PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
A. Pengertian Filsafat Pancasila dan Ideologi Pancasila
 Selama manusia hidup sebenarny...
2. Filsafat sebagai suatu proses, yang dalam hal ini filsafat diartikan dalam
bentuk

suatu

aktivitas

berfilsafat

dalam...
 Pancasila sebagai Ideologi digali dan ditemukan dari kekayaan rohani, moral, dan
budaya masyarakat Indonesia, serta bers...
permusyawaratan/perwakilan

serta

yang

berkeadilan

sosial

pada

hakikatnya adalah manusia.
 Demikian juga jikalau kit...
 Persoalan epistemologi dalam hubunganya dengan pancasila dapat
dirinci sebagai berikut: pancasila sebagai suatu obyek pe...
tentang pengertian nilai dan hirarkinya. Mis; kalangan materialis
memandang bahwa hakikat nilai yang tertinggi adalah mate...
c. Nilai-nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi
rohani manusia yang dapat dibedakan atas empat tingkatan
...
1. Dasar Filosofis
 Pancasila sebagai dasar filsafat Negara serta sebagai filsafat hidup bangsa
Indonesia pada hakikatnya...
merupakan suatu nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan
kemasyarakatan.
 Sehubungan dengan pengertian nilai...
3. Nilai-nilai pancasila didalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerohanian
yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, k...
tinggi keberadaan semua agama dalam pergaulan hidup Negara. Hal ini
merupakan penjabaran sila pertama dan kedua.
 Hal ini...
harus

dijamin

dalam

peraturan

perundang-undangan

Negara.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai a...
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (2) menjunjung tinggi harkat dan martabat
kemanusiaan. (3) Menjamin dan memperkokoh persatua...
3. Kausa Efesien
Kausa efesien adalah asal mula karya yang menjadikan Pancasila dari calon
Ideologi negara menjafdi ideolo...
MATA KULIAH : KEWARGANEGARAAN
DOSEN

: SAMAUL BAIT,S.Pd,.M.Pd

NAMA : LA ODE MUSRIFIN
JURUSAN : D3 KEPERAWATAN GIGI

YAYAS...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Pancasila sebagai sistem filsafat AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA

2,673

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,673
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
105
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pancasila sebagai sistem filsafat AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA

  1. 1. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT A. Pengertian Filsafat Pancasila dan Ideologi Pancasila  Selama manusia hidup sebenarnya tidak seorangpun terhindar dari kegiatan berfilsafat. Dengan lain perkataan bahwa setiap orang dalam kehidupannya senantiasa berfilsafat. Sehingga berdasarkan kenyataan tersebut maka sebenarnya filsafat itu sangat mudah dipahami.  Jikalau orang berpendapat bahwa dalam hidup ini materilah yang essensial dan mutlak, maka orang itu berfilsafat materialisme. Jikalau seseorang berpandangan bahwa dalam hidup ini yang terting adalah kenikmatan, kesenangan dan kepuasan lahirlah maka paham ini disebut hedonisme, demikian juga jikalau seseorang berpandangan bahwa dalam hidup masyarakat maupun negara yang terpenting adalah kebebasan individu atau dengan lain perkataan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas maka orang tersebut berpandangan individualisme, liberalisme.  Salah satu jalan untuk mencapai filsafat dan berpikir ilmiah dimulai dari penalaran secara etimologis.  Secara etimologis istilah “filsafat” berasal dari bahasa Yunani yaitu Philein yang artinya cinta, dan “Sophos”yang artinya hikmah atau kebijaksanaan. Cinta dalam arti yang luas sebagai keinginan sungguh-sungguh terhadap sesuatu sedangkan kebijaksanaan dapat diartikan sebagai kebenaran sejati.  Jadi secara harfiah istilah filsafat mengandung makna cinta kebijaksanaan. Dan nampaknya hal ini sesuai dengan sejarah timbulnya ilmu pengetahuan yang sebelumnya dibawah naungan filsafat.  Membahas pengertian filsafat dalam hubungannya dengan lingkup bahasannya maka mencakup banyak bidang bahasan antara lain tentang manusia, alam, pengetahuan, etika, logika dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan maka muncul pula filsafat yang berkaitan dengan bidang-bidang ilmu tertentu antara lain filsafat politik, sosial, hukum, bahasa, ilmu pengetahuan, agama, dan bidang-bidang ilmu lainnya.  Keseluruhan arti filsafat tersebut dikelompokkan menjadi dua yaitu : 1. Filsafat sebagai produk yang mencakup pengertian : a. Filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran-pemikiran dari para filsuf jaman dahulu yang lazimnya merupakan suatu aliran atau sistem filsafat tertentu mis; rasionalisme, materialisme, pragmatisme dll. b. Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Jadi manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari suatu persoalan yang bersumber pada akal manusia.
  2. 2. 2. Filsafat sebagai suatu proses, yang dalam hal ini filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan obyeknya.  Adapun cabang-cabang filsafat yang pokok adalah : 1. Metafisika, yang membahas tentang hal-hal yang bereksistensi dibalik fisis, yang meliput bidang-bidang entologi, kosmologi, dan antropologi. 2. Epistemologi, yang berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan. 3. Metodologi, yang berkaitan dengan persoalan hakikat metode dalam ilmu pengetahuan. 4. Logika, yang berkaitan dengan persoalan filsafat berpikir, yaitu rumus-rumus dan dalil-dalil berpikir yang benar. 5. Etika yang berkaitan dengan moralitas, tingkah laku manusia. 6. Estetika, yang berkaitan dengan hakikat keindahan.  Menurut Notonagoro ( 1975), pengertian filsafat Pancasila mempunyai sifat mewujudkan ilmu filsafat, yaitu ilmu yang memandang Pancasila dari sudut hakikat. Pengertian hakikat adalah unsur-unsur yang tetap dan tidak berubah pada suatu obyek. Sifat tidak berubah akan terlepas dari perubahan keadaan , tempat , dan waktu yang disebut hakikat abstrak. Pengertian hakikat abstrak dimungkinkan bahkan diharuskan pada rumusan sila-sila Pancasila.  Rumusan sila-sila itu terdiri dari kata-kata pokok dan kata-kata sifat. Kata-kata pokok terdiri atas kata-kata dasar yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Empat sila dibubuhi awalan –akhiran ke-an dan satu per- an. Kedua macam awalan akhiran itu menurut tata bahasa menjadikan absatrak dari kata dasarnya. Pengertian yang demikian disebut pengertian yang yang Abstrak Umum Universal . Isinya sedikit tetapi luasnya tidak terbatas, artinya meliputi segala hal dan keadaan yang terdapat pada bangsa dan negara Indonesia dalam jangka waktu yang tidak terbatas.  Secara etimologis, kata Ideologi juga berasal dari bahasa Yunani “Idea” yang berarti gagasan, atau cita-cita dan “logos” yang berarti ilmu sebagai hasil pemikiran. Jadi secara sederhana pemahaman ideologi adalah suatu gagasan atau cita-cita yang berdasarkan hasil pemikiran.  Pancasila sebagai ideologi diartikan sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita dan keyakinan bangsa Indonesia mengenai sejarah, masyarakat, hukum dan negara Indonesia sebagai hasil kristalisasi nilai-nilai yang sudah ada dibumi Indonesia bersumber pada adat istiadat, budaya, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  3. 3.  Pancasila sebagai Ideologi digali dan ditemukan dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia, serta bersumber dari pandangan hidup bangsa. B. Rumusan Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai Suatu Sistem Filsafat  Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.  Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. Suatu kesatuan bagian-bagian. b. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. c. Saling berhubungan dan saling ketergantungan. d. Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (tujuan Sistem). e. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks.  Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila pancasila. Setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis.  Secara filosofi pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis dan dasar aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya misalnya materialisme, liberalisme, komunisme, idealisme, dan lain faham filsafat didunia. 1. Dasar antropologis Sila-Sila Pancasila  Ontologis adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat segala sesuatu yang ada atau untuk menjawab pertanyaan “apakah kenyataan itu”  Pancasila sebagai suatu kesatuan system filsafat tidak hanya kesatuan menyangkut sila-silanya saja melainkan juga meliputi hakikat dasar dari sila-sila pancasila atau secara filosofi meliputi dasar ontologis sila-sila pancasila. pancasila yang terdiri dari lima sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki suatu kesatuan dasar antologis.  Dasar ontologis pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak Monopluralis. Oleh karena itu hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis.  Subyek pendukung pokok sila-sila pancasila adalah manusia, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa yang berketuhanan yang maha esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradap, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
  4. 4. permusyawaratan/perwakilan serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia.  Demikian juga jikalau kita pahami dari segi filsafat Negara bahwa Pancasila adalah dasar filsafat Negara, adapun pendukung pokok Negara adalah rakyat dan unsur rakyat adalah manusia itu sendiri. Sehingga tepatlah jikalau dalam filsafat pancasila bahwa hakikat dasar antropologis sila-sila pancasila adalah manusia.  Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak terdiri atas susunan kodrat raga dan jiwajasmani dan rohani, sifat kodrat manusia adalah sebagai mahluk individu dan mahluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai mahluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai mahluk Tuhan yang maha esa.  Oleh karena kedudukan kodrat manusia sebagai mahluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai mahluk tuhan inilah maka secara hirarkis sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai keempat sila-sila pancasila yang lainnya ( Kaelan, 2003).  Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia memiliki lima susunan lima sila yang merupakan suatu persatuan dan kesatuan yang mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak yaitu berupa sifat kodrat monodualis. Sebagai konsekuensinya, nilai-nilai Pancasila yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sifat dasar mutlaknya berupa sifat kodrat manusia yang monodualis tersebut menjadi dasar dan jiwa bagi bangsa Indonesia. 2. Dasar Epistemologi Sila-sila Pancasila  Epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang apakah kebenaran atau apakah hakikat ilmu pengetahuan. Oleh karena itu kajian epistemologi filsafat Pancasila dimaksudkan sebagi upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagi sistem ilmu pengetahuan.  Dasar epistemologi Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya yaitu filsafat pancasila.  Oleh karena itu dasar epistemologi pancasila tidak dapat dipisahkan dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Kalau manusia merupakan basis ontologis dari Pancasila maka dengan demikian mempunyai implikasi terhadap bangunan epistemologi, yaitu bangunan epistemologi yang ditempatkan dalam bangunan filsafat manusia.
  5. 5.  Persoalan epistemologi dalam hubunganya dengan pancasila dapat dirinci sebagai berikut: pancasila sebagai suatu obyek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan pancasila dan susunan pengetahuan pancasila.  Tentang sumber pengetahuan pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri bukan berasal dari bangsa lain, bukanya hanya merupakan perenungan serta pemikiran seseorang atau beberapa orang saja namun dirumuskan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia dalam mendirikan Negara. Dengan lain perkataan bahwa bangsa Indonesia sebagai kuasa materialis pancasila.  Oleh karena sumber pengetahuan pancasila adalah kebudayaan dan nilai religius maka diantara bangsa Indonesia sebagai pendukung sila-sila pancasila dengan pancasila itu sendiri sebagai suatu sistem pengetahuan yang memiliki kesesuaian yang bersifat korespondensi.  Tentang susunan pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan maka pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis baik dalam arti susunan sila-sila pancasila maupun isi arti sila-sila pancasila  Susunan kesatuan sila-sila pancasila adalah bersifat hirarkis dalam bentuk piramidal, dimana sila pertama pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya serta sila kedua di dasari sila pertama serta mendasari dan menjiwai sila ketiga, keempat dan kelima, sila ketiga di dasari dan dijiwai oleh sila pertama dan kedua serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima, sila keempat didasari dan dijiwai oleh sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan mendasari dan menjiwai sila kelima, adapun sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Demikianlah maka susunan sila-sila pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. 3. Dasar Aksiologis Sila-sila Pancasila  Aksiologi adalah cabang ilmu filsafat yang mengkaji tentang nilai praktis atau manfaat ilmu pengetahuan. Jadi kajian aksiologi tentang Pancasila pada hakikatnya mengkaji tentang nilai praktis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila.  Sila-sila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki suatu kesatuan dasar aksiologisnya sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan.  Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan
  6. 6. tentang pengertian nilai dan hirarkinya. Mis; kalangan materialis memandang bahwa hakikat nilai yang tertinggi adalah material, kalangan hedonis berpandang bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan.  Nilai dapat dikelompokkan dalam dua sudut pandang hyaitu : a) Sifat subyektif yaitu sesuatu itu bernilai karena berkaitan dengan subyek pemberi nilai yaitu manusia. b) Obyektivitisme bahwa pada hakikatnya sesuatu itu memang pada dirinya sendiri memang bernilai.  Banyak pandangan tentang nilai terutama dalam menggolong-golongkan nilai dan penggolongan tersebut amat beraneka ragam tergantung pada sudut pandangnya masing-masing, misalnya : - Max Scheler, mengatakan bahwa nilai yang ada tidak sama luhurnya dan tidak sama tingginya. Nilai-nilai itu dalam kenyataannya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah bila mana disbanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Menurut tinggi rendahnya nilai dapat digolongkan menjadi empat tingkatan yaitu: a. Nilai-nilai kenikmatan yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan indra manusia sesuatu yang mengenakkan dan tidak mengenakkan dalam kaitannya dengan indra manusia yang menyebabkan manusia senang atau menderita atau tidak enak. b. Nilai-nilai kehidupan yaitu dalam tingkat ini terdapatlah nilai-nilai yang paling penting bagi kehidupan manusia misalnya kesegaran jasmani, kesehatan serta kesejahteraan umum. c. Nilai-nilai kejiwaan, dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani atau lingkungan seperti nilai keindahan, kebenaran dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. d. Nilai-nilai kerohanian yaitu dalam tingkatan ini terdapat modalitas nilai dari yang suci. Nilai-nilai semacam itu terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi. - Notonagoro membedakan pandangan dan tingkatan nilai menjadi tiga macam yaitu: a. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. b. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan.
  7. 7. c. Nilai-nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia yang dapat dibedakan atas empat tingkatan sebagai berikut : Pertama, nilai kebenaran yaitu nilai yang bersumber pada akal, rasio, budi atau cipta manusia. Kedua, nilai keindahan atau estetis yaitu nilai yang bersumber pada perasaan manusia. Ketiga nilai kebaikan atau nilai moral yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak manusia.Keempat nilai religius (kesucian) yang merupakan nila kerohanian yang tertinggi dan bersifat mutlak. Nilai religius ini berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan manusia dan nilai religius ini bersumber pada wahyu yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa.  Berdasarkan uraian mengenai nilai-nilai sebagaimana tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa yang mengandung nilai itu bukan hanya sesuatu yang bersifat material saja akan tetapi juga yang bersifat non material. Bahkan sesuatu yang non material itu mengandung nilai yang bersifat mutlak bagi manusia.  Nilai-nilai material relatif lebih mudah diukur yaitu menggunakan indra maupun alat pengukur yang lainnya seperti berat, lebar, luas dan sebagainya. Dalam menilai hal-hal yang bersifat rohaniah yang menjadi alat ukur adalah hati nurani manusia yang dibantu oleh alat indra manusia yaitu cipta, rasa karsa serta keyakinan manusia.  Menurut Notonogoro bahwa nilai-nilai Pancasila termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yang mengakui nilai material dan nilai vital.  Dengan demikian nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerohanian itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis yaitu nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistematik-hirarkies, dimana sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai basis dari semua sila-sila Pancasila ( Darmodihardjo, 1978).  Pengakuan, penerimaan dan peenghargaan serta pengamalan bangsa Indonesia terhadap Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai akan terlihat secara kasat mata dalam setiap sikap, tingkah laku, dan perbuatan dari rakyat Indonesia C. Pancasila Sebagai Nilai Dasar Fundamental Bagi Bangsa Dan Negara Republik Indonesia.
  8. 8. 1. Dasar Filosofis  Pancasila sebagai dasar filsafat Negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis. Oleh karena itu sebagai suatu dasar filsafat maka sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat, hirarkis dan sistematis.  Dalam pengertian inilah maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Oleh karena merupakan suatu sistem filsafat maka kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri melainkan memiliki esensi makna yang utuh.  Dasar pemikiran filosofi dari sila-sila Pancasila sebagai dasar filsafat Negara adalah sebagai berikut : Pancasila sebagai filsafat bangsa dan Negara RI mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan serta kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.  Pemikiran filsafat kenegeraan bertolak dari suatu pandangan bahwa Negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan dalam hidup manusia (Legal Society) atau masyarakat hukum. Adapun Negara yang didirikan oleh manusia itu berdasarkan pada kodrat bahwa manusia sebagai warga dari Negara sebagai persekutuan hidup adalah berkedudukan kodrat manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa (hakikat sila pertama). Negara yang merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia sebagai mahluk yang berbudaya atau mahluk yang beradab (hakikat sila kedua). Untuk terwujudnya suatu Negara sebagai organisasi hidulp manusia maka harus membentuk persatuan ikatan hidup bersama sebagai suatu bangsa (hakikat sila ketiga). Terwujudnya persatuan dalam suatu Negara akan melahirkan rakyat sebagai suatu bangsa yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Sehingga dalam hidup kenegaraan itu haruslah mendasarkan pada nilai bahwa rakyat adalah asal mula kekuasaan Negara. Maka suatu keharusan bahwa Negara harus bersifat demokratis, hak serta kekuasaan rakyat harus dijamin baik sebagai individu maupun secara bersama (hakikat sila keempat). Untuk mewujudkan tujuan Negara sebagai tujuan bersama dari seluruh warga Negara maka dalam hidup kenegaraan harus mewujudkan jaminan perlindungan bagi seluruh warganya, sehingga untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dijamin berdasarkan suatu prinsip keadilan yang timbul dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial) (hakikat sila ke lima). Nilai-nilai inilah yang
  9. 9. merupakan suatu nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan.  Sehubungan dengan pengertian nilai bahwa Pancasila tergolong nilai kerohanian, akan tetapi nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital, juga secara kualitas bahwa nilai-nilai Pancasila adalah bersifat obyektif dan juga subyektif. Artinya esensi nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Sehingga dimungkinkan dapat diterapkan pada negara lain walaupun mungkin namanya bukan Pancasila.  Nilai-nilai Pancasila bersifat obyektif dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya hakikat maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak, karena merupakan suatu nilai, 2. Inti nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan. 3. Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebaia pokok kaidah yang fundahmental Negara sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu dalam hierarki suatu tertib hukum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum yang tertinggi. Maka secara obyektif tidak dapat diubah secara hukum sehingga terletak pada kelangsungan hidup Negara. Sebagai konsekuensinya jikalau nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ini diubah maka sama halnya dengan pembubaran Negara proklamsi 1945, hal ini sebagaimana yang terkandung dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, diperkuat Tap MPR No. V/MPR/1973 Jo Tap MPR No. IX/MPR/1978.  Sebaliknya nilai-nilai subyektif Pancasila dapat diartikan bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu tergantung atau terlekat pada bangsa Indonesia sendiri. Pengertian itu dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai kuasa materialis. Nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, penilaian kritis, serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia. 2. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa, yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, barbangsa dan bernegara.
  10. 10. 3. Nilai-nilai pancasila didalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerohanian yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis dan nilai religius yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa. 2. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat Negara  Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia pada hakekatnya merupakan suatu sumber dari hukum dasar dalam Negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari hukum dasar, secara obyektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dipadatkan dan diabstrasikan oleh para pendiri Negara menjadi lima sila dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar filsafat Negara RI, hal ini sebagaimana telah ditetapkan dalam ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966.  Nilai-nilai pembukaan yang terkandung dalam pembukaan UUD1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental. Adapun pembukaan UUD 1945 memuat nilai-nilai Pancasila yang mengandung empat pokok pikiran yang bila mana dianalisis makna yang terkandung didalamnya tidak lain adalam merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai Pancasila ; - Pokok pikiran pertama menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara persatuan, yaitu Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala faham golongan maupun perseorangan. Hal ini merupakan penjabaran sila ketiga. - Pokok pikiran kedua menyatakan bahwa Negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini Negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga Negara, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban duni yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini sebagai penjabaran sila kelima. - Pokok pikiran ketiga menyatakan bahwa Negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan / perwakilan. Hal ini menunjukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara demokrasi yaitu kedaulatan ada ditangan rakyat. Hal ini sebagai penjabaran sila keempat. - Pokok pikiran keempat menyatakan bahwa : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung arti bahwa bangsa Indonesia menjunjung
  11. 11. tinggi keberadaan semua agama dalam pergaulan hidup Negara. Hal ini merupakan penjabaran sila pertama dan kedua.  Hal ini dapat disimpulkan bahwa keempat pokok pikiran tersebut tidak lain merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila.  Pokok pikiran ini sebagai dasar fundamental dalam pendirian Negara, yang realisasi berikutnya perlu diwujudkan atau dijelmakan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945. Dengan perkataan lain bahwa dalam penjabaran silasila Pancasila dalam peraturan perundang-undangan bukanlah secara langsung dari sila-sila Pancasila melainkan melalui Pembukaan UUD 1945, empat pokok pikiran dan barulah di kongkritkan dalam pasal-pasal UUD 1945, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan serta hukum positif dibawahnya.  Dalam pengertian ilmiah maka sebenarnya dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi Negara Indonesia terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara. 3. Makna Nilai-Nilai Setiap Sila Pancasila  Sebagai suatu dasar filsafat Negara maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai, oleh karena itu sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Meskipun dalam setiiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara ssatu dengan yang lainnya namun kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang sistematis.  Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa ;Dalam sila ini terkandung nilai bahwa Negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Mah Esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara bahkan moral Negara, pemerintah Negara, hukum dan peraturan perundang-undangan Negara, kebebasan dan hak asasi warga Negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan sendirinya sila pertama tersebut mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya. 2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab ; Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa Negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai mahluk hyang beradab. Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan Negara harus mewujudkan tercapainya ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi)
  12. 12. harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan Negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai adalah suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkunganya. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai mahluk berbudaya bermoral dan beragama. 3. Persatuan Indonesia ; dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa Negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai mahluk individu dan mahluk sosial. Negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup bersama diantara elemenelemen yang membentuk Negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama. Oleh karena itu perbedaan adalah merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas elemenelemen yang membentuk Negara. Konsekuensinya Negara adalah beraneka ragam tetapi satu, mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu selogan Bhineka Tunggal Ika. Nilai persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Hal ini mengandung nilai bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme religius, yaitu nasionalisme yang bermoral Ketuhanan Yang Maha Esa, nasionalisme yang humanistik yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai mahluk tuhan. Oleh karena itu nilai-nilai nasionalisme harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan Negara. 4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan ; Nilai filosofi yang terkandung didalamnya adalah bahwa hakikat Negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai mahluk individu dan mahluk sosial. Hakikat rakyat adalah sekelompok manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu yang bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah Negara. Rakyat adalah subyek pendukung pokok Negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan Negara. Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup Negara. Maka nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat adalah : (1) adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat bangsa maupun secara moral
  13. 13. terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (2) menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. (3) Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. (4) Mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, agama karena perbedaan adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia. (5) Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku maupun agama. (6) Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab. (7) Menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab. (8) Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapainya tujuan bersama. Nilai-nilai tersebut dikongritisasikan dalam kehidupan bersama yaitu kehidupan kenegaraan baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek polittik maupun aspek hukum dan perundang-undangan. 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rnakyat Indonesia ; dalam sila ini terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka dalam sila ini terkandung nilai keadilan yang berwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungn manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya. D. Asal Mula Pancasila Sebagai Ideologi Asal mula terbentuknya pancasila sebagai Ideologi bangsa dan negara Indonesia dapat ditelusuri dari proses pembentukannya, yaitu : 1. Kausa Materialis Pancasila yang sekarang menjadi ideologi negara bersumber pada bangsa Indonesia. Artinya bahwa bangsa Indonesia sebagai kausa materialis (asal mula bahan) dari adanya Pancasila. Nilai-nilai Pancasila digali dari kekayaan bangsa Indonesia berupa adat istiadat, budaya, dan nilai religius yang terpelihara dan berkembang sebagai pandangan hidup atau ideologi bangsa 2. Kausa Formalis Kausa Formalis ( asal mula bentuk) Pancasila sebagai ideologi negara merujuk pada bagaimana proses Pancasila itu dirumuskan menjadi Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu beraasal mula bentuk pada pidato Ir. Muh. Soekarno yang selanjutnya dibahas dalam sidang BPUPKI khususnya mengenai bentuk rumusan dan nama.
  14. 14. 3. Kausa Efesien Kausa efesien adalah asal mula karya yang menjadikan Pancasila dari calon Ideologi negara menjafdi ideologi negara yang sah. Asal mula karya Pancasila menjadi Ideologi negara adalah PPKI yang berperan sebagai negara. Sebagai pemegang kuasa pembentuk negara PPKI mengesahkan Pancasila menjadi Ideologi negara yang sah setelah melalui pembahasan mendalam pada sidangsidang BPUPKI. 4. Kausa Finalis Pancasila dirumuskan dan dibahas pada sidang-sidang para pendiri negara untuk mewujudkan sebagai ideologi negara yang sah. Kausa Finalis ( asal mula tujuan ) mewujudkan Pancasila sebagai negara yang sah adalah para anggota BPUPKI dan panitia Sembilan. Para anggota dari badan inilah yang menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila ditetapkan oleh PPKI sebagai ideologi negara yang sah. D. Fungsi pancasila sebagai Ideologi negara
  15. 15. MATA KULIAH : KEWARGANEGARAAN DOSEN : SAMAUL BAIT,S.Pd,.M.Pd NAMA : LA ODE MUSRIFIN JURUSAN : D3 KEPERAWATAN GIGI YAYASAN AMANAH MAKASSAR STIKES AMANAH MAKASSAR KELAS RAHA

×