Your SlideShare is downloading. ×
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
330
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. 617 ANTARA NEGARA DAN NAGARI : KONTESTASI ELIT LOKAL DALAM REKONSTRUKSI NAGARI DI MINANGKABAU PADA MASA OTONOMI DAERAH BARTOVEN VIVIT NURDIN Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung Email: bartoven@unila.ac.id ABSTRACT This paper highlights on lokal elite contestation within nagari reconstruction at regional autonomy era in Minangkabau, West Sumatra. This study analyzes how Minangkabau people view, interpret and perceive regional autonomy in which the realization is the forming of nagari again. This study focuses on the strategies created and developed either inside or outside organization of Minangkabau people by conducting accommodation, resistance and involvement of various group interests as well. This study is influenced by Scott (1985), Abu Lughod (1990) and Tsing (1999) theories. This research approach is qualitative using ethnography method (Hammersley and Atkinson, 1983). Data collections involved are observation and deep interview. The research finding shows that nagari reconstruction done to return identity and spirit namely custom and religion of Minangkabau ethnic, however politic interests and local elite power color it as well. The occurring of trade-offs between lokal power and national power (national system). There are friction, negotiation and seldom compromistidy that show accommodation as well as resistance among local elite. It is found that local elite, a group that is not always solid and homogene without friction. Local elite resides between local arena and national arena in the same time. Kata kunci : Nagari, Kontestasi, Rekonstruksi, Resistensi, Akomodasi. LATAR BELAKANG Dengan adanya pemberlakuan UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, ditanggapi orang Minangkabau dengan membangun kembali pemerintahan nagari dan menghapuskan pemerintahan desa. Otonomi daerah dipandang sebagai momentum terbukanya peluang untuk bisa lebih bebas mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan tuntutan masyarakat di daerah. Dalam otonomi daerah menuntut pemerintah dan masyarakat di daerah tersebut lebih mandiri dengan membangun kemampuan social dan ekonomi mereka sendiri. Kebijakan otonomi daerah ini memberikan peluang kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk menyesuaikan bentuk dan susunan Pemerintahan Desa berdasarkan tradisi masyarakat setempat. Menurut hasil penelitian Afrizal (2002) ada beberapa implementasi otonomi daerah di Sumatera Barat yakni tingkat birokrasi pemerintahan, sama dengan provinsi lainnya, Pemerintahan daerah Tingkat I berubah menjadi pemerintahan provinsi. Pemerintahan daerah TK II berubah menjadi pemerintahan kota dan pemerintahan kabupaten. Wilayah nagari ada yang tumpang tindih dengan wilayah kecamatan, bahkan ada kecamatan yang kehilangan wilayahnya. Hal lain juga terjadi restrukturasi birokrasi pemerintahan. Kanwil diubah menjadi dinas-dinas, beberapa urusan digabungkan (Afrizal, 2002) .
  • 2. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.3, No.7, Juli-Desember 2009 Masa otonomi daerah ini memberikan peluang kembali kepada masyarakat Minangkabau, terutama kaum elite Minangkabau, untuk kembali ke pemerintahan nagari. Kaum elite Minangkabau yang dimaksud di sini adalah pejabat pemerintah daerah, pemuka agama dan pemuka adat (antara pemuka adat, pemuka agama dan pemerintah daerah sangat sulit dijadikan kategori yang terpisah satu sama lain karena seorang pemuka agama terkadang juga seorang pemuka adat dan juga bekerja sebagai pejabat pemerintah daerah). Menurut kaum elit, nagari merupakan jati diri dan identitas orang Minangkabau. Jati diri orang Minangkabau adalah adat dan agama. Nagari menurut pengertian secara umum adalah satuan teritorial yang secara politik dan hukum diatur menurut adat (Kato, 1982). Sebuah nagari biasanya mempunyai kekayaan berupa hutan tinggi (hutan rimba, dan tanah ulayat) dan hutan rendah (sawah ladang, kebun, dan tanah perumahan), tempat pertemuan masyarakat (balai) adat nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), sebuah surau (mushalla), mesjid, lapau, dan lapangan umum. Setiap nagari biasanya sekurang-kurangnya terdiri dari empat suku (clan) (Nasroen, 1971; Bachtiar, 1964)1 . Keterkaitan 1 Hubungan dan keterkaitan yang dinamis antara adat dan agama ini merupakan proses yang panjang. Dari beberapa hasil penelitian dan catatan sejarah bahwa masuknya Islam ke Minangkabau bukannya tidak menimbulkan konflik. Sebuah konsesus hubungan antara adat dan agama ini adalah adat menyesuaikan diri dengan agama dan agama menyesuaikan diri dengan adat, dalam semboyan adat bersendikan sara, dan sara bersendikan kitabullah yang dikokohkan dalam perjanjian Marapalam tahun 1668. Namun, gerakan kaum agama terhadap adat masih berkepanjangan (misalnya gerakan Paderi (1821-1837), yakni perlawanan antara kaum adat dan agama yang akhirnya adalah disusupi oleh Belanda). (Nasroen, 1971; Abdullah, 1976; Bachtiar, 1964) antara agama dan adat di Minangkabau, dapat dimaknai dari semboyan “adat basandikan sara’, sara’ basandikan kitabullah”. Kembali ke nagari adalah kembali ke jati diri yakni kembali ke adat dan agama ( Naim, 2002). Membangun kembali pemerintahan Nagari dilakukan berdasarkan adat basandikan syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat memakai alam takambang jadi guru (adat bersendikan sara’, sara’ bersendikan kitabullah, sara’ berkata adat memakai alam terkembang jadi guru). Pemerintahan Nagari di Minangkabau dipandang efektif guna melestarikan tradisi masyarakat Minangkabau yang selama ini dianggap terpinggirkan dan terabaikan ( Perda No 17 Tahun 2000). Pada masa pemerintahan nagari saat ini, para tokoh-tokoh agama dan adat kembali memiliki wewenang dalam mengambil kebijakan di pemerintahan. Dengan diwujudkannya kembali pemerintahan nagari, maka posisi kaum adat dan agama yang selama ini terpinggirkan dan terabaikan terutama pada masa pemerintahan desa, kembali menempati posisi dominan pada pemerintahan. Para tokoh adat dan agama ini mewujudkan wacana kembali ke adat dan agama ke dalam berbagai bentuk aturan pada masyarakat. Kembali ke nagari bukan sekedar sebagai fungsi administrasi. Melainkan didorong oleh keprihatinan terhadap kemerosotan yang terjadi belakangan ini di Sumatera Barat, misalnya rendahnya mutu pendidikan, “lost generation” (generasi yang hilang), hilangnya generasi yang bisa dibanggakan, adat yang melemah, hilangnya kepedulian dan kebanggaan terhadap adat sendiri, maraknya korupsi dan lain sebagainya, yang dianggap sebagai suatu “kebobrokan moral” (Naim, 2002). ADMINISTRATIO ISSN : 1410-8429 106
  • 3. Bartoven Vivit Nurdin, Antara Nagara dan Nagari Isu lainnya adalah menolak sebagian kebudayaan “asing” yang berdampak merusak generasi muda. Hal ini dikarenakan sudah mulai lemahnya adat dan agama sebagai pengontrol. Budaya yang dianggap “asing” misalnya pornografi, tontonan media massa yang dianggap dapat merusak moral, pergaulan bebas, cara berpakaian, dan segala sesuatu yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama dan adat, dimana pada masa pemerintahan desa dianggap tidak diperhatikan, diabaikan dan terpinggirkan. Dalam sejarah Minangkabau, kebudayaan asing dentik dengan kebudayaan yang dibawa bangsa asing, tidak berurat berakar dalam masyarakat, seperti debu diatas tunggul kayu yang beterbangan dihembus angin dengan tidak meninggalkan bekas (Nasroen, 1971). Isyu yang terkait dengan kebudayaan asing misalnya dampak globalisasi atau westernisasi2 . Isu globalisasi menjadi mengemuka ketika isyu otonomi daerah diluncurkan. Jadi globalisasi di penelitian ini juga dipahami secara kontekstual dan kepentingan. Ada tiga hal penting yang merupakan tuntutan utama para pemuka Minangkabau dalam rangka kembali ke nagari ini, terutama yang berasal dari kalangan para pemangku adat, yakni : Pertama, identitas orang Minangkabau yakni Islam, kalau dia bukan Islam berarti bukan Minang. Kedua, adalah gerakan kembali ke surau. Surau adalah sebuah tempat untuk mempelajari ajaran agama Islam di samping sebagai tempat shalat jamaah dan rapat-rapat. Ketiga, mengenai harta milik nagari baik itu berupa barang bergerak 2 Istilah asing digunakan disini untuk menyebut budaya luar, bukan dunia luar dalam batas-batas yang ketat sehingga Pangek menjadi tertutup, namun dunia luar sebagai penentuan terhadap kedudukan budaya yang bukan dianggap budaya Nagari Pangek. maupun barang tidak bergerak, perlu diinventarisasi, yang selama ini batas- batasnya tidak jelas dan menimbulkan konflik. Harta milik nagari dikuasai oleh pemerintahan nagari dan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat nagari atau anak nagari (Naim, 1982; Esten, 1985; Afrizal, 2002).3 Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melihat rekonstruksi nagari saat ini, yaitu tentang strategi-strategi yang diciptakan dan dikembangkan oleh pejabat lokal dalam rangka berbagai kepentingan. Setting penelitian ini adalah di Nagari “Pangek” (bukan nama sebenarnya) yang berada di pinggiran sebuah danau di Kabupaten Tanah Datar di Sumatera Barat. Karena sifatnya sebagai sebuah setting, jadi tidak semua data-data terfokus diperoleh dari nagari ini, ada beberapa data lain yang diperoleh dari gejala umum lainnya di Sumatera Barat. MASALAH PENELITIAN Masalah dari penelitian ini adalah mengenai rekonstruksi kanagarian pada orang Pangek yang dilihat dan dipahami dari kontestasi dan hubungan kekuasaan antara pemuka adat, pemuka agama dan pejabat pemerintah daerah dengan negara. Mereka menciptakan dan mengembangkan strategi-strategi 3 Tiga tuntutan masyarakat Minangkabau ini merupakan tuntutan dari para alim ulama, cerdik pandai dan para pemangku adat (penghulu, datuk dll), yang sesungguhnya tiga tuntutan ini merupakan adat Minangkabau yang tertuang dalam tambo. Tambo adalah catatan tentang pedoman adat Minangkabau. Dalam tambo tertulis ada empat tingkatan adat yakni adat nan sabana adat, adat yang teradat, adat yang diadatkan dan adat istiadat. Tingkat pertama dan kedua adalah adat yang tidak boleh diganti dan dirubah, yakni orang Minangkabau adalah Islam, Alqur’an dan Hadis adalah pedoman hidup orang Minangkabau. Adat Minangkabau telah disempurnakan oleh agama Islam (Nasroen,1971). ADMINISTRATIO ISSN : 1410-8429 107
  • 4. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.3, No.7, Juli-Desember 2009 dengan melakukan akomodasi dan resistensi serta terlibatnya kepentingan berbagai kelompok yang melancarkan hal tersebut. Disatu pihak mereka melakukan akomodasi terhadap aturan Negara dengan unsur kepatuhan yang dimiliki, disisi lain mereka melakukan perlawanan dengan cara mereka sendiri. Secara spesifik, tulisan ini memusatkan perhatian pada orang Pangek dalam memandang, menginterpretasi dan menanggapi kenyataan yang mereka hadapi, yang perwujudannya adalah dibentuknya pemerintahan nagari dengan momentum kebijakan otonomi daerah sebagai peluang. KERANGKA KONSEPTUAL Penelitian ini dipengaruhi oleh hasil penelitian dari Tsing (1999), Scott (1985) dan Abu-Lughod (1990). Penelitian Tsing (1999), menunjukkan kelompok minoritas Dayak berhadapan dengan negara mendekati kekuasaan dengan berbagai strategi-strategi yakni unsur kepatuhan dan resistensi. Sementara itu Scott (1985) melihat resistensi yang dilakukan oleh kaum tani miskin dan kaya yang seringkali menghindari konfrontasi langsung, serta strategi-strategi yang dilakukan petani tersebut. Abu-Lughod (1990), mempengaruhi penelitian ini dalam melihat bagaimana resistensi itu disampaikan melalui arena-arena. Rekonstruksi adalah kreasi manusia untuk membangun sesuatu yang baru atau mengulang yang lama, atau memodifikasi yang lama menjadi sesuatu yang relevan pada masa kini dalam rangka menanggapi stimulus dari luar atau dari dalam untuk dapat tetap eksis. Resistensi adalah melawan (to resist) adalah mengusahakan sekuat tenaga untuk menahan atau membalas kekuatan atau efek dari itu (Scott, 1985). Resistensi diartikan sebagai suatu action yang bersifat menganggu atau menumbangkan yang berhubungan dengan kekuasaan, resistensi biasanya dimiliki oleh orang-orang yang powerless dalam menghadapi berbagai tekanan. ( Spencer, 1996; Tsing, 1999). Resistensi atau perlawanan diartikan juga sebagai bentuk kreativitas manusia atau gaya dari jiwa manusia untuk menunjukkan penolakan terhadap dominasi. Tidak semua resistensi bisa mengubah sistem kekuasaan. Bentuk resistensi bisa tersebar dalam berbagai arena, misalnya menggosip, sambil berkelakar, atau bahkan berpuisi, artinya bentuk resistensi tidak selalu harus kelihatan secara fisik bentuknya tersembunyi. Dikatakan Abu-Lughod, resistensi adalah alat diagnosa perubahan. Di mana ada kekuasaan, di situ ada resistensi dan tentu memiliki konsekuensi, karena resistensi tidak pernah menempati posisi eksterior dalam hubungannya dengan kekuasaan ( Abu-Lughod, 1987; Scott, 1990; Wolf, 2001). Resistensi merupakan pertarungan yang dilakukan dengan tekad yang kuat oleh sekelompok orang, pertarungan ini terhadap sesuatu yang merugikan mereka, tidak membutuhkan koordinasi atau perencanaan, menggunakan jaringan informal, menghindari konfrontasi langsung, Bentuk-bentuk resistensi seringkali tidak kelihatan, seperti digambarkan Scott (1985) dan Abu- Lughod (1990) yakni berbentuk cerita rakyat, pura-pura baik, pembakaran, mencuri, memalak, di depan bilang iya dibelakang tidak, dan berbagai simbol lainnya, jilbab misalnya dapat merupakan simbol resistensi bagi perempuan (Guindi, 2000). Resistensi menurut Scott merupakan perlawanan yang dilakukan secara diam-diam terhadap kelompok yang mencoba menyerobot pekerjaan, makanan, sewa dan upah, pura-pura baik, pura- pura ramah, bergosip dibelakang, menjatuhkan nama baik, mencuri sedikit-sedikit, berpuisi, melalui ADMINISTRATIO ISSN : 1410-8429 108
  • 5. Bartoven Vivit Nurdin, Antara Nagara dan Nagari cerita rakyat, di depan bilang ya dibelakang tidak, serta lain sebagainya yang dipandang sebagai perlawanan gaya asia atau perlawanan orang-orang kalah. Resistensi selalu merupakan perlawanan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan kelompok lainnya yang lebih berkuasa. Dalam kasus Pemimpin Nagari yakni pemuka adat, pemuka agama dan pejabat daerah merupakan orang-orang yang biasa berkata-kata melalui pantun, petatah petitih dan sindir menyindir serta perumpamaan. Seperti diketahui elit lokal menghindari konfrontasi langsung bila berhadapan dengan orang lain, lebih memilih kata-kata yang halus dalam perumpamaan dalam menyampaikan sesuatu. Hakekat resistensi dalam penelitian ini adalah resistensi elite demi kekuasaan dalam konteks politik maupun kebudayaan. Jadi, tidak semua warga nagari Pangek melakukan dan terlibat resistensi, tetapi mereka terkena dampak dari isyu-isyu yang beredar dalam masyarakat dan mungkin bereaksi pada batas-batas tertentu. Resistensi juga dilihat sebagai penggunaan simbol-simbol yang merupakan instrumen untuk mewujudkan perlawanan terhadap dua kekuatan eksternal yang selama ini dominan, yakni kekuatan pusat ( sistem nasional) dan kekuatan global. Resistensi menjadi tema penting karena ia berada pada posisi pemikiran Marxisme dalam antropologi dan pemikiran antropologi simbolik yang lebih berorientasi kebudayaan atau yang memiliki sensitivitas kebudayaan. Resistensi tidak dalam pengertian perlawanan atas kekuasaan sebagaimana banyak dipahami orang, yakni kekuasaan yang diidentikkan dengan pemaksaan ( enforcement) dan penindasan (opression) ( Foucault, 1978; lihat juga Scott dan Kirkvliet, 1990). Dalam tulisan ini, rekonstruksi kanagarian adalah proses yang tidak selalu berarti penekanan, pelarangan, penindasan, atau pemaksaan melainkan dapat juga berarti positif, yang memproduksi bentuk-bentuk yang lebih nyaman dalam konteks-konteksnya, bentuk- bentuk yang diselaraskan dengan kebutuhan oleh para pelaku, dan wacana, karena “resistensi tak pernah berada dalam posisi eksterior dalam hubungannya dengan kekuasaan” ( Foucault, 1978). Akomodasi bisa diartikan “menyesuaikan diri”. Dalam hal ini dapat berarti kepatuhan, kepatuhan kepada kekuasaan Negara demi tercapainya keteraturan termasuk berbagai kepentingan ( Tsing, 1999). Akomodasi dalam tulisan ini dilihat sebagai sebuah strategi penyesuaian dari para pemimpin lokal dalam hal ini pemimpin nagari, pemuka agama, pemuka adat dan pejabat pemerintah daerah untuk menghadapi kekuasaan Negara. Negara dalam hal ini mengacu kepada aspek-aspek pengaturan, administrasi, dan aparat yang harus ditaati (bersifat memaksa) yang dilihat sebagai hegemoni eksternal. Kecenderungan politik malahan menghendaki Negara memberikan legitimasi bagi mereka (Tsing, 1999). Dalam definisi ini tidak bertujuan mengkaji pembuatan keputusan nasional. Tujuannya adalah menggali hubungan antara dinamika politik lokal, disatu pihak, dan politik daerah dan nasional, dipihak lain. Dalam hal ini penulis menekankan kekuasaan Negara sebagai kekuatan pembentuk maupun mengancam masyarakat nagari. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Undang-undang RI No. 22 tahun ADMINISTRATIO ISSN : 1410-8429 109
  • 6. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.3, No.7, Juli-Desember 2009 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa. Otonomi Daerah mengakibatkan berubahnya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tetap menetapkan landasan yang jelas dalam penataan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, antara lain memberikan keleluasaan kepada daerah dengan peraturan daerah untuk mengelola keuangan daerah. METODE PENELITIAN Pendekatan penelitian ini adalah kwalitatif (Hammersley dan Atkinson, 1983). Ada beberapa tahap yang ditempuh sampai terlaksananya pengumpulan data dan analisis. Tahap pertama, menyusun rencana penelitian, dan sekaligus melakukan kajian kepustakaan untuk mempelajari konsep-konsep dan teori yang berkenaan, dan yang relevan, dalam rangka menformulasikan masalah penelitian. Di samping itu peneliti membuat pedoman penelitian di lapangan tentang data-data yang ingin peneliti cari di lapangan. Tahap kedua, peneliti telah melakukan penelitian di lapangan, tinggal di lokasi penelitian selama 6 bulan. mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan berbagai gejala yang terjadi yakni yang khususnya berkaitan dengan kembalinya institusi nagari, mengenai pandangan, interpretasi dan tanggapan pemuka adat, pemuka agama dan pejabat daerah serta informan lainnya tentang hal tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengamatan terlibat, dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan dengan menggunakan bahasa Minangkabau. Tahapan selanjutnya, setelah semua data terkumpul, maka peneliti mengkategorikan data dan memilah- milah data. Data kualitatif terdapat dalam bentuk teks, kata-kata yang tertulis, kalimat-kalimat, atau simbol- simbol yang menguraikan atau merepresentasikan orang, tindakan, dan kejadian dalam kehidupan social. Analisa data kualitatif tentu harus sistematik dan logis, walaupun dengan cara yang berbeda dari analisa kuantitatif atau statistic. (Saifuddin, 2004). Peneliti kualitatif mencari pola-pola atau hubungan-hubungan itu, tetapi mulai menganalisa data sejak awal penelitian sampai berakhirnya penelitian, sementara sedang mengumpulkan data. Hasil dari analisa data sebelumnya akan menjadi petunjuk bagi pengumpulan data selanjutnya. Jadi, analisa kurang merupakan tahap final yang tegas dari penelitian daripada dimensi penelitian yang merentang lintas semua tahapan. (Saifuddin, 2004). Dalam analisa data seorang peneliti menempatkan data mentah menjadi kategori-kategori yang ia identifikasikan untuk menjadi pola-pola dan sampai pada tahap generalisasi yang meringkaskan distinctions dalam data konkrit, mentah. Informan dalam penelitian ini, khususnya adalah pemimpin nagari yaitu wali nagari, dan pejabat-pejabat dalam lingkungan pemerintahan nagari lainnya seperti para anggota KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan anggota BPRN (Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari). Termasuk orang-orang yang menyandang predikat seperti ninik mamak, penghulu, bundo kanduang, para pemuka agama yang bergelar buya dan ustad, misalnya juga para pemimpin pesantren, pemuda, dan Camat. HASIL DAN PEMBAHASAN Suku Bangsa Minangkabau adalah suku bangsa yang menganut sistem kekerabatan matrilinial, nagari ADMINISTRATIO ISSN : 1410-8429 110
  • 7. Bartoven Vivit Nurdin, Antara Nagara dan Nagari merupakan suatu kelompok matrilinial yang besar dalam Suku Bangsa Minangkabau. Dari segi sistem pemerintahan Nagari, tergantung kepada sistem adat dalam dalam nagari tersebut. Dimana di Minangkabau terdapat dua sistem kelarasan adat yakni Laras Koto Piliang dan Bodi Caniago. Koto Piliang adalah sistem pemerintahan yang berazaskan otoritas hirarki dan Bodi Caniago dengan azas demokrasi. Menurut sumber http//www//Minangkabau.Info.Com tahun 2002, kata nagari bukanlah berasal dari bahasa Minangkabau, karena sebelum Hindu masuk ke Minangkabau tidak dikenal nagari, masyarakat waktu itu hidup berkelompok berdasarkan kaum secara genealogis. Artinya pengaruh Hindu cukup kuat. Urutan berdirinya dan tumbuhnya suatu nagari secara umum di Minangkabau dimulai dari Taratak kemudian berkembang menjadi dusun, dusun berkembang menjadi koto, dan kemudian koto berkembang besar menjadi nagari. Dahulunya syarat berdirinya sebuah nagari adalah bahwa nagari itu harus terdiri dari empat suku. Nagari juga memiliki harta kekayaan yakni tanah ulayat, hutan, laut, sungai dan lain sebagainya, dan yang mengolahnya sebagian harus diberikan kepada nagari. Dari kepustakaan terdahulu sampai sekarang terdapat definisi yang bervariasi mengenai nagari. Berbagai definisi tersebut dikelompokkan atas dua, yakni dari para ahli yang mendefinisikan nagari sebagai satuan adat, hukum, dan politik ( Kato, 1982), dan dari para ahli yang memandang nagari sebagai satuan terbesar dari matrilinial, yakni bentuk sistem kekerabatan orang Minangkabau ( Manan, 1993; Abdullah, dalam Kato 1992). Dalam masa otonomi daerah sekarang ini, masyarakat Minangkabau menafsirkan nagari dalam penekanan yang berbeda-berbeda dan bervariasi. Setiap kabupaten memiliki definisi nagari yang berbeda satu sama lain yang terlihat dari peraturan daerah- peraturan daerah yang dikeluarkan karena banyaknya muncul nagari- nagari yang baru, pemerintah juga mengeluarkan syarat-syarat dibentuknya nagari, dan syarat-syarat tersebut masing-masing kabupaten berbeda-berbeda. Misalnya di Kabupaten Solok, setiap nagari menekankan pada satuan adat, dan hukum yang harus memiliki harta kekayaan nagari, mempunyai beberapa suku dan batas-batas teritorial yang jelas. Contoh lain, di Kabupaten Tanah Datar, nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri dari beberapa suku yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang wilayah kerjanya terdiri dari beberapa jorong. Jorong adalah bagian wilayah kerja pelaksanaan Pemerintahan nagari yang dipimpin oleh wali jorong. Tanpa menyebutkan tentang harta nagari. (Perda Kabupaten Solok dan Tanah Datar tahun 2001). Sementara itu, Peraturan daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 juga menetapkan beberapa pasal tentang nagari, yakni setiap nagari harus mempunyai beberapa suku dan dengan batas- batas yang jelas, merupakan kesatuan wilayah hukum adat dengan batas- batas tertentu yang sudah berlaku secara turun menurun. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan nagari di atur oleh peraturan daerah Kabupaten. Pemerintahan nagari dipimpin oleh seorang wali nagari, sedangkan masyarakat anggota nagari disebut dengan anak nagari atau rakyat nagari. Di tiap kabupaten mempunyai sebutan yang berbeda dalam hal ini, misalnya, orang di kabupaten Pasaman menyebut masyarakat nagari dengan anak nagari, sedangkan di ADMINISTRATIO ISSN : 1410-8429 111
  • 8. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.3, No.7, Juli-Desember 2009 Kabupaten Tanah Datar menyebutnya dengan rakyat nagari. Di Kabupaten Tanah Datar yang mengurus tentang adat Badan Pertimbangan Adat dan Syarak Nagari (BPASN) sedangkan di Kabupaten Solok, disebut Majelis Tungku Tigo Sajarangan. Susunan organisasi pemerintahan nagari telah mengalami perubahan- perubahan. Hal ini karena faktor sejarah dan politik yang melanda Sumatera Barat. Pada setiap fase situasi politik, nagari memiliki susunan organisasi dan operasionalisasi yang berbeda-beda. Secara historis menurut informan, pemerintahan nagari mengalami lima tahap perkembangan pemerintahan nagari yakni : (1) Pemerintahan Nagari pada masa sebelum penjajahan; (2) Pemerintahan Nagari pada masa penjajahan; (3) Pemerintahan Nagari pada masa sesudah kemerdekaan; (4) Pemerintahan Nagari pada masa pemerintahan desa; (5) Pemerintahan Nagari pada masa reformasi dan otonomi daerah. Kelima masa perkembangan pemerintahan nagari ini masing- masing memiliki warna yang berbeda. Menurut Manan (1995) pada masa pemerintahan nagari sebelum penjajahan, kehidupan pemerintahan nagari bersifat otonom, tidak ada hubungan administrasi dengan Kerajaan Pagaruyung. Kehidupan nagari pada masa ini berjalan sesuai adat di nagari masing-masing dan kehidupan agama sesuai dengan surau masing-masing. Ketika masa penjajahan Belanda dan Jepang yakni pemerintahan kolonial, pihak penjajah mulai mencampuri dan mengacaukan kehidupan kerajaan, namun kehidupan nagari tidak terganggu secara drastis karena sifatnya yag otonom. Tapi suatu ketika pihak penjajah mulai mencampuri urusan nagari dengan memasukkan oknum Penghulu Basurek (penghulu yang disisipkan kedalam pemerintahan nagari sebagai perwakilan Belanda), menimbulkan reaksi keras dari masyarakat nagari. (Sjahmunir AM, 2000 Menurut beberapa ahli, kehidupan nagari tidak banyak diubah oleh Belanda, yakni tidak mengubah sendi-sendi dan dasar-dasar kehidupan nagari. Belanda hanya membawa unsur yang mempengaruhi seperti pendidikan, birokrasi, institusi ekonomi modern, asosiasi sosial politik, teknologi pertanian, transportasi, komunikasi, serta institusi kesehatan modern (Sjahmunir AM, 2000; Manan, 1995). Pemerintahan nagari pada masa sesudah kemerdekaan adalah pada masa pemerintahan orde lama, dimana nagari berjalan sendiri-sendiri karena pemerintahan pusat yang masih bergolak dengan keadaan politik bangsa Indonesia waktu itu misalnya dengan masuknya Jepang dan peristiwa G 30 S PKI . Pemerintahan nagari pada masa itu tergantung pada situasi politik pada masa itu (Sjahmunir AM, 2000). Pada masa Orde Baru, dengan UU No 5 Tahun 1974, jelas penyeragaman di seluruh Indonesia, pemerintahan nagari dihapuskan dan digantikan pemerintahan desa. Penyeragaman ini menjadikan institusi pemerintahan adat menjadi terabaikan. Menurut Prof. Sjahmunir AM (guru besar Universitas Andalas) respon dari elite lokal dan hampir semua warga Minangkabau cenderung negatif karena identitas Minangkabau akan hilang. Tapi karena ada janji pemerintah pusat untuk terus memelihara nagari dengan diterbitkannya Perda No.13/1983 yaitu peraturan yang memelihara eksistensi nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berfungsi untuk membantu pemerintahan dalam mengusahakan kelancaran pembangunan di segala bidang, mengurus hukum adat istiadat, memberikan kedudukan hukum adat terhadap hal-hal yang ADMINISTRATIO ISSN : 1410-8429 112
  • 9. Bartoven Vivit Nurdin, Antara Nagara dan Nagari menyangkut harta kekayaan nagari, menyelenggarakan pembinaan dan pengembangannya nilai-nilai adat Minangkabau serta menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari ( Sjahmunir AM, 2000). Namun pada prakteknya, nagari pada masa pemerintahan desa sama sekali tidak berjalan. Semakin lama makin berkurangnya kewenangannya untuk mengatur dan mengurus diri sendiri termasuk kewenangan mengatur dan mengurus aset/harta kekayaannya, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan mengenai keuangan desa. Desa dianggap tertutup terhadap aparat pemerintah nagari dan untuk-untuk urusan-urusan adat saja melibatkan aparat nagari. Bisa dikatakan fungsi KAN sama sekali tidak ada. Demikian juga dengan fungsi ninik mamak yang semakin hari mengalami pergeseran. Selama pemerintahan desa berlangsung, terdapat sistem nasional yang terwujud sebagai hubungan pemerintahan atau negara dengan masyarakat adalah hubungan yang tidak seimbang sebagaimana yang ditulis Suparlan (2000:3) sebagai berikut : “Pancasila dan UUD 1945 dapat dilihat sebagai sebuah pedoman menyeluruh dari sistem nasional dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Pancasila dan UUD 1945 adalah kebudayaan ideal, sedangkan yang aktualnya bisa menyimpang karena disimpangkan oleh penguasa sistem nasional. Sistem pemerintahan Orde Baru yang sentralistik membuat semua aturan yang masuk berjenjang, maksudnya dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dalam hal ini propinsi, kabupaten, kecamatan dan sampai kepada desa. Hal ini menunjukkan bahwa kuatnya dominasi kekuasaan dan negara dengan sistem nasionalnya terhadap masyarakat lokal. Sistem nasional lebih kuasa atau dominan dibandingkan dengan sistem suku bangsa4 ”. Jika dilihat dari segi sejarahnya, orang Minangkabau pernah melakukan pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia), yang menginginkan kemerdekaan sendiri terpisah dari Jawa. Namun hal itu mengalami kegagalan, dan orang Minangkabau kembali terserap ke dalam sistem nasional. Selama pemerintahan desa, pemuka adat dan agama tidak memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan dalam pemerintahan, orang-orang yang berkepentingan di dalam adat dan agama juga tidak mempunyai gerak yang lebih leluasa, karena ada sistem nasional yang mengatur dari atas. Tidak disangsikan bahwa saat otonomi daerah ini, pemuka adat dan agama mempunyai peluang untuk melancarkan berbagai strategi untuk menegakkan kembali kekuasaan mereka tersebut yang selama ini dibatasi oleh kekuasaan pemerintahan pusat. Pada masa kembali Otonomi Daerah ini, tiap kabupaten 44 Sistem Nasional adalah sebuah wadah yang merupakan sebuah struktur dan pedoman bagi warga masyarakat sebuah negara sebagai acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah sistem, sistem nasional mempunyai pedoman yang hakiki sebagaimana yang ada dalam kebudayaan nasionalnya (Pancasila dan UUD 1945, untuk bangsa Indonesia), yang digunakan untuk menjabarkan dan memproses masukan- masukan guna dijadikan keluaran-keluaran sesuai dengan diberadakan dan difungsikannya sistem nasional tersebut. Sistem suku bangsa adalah sebuah tatanan kehidupan atau kebudayaan yang digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk hidup sebagai warga masyarakat suku bangsa yang bersangkutan, baik sebagai pribadi ataupun sebagai warga masyarakat sukubangsanya. (Suparlan,2000) ADMINISTRATIO ISSN : 1410-8429 113
  • 10. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.3, No.7, Juli-Desember 2009 melahirkan peraturan daerah masing- masing sehingga tiap kabupaten mempunyai peraturan sendiri-sendiri yang diatur menurut peraturan daerah (Perda) masing-masing kabupaten tersebut. Dalam Perda yang dibuat oleh setiap kabupaten telah ditetapkan syarat-syarat sebuah wilayah dapat menjadi nagari. Nagari yang telah memenuhi syarat tersebut mendapat pengesahan dari bupati masing-masing. Kini, banyak nagari-nagari yang baru muncul dan untuk kepentingan itu pemerintah melakukan pelatihan-pelatihan untuk nagari-nagari tersebut. Setiap nagari dipimpin oleh seorang wali nagari, yang ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan kriteria yang baru pula (Buletin Nagari, 2003). Sebuah nagari yaitu Pangek, berada di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Kehidupan keagamaan nagari ini dikenal oleh nagari-nagari lain disekitarnya sebagai nagari yang cukup “kental” dan “strik” dengan kehidupan keagamaannya maupun adat nya. Nagari ini menjadi perhatian peneliti untuk melihat fenomena di atas. Nagari ini merupakan sebuah nagari yang unik karena ia memiliki dua kanagarian yaitu Padang Laweh Pangek dan Guguak Pangek yang masih merupakan satu keturunan dari Duo Koto. Nagari ini memiliki dua pesantren yang cukup terkenal yaitu Pesantren Tarbiyah dan Pesantren Muhamadyah. Demikian juga dengan golongan keagamaannya, yakni Tarbiyah dan Muhamadyah. Diketahui juga Islam yang masuk ke Minangkabau juga bukanlah Islam yang seolah-olah homogen, dalam temuan penelitian ini ajaran Islam sendiri di Pangek memiliki alirannya sendiri, ada yang lebih ekstrim ada yang kurang ekstrim, Islam sendiri di Pangek terdiri dari beberapa golongan dan keyakinan-keyakinan yang berbeda-beda. Setiap kaum elite yang menganut golongan agama yang berbeda-beda mempunyai reaksi yang berbeda-beda pula. Dengan kembali ke pemerintahan nagari, pemuka adat dan pemuka agama di Pangek kembali memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan dalam pemerintahan nagari. Nagari Pangek yang dipimpin oleh seorang wali nagari merupakan seorang pemuka adat dan juga agama. Isyu-isyu yang muncul sejak kembali kepemerintahan nagari ini juga di alami oleh nagari Pangek. Apalagi nagari Pangek yang terkenal dengan kehidupan keagamaannya dan adat nya tersebut. Isyu-isyu agama dan adat menyebar dan mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan tertentu. Pemuka adat, pemuka agama dan pejabat pemerintahan (Tungku Tigo Sajarangan) di Pangek merasa perlu kembali membenahi kehidupan agama dan adat masyarakat Pangek. Dengan momentum kembali ke nagari ini maka dirikan sebuah forum yang bernama Masyarakat Adat Selingkar Danau, yang fungsinya adalah untuk mengurus masalah-masalah nagari, terutama masalah yang berkaitan dengan urusan-urusan yang merugikan nagari. Misalnya saja, nagari Pangek yang bersebelahan dengan sebuah PLTA (Perusahaan Listrik Tenaga Air), sering terdengar terjadi konflik antara pihak PLTA dengan warga masyarakat Pangek terutama tentang aktivitas PLTA yang seringkali menganggu tanah-tanah dan sawah-sawah mereka. Sebagaimana yang dikemukakan Scott (1985:54) tentang hubungan antara kelas di Sedaka. Yakni antar kelas petani miskin dan petani kaya di Sedaka yang menunjukkan dominasi dari petani kaya terhadap petani miskin yang disebutnya sebagai kekuasaan simbolik: “ kaum elite mengendalikan sector-sektor ideologis dari masyarakat—seperti budaya, ADMINISTRATIO ISSN : 1410-8429 114
  • 11. Bartoven Vivit Nurdin, Antara Nagara dan Nagari agama, pendidikan, dan media massa—dan karena itu dapat merekayasa persetujuan untuk pemerintahan mereka. Dengan menciptakan dan menyebarluaskan wacana dan konsep-konsep yang mendampinginya, dengan menentukan standar dari apa yang benar, indah, bermoral, asli dan sahih, maka mereka membangun suatu iklim simbolik untuk mencegah pendapat dari masyarakat yang kurang menguntungkan untuk mereka”. Di sisi lain, pemuka agama dan adat dalam pemerintahan nagari juga merupakan aparat pemerintah yang tunduk dengan peraturan-peraturan pemerintah pusat. Seorang wali nagari, yaitu pemimpin nagari adalah menjadi perantara antara pemerintah dan masyarakat nagari. Meski adanya otonomi dalam pemerintahan nagari, tidak berarti bahwa pemerintahan nagari saat ini bisa mengambil kebijakan yang sebebas-bebasnya, mereka masih membutuhkan pengakuan dan unsur-unsur lainnya dari pemerintah pusat. Masyarakat nagari dipayungi oleh pemerintahan nagari, sedangkan pemerintahan nagari diharapkan mewakili masyarakatnya kepemerintahan, Kabupaten, dan seterusnya. Artinya pemerintahan nagari menjadi perantara. Elit politik lokal pada masa otonomi daerah melakukan batas- batas tertentu terhadap aturan-aturan Negara, namun di pihak lain mereka menyerap aturan Negara untuk kebutuhan pengakuan dan legitimasi. Istilah Negara disini mengacu kepada aspek-aspek pengaturan, administrasi, dan aparat yang harus ditaati ( Tsing, 1999). Dengan mengakomodasi aturan-aturan dari Negara, para pemuka adat dan agama ini menggunakan atribut-atribut pemerintahan nasional, misalnya baju seragam Pemerintah Daerah yang sekarang juga digunakan oleh aparat pemerintah nagari, menggunakan mobil dinas atau kendaraan dinas, menginap di hotel-hotel untuk mengadakan rapat, dan dalam hal administrasif lainnya termasuk kalau ada bantuan-bantuan program pemerintah. Di sisi lain sebagian kelompok elit lokal melemparkan isu perlawanan misalnya tidak menyukai aparat pemerintah yang korupsi, tidak menyukai unsur-unsur dari luar yang membahayakan adat dan agama mereka, misalnya menolak kegiatan pariwisata yang cenderung tidak sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Hasrat ini disampaikan dengan cara yang menghindari konfrontasi langsung, melalui pantun, sindir menyindir, atau petatah petitih sebagaimana yang dikemukakan Tsing (1999:35): “Dapatkah seseorang berada di dalam dan di luar negara pada saat yang sama? Uma Adang memperkenalkan penulis paradoks ini : Kepala kampung berada di luar Negara tetapi mengikatkan diri mereka padanya; mereka mencerminkan Negara secara lokal meskipun jauh terpencil darinya. Sebagai manusia yang berbeda kebudayaan, mereka tak pernah bisa menjadi warga Negara; mereka tak pernah bisa melepaskan diri dari kewarganegaraan……Masyarakat yang saya kaji ini benar-benar sadar bahwa program pemerintah membahayakan sumber daya mereka dan membiarkan mereka sebagai “tidak beradab”. Lalu, mengapa para pemimpin desa begitu ingin agar peraturan pemerintah dijalankan? Uma Adang memperkenalkan saya retorik kebijakan lokal dalam menghadapi semua kebijakan Negara, apalagi hal-hal yang tak ADMINISTRATIO ISSN : 1410-8429 115
  • 12. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.3, No.7, Juli-Desember 2009 diharapkan. Ia memperkenalkan perpaduan antara raja kuno dan presiden modern……Setelah itu baru saya menghargai kaitan hubungan antara kepatuhan dan pengakuan otonomi. Sikap oposisinya terlihat dalam perubahan mimik wajah, ungkapan-ungkapan lisan, dan perilaku menjauh dari kekuasaan, bukan menentang secara terbuka terhadap kekuasaan. Obsesinya akan upacara sudah terlalu banyak untuk Negara demi tercapainya keteraturan……Mereka membutuhkan retorik Negara untuk membangun otoritas mereka dan menghimpun masyarakat. Mereka berupaya menyerap aturan-aturan Negara, tetapi mereka juga kadang-kadang tergelincir di jalan yang licin. Parodi Uma Adang yang saya amati memancarkan perpaduan akomodasi dan resistensi. Perpaduan itulah yang menjadi tugas utama di desa sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat.” Pejabat pemerintahan lokal berada pada posisi antara pemerintah pusat dan masyarakat. Demikian juga dengan penelitian Scott (1985) di Sedaka, yang mengambarkan bahwa kekuasaan juga dimiliki oleh kaum miskin, yang dilihat dari bentuk sehari-hari perlawanan petani, ada unsur kepatuhan dan perlawanan yang disebut sebagai kekuasaan simbolis. Sementara itu terjadi resistensi diantara elit lokal sendiri. Diantara mereka terjadi persaingan untuk memperoleh kedudukan. Persaingan dalam politik lokal, bisa dilihat dalam proses pemilihan wali nagari. Isyu tentang bagaimana kriteria seorang wali nagari kemudian dibangun. Misalnya kriteria seorang wali nagari atau pejabat lainnya dalam pemerintahan nagari, ada kriteria seorang wali nagari atau aparat pemerintahan nagari adalah orang yang bertaqwa kepada Allah SWT, bukan kepada Tuhan YME. Ketaqwaan ini dapat dilihat dari tingkat keimanan dan kesalehan seseorang. Seorang informan , mengatakan bahwa ini dapat dilihat dari siak atau tidaknya seseorang itu. Siak mirip dengan saleh. Orang yang siak menurut warga masyarakat adalah orang yang melakukan atau orang yang tidak pernah meninggalkan shalat lima waktu sehari semalam, melakukan ibadah puasa, rajin ke mesjid, rajin ikut acara pengajian, berzakat dan mempunyai hubungan baik dengan warga nagari, serta tentu saja selama ini tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Ketika peneliti bertanya kembali, apakah wali nagari sekarang dan aparatnya itu orang siak?, informan itu mengatakan bahwa iya, mereka adalah orang-orang yang rajin sembahyangnya serta rajin kemesjidnya, dan dengan demikian mereka bisa dikatakan sudah siak, dan bisa dipercaya dalam memimpin nagari. Orang yang tidak siak tidak bisa dipercaya untuk memimpin nagari ini. Di dalam salah satu syarat mencalonkan diri sebagai wali nagari juga ditegaskan bahwa seorang wali nagari diwajibkan membuat surat pernyataan bahwa ia akan menjalankan syariat Islam dengan baik, dan juga akan menjalankan adat dengan baik. Artinya seorang wali nagari memang orang yang berkewajiban menjalankan kedua hal tersebut. Ini adalah kriteria yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu seorang yang menginginkan kedudukannya sebagai wali nagari harus bisa menunjukkan bahwa ia adalah orang yang siak. Sehingga kontestasi symbol-simbol keagamaan diantara elit lokal seringkali digunakan. Hal ini juga terlihat dalam struktur organisasi KAN yang berfungsi ADMINISTRATIO ISSN : 1410-8429 116
  • 13. Bartoven Vivit Nurdin, Antara Nagara dan Nagari kembali. Dimana adat dihidupkan kembali dalam pemerintahan. Yakni dimensi adat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan pada pemerintahan nagari. Sejajarnya posisi KAN dan Wali Nagari, keduanya dianggap sebagai mitra kerjasama dalam mengurus pemerintahan nagari maka segala keputusan yang diambil oleh wali nagari berdasarkan pertimbangan adat nagari Pangek tersebut. Anggota KAN terdiri dari ninik mamak yang bergelar datuk atau penghulu. Mereka dikatakan sebagai ujung tombak dalam berjalannya adat, mereka yang menetapkan aturan-aturan adat di nagari Pangek dan lembaga yang bertanggung jawab atas kejadian-kejadian adat. Pada masa pemerintahan desa, KAN apabila ada acara-acara penyambutan tamu seperti pejabat datang maka anggota ninik mamak yakni penghulu diwajibkan memakai baju adat. KAN pada saat ini dilibatkan dalam berbagai proyek pemerintahan nagari terutama masalah keuangan, misalnya akhir-akhir ini ada bantuan keramba 50 juta rupiah bekerja sama dengan pejabat pemerintah kecamatan dan kabupaten, dan anggota KAN ambil bagian dalam hal ini. KAN dalam masa pemerintahan nagari juga melahirkan peraturan sendiri, khusus mengenai adat, sekarang tiap ada kejadian pasti KAN turun tangan. Dengan diberdayakannya kembali KAN otomatis peran ninik mamak dibangkitkan kembali. Ninik mamak adalah orang yang bergelar datuk atau penghulu di suku atau kaumnya. Pada masa Pemerintahan Desa ninik mamak merasa dilecehkan dan tidak dianggap. Pada masa itu kemanakan (ponakan) lebih keras dari pada ninik mamak, dan ninik mamak takut kepada kemanakannya. Ini diakibatkan oleh tingkat pendidikan ninik mamak yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan anak kemenakannya. Sehingga ninik mamak tidak dipandang pendapatnya oleh anak kemanakannya. Saat ini dengan kembali kepemerintahan nagari, ninik mamak kembali didengarkan. Untuk mengimbangi tingkat pendidikan yang jauh tersebut, maka dalam regenerasi ninik mamak, diangkat ninik mamak dari generasi muda yang bergelar sarjana. Sekarang ini apabila seorang anak nagari melakukan kesalahan yang dipanggil dan ditegur adalah ninik mamaknya, bukan orang tuanya. Demikian juga pertanggungjawaban atas tanah atau harta benda ulayat kaum, aturan dalam peristiwa adat, masih dipegang oleh ninik mamak suatu kaum atau suku tersebut. Namun, dalam hal pertanggungjawaban sebagai ayah terhadap anak misalnya biaya hidup sehari-hari masih tetap menjadi tugas orang tua. Ini dikarenakan terjadinya perubahan social yang besar dalam system kekerabatan orang Minangkabau, bergesernya peran mamak, bubarnya kehidupan rumah gadang dan semakin menguatnya keluarga inti. Menurut wali nagari dan jorong, saat ini peran ninik mamak belum berjalan secara maksimal kembali. Karena banyak ninik mamak juga yang tidak memberikan contoh yang baik kepada anak nagari. Dalam hal ini terlihat bahwa diantara ninik mamak sendiri juga bukan golongan yang solid satu sama lain. Diantara ninik mamak sebagai elite adat, terdapat berbagai perbedaan yang mendorong mereka untuk mendapatkan pengaruh dan kepercayaan masyarakat. Untuk itu diantara kelompok berupaya untuk menunjukkan bahwa merekalah yang paling tahu tentang adat. Salah satu akibatnya adalah berlombanya pemakaian kembali gelar datuk atau penghulu di Pangek. Ini dilakukan untuk mengambil simpati masyarakat agar mendukung elite yang terkait tersebut. Kalau dahulunya tidak banyak masyarakat ADMINISTRATIO ISSN : 1410-8429 117
  • 14. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.3, No.7, Juli-Desember 2009 yang berminat akan gelar ini, sekarang banyak warga yang berminat, terutama dari kalangan perantau yang sudah berhasil di rantau, punya banyak uang dan punya gelar pendidikan yang tinggi. Warga masyarakat atau warga suatu kaum tertentu juga akan memilih warga masyarakat yang mempunyai gelar pendidikan yang tinggi untuk dijadikan datuk atau penghulu di kaum atau sukunya. Kalau dahulunya gelar datuk diberikan pada kemenakan yang tertua laki-laki, namun orientasi itu sekarang sudah mulai berubah, warga masyarakat lebih condong kepada kemanakannya yang memiliki gelar pendidikan yang tinggi. Ini dikarenakan kalau penghulu bukan dari orang yang bergelar pendidikan tinggi tidak didengarkan oleh warga kaumnya, karena banyak anak kemanakannya yang pendidikannya jauh lebih tinggi. Pendidikan tinggi merupakan suatu prestise bagi masyarakat kaum tersebut. Namun, bukan hanya sekedar pendidikan yang menentukan, tetapi juga ketaatan orang tersebut terhadap ajaran agama, meski pendidikannya tinggi namun tidak menjalankan perintah agama maka juga tidak diperkenankan oleh masyarakat. Apalagi sekarang ini orang yang sekolah di rantau, banyak yang sudah melupakan ajaran agama, dan adat. Ini yang perlu diantisipasi oleh warga kaumnya, dan juga seseorang yang tidak bisa mengaji atau membaca alqur’an juga tidak dibenarkan meski pendidikannya tinggi. Ada diantara informan yang mengatakan bahwa lebih baik hidup di kampung karena bisa belajar mengaji, sedangkan dirantau banyak yang tidak bisa mengaji, apalagi bayaran uang untuk sekolah mengaji di rantau mahal. Untuk Proses pelestarian adat, dilakukan pengajaran adat kepada generasi muda. Di Nagari Pangek dilakukan pengajaran cara penyambahan oleh kaum ninik mamak kepada generasi muda. Panyambahan adalah semacam petatah petitih dalam bahasa Minangkabau, semacam sastra lisan yang bertujuan untuk saling bertukar pikiran terutama dalam peristiwa-peristiwa adat. Tidak banyak orang yang bisa melakukan ini, biasanya yang bisa hanya penghulu yang mahir saja. Saat ini di Pangek ini dicoba dihidupkan kembali, agar tidak hilang begitu saja adat ini, karena sudah banyak yang tidak mengetahuinya lagi. Untuk melestarikannya maka para ninik mamak dan penghulu mengadakan semacam kursus yang mereka lakukan tiap malam sabtu, dengan mengajari generasi muda yang berminat untuk berlatih pasambahan. Menghafal pasambahan hanya dilakukan oleh laki-laki, karena ini hanya diperuntukkan untuk laki-laki ketika melakukan upacara adat atau peristiwa adat lainnya. Setiap murid yang belajar diwajibkan menghafal pasambahan yang terdiri dari kata patath petitih yang saling bersautan satu sama lainnya. Pasambahan ini sekarang tidak hanya diajarkan di nagari melainkan juga diajarkan di sekolah-sekolah mulai dari SLTP dan SLTA, diwajibkan bisa membaca pasambahan. Mata pelajaran ini dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal adat Minangkabau. Disamping itu semua pelajar dari SD sampai SMU diwajibkan untuk memakai pakaian muslim, misalnya mengenakan jilbab dan baju koko, sebagai salah satu wujud kembali ke agama. ADMINISTRATIO ISSN : 1410-8429 118
  • 15. Bartoven Vivit Nurdin, Antara Nagara dan Nagari KESIMPULAN Masyarakat Minangkabau secara umum memiliki keyakinan bahwa kembali ke nagari adalah kembali ke adat dan agama sebagai identitas dan jati diri. Namun kepentingan politik ikut mewarnai. Ada kontestasi di antara elit lokal yang berbentuk resistensi, akomodasi, friksi, negosiasi dan kompromi. Resistensi di sini adalah resistensi elite demi kekuasaan dalam konteks politik maupun kebudayaan sehingga terbangunnya kontestasi politik elit lokal. Resistensi disini melekat pada kekuasaan. Artinya tidak hanya dimiliki oleh kelompok yang lemah (powerless) melainkan dimiliki oleh kelompok yang berkuasa. Ada resistensi yang secara terang-terangan mereka lakukan (resistensi terbuka), ada yang juga secara diam-diam mereka lakukan (resistensi tersembunyi). Dan ditemukan ada variasi resistensi di dalam tubuh nagari tersebut. Di satu pihak elite melakukan resistensi terhadap budaya “asing” dan sistem nasional. Disisi lain melakukan akomodasi dengan Negara untuk legitimasi kekuasaan dari pusat. Hubungan Nagari dan Negara adalah dua hubungan yang “maju mundur”. Terakhir, nagari adalah imajinasi. Rekonstruksi nagari adalah membangun nagari yang baru, karena banyak tafsiran, interpretasi, perdebatan, pertentangan dan pertarungan. Nagari pada masa otonomi daerah adalah “new Nagari” yang mirip tapi tidak sama dengan nagari-nagari sebelumnya. Jadi kembali ke identitas adalah rekonstruksi identitas baru pula. Sebagian elit lokal terbuai ada imajinasi masa lampau tentang jati diri dan identitas tapi perubahan social budaya yang besar dalam masyarakat Minangkabau tidak bisa dihindarkan. ADMINISTRATIO ISSN : 1410-8429 NEGARA (SISTEM NASIONAL) OTONOMI DAERAH Rekonstruksi nagari ELIT LOKAL KONTESTASI Resistensi Friksi, Negosiasi, Akomodasi Kompromi. Imajinasi/ New nagari/ New identity Social change Identitas/jati diri Agama dan Adat Kekuasaan Konflik 119
  • 16. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.3, No.7, Juli-Desember 2009 DAFTAR PUSTAKA Abu-Lughod, Lila. (1990). The Romance of Resistance : Tracing Tranformation of Power Through Bedouin Woman. American Ethnology. No. 32, p. 27-39. Abdullah, Taufik (1976) Identity Maintenance and Crisis of Identity in Minangkabau. Jakarta : LIPI. Afrizal (1999) Busung Lapar dan Krisis Partisipasi Sosial. Mimbar Minang, 31 Mei 1999. ______(2002) Rekonstruksi Nagari dan Gerakkan Perempuan : Kajian Kritis Terhadap Posisi dan Peranan Perempuan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Sumatera Barat. Jurnal Antropologi IV/6-2002 Bachtiar, Harsja W. ( 1964) Negeri Taram: Masjarakat Desa Minangkabau. Dalam Masyarakat Desa di Indonesia (Koentj,ed) Jakarta : FE UI Buletin Nagari. (2003). Biro Pemerintahan Nagari. Edisi 01/2003 Padang : Setda Padang. Beckman, F Von Benda dan L.L Thomas. (2002). Between Global Forces and Lokal Politics: Decentralisation And Reorganisation of Village Government In Indonesia. Paper In Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle, Germany. Esten, Mursal (2002) Identity Melayu Minangkabau dalam proses Perubahan Budaya. Makalah dalam seminar Internasional Menelusuri Jejak Melayu Minangkabau melalui Bahasa dan Budaya. Kampus Limau Manis UNAND Padang. Foucault, M. (1978) Power/Knowledge. The Harvester Press, Sussex. Guindi, Fadwa El (1999) Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan. Jakarta. PT Seranti. Hammersley, Martyn dan Paul Atkinson (1983) Ethnography Principles and Practice. Tavistock Publication. Kato, Tsuyoshi (1978). “Change and Continuity in the Minangkabau Matrilineal System”. Indonesia no.25, pp. 1-15. Kato, Tsuyoshi ( 1982). Matrilinity and Migration. Ithaca dan London : Cornell University Press. Kato, Tsuyoshi (1988) Perubahan sosial Minangkabau dalam Perspektif Perbandingan. Makalah disampaikan pada Seminar Internasional di Bukittinggi, 1988. Manan, Imran. (1995) Birokrasi Moderen dan Otoritas Tradisional di Minangkabau (Nagari dan Desa di Minangkabau). Padang : Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau. Naim, Muchtar. (2002) Menelusuri Jejak Budaya Melayu Minangkabau Melalui Pendekatan Konflik. Makalah dalam seminar Internasional Menelusuri Jejak Melayu Minangkabau melalui Bahasa dan Budaya. Kampus Limau Manis UNAND Padang. Nasroen,M (1971). Dasar Falsafah Adat Minangkabau.Djakarta : Bulan Bintang Sjahmunir. AM. 2000. Tanah Ulayat dalam Pemerintahan Nagari. Padang; Lembaga Penelitian UNAND Scott, J. (1985). Weapons of The Weeks. Yale University Pres. Scott,J dan Benedict Tria Kirkvliet, ed (1990) Everyday Forms of Peasant Resistance In Southeast ADMINISTRATIO ISSN : 1410-8429 120
  • 17. Bartoven Vivit Nurdin, Antara Nagara dan Nagari Asia. Journal of Peasant Studies (special Issue) Spencer, Jonathan & Alan Barnard ( 1997) Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. London&New York : Routledge. Suparlan, Parsudi (2000) Masyarakat Majemuk dan Perawatannya. Jurnal Antropologi Indonesia. Tahun XXIV no. 63. Tsing, Anna Lowenhaupt ( 1999) Dibawah Bayang-Bayang Ratu Intan (Terjem). Jakarta : Obor Indonesia Undang-Undang Otonomi Daerah beserta Juklak.(2000). Jakarta : Penerbit Arkola Wolf, E. ( 2001) Pathways of Power . Berkeley: University of California Press. ADMINISTRATIO ISSN : 1410-8429 121

×