Your SlideShare is downloading. ×
Materi perkuliahan etika dan hukum kesehatan AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Materi perkuliahan etika dan hukum kesehatan AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA

11,910

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
11,910
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
125
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. MATERI PERKULIAHAN ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN ASPEK HUKUM DALAM PRAKTEK KEBIDANAN,HUKUM DAN DISIPLIN HUKUM SERTA PERISTILAHAN HUKUM DAN PENTINGNYA LANDASAN HUKUM DALAM PRAKTEK KEBIDANAN.”
  • 2. DISUSUN OLEH NAMA : DEWI SARTINA • MAHASISWI AKBID PARAMATA KAB.MUNA
  • 3. ASPEK HUKUM DALAM PRAKTEK KEBIDANAN,HUKUM DAN DISIPLIN HUKUM SERTA PERISTILAHAN HUKUM DAN PENTINGNYA LANDASAN HUKUM DALAM PRAKTEK KEBIDANAN.”
  • 4. ASPEK HUKUM DALAM PRAKTEK KEBIDANAN
  • 5. PENGERTIAN HUKUM ?
  • 6. HUKUM ADALAH • Keseluruhan kumpulan peraturan –peraturan atau kaidahkaidah dalam suatu kehidupan bersama • Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang berlaku dalam kehidupan bersama,yang dapat dipaksakan pelaksaannya dengan suatu sangsi • Hukum peraturan yang ditulis secara sistematis disusun dalam kitab undang-undang • Hukum mengatur tingkah laku manusia secara lahiriah saja • Hukum merupakan aspek legalitas dari suatu tingkah laku • Kalau seseorang melanggar hukum akan mendapat hukuman yang tertulis dibuku undang-undang
  • 7. Beberapa dasar dalam otonomi pelayanan kebidanan antara lain Sebagai berikut: • Kepmenkes 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktik bidan. • Standar pelayanan kebidanan. • UU Kesehatan No.23 tahun 1992 Tentang kesehatan. • PP No.32/Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. • Kepmenkes 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang organisasi dan tata kerja Depkes. • UU No.22/1999 Tentang otonomi daerah. • UU No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan. • UU Tentang aborsih,adopsi,bayi tabung dan transplantasi. •
  • 8. Legislasi Pelayanan Kebidanan. Pelayanan legislasi adalah: • Menjamin perlindungan pada masyarakat pengguna jasa profesi dan profesi sendiri. • Legislasi sangat berperan dalam pemberian pelayanan profesional.
  • 9. KRITERIA BIDAN DIKATAKAN PROFESIONAL • • • • Mandiri. Peningkatan kompetensi. Praktek berdasarkan evidence based. Penggunaan berbagai sumber informasi
  • 10. beberapa hal yang menjadi sumber ketidakpuasan pasien atau masyarakat • • • • • • Pelayanan yang kurang aman. Sikap petugas yang kurang baik. Komunikasi yang kurang. Kesalahan prosedur. Saran yang kurang baik. Tidak adanya penjelasan atau bimbingan atau informasi atau pemdidikan kesehatan.
  • 11. Tujuan legislasi • memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan.
  • 12. Bentuk perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan yang diberikan • • • • Mempertahankan kualitas pelayanan. Memberikan kewenangan. Menjamin perlindungan hokum. Meningkatkan profesionalisme.
  • 13. HUKUM,DISIPLIN HUKUM DAN PERISTILAHAN HUKUM. By.dewi sartina
  • 14. Pengertian Hukum Dan Keterkaitannya Dengan Moral Dan Etika. • Hukum adalah himpunan petunjuk atas kaidah atau norma yang mengatur tatatertib dalam suatu masyarakat,oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan.Hukum adalah aturan didalam masyarakat tertentu.Hukum dilihat dari isinya terdiri dari norma atau kaidah tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak,dilarang atu diperbolehkan
  • 15. Keterkaitan Hukum, Moral dan Etika. • Hukum membutuhkan Moral.Kualitas hukum ditentukan oleh kualitas moral • Moral akan tidak jelas tanpa dilembagakan dalam bentuk hukum • Hukum mungkin bisa diubah /berubah oleh kekuasaan manusia • Moral kondisi sangat mendasar tidak berubah selamanya • Etika suatu cabang dari ilmu filsafat dinamakan juga sebagai filsafat moral yang mempelajari tentang baik dan buruk perilaku dan tingkah laku manusia • Kaedah hukum adalah untuk melindungi manusia .apabila tidak melanggar kaidah hukum itu baik ,sedang apabila melanggar itu jelek •
  • 16. Istilah hukum dalam Etik • Legislasi (Lieberman, 1970)Ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan. • Lisensi Pemberian izin praktek sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang telah diterapkan. Tujuannya untuk membatasi pemberian wewenang dan untuk meyakinkan klien. • Deontologi/Tugas Keputusan yang diambil berdasarkan keserikatan/berhubungan dengan tugas. Dalam pengambilan keputusan, perhatian utama pada tugas. • Hak Keputusan berdasarkan hak seseorang yang tidak dapat diganggu. Hak berbeda dengan keinginan, kebutuhan dan kepuasan.
  • 17. LANJUTAN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, • Instusioner Keputusan diambil berdasarkan pengkajian dari dilemma etik dari kasus per kasus. Dalam teori ini ada beberapa kewajiban dan peraturan yang sama pentingnnya. • Beneficience Keputusan yang diambil harus selalu menguntungkan. • Mal-efecience Keputusan yang diambil merugikan pasien • Malpraktek/Lalaia. Gagal melakukan tugas/kewajiban kepada klien. Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar. Melakukan tindakan yang mencederai klien. Klien cedera karena kegagalan melaksanakan tugas. • Malpraktek terjadi karena. Cerobohan. Lupa. Gagal mengkomunikasikan. Bidan sebagai petugas Kesehatan sering berhadapan dengan masalah etik yang berhubungan dengan hukum. Sering masalah dapat diselesaikan dengan hukum, tetapi belum tentu dapat diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai etik. Banyak hal yang bisa membawa seorang bidan berhadapan dengan masalah etik.
  • 18. Disiplin Hukum. • Disiplin hukum adalah: • Suatu system ajaran tentang hukum. • Ilmu hukum merupakan satu bagiandari disiplin hukum.
  • 19. Bagian disiplin hukum antara lain: • Ilmu hukum. Kaidah hukum(validitas sebuah hukum). Kenyataan hukum(sejarah,antropologi,sosiologi,psikologi. Pengertian hukum. • Filsafat hukum. System ajaran yang pada hakikatnya menjadi kerangka utama dari segala ilmu hukum dan hukum itu sendiri beserta segala unsure penerapan dan pelaksanaan. • Politik hukum. Arah atau dasar kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan dan penerapan ukum yang bersangkutan.
  • 20. 3.Macam-macam Hukum Menurut bentuknya,hukum dibagi menjadi: • Hukum tertulis. • Hukum tidak tertulis. Menurut sifatnya,hukum itu dibagi menjadi: • Hukum yang mengatur. • Hukum yang memaksa. Menurut sumbernya,hukum dibagi menjadi: • Hukum undang-undang.
  • 21. LANJUTAN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, • Hukum kebiasaan(adat). • Hukum jurisprudensi. • Hukum traktat. Menurut tempat berlakunya,hukum dibagi menjadi: • Hukum nasional • Hukum internasional. • Hukum asing.
  • 22. SELANJUTNYA • • • • • Menurut isinya,hukum itu dibagi menjadi: Hukum privat(hukum sipil). Hukum Negara(hukum public). Dibedakan menjadi hukum pidana ,tata Negara dan administrasi Negara. Hukum pidana. Hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan Negara. Hukum tata Negara. Hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan alat perlengkapan Negara. Hukum administrasi Negara. Hukum yang mengatur hubungan antar alat perlengkapan Negara,hubungan pemerintah pusat dengan daerah.
  • 23. NEXT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Macam hukum berdasarkan fungsi hukum • Hukum materiel(Substantive law ):yaitu terdiri dari :peraturan-peraturan yang memberi Hak,dan membebani kewajiban-kewajiban • Hukum formil (Adjegtive law) : peraturan hukum yang fungsinya melaksanakan atau mrnegakkan hukum materiel., atau menentukan bagaimana caranya melaksanakan hukum materiel
  • 24. PENTINGNYA LANDASAN HUKUM DALAM PRAKTEK PROFESI By.Dewi sartina
  • 25. DEFINISI HUKUM • Hukum Immanuel Kant : keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti hukum tentang kebebasan. • Leon Duguit : adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat , aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran.
  • 26. Perundang-undangan yang melandasi tugas,praktik,dan fungsi bidan. • No. 23 tahun 1992 tentang • tugas dan tanggung jawab tenaga kesehatan • Kepmen Kes RI No. 900/ Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktik bidan. Keputusan mentri kesehatan republic Indonesia No.369/MENKES/III/2007 tentang standar profesi bidan. • Peraturan mentri kesehatan republic Indonesia No.HK.02.02/MENKES/149/2010 Tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. • Permenkes RI No.1464/Menkes/SK/X/2010 Tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan.
  • 27. Aspek Hukum Dan Keterkaitannya Dengan Pelayanan/Praktek Bidan Dan Kode Etik. • Bidan merupakan suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar profesi. Standar profesi bidan yang terbaru adalah diatur dalam KEPMENKES RI No.369/MENKES/SK/III/2007 yang berisi mengenai latar belakang kebidanan. Berbagai defenisi dalam pelayanan kebidanan. Berbagai defenisi dalam pelayanan kebidanan, falsafah kebidanan, paradigma kebidanan, ruang lingkup kebidanan, standar praktek kebidanan, dan kode etik bidan di Indonesia.
  • 28. Pelayanan Kebidanan. • Adalah seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab praktek profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat
  • 29. Falsafah Kebidanan. – Sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai pandangan hidup pancasila, seorang bidan menganut filosofi yang mempunyai keyakinan di dalam dirinya bahwa semua manusia adalah makhluk bio psiko sosio kultural dan spiritual yang unik – Manusia terdiri dari pria dan wanita yang kemudian kedua jenis individu itu berpasangan menikah membentuk keluarga yang mempunyai anak – Bidan berkeyakinan bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan memuaskan sesuai dengan kebutuhan manusia dan perbedaanbudaya. – Persalinan adalah satu proses yang alami, peristiwa normal, namun apabila tidak dikelolah dengan tepat dapat berubah menjadi abnormal – Setiap individu berhak untuk dilahirkan secara sehat untuk itu maka setiap wanita usia subur, ibu hamil, melahirkan dan bayinya behak mendapatkan pelayanan yang berkualitas. – Pengalaman melahirkan anak merupakan tugas perkembangan keluarga, yang membutuhkan persiapan. – Kesehatan ibu periode reproduksi dipengaruhi oleh perilaku ibu, lingkungan dan pelayanan kesehatan.
  • 30. Paradigm Kebidanan. Kebidanan dalam bekerja memberikan pelayanan keprofesiannya berpegang pada paradigma berupa pandangan terhadap manusia/wanita, lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan. 1. Wanita 2. Lingkungan 3. Perilaku 4. PelayananKebidanan 5. Keturunan
  • 31. Lingkup Praktek Kebidanan. Lingkup prakek kebidanan yang digunakan meliputi asuhan mandiri/ otonomi pada anak-anak perem, remaja putri dan wanita desa sebelum, selama kehamilan dan selanjutnya. Hal ini berarti bidan membeirkan pengawasan yang diperlukan asuhan serta nasehat bagi wanita selama masa hamil, bersalin dan nifas.
  • 32. Standar Praktek Kebidanan. • Standar I : Metode asuhan. • Metode asuhan meliputi : pengumpulan data, penentuan diagnosa perencanan pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi. • Standar II : Pengkajian. • Pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. • Standar III : Diagnosa Kebidanan. • Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan. • Standar IV : Rencana Asuhan. • Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnose kebidanan.
  • 33. LANJUTAN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, • • Standar V : Tindakan. Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan keadaan klien. • • Standar VI : Partisipasi klien. Tindakan kebidanan dilaksanakan bersama-sama/ partisipasi klien dan keluarga dalam rangka peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. • • • • • • • • • • Standar VII : Pengawasan. Monitor/pengawasan terhadap klien dilaksanakan secara terus menerus dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan klien. Standar VIII : Evaluasi. Evaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan terus menerus seiring dengan tindakan kebidanan yang dilaksanakan dan evaluasi dari rencana yang tidak dirumuskan. Standar Standar IX : Dokumentasi. Asuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan standar dokumentasi asuhan kebidanan yang diberikan.
  • 34. Kode Etika Bidan Di Indonesia. • Terwujudnya kode etik ini merupakan bentuk kesadaran dan kesungguhan hati dari setiap bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan sebagai anggota tim kesehatan demi terciptanya cita-cita pembangunan nasional di bidan kesehatan pada umumnya, KIA/KB dan kesehatan keluarga.Sesuai dengan wewenang dan peraturan kebijaksanaan yang berlaku bagi bidan, kode etik ini merupakan pedoman dalam tata cara dan keselarasan dalam pelaksanaan pelayanan profesional.Bidan senantiasa berupaya memberikan pemeliharaan kesehatan yang komprehensif.
  • 35. Kode Etik. • Kode etik suatu profesi adalah berupa normanorma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi yang bersangkutan di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat.
  • 36. Tujuan Kode Etik. • Untuk menjunjung tinggi martabat dan mitra profesi.Dalam hal ini yang dijaga adalah image dari pihak luar/ masyarakat mencegah orang luar memandang remeh suatu profesi. • Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota ,kesejahteraan materil dan spiritual(mental). • Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. • Untuk meningkatkan mutu profesi.
  • 37. Hak-hak klien dan persetujuan untuk bertindak. • • • • • • • Hak-hak klien antara lain: 1.Hak mendapatkan informasi secukupnya 2. Hak memberi persetujuan (informed Consent) 3.Hak atas rahasia Medis 4.Hak atas pendapat kedua ( second opinion ) 5.Hak untuk menolak pemeriksaan dan pengobatan 6.Hak untuk memperoleh perlindungan hukum 7.Hak untuk mengetahui biaya pemeriksaan
  • 38. Kewajiban- kewajiban klien antara lain: • • • • 1.Menghormati Profesi Bidan 2.Mentaati nasehat & petunjuk pelayanan 3.Menghormati aturan dan pengaturan 4.Memenuhi semua kewajiban membayar biaya pelayanan • 5.Menghormati dan memperhatikan kepentingan milik pasien lain dan petugas kesehatan • 6.Bertanggung jawab sendiri atas penolakan pengobatan
  • 39. Hak &kewajiban Bidan • 1. Mendapat perlindungan Hukum dalam menjalankan tugas sesuai profesi • 2. Bekerja menurut standar Profesi • 3.Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundangan,profesi,etik dan hati nurani • 4.Mendapat informasi lengkap dari pasien yang dirawatnya • 5.Mendapat imbalan jasa profesi yang diberikan
  • 40. Tanggung Jawab Dan Tanggung Gugat Dalam Praktek Kebidanan. • Tanggung Jawab Bidan Dalam menjalankan kewenangan yang sesuai dengan Landasan Hukum maka Bidan bertanggung jawab atas pelayanan mandiri yang diberikan dan berupaya secara optimal dengan mengutamakan keselamatan ibu dan bayi atau janin
  • 41. Tanggung Gugat • 1.Pengertian tanggung gugat Istilah tanggung gugat, merupakan istilah yang baru berkembang untuk meminta pertanggung jawaban seseorang karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu tanggung gugat yang dikhususkan di bidang gugatan hak-hak keperdataan yang terjadi dalam lapangan hukum perdata.
  • 42. 2. Macam-macam jenis tanggung gugat : • • • • Contractual liability Liability in tort. Strict liability Vicarious liability.
  • 43. Ada 3 prinsip pertanggunggugatan perdata yang diatur di dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut : • 1.Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap diri orang lain berarti orang yang melakukan harus membayar kompensasi sebagai pertanggunggugatan kerugian(Pasal 1365 KUH Perdata). • Seseorang harus bertanggunggugat tidak hanya kerugian yang dilakukannya dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati-hati(Pasal 1366 KUH Perdata). • Seseorang harus memberikan pertangunggugatan tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya (Pasal 1367 KUH perdata).
  • 44. SAFITRI HARIYANI, pertangunggugatan dalam bidang hukum perdata sebagai berikut: • Melakukan wanprestasi. • Melakukan perbuatan melawan hokum. • Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian. • Melalaikan pekerjaaan sebagai penanggungjawab Tanggung gugat perdata karena wanprestasi Tanggung gugat karena wanprestasi diatur dalam pasal 1239 KUH perdata yang menentukan: Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga
  • 45. Safitri hariyani unsur unsur yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut: • ada perbuatan melawan hokum • ada kerugian. • ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian. • ada kesalahan berdasarkan yurisprudensi 1919.
  • 46. Tuntutan Hukum atau tanggung gugat • Tuntutan Pidana terjadi karena dakwaan dilakukan kejahatan atau pelanggaran seperti yang diatur dalam KUH Pidana • Tuntutan Perdata dapat terjadi krn gugatan telah dilakukan : 1. Tindakan melawan hukum 2.Tindakan ingkar janji • Tuntutan administratif dapat terjadi : 1.Pelanggaran disiplin atau tata tertib yang tidak dapat dipidana atau dituntut perdata 2.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat
  • 47. Standar Praktek Kebidanan. • • • • • • • • Standar I : Metode asuhan kebidanan Standar II: Pengkajian Standar III : Diagnosa kebidanan Standar IV : Rencana asuhan Standar VI : Partisipasi Klien Standar VII : Pengawasan Standar VIII : Evaluasi Standar IX : Dokumentasi
  • 48. SEKIAN DAN TERIMAKASIH • SEMOGA BERMANFAAT

×