Ideologi politik

1,955 views
1,802 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,955
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ideologi politik

  1. 1. 1. IDEOLOGI POLITIK A. REDIKASISME „radikalisme‟ berasal dari bahasa Latin “radix, radicis”, artinya akar ; (radicula, radiculae: akar kecil). Berbagai makna radikalisme, kemudian mengacu pada kata “akar” atau mengakar. Perubahan radikal berarti perubahan yang mengakar, karena hal itu menyangkut penggantian dasar-dasar yang berubah tadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikal diartikan sebagai secara menyeluruh, habis-habisan, amat keras menuntut perubahan, dan maju dalam berpikir atau bertindak. Islam radikal mengandung makna kelompok Islam yang memiliki keyakinan ideologis tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung. Dengan demikian, radikalisme dapat dipahami sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar, fanatik keagamaanya cukup tinggi, tidak jarang penganut paham ini menggunakan kekerasan dalam mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan diyakininya. Kaum radikalis menginginkan adanya perubahan atau pembaruan sosial-keagamaan secara mendasar dengan sistem atau tata nilai baru yang diyakininya. Radikalisme tidak saja berupa paham atau ideologi keagamaan yang bersifat wacana dan pemikiran, pada batas-batas tertentu paham ini dapat menjelma dalam bentuk gerakan dan aksi-aksi di lapangan. B. KONVERSIONALISME Konservatisme merupakan paham politik yang ingin mempertahankan tradisi dan stabilitas sosial, melestarikan pranata yang sudah ada, menghendaki perkembangan setapak demi setapak, serta menentang perubahan yang radikal.Definisi lain mengatakan, konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, conservāre, melestarikan; “menjaga, memelihara, mengamalkan“.Di lain sumber, konservatisme diartikan sebagai ideologi dan filsafat yang menjunjung tinggi nilai- nilai tradisional.Samuel Francis mendefinisikan konservatisme yang otentik sebagai “bertahannya dan penguatan orang-orang tertentu dan ungkapan-ungkapan kebudayaannya yang dilembagakan”. Sejarah Konservatisme Konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang koheren, merupakan respon dari revolusi perancis, revolusi yang melawan tradisi, ancien rejime, kekuasaan yang telah lama mapan. konservatisme berkembang di berbagai negara yaitu negara yang mengalami revolusi dan yang terancam oleh revolusi terutama di negeri seperti jerman, perancis dan inggris.
  2. 2. C. LIBERALISME a. Pengertia Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Liberalisme tumbuh dari konteks masyarakat Eropa pada abad pertengahan. Ketika itu masyarakat ditandai dengan dua karakteristik berikut. Anggota masyarakat terikat satu sama lain dalam suatu sistem dominasi kompleks dan kukuh, dan pola hubungan dalam system ini bersifat statis dan sukar berubah.Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme menghendaki adanya, pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi (private enterprise) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, dan menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu. Oleh karena itu paham liberalisme lebih lanjut menjadi dasar bagi tumbuhnya kapitalisme. b. Ciri-ciri ideologi liberalisme: 1. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik 2. Anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama dan kebebasan pers. 3. Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan diri sendiri. 4. Kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. 5. Semua masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu atau sebagian terbesar individu berbahagia. 6. Hak-hak tertantu yang tidak dapat dipindahkan dan tidak dapat dilanggar oleh kekuasaan manapun. D. FASISME Fasisme adalah sebuah gerakan politik penindasan, Nama fasisme diambil daribahasa Italia, fascio, yang berarti “kelompok politik”. Sedangkan dari bahasa Latin, fascis, yang berarti seikat tangkai-tangkai kayu. Ikatan kayu ini, tengahnya membentuk dan pada zaman Kekaisaran Romawi dibawa di depan pejabat tinggi. Fascis ini merupakan simboldaripada kekuasaan pejabat pemerintah. Fascis ini melangbangkan otoritas sebuah kaum/golongan. Sebuah kelas ideologi politik (dan rezim politik historis) yang mengambil nama dari gerakan yang dipimpin oleh Benito Mussolini yang mengambil alih kekuasaan di Italia pada tahun 1922. Mussolini ide-ide dan praktek langsung dan tidak langsung mempengaruhi gerakan
  3. 3. politik di Jerman (terutama Partai Nazi), Spanyol (Franco Falange Partai), Perancis, Argentina, dan banyak negara-negara Eropa dan non-Eropa lainnya sampai ke hari ini. Contoh negara penganut “Fasisme”: Jepang Jerman Italia E. KOMUNISME 1. Pengertia Komunisme adalah sebuah ideologi. Penganut paham ini berasal dari Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848 teori mengenai komunis sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas (sejarah dan masa kini) dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik. 2. Ciri-ciri: -Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia -Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan -Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. -Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya -komunisme juga disebut anti liberalisme. -komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata. Komunisme pada awal kelahiran adalah sebuah koreksi terhadap paham kapitalisme di awal abad ke-19, dalam suasana yang menganggap bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan yang lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, muncul beberapa faksi internal dalam komunisme antara penganut komunis teori dan komunis revolusioner yang masing-masing mempunyai teori dan cara perjuangan yang berbeda dalam pencapaian masyarakat sosialis untuk menuju dengan apa yang disebutnya sebagai masyarakat utopia.
  4. 4. 2. TUGAS DAN WEWENANG DARI : A. MPR MPR merupakan salah satu lembaga Negara, anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih dalam pemilu. Masa jabatan anggota MPR adalah lima tahun, selama masa jabatan MPR harus mengadakan siding paling sedikit satu kali dalam lima tahun. Tugas MPR antara lain : 1. Mengubah dan menetapkan UUD 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden 3. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. B. DPR 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama 2. Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang 3. Menerima dan membahas usulan Rancangan UndangUndang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi Iainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikut sertakan dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat 4. Mengundang DPD pntuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat I 5. Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undàng yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I 6. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD 7. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama 8. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD
  5. 5. 9. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 10. Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat 11. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat 12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang. C. DPD Tugas dan wewenang: 1. Dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR 2. Ikut membahas RUU Bidang Terkait: 1. Otonomi daerah 2. Hubungan pusat dan daerah 3. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah 4. Pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya 5. Perimbangan keuangan pusat dan daerah Tugas dan wewenang: Memberikan pertimbangan kepada DPR Bidang Terkait: 1. RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2. RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 3. Pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Tugas dan wewenang: a. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti b. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK Bidang Terkait: 1. Otonomi daerah 2. Hubungan pusat dan daerah 3. Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah 4. Pengelolaan sumberdaya alam serta sumberdaya ekonomi lainnya 5. Perimbangan keuangan pusat dan daerah 6. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 7. Pajak, pendidikan, dan agama.
  6. 6. D. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Tugas dan Wewenang Presiden Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugas sebagai kepala Negara dibantu oleh satu orang wakil Presiden (Wapres) dan dibantu oleh Menteri-Menteri yang masing-masing Menteri mengepalai bidang-bidang tertentu. Presiden memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan hal-hal tersebut di bawah ini : 1. Menetapkan dan mengajukan anggota dari hakim Konstitusi. 2. Mengangkat duta dan konsul untuk Negara lain dengan pertimbangan DPR. 3. Menerima duta dari Negara lain dengan pertimbangan DPR. 4. Memberikan Grasi dan Abolisasi Rehabilitas dengan pertimbangan dari MA (Mahkamah Agung). 5. Memberikan Amnesia dan Abolisasi Rehabiltas dengan pertimbangan dari DPR 6. Memegang kekuasaan tertinggi atas AU (Angkatan Udara), AD (Angkatan Darat) dan AL (Angkatan Laut). 7. Menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syaratnya oleh Undang-Undang. 8. Menyatakan perang dengan Negara lain, damai dengan Negara lain dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR. 9. Membuat perjanjian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempengaruhi beban keuangan Negara dan mengharuskan adanya perubahan/pembentukan Undang-Undan harus dengan persetujuan DPR. E. BPK Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : 1.Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPR 2.Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua pelaksanaan APBN a.Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan Negara b.Memeriksa semua pelaksanaan APBN c.Pelaksanaan pemerintah dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan UU d.Hasil pemeriksaan BPK diberitahuan kepada DPR F. MA 1. Memeriksa permohonan kasasi dan peninjauan kembali 2. Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan di bawah undang-undang 3. Memberi nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian dan penolakan grasi
  7. 7. 4. Memberi pertimbangan-pertimbangan di bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain. G. MK Tugas dan wewenang Mahkama Konstitusi 1. Menguji UU terhadap UU 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum 3. Memutus pembubaran partai politik. H. KY 1. Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung Komisi Yudisial 2. Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku HakimKomisi Yudisial kepadaMahkamah Agung dan tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. 3.Mengusulkan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapat kan persetujuan dan selanjut nya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. 4. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. I. KPU 1. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum; 2. menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum; 3. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS; 4. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan; 5. menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II; 6. mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum; 7. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.
  8. 8. J. KPK Tugas KPK - Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi - Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi - Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi - Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi - Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara Wewenang KPK - Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. - Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. - Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. - Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. - Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. K. LEMBAGA OMBUSMAN 1. Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. 2. Ombudsman bertugas: a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam e. penyelenggaraan pelayanan publik; f. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; g. membangun jaringan kerja; h. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

×