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktifitas kelompok yang diatur untuk mencapai adalah pengaruh antar pribadi, dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu (Tannebaum, Weschler and Nassarik, 1961, 29) 7. Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Thoha, 1983:123). 8. Kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk didalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa. ( Ngalim Purwanto ,1991:26) Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku Aeseorang atau sekelompok orang untuk meneapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Kepemimpinan merupakan masalah sosial yang di dalamnya terjadi interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama, baik dengan cara mempengafuhi, membujuk, memotivasi dan mengkoordinasi. Dari sini dapat dipahami bahwa tugas utatna seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya tidak hanya terbatas pada kemampuannya dalam melaksanakan program- program saja, tetapi lebih dari itu yaitu pemimpin harus mempu melibatkan seluruh lapisan organisasinya, anggotanya atau masyarakatnya untuk ikut berperan aktif sehingga mereka mampu memberikan kontribusi yang posetif dalam usaha mencapai tujuan. Faktor-faktor penting yang terdapat dalam pengertian kepemimpinan:
  • 1. Pendayagunaan Pengaruh 2. Hubungan Antar Manusia 3. Proses Komunikasi dan 4. Pencapaian Suatu Tujuan. Unsur-Unsur Mendasar Unsur-unsur yang mendasari kepemimpinan dari defmisi-defmisi yang dikemukakan di atas, adalah: 1. Kemampuan mempengaruhi orang lain (kelompok/bawahan). 2. Kemampuan mengarahkan atau memotivasi tingkah laku orang lain atau kelompok. 3. Adanya unsur kerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Prinsip-Prinsip Dasar Kepemimpinan Karakteristik seorang pemimpin didasarkan kepada prinsip-prinsip (Stephen R. Coney) sebagai berikut: 1. Seorang yang belajar seumur hidup : Tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga diluar sekolah. Contohnya, beJajar melalui membaca, menulis, observasi, dan mendengar. Mempunyai pengalaman yang baik maupun yang buruk sebagai sumber belajar. 2. Berorientasi pada pelayanan : Seorang pemimpin tidak dilayani tetapi melayani, sebab prinsip pemimpjn dengan prinsip melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama. Dalam memberi pelayanan, pemimpin seharusnya lebih berprinsip pada pelayanan yang baik. 3. Membawa energi yang positif : Setiap orang mempunyai energi dan semangat. Menggunakan energi yang positif didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan orang lain. Untuk itu dibutuhkan energi positif untuk membangun hubungan baik. Seorang pemimpin hams dapat dan mau bekerja untuk jangka waktu yang lama dan kondisi tidak ditentukan. Oleh karena itu, seorang pemimpin haras dapat menunjukkan energi yang positif, seperti; a. Percaya pada orang lain : Seorang pemimpin mempercayai orang lain termasuk staf bawahannya, sehingga mereka mempunyai motivasi dan mempertahankan pekerjaan yang baik. Oleh karena itu, kepercayaan harus diikuti dengan kepedulian. b. Keseimbangan dalam kehidupan : Seorang pemimpin haras dapat menyeimbangkan tugasnya. Berorientasi kepada prinsip kemanusiaan dan
  • keseimbangan diri antara kerja dan olah raga, istirahat dan rekreasi. Keseimbangan juga berarti seimbang antara kehidupan dunia dan akherat. c. Melihat kehidupan sebagai tantangan : Kata 'tantangan' sering diinterpretasikan negatif. Dalam hal ini tantangan berarti kemampuan untuk menikmati hidup dan segala konsekuensinya. Sebab kehidupan adalah suatu tantangan yang dibutuhkan, mempunyai rasa aman yang datang dari dalam diri sendiri. Rasa aman tergantung pada inisiatif, ketrampilan, kreatifitas, kemauan, keberanian, dinamisasi dan kebebasan. d. Sinergi : Orang yang berprinsip senantiasa hidup dalam sinergi dan satu katalis perubahan, Mereka selalu mengatasi kelemahannya sendiri dan lainnya. Sinergi adalah kerja kelompok dan memberi keuntungan kedua belah pihak. Menurut The New Brolier Webster International Dictionary, Sinergi adalah satu kerja kelompok, yang mana memberi hasil lebih efektif dari pada bekerja secara perorangan. Seorang pemimpin harus dapat bersinergis dengan setiap orang, atasan, staf, teman sekerja. e. Latihan mengembangkan diri sendiri : Seorang pemimpin harus dapat memperbaharui diri sendiri untuk mencapai keberhasilan yang tinggi. Jadi dia tidak hanya berorientasi pada proses. Proses dalam mengembangkan diri terdiri dari beberapa komponen yang berhubungan dengan: 1) pemahaman materi; 2) memperluas materi melalui belajar dan pengalaman; 3) mengajar materi kepada orang lain; 4) mengaplikasikan prinsip-prinsip; 5) memonitoring hasil; 6) merefleksikan kepada hasil; 7) menambahkan pengetahuan baru yang diperlukan materi; 8) pemahaman baru; dan 9) kembali menjadi diri sendiri lagi.