Sistem informasi manajemen
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Sistem informasi manajemen

on

  • 529 views

 

Statistics

Views

Total Views
529
Views on SlideShare
529
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Sistem informasi manajemen Sistem informasi manajemen Document Transcript

  • SISTEM INFORMASI MANAJEMEN A. Pendahuluan Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi saat ini, berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari akan berbasis komputer. Maka dalam suatu instansi, komputer merupakan sarana dalam menciptakan dan mengembangkan suatu sistem informasi handal. Oleh karena itu setiap orang harus mampu mengikuti arus informasi yang berkembang di dunia teknologi ini. Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Informasi yang berkualitas ini akan memudahkan user dalam mengambil keputusan secara tepat, cepat, dan bernilai strategis B. Tujuan Penulisan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan pelanggan dalam proses pemilihan menu serta penentuan waktu kunjungan. Baik untuk jamuan perorangan maupun grup. C. Tinjauan Pustaka 1. Sistem Informasi Manajemen Sistem Informasi Manajemen (SIM) menurut O‟Brien (2002) dikatakan bahwa SIM adalah suatu sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran (output) dengan menggunakan masukan (input) dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen (Wikipedia, 2010). Tujuan SIM, yaitu:  Menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen.  Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan.  Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebuah sistem informasi melakukan pemrosesan data dan kemudian mengubahnya menjadi informasi. Menurut O‟brien (2010) SIM merupakan kombinasi yang teratur antara people, hardware, software, communication network dan data resources (kelima unsur ini disebut komponen sistem informasi) yang mengumpulkan, merubah dan menyebarkan informasi dalam organisasi seperti pada Gambar 1. Gambar 1. Komponen Sistem Informasi Sumber: O‟Brien (2010) Terdapat 3 peran utama sistem informasi dalam bisnis yaitu : • Mendukung proses bisnis dan operasional • Mendukung pengambilan keputusan • Mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif Gambar 2. Tiga Peran Utama Sistem Informasi Sumber: O‟Brien (2010) 2. Teknologi Informasi a. Definisi Teknologi Informasi Teknologi Informasi biasa disebut TI, IT (Information Technology) atau Infotech. Berbagai definisi teknologi informasi telah diutarakan oleh beberapa ahli, diantaranya :  Haag den Keen (1996), Teknologi Informasi adalah seperangkat alat yang membantu pengguna bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi.
  •  Martin (1999), Teknologi Informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras atau lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi.  Williams dan Swayer (2003), Teknologi Informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara dan video. Dari definisi diatas terlihat bahwa teknologi informasi baik secara implisit maupun eksplisit tidak sekedar berupa teknologi komputer, tetapi juga teknologi telekomunikasi. Dengan kata lain, yang disebut teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan telekomunikasi. b. Pengelompokan Teknologi Informasi Telah diketahui bahwa teknologi informasi mencakup teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Lebih rinci, teknologi infromasi dapat dikelompokan menjadi 6 teknologi, yakni teknologi komunikasi, teknologi masukan, teknologi perangkat lunak, teknologi penyimpanan, dan teknologi mesin pemroses. 1. Teknologi Komunikasi 2. Teknologi Masukan Teknologi masukan (input technology) adalah teknologi yang berhubungan dengan peralatan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Piranti masukan yang lazim dijumpai dalam sistem komputer berupa keyboard dan mouse. 3. Teknologi Mesin Pemroses Mesin Pemroses (processing machine) lebih dikenal dengan sebutan CPU (Central Processing Unit), mikroprosesor, atau prosesor. Contoh prosesor yang terkeanl saat ini, antara lain adalah Intel dan AMD. 4. Teknologi Penyimpanan Teknologi penyimpanan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu memori internal dan penyimpanan eksternal. Memori internal (biasa juga disebut main memory atau memori utama) berfungsi sebagai pengikat sementara baik bagi data, program, maupun informasi ketika proses pengolahannya dilaksanakan oleh CPU. Dua contoh memori internal yaitu ROM dan RAM. ROM (Read Only Memory) adalah memori yang hanya bisa dibaca, sedangkan RAM (Read Access Memory) adalah memori yang isinya bisa diperbaharui. Penyimpanan eksternal (external storage) dikenal juga dengan sebutan penyimpanan sekunder. Penyimpanan eksternal adalah segala piranti yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Pengertian permanen disini berarti bahwa data yang terdapat pada penyimpanan akan tetap terpelihara dengan baik sekalipun komputer sudah dalam keadaan mati (tidak mendapat aliran listrik). Harddisk, disket, dan flashdisk adalah contoh penyimpanan eksternal. 4. Teknologi Keluaran Teknologi keluaran (output technology) adalah teknologi yang berhubungan dengan segala piranti yang berfungsi untuk menyajikan informasi hasil pengolahan sistem. Layar dan monitor dan printer merupakan piranti yang biasa digunakan sebagai piranti keluaran. 5. Teknologi Perangkat Lunak Perangkat lunak (software) atau dikenal juga dengan sebutan program. Tentu saja untuk mengerjakan tugas komputer, diperlukan perangkat lunak sendiri. Sebagai contoh Microsoft Word merupakan contoh perangkat lunak pengolah kata yang berguna untuk membuat dokumen, sedangkan Adobe Photoshop adalah perangkat lunak yang berguna untuk mengolah gambar. c. Komponen Sistem Teknologi Informasi Yang dimaksud dengan sistem teknologi informasi adalah sistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Suatu sistem teknologi informasi pada dasarnya tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat fisik, seperti komputer dan printer, tetapi juga mencakup halhal yang tidak terlihat secara fisik, yaitu piranti lunak dan yang lebih penting lagi adalah orang. Dengan kata lain, komponen utama sistem teknologi informasi adalah berupa: 1. Data
  • 2. 3. 4. 5. perangkat keras (hardware) perangkat lunak (software) Perangkat Jaringan (netware) orang (brainware) Gambar 3. Skema Sistem Teknologi Informasi Sumber: O‟Brien (2010) Sistem teknologi informasi dapat dibedakan dengan berbagai cara pengklasifikasian. Misalnya, menurut fungsi sistem (embedded IT System, dedicated IT system, dan general purpose IT system), menurut departemen atau perusahaan bisnis (sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, dll), menurut dukungan terhadap level manajemen dalam perusahana (sistem pemrosesan transaksi, sistem pendukung keputusan, dan sistem informasi eksekutif), menurut ukuran dan menurut cara melayani permintaan (klien-server). 3 . E-commerce E-commerce adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penjualan barang dan jasa melalui Internet. Dalam pengertian yang paling umum, hanya menciptakan situs Web yang mengiklankan dan mempromosikan produk dapat dianggap “e-commerce.” Dalam beberapa tahun terakhir, bagaimanapun e-commerce telah menjadi jauh lebih canggih. Bisnis e-commerce sekarang menawarkan toko online yang rumit di mana pelanggan dapat mengakses ribuan produk, pemesanan, pilih metode pengiriman yang diinginkan dan membayar untuk pembelian menggunakan kartu kredit mereka. Sedangkan menurut O‟Brien (2011), E-commerce adalah pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan produk, layanan, dan informasi melalui berbagai jaringan komputer. Banyak perusahaan sekarang menggunakan internet, intranet, extranet, dan jaringan lain untuk mendukung setiap langkah dari proses komersial, termasuk segala sesuatu dari dukungan iklan, penjualan, dan pelanggan di World Wide Web untuk keamanan Internet dan mekanisme pembayaran yang memastikan penyelesaian pengiriman dan proses pembayaran. Sebagai contoh, sistem e-commerce termasuk situs Web Internet untuk penjualan online, akses ke database persediaan ekstranet oleh pelanggan besar, dan penggunaan intranet perusahaan dengan tenaga penjualan untuk mengakses catatan pelanggan untuk manajemen hubungan pelanggan. Gambar 4. Framework untuk e-commerce 4. E- Business e-Business atau Electronic business dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan/atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi ,dan salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah dunia bisnis internal, melingkupi sistem, pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Secara luas sebagai proses bisnis yang bergantung pada sebuah sistem terotomasi. Pada masa sekarang, hal ini dilakukan sebagian besar melalui teknologi berbasis web memanfaatkan jasa internet. Terminologi ini pertama kali dikemukakan oleh Lou Gerstner, CEO dari IBM. Marketspace adalah arena di internet, tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli secara bebas seperti layaknya di dunia nyata (marketplace). Mekanisme yang terjadi di marketspace pada hakekatnya merupakan adopsi dari konsep “pasar bebas” dan “pasar terbuka”, dalam arti kata siapa saja terbuka untuk masuk ke arena tersebut dan bebas melakukan berbagai inisiatif bisnis yang mengarah pada transaksi pertukaran barang atau jasa. (http://id.wikipedia.org/wiki/E-business). E-business adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah
  • terkomputerisasi. (Steven Alter. Information System: Foundation of E-Business. Prentice Hall. 2002) D. Rencana Pengembangan Peranan teknologi informasi pada aktifitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur,operasi dan manajemen organisasi. Berkat teknologi ini berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh manusia. Pengambilan uang melalui ATM, transaksi melalui internet yang dikenal dengan E-Commerce atau perdagangan elektronik, transfer uang melalui E-Banking yang dapat dilakukan dirumah merupakan sejumlah contoh hasil penerapan teknologi informasi. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa : • Teknologi informasi menggatikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. • Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan suatu tugas atau proses. • Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Banyak perusahaan yang berani melakukan investasi yang sangat tinggi dibidang teknologi informasi. Alasan yang paling umum adalah adanya kebutuhan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi kompetitif, mengurangi biaya, meningkatkan fleksibilitas dan tanggapan. Program pengembangan sistem informasi manajemen yang akan dilakukan dalam upaya untuk lebih mengefisiensikan biaya dan waktu yang dikeluarkan berupa pelayanan prima untuk pemilihan menu khusus secara online baik untuk paket perorangan maupun paket grup untuk rombongan, dengan sarana membangun situs online untuk mempermudah pelangggan dalam melakukan pemesanan tempat dan menu untuk waktu tertentu. hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan kapasitas tempat yang selalu full sehingga menimbulkan kekhawatiran manajemen tidak tersedianya alokasi tempat bagi pelanggan perorangan maupun tamu-tamu grup, program ini dilakukan untuk mempermudah manajemen perusahaan dalam melakukan control terhadap system pelayanan, stok barang dan transaksi keuangan. Pengembangan system informasi manajemenini juga membantu untuk tidak hanya mencatat penjualan, namun juga dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk dianalisa, ataupun memperluas saluran penjualan, semisal via telephone, web-internet dan lain sebagainya. E. Penutup Setiap komponen sistem informasi yang terdiri dari brainware, hardware, software, dataware, dan netware mempunyai peranan masing-masing. Semua komponen sisem informasi tersebut merupakan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi sehingga membentuk satu kesatuan. Karena tujuan perusahaan merupakan hal yang dinamis, maka software pun dituntut agar dapat mengakomodasi hal tersebut. Dalam melakukan pengembangan sistem informasi, perusahaan tidak harus selalu melakukannya sendiri, karena setiap perusahaan belum tentu memiliki sumber daya dan teknologi yang memadai untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi. Alternalif lain yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga (outsourcing). Saat ini, telah tersedia banyak pengembang dalam bidang teknologi informasi yang siap membantu perusahaan dalam melakukan pengembangan teknologi informasi. Namun demikian, tetap saja dibutuhkan keterlibatan antara pegawai perusahaan dengan pihak pengembang, karena bagaimana pun pegawai perusahaan lebih mengetahui hal-hal mendasar apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan agar keberadaan sistem informasi dapat mempermudah sistem operasional perusahan menjadi lebih efektif dn efisien serta sesuai dengan tujuan perusahan. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan atas hal-hal yang harus menjadi perhatian dalam melakukan pembangunan sistem informasi dan dalam melakukan kebijakan outsourcing dalam pengembangan sistem informasi.
  • SISTEM POLITIK DI INDONESIA Indonesia memiliki sistem politik demokrasi, tetapi yang diterapkan tidak seperti negara lain yang menggunakan sistem demokrasi, melainkan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila. Menurut Dardji Darmadiharjo, Demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. a. Perkembangan sistem politik di Indonesia Sistem politik demokrasi di Indonesia mengalami pasang runtuh sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem politik Indonesia telah mengalami perubahan-perubahan, baik sebelum amendemen UUD 1945 maupun sesudah adanya amendemen UUD 1945. Sejak merdeka, perkembangan politik di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut. 1) Sistem politik Indonesia sebelum Amendemen UUD 1945 Perkembangan politik dan sistem politik suatu negara dapat disimpulkan, salah satunya, dari perkembangan partai-partai politiknya. Perkembangan partai politik di Indonesia dimulai sejak zaman Belanda. Ini menjadi manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Pola kepartaian pada masa itu menunjukkan keanekaragaman, ada yang bertujuan sosial (Budi Utomo dan Muhammadiyah), ada yang menganut asas politik berdasarkan agama, seperti Masyumi, Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Katolik, dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan ada juga partai-partai yang mendasarkan diri pada suatu ideologi tertentu, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) yang berasaskan nasionalisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berasaskan komunisme. Di masa penjajahan Jepang, kegiatan partai politik tidak diperbolehkan, kecuali pembentuk partai golongan Islam (Masyumi). Menurut Mohammad Mahfud M.D. dalam bukunya Hukum dan PilarPilar Demokrasi perkembangan politik di Indonesia setelah kemerdekaan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga periode. a) Periode Demokrasi Liberal (1945–1959) Masa ini ditandai dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peranan partai-partai politik sangat dominan dalam menentukan arah tujuan negara melalui badan perwakilan. Masa ini berakhir dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Indikator demokrasi liberal di Indonesia pada masa itu sebagai berikut. (1) Partai-partai politik sangat dominan menentukan arah bagi perjalanan negara melalui badan perwakilan. (2) Eksekutif berada pada posisi yang lemah karena sering jatuh bangun akibat adanya mosi partai. (3) Adanya kebebasan pers yang relatif cukup baik, bahkan pada periode ini peraturan sensor dan pembredelan yang diberlakukan sejak zaman Belanda dicabut. b) Periode Demokrasi Terpimpin (1959–1966) Masa ini ditandai dengan adanya persaingan (rivalitas) tiga kutub,
  • yaitu antara Soekarno (Presiden RI) yang didukung oleh partai-partai berhaluan nasionalis, PKI yang didukung oleh partai-partai berhaluan sosialis, dan pihak militer yang dimotori oleh TNI AD. Saat itu, partai politik memiliki posisi tawar (bargaining position) yang lemah sehingga kurang menunjukkan aset yang berarti dalam pencaturan politik di Indonesia. Puncak periode ini adalah terjadinya Pemberontakan G-30S/PKI tanggal 30 September 1965. Indikator Demokrasi Terpimpin saat itu adalah (1) partai-partai politik sangat lemah, kekuatan politik ditandai dengan adanya tarik tambang antara Presiden, Angkatan Darat, dan PKI; (2) kedudukan (posisi) badan eksekutif yang dipimpin oleh presiden sangat kuat, Presiden merangkap sebagai Ketua DPA yang dalam praktiknya menjadi pembuat dan selektor produk legislatif; (3) kebebasan pers sangat terkekang, bahkan terjadi suatu tindakan antipers yang jumlahnya sangat spektakuler. c) Periode Orde Baru (1966–1998) Inilah masa pemerintahan Soeharto (Presiden RI yang kedua) yang melakukan “pembenahan” dalam sistem politik, antara lain, mengenai jumlah partai politik, yaitu melalui penyederhanaan partai politik (fusi) menjadi tiga, yaitu (1) PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang berdasarkan ideologi Islam, merupakan fusi dari partai-partai NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam. (2) Golkar (Golongan Karya) yang berdasarkan asas kekaryaan dan keadilan sosial. (3) PDI (Partai Demokrasi Indonesia) yang berdasarkan demokrasi, nasionalisme, dan keadilan, merupakan fusi dari Parkindo, Partai Katolik, PNI, dan Murba. Dengan demikian, kedudukan partai politik lemah karena adanya kontrol yang ketat dari lembaga eksekutif. Hal ini berdampak pada lembaga perwakilan yang penuh dengan intervensi dari kekuasaan eksekutif. Indikator sistem politik Orde Baru sebagai berikut. (1) Partai politik lemah karena adanya kontrol yang ketat oleh eksekutif dan lembaga perwakilan penuh dengan intervensi tangan-tangan eksekutif. (2) Kedudukan eksekutif (pemerintahan Soeharto) sangat kuat, mengintervensi kehidupan partai-partai politik, serta menentukan spektrum politik nasional. (3) Kebebasan pers terkekang dengan adanya lembaga SIT yang selanjutnya diganti dengan SIUPP. Terlepas dari pasang surutnya peran partai politik dalam menentukan perkembangan sistem politik Indonesia, Sistem Politik Demokrasi Pancasila yang dikehendaki UUD 1945 sebelum terjadi amendemen sebagai berikut. a) Bentuk negara adalah kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. b) MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki wewenang dan tugas menjalankan kedaulatan rakyat, menetapkan UUD, memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden bila Presiden melanggar UUD. c) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) merupakan lembaga tinggi negara yang bertugas menetapkan UU, menetapkan Anggaran Pendapatan dan
  • Belanja Negara (APBN), dan memberikan persetujuan kepada Presiden atas pernyataan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. d) Presiden merupakan lembaga tinggi negara yang berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Wewenang dan tugas presiden adalah menetapkan peraturan pemerintah; mensahkan atau menolak untuk mengesahkan RUU yang telah disetujui oleh DPR; mencabut peraturan pemerintah yang tidak disetujui oleh DPR; menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR; mengangkat duta dan konsul; memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi; serta mengangkat menteri-menteri. e) DPA (Dewan Pertimbangan Agung) merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki kewajiban untuk memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan memiliki hak untuk mengajukan usul kepada pemerintah. Usul atau nasihat DPA hanya mengikat Presiden secara moral dan tidak secara konstitusional, oleh sebab itu, nasihat atau usul tersebut boleh diperhatikan dan dijalankan ataupun sebaliknya. Karena tidak memiliki hak memaksa, kedudukan DPA lemah. f) BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) merupakan lembaga tinggi negara yang berperan atau bertugas memeriksa jalannya keuangan negara. BPK merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan terlepas dari pengaruh pemerintah, namun tidak berarti kedudukan BPK di atas pemerintah. g) MA (Mahkamah Agung) merupakan lembaga tinggi negara dan memegang kekuasan yudikatif. MA dan badan peradilan di bawahnya memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. 2) Sistem politik Indonesia setelah Amandemen UUD 1945 Sistem politik hasil amandemen UUD 1945 tidak mengenal adanya lembaga tertinggi negara. Semua lembaga berada pada posisi yang sebanding. Selain itu, ada lembaga negara yang dihapuskan, yaitu DPA (Dewan Pertimbangan Agung), dan ada pula beberapa lembaga negara yang baru, yaitu DPD (Dewan Perwakilan Daerah), MK (Mahkamah Konstitusi), dan KY (Komisi Yudisial). Sistem politik setelah Amendemen UUD 1945 sebagai berikut. a) Bentuk negara adalah kesatuan dan bentuk pemerintah adalah republik yang terdiri dari 33 provinsi dengan asas desentralisasi sehingga terdapat pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. b) Parlemen terdiri dari dua kamar (sistem bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu dan merupakan perwakilan dari rakyat, sedangkan anggota DPD adalah perwakilan provinsi yang anggotanya dipilih oleh rakyat di daerah yang bersangkutan melalui pemilu. Masa jabatannya adalah lima tahun. DPR memiliki kekuasaan membuat undang-undang, menetapkan APBN, dan mengawasi jalannya pemerintahan. c) Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga negara yang berwenang melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden, serta mengubah dan menetapkan UUD. Anggota MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD yang memiliki masa jabatan lima tahun.
  • d) Eksekutif dipegang dan dijalankan oleh Presiden yang berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali dalam jabatan yang sama. Presiden sebagai kepala pemerintahan membentuk kabinet yang terdiri dari menteri-menteri. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. e) Kekuasaan yudikatif dipegang dan dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya bersama Mahkamah Konstitusi. Adapun Komisi Yudisial berwenang memberikan usulan mengenai pengangkatan Hakim Agung. f) Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan DPD, juga memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket. g) Sistem kepartaian adalah multipartai. Jumlah partai yang mengikuti Pemilu pada tahun 2004 adalah 24 partai dan pada tahun 2009 adalah 34 partai politik. h) BPK merupakan badan yang memiliki kekuasaan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR. Anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan dari DPD dan selanjutnya diresmikan oleh Presiden. i) Pada pemerintahan daerah, yaitu provinsi dan kabupaten/kota dibentuk pula badan/lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. (1) Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPRD Provinsi di wilayah provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di wilayah kabupaten/kota. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu. (2) Kekuasaan eksekutif pada provinsi dipegang oleh gubernur, sedang pada daerah kabupaten/kota dipegang oleh bupati/wali kota yang semuanya dipilih langsung oleh rakyat di daerah masing-masing melalui Pemilu. (3) Kekuasaan yudikatif pada provinsi dijalankan oleh pengadilan tinggi dan untuk kabupaten/kota dijalankan oleh pengadilan negeri. Adapun perkembangan partai politik yang mengikuti perubahan sistem politik pada masa ini ditandai dengan adanya gerakan reformasi sehingga disebut Era Reformasi. Era ini berawal pada tahun 1998, yaitu masa setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Reformasi membawa perubahan dalam sistem politik, dengan demikian juga terdapat perubahan dalam kedudukan partai politik. Partai politik diberi kesempatan untuk hidup kembali serta mengikuti pemilu yang pertama setelah masa orde baru, yaitu pada tahun 1999 dengan diikuti oleh banyak partai politik. b. Sistem politik Demokrasi Pancasila Indonesia menganut sistem Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila menghendaki suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, artinya bahwa sistem pemerintahan menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang tidak langsung, artinya bahwa meski kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat tidak langsung memerintah, melainkan melalui para wakilnya yang dipilih oleh rakyat sendiri melalui suatu pemilu untuk duduk di lembaga-lembaga perwakilan rakyat.
  • Demokrasi Pancasila memiliki ciri khas adanya keseimbangan antara kebebasan dan kebersamaan semua warganya yang tercermin dalam silasila sebagai berikut. 1) Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa Sila ini menghendaki adanya kebebasan setiap orang untuk memeluk agama merupakan suatu hak individual (hak asasi manusia) untuk bebas sesuai dengan keinginannya. Ini adalah esensi dari sistem demokrasi. 2) Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Sila ini menghendaki adanya suatu penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Hal ini sesuai dengan ajaran demokrasi. 3) Sila ketiga: Persatuan Indonesia Sila ini menghendaki adanya suatu pengakuan terhadap perbedaanperbedaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia untuk saling bekerja sama sehingga akan tercipta suatu masyarakat yang aman dan tertib. Ini pun sesuai dengan ajaran demokrasi, yaitu adanya keamanan dan ketertiban. 4) Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Sila ini menghendaki adanya kedaulatan di tangan rakyat yang dijalankan melalui suatu sistem perwakilan dengan mekanisme permusyawaratan dan perwakilan. Setiap pengambilan suatu keputusan harus diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat. Hal inilah yang menjadi suatu landasan mekanisme dari Demokrasi Pancasila. 5) Sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sila ini menghendaki adanya tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan ajaran demokrasi, di mana Demokrasi Pancasila merupakan cita-cita demokrasi Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang berdasarkan Pancasila adalah prinsip-prinsip demokrasi yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, kecerdasan rakyat, pemisahan kekuasaan negara, otonomi daerah, supremasi hukum (rule of law), peradilan yang bebas, kesejahteraan rakyat, dan keadilan sosial. Adapun prinsip-prinsip dasar pelaksanaannya sebagai berikut. 1) Bentuk negara Indonesia yang sesuai dengan Demokrasi Pancasila adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. 2) Kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat, artinya pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Dalam hal ini, kehendak atau keinginan rakyat merupakan dasar bagi pemerintahan demokrasi. 3) Pemerintah berdasarkan konstitusi, artinya pemerintah menjalankan kekuasaannya berdasarkan UUD 1945 sehingga memiliki kekuasaan yang terbatas dan bertanggung jawab. 4) Negara berdasarkan hukum dan hukum yang ada di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Segala aktivitas atau kegiatan dalam negara harus berdasarkan hukum sehingga tidak terjadi suatu bentuk kesewenangan maupun penindasan. 5) Sistem perwakilan, artinya bahwa rakyat tidak langsung memerintah negara, melainkan melalui para wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan. 6) Sistem presidensial, artinya bahwa presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan atau dengan kata lain, presiden adalah
  • penyelenggara negara tertinggi. c. Pelaksanaan sistem Demokrasi Pancasila Pelaksaan demokrasi di Indonesia harus dijiwai dan dilandasi oleh silasila yang terkandung dalam Pancasila. Isi pokok pelaksanaan Demokrasi Pancasila adalah 1) pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan Pancasila yang termuat dalam UUD 1945, 2) pelaksanaan Demokrasi Pancasila harus menghargai dan melindungi hakhak asasi manusia, 3) pelaksanaan sistem ketatanegaraan harus berdasarkan atas institusional yang sesuai dengan UUD 1945, dan 4) pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan atas hukum. Demokrasi Pancasila meliputi berbagai hal yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Selain sistem politik, ada juga sistem sosial dan ekonomi yang didasarkan pada Demokrasi Pancasila. Demokrasi sosial artinya bahwa hubungan antarwarga negara (masyarakat) harus berlandaskan pada penghormatan terhadap kemerdekaan, solidaritas, dan persamaan kedudukan. Hubungan tersebut harus berdasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila. Adapun demokrasi ekonomi artinya suatu sistem pengelolaan perekonomian yang berlandaskan pada demokrasi. Dalam hal ini, pengelolaan perekonomian harus pula berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila sehingga terwujud suatu keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Demokrasi Pancasila menekankan adanya musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini merupakan suatu mekanisme demokrasi menurut sila keempat. Dalam musyawarah mufakat, yang terpenting adalah mengenai isi dari berbagai pendapat dan berlangsungnya musyawarah tersebut. Cara voting tidak dikehendaki, meskipun tidak serta merta ditolak. Sistem Demokrasi Pancasila lebih mementingkan jalannya (prosesnya) melalui musyawarah mufakat yang selanjutnya dapat dilakukan dengan cara voting dengan syarat bila musyawarah mufakat tersebut tidak berhasil mencapai suatu keputusan bersama. Pemahaman mengenai tata cara bermusyawarah menurut Demokrasi Pancasila, yaitu 1) mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat; 2) mengutamakan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan bersama; 3) mengutamakan semangat kekeluargaan di dalam musyawarah mufakat; 4) tidak memaksakan suatu kehendak, baik pribadi maupun golongan, kepada orang lain; 5) mengutamakan itikad baik dan tanggung jawab untuk dapat menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah; 6) pengambilan hasil keputusan bersama harus secara moral dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia; 7) musyawarah harus dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Cara pelaksanaan pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat ini diatur dalam ketetapan-ketetapan MPR berikut. 1) TAP MPR No. 1/MPR/1993 Pasal 87 dan 92 jo TAP MPR NO. II/ MPR/1990 Pasal 79 menjelaskan bahwa pengambilan suatu keputusan sejauh mungkin diusahakan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila hal ini tidak berhasil, maka dapat ditempuh dengan jalan suara terbanyak.
  • 2) TAP MPR No. II/MPR/1999 Pasal 93 menjelaskan bahwa syarat sahnya putusan berdasarkan musyawarah, yaitu apabila diambil dalam suatu rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang mencerminkan setiap fraksi. 3) TAP MPR No. II/MPR/1999 Pasal 85 menjelaskan bahwa syarat-syarat sahnya pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak adalah a) Apabila cara musyawarah untuk mufakat telah dilakukan secara maksimal, namun tidak mendapatkan suatu keputusan bersama. b) Adanya suatu perbedaan pendapat dan pendirian yang mendasar sehingga tidak mungkin dipertemukan lagi. c) Adanya suatu kondisi dan keadaan yang mendesak sehingga harus secepatnya diambil suatu keputusan. d) Sebelum dilakukan voting, terlebih dahulu diadakan evaluasi untuk mempelajari pendapat-pendapat yang berbeda-beda. e) Pengambilan voting ini sah apabila diambil dalam suatu rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota rapat dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir memenuhi quorum. d. Perbedaan sistem politik demokrasi liberal dengan sistem politik Demokrasi Pancasila Meskipun sama-sama menggunakan sistem demokrasi, terdapat perbedaan-perbedaan mendasar antara sistem politik demokrasi liberal dengan sistem politik Demokrasi Pancasila. Penyebabnya adalah adanya perbedaan pandangan hidup (falsafah) dari negara-negara yang mempraktikkannya. Sistem politik demokrasi liberal menggunakan falsafah liberalisme, sedangkan pada sistem politik Demokrasi Pancasila menggunakan falsafah Pancasila. Perbedaan-perbedaan tersebut, antara lain, sebagai berikut. 1) Demokrasi liberal mengakui adanya kebebasan individual sehingga memiliki paham individualis, sedangkan Demokrasi Pancasila mengakui bahwa manusia adalah makhluk pribadi dan makhluk sosial. Kedua hal tersebut harus seimbang dan selaras. Kebebasan individu tidak boleh merusak kerja sama antarwarga, begitu juga kerja sama warga tidak boleh merusak kebebasan individu. 2) Negara dalam demokrasi liberal adalah negara sekuler, sedangkan negara dalam Demokrasi Pancasila adalah sosial religius. Demokrasi merupakan prinsip universal, bahkan hampir semua negara di dunia menganut ajaran demokrasi ini, meskipun dengan cara yang berbedabeda. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia karena pada dasarnya, Pancasila merupakan nilainilai kehidupan yang telah ada sebelum negara ini diproklamasikan. Salah satunya adalah musyawarah untuk mufakat yang menjadi dasar bagi sistem politik di Indonesia. Sistem Hukum Indonesia merupakan hal yang telah menjadi wacana berkelanjutan, yang tidak hanya melibatkan ahli dan pemerhati hukum, tetapi juga telah menarik ke dalamnya berbagai kalangan untuk ikut menyampaikan pendapat. Ini merupakan sesuatu yang dapat dimengerti mengingat dalam kenyataannya hampir tidak ada celah kehidupan yang tidak „diintervensi‟ norma hukum. Slogan-slogan Ubi Sociates Ibi Ius, Fiat Jutitia Ruat Caelum, dan lain-lainya menegaskan bahwa dalam masyarakat yang paling sederhana sekalipun keberadaan norma hukum sebagai suatu pranata sosial secara nyata telah menjadi qonditio sine quanon bagi keberlangsungan masyarakat tersebut sebagai suatu entitas. Namun demikian, apakah itu berarti hukum yang ada di suatu
  • masyarakat telah menjadi sesuatu yang sistemik, dengan kata lain apakah hukum yang ada pada masyarakat tersebut telah terbangun menjadi sistem hukum? Untuk menjawab pertanyaan ini tentu harus dipastikan dulu apa yang dimaksud sebagai sistem hukum, untuk dapat dijadikan tolok ukur, karena mungkin saja yang terdapat pada suatu masyarakat adalah aturan-aturan hukum yang berserakan, yang tidak saling berhubungan, atau kalaupun berhubungan tidak saling mendukung, justru saling melemahkan. Berdasarkan pendapat Ludwig von Bertalanffy, H. Thierry, William A. Shorde/ Voich Jr., Bachsan Mustofa ( 2003: 5-6) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem hukum adalah sistem sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen-komponen sistemnya yang berhubungan secara mekanik fungsional yang satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan. Sistem hukum terdiri dari komponen jiwa bangsa, komponen struktural, komponen substansial, dan komponen budaya hukum. Suherman (2004: 10-11) tidak sependapat jika pengertian sistem hukum hanya penggabungan istilah sistem dan hukum. Menurutnya pengertian spesifik dalam hukum harus tercermin dari istilah sistem hukum. Suherman mengemukakan pendapat J.H. Merryman sebagai perbandingan. Menurutnya sistem hukum adalah suatu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, atau aturan, dalam konteks ini ada suatu negara federal dengan lima puluh sistem hukum di Amerika Serikat, adanya sistem hukum setiap bangsa secara terpisah, serta ada sistem hukum yang berbeda seperti halnya dalam organisasi Masyarakat Ekonomi Eropah dan Perserikatan Bangsa-bangsa. Bagaimanapun juga, sebagai suatu sistem, sistem hukum seharusnya: terdiri dari bagianbagian, bagian-bagian tersebut saling berhubungan, masing-masing bagian dapat dibedakan tetapi saling mendukung, semuanya ditujukan pada tujuan yang sama, dan berada dalam lingkungan yang kompleks (pendapat ini dihubungkan dengan pendapat Shrode dan Voich (dalam Amirin, 1987: 11)). Untuk komponen sistem hukum, pendapat yang sering dijadikan rujukan adalah apa yang dikemukakan oleh Friedman (selain Mustofa dan Suherman, juga Acmad Ali (2003: 7-dst)), yang menyatakan bahwa sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Ada pendapat bahwa hukum Indonesia, dengan segala keterbatasannya, telah terbangun menjadi suatu sistem. Norma hukum Indonesia, ada yang telah lebih teruji oleh waktu lebih dari seabad, melewati berbagai dinamika masyarakat dan sampai saat ini masih berlaku. Sejak pendidikan hukum dilakukan secara formal di Indonesia, sistem hukum Indonesia telah menjadi bahan kajian. Hampir tidak ada yang menyerukan agar dilakukan „revolusi‟[1] dalam hukum, yang banyak diserukan adalah reformasi dalam bidang-bidang hukum tertentu. Dengan demikian krisis hukum yang sering disebut-sebut, boleh jadi bukan krisis dalam sistem hukum secara keseluruhan, tetapi krisis dalam penegakan hukum. Sebagai suatu sistem, bagaimanakah gambaran umum Sistem Hukum Indonesia?[2] Dalam kajian-kajian teoretik, berdasarkan berbagai karakteristik sistem hukum dunia dibedakan antara: sistem hukum sipil; Sistemhukumanglo saxonataudikenal juga dengancommonlaw; hukum agama; hukum negara blok timur (sosialis). Eric L. Richard (dalam Suherman, 2004: 21) membedakan sistem hukum yang utama di dunia (TheWorld’s Major Legal Systems) menjadi: civil law; common law; Islamic law; socialist law; sub-Sahara Africa; dan Far East. Munir Fuady (2007: 32-dst.) myatakan terdapat lebih dari 11 pengelompokan sistem hukum.[3] Menurutnya tradisi hukum dunia dibedakan antara: tradisi hukum Eropah Kontinental, tradisi hukum Anglo Saxon, tradisi hukum sosialis, tradisi hukum kedaerahan, tradisi hukum keagamaan. Di antara sistem-sistem hukum yang dikenal, sistem hukum Eropah Kontinental dan sistem hukum Anglo Saxon banyak dipakai dan cenderung berpengaruh terhadap sistem hukum yang dianut negara-negara di dunia. Sistem hukum Eropa Kontinental dikenal juga dengan sebutan Romano-Germanic Legal System adalah sistem hukum yang semula berkembang di dataran Eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah, penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis, berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan
  • ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini. Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar bagi putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistim hukum Eropa Kontinental Napoleon). Sistem Hukum Adat dinyatakan dianut oleh beberapa negara di antaranya oleh Monggolia dan Srilangka (ada juga yang mengkategorikan Indonesia sebagai negara penganut sistem hukum adat). Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu, yang umumnya terdapat dalam Kitab Suci. Arab Saudi, Iran, Sudan, Suriah, dan Vatikan dikategorikan sebagai negara dengan sistem hukum agama. Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama. Secara umum antara Sistem Hukum Eropah Kontinental dengan Sistem Hukum Anglo Saxon dibedakan berdasarkan mana yang dipentingkan dalam pembentukan dan penegakkan hukum, melalui peraturan perundang-undangan atau melalui jurisprudensi, secara lebih mendasar mana yang lebih dipentingkan hukum tertulis atau hukum kebiasaan. Mengingat kekurangan dan kelebihan antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, maka secara filosofis hal ini berhubungan dengan masalah pengutamaan antara kepastian dan keadilan, yang meskipun samasama merupakan nilai dasar hukum tetapi antara keduanya terdapat spannungsverhaltnis (ketegangan satu sama lain). Sistem Hukum Eropah Kontinental lebih mengedapankan hukum tertulis, peraturan perundang-undangan menduduki tempat penting. Peraturan perundang-undangan yang baik, selain menjamin adanya kepastian hukum, yang merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya ketertiban, juga dapat diharapkan dapat mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Lembaga peradilan harus mengacu pada undang-undang. Sifat undang-undang tertulis yang statis diharapkan dapat lebih fleksibel dengan sistem bertingkat dari norma dasar sampai norma yang bersifat teknis, serta dengan menyediakan adanya mekanisme perubahan undang-undang. Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Apapun sistem hukum yang dianut, pada dasarnya tidak ada negara yang hanya didasarkan pada hukum tertulis atau hukum kebiasaan saja. Tidak ada negara yang sistem hukumnya menafikan pentingnya undang-undang dan pentingnya pengadilan. Kompleksitas sistem hukum Indonesia dibentuk oleh perjalanan sejarah Bangsa Indonesia. Pertama kali kebudayaan yang muncul adalah kebudayaan Indonesia asli. Sebagai produk kebudayaan asli ini adalah hukum adat. Kebudayaan ini berlangsung sebelum kedatangan kebudayaan India (Hindu). Selanjutnya Indonesia memasuki masa pengaruh kebudayaan Hindu. Pada abad ke-13 sampai ke-14 masuk pengaruh Islam, dan hukum Islam berkembang dan memperkaya sistem hukum yang ada di Indonesia. Baru pada abad ke-17 masuk kebudayaan EropaAmerika. Jika hukum adat yang ada di Indonesia, dihubungkan dengan corak dasar kedua sistem hukum yang paling berpengaruh (Eropah Kontionental dan Anglo Saxon), cenderung lebih dekat dengan sistem Ango Saxon. Hukum adat terbangun dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu, yang kemudian oleh masyarakat ditempatkan lebih dari sekadar norma kesopanan atau kesusilaan menjadi norma hukum (opinio juris sive necessitatis). Masyarakat tradisional Indonesia yang bercorak patriarkhis, menempatkan tetua-tetua/ pemuka-
  • pemuka adat sebagai tokoh penting yang menentukan hukum jika masyarakat menghadapi suatu persoalan. Meskipun tidak ketat mengikat, apa yang diputuskan akan diikuti jika terjadi lagi hal serupa. Jadi Mirip dengan sistem preseden. Peran tetua/ tokoh/ ketua suku menjadi sangat penting dalam membentuk hukum, sehingga dapat dipahami jika yang dipilih seharusnya yang paling berpengetahuan dan bijak. Pada masa kolonial Belanda, dengan penerapan asas konkordansi, maka hukum yang berlaku di Hindia Belanda sejalan dengan hukum yang berlaku di Belanda. Belanda merupakan salah satu pendukung terkemuka sistem hukum Eropah Kontinental. Dengan demikian, secara mutatis mutandis sistem Eropah Kontinental dilaksanakan di Indonesia. Walaupun demikian pada dasarnya Belanda menganut politik hukum adat (adatrechtpolitiek) yang membiarkan hukum adat itu berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan hukum Eropa berlaku bagi kalangan golongan Eropa yang bertempat tinggal di Indonesia (Hindia Belanda). Dengan demikian pada masa Hindia Belanda berlaku pluralisme hukum. Dengan adanya lembaga penundukan diri secara sukarela, banyak penduduk Indonesia saat itu menunduukan diri untuk terikat pada Hukum Barat, terutama yang berusaha di bidang perdagangan. Dalam perkembangan hukum di Indonesia selanjutnya, tampak kuatnya pengaruh hukum kolonial dan cenderung meninggalkan hukum adat (Daniel S. Lev, 1990 : 438-473). Setelah kemerdekaan, pengaruh Sistem Eropah Kontinental tampak dalam semangat untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi. Meskipun Hukum Adat tetap diakui, tetapi pandangan yang lebih mengemuka adalah dalam pembangunan hukum maupun optimalisasi fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Ajaran yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat beberapa waktu sebelumnya, yaitu Mazhab Sejarah yang dipelopori oleh Von Savigny dan teori keputusan yang dikemukakan oleh Ter Haar, dianggap tidak relevan. Mazhab sejarah menyatakan bahwa hukum itu hinkt achter de feiten aan, hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh secara historis atas dasar peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Teori keputusan menyatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang diakui oleh penguasalah yang merupakan hukum. Kedua mazhab ini menyatakan bahwa hukum hanya menyangkut kejadian yang sudah sering terjadi. Kedua paham ini dianggap tidak sejalan dengan pembangunan yang identik dengan perubahan, dengan kemungkinan terjadinya hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Dari sudut pandang ini inilah kedua mazhab ini dianggap tidak relevan (lihat antara lain Sunarjati Hartono, 1982). Dalam perkembangannya kemudian, sebagai dampak pergaulan Indonesia dalam kancah internasional, munculah bidang-bidang hukum baru seperti corporative law, computer law, cyber law, dan sebagainya. Kebijakan dalam bidang-bidang ini dan kebijakan-kebijakan global lainnya, legitimasinya banyak mengacu pada Sistem Common law. Pemberian wewenang yang lebih luas kepada Pengadilan Agama, tidak hanya sekadar menangani nikah, talak, rujuk, juga membuat pengaruh Hukum Islam bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam semakin luas, setelah sebelumnya memberikan warna bagi Hukum Adat di beberapa tempat di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Tidak hanya unik, sistem hukum Indonesia adalah sistem yang masih penuh dengan dinamika, untuk mencari format di mana ketertiban dan keteraturan hukum sipil mendapat tempat, dengan tidak mengesampingkan keluwesan hukum Anglo Saxon, serta tidak menghilangkan suasana kebatinan masyarakat Indonesia. Pencermatan terhadap kondisi nyata sistem Hukum Indonesia dan Sistem Hukum yang dicita-citakan seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan hukum, termasuk dalam pembangunan pendidikan hukum. Legislator yang handal dan Juris yang berkemampuan
  • sama-sama diperlukan. Tetapi, ahli mana yang jumlahnya lebih banyak dibutuhkan, keahlian apa yang lebih banyak diperlukan tentu berbeda. Komitmen untuk menegakkan supremasi hukum selalu didengungkan, tetapi keberadaan hukum maupun sistem hukum bukanlah merupakan ciri mendasar dari supremasi hukum. Supremasi hukum ditandai dengan penegakan rule of law yang sesuai dengan, dan yang membawa keadilan sosial bagi masyarakat. Jadi yang terutama dan diutamakan adalah hukum dan sistem hukum yang membawa keadilan bagi masyarakat. Sistem Ekonomi Indonesia Hal ini yang membuat makin meningkatnya angka kemiskinan di negara Indonesia. Kesejahteraan rakyat yang harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah diabaikan begitu saja tanpa ada solusi penyelesaiannya. Untuk masalah perbankan, Sistem perbankan di Indonesia berjalan stabil. Namun kebiasaan di negara indonesia yang masih mendarah daging adalah adanya rentenir atau Debt Collector. Debt Collector memberi pinjaman kepada seseorang namun dengan bunga yang sangat tinggi. Hal ini tentu akan semakin menjerat kaum miskin mengingat kebanyakan yang meminjam uang dari Debt Collector berasal dari lapisan masyarakat bawah atau kurang mampu. Indonesia pernah menganut berbagai macam sistem ekonomi namun semua sitem ekonomi tersebut belum mampu memperbaiki masalah finansial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Adapun sistem ekonomi yang pernah dianut oleh bangsa Indonesia antara lain : Sistem Ekonomi Liberal Sistem Ekonomi Liberal pernah dianut oleh Indonesia pada tahun 1950-1957 atau lebih tepatnya sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi pertama yang dianut oleh bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Sistem ekonomi ini dianut oleh bangsa Indnesia dalam kurun waktu yang sangat singkat karena dinilai belum mampu memperbaiki masalah finansial yang dihadapi oleh Indonesia sewaktu dijajah oleh belanda dan jepang. Sistem Ekonomi Etatisme Pada tahun 1959 Indonesia beralih dari sistem Ekonomi Liberal ke Sistem Ekonomi Etatisme. Awal mula Indonesia menganut sistem ekonomi ini berasal dari dekrit presiden yang dikeluarkan oleh presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Selain itu kegagalan sistem ekonomi Liberal juga menjadi satu pertimbangan bagi Indonesia untuk beralih ke sistem ekonomi Etatisme. Namun seperti sistem ekonomi Liberal, sistem ekonomi Etatisme juga dinilai belum mampu memperbaiki masalah finansial di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan bagi pengusaha pribumi untuk mengambil alih perusahaan yang telah ditinggalkan oleh kaum penjajah. Sistem Ekonomi Campuran Sistem Ekonomi Campuran sering dianggap sebagai kerangka atau awal lahirnya dimulai sistem ekonomi yang berbasis nilai-nilai dalam pancasila. Sistem ekonomi campuran mulai dianut oleh bangsa Indonesia pada tahun 1967-1998. Sistem ekonomi ini cukup lama berada di Indonesia karena dinilai mampu untuk mengendalikan Inflasi atau lonjakan harga barang secara drastis dan berlangsung secara terus-menerus. Pada saat Indonesia menganut sistem ekonomi Etatisme, terjadi lonjakan Inflasi yang sangat drastis hingga mencapai 650 % per tahun. Dengan adanya sistem ekonomi Campuran diharapkan krisis inflasi yang tengah melanda Indonesia saat itu dapat ditekan dan diminimalkan. Sistem Ekonomi Pancasila Pengembangan dari sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi Pancasila mengingat Sistem ekonomi campuran dianggap sebagai perintis adanya sistem ekonomi Pancasila. Alasan adanya pergantian ke sistem ekonomi Pancasila adalah karena adanya krisis finansial yang diakibatkan oleh adanya ekonomi global pada saat itu. Hal ini tentu membawa dampak yang negatif bangsa indonesia di sektor ekonomi mengingat indonesia masih dalam kategori negara sedang berkembang dan belum mampu menjadi negara maju.
  • METODE PENELITIAN SOSIAL Definisi Penelitianadalah: Suatu proses penyelidikansecarasistematis yang ditujukanpadapenyediaaninformasiuntukmenyelesaikanmasalah-masalah (Cooper & Emory, 1995) Usaha yang secarasadardiarahkanuntukmengetahuiataumempelajarifaktafaktabarudanjugasebagaipenyaluranhasratingintahumanusia (Suparmoko, 1991). MetodePenelitianadalah: Cara ilmiahuntukmendapatkan data dengantujuandankegunaantertentu. Cara ilmiah = didasarkanpadaciricirikeilmuanyaiturasional, empiris, dansistematis. Rasional = Penelitiandilakukandengancara-cara yang masukakalsehinggaterjangkauolehpenalaranmanusia. Empiris = cara yang digunakan dapat diamati dengan indera manusia. Sistematis = proses penelitian menggunakan langkah2 tertentu yang bersifat logis. Penelitian sosial merupakan proses kegiatan mengungkapkan secara logis, sistematis, dan metodis gejala sosial yang terjadi di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Kebenaran dimaksud adalah keteraturan yang menciptakan keamanan, ketertiban, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat. Filosofi penelitian sosial mendasari kegiatan ilmiah yang berupaya mencari kebenaran hakiki dari setiap gejala sosial yang ada. Sebagaimana dikemukakan oleh Theo Huijbers, filosofi adalah kegiatan intelektual yang metodis dan sistematis, secara refleksi menangkap makna yang hakiki dari keseluruhan yang ada. Objek filosofi bersifat universal mencakup segala yang dialami manusia. Berpikir filosofi adalah mencari arti yang sebenarnya dari segala hal yang ada melalui pandangan cakrawala paling luas. Metode pemikiran filosofi adalah refleksi atas pengalaman dan pengertian tentang suatu hal dalam cakrawala yang universal. Pengolahan pikirannya secara metodis dan sistematis.Tujuannya adalah kebenaran yang menyejahterakan masyarakat. Sebagai kegiatan ilmiah, penelitian sosial juga memiliki ciri ciri sebagaimana dijelaskan oleh Soedjono Dirdjosisworo sebagai berikut: 1. Sistematis artinya bahasan tersusun secara teratur, berurutan menurut sistem. 2. Logis artinya sesuai dengan logika, masuk akal, benar menurut penanalaran 3. Empiris artinya diperoleh dari pengalaman, penemuan, pengamatan. 4. Metodis artinya berdasarkan metode yang kebenarannya diakui oleh penalaran. 5. Umum artinya menggeneralisasi, meliputi keseluruhan tidak menyangkut yang khusus saja. 6. Akumulatif artinya bertambah terus, makin berkembang, dinamis. Penelitian sosial sebagai kegiatan ilmiah dilakukan terus-menerus guna mengungkapkan kebenaran sesungguhnya dari objek yang diteliti. Kebenaran yang sesungguhnya itu bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kebenaran objek yang diteliti menjadi dasar keteraturan yang menciptakan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Proses Berpikir Induktif Proses berpikir Induktif adalah suatu proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat khusus (individual). Proses berpikir induktif dimulai dari pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas, yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berpikir induktif merupakan esensi dari fakta-fakta yang dikumpulkan.
  • 1. a. b. 2. 3. Jenis-Jenis Penelitian Jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut: Tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, dan analisis & jenis data. Penelitian Menurut Tujuan Penelitian Terapan adalah penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Penelitian Murni/Dasar adalah penelitian yang dilakukan diarahkan sekedar untuk memahami masalah dalam organisasi secara mendalam (tanpa ingin menerapkan hasilnya). Penelitian dasar bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Jadi penelitian murni/dasar berkenaan dengan penemuan dan pengembangan ilmu. Penelitian Menurut Metode. a. Penelitian Surveyadalah Penelitian yang dilakukan pada popolasi besar maupun kecil, tetapi data yangdipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel sosilogis maupun psikologis. b. Penelitian Ex Post Facto Yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi yang kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. c. Penelitian EksperimenYaitu suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Variabel independennya dimanipulasi oleh peneliti. d. Penelitian Naturalistic. Metode penelitian ini sering disebut dengan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alami (sebagai lawannya) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Contoh : Sesaji terhadap keberhasilan bisnis. e. Policy Reserach. Yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan pada, atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertinak secara praktis dalam menyelesaikan masalah. f. Action Research, Merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien, sehingga biaya produksi dapat ditekan dan produktifitas lembaga dapat meningkat. Tujuan utama penelitian ini adalah mengubah: 1) situasi, 2) perilaku, 3) organisasi termasuk struktur mekanisme kerja, iklim kerja, dan pranata. g. Penelitian Evaluasi, Merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. h. Penelitian Sejarah, Berkenaan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu. Sumber datanya bisa primer, yaitu orang yang terlibat langsung dalam kejadian itu, atau sumber-sumber dokumentasi yang berkenaan dengan kejadian itu. Tujuan penelitian sejarah adalah untuk merekonstruksi kejadian-kejadian masa lampau secara sistematis dan obyektif, melalui pengumpulan, evaluasi, verifikasi, dan sintesa data diperoleh, sehingga ditetapkan fakta-fakta untuk membuat suatu kesimpulan. Penelitian Menurut Tingkat Eksplanasi Tingkat eksplanasi adalah tingkat penjelasan. Jadi penelitian menurut tingkat eksplanasi adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. a. Penelitian Deskriptif, Adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau penghubungan dengan variabel yang lain.
  • b. Penelitian Komparatif, Adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Variabelnya masih sama dengan penelitian varabel mandiri tetapi untuk sample yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda. c. Penelitian Asosiatif/Hubungan, Merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. d. Penelitian Menurut Jenis Data dan Analisis Jenis data dan analisisnya dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua hal utama yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Data kuantitatif adalah data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (scoring). Kriteria Penelitian Yang Baik Ciri-ciri karya tulis ilmiah yang baik adalah: a. Bersifat kritis dan analitis b. Memuat konsep dan teori c. Menggunakan istilah dengan tepat dan definisi yang uniform. d. Rasional e. Obyektif Penelitian yang baik disamping memiliki cirri-ciri di atas, juga memiliki cirri-ciri: a. Tujuan dan masalah penelitian harus digambarkan secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan kepada pembaca. b. Teknik dan prosedur dalam penelitian itu harus dijalaskan secara rinci. c. Obyektifitas penelitian harus tetap dijaga dengan menunjukkan bukti-bukti mengenai sample yang diambil. d. Kekurangan-kekurangan selama pelaksanaan penelitian harus diinformasikan secara jujur dan menjelaskan dampak dari kekurangan tersebut. e. Validitas dan kehandalan data harus diperiksa dengan cermat. f. Kesimpulan yang diambil harus didasarkan pada hal-hal yang terkait dengan data penelitian. g. Obyek atau fenomena yang diamati harus betul-betul sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan motivasi yang kuat dari si peneliti. h. Coherency, saling kait mengkait antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, antara paragraf satu dengan yang lain, antara bab yang satu dengan bab yang lain.
  • SISTIM PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN 1. Pemerintahan Desa Pernahkah kamu mengunjungi suatu desa? Tahukah kamu yang dimaksud dengan desa? Di manakah letak dan bagaimana suasana desa? Jika kita mendengar kata desa, yang muncul adalah sebuah tempat yang hijau dan letaknya jauh dari kota. Namun, sebenarnya desa tidak hanya terletak di kaki gunung, di dekat pantai, bahkan di pinggiran sebuah kota pun ada desa. Masyarakat di wilayah perdesaan memegang erat sistem persaudaraan antarindividu. Dengan demikian, hampir semua orang yang ada di desa tersebut saling mengenal satu sama lainnya. Kehidupan sehari - hari mereka masih tradisional. Pada umumnya, masyarakat desa bermata pencarian sebagai petani, nelayan, buruh tani, berladang, dan beternak. Penyebutan desa di Indonesia berbeda-beda pada setiap daerahnya. Ada yang me nyebutnya "Nagari", seperti di Sumatra Barat, "Gampong" di Nanggroe Aceh Darussalam, "Lembang" di Sulawesi Selatan, "Kampung" di Kalimantan Selatan dan Papua, dan "Negeri" di Maluku. Namun, ciri khas suatu desa tidak hilang. Siapakah yang menjalankan pemerintahan di desa? Desa merupakan bagian dari sebuah kecamatan. Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat di desa tersebut. Syarat dan tata cara pemilihannya diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kepala desa bukanlah seorang pegawai negeri sipil. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun. Ia dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sesudah itu, ia tidak boleh lagi mengikuti pemilihan calon kepala desa. Seorang Kepala desa dilantik oleh bupati/ wali kota, paling lambat tiga puluh hari setelah dinyatakan terpilih. Kepala desa mendapatkan gaji (upah) bukan dari pemerintah, tetapi dari hasil pengolahan tanah yang diserahkan untuk diolah. Di daerah Jawa dikenal dengan tanah "bengkok" atau tanah "carik". Setelah masa jabatannya habis, tanah itu harus dikembalikan kepada pemerintah. Dengan demikian, kepala desa tidak mendapatkan uang pensiun seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kepala desa mempunyai tugas dan tanggung jawab, di antaranya: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; membina perekonomian desa; membina kehidupan masyarakat desa; memelihara ketenteraman dan ketertibanmasyarakat desa; mendamaikan perselisihan yang terjadi padamasyarakat di desa; mewakili desanya baik di dalam dan di luarpengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya. Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini berfungsi melindungi berbagai adat istiadat dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Selain itu, BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD ialah wakil penduduk desa bersangkutan. Mereka ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Di desa dibentuk juga beberapa lembaga kemasya rakatan. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan oleh peraturan desa. Pembentukannya berpedoman pada peraturan perundang - undangan. Tugas lembaga tersebut adalah membantu pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat desa. Misalnya, Lembaga Keamanan Masyarakat Desa (LKMD), Pertahanan Sipil (Hansip), PKK, dan Karang Taruna. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang memadukan kegiatan pemerintahan desa yang dilakukan secara gotong royong. Pengurus LKMD umumnya tokoh masyarakat setempat. Pembentukan LKMD disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa berdasarkan musyawarah anggota masyarakat. Fungsi LKMD adalah
  • membantu pemerintah desa dalam merencanakan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa. Selain itu, LKMD memberikan masukan kepada BPD dalam proses perencanaan pembangunan desa. Misalnya, untuk mencegah banjir LKMD dapat mengusulkan pembangunan tanggul atau dam kepada pemerintahan desa. Pada pemerintahan desa terdapat organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Anggota PKK terdiri atas ibu - ibu rumah tangga di suatu desa. Ketua PKK biasanya dijabat oleh istri kepala desa atau lurah. PKK ber tujuan memberdayakan keluarga, meningkatkan kesejahteraan, dan kemandirian keluarga. Misalnya, PKK mem beri bantuan sosial, pelatihan keterampilan, pos pelayanan terpadu (Posyandu), memberikan bantuan beasiswa, atau mengadakan peng obatan gratis. Karang Taruna merupakan salah satu organisasi kepemudaan di tingkat desa. Karang Taruna merupakan organisasi pemuda atau pelajar SMP dan SMA di suatu desa atau kelurahan. Tujuan dari organisasi ini, yaitu memberikan pembinaan kepada para remaja untuk menjadi individu mandiri dan memiliki keterampilan. Pembinaan pemuda desa bertujuan agar pemuda desa, terutama pemuda putus sekolah, dapat memperoleh keahlian di bidang tertentu. Misalnya, pembinaan dalam bidang elektronika, kesenian, olahraga, atau lingkungan hidup. Organisasi Karang Taruna terdapat di wilayah Rukun Warga (RW), desa, dan kecamatan. Karang Taruna merupakan wadah bagi generasi muda desa untuk menyalurkan pendapat dan kreativitasnya. Karang Taruna merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat di bawah pembinaan kepala desa dan camat. Karang Taruna dapat memupuk persatuan dan kesatuan di antara generasi muda. Adapun sumber pendapatan desa adalah sebagai berikut. Pendapatan asli desa yang meliputi: 1. hasil usaha desa; 2. hasil kekayaan desa; 3. hasil swadaya dan partisipasi; 4. hasil gotong royong. Bantuan pemerintah kabupaten, meliputi bagian perolehan pajak dan retribusi daerah, serta dana perimbangan keuangan pusat dan tingkat daerah. Bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sumbangan pihak ketiga, misalnya berupa dana hibah. Pinjaman desa Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD dengan berpedoman pada APBD yang ditetapkan Bupati. Dengan demikian, pada dasarnya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat desa. Kepala desa harus menyampaikan pokok-pokok pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, wewenangnya tidak boleh disalahgunakan. Nah, kamu sekarang sudah paham tentang pemerintahan desa, tetapi apa bedanya dengan pemerintahan kelurahan? Selanjutnya, akan dipelajari tentang pemerintahan kelurahan. 2. Pemerintahan Kelurahan Setelah kamu memahami desa, kita akan mempelajari kelurahan. Apa yang kamu ketahui tentang kelurahan? Di manakah letak kelurahan? Pemerintahan kelurahan berbeda dengan pemerintahan desa. Kelurahan biasanya terdapat di daerah perkotaan. Perbedaan desa dan kelurahan dapat terlihat dari pemimpin dan cara pemilihannya. Kepala kelurahan sering disebut Lurah. Lurah diangkat dan dipilih oleh pemerintah. Lurah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mampu dan cakap dalam menjalankan tugas. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul kepala kecamatan dari pegawai negeri sipil yang berprestasi. Syaratnya, dia harus mampu dan menguasai pengetahuan tentang pemerintahan. Selain itu, memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Orang yang menjabat sebagai lurah mempunyai beberapa tugas yang harus dilaksanakan. Tugas lurah bukan hanya memimpin masyarakat di wilayahnya, tetapi masih banyak lagi tugas yang lain. Nah, apa saja tugas - tugas seorang lurah? Ayo, kita pelajari bersama-sama.
  • Lurah mempunyai tugas, di antaranya: melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; memberdayakan masyarakat; melayani masyarakat; menyelenggarakan sistem keamanan agar masyarakat tenteram dan tertib; memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum di masyarakat; Dalam melaksanakan tugasnya, lurah bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat. Lurah dibantu oleh beberapa perangkat kelurahan yang bertanggung jawab kepada lurah. Kelurahan merupakan gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW). Sejak 1998, pemerintah pusat mencanangkan Program Pemberdayaan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan). PNPM dilaksanakan dalam upaya mengentaskan kemiskin an, perluasan kesempatan kerja di perdesaan, peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perdesaan. Pemerintahan desa atau kelurahan harus ikut berperan agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pemerintahan desa atau kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Perbedaan antara desa dan kelurahan, dapat kamu lihat dalam tabel berikut. Setelah kamu memahami perbedaan antara desa dan kelurahan, kita lanjutkan pembahasan materi pada pemerintahan kecamatan. 3. Pemerintahan Kecamatan Kamu pasti pernah mendengar dan mengenal istilah kecamatan. Tahukah kamu, apa yang dimaksud dengan kecamatan? Apa tugas seorang camat? Wilayah kecamatan merupakan gabungan dari beberapa desa dan atau kelurahan. Berbeda dengan kepala desa dan lurah, kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Dalam menjalankan tugasnya camat dibantu oleh sekretaris camat (sekcam). Adapun seorang camat mempunyai tugas sebagai berikut. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Mengoordinasikan penerapan dan pene gakan peraturan perundang - undangan. Mengoordinasikan penyelenggaraan pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan.
  • Mengoordinasikan penyelenggaraan dari semua kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya. Juga yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan. Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota. Seorang camat harus berasal dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan. Dalam menjalankan tugasnya, camat dibantu perangkat kecamatan. Perangkat kecamatan bertanggung jawab kepada camat. Camat harus mem pertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, camat tidak dapat bertindak dan berperilaku secara sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. B. Susunan Pemerintahan Desa dan Kecamatan 1. Pemerintahan Desa Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa tersebut disesuaikan dengan kebutuhan di desa. Perangkat desa umumnya adalah sebagai berikut. a. Sekretaris Desa Salah satu perangkat desa ialah sekretaris desa yang bertugas mengurus administrasi di desa. Misalnya, membuat surat akta kelahiran atau surat keterangan. Sekretaris desa merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi (pendapat) masyarakat. Anggota BPD adalah wakil penduduk desa bersangkutan. Mereka ditetapkan menjadi anggota BPD dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatannya adalah enam tahun yang dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya, sama seperti kepala desa. Hal apa saja yang menjadi urusan perangkat desa? Perangkat desa merupakan badan yang ada di desa dengan tujuan membantu urusan dalam pemerintahan desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, antara lain sebagai berikut. Urusan tingkat pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Misalnya, mengangkat ketua RW dan RT. Urusan tingkat pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, tetapi urusan tersebut diserahkan pengaturannya ke desa. Misalnya, membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota. Misalnya, membantu mengumpulkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari masyarakat desa. Urusan pemerintahan lainnya, yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan ke desa. Misalnya, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan LKMD. Dengan demikian, pemerintahan desa berperan bagi kehidupan masyarakat di desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Untuk lebih memahaminya, perhatikanlah susunan pemerintahan desa berikut.
  • 2. Pemerintahan Kelurahan Kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW). Pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam menjalankan semua perencanaan pem bangunan di kelurahan terdapat Dewan Kelurahan (Dekel). Dewan Kelurahan berfungsi sebagai pemberi masukan kepada lurah tentang rencana pembangunan di wilayahnya. Adapun yang menjadi tata urusan dalam kelurahan dapat dilihat dalam susunan pemerintahan kelurahan berikut ini.
  • 3. Pemerintahan di Kecamatan Dalam wilayah kecamatan, ada tiga unsur yang mempunyai peranan penting. Ketiga unsur tersebut adalah sebagai berikut. a. Camat Camat merupakan kepala wilayah kecamatan. Tugas camat adalah menjalankan sebagian wewenang bupati atau walikota yang dilimpahkan kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Misalnya, pembangunan sekolah, pemeliharaan jalan kecamatan, pemberdayaan masyarakat, dan sumber daya kecamatan. Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil. Syaratnya, yaitu harus menguasai pengetahuan teknis tentang pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang undangan. b. Komando Rayon Militer Harus diketahui bahwa selama ini ada yang menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di kecamatan, tugas untuk menjaga keutuhan wilayah dilaksanakan oleh Komando Rayon Militer (Koramil). Mereka bertugas menjaga keutuhan wilayah kecamatan dari segala gangguan dan ancaman, baik itu yang datang dari luar maupun dari dalam. Koramil merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). c. Kepala Kepolisian Sektor Kamu pasti tahu apa itu polisi. Mereka dapat ditemui di jalan raya, orang menyebutnya Polisi Lalu Lintas. Nah, untuk wilayah kecamatan kantor polisi yang ada di sana biasa disebut dengan Polsek. Dengan demikian, sistem pemerintahan kecamatan memiliki beberapa perangkat yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh seorang camat. Selain ketiga unsur tersebut, ada beberapa lembaga yang dinamakan seksi atau bagian untuk menjalankan pemerintahan di wilayah kecamatan. Setiap seksi atau bagian tersebut dipimpin oleh seorang kepala seksi/kepala bagian yang bertanggung jawab kepada camat dengan koordinasi sekretaris kecamatan. Semua bagian atau seksi yang ada pada pemerintahan di kecamatan memiliki tugas dan fungsi masingmasing. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah susunan pemerintahan kecamatan berikut.
  • TEORI-TEORI PEMBANGUNAN Era 1700-an – 1800-an 1. Adam Smith: Kapitalisme dan Pertumbuhan Melalui bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) Adam Smith merespon kebijakan perdagangan di Eropa Barat. Pada saat itu, “perdagangan” sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Kekuasaan berada di tangan para perusahaan dagang raksasa (misalnya the East India Company). Untuk menjaga kepentingan mereka, kemudian diberlakukan gerakan proteksionisme sehingga praktis kompetisi menjadi sangat terbatas. Proteksionisme ini berupa penetapan tarif yang tinggi untuk barang impor. Ini kemudian membuat harga barang produksi dalam negeri menjadi lebih murah. Menurut Adam Smith, upaya-upaya seperti ini jelas menghambat pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan. Mestinya perhatian ditujukan pada “produksi”. Logikanya sederhana: ada produksi maka ada pembagian tenaga kerja (division of labor); ada pembagian kerja, ada perbaikan produktivitas; dengan adanya perbaikan produktivitas, ada perbaikan pertumbuhan ekonomi. Kemudian pelaksanaan sistem akan diatur oleh “the invisible hand of market”. Smith percaya individu akan bertindak mengikuti kepentingan pribadi (self-interest); apabila suatu produk dirasa terlalu mahal maka tidak akan ada yang membelinya dan penjual akan mengurangi harga, atau menjual sesuatu yang lain. Juga, jika gaji terlalu rendah, pegawai akan mencari pekerjaan yang lain. Pandangan Smith ini masih mempengaruh proses pembangunan ekonomi hingga dewasa ini. Pendekatan pasar (market-based approach) dalam pembangunan ekonomi juga diistilahkan dengan laissez-faire economics. 1. David Ricardo: Teori Diminishing Return dan Comparative Advantage David Ricardo merupakan salah satu pendukung perdagangan bebas (free trade) dan mengembangkan teori keuntungan komparatif (comparative advantage). Menurut teori ini, setiap negara seharusnya berfokus pada persoalan produksi dan kemudian menjual barang tersebut sehingga mereka punya keuntungan dalam produksi. Spesialisasi diperlukan sehingga produksi menjadi lebih efisien. Dengan demikian ada kemampuan untuk proses pertumbuhan dan risorsis dapat digunakan secara lebih efektif. David Ricardo, melalui Principles of Political Economy and Taxation (1817), nampaknya pesimistis tentang kemungkinan terjaganya pertumbuhan ekonomi. Bagi Ricardo, pertumbuhan dibatasi oleh kelangkaan lahan (land scarcity). 1. Teori Malthus: Populasi dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Malthus, populasi akan tumbuh manakala pendapatan naik di atas level subsisten. Mengapa? Karena adanya “animal nature” manusia, khususnya “pekerja miskin”. Keterkaitan antara pendapatan dan pertumbuhan dijelaskan dengan logika berikut: jika rata-rata pendapatan per orang naik karena semakin baiknya iklim dan tingginya output yang dihasilkan maka akan ada lebih banyak pangan dan kebutuhan lain. Jika pendapatan dan suplai pangan melebihi apa yang disyaratkan untuk kegiatan subsistem maka tambahan anak akan tetap ada. Dalam formulasi Malthus, pertambahan penduduk mengikuti “geometric progression,” yakni jumlah penduduk tumbuh menurut angka 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1,024, 2,048, dan seterusnya. Bagi Malthus, prinsip ini terjadi pada setiap generasi, ketika upah meningkat di atas level subsistem merupakan faktor utama untuk memahami mengapa kelas yang lebih miskin tetap miskin. Keterkaitan antara pertumbuhan penduduk dengan kemiskinan dijelaskan dengan logika berikut: batas tertinggi ekspansi penduduk adalah ketika lahan sudah tidak mampu lagi untuk menghasilkan cukup pangan. Produksi kebutuhan pangan tentunya tidak dapat dijaga sesuai dengan ledakan penduduk. Ketika lahan semakin sering ditanam maka angka fertilitas cenderung menjadi rendah. Produktivitas output per unit dari lahan akan berkurang, sehingga pertumbuhan output total pangan akan lambat.
  • Malthus percaya bahwa output pertanian hanya dapat meningkat dalam “arithmetic progression,” yakni menurut angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Cepat atau lambat populasi yang kian meningkat akan dihadapkan dengan lebih lambatnya pertumbuhan produksi pangan dasar. Tidak hanya pendapatan per orang yang tidak meningkat, bahkan lebih dari itu akan jatuh di bawah kebutuhan subsistens. Kalau pendapatan berada di bawah level subsisten maka berpotensi menyebabkan kelaparan, bahkan penurunan populasi. Titik keseimbangan (equilibrium) akan terjaga manakala pertumbuhan populasi berjalan konsisten dengan peningkatan produksi pangan. Malthus tidak menyadari bahwa ada faktor yang memperlambat angka pertumbuhan populasi. Karena angka pertumbuhan populasi tergantung pada perbedaan antara angka kelahiran dan kematian, maka setiap faktor yang mengurangi angka kelahiran dan/atau meningkatkan angka kematian akan cenderung memperlambat angka pertumbuhan penduduk. 1. Karl Marx: Pembangunan Kapitalisme Negara berperan penting dalam semua pendekatan pembangunan. Peran tersebut misalnya menyiapkan sistem regulasi, hukum dan aturan agar pasar dapat bekerja secara lebih efisien, ataupun pemerintah bisa lebih intervensionis dalam kehidupan ekonomi seperti yang ditekankan oleh Marx. Menurut Marx, suatu pendekatan pembangunan yang bersifat ”ahistoris” sebaiknya diganti dengan pendekatan ”dialektika historikal”. Menurutnya, analisis ekonomi klasik memandang proses pembangunan ibaratnya sebuah fotografi: hanya menggambarkan realitas pada waktu tertentu. Sebaliknya, pendekatan dialektikal memandang proses pembangunan sebagai suatu gambar bergerak (moving picture): mengamati fenomena sosial dengan cara mengkaji ”tempat” dan ”proses” perubahannya. Sejarah bergerak dari satu tahap ke tahap yang lain (dari feodalisme ke kapitalisme ke sosialisme), berdasarkan perubahan cara mengatur kelas-kelas sosial dan relasi antar kelas tersebut. Konflik antara kekuatan-kekuatan produksi (pengetahuan dan teknologi, organisasi produksi, dan pengembangan keahlian manusia) dan relasi produksi yang ada (ketepatan dan distribusi output serta cara berpikir masyarakat, dan ideologi) memberikan pergerakan yang dinamis dalam interpretasi materialis. Interaksi antara kekuatan dan relasi produksi membentuk politik, hukum, moralitas, agama, budaya, dan gagasan-gagasan. Berbeda dengan pakar yang lain (Smith, Malthus, dan Ricardo), menurut Karl Marx kapitalisme tidak selamanya ada dalam sebuah masyarakat. Kapitalisme hanya menjadi satu tahap perkembangan historis masyarakat, meskipun perkembangan historis ini tidak dialami oleh semua negara pada saat yang sama. Marx percaya kapitalisme pada akhirnya akan menciptakan suatu sistem ekonomi sosialis, dan karenanya, komunis. Karya Marx yang monumental adalah Capital yang hanya satu volume. Ia meninggal pada tahun 1883, dan dua volume Capital diedit dan dipublikasikan di tahun 1885 dan 1894 oleh teman dekatnya yakni Frederick Engels. Marx mengagumi kekuatan yang dimiliki oleh kapitalisme, suatu sistem yang telah berhasil menciptakan kesejahteraan dalam ratusan tahun. Namun yang ”mengganggu” Marx adalah faktor human cost dalam menghasilkan kesejahteraan dan distribusi satu-sisi. Marx percaya bahwa sebenarnya hanya kelas pekerja – proletariat – yang menghasilkan kesejahteraan melalui kekuatan buruhnya. Sedangkan kaum kapitalis memberikan kontribusinya semata-mata dari posisinya sebagai pemilik sarana produksi. Marx berpendapat bahwa ketidakmerataan distribusi kepemilikan sarana produksi adalah hasil dari suatu proses historis dimana petani kehilangan akses lahan dan dipaksa untuk masuk ke kota dan menjadi pekerja. Karenanya ia berpendapat bahwa distribusi pendapatan dalam masyarakat kapitalis tidak adil. Meski demikian, transisi menuju sosialisme dapat dicapai bila kapitalisme telah mencapai tahap perkembangan yang cukup tinggi. Bagi Marx, tingkat pendapatan per kapita yang tinggi dalam lingkungan ekonomi kapitalis adalah suatu prakondisi bagi masa depan sosialis, dan sistem ekonomi komunis akan mengikutinya. Teori pembangunan ala Marx ini mirip dengan model tahap linear (linear stages models). Kapitalisme dipandang sebagai satu tahap dalam transisi. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:
  • Tahap Karakteristik Kuno/primitif, Masyarakat kuno, kepemilikan lahan secara komunal. Feodalisme feodalisme atau ditemukan dalam masyarakat “Barat”; berdasarkan pada produksi Asiatic pertanian yang dikelola dalam lahan yang luas; kepemilikan lahan oleh beberapa orang. Asiatic ditemukan pada masyarakat “Timur”, misalnya India, Cina, Turki, Persia; kelas-kelas yang berbeda mendominasi ekonomi dan aparatus pemerintah; dibutuhkan untuk menjamin kontrol terpusat akan teknologi penting seperti sistem irigasi dan sebagainya. Kapitalisme Masyarakat terbagi ke dalam kelompok masyarakat yang memiliki sarana produksi (means of production[1]) dan tidak; pasar memegang peran penting dalam alokasi risorsis. Sosialisme Kepemilikan sarana-sarana produksi oleh negara atau orang; industrialisasi berarti bahwa orang tidak perlu harus berjuang untuk suatu kehidupan dan kebutuhan individu dapat dipenuhi melalui sistim distribusi yang kolektif. Sumber: diadaptasi dari Gregory (1986); Smith (2000); Worsley (1990); Willis (2005). TEORI-TEORI MODERNISASI Era 1920-an – 1930-an: John Maynard Keynes Para penganut ekonomi klasik percaya bahwa pasar merupakan suatu mekanisme untuk memaksimalkan efisiensi risorsis. Namun pada tahun 1929 dan 1930 terjadi Kejatuhan Wall Street (Wall Street Crash) dan adanya Depresi Hebat (Great Depression) di Amerika. Ketika terjadi kegagalan mekanisme pasar bebas untuk mencapai titik equilibrium, para ekonom mulai membangun pemahaman baru tentang ekonomi negara. Yang paling mencengangkan adalah pemikiran ekonom Inggris yakni John Maynard Keynes yang pada tahun 1936 mempublikasikan The General Theory of Employment, Interest, and Money. Keynes berpendapat bahwa pasar bebas tidak selamanya menjadi kekuatan positif seperti yang diyakini banyak orang. Menurutnya, kunci utama untuk pertumbuhan adalah “investasi nyata” (real invenstment), misalnya dalam proyek infrastruktur baru. Investasi ini, menurutnya, akan memberikan efek positif bagi penciptaan lapangan kerja dan selanjutnya menghasilkan kesejahteraan melalui multiplier effect. Misalnya, apabila pemerintah mendanai pembangunan jalan, hal ini menciptakan pekerjaan tidak hanya untuk pembangun jalan, tetapi juga untuk suplier material jalan dan alat-alat lain. Para pekerja akan mengeluarkan uang untuk pekerjaan orang lain, dan perusahaan akan menghasilkan profit yang akan diinvestasikan lebih lanjut. Keynes melihat adanya ”peran pemerintah” dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung ”investasi”, pemerintah dapat menetapkan kebijakan-kebijakan moneter seperti mengubah interest rates, atau secara langsung melalui government expenditure. Pengeluaran pemerintah (government expenditure), karenanya, merupakan suatu jalan untuk “menangkal krisis”. Era 1960-an 1. W.W. Rostow: Teori Pertumbuhan Linear (Linear-Stages Theory): Pada tahun 1960, Walt Rostow mempublikasikan The Stages of Economic Growth: A NonCommunist Manifesto. Rostow menulis tentang “pertumbuhan ekonomi” bukan “pembangunan”. Melalui pemikirannya, ada jalan menuju kepada “pembangunan” dengan tahap terakhir yang dikenal dengan era konsumsi masa yang tinggi. Karenanya, dalam istilahnya, “pembangunan” dipahami sebagai suatu kondisi negara dimana penduduk dapat mengeluarkan banyak uang untuk membeli produk-produk. Pembangunan kemudian lebih mengambil tempat pada konteks kapitalis, ketimbang komunis. Sebagai suatu proses, “pembangunan” dipahami dalam kaitannya dengan modernitas, dan sebuah pergerakan dari masyarakat agrikultural dengan serangkaian praktek
  • budaya tradisional untuk menuju kepada suatu negara industri yang lebih rasional dan berfokus pada ekonomi. Ia menganalogikan proses ini seperti pergerakan pesawat sepanjang landasan pacu hingga mencapai titik take-off dan kemudian terbang. Tahap Karakteristik Tradisional Berbasis pertanian; menggunakan ilmu dan teknologi sebelum Newtonian; pre-nation-state Prakondisi untuk Rerata tabungan dan investasi diatas rerata pertumbuhan populasi; Lepas Landas organisasi dan institusi level nasional; elit baru; perubahan seringkali dipicu oleh intrusi eksternal Lepas Landas Rangsangan untuk lepas landas dibutuhkan, misalnya melalui revolusi politik, inovasi teknik, mengubah lingkungan ekonomi internasional; angka investasi dan tabungan 5-10% dari pendapatan nasional; sektor manufaktur; pengaturan institusi yang tepat, misalnya sistem perbankan Menuju kepada Perluasan teknologi; pembangunan sektor baru; invenstasi dan Kematangan tabungan 10-20% dari pendapatan nasional Era Konsumsi Tinggi Konsumsi tinggi akan barang dan jasa; meningkatnya pengeluaran untuk pelayanan kesejahteraan. Sumber: Rostow, 1960; dalam Willis (2005). 1. Paul Rosenstein-Rodan: Teori The Big Push Menurut Rosenstein-Rodan, kalau negara berkembang mau memutus rantai kemiskinan maka perlu ada “investasi berskala besar” di sektor industri (big push). Investasi dalam skala besar ini akan menciptakan interaksi yang sinergis diantara berbagai sektor. Namun hal ini sulit sekali dilakukan dalam suatu frame pasar alami. Para wirausahawan akan berpikir matang untuk menerapkan konsep big push ini berdasarkan kalkulasi untung-ruginya. Karenanya, sektor-sektor produksi yang potensial tidak dapat “digarap” oleh pasar (privat) karena keraguan pasar untuk membuat keputusan investasi. Apalagi untuk menjalankan konsep big push ini, diperlukan dukungan infrastruktur sosial seperti: jalan, jembatan, pelabuhan, sistem komunikasi, rumah sakit, sekolah, irigasi, dan sebagainya. Rosenstein-Rodan mengklaim bahwa ia telah membuat beberapa inovasi. Pertama, terkait dengan pengangguran terselubung (disguised unemployment) khususnya dalam sektor pertanian akan mengalami peningkatan output total mengingat dukungan infrastruktur sosial menjadi penting dalam pembangunan. Kedua, investasi berskala besar berpotensi memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di luar dari yang diprediksi. Ketiga, investasi berskala besar dapat menghasilkan tenaga-tenaga terlatih dan profesional. 1. Teori Lingkaran Setan (Vicious Circle Theory) Esensi dari teori ini adalah kemiskinan mengekalkan dirinya dalam pengukuhan lingkaran setan pada dua sisi yakni supply dan demand. Pada sisi supply, karena pendapatan rendah, konsumsi tidak dapat diubah menjadi tabungan sehingga tidak ada pembentukan kapital. Minimnya modal (capital) menyebabkan produktivitas rendah, sehingga tingkat pendapatannya rendah. Sebuah negara menjadi miskin karena sebelumnya terlalu miskin untuk menabung dan menginvestasi. Atau seperti yang dikatakan oleh Jeffrey Sachs (2005:56) mengenai jebakan kemiskinan (the poverty trap): “kemiskinan itu sendiri yang menjadi sebab terjadinya stagnasi ekonomi. Jepang memiliki angka tabungan tinggi sepanjang periode pertumbuhan ekonomi sepanjang dekade 1950an, 1960an, dan 1970n, serta Macan Asia (Malaysia, Thailand) memiliki angka tabungan yang tinggi menyiratkan sisi lain dari koin lingkaran setan. Ketika negara-negara kian kaya, mereka menabung lebih, menciptakan suatu virtuous circle dimana angka tabungan yang tinggi akan membawa pertumbuhan yang lebih cepat (Edwards 1995; Economist 1995b:72; World Bank 2003i:218–220).
  • Pada sisi demand, karena pendapatan rendah, ukuran pasar (misalnya untuk barang konsumsi seperti sepatu, tekstil, dsb.) menjadi terlalu kecil untuk melibatkan investor potensial. Minimnya investasi menyebabkan produktivitas dan pendapatan rendah. Sebuah negara miskin karena sebelumnya terlalu miskin untuk menyediakan pasar untuk mendorong investasi. 1. Pertumbuhan Berimbang Vs Tak Berimbang (Balanced Versus Unbalanced Growth) Balanced Growth Debat pembangunan pada 1940-an hingga 1960-an berkenaan dengan konsep balanced growthversus unbalanced growth. Oleh para penganjurnya, esensi dari konsep balanced growth adalah modal (capital) atau investasi harus ditanamkan dalam “berbagai sektor” yang saling mendukung satu sama lain. Ragnar Nurkse (1953) memandang strategi ini sebagai satu-satunya jalan untuk melepaskan diri dari lingkaran setan kemiskinan. Tesis ini mendukung tesis big pushtheory(Paul Rosenstein-Rodan), bahwa suatu strategi “gradualisme” akan mengalami kegagalan. Perlu ada upaya untuk mengatasi inersia yang inheren dalam ekonomi yang stagnan. Situasinya dianalogikan dengan sebuah mobil yang macet di tengah salju: mobil itu tidak akan bergerak dengan sedikit dorongan perlahan-lahan; ia memerlukan suatu dorongan yang kuat (a big push). Unbalanced Growth Menurut teori unbalanced growth (Albert O. Hirschman, 1958), investasi hanya ditanam dalam sektor strategis tertentu yang merupakan leading sector, dan ini akan menciptakan peluang investasi lebih lanjut. Ini merupakan jalan terbaik untuk pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, tesis the big push terlalu gloomy bagi LDCs: mereka tidak memiliki keahlian untuk melakukan suatu upaya yang masif. Kekurangan utama dalam negara terbelakang (LDC) tidak terletak pada suplai tabungan, tetapi keputusan untuk berinvestasi oleh para entrepreneurs dan pembuat keputusan. Kemampuan untuk berinvestasi tergantung pada jumlah dan keberadaan investasi. Hirschman percaya bahwa negaranegara miskin memerlukan suatu strategi pembangunan yang mendorong keputusan investasi. Ia menyatakan bahwa karena risorsis dan kemampuan terbatas, tesis big push lebih masuk akal jika diterapkan secara strategik dalam industri tertentu. Pertumbuhan kemudian akan menyebar dari satu sektor ke sektor lainnya. Model Perubahan Struktural Oleh Todaro (2000), terjadinya pergeseran secara gradual diistilahkan sebagai “model perubahan struktural”. Dasar dari model pembangunan ini adalah terjadinya pergeseran ekonomi nasional dari pembangunan desa (rural) yang notabene menekankan pertanian menuju kepada pembangunan kota yang menekankan penguatan industri. W. Arthur Lewis adalah salah seorang teorist kunci dari model pembangunan ini. Melalui pengalamannya di Karibia, ia kemudian mengkaji hakekat pembangunan ekonomi. Menurutnya, ada dualisme ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara “terbelakang” (underdeveloped). Pertama, sektor “tradisional”, umumnya merupakan pertanian subsisten. Kedua, sektor “modern” yang bercorak pertanian komersial, plantasi, dan manufaktur. Bagi Lewis, konsep “pembangunan” mengambil tempatnya ketika surplus tenaga kerja bergerak dari sektor tradisional ke modern yang kapitalis. Karena ada begitu banyak “surplus” tenaga kerja di wilayah desa (rural), upah di sektor modern tidak akan meningkat sampai surplus tenaga kerja telah terserap (Lewis, 1964). Lewis menekankan bahwa seharusnya negara-negara sudah harus mulai membangun sektor “modern”, khususnya bagaimana negara harus menambah uang untuk kegiatan investasi manakala tabungan masyarakat terbatas sebagai akibat dari tingginya tingkat kemiskinan. Sebagai suatu jalan keluar dari jebakan ini, ia mendukung perlunya investasi luar negeri. Pemerintah perlu melibatkan perusahaan-perusahaan luar negeri agar mau menginvestasikan modalnya dalam pembangunan domestik melalui suatu proses yang disebut “industrialization by invitation” (Lewis, 1955). Dimensi Spasial Seperti diketahui bersama, pembangunan tidak hanya memiliki dimensi sosial saja tetapi juga spasial. Persis seperti kebijakan pembangunan menurut model Keynesian yang menuju kepada
  • terciptanya “efek tetesan ke bawah” (trickle down effect), begitu juga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh setiap wilayah (region) yang berbeda. Bagi Albert Hirschman (1958), pertumbuhan secara spasial adalah bagian dari suatu proses pembangunan. Berdasarkan pada pengalamannya di Amerika Latin, ia berpendapat bahwa lebih masuk akal apabila pembangunan ekonomi, khususnya industrialisasi, dapat terkonsentrasi secara spasial ketimbang harus mencapai angka pertumbuhan yang merata di seluruh bagian negara. Argumennya adalah bahwa apa yang disebut sebagai “growth poles” akan menjadi foci bagi pembangunan ekonomi, namun sepanjang waktu, manfaat dari proses pembangunan akan menyebar dan derajat polarisasi akan berkurang. Ia mengakui bahwa kondisi yang ada di negara-negara miskin mungkin memerlukan bentuk pendekatan pembangunan yang berbeda. Dibalik ide “unbalanced growth” dan “growth poles” akan lebih mudah mengetahui konsepsi pertumbuhan sebagai suatu proses yang lebih alami atau tidak. Gunnar Myrdal (1957), seorang ekonom Swedia, juga menyoroti ketimpangan spasial (spatial inequalities) melekat dalam model pembangunan ekonomi yang menekankan pasar bebas. Hal ini dapat dilacak dalam karyanya yang berjudul Economic Theory and Underdeveloped Regions. Namun tidak seperti Hirschman, Myrdal tidak percaya bahwa polarisasi spasial secara otomatis akan reversed ketika pembanguna ekonomi mencapai suatu level tertentu. Menurutnya, manakala suatu wilayah mulai tumbuh secara ekonomi maka akan ada penarikan sumber daya manusia, risorsis, dan dana ke daerah tersebut sehingga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan selanjutnya. Dengan demikian terjadi penipisan kontribusi orang dan risorsis pada pembangunan di wilayah atau daerah lainnya. Hal ini yang kemudian disebut sebagai “backwash effects”. Bagi Myrdal, satu-satunya cara untuk mengurangi efek dari spatial inequalities adalah melalui intervensi pemerintah. Menurutnya, apabila perencanaan pemerintah lebih efisien maka tidak perlu ada variasi wilayah dalam angka pertumbuhan ekonominya. Akan tetapi, ia menyadari sepenuhnya bahwa dalam banyak situasi pemerintah dalam banyak negara tidak mampu mencapai hal tersebut (Myrdal 1970). Menurutnya perlu adanya strong states untuk menjamin agar mekanisme perencanaan dapat diimplementasikan. Keyakinan Myrdal mengenai perencanaan sebagai suatu solusi bagi “masalah-masalah pembangunan” sangat tepat dengan apa yang disebut sebagai sebuah pendekatan teknokratik Eurocentric. Era 1970-an: Neo-Liberalisme Bagi kebanyakan pemerintah di bagian Utara, pembangunan dalam periode sesudah Perang Dunia II dapat dicapai melalui berbagai variasi dalam pendekatan Keynesian. Pendekatan ini berdasarkan pada intervensi pemerintah pada level nasional dan bantuan luar negeri pada skala internasional. Perspektif ini berubah sepanjang era 1970-an ketika peran negara mulai dipertanyakan. Pada era 1970-an, beberapa teorist mulai berpendapat bahwa keterlibatan negara yang begitu luas dalam aktivitas ekonomi telah menciptakan inefisiensi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Teorist ini, diantaranya Deepak Lal (1983) dan Bela Balassa (1971, 1981) berdasarkan pada teori the invisible hand. Bagi para teorist neo-klasik dan neo-liberal, agar ada kesejahteraan bagi semua orang maka pemerintah perlu mengurangi intervensinya dan biarkan pasar menetapkan harga. Hal ini akan menciptakan alokasi risorsis yang paling efisien. Bantuan luar negeri juga menyebabkan terjadinya inefisiensi dan karenanya bentuk intervensi seperti itu perlu dikurangi. Toye (1993) menggambarkan pergeseran teori pembangunan ini sebagai suatu “counter-revolution”. Ia menyimpulkan ada 3 pendekatan kebijakan yang harus dihadapi: 1. Meluasnya cakupan sektor publik. 2. Penekanan lebih pada kebijakan investasi dalam modal fisik seperti infrastruktur, ketimbang modal sosial seperti pendidikan dan kesehatan; 3. Meluasnya penggunaan kontrol ekonomi seperti tarif, subsidi dan kuota yang mendistorsi harga. (Toye, 1993). Ketiga hal tersebut berkaitan dengan aspek internal sebuah negara. Tidak ada faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan ekonomi. Misalnya, Balassa lebih menekankan pada liberalisasi perdagangan. Dengan menggunakan kasus 4 negara di Amerika Latin dan 4 negara di Asia, Balassa
  • (1971) mengkaji peran negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi di balik berbagai hambatan tarif. TEORI NEO-MARXISM, STRUKTURALIS, KETERGANTUNGAN/DEPENDENSI, DAN PASCA-KETERGANTUNGAN 1. Teori Neo-Marxism Teori klasik Marxis di atas dikritik karena lebih berfokus pada pengalaman masyarakat Eropa Barat dan berasumsi bahwa semua negara akan mengikuti pola kemajuan dan pembangunan yang sama. Pada tahun 1950-an dan 1960-an pendekatan neo-Marxist mulai mempertanyakan interpretasi tersebut. Pengalaman negara-negara yang baru merdeka di Karibia, Afrika dan Asia menunjukkan bahwa ide Lenin tentang imperialisme menjadi tahap tertinggi dalam kapitalisme dapat dipertentangkan. Paul Baran (1960) berdasarkan ide Marxist, kemudian memberi label neo-Marxism. Ia, bersama dengan Paul Sweezy, berpendapat bahwa kapitalisme sedang berada dalam suatu periode “monopoly capitalism” (Baran & Sweezy, 1968). Perusahaan besar mendominsai ekonomi dunia dan mampu mengekploitasi bagian dunia yang lebih miskin. Menurutnya, pemerintah di negara miskin dan berkembang harus melakukan intervensi dan mencegah inefisiensi dana untuk pembangunan di luar negara. Sayangnya, pemerintah di negara-negara miskin cenderung korup, kekuasaannya terbatas untuk mencegah eksploitasi ini. Bagi Baran satu-satunya solusi terhadap masalah ini adalah meninggalkan sistem kapitalis dunia untuk mendukung sistem sosialis-negara (state-socialist system). Hanya dengan melakukan hal tersebut maka pembangunan menjadi mungkin terjadi. Ide ini serupa dengan ide yang diadopsi oleh para pakar aliran dependensi. 1. Teori Strukturalis Teori-teori pembangunan sebagian besar berangkat dari pengalaman Eropa. Namun, pendekatan Eurosentris ini mengalami tantangan dari perspektif lainnya. Diantaranya para akademisi dan penulis dari Amerika Latin. Pendekatan strukturalis menjelaskan hakekat ekonomi negara-negara Amerika Latin dan derajat pembangunannya. Raul Prebisch bersama penulis yang lain memberikan argumen tentang teori dan strategi pembangunan berdasarkan pengalaman di Amerika Latin. Menurut Prebisch, rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan standar hidup tidak akan diperbaiki melalui perdagangan bebas (free trade) seperti yang dikumandangkan oleh para teorist modernisasi. Hal ini karena struktur ekonomi global sangat berbeda dengan situasi ketika negara-negara Eropa mengalami proses industrialisasi. Menurut Prebisch, sistem perdagangan global yang lebih berdasarkan pada prinsip perdagangan bebas merupakan suatu hambatan bagi pembangunan di Amerika Latin. Menurut para pakar strukturalis, pembangunan sebagai suatu tujuan (goal) tidak dihadirkan dengan industrialisasi, urbanisasi, dan simbol-simbol modernisasi lainnya. Pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang “jalan”nya akan berbeda dengan pendekatan Eurosentris. Bagaimana mungkin “jalan” yang ditempuh bisa sama apabila lingkungan global saja sudah berbeda? Intinya, ada pengakuan akan pentingnya konteks historis dalam pembangunan. Menurut interpretasi kaum strukturalis, strategi pembangunan nasional harus mencakup interevensi negara yang lebih besar untuk melindungi industri-industri nasional untuk membangun dirinya. Pendekatan ini dibangun berdasarkan ide “infant industry” yang dikembangkan oleh Friedrich List, seorang ekonom Jerman. 1. Teori Dependensi/Ketergantungan Salah satu kelompok teori yang tergolong ke dalam Teori Struktural yakni Teori Ketergantungan (Dependensi) (Budiman, Arif, 2000). Beberapa tokoh kunci Teori Ketergantungan adalah: Raul Prebisch, Paul Baran, Andre Gunder Frank, dan Theotonio Dos Santos. Argumen kunci dari para teorist dependensi adalah bahwa negara-negara Amerika Latin berada dalam kondisi “terbelakang” (underdevelopment) karena bekerjanya sistem kapitalis. Khususnya, negara-negara industri mengalami pertumbuhan dan pembangunan ekonomi melalui proses
  • eksploitasi terhadap negara-negara pinggiran (periphery) yang non-industri. Menurut para teorist dependensi, situasi pembangunan di Amerika Latin merupakan hasil dari pembangunan kapitalis, sama seperti industrialisasi di Utara merupakan hasil dari proses ini. Andre Gunder Frank (1967) mengatakan hal ini sebagai “development of underdevelopment”. Frank mengambil contoh Chile dan Brazil untuk menunjukkan rantai ketergantungan yang telah ada sejak periode kolonial bermula di abad ke-16. Ia berpendapat bahwa dengan pembangunan yang bercorak kapitalis (ia memaknai kapitalisme sebagai proses produksi untuk pertukaran pasar), Amerika Latin terjebak dalam suatu sistem ketergantungan global hingga pada tataran antar personal. Petani dieksploitasi oleh pemilik lahan. Para pemilik lahan ini kemudian menjual barangbarang mereka kepada para pedagang (merchants) di kota dengan harga yang lebih tinggi. Rantai pertukaran dan eksploitasi ini berlanjut, hingga surplus yang dihasilkan dibawa sampai ke negaranegara pusat. Meskipun para teorist dependensi sepakat bahwa faktor-faktor eksogen (di luar negara) menjadi kunci untuk menjelaskan rendahnya tingkat pembangunan ekonomi di Amerika Latin, namun solusi terhadap situasi ini berbeda-beda. Clarke (2002) menyoroti perbedaan utama diantara kaum “reformist” dan “Marxist”. Bagi kaum reformis, seperti halnya kaum strukturalis, yang diperlukan adalah reformasi sistem perdagangan kapitalis, mungkin dengan perlunya intervensi negara yang lebih kuat (lihat Furtado, 1976). Sedangkan kaum Marxist (atau lebih tepatnya neo-Marxist) memandang kejatuhan sistem kapitalis sebagai satu-satunya solusi. Sebagai salah satu pendukung dari pendekatan ini, Frank berpendapat bahwa di dalam kapitalisme, wilayah-wilayah periferi dunia akan selalu dieksploitasi dan dimarginalkan. Meskipun teori dependensi utamanya berkenaan dengan kondisi di Amerika Latin, namun teori ini juga dapat diterapkan di bagian lain dunia. Misalnya, Walter Rodney dalam bukunya How Europe Underdeveloped Africa (1981) berpendapat bahwa intervensi Eropa dalam proses politik, sosial, dan ekonomi Afrika sepanjang abad ke-19 telah menciptakan ketergantungan dan menghasilkan kemiskinan bagi masyarkat Afrika. Amin (1974) memberikan argumen serupa dalam kasus Afrika, berfokus pada proses ekonomi, khususnya ekstraksi produk-produk utama. Hubungan antara Negara Pusat (Core) – Pinggiran (Periphery) dalam Model Dependensi Meskipun pendekatan dependensi sangat populer di era 1970-an, namun pengaruhnya pada pembuatan kebijakan begitu terbatas dan telah dikritik banyak pihak. Kritik datang dari bukti-bukti empiris yang menentang klaim-klaim yang diberikan oleh para teoritist dependensi. Konklusi bahwa pembangunan ala-kapitalis tidak dimungkinkan untuk negara-negara pinggiran dikritik seiring dengan keberhasilan ekonomi yang dialami oleh negara-negara industri baru di Asia sepanjang tahun 1970-an. Disamping itu, teori dependensi dikritik karena sepenuhnya berkenaan dengan faktor ekonomi, tanpa mempertimbangkan konteks politik, sosial, dan kultural dimana pembangunan mengambil tempatnya. Meskipun para pendukung aliran dependensi memperhatikan konteks sejarah, namun mereka tidak mempertimbangkan konteks yang lebih luas dimana pembangunan terjadi. Booth (1985) juga mengkritik aliran dependensi – khususnya Frank – mengeni definisi kapitalisme yang digunakan. Dalam pandangan Frank, pembangunan kapitalis dimaknai sebagai “pertumbuhan industri yang alamiah (autonomous)”. Jika definisi ini digunakan, menurut Booth, pembangunan kapitalis akan berhasil apabila kedekatan sebuah negara dengan ekonomi global lebih lemah. Menurut Booth, argumen ini justru mendiskreditkan pendekatan dependensi itu sendiri. 1. Teori Pasca-Ketergantungan Immanuel Wallerstein: Teori Sistem Dunia (World-System Theory) Pentingnya sistem ekonomi global dan hirarki yang ada di dalamnya juga merupakan suatu faktor penentu dalam teori sistem dunia. Teori ini dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein (1974) dan
  • memiliki karakteristik seperti aliran dependensi. Misalnya, kedua pendekatan menekankan pentingnya memperhitungkan pembangunan ekonomi nasional di dalam konteks global. Kekuatan sebuah negara dalam sistem global akan mempengaruhi tingkat pembangunan suatu negara. Meski demikian, Wallerstein dengan jeli menganalisa di luar dualisme statis dalam model dependensi. Kalau dalam model dependensi hanya ada negara “core” dan “periphery”, bagi Wallerstein sendiri setidaknya ada 3 kelompok negara yakni: “core”, “semi-periphery” dan “periphery”. Pengelompokkan negara ke dalam 3 kategori tersebut tidaklah tetap; kapanpun setiap negara bisa keluar dari satu kategori ke kategori lain tergantung pada situasi ekonomi negara tersebut. Kategori „semi-periphery‟ merupakan suatu refleksi dari even global yang ada di akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Pada saat itu, beberapa negara sedang mengalami pembangunan ekonomi khususnya industrialisasi. Negara-negara industri baru ini (newlyindustrializing countries – NICs) disebut juga sebagai Macan Asia (Asian Tigers) yang meliputi Korea Selatan, Hongkong, Singapura dan Taiwan, serta beberapa negara Amerika Latin seperti Brazil. Seperti Frank, Wallerstein memandang sistem kapitalis dunia mulai dari abad ke-15 dan 16, ketika pengaruh Eropa meluas hingga keluar Eropa. Sebelum revolusi industri di abad ke-18, berbagai kekuatan Eropa saling berusaha untuk mendominasi, dan negara-negara yang kalah bersaing kemudian menjadi semi-periferi (misalnya Spanyol) sementara negara-negara di Eropa Utarabarat (Northwest Europe) menjadi negara pusat. Termasuk wilayah periferi pada waktu itu adalah Amerika Selatan dan Tengah. Dengan ekspansi di Eropa dan kemudian di Amerika, negara pusat meluas, beberapa negara pinggiran menjadi semi-pinggiran dan negara pinggiran (periferi) menjadi bagian dalam sistem ekonomi global melalui proses kolonialisasi (Peet with Hartwick 1999). Pada awal abad ke 20, negara-negara pusat terdiri dari Eropa Barat, Amerika dan Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Jepang. Negara-negara semi-periferi adalah Amerika Latin, Eropa Timur, Rusia, China, India, dan banyak negara di Asia Selatan. Di Afrika, hanya Afrika Selatan, Mesir, dan Tunisia (Klak, 2002). Sisanya adalah negara-negara yang tergolong dalam kategori negara pinggiran (periferi) dalam sistem ekonomi global. TEORI PEMBANGUNAN NEO-KLASIK Era 1980-an Pada era 1980-an, Presiden Amerika Ronald Reagan, Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher, Perdana Menteri Kanada Brian Mulroney, Kanselor Jerman Helmut Kohl, dan Perdana Menteri Jepang dari Partai Demokratik Liberal Jepang sejalan dengan revolusi neoklasik dalam analisis dan kebijakan ekonomi. Kata “Liberal” di sini mengacu kepada liberalisme ekonomi (ideologi yang dilontarkan oleh Adam Smith, Milton Friedman, dan Ludwig von Hayek), yang menekankan kebebasan dari hambatan negara. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, Jepang, Australia, dan Selandia Baru, anggota OECD, mendukung pasar dan privatisasi yang kemudian memengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bank Dunia dan IMF. Para neoklasik berpendapat bahwa pertumbuhan yang lambat atau negatif merupakan akibat dari lemahnya alokasi risorsis serta adanya intervensi yang eksesif dari pemerintah LDCs. Mereka berpendapat bahwa adanya pasar bebas yang kompetitif, privatisasi BUMN, dukungan ekspor dan perdagangan bebas, liberalisasi perdagangan nilai tukar, penghilangan hambatan bagi perdagangan luar negeri, pentingnya tabungan domestik, pengurangan pengeluaran pemerintah dan ekspansi moneter, dan pembatasan regulasi dan distorsi harga dalam finansial, risorsis, dan pasar komoditas akan mendorong peningkatan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia dan IMF kemudian menunjukkan Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, Malaysia, Thailand, dan Indonesia sebagai contoh pendekatan pasar bebas, meskipun kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut. Kebijakan Neoklasik terwujud dalam Washington Consensus, istilah yang dibuat oleh ekonom John Williamson. Konsensus ini mencakup Bank Dunia, IMF, dan pemerintah Amerika, dan anggota OECD. Beberapa komponen yang ada dalam Washington Consensus:
  • 1. Price decontrol. Neoclassicists mendukung kontrol akan komoditas, faktor, dan harga mata uang. 2. Fiscal discipline. Defisit anggaran pemerintah atau bank sentral harus cukup kecil untuk didanai. 3. Public expenditure priorities. Negara-negara terbelakang harus mengurangi pengeluaran pemerintah, dan mengarahkan kembali pembiayaan dari wilayah-wilayah yang sensitif politik (administrasi, pertahanan, dsb.) ke infrastruktur, kesehatan utama, dan pendidikan. 4. Tax reform. Ini mencakup perluasan basis pajak, perbaikan administrasi pajak, penguatan insentif pajak, pengurangan angka marginal pajak, pengurangan penguapan pajak. 5. Financial liberalization. Sasarannya adalah adanya nilai uang yang ditentukan oleh pasar (market-determined interest rates) untuk memperbaiki efiensi alokasi modal. 6. Exchange rates. Negara memerlukan nilai (rate) yang seragam, kompetitif untuk mendorong ekspansi ekspor. 7. Trade liberalization. LDCs harus menggantikan restriksi kuantitatif dengan tarif, dan secara progresif mengurangi tarif hingga tercapainya angka tarif rendah yang seragam (sekitar 10– 20%). 8. Domestic savings. Disiplin fiskal, pemangkasan pengeluaran pemerintah, reformasi pajak, dan liberalisasi finansial akan mengalihkan risorsis dari negara kepada sektor privat, dimana angka tabungan menjadi lebih tinggi. Model pertumbuhan neoklasik menekankan pentingnya tabungan dan formasi kapital untuk pembangunan ekonomi yang pesat. 9. Foreign direct investment. Para penganjur neoklasik mendukung dihapusnya hambatan bagi masuknya perusahaan asing. 10. Privatization. BUMN harus diprivatisasikan. 1. Deregulation. Pemerintah harus menghilangkan berbagai regulasi yang menghalangi masuknya perusahaan baru dan menghambat regulasi. 12. Property rights. Sistem legal harus menyediakan jaminan hak cipta (property rights). Meskipun beberapa ekonom sepakat dengan perlunya deregulasi yang selektif, namun para penentang neoklasik merasa para neoklasik gagal menyadari eksternalitas, barang publik, dan distribusi pendapatan membatasi ruang lingkup deregulasi. Pemangkasan pengeluaran pemerintah mungkin saja membuat ekonomi menjadi lesu, dan biasanya memerlukan pengurangan dalam pendidikan, nutrisi, dan pelayanan sosial. Sekalipun privatisasi dimungkinkan, pemerintah harus melakukannya secara perlahan-lahan untuk menghindari konsentrasi elit bisnis secara luas akibat dari proses privatisasi perusahaan baru yang jatuh ke tangan beberapa orang. Keterbukaan kepada investasi luar negeri bisa jadi meningkatkan kekuasaan monopolistik dalam ekonomi dan membatasi peluang bagi kapitalis domestik untuk belajar dari pengalaman. Liberalisasi perdagangan cenderung meningkatkan pengangguran, inflasi, dan capital flight. Suatu negara LDC tertentu mungkin akan menghadapi jebakan ekspor (export trap), dimana terjadi persaingan antar negara LDC untuk memperluas ekspor. Di sini, liberalisasi cenderung melukai bagian populasi yang tidak diuntungkan tanpa menyediakan jaring keamanan (safety nets) bagi kaum miskin. Neoklasikal umumnya mendukung liberalisasi, suatu “big bang” yang sifatnya segera atau “shock therapy” ketimbang suatu upaya penyesuaian yang sifatnya gradual. Pengalaman sejarah di abad ke19 dan 20, Barat dan Jepang menunjukkan bahwa liberalisasi ekonomi memerlukan perubahan dalam institusi ekonomi, yang hanya dapat terjadi melalui proses step by step.
  • SISTEM HUKUM INDONESIA Pengertian Sistem Hukum Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang terorganisasi dan kompleks, suatu himpunan atau perpaduan ha-hal atau bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks. Terdapat komponen yang terhubung dan mempunyai fungsi masing-masing terhubung menjadi sistem menurut pola. Sistem merupakan susunan pandangan, teori, asas yang teratur. Sistem Hukum di Indonesia Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara eropa terutama Belanda sebagai Bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Belanda berada di Indonesia sekitar 3,5 abad lamanya. Maka tidak heran apabila banyak peradaban mereka yang diwariskan termasuk sistem hukum. Bangsa Indonesia sebelumnya juga merupakan bangsa yang telah memiliki budaya atau adat yang sangat kaya. Bukti peninggalan atau fakta sejarah mengatakan bahwa di Indonesia dahulu banyak berdiri kerajaan-kerajaan hindu-budha seperti Sriwijaya, Kutai, Majapahit, dan lain-lain. Zaman kerajaan meninggalkan warisan-warisan budaya yang hingga saat ini masih terasa. Salah satunya adalah peraturan-peraturan adat yang hidup dan bertahan hingga kini. Nilai-nilai hukum adat merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar maka tidak heran apabila bangsa Indonesia juga menggunakan hukum agama terutama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan dan juga menjadi sumber hukum Indonesia. Sejarah Hukum di Indonesia Periode Kolonialisme Periode kolonialisme dibedakan menjadi tiga era, yaitu: Era VOC, Liberal Belanda dan Politik etis hingga pendudukan Jepang. a. Era VOC Pada era penjajahan VOC, sistem hukum yang digunakan bertujuan untuk: 1. Keperluan ekspolitasi ekonomi untuk membantu krisis ekonomi di negera Belanda; 2. Pendisiplinan rakyat asli Indonesia dengan sistem yang otoriter 3. Perlindungan untuk orang-orang VOC, serta keluarga, dan para imigran Eropa. Hukum Belanda diterapkan terhadap bangsa Belanda atau Eropa. Sedangkan untuk rakyat pribumi, yang berlaku ialah hukum-hukum yang dibuat oleh tiap-tiap komunitas secara mandiri. Tata politik & pemerintahan pada zaman itu telah mengesampingkan hak-hak dasar rakyat di nusantara & menjadikan penderitaan yang pedih terhadap bangsa pribumi di masa itu. b. Era Liberal Belanda Tahun 1854 di Hindia-Belanda dikeluarkan Regeringsreglement (kemudian dinamakan RR 1854) atau Peraturan mengenai Tata Pemerintahan (di Hindia-Belanda) yang tujuannya adalah melindungi kepentingan usaha-usaha swasta di tanah jajahan & untuk yang pertama kalinya mencantumkan perlindungan hukum untuk rakyat pribumi dari pemerintahan jajahan yang sewenang-wenang. Hal ini bisa dilihat dalam (Regeringsreglement) RR 1854 yang mengatur soal pembatasan terhadap eksekutif (paling utama Residen) & kepolisian, dan juga jaminan soal proses peradilan yg bebas. Otokratisme administrasi kolonial masih tetap terjadi pada era ini, meskipun tidak lagi sekejam dahulu. Pembaharuan hukum yang didasari oleh politik liberalisasi ekonomi ini ternyata tidak dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi, sebab eksploitasi masih terus terjadi.
  • c. Era Politik Etis Sampai Kolonialisme Jepang Politik Etis diterapkan di awal abad ke-20. Kebijakan-kebijakan awal politik etis yang berkaitan langsung dengan pembaharuan hukum antara lain: 1. Pendidikan bagi rakyat pribumi, termasuk juga pendidikan lanjutan hukum; 2. Pendirian Volksraad, yaitu lembaga perwakilan untuk kaum pribumi; 3. Manajemen organisasi pemerintahan, yang utama dari sisi efisiensi; 4. Manajemen lembaga peradilan, yang utama dalam hal profesionalitas; 5. Pembentukan peraturan perundang-undangan yg berorientasi pada kepastian hukum. Sampai saat hancurnya kolonialisme Belanda, pembaruan hukum di Hindia Belanda meninggalkan warisan: i) Pluralisme/dualisme hukum privat dan pluralisme/dualisme lembaga-lembaga peradilan; ii) Pengelompokan rakyat ke menjadi tiga golongan; Eropa dan yang disamakan, Timur Asing, Tionghoa & Non-Tionghoa, & Pribumi. Masa penjajahan Jepang tidak banyak terjadi pembaruan hukum di semua peraturan perundangundangan yang tidak berlawanan dengan peraturan militer Jepang, tetap berlaku sambil menghapus hak-hak istimewa orang-orang Belanda & Eropa lainnya. Sedikit perubahan perundang-undangan yang dilakukan: i) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang awalnya hanya berlaku untuk golongan Eropa & yang setara, diberlakukan juga untuk kaum Cina; ii) Beberapa peraturan militer diselipkan dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Di bidang peradilan, pembaharuan yang terjadi adalah: i) Penghapusan pluralisme/dualisme tata peradilan; ii) Unifikasi kejaksaan; iii) Penghapusan pembedaan polisi kota & lapangan/pedesaan; iv) Pembentukan lembaga pendidikan hukum; v) Pengisian secara besar-besaran jabatan-jabatan administrasi pemerintahan & hukum dengan rakyat pribumi. Era Revolusi Fisik Sampai Demokrasi Liberal a. Era Revolusi Fisik i) Melanjutkan unfikasi badan-badan peradilan dengan melaksanakan penyederhanaan; ii) Mengurangi serta membatasi peranan badan-badan pengadilan adat & swapraja, terkecuali badan-badan pengadilan agama yg bahkan diperkuat dengan pembentukan Mahkamah Islam Tinggi. b. Era Demokrasi Liberal Undang-undang Dasar Sementara 1950 yang sudah mengakui HAM. Namun pada era ini pembaharuan hukum & tata peradilan tidak banyak terjadi, yang terjadi adalah dilema untuk mempertahankan hukum & peradilan adat atau mengkodifikasi dan mengunifikasinya menjadi hukum nasional yang peka terhadap perkembangan ekonomi dan tata hubungan internasional. Selajutnya yang terjadi hanyalah unifikasi peradilan dengan menghapuskan seluruh badan-badan & mekanisme pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara, yang ditetapkan melalui UU No. 9/1950 tentang Mahkamah Agung dan UU Darurat No. 1/1951 tentang Susunan & Kekuasaan Pengadilan.
  • Era Demokrasi Terpimpin Sampai Orde Baru a. Era Demokrasi Terpimpin Perkembangan dan dinamika hukum di era ini i) Menghapuskan doktrin pemisahan kekuasaan & mendudukan MA & badan-badan pengadilan di bawah lembaga eksekutif; ii) Mengubah lambang hukum "dewi keadilan" menjadi "pohon beringin" yang berarti pengayoman; iii) Memberikan kesempatan kepada eksekutif untuk ikut campur tangan secara langsung atas proses peradilan sesuai UU No.19/1964 & UU No.13/1965; iv) Menyatakan bahwa peraturan hukum perdata pada masa pendudukan tidak berlaku kecuali hanya sebagai rujukan, maka dari itu hakim harus mengembangkan putusan-putusan yang lebih situasional & kontekstual. b. Era Orde Baru Pembaruan hukum pada masa Orde Baru dimulai dari penyingkiran hukum dalam proses pemerintahan dan politik, pembekuan UU Pokok Agraria, membentuk UU yang mempermudah modal dari luar masuk dengan UU Penanaman modal Asing, UU Pertambangan, dan UU Kehutanan. Selain itu, orde baru juga melancarkan: i) Pelemahan lembaga hukum di bawah kekuasaan eksekutif; ii) Pengendalian sistem pendidikan & pembatasan pemikiran kritis, termasuk dalam pemikiran hukum; Kesimpulannya, pada era orba tidak terjadi perkembangan positif hukum Nasional Periode Pasca Orde Baru (1998 – Sekarang) Semenjak kekuasaan eksekutif beralih ke Presiden Habibie sampai dengan sekarang, sudah dilakukan 4 kali amandemen UUD RI 1945. Beberapa pembaruan formal yang terjadi antara lain: 1) Pembaruan sistem politik & ketetanegaraan; 2) Pembaruan sistem hukum & HAM; dan 3) Pembaruan sistem ekonomi. Ciri-ciri Sistem Hukum terdapat perintah dan larangan terdapat sanksi tegas bagi yang melanggar perintah dan larangan harus ditaati untuk seluruh masyarakat Tiap-tiap orang harus bertindak demikian untuk menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain yang dapat disebut juga kaedah hukum yakni peraturanperaturan kemasyarakatan. Kaedah Hukum Sumber-sumber yang menjadi kaedah hukum atau peraturan kemasyarakatan: 1. Norma Agama merupakan peraturan hidup yang berisi perintah dan larangan yang bersumber dari Yang Maha Kuasa. Contoh: jangan membunuh, hormati orang tua, berdoa, dll 2. Norma Kesusilaan merupakan peraturan yang bersumber dari hati sanubari. contohnya: melihat orang yang sedang kesulitan maka hendaknya kita tolong.
  • 3. Norma Kesopanan merupakan peraturan yang hidup di masyarakat tertentu. contohnya: menyapa orang yang lebih tua dengan bahasa yang lebih tinggi atau baik. 4. Norma Hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh penguasa yang berisi perintah dan larangan yang bersifat mengikat: contohnya: ttiap indakan pidana ada hukumannya. Unsur-unsur Hukum Di dalam sebuah sistem hukum terdapat unsur-unsur yang membangun sistem tersebut yaitu: 1. Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat 2. Peraturan yang ditetapkan oleh instansi resmi negara 3. Peraturan yang bersifat memaksa 4. Peraturan yang memiliki sanksi tegas. Sifat Hukum Agar peraturan hidup kemasyarakatan agar benar-benar dipatuhi dan di taati sehingga menjadi kaidah hukum, peraturan hidup kemasyarakata itu harus memiliki sifat mengatur dan memaksa. Bersifat memaksa agar orang menaati tata tertib dalam masyarakaty serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh menaatinya. Tujuan Hukum Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Sementara itu, para ahli hukum memberikan tujuan hukum menurut sudut pandangnya masing-masing. 1. Prof. Subekti, S.H. hukum itu mengabdi pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. 2. Prof. MR. dr. L.J. Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. 3. Geny, hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan, dan sebagai unsur daripada keadilan disebutkannya “kepentingan daya guna dan kemanfaatan”. 4. Jeremy Betham (teori utilitas), hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. 5. Prof. Mr. J. Van Kan, hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Berdasarkan pada beberapa tujuan hukum yang dikemukakan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum itu memiliki dua hal, yaitu : 1. untuk mewujudkan keadilan 2. semata-mata untuk mencari faedah atau manfaat. Selain tujuan hukum, ada juga tugas hukum, yaitu : 1. menjamin adanya kepastian hukum. 2. Menjamin keadilan, kebenaran, ketentraman dan perdamaian. 3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat.
  • Sumber Hukum Sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatankekutatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dapat ditinjau dari segi : 1. Sumber hukum material, sumber hukum yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, misalnya ekonomi, sejarah, sosiologi, dan filsafat. Seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan menyatakan bahwa yang menjadi sumber hukum adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Demikian sudut pandang yang lainnya pun seterusnya akan bergantung pada pandangannya masing-masing bila kita telusuri lebih jauh. 2. Sumber hukum formal, membagi sumber hukum menjadi : Undang-undang (statue), yaitu suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. a) Dalam arti material adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dilihat dari isinya mengikat secara umum seperti yang diatur dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966. b) Dalam arti formal adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang karena bentuknya dan dilibatkan dalam pembuatannya disebut sebagai undang-undang Kebiasaan (custom/adat), perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat. Apabila ada tindakan atau perbuatan yang berlawanan dengan kebiasaan tersebut, hal ini dirasakan sebagai pelanggaran. Keputusan Hakim (Jurisprudensi); adalah keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama. Traktat (treaty); atau perjanjian yang mengikat warga Negara dari Negara yang bersangkutan. Traktat juga merupakan perjanjian formal antara dua Negara atau lebih. Perjanjian ini khusus menyangkut bidang ekonomi dan politik. Pendapat Sarjana Hukum (doktrin); merupakan pendapat para ilmuwan atau para sarjana hukum terkemuka yang mempunyai pengaruh atau kekuasaan dalam pengambilan keputusan.
  • SISTEM EKONOMI INDONESIA Sistem ekonomi Indonesia disebut demokrasi ekonomi atau ekonomi Pancasila. Dalam demokrasi ekonomi, produksi dilakukan sebagai usaha bersama untuk kepentingan bersama. Demokrasi ekonomi mengutamakan peranan aktif masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan. Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan iklim ekonomi untuk perkembangan dunia usaha. Sedangkan dunia usaha berkewajiban memberi tanggapan yang positif terhadap pengarahan, bimbingan, dan berusaha menciptakan iklim yang sehat dalam kegiatan yang dilakukan. Landasan idiil demokrasi ekonomi adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar demokrasi ekonomi. Adapun bunyi Pasal 33 UUD 1945, sebagai berikut. Ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penjelasan Pasal 33 Ayat (1) menegaskan bahwa, produksi dikerjakan oleh semua dan untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Bangun perusahaan yang sesuai adalah koperasi. Pasal 33 tersebut dijadikan landasan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan lembaga perwakilan rakyat, dan pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula. 5. Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. 6. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 7. Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. 8. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Peranan dan kegiatan pemerintah dalam perekonomian indonesia ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat (2). Unsur-unsur bagi penguasaan hajat hidup orang banyak adalah barang dan jasa yang penting bagi kehidupan manusia, dan jumlahnya terbatas. Pemerintah telah merumuskan bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu sebagai berikut:
  • Pelabuhan-pelabuhan; Produksi, transmisi, dan distribusi tenaga listrik untuk umum; Telekomunikasi; Pelayaran; Penerbangan; air minum; Kereta api umum; Pembangkit tenaga atom; Media massa. Secara garis besar terdapat empat bagian yang berkenaan dengan ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Peranan negara penting, tetapi tidak dominan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah tumbuhnya sistem ekonomi komando. Demikian juga peranan swasta juga penting, tetapi tidak dominan. Dalam hal ini, untuk mencegah berkembangnya sistem pasar/liberal. Dalam sistem ekonomi Pancasila usaha negara dan swasta tumbuh berdampingan secara seimbang. 2. Sistem ini tidak didominasi oleh modal, tetapi juga tidak didominasi oleh buruh. Sistem ekonomi ini berdasarkan atas asas kekeluargaan. 3. Masyarakat memegang peranan penting, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan di bawah pimpinan atau pengawasan anggota-anggota masyarakat. 4. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Selanjutnya, dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal berikut. 1. Sistem free fight liberalism (sistem ekonomi liberal yang bebas), yang menumbuhkan ekploitasi terhadap manusia dan bangsa lain, yang dalam sejarah di Indonesia telah menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia. 2. Sistem etatisme (sistem ekonomi komando), bahwa negara beserta aparatur ekonomi bersifat dominan, mendesak, dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. 3. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni, yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.
  • SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA A. Pengertian Sistem Sistem berasal dari kata “systēma” (dalam Bahasa Yunani) yang mengandung arti “keseluruhan dari bermacam-macam bagian “. Pengertian sistem menurut beberapa ahli : L. James Havery “Menurutnya sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.“ C.W. Churchman. “Menurutnya sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang dikoordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan. B. Sistem Ekonomi Sistem ekonomi adalah suatu proses penerapan yang saling behubungan dan berinteraksi yang dikembangkan oleh masyarakat dengan ciri dan identitas tersendiri. Sistem Ekonomi terbagi menjadi 4 macam yaitu : 1. 2. 3. 4. Sistem Ekonomi Tradisional Sistem Ekonomi Sosialis/Terpusat Sistem Ekonomi Bebas/Liberal Sistem Ekonomi Campuran 1. Sistem Ekonomi Tradisional Sistem ini memiliki tradisi aktivitas ekonomi yang dilakukan secara turun-temurun. Dan masyarakatnya tetap menjaga nilai budaya setempat, sehingga kegiatan perekonomiannya masih bergotong-royong dan kekeluargaan. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional antara lain adalah sebagai berikut : Pembagian struktur kerja belum ada Masih menggunakan tukar-menukar barang/barter Sifat kekeluargaan tergolong tinggi Proses produksinya tergantung pada alam,misalnya bertani, berladang, berkebun dan sebagainya Alat untuk memproduksi sangat sederhana. 2. Sistem Ekonomi Sosialis/Terpusat Sistem ekonomi terpusat yang disebut juga sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi yang seluruh sumber daya dan pengolahannya direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah. Sistem ekonomi terpusat memiliki ciri-ciri sebagai berikut : Negara menguasai semua alat produksi
  • Produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat Kegiatan ekonomi direncanakan oleh negara dan diatur pemerintah secara terpusat Hak milik individu tidak diakui Pemerintah mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ** 3. Sistem Ekonomi Bebas/Liberal Sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi di mana pengelolaan ekonomi diatur oleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran). Sistem ekonomi ini menghendaki adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Artinya, setiap individu diakui keberadaanya dan mereka bebas bersaing. Ciri-cirinya : Harga barang ditentukan oleh pasar Timbulnya persaingan bebas Adanya pengakuan terhadap hak individu Setiap individu bebas mengejar keuntungan Modal memegang peranan sangat penting. 4. Sistem Ekonomi Campuran Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang berusaha mengurangi kelemahankelemahan yang timbul dalam sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran : Adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian Adanya pihak swasta yang ikut berperan dalam kegiatan perekonomian Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, sudah banyak tokoh-tokoh negara pada saat itu telah merumuskan sistem perekonomian yang tepat bagi bangsa indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok. Tokoh ekonomi indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa sistem yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran tetapi dalam proses perkembanganya telah disepakati suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai Sistem Ekonomi Pancasila yang didalamnya mengandung unsur penting yang disebut Demokrasi Ekonomi. Mengapa di[ilih sistem Demokrasi ekonomi, karena menurut beliau sistem Demokrasi Ekonomi memiliki ciri-ciri yang positif, diantaranya adalah : 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendakinya serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 4. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. 5. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. 6. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
  • Dengan demikian perekonomian Indonesia tidak mengizinkan adanya : Free fiht liberalism, yaitu adanya suatu kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dan terjajah dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin. Etatisme, yaitu keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat. Jadi masyarakat hanya bersikap pasif saja Monopoli, suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan sang monopoli. Disini konsumen seperti robot yang diatur untuk mengikuti jalannya permainan. Meskipun awal perkembangan perekonomian indonesia menganut sistem ekonomi pancasila. Ekonomi demokrasi dan mungkin „campuran‟ namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun 1950-an sampai dengan tahun 1957-an merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme, pernah juga mewarnai corak perekonomian di tahun 1960-an sampai masa orde baru Faktor-faktor penyebab kegagalan sistem perekonomian Indonesia adalah : Program tersebut disusun oleh tokoh yang relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, sehingga keputusan yang dibuat cenderung menitikberatkan pada masalah politik bukan masalah ekonomi. Akibat lanjutan dari kegagalan diatas dana negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi justru dialokasikan untuk kepentingan politik dan perang. Adanya kecenderungan terpengaruh untuk menggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Akibat yang ditimbulkan dari sistem etatisme yang pernah terjadi di indonesia pada periode tersebut, yaitu : 1. Semakin rusaknya sarana produksi dan komunikasi yang membawa dampak menurunnya nilai ekspor kita. 2. Hutang luar negeri yang justru dipergunakan untuk proyek „Mercu Suar‟ 3. Defisit anggaran negara yang makin besar 4. laju pertumbuhan penduduk yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi Para Pelaku Ekonomi Mungkin dalam ilmu ekonomi mikro kita mengenal tiga pelaku ekonomi, yaitu : Pemilik faktor produksi Konsumen Produsen Dan dalam ilmu ekonomi makro ada : Sektor rumah tangga Sektor swasta Sektor pemerintah
  • Sektor luar negeri Maka dalam perekonomian indonesia sendiri dikenal tiga pelaku pokok : 1. Koperasi 2. Sektor Swasta, dan 3. Sektor pemerintah sesuai dengan konsep trilogi pembangunan, yang masing-masing pelaku tersebut memiliki fungsi sebagai berikut : Koperasi Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi seperti berikut ini. 1) Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka. 2) Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sektor Swasta Peran yang diberikan sektor swasta dalam perekonomian Indonesia seperti berikut ini. 1) Membantu meningkatkan produksi nasional. 2) Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru. 3) Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan. 4) Membantu pemerintah mengurangi pengangguran. 5) Menambah sumber devisa bagi pemerintah. 6) Meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak. 7) Membantu pemerintah memakmurkan bangsa. Sektor Pemerintah secara umum sektor pemerintah memiliki fungsi : 1) Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. 2) Sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara efektif dan efisien. 3) Sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi. 4) Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja.
  • SISTEM INFORMASI MANAJEMEN · · · Sistem Informasi Manajemen (SIM) menurut O‟Brien (2002) dikatakan bahwa SIM adalah suatu sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran (output) dengan menggunakan masukan (input) dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen (Wikipedia, 2010). Tujuan SIM, yaitu: Menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebuah sistem informasi melakukan pemrosesan data dan kemudian mengubahnya menjadi informasi. Menurut O‟brien (2010) SIM merupakan kombinasi yang teratur antara people, hardware, software, communication network dan data resources (kelima unsur ini disebut komponen sistem informasi) yang mengumpulkan, merubah dan menyebarkan informasi dalam organisasi seperti pada Gambar 1. Terdapat 3 peran utama sistem informasi dalam bisnis yaitu : • Mendukung proses bisnis dan operasional • Mendukung pengambilan keputusan • Mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif 2. · · · Teknologi Informasi a. Definisi Teknologi Informasi Teknologi Informasi biasa disebut TI, IT (Information Technology) atau Infotech. Berbagai definisi teknologi informasi telah diutarakan oleh beberapa ahli, diantaranya : Haag den Keen (1996), Teknologi Informasi adalah seperangkat alat yang membantu pengguna bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Martin (1999), Teknologi Informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras atau lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Williams dan Swayer (2003), Teknologi Informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara dan video. Dari definisi diatas terlihat bahwa teknologi informasi baik secara implisit maupun eksplisit tidak sekedar berupa teknologi komputer, tetapi juga teknologi telekomunikasi. Dengan kata lain, yang disebut teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan telekomunikasi. b. Pengelompokan Teknologi Informasi Telah diketahui bahwa teknologi informasi mencakup teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Lebih rinci, teknologi infromasi dapat dikelompokan menjadi 6 teknologi, yakni teknologi komunikasi, teknologi masukan, teknologi perangkat lunak, teknologi penyimpanan, dan teknologi mesin pemroses. 1. Teknologi Komunikasi 2. Teknologi Masukan Teknologi masukan (input technology) adalah teknologi yang berhubungan dengan peralatan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Piranti masukan yang lazim dijumpai dalam sistem komputer berupa keyboard dan mouse.
  • 3. Teknologi Mesin Pemroses Mesin Pemroses (processing machine) lebih dikenal dengan sebutan CPU (Central Processing Unit), mikroprosesor, atau prosesor. Contoh prosesor yang terkeanl saat ini, antara lain adalah Intel dan AMD. 4. Teknologi Penyimpanan Teknologi penyimpanan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu memori internal dan penyimpanan eksternal. Memori internal (biasa juga disebut main memory atau memori utama) berfungsi sebagai pengikat sementara baik bagi data, program, maupun informasi ketika proses pengolahannya dilaksanakan oleh CPU. Dua contoh memori internal yaitu ROM dan RAM. ROM (Read Only Memory) adalah memori yang hanya bisa dibaca, sedangkan RAM (Read Access Memory) adalah memori yang isinya bisa diperbaharui. Penyimpanan eksternal (external storage) dikenal juga dengan sebutan penyimpanan sekunder. Penyimpanan eksternal adalah segala piranti yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Pengertian permanen disini berarti bahwa data yang terdapat pada penyimpanan akan tetap terpelihara dengan baik sekalipun komputer sudah dalam keadaan mati (tidak mendapat aliran listrik). Harddisk, disket, dan flashdisk adalah contoh penyimpanan eksternal. 4. Teknologi Keluaran Teknologi keluaran (output technology) adalah teknologi yang berhubungan dengan segala piranti yang berfungsi untuk menyajikan informasi hasil pengolahan sistem. Layar dan monitor dan printer merupakan piranti yang biasa digunakan sebagai piranti keluaran. 5. Teknologi Perangkat Lunak Perangkat lunak (software) atau dikenal juga dengan sebutan program. Tentu saja untuk mengerjakan tugas komputer, diperlukan perangkat lunak sendiri. Sebagai contoh Microsoft Word merupakan contoh perangkat lunak pengolah kata yang berguna untuk membuat dokumen, sedangkan Adobe Photoshop adalah perangkat lunak yang berguna untuk mengolah gambar. c. Komponen Sistem Teknologi Informasi Yang dimaksud dengan sistem teknologi informasi adalah sistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Suatu sistem teknologi informasi pada dasarnya tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat fisik, seperti komputer dan printer, tetapi juga mencakup halhal yang tidak terlihat secara fisik, yaitu piranti lunak dan yang lebih penting lagi adalah orang. Dengan kata lain, komponen utama sistem teknologi informasi adalah berupa: 1. Data 2. perangkat keras (hardware) 3. perangkat lunak (software) 4. Perangkat Jaringan (netware) 5. orang (brainware) Sistem teknologi informasi dapat dibedakan dengan berbagai cara pengklasifikasian. Misalnya, menurut fungsi sistem (embedded IT System, dedicated IT system, dan general purpose IT system), menurut departemen atau perusahaan bisnis (sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, dll), menurut dukungan terhadap level manajemen dalam perusahana (sistem pemrosesan transaksi, sistem pendukung keputusan, dan sistem informasi eksekutif), menurut ukuran dan menurut cara melayani permintaan (klien-server) 3 . E-commerce E-commerce adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penjualan barang dan jasa melalui Internet. Dalam pengertian yang paling umum, hanya menciptakan situs Web yang mengiklankan dan mempromosikan produk dapat dianggap “e-commerce.” Dalam beberapa tahun terakhir, bagaimanapun e-commerce telah menjadi jauh lebih canggih. Bisnis e-commerce sekarang menawarkan toko online yang rumit di mana pelanggan dapat mengakses ribuan produk, pemesanan, pilih metode pengiriman yang diinginkan dan membayar untuk pembelian menggunakan kartu kredit mereka.
  • Sedangkan menurut O‟Brien (2011), E-commerce adalah pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan produk, layanan, dan informasi melalui berbagai jaringan komputer. Banyak perusahaan sekarang menggunakan internet, intranet, extranet, dan jaringan lain untuk mendukung setiap langkah dari proses komersial, termasuk segala sesuatu dari dukungan iklan, penjualan, dan pelanggan di World Wide Web untuk keamanan Internet dan mekanisme pembayaran yang memastikan penyelesaian pengiriman dan proses pembayaran. Sebagai contoh, sistem e-commerce termasuk situs Web Internet untuk penjualan online, akses ke database persediaan ekstranet oleh pelanggan besar, dan penggunaan intranet perusahaan dengan tenaga penjualan untuk mengakses catatan pelanggan untuk manajemen hubungan pelanggan. 4. E- Business e-Business atau Electronic business dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan/atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi ,dan salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah dunia bisnis internal, melingkupi sistem, pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Secara luas sebagai proses bisnis yang bergantung pada sebuah sistem terotomasi. Pada masa sekarang, hal ini dilakukan sebagian besar melalui teknologi berbasis web memanfaatkan jasa internet. Terminologi ini pertama kali dikemukakan oleh Lou Gerstner, CEO dari IBM. Marketspace adalah arena di internet, tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli secara bebas seperti layaknya di dunia nyata (marketplace). Mekanisme yang terjadi di marketspace pada hakekatnya merupakan adopsi dari konsep “pasar bebas” dan “pasar terbuka”, dalam arti kata siapa saja terbuka untuk masuk ke arena tersebut dan bebas melakukan berbagai inisiatif bisnis yang mengarah pada transaksi pertukaran barang atau jasa. (http://id.wikipedia.org/wiki/E-business). E-business adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah terkomputerisasi. (Steven Alter. Information System: Foundation of E-Business. Prentice Hall. 2002) D. Rencana Pengembangan Peranan teknologi informasi pada aktifitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur,operasi dan manajemen organisasi. Berkat teknologi ini berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh manusia. Pengambilan uang melalui ATM, transaksi melalui internet yang dikenal dengan E-Commerce atau perdagangan elektronik, transfer uang melalui E-Banking yang dapat dilakukan dirumah merupakan sejumlah contoh hasil penerapan teknologi informasi. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa : • Teknologi informasi menggatikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. • Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan suatu tugas atau proses. • Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Banyak perusahaan yang berani melakukan investasi yang sangat tinggi dibidang teknologi informasi. Alasan yang paling umum adalah adanya kebutuhan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi kompetitif, mengurangi biaya, meningkatkan fleksibilitas dan tanggapan. Program pengembangan sistem informasi manajemen yang akan dilakukan dalam upaya untuk lebih mengefisiensikan biaya dan waktu yang dikeluarkan berupa pelayanan prima untuk pemilihan menu khusus secara online baik untuk paket perorangan maupun paket grup untuk rombongan, dengan sarana membangun situs online untuk mempermudah pelangggan dalam melakukan pemesanan tempat dan menu untuk waktu tertentu.