• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Makalah ilmu politik pa kamburi
 

Makalah ilmu politik pa kamburi

on

  • 2,839 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,839
Views on SlideShare
2,837
Embed Views
2

Actions

Likes
2
Downloads
36
Comments
0

1 Embed 2

https://twitter.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Makalah ilmu politik pa kamburi Makalah ilmu politik pa kamburi Document Transcript

    • 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Hubungan antara pemerintahan dengan warga negara/rakyat selalu berada dalam bingkai interaksi politik diantara keduanya dalam wujud organisasi negara. Hubungan negara dan rakyat ini dapat tergambarkan dalam icon yang diberi label demokrasi. Sejak lama, sebagai gambaran besar, demokrasi menjadi cara terbaik dalam perkembangan organisasi negara modern. Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarki kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik negara. Artinya, akan terdapat sistem politik nasional yang didalamnya terdapat sub sistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya. Hirarki suatu negara jangkauan pengaruh, dapat merujuk pada dua jenis atau kelompok demokrasi, yaitu demokrasi dalam lingkup negara dan demokrasi lokal. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan politik yang partisipan yang mana ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi dari masyarakat. Masyarakat dapat mengungkapkan pendapat dan aktif dalam kegiatan politik. Dan merupakan suatu budaya politik yang dimana masyarakatnya memiliki pemahaman yang baik tentang dimensi penentu politik. Untuk melahirkan suatu pelaku politik yang bisa menjajanjikan kelangsungan negara yang dapat membawa kesejahteraan bagi rayat kedepanya, maka sangat diperlukan suatu lembaga pendidikan formal melalui jenjang perguruan tinggi ilmu politik. Dengan demikian akan melahirkan orang-orang yang berpotensi tinggi dalam mengatur dn mengolah Negara. Pendidiikan memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan bangsa. Melalui pendidikan akan lahir manusia-manusia yang mampu memberikan sumbangan pada negara dengan potensi dan bakat yang dimiliki. Agar lahir manusia-manusia yang memberikan sumbangan terhadap pembangunan bangsa, maka proses pendidikan harus mendapatkan perhatian khusus. Pendidikan merupakan beberapa rangkaian usaha membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa kemampuan dasar dan kemampuan belajar sehingga terjadilah perubahan didalam kehidupan pribadinya, sehingga sebagai mahluk individual, social, serta dalam hubungannya dengan alam sekitar dimana dia hidup. Proses tesebut senantiasa berada di dalam nilai nilai yang melahirkan norma norma hidup. Selain jalur pendidikan, masyarakat yang belum sempat tersentuh oleh dunia pendidikan politik, bisa didapatkan melalui pengamatan langsung dari media massa yang tersedia. Dinamika komunikasi yang berkembang dewasa ini menuntut pemerintah lebih pro aktif dan kreatif dalam penyusunan strategi komunikasi pemerintahan. Fokus utamanya adalah bagaimana mengembangkan alur informasi yang terintegrasi dan terkoordinasi sehingga
    • 2 memberikan manfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi institusi pemerintah. Secara umum, Alur informasi di negara demokrasi ditemukan melalui agenda setting, yang meliputi agenda media, agenda publik, dan agenda kebijakan. Masing-masing agenda saling mempengaruhi, khususnya antara agenda kebijakan dan agenda media. Pemerintah berupaya mengedepankan agenda kebijakan melalui media yang tersedia sehingga informasi kebijakan sampai ke publik. Agenda kebijakan pemerintah bersumber dari agenda publik. Sementara agenda media, melalui pemberitaannya berupaya menyerap agenda publik sebagai agendanya untuk mempengaruhi dan atau mengubah kebijakan pemerintah. Untuk itu pemerintah perlu menyusun strategi komunikasi dengan mengedepankan aspek proporsionalitas, menumbuhkan mobilitas sosial dan menciptakan dampak sentripetal. Dampak yang dimaksud adalah membentuk suatu kesatuan, yang harmonis, dinamis dan produktif di masyarakat. Tujuanya adalah menyatukan individu-individu yang terpencar dalam khalayak besar. menuju visi masyarakat informasi dengan nilai, ide, dan informasi yang mewujudkan kemakmuran dalam keadilan dan keadilan dalam kemakmuran sebagai identitas bangsa. Disisi lain, pemerintah atau badan publik juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi (right to know) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam kaitan ini badan publik negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan, menerbitkan dan memberikan pelayanan informasi publik. Sejalan dengan reformasi politik yang dicetuskan pada Tahun 1998 yang lalu berdampak luas pada seluruh unsur-unsur yang ada dalam negara Indonesia, salah satu institusi yang menikmati reformasi politik adalah Pers atau media massa. Media massa dalam hal ini meliputi media elektronik dan non-elektronik seperti surat kabar, majalah dan media penerbitan lainnnya. Keuntungan yang terlihat dari kebebasan pers ini adalah khalayak dapat menerima berbagai informasi tanpa adanya sensor atau rekayasa, sehingga keterbukaan dalam menilai setiap kejadian-kejadian yang ada menjadi lebih terbuka. Salah satu contoh yang dapat dilihat dalam hal ini adalah media massa dapat menginvestigasi berbagai kasus-kasus publik misalnya penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan ataupun pembangunan yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat pemerintah. Oleh karena itu kebebasan pers ini berdampak positif terutama bagi pengawasan terhadap institusi pemerintahan. Selain dari pada itu media massa juga cukup membantu pemerintah dalam mensosialisasikan berbagai program-program pemerintahan dan pembangunan maupun hasil-hasil pembangunan yang telah tercapai oleh pemerintah. Kebebasan pers pada dasarnya suatu keharusan dalam sebuah negara yang demokratis, persoalan yang sering muncul adalah sejauh mana para jurnalis mengemas sebuah pemberitaan yang tidak provokatif dan tendensius atau memojokkan satu pihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa semenjak bergulirnya reformasi politik dan demokratisasi dalam sehingga
    • 3 keterbukaan dalam menilai setiap kejadian-kejadian yang ada menjadi lebih terbuka. Salah satu contoh yang dapat dilihat dalam hal ini adalah media massa dapat menginvestigasi berbagai kasus-kasus publik misalnya penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan ataupun pembangunan yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat pemerintah. Oleh karena itu kebebasan pers ini berdampak positif terutama bagi pengawasan terhadap institusi pemerintahan. Selain dari pada itu media massa juga cukup membantu pemerintah dalam mensosialisasikan berbagai program-program pemerintahan dan pembangunan maupun hasil- hasil pembangunan yang telah tercapai oleh pemerintah. Dengan demikian, pendidikan formal ilmu politik dan komunikasi massa yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari akan mendorong keterbukaan politik masyarakat. Salah satu ciri masyarakat berdemokrasi adalah adanya keterbukaan. Di antara berbagai pihak dan bahkan institusi diharuskan membuka diri. Selain itu semua orang dianggap sama di hadapan hukum, sosial, dan juga politik. Hal-hal yang bersifat publik tidak boleh ditutupi-tutupi. Itulah keadaan masyarakat terbuka. Sikap terbuka dapat dimiliki oleh setiap orang, masyarakat dan warga negara. Orang yang terbuka akan mendapatkan informasi dan pengetahuan, mempererat persaudaraan, serta memperkuat persatuan. Sifat yang serba tertutup justru dapat merugikan diri sendiri. Keterbukaan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Salah satu ciri pemerintahan demokratis adalah keterbukaan. Keterbukaan menjadi bukti bahwa pemerintah sanggup bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukannya terhadap rakyat. Seperti yang telah dijelaskan di atas, keterbukaan adalah komunikasi. Jadi, apabila pemerintahan yang ada saat ini bersifat tertutup, akan terjadi kesulitan dalam pembaruan negara. Informasi yang diperoleh diketahui bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa: 1. Keterbukaan politik masyarakat Kelurahan Majjelling Wattang kabarnya cukup aktif dalam demokrasi politik, dimana sebagian besar masyarakatnya berani lebih terbuka mempertahankan pilihannya yaitu pada pemilihan Calon Gubernur tahun 2013 walaupun pada dasarnya sering bermunculan ancaman dari lawan politik, terutama pada Pegawai Negeri Sipil setempat. 2. Politik masyarakat di Kelurahan Majjelling Wattang dapat digolongkan masyarakat yang demokrasi tinggi, karena pada setiap kelompok masyarakat mempertahankan partai politik dukungannya masing-masing walaupun tingat pendidikan masyarakat mengenai politik masih tergolong rendah. Dari pernyataa diatas menjadi alasan bagi penulis mengambil judul “Pengaru tingkat pendidikan formal dan komunikasi massa terhadap keterbukan politik masyarakat di Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan Maritengngae”.
    • 4 B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan formal dan komunikasi massa terhadap keterbukaan masyarakat 2. Sejauh mana pengaruh tingkat pendidikan formal dan komunikasi massa terhadap keterbukaan masyarakat C. Tujua 1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaruh tingkat pendidikan formal dan komunikasi massa terhadap keterbukaan masyarakat Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan Maritengngae. 2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat pendidikan formal dan komunikasi massa terhadap keterbukaan masyarakat Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan Maritengngae. D. Manfaat 1. Manfaat Teoritis a. Sebagai sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu tentang kepemimpinan kepala desa terhadap pembangunan. b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya dalam topik yang relevan. 2. Manfaat Praktis a. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi penulis untuk menjadi pelaku politik yang beguna bagi bangsa kedepannya. b. Sebagai motivasi bagi masyarakat dan pemerintah setempat untuk mempertahankan masyarakat terbuka akan politik. c. Memberikan sumbansi pemikiran bagaimana menjadi masyarakat politik yang baik dan terbuka dalam masyarakat yang demokrasi. BAB II KAJIAN PUSTAKA
    • 5 A. Konsep Pendidikan 1. Pengertian Pendidikan Pendidikan merupakan usaha yang sengaja secara sadar dan terencana untuk membantu meningkatkan perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai warga negara/masyarakat, dengan memilih isi (materi), strategi kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai. Dilihat dari sudut perkembangan yang dialami oleh anak, maka usaha yang sengaja dan terencana tersebut ditujukan untuk membantu anak dalam menghadapi dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan yang dialaminya dalam setiap periode perkembangan. Dengan kata lain, pendidikan dipandang mempunyai peranan yang besar dalam mencapai keberhasilan dalam perkembangan anak. Branata (1988) mengungkapkan bahwa Pendidikan ialah usaha yang sengaja diadakan, baik langsung maupun secara tidak langsung, untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaan. Pendapat diatas sejalan dengan pendapat Purwanto (1987 :11) yang menyatakan bahwa Pendidikan adalah pimpinan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak, dalam pertumbuhannya (jasmani dan rohani) agar berguna bagi diri sendiri dan bagi masyarakat. Kleis (1974) memberikan batasan umum bahwa : ”pendidikan adalah pengalaman yang dengan pengalaman itu, seseorang atau kelompok orang dapat memahami seseuatu yang sebelumnya tidak mereka pahami. Pengalaman itu terjadi karena ada interaksi antara seseorang atau kelompok dengan lingkungannya. Interaksi itu menimbulkan proses perubahan (belajar) pada manusia dan selanjutnya proses perubahan itu menghasilkan perkembangan (development) bagi kehidupan seseorang atau kelompok dalam lingkungannya”. Proses belajar akan menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif (penalaran, penafsiran, pemahaman, dan penerapan informasi), peningkatan kompetensi (keterampilan intelektual dan sosial), serta pemilihan dan penerimaan secara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaan dan perasaan, serta kemauan untuk berbuat atau merespon sesuatu rangsangan (stimuli). Pertumbuhan ialah perubahan-perubahan yang terjadi pada jasmani; bertambah besar dan tinggi. Perkembangan lebih luas dari pertunbuhan ialah perubahan-perubahan yang terjadi pada rohani dan jasmaniah. Dengan kata lain, perkembangan merupakan suatu rentetan perubahan yang sifatnya menyeluruh dalam interaksi anak dan lingkungannya. Oleh karena itu Idris (1982:10) mengemukakan bahwa : ”Pendidikan adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan, antara manusia dewasa dengan si anak didik yang secara tatap muka atau dengan menggunakan media dalam rangka memeberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya, dalam arti supaya dapat mengembangkan potensinya semaksimal mungkin, agar menjadi manusia dewasa yang
    • 6 bertanggung jawab. Potensi disini ialah potensi fisik, emosi, sosial, sikap, moral, pengetahuan, dan keterampilan.” 2. Tujuan Pendidikan Telah kita ketahui bersama bahwa berhasil tidaknya suatu usaha atau kegiatan tergantung kepada jelas tidaknya tujuan yang hendak dicapai oleh orang atau lembaga yang melaksanakannya. Berdasarkan pada pernyataan ini, maka perlunya suatu tujuan dirumuskan sejelas-jelasnya dan barulah kemudian menyusun suatu program kegiatan yang objektif sehingga segala energi dan kemungkinan biaya yang berlimpah tidak akan terbuang sia-sia. Apabila kita mau berbicara tentang pendidikan umumnya, maka kita harus menyadari bahwa segala proses pendidikan selalu diarahkan untuk dapat menyediakan atau menciptakan tenaga-tenaga terdidik bagi kepentingan bangsa, negara, dan tanah air. Apabila negara, bangsa dan tanah air kita membutuhkan tenaga-tenaga terdidik dalam berbagai macam bidang pembangunan, maka segenap proses pedidikan termasuk pula sistem pendidikannya harus ditujukan atau diarahkan pada kepentingan pembangunan masa sekarang dan masa-masa selanjutnya. GBHN tahun 1999 mencantumkan tentang tujuan pendidikan nasional : ”Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa” Selanjutnya tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yang menyatakan: ”Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” Pernyataan-pernyataan diatas tampak jelas bahwa pendidikan harus mampu membentuk atau menciptakan tenaga-tenaga yang dapat mengikuti dan melibatkan diri dalam proses perkembangan, karena pembangunan merupakan proses perkembangan, yaitu suatu proses perubahan yang meningkat dan dinamis. Ini berarti bahwa membangun hanya dapat dilaksanakan oleh manusia-manusia yang berjiwa pembangunan, yaitu manusia yang dapat menunjang pembangunan bangsa dalam arti luas, baik material, spriritual serta sosial budaya. Setiap tindakan pendidikan merupakan bagian dari suatu proses menuju kepada tujuan tertentu. Tujuan ini telah ditentukan oleh masyarakat pada waktu dan tempat tertentu dengan latar belakang berbagai macam faktor seperti sejarah, tradisi, kebiasaan, sistem sosial, sistem ekonomi, politik dan kemauan bangsa.
    • 7 Berdasarkan faktor-faktor ini UNESCO telah memberikan suatu deskripsi tentang tujuan pendidikan pada umumnya dan untuk Indonesia sendiri tujuan itu telah ditetapkan dalam ketetapan MPR. Pertama, UNESCO menggaris bawahi tujuan pendidikan sebagai ”menuju Humanisme Ilmiah”. Pendidikan bertujuan menjadikan orang semakin menjunjung tinggi nilai-nilai luhur manusia. Keluhuran manusia haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka humanisme ilmiah menolak ide tentang manusia yang bersifat subjektif dan abstrak semata. Manusia harus dipandang sebagai mahluk konkrit yang hidup dalam ruang dan waktu dan harus diakui sebagai pribadi yang mempunyai martabat yang tidak boleh diobjekkan. Dalam kerangka ini maka tujuan sistem pendidikan adalah latihan dalam ilmu dan latihan dalam semangat ilmu. Kedua, pendidikan harus mengarah kepada kreativitas. Artinya, pendidikan harus membuat orang menjadi kreatif. Pada dasarnya setiap individu memiliki potensi kreativitas dan potesi inilah yang ingin dijadikan aktual oleh pendidikan. Semangat kreatif, non konformist dan ingin tahu, menonjol dalam diri manusia muda. Mereka umumnya bersikap kritis terhadap nilai-nilai yang ada dan jika mereka menemukan bahwa nilai-nilai itu sudah ketinggalan jaman, maka mereka ingin merombaknya. Disini pendidikan berfungsi ganda, menyuburkan kreativitas, atau sebaliknya mematikan kreativitas. Ketiga, tujuan pendidikan harus berorientasi kepada keterlibatan sosial. Pendidikan harus mempersiapkan orang untuk hidup berinteraksi dengan amsyarakat secara bertanggung jawab. Dia tidak hanya hidup dan menyesuaikan diri dengan struktur-struktur sosial itu. Disini seorang individu merealisir dimensi-dimensi sosialnya lewat proses belajar berpartisipasi secara aktif lewat keterlibatan secara meyeluruh dalam lingkungan sosialnya. Dalam kerangka sosialitas pada umumnya ini, suatu misi pendidikan ialah menolong manusia muda melihat orang lain bukan sebagai abstriaksi-abstraksi, melainkan sebagai mahluk konkrit dengan segala dimensi kehidupannya. Keempat, tekanan terakhir yang digariskan UNESCO sebagai tujuan pendidikan adalah pembentukan manusia sempurna. Pendidikan bertugas untuk mengembangkan potensi- potensi individu semaksimal mungkin dalam batas-batas kemampuannya, sehingga terbentuk manusia yang pandai, terampil, jujur, yang tahu kadar kemampuannya, dan batas-batasnya, serta kerhormatan diri. Pembentukan manusia sempurna ini akan tercapai apabila dalam diri seseorang terjadi proses perpaduan yang harmonis dan integral antara dimensi-dimensi manusiawi seperti dimensi fisik, intelektual, emosional, dan etis. Proses ini berlangsung seumur hidup. Jadi konkritnya pada pokoknya pendidikan itu adalah humansisasi, karena itu mendidik berarti ”memanusiakan manusia muda dengan cara memimpin pertumbuhannya sampai dapat berdikari, bersikap sendiri, bertanggung jawab dan berbuat sendiri”. (Ibid, 1980) 3. Jalur Pendidikan
    • 8 Tuntutan masyarakat akan kebutuhan pendidikan membuat pendidikan terus berkembang sejalan dengan pembangunan ansioanl. Pendidikan menjadi kunci kemajuan dan keberhasilan dari suatu pembangunan sebuah negara. Agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan maka di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional No.20 tahun 2003 terdapat jalur pendidikan yang didalamnya terdapat pendidikan formal, non formal, dan informal. Pendidikan formal disebut pula sistem pendidikan sekolah. Pendidikan nonformal dan informal disebut pula sistem pendidikan luar sekolah. Untuk lebih membedakan ketiga jenis satuan pendidikan diatas maka harus ada kriteria yang lebih umum untuk dapat membedakan ketiganya. Oleh karena itu Coombs (1973)membedakan pengertian pendidikan sebagai berikut. 1. Pendidikan Formal ”Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang, dimulai dengan sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya; termasuk didalamnya adalah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus”. Walaupun masa sekolah bukan satu-satunya masa bagi setiap orang untuk belajar, namun kita menyadari bahwa sekolah adalah tempat dan saat yang sangat strategis bagi pemerintah dan masyarakat untuk membina seseorang dalam menghadapi masa depannya. 2. Pendidikan Informal ”Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga asetiap orang memperoleh nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk didalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media masa” Walaupun demikian, pengaruhnya sangatlah besar dalam kehidupan seseorang, karena dalam kebanyakan masyarakat pendidikan informal berperan penting melalui keluarga, masyarakat, dan pengusaha. Pendidikan dalam keluarga adalah yang pertama dan utama bagi setiap manusia. Seseorang kebanyakan berada dalam rumah tangga dibandingkan dengan tempat- tempat lainnya. Sampai umur tiga tahun seseorang akan selalu berada di rumah tangga. Pada masa itulah diletakkan dasar-dasar kepribadian seseorang, psikiater, kalau menemui suatu penyimpangan dalam kehidupan seseorang, akan mencari sebab-sebabnya pada masa kanak- kanak orang itu. Coombs dalam Sudjana (2001:22). 3. Pendidikan Nonformal ”Pendidikan nonformal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis diluar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari
    • 9 kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya”. Bagi masyarakat Indonesia, yang masih banyak dipengaruhi proses belajar tradisional, pendidikan nonformal akan merupakan cara yang mudah sesuai dengan daya tangkap rakyat, dan mendorong rakyat menjadi belajar, sebab pemberian pendidikan tersebut dapat disesuaikan dengan keadaan lingkungan dan kebutuhan para peserta didik. Ketiga pengertian diatas dapat digunakan untuk membedakan karakteristik dari setiap jalur pendidikan. Namun, Axinn (1974) membuat penggolongan program-program kegiatan termasuk ke dalam pendidikan formal, nonformal dan informal dengan menggunakan kriteria ada atau tidak adanya kesengajaan dari kedua belah pihak yang berkomunikasi, yaitu pihak pendidika (sumber belajar atau fasilitator) dan pihak peserta didik (siswa atau warga belajar). B. Komunikasi Massa 1. Defenisi Komunikasi kata komuniksi atau Communication dalam istilah bahasa inggris berasal dari kata latin communicatus yang berarti menjadi milik bersama atau berbagi. Kata sifatnyacommunis yang bermakna umum atau bersama-sama. Sehingga dengan demikian komunikasi menurut Lexicographer (seorang ahli kamus bahasa), menunjuk pada suatu upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan (Fajar, 2009;31). Wilbur Schramm menyatakan komunikasi sebagai suatu proses berbagi (sharing process). Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melalui media). Defenisi komunikasi menurut para ahli: Harold Laswell Komunikasi adalah gambaran mengenai siapa, mengatakan apa, melalui media apa, kepada siapa, dan apa efeknya. Raymond Ross Komunikasi adalah proses menyortir, memilih, dan pengiriman simbol- simbol sedemikian rupa agar membantu pendengar membangkitkan respons/ makna dari pemikiran yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator. Gerald R. Miller Komunikasi terjadi saat satu sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan niat sadar untuk mempengaruhi perilaku mereka. Everett M. Rogers Komunikasi adalah proses suatu ide dialihkan dari satu sumber kepada satu atau banyak penerima dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Carl I. Hovland Komunikasi adalah suatu proses yang memungkinkan seseorang menyampaikan rangsangan (biasanya dengan menggunakan lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain. New Comb Komunikasi adalah transmisi informasi yang terdiri dari rangsangan diskriminatif dari sumber kepada penerima.
    • 10 Bernard Barelson & Garry A. Steiner Komunikasi adalah proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol, kata- kata, gambar, grafis, angka, dsb. Colin Cherry Komunikasi adalah proses dimana pihak-pihak saling menggunakan informasi dengan untuk mencapai tujuan bersama dan komunikasi merupakan kaitan hubungan yang ditimbulkan oleh penerus rangsangan dan pembangkitan balasannya. Hovland, Janis dan Kelley Komunikasi merupakan proses individu mengirim rangsangan (stimulus) yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Pada definisi ini mereka menganggap komunikasi sebagai suatu proses. 2. Defenisi Komunikasi Massa Komunikasi massa berasal dari istilah bahasa Inggris,mass communication, sebagai kependekan dari mass media communication. Artinya, komunikasi yang menggunakan media massa atau komunikasi yang mass mediated. Istilahmass communication atau communications diartikan sebagai salurannya, yaitu media massa (mass media) sebagai kependekan dari media of mass communication. Massa mengandung pengertian orang banyak, mereka tidak harus berada di lokasi tertentu yang sama, mereka dapat tersebar atau terpencar di berbagai lokasi, yang dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan dapat memperoleh pesan-pesan komunikasi yang sama. Berlo (dalam Wiryanto, 2005) mengartikan massa sebagai meliputi semua orang yang menjadi sasaran alat-alat komunikasi massa atau orang-orang pada ujung lain dari saluran. Defenisi komunikasi massa menurut para ahli: Joseph R. Dominick: Komunikasi massa adalah suatu proses dimana suatu organisasi yang kompleks dengan bantuan satu atau lebih mesin memproduksi dan mengirimkan pesan kepada khalayak yang besar, heterogen, dan tersebar. Jalaluddin Rakhmat merangkum: Komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Proses komunikasi massa ala AG. Eka Wenats Wuryanta adalah proses masyarakat menanggapi perspektif sejarah masyarakat itu sendiri. Dalam arti bahwa komunikasi masuk didalam suatu proses sejarah manusia. Orang membangun peradaban atau budaya dalam perspektif sejarah yaitu masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Oleh karena itu komunikasi penting didalam seluruh proses pembudayaan tadi. komunikasi massa menurut Elizabeth – Noelle Neuman yang membedakannya dengan komunikasi interpersonal, yaitu pertama, bersifat tidak langsung, artinya harus melalui media teknis. Kedua, bersifat satu arah (one flow communication), artinya tidak ada interaksi antarpeserta komunikasi. Ketiga, bersifat terbuka, artinya ditujukan kepada publik yang tidak terbatas dan anonim. Keempat, memiliki unsur publik yang secara geografis tersebar (Rakhmat, 1999 : 189).
    • 11 Georg Gerbner memberi pengertian komunikasi massa dengan sebuah definisi singkat yaitu sebagai produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang berkelanjutan serta paling luas dipunyai orang dalam masyarakat industri (Rakhmat, 1999 : 188). 3. Ciri-ciri Komunikasi Massa ciri-ciri komunikasi massa menurut Elizabeth Noelle Neumann (dalam Jalaluddin Rakhmat, 1994) adalah sebagai berikut: 1. Bersifat tidak langsung, artinya harus melalui media teknis; 2. Bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara peserta-peserta komunikasi; 3. Bersifat terbuka, artinya ditujukan pada publik yang tidak terbatas dan anonim; 4. Mempunyai publik yang secara tersebar. C. Keterbukaan Keterbukaan merupakan perwujudan dari sikap jujur, rendah hati, adil, mau menerima pendapat, kritik dari orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterbukaan adalah hal terbuka, perasaan toleransi dan hati-hati serta merupakan landasan untuk berkomunikasi. Dengan demikian dapat dipahami pula bahwa yang dimaksud dengan keterbukaan adalah suatu sikap dan perilaku terbuka dari individu dalam beraktivitas. Keterbukaan seperti dinyatakan oleh Sadu Wasistiono (2003) merupakan ciri tata pemerintahan yang baik (good governance), yaitu sebagai berikut: a. Mengikutsertakan semua masyarakat b. Transparan dan bertanggungjawab c. Efektif dan adil d. Menjamin adanya supremasi hukum e. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, ekonomi, dan sosial didasarkan pada konsensus masyarakat f. Memperhatikan kepentingan rakyat miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan g. Di samping pendapat tersebut, ciri-ciri good governance juga diberikan oleh badan PBB yang menangani program-program pembangunan, yakni UNDP (United Nations Development Program), yakni adanya partisipasi, penegakan hukum, keterbukaan, daya tanggap, orientasi pada konsensus, keadilan, keefektifan dan efisiensi, pertanggungjawaban, serta visi strategis. h. Keterbukaan berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan berbagai pihak untuk mengetahui dan memahami: · program-program pemerintah; · pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah; dan · evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang didukung oleh kemajuan berbagai media informasi.
    • 12 i. Dengan adanya keterbukaan yang dijalankan dalam roda pemerintahan negara kita, mendorong adanya partisipasi masyarakat luas dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara j. Adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan negara terutama dalam hal pengawasan terhadap pemerintah sehingga mendorong terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. k. Mendorong kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada penyelenggaraan pemerintah l. Dapat mengikis secara tuntas terhadap budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pemerintahan m. Berkembangnya iklim demokrasi dalam segala aspek kehidupan sehingga mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. n. Perpecahan yang diakibatkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan yang tertutup dapat dihindari melalui keterbukaan yang dijalankan oleh pihak pemerintah. D. Politik Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polistaia, Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri sendiri (negara), sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politik disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan, yaitu : a. Dalam arti kepentingan umum (politics) Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di Pusat maupun di Daerah, lazim disebut Politik (Politics) yang artinya adalah suatu rangkaian azas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. b. Dalam arti kebijaksanaan (Policy) Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang kita kehendaki. Dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalahadanya : - proses pertimbangan - menjamin terlaksananya suatu usaha - pencapaian cita-cita/keinginan Jadi politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan :
    • 13 a. Negara Adalah suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Dapat dikatakan negara merupakan bentuk masyarakat dan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat. b. Kekuasaan Adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Yang perlu diperhatikan dalam kekuasaan adalah bagaimana cara memperoleh kekuasaan, bagaimana cara mempertahankan kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan. c. Pengambilan keputusan Politik adalah pengambilan keputusan melaui sarana umum, keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara. Yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan politik adalah siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat. d. Kebijakan umum Adalah suatu kumpulan keputusan yang diambill oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. e. Distribusi Adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting, nilai harus dibagi secara adil. Politik membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat. E. Masyarakat Community dalam bahasa yunani adalah “persahabatan”. Sebagai refleksi dari arti kata tersebut, aristoteles mengemukakan bahwa manusia yang hidup bersama dalam masyarakat karena mereka menikmati ikatan yang saling bekerja sama, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan untuk menemukan makna kehidupan. Masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat atau community dalam bahasa inggris atau juga komunitas. Secara etimologis “ community” berasal dari komunitas yang berakar pada comunete atau comman. Community mempunyai dua arti (Talizi,1990-49) : a. Sebagai kelompok social yang bertempat tinggal di lokasi tertentu, memiliki kebudayaan dan sejarah yang sama b. Sebagai suatu pemuliman yang terkecil di atasnya ada kota kecil (town), dan di atas kota kecil ada kota atau kota besar (city). Hillery (1995) dan lewis (1977) telah menyimpulkan banyak literature dan mengusulkan empat komponen utama untuk mendefinisikan konsep komunitas. Pertama dan terutama bahwa komunitas melibatkan manusia. Wilayah dan tempat tinggal juga menjadi elemen dalam pembangunan masyarakat. Tetapi., tidak semua penulis menambahkan wilayah, tanah,
    • 14 atau batas wilayah dalam definisi komunitas mereka. Wilkinson (1986) berpendapat bahwa komunitas adalah manusia yang hidup bersama dalam ekologi setempat dengan batasan wilayah yang biasa. Tetapi beliau menulis kebiasaan batasan adalah tidak relevan apabila dijadikan salah satu pencaharian karakteristik utama dari suatu komunitas atau lingkungan. Thomas Hobber mengemukakan bahwa komunitas adalah sebuah proses alamiah dimana orang-orang yang hidup bersama untuk memaksimalkan kepentingan mereka, Hobbes merasa bahwa kepentingan diri sendiri dapat ditemukan dalam kelompok. Konsep komunitas masyarakat yang baik (good community) mengandung Sembilan nilai (the competent community) (talizi, 1990 : 57-58) yaitu: 1) Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu dengan yang lain berdasar hubungan pribadi. 2) Komunitas memiliki otonomi, kewenangaan,dan kemampuan mengurus kepentingan sendiri. 3) Memiliki viabilitas, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri. 4) Distribusi kekayaan yag merata, setiap orang berkesempatan yang sama dan bebas menyatakan kehendaknya. 5) Kesempatan setiap anggota untuk berpatisipasi aktif dalam mengurus kepentingan bersama. 6) Komunitas member makna kepada anggotanya sejauh manakah pentingnya komunitas bagi seorang anggota. 7) Di dalam komunitas dimungkinkan adanya heterogenitas dan perbedaan pendapat. 8) Di dalam komunitas, pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat mungkin pada yang berkepentingan. 9) Di dalam komunitas bisa terjadi konflik, namun komunitas memiliki kemampuan untuk managing conflict. F. Keterbukaan Politik Masyarakat Salah satu ciri masyarakat berdemokrasi adalah adanya keterbukaan. Di antara berbagai pihak dan bahkan institusi diharuskan membuka diri. Selain itu semua orang dianggap sama di hadapan hukum, sosial, dan juga politik. Hal-hal yang bersifat publik tidak boleh ditutupi- tutupi. Itulah keadaan masyarakat terbuka. Dalam masyarakat terbuka seperti itu tidak boleh ada pihak-pihak yang merasa memiliki hak khusus atau istimewa. Semua diperlakukan secara sama. Kalu terdapat perbedaan, maka hanya menyangkut hal tertentu dan harus didasarkan pada peraturan yang jelas. Itulah kehidupan bersama atas dasar keterbukaan. Hak-hak dan kewajiban dalam masyarakat terbuka diatur secara jelas. Siapapun harus mengikuti aturan itu. Selain itu, bagi siapa saja yang melakukan kesalahan di ranah publik akan dikenai sanksi hukum. Di hadapan hukum, semua orang tidak ada yang diperlakukan secara khusus. Semua orang diperlakukan secara sama.
    • 15 Bagi masyarakat pada umumnya, keterbukaan itu justru memberikan kepastian. Rasa keadilan akan memungkinkan untuk diperoleh. Hukum tidak hanya berlaku bagi orang-orang tertentu, tetapi juga akan berlaku bagi semuanya. Dalam masyarakat tertutup, beberapa pihak yang dekat dengan penguasa bisa mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, masyarakat terbuka, siapapun, -------tidak terkecuali penguasa sendiri, di hadapan hukum akan diperlakukan secara sama. Keterbukaan seperti itu, bagi penguasa tidak mudah menjalankan kekuasaannya. Mereka tidak bisa melakukan tindakan sewenang-wenang. Masyarakat melalui media massa, LSM, dan juga wakil-wakilnya di parlemen akan memberikan pengawasan. Kesalahan sekecil apapun akan diangkat ke permukaan. Contoh kecil, pejabat pemerintah yang ditengarai mengajak serta keluarganya naik haji tidak lewat prosedur resmi, sekalipun misalnya, atas biaya sendiri, menjadi berita yang kurang enak. Selain itu, keterbukaan juga memungkinkan terjadinya benturan antar pejabat dan bahkan juga antar institusi. Konflik terbuka antara lembaga eksekutif dan legislatif, antara DPR dan KPK, antara KPK dan Kepolisian, BUMN dan DPR, dan lain-lain terjadi secara terbuka. Rakyat akan menyaksikannya. Kejadian seperti itu, dalam kadar tertentu, ada untungnya. Misalnya, seseorang pejabat tidak akan melakukan sesuatu atas kemauan dan keuntungannya sendiri. Sebaliknya, dampak negatifnya, bahwa pemimpin telah memberikan contoh tentang sesuatu yang seharusnya dihindari. G. Kerangka Pikir Politik merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menjalankan urusan kenegaraan untuk menciptakan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera, namun semua itu tergantung dari peluku politik itu sendiri dimana seorang pemerintah baik dari tingkat pusat sampai pemerintah di tingkat daerah berperan penting dalam mengatur dan mengolah Negara demi terwujudnya harapan bangsa dan Negara. Pelaku-pelaku politik bukan hanya dari orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan saja, bahkan sebagian besar masyarakat ikut serta dalam pertisipasi politik.Situasi seperti ini dengan sendirinya akan menciptakan keterbukaan politik sebagai Negara yang demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi terbukanya politik masyarakat yaitu melalui pendidikan formal, dimana suatu daerah yang sebagian besar penduduknya lebih cenderung melanjutkan pendidikannya di jenjang ilmu perpolitikan. Daerah seperti ini akan mendorong masyarakat ikut serta dalam menyampaikan aspirasinya untuk tercapainya pemerintahan yang adil dan jujur. Selain pendidikan formal media massa juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai masalah perpolitikan. Melalui media massa masyarakat akan mudah menilai peranan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan adanya media massa yang meliput masalah-masalah politik seperti di media TV, surat kabar dan majalah, masyarakat akan ikut serta menyalurkan pendapat dan aspirasinya.
    • 16 Dari penjelasan diatas, maka dapat diteorikan,“semakin besar masyarakat yang memperhatikan ilmu politik melalui pendidikan formal dan media massa di suatu daerah, maka semakin besar pula peluang terciptanya politik masyarakat yang transparan”. Bagan dari penjelasan di atas dapat digambarkan sebagai berikut: BAB III METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian
    • 17 Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan efektifitas dan efesiensi, baik waktu maupun dana yang tersedia. B. Tipe dan Dasar Penelitian 1. Tipe penelitian bersifat deskriktif kualitatif yaitu: memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, menyangkut pengaruh pendidikan dan komunikasi massa terhadap keterbukaan politik masyarakat. 2. Dasar penelitian yang dilakukan adalah survey yaitu: dengan mengumpulkan suatu peristiwa atau proses tertentu dengan memilih data atau menentukan ruang lingkup tertentu sebagai sampel yang dianggap refresentatif. C. Populasai dan Sampel 1. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini diambil dari warga Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan Maritengngae umur 20 sampai 50 tahun. Jumlah keseluruhan populasi adalah 779 orang. 2. Sampel adalah jumlah sebagian atau seluruhnya dari populasi yang langsung diteliti untuk mendapatkan informasi. Untuk maksud tersebut, jumlah sampel yang diambil disesuaikan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sudjana (2001) bahwa: “apabila subyek penelitian kurang dari 100, maka sampel lebih baik diambil semuanya”. Sedangkan Arikunto (2000) memberikan pilihan bahwa jika populasi lebih dari 100 orang, maka sampel dapat diambil 10% - 15% atau 20% - 25%.. Jadi pada penelitian ini jumlah sampel yang diambil adalah 10% dari populasi atau 10% x 779 = sebanyak 77,9 atau 78 orang. D. Tehnik Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data yang seakurat mungkin mengenai variabel yang akan dikaji, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu: 1) Observasi Teknik pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung di lapangan atau di lokasi penelitian yaitu di wilayah Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan cara mengamati dan memperhatikan gejala atau fenomena yang berkaitan dengan keterbukaan politik masyarakat di Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan Maritengngae, dimana data-data yang didapatkan akan dijadikan sebagai bahan tambahan yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini. Adapun pelaksanaan observasi dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. a. Tahap persiapan Peneliti terlebih dahulu menetapkan aspek-aspek tingkah laku apa yang hendak diobservasi, lalu dibuat pedoman agar memudahkan pengisian observasi.
    • 18 b. Tahap Pelaksanaan Pada tahap ini peneliti mengunjungi satu demi satu masyarakat yang menjadi sampel penelitian, kemudian dilakukan pengisian hasil observasi dalam pedoman yang telah dibuat dalam bentuk memberi tanda (V) pada kolom jawaban hasil observasi. c. Bentuk observasi. Yang dimaksud bentuk observasi adalah memberi penilaian secara langsung terhadap aspek yang diobservasi berdasarkan pedoman observasi yang telah disiapkan sebelumnya. 2) Kuisioner Teknik pengumpulan data dengan kuesioner dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk mereka jawab sesuai pendapat mereka. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Semua jawaban responden direkap dan dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang keterbukaan politikmasyarakat di Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan Maritengngae. Kuisioner diberikan kepada 78 orang sampel. 3) Wawancara Wawancara dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan keterbukaan politik masyarakat di Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan Maritengngae. Informan untuk wawancara adalah: Kepala Lingkungan satu dan dua, Ketua RW sebanyak 7, Tokoh Masyarakat sebanyak 3 orang , dan Tokoh Pemuda sebanyak 2 orang. 4) Penelitian pustaka (library research) Adapun data sekunder diperoleh melalui hasil bacaan buku-buku, majalah, internet dan sumber bacaan lainnya yang erat relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti. E. Defenisi Operasional Variabel Untuk menyamakan persepsi dan kesamaan konsep dalam mengartikan istilah dalam penelitian ini, maka perlu ditegaskan beberapa istilah sebagai berikut: 1. Pengaruh pendidikan formal merupakan salah satu faktor untuk membentuk masyarakat yang terbuka akan politik melalui jenjang perkuliahan perpolitikan. 2. Pengaruh komunikasi massa juga merupakan faktor pendorong terciptanya masyarakat yang terbuka akan politik yang bisa ditemui melalui media-media yang terjangkau. Kejadian politik yang di simak melalui media seperti etika pelaku politik dan aparat pemerintahan yang dapat menjadi objek penilaian bagi masyarakat. 3. Keterbukaan politik masyarakat akan menciptakan Negara yang demokratis dimana kelompok partai, kelompok mahasiswa, dan kelompok masyarakat dapat leluasa menyampaikan aspirasinya dalam menentukan suatu kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah.
    • 19 4. Politik dan masyarakat saling berhubungan dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan demi menciptakan negara yang adil, damai, dan sejahtera sesuai dengan harapan bersama. BAB IV PEMBAHASAN A. Pengertian Pemerintahan
    • 20 Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. Kata system merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti: a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatau b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara. c. Pemerintahan adalaha perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintaha diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :  Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan.  Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang  Kekuasaan Yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jadi, system pemerintaha negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan. Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu system pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. B. Bentuk Pemerintahan 1. Aristokrasi Berasal dari bahasa Yunani kuno aristo yang berarti “terbaik” dan kratia yang berarti “untuk memimpin”. Aristokrasi dapat diterjemahkan menjadi sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh individu yang terbaik. 2. Demokrasi Yaitu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks
    • 21 and balances. Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan. 3. Demokrasi totaliter Yaitu sebuah istilah yang diperkenalkan oleh sejarahwan Israel, J.L. Talmon untuk merujuk kepada suatu sistem pemerintahan di mana wakil rakyat yang terpilih secara sah mempertahankan kesatuan negara kebangsaan yang warga negaranya, meskipun memiliki hak untuk memilih, tidak banyak atau bahkan sama sekali tidak memiliki partisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Ungkapan ini sebelumnya telah digunakan oleh Bertrand de Jouvenel dan E.H. Carr. 4. Emirat (bahasa Arab: imarah, jamak imarat) adalah sebuah wilayah yang diperintah seorang emir, meski dalam bahasa Arab istilah tersebut dapat merujuk secara umum kepada provinsi apapun dari sebuah negara yang diperintah anggota kelompok pemerintah. Contoh penggunaan dalam arti yang terakhir disebut adalah Uni Emirat Arab, yang merupakan sebuah negara yang terdiri dari tujuh emirat federal yang masing-masing diperintah seorang emir. 5. Federal adalah kata sifat (adjektif) dari kata Federasi. Biasanya kata ini merujuk pada pemerintahan pusat atau pemerintahan pada tingkat nasional. Federasi dari bahasa Belanda, federatie, berasal dari bahasa Latin; foeduratio yang artinya “perjanjian”. federasi pertama dari arti ini adalah “perjanjian” daripada Kerajaan Romawi dengan suku bangsa Jerman yang lalu menetap di provinsi Belgia, kira-kira pada abad ke 4 Masehi. Kala itu, mereka berjanji untuk tidak memerangi sesama, tetapi untuk bekerja sama saja. 6. Meritokrasi Berasal dari kata merit atau manfaat, meritokrasi menunjuk suatu bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan. Kerap dianggap sebagai suatu bentuk sistem masyarakat yang sangat adil dengan memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin, tetapi tetap dikritik sebagai bentuk ketidak adilan yang kurang memberi tempat bagi mereka yang kurang memiliki kemampuan untuk tampil memimpin. Dalam pengertian khusus meritokrasi kerap di pakai menentang birokrasi yang sarat KKN terutama pada aspek nepotisme. 7. Monarkisme adalah sebuah dukungan terhadap pendirian, pemeliharaan, atau pengembalian sistem kerajaan sebagai sebuah bentuk pemerintahan dalam sebuah negara. 8. Negara Kota adalah negara yang berbentuk kota yang memiliki wilayah, memiliki rakyat,dan pemerintahan berdaulat penuh. Negara kota biasanya memiliki wilayah yang kecil yang meiliki luas sebesar kota pada umumnya. Negara-negara kota dewasa ini adalah Singapura, Monako dan Vatikan. 9. Oligarki (Bahasa Yunani: Ὀλιγαρχία, Oligarkhía) adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Kata ini berasal dari kata bahasa Yunani untuk “sedikit” (ὀ λίγον óligon) dan “memerintah” (ἄ ρχω arkho). 10. Otokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Istilah ini diturunkan dari bahasa Yunani autokratôr yang secara literal berarti “berkuasa
    • 22 sendiri” atau “penguasa tunggal”. Otokrasi biasanya dibandingkan dengan oligarki (kekuasaan oleh minoritas, oleh kelompok kecil) dan demokrasi (kekuasaan oleh mayoritas, oleh rakyat). 11. Plutokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yamg mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Mengambil kata dari bahasa Yunani, Ploutos yang berarti kekayaan dan Kratos yang berarti kekuasaan. riwayat keterlibatan kaum hartawan dalam politik kekuasaan memang berawal di kota Yunani, untuk kemudian diikuti di kawasan Genova, Italia C. Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu: 1. Sistem pemerintahan parlementer Pada umumnya, negara-negara didunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan diatas. Negara Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara yang menganut sistem pemerintahan parlemen. Bahkan, Inggris disebut sebagai Mother of Parliaments (induk parlemen), sedangkan Amerika Serikat merupakan tipe ideal dari negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Kedua negara tersebut disebut sebagai tipe ideal karena menerapkan ciri-ciri yang dijalankannya. Inggris adalah negara pertama yang menjalankan model pemerintahan parlementer. Amerika Serikat juga sebagai pelopor dalam sistem pemerintahan presidensial. Kedua negara tersebut sampai sekarang tetap konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip dari sistem pemerintahannya. Dari dua negara tersebut, kemudian sistem pemerintahan diadopsi oleh negara-negara lain dibelahan dunia. Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif. Untuk lebih jelasnya, berikut ini ciri-ciri, kelebihan serta kekurangan dari sistem pemerintahan parlementer. DAFTAR PUSTAKA
    • 23 Afdjani, Hadiono. 2003. Komunikasi Politik dalam Era Keterbukaan. Suara Merdeka, 3 Februari. Astrid, Susanto. 1993. Pengantar Studi Komunikasi Politik. Bandung: Orbit Shakti. Budiardjo, Miriam 1991, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. Bran, Asian. Pengertian Pendidikan, http://www.slideshare.net Dennis McQuail. 1987. Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. http://harisok.blogspot.com/2011/03/definisi-komunikasi-menurut-para-ahli.html Nurudin. 2003. Komunikasi Massa. Malang: CESPUR. Warsito. 2005. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. William R. Rivers at.al. 2003. Media Massa dan Masyarakat Modern: Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media