Makalah Ilmu Politik
Pendahuluan
Gambaran umum tentang ilmu politik
Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuas...
a. Ilmu politik dilihat dari aspek kenegaran adalah ilmu yang memperlajari Negara, tujuan Negara,
dan lembaga-lembaga Nega...
syarat ekonomis yang harus dipenuhi guna memperoleh tujuan-tujuan politis tertentu, khususnya
yang

menyangkut

4.

hubung...
e. Metode perbandingan merupakan metode kajian politik yang menitik beratkan pada studi
persamaan dan perbedaan atas dua o...
b.

Metode analitis, adalah suatu metode dengan serangkaian tindakan dan pemikiran yang
disengaja untuk menelaah sesuatu h...
Konsep kekuasaan merujuk pada kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk
memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelo...
dalam hukum tata Negara menyatakan bahwa hokum itu berdaulat. Kedaulatan itu terlepas dari
kedaulatan suatu Negara. Negara...
kepemilikan mereka, dalam kontak social yang ideal,

individu dapat dengan bebas

mempertukarkan otonomi alamiah mereka de...
a. pemerintah mengacu pada proses memerintah, yakni pelaksanaan oleh yang berwenang.
b. Istilah ini dapat juga dipakai unt...
oposisi merujuk pada kelompok partai atau kelompok penentang terhadap pemerintah
resmi yang mengkritik pendapat maupuan ke...
aristokrasi dan demokrasidapat stabil. Saat itu demokrasi dianggap “agresif” yang tidak stabil
serta mengarah kepada tiran...
Partai politik mengacu kepada sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil
dengan tujuan merebut artau mempertahank...
14. Demontrasi
Konsep Demontrasi secara umum berarti memamerkan, memperlihatkan, menunjukan
dan membuktikan, namun dalam i...
Istilah voting atau pemungutan suara

merujuk

pada suatu intrumen untuk

mengekspresikan dan mengumpulkan pilihan pilihan...
Pemerintahan yang dictator sering menimbulkan suatu gerakan masyarakat bangsa yang
melakukan suatu revolusi yang mengaarah...
klaim ini menyiratkan bahwa teori politik sebagaimana dipahami secara tradisional, bertumpu
pada kesalahan. Kesalahan ters...
a. Tercapai sebagian karena menjelaskan prinsip-prinsip dasar itu sendiri. Tugas ahli teori
tersebut menurut pandangan ini...
Adapun isi dari teori Machiavelli (Skinner, 1985:4) sebagai berikut.
a. Untuk melakukannya, seorang penguasa yang bijak he...
b. Negara sebagai pemerintahan yang tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan
bersama mereka oleh kekua...
c. Meskipun keadaan alamiah adalah keadaan kemerdekaan, ia bukan keadaan kebebasan
penuh. la pun bukan masyarakat yang tid...
a. Hukum dan institusi politik harus disesuaikan dengan lingkungan -sejarah, geografi, dan iklim di
mana orang tinggal. Ti...
Sedemikian kuat dan luas jangkauan hak-hak ini. Karena orang memiliki hak untuk
menghabiskan sekalipun untuk kepemilikanny...
c. Prinsip pembenaran ketidakadilan (principle of rectification of injustice) bagaimana
berhubungan dengan pemilikan (hold...
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Makalah dengan judul Makalah Ilmu
Politik. Anda bisa bookmark halaman ini ...
2.
Rizka Yuliana20 Desember 2012 14.01
Now
Nice Post
Tingkatkan dalam memberi artikel yang bermanfaat
Maju terus pantang m...
thanks sob....semangat pantang mundur...
Balas
Muat yang lain...
Posting Lebih Baru
Posting Lama
Beranda

Cari Artikel Via...
virgiawan ardy listant6Mothernya bermasalah,,,?tpi laptop ane klo di nyal…

virgiawan ardy listant6Komentar ini telah diha...
Imranok sob...........

Imranok sob...........

Wawan Onewanoy illank, sibuk apa skarang, banyak yg cari tuh, …

Mengenai ...
Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara
khusus: negara) yang dengannya memba...
Kewajiban Warga Negara Indonesia
1.

Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela,
mempertaha...
atikahtugas ♣ ♣ ♣ Mamanunes Templates ♣ ♣ ♣ Inspiração: Templates Ipietoon
Ilustração: Gatinhos - tubes by Jazzel (Site de...
negara, hubungan hukum internasional dengan politik internasional menjadi kata kunci untuk
menjelaskan permasalahan pokok ...
masyarakat) yang didasarkan pada keyakinan akan kedamaian pergaulan hidup.
Sumber-sumber hukum internasioanl yang lainnya ...
seperti; pelarangan interpensi dalam urusan negara lain, menghargai negara lain dan lain sebagainya.
Subjek hukum internas...
hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang
mengatur hubungan diplo...
merefleksikan itikad bebas yang dicapai secara sukarela oleh subjek hukum internasional yang memiliki
kesetaraan satu sama...
o
o

o
o

► Oktober (3)
▼ Mei (12)
 TULISAN MENGENAI PKN ( MENGEVALUASI BERBAGAI SISTE...
 TULISAN MENGENAI PKN ( HUBUNG...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hubungan warga negara(mustina4)

862 views
709 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
862
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hubungan warga negara(mustina4)

  1. 1. Makalah Ilmu Politik Pendahuluan Gambaran umum tentang ilmu politik Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles) politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik. Tujuan Metode pembahasan Kajian teroritis Pengertian Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Secara umum ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. Yang menjadi pusat kajiannya adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan,usaha mempertahankan kekuasaan, pengunaan kekuasaan tersebut dan juga bagaiman menghambat pengunan kekuasaan. Ilmu politik mempelajari beberapa aspek, seperti :
  2. 2. a. Ilmu politik dilihat dari aspek kenegaran adalah ilmu yang memperlajari Negara, tujuan Negara, dan lembaga-lembaga Negara serta hubungan Negara dengan warga nwgaranya dan hubungan antar Negara. b. Ilmu politik dilihat dari aspek kekuasaan adalah ilmu yang mempelajari ilmu kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat, hakikat, dasar, proses, ruang lingkup, dan hsil dari kekuasaan itu. c. Ilmu politik dilihat dari aspek kelakuan politik yaitu ilmu yang mempelajari kelakuan politik dalam system politik yang meliputi budaya politik, kekuasaan, kepentingan dan kebijakan. Ruang Lingkup Ruang lingkup ilmu politik menurut pemahaman kami adalah batasanbatasannya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Maka dapat difahami dengan menguraikan hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu 1. Hubungan ilmu politik tersebut. dengan ilmu sosiologi Semua ilmu sosial pada dasarnya mempelajari kelakuan manusia serta cara-cara manusia hidup serta bekerja sama. Ilmu politik berhubungan erat sekali dengan ilmu sosiologi, karena ilmu sosiologi mempelajari latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi keputusan kebijaksanaan dalam ilmu politik. Baik ilmu sosiologi maupun ilmu politik mempelajari negara. Namun bagi ilmu politik negara merupakan obyek penelitian pokok, sedangkan dalam sosiologi negara hanya merupakan salah satu dari banyak asosiasi dan lembaga pengendalian masyarakat. 2. hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi Antropologi mempelajari pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana dalam masyarakat, khususnya dalam menunjukkan perbedaan struktur sosial serta pola-pola kebudayaan yang berbeda-beda pada tiap-tiap masyarakat. Sedangkan ilmu politik lebih memusatkan pada kekuasaan 3. dan kebijakan hubungan dengan ilmu memahami politik struktur dengan sosial pada ilmu masyarakat. ekonomi Politik juga berhubungan erat dengan ilmu ekonomi, dimana prinsip yang tercakup dalam ilmu ekonomi akan diadopsi oleh ilmu politik yakni pengambilan kebijakan dalam sistem politik yakni bertujuan untuk kemakmuran ekonomi dalam pembangunan suatu masyarakat. Seorang sarjana politik misalnya, dapat meminta bantuan sarjana ekonomi tentang syarat-
  3. 3. syarat ekonomis yang harus dipenuhi guna memperoleh tujuan-tujuan politis tertentu, khususnya yang menyangkut 4. hubungan pembinaan ilmu politik kehidupan dengan demokrasi.[5] ilmu Psikologi Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok ataui golongan. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi-segi ekstern (lingkungan sosial, fisik, peristiwa-peristiwa, gerakan-gerakan massa) maupun dari segi intern (kesehatan fisik perorangan, semangat, dan emosi). Dengan demikian psikologi sosial mempengaruhi suatu hasil keputusan dalam kebijaksanaan politik dan kenegaraan dengan memperhatikan sikap dan tindakan-tindakan sosial masyarakat yang melahirkan tuntutan-tuntutan terhadap kebijakan politik suatu pemerintahan. Metode 1. Metode Seperti ilmu-ilmu sosial pada umumnya, dalam metode penelitian yang digunakan untuk dalam ilmu politik pun menyangkut metode induksi dan deduksi. Metode Induksi adalah serangkaian strategi ataupun prosedur penarikan kesimpulan umum yang diperoleh berdasarkan proses pemikiran pemikiran setelah mengkaji peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus khusus atas fakta teoritis yang khusus ke yang umum. Yang termasuk dalam metode induksi tersebut mencangkup metode. a. Metode deskriptif adalah sebagai prosedur pengkajian masalah-masalah politik untuk memberikan gambaran terhadap kenyataan yang yang ada sekarang ini secara akurat. b. Metode analisis menekankan pada penelaahan secara mendalam terhadap masalah-masalah politis yang di susun secara sistematis dengan memperlihatkan hubungan fakta satu dengan yang lainnya. c. Metode evaluative merupakan serangkaian usaha penelaahan fenomena politik yang bersifat menentukan terhadap fakta yang dikumpulkan dengan dasar pada norma-norma ataupun ide-ide yang abstrak. d. Metode klasifikasi adalah metode yang melandaskan pada penggolngan atau pengelompokan objek-objek secara teratur yang masing-masing menunjukan hubungan timbale balik.
  4. 4. e. Metode perbandingan merupakan metode kajian politik yang menitik beratkan pada studi persamaan dan perbedaan atas dua objek telaahan, denagn maksud untuk memperdalam maupun menambah pengetahuan tentang objek-objek kajian politik. Sedangkan metode deduksi adalah sebaliknya dari metode induksi. Metode lainya banyak di gunakan dalam kajian ilmu plitik antara lain: a. Metode filosofis, metode ini digunakan untuk meneliti masalah-masalah politik langsung yang berhubungan dengan kehidipan politik yang di teliti secara abstrak- akademis teoretis. Dari ide yang abstrak itulah kemudian dibuat deduksi tentang fenomena-fenomena yang di desain secara detail. b. Metode yuridis atau legalitas, merupakan penekanan prosedur penelitiannya terhadap asas-asas legal secara yuridis. c. Metode historis, dalam metode ini penelitian ilmu politik didasarkan pada kenyataan-kenyataan sejarah. Artinya, tekanan dalam penelitian ini terutama terhadap segi latar belakang, pertumbuhan dan perkembangan, hhukum sebab akibat, yang merupakan cirri khas ilmu sejarah. d. Metode ekoomis , dalam penelitian ini ilmu politik di sangkutpautkan secara melekat dengan aspek-aspek ekonomi, baik itu melalui pendekatkan marxisme, maupun non marxisme. e. Metode sosiologis, memandang bahwa kajian politik, lembaga-lembaga politik di analogikan sebagai fenomena sosial maupun organism sosial. Karena itu dalam kajian sosiologis, lembagalembaga politik dapat di rinci dalam semua individu substratumnya. Dalam arti bahwa metode sosiologis memandangnya dalam kajian politik tersebut sebagai organismme sosial yang dynamos. f. Metode psikologis, dalam penggunaannya kajian politik banyak menggunakan dalil-dalil psikologi bsebagai acuannya. Aspek-aspek politik sering dilihatnya dari perspektif motif, kepribadian pemimipin, maupun pihak-pihak yang menentangnya, ermasuk faktor-faktor penyebab terjadinya suatu peristiwa politik. Namun demikian, berbeda dengan The Liang Gie (1999: 116) bahwa beberapa metode penelitian ilmu politik yang banyak digunakan adalah metode: a. Metode obsevasi,diartikan secara luas karena pengertian pengamatan tidak sekedar pengamatan langsung, tetapijuga dapat tidak langsung terhadap phenomena politik.
  5. 5. b. Metode analitis, adalah suatu metode dengan serangkaian tindakan dan pemikiran yang disengaja untuk menelaah sesuatu hal yang secara mendalam dan terperinci terutama dalam mengkaji bagian-bagian dari suatu totalitas. c. Metode deskrifsi, merupakan metode yang secara mendalam memberikan gambaran politik terhadap kondisi realitasnya. Dengan demikian, metode ini dapat di simpulkan sebagai upaya memberikan gambaran realitas secara akurat . d. Metode klasifikasi, secara umum metode ini menggambarkan adanya pengelompokan ataupun penggolongan objek kajian secara teratur untuk memudahkan pencarian adanya hubungan timbal balik.untuk memudahkan pengelompokannya,biasanya terdapat aturan pokok yang menurut Ciarke (Isaak, 1975: 42) mencakup: 1. Pengolongan harus masuk akal 2. Harus ada pengelompokan yang cukup untuk semua data 3. Harus tidak ada pengelompokan yang operlapping 4. Harus hanya ada satu basis penggolongan e. Metode pengukuran,merupakan metode untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek atau phenomena yang diteliti,baik yang menggunakan alat khusus maupun tidak.metode ini dapat digunakan terhadap isi surat kabar, siaran radio, ataupun menghitung secara cermat perkataanperkataan tertentu yang sering di ucapkan oleh para pemimpin politik yang diteliti. Metode perbandingan, merupakan metode yang dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari dua peristiwa politik, Negara, kelompok, atau lebih. Dengan demikian, dapat dianalisis dan diperdalam aspek-aspek yang dikajinya. Konsep-konsep Di bawah ini dikemukakan konsep-konsep yang diperkenalkan dan dikembangkan dalam pembelajaran ilmu politik. Adapun konsep konsep yang dimaksud, seperti kekuasaan, kedaulatan kontrak social, Negara, pemerintah, legitimasi, oposisi, system politik, demokrasi, pemilihan umum, partai politik, desentralisasi, persamaan, demonstrasi, hak asasi manusia, dan voting. 1. Kekuasaan
  6. 6. Konsep kekuasaan merujuk pada kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan tersebut (budiardjo, 2000:35). Dengan demikian, konsep kekuasaan itu sangat luas karena setiap manusia pada hakikatnya merupakan subjek dan sekaligus sebagai objek dari kekuasaan itu. Missal presiden sekalipun harus tunduk kepada undang undang yang berlaku. Menurut Phillip (2000: 820), terdapat tiga sumber utama yang menyebabkan dalam mendefinisikan kekuasaan itu selalu ada perbedaan yang mendasar. a. adanya perbedaan disiplin dalam ilmu ilmu social yang menekankan perbedaan basis kekuasaan, missal kekayaan, status, pengetahuan, karisma, kekuatan, dan otoritas. b. Adanya perbedaan bentuk kekuasaan, seperti pengaruh, paksaan, dan control. c. Adanya perbedaan control penggunaan kekuasaan, tujuan untuk individu atau masyarakat, tujuan politik atau ekonomi. Begitupun mengenai diskusi diskusi pada tahun 1950, saat itu kekuasaan didominasi oleh perspektif-perspektif yang saling bertentangan yang ditawarkan oleh elite elit politik kekuasaan dengan menekankan kekuasaan sebagai bentuk dominasi yang dijalankan oleh suatu kelompok lain dengan keberadaan konflik kepentingan fundamental. Dalam hal ini contohnya Parsons yang menggunakan pendekatan structural fungsional, melihat kekuasaan “ kapasitas untuk mencapai suatu tujuan “ sementara Mills memandang kekuasaan sebagai suatu hubungan dimana satu pihak menang atas yang lain. 2. Kedaulatan Konsep kedaulatan dibagi menjadi 2 telaahan, dilihat dari hokum tata Negara, konsep kedaulatan mengacu pada kekuasaan pemerintahan yang tertinggi dan mutlak. Dilihat dari hokum internaasional mengacu pada kemerdekaan suatu Negara terhadap Negara Negara lain Kemudian, jika dilihat dari jenis dan bentuknya, ragam kedaulatan itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. 1. kedaulatan hukum
  7. 7. dalam hukum tata Negara menyatakan bahwa hokum itu berdaulat. Kedaulatan itu terlepas dari kedaulatan suatu Negara. Negara harus tunduk pada kedaulatan hukum walaupun tidak cocok dengan kehendak Negara. Adapun totkoh ajaran kedaulatan hokum tersebut adalah dari belanda hugo krabe. a. Kedaulatan Negara dalam hokum tata Negara menyatakan bahwa asas kedaulatan mutlak terletak pada kekuasaan Negara yang merupakan sumber hokum utama. Kehendak Negara tersebut yang termuat dalam perundang undangan dan hokum kebiasaan yang diakui dengan undang undang. Beberapa totokoh ajaran ini adalah Kelsen, laband, jhering, jellinek. b. Kedaulatan rakyat Kedaulatan harus ada pada tangan rakyat. Implikasi dari bentuk kedaulatan tersebut bahwa kekuasaan untuk membuat perundang undangan harus dilakukan oleh rakyat dengan perantaan dewan perwakilan rakyat. Sebagai sumber hokum utama adalah undang undang. Dengan demikian, yang berdaulat adalah kehendak rakyat atau kehendak umum 3. Kontrol Social Konsep control social mengacu pada pengaturan tingkah laku manusia oleh kekuatan social yang dilakukan di luar pemerintahan untuk memelihara menurut hokum dan aturan itu yang muncul dalam tiap tiap masyarakat dan institusi. Dengan demikian, kontrak social merupakan doktrin bahwa pemerintahan itu didirikan untuk dan oleh rakyat melandasi semua Negara yang menyatakan dirinya demokratis. Kontak social itu diperjuangkan sejak zaman Thomas Hobbess, Jhon Locke, dan JJ Rouseau. Hobbes yang baru saja mengalami kengerian perang saudara, membayangkan masyarakat berada dalam sebuah lingkungan alamiah yang anarkis, hidup dalam kekhawatiran penyerangan yang membawa kematian. Akhirnya, orang orang me mbuat perjanjian untuk menjamin pertdamaian. Kemudioan Locke menggantikan toeri Hobess, teori ini bersifat damai dan teratur, rakyat hokum moral dan alam, mengolah alam dan kepemilikan. Kontraktualisme selanjutnya dikembangkan oleh JJ Rousseau yang berpendapat pemerintah pada mulanya adalah konspirasi dari orang orang kaya untuk melindungi
  8. 8. kepemilikan mereka, dalam kontak social yang ideal, individu dapat dengan bebas mempertukarkan otonomi alamiah mereka dengan saham dalam pemerintahan, hal itu dapat dicapai dengan demokrasi partisipasi langsung. Kehendak bersama dengan demikian mewakili hal hal yang terbaik. 4. Negara Negara adalah integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dalam kekuasaan politik, Negara pun merupakan alat dari masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat untuk menertibnkan fenomena kekuasaan dalam masyarakat, sebab manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonistic yang penuh konflik. Negara meupakan organisasi yang dalam suatu wilyah dapat memaksakan kekuasaannya sevara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapakan tujuan tujuan kehidupan bersama tersebut. Ada 2 tugas Negara yakni: a. Mengendalikan dan mengatur gejala gejala kekuasaan yang social ataupun bertentangan satu sama lain. Suapaya tidak jadi antagonisme yang sangat berbahaya. b. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan golongan kea rah tercapainya tujuan tujuan dari masyarakat yang madani. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi kemayarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional konsep Negara tesebut hanya mengacu pad a bentuk pemerintahan sipil khusunya yang berkembang di eropa pada abad ke 16, model tersebut telah banyak ditiru keberhasilan yang bervariasi. Negara adalah suatu struktur yang abstrak dan impersonal dari jabatana yang di pelihara secara kondisional dijalankan oleh individu individu tertentu setelah revolusi 1688, Jhon Locke mempublikasikan two treatises of government yang memperluas gambaran kekauan Negara yang bersifat tidak toleran sebagaimana diberikan oleh hobbes. Ia menertibkan pada kehendak umum komunitas warga Negara yang ditujukan untuk kepentingan public yang berpendapat bahwa republic merupakan kondisi yang diperlukan bagi perdamaian abadi dan di revolusi prancis. 5. Pemerintah Pemerintah dapat kita bagi menjadi 4 pengertian:
  9. 9. a. pemerintah mengacu pada proses memerintah, yakni pelaksanaan oleh yang berwenang. b. Istilah ini dapat juga dipakai untuk meyebut keberadaan prose situ sendiri. Kepada kondisi seperti apa adanya aturan dan tata aturan. c. Pemerintah acapkali menduduki otorotas dalam masyarakat atau lembaga, artinya kantor atau jabatan jabatan dalam pemerintahan. d. Istilah ini dapat pula mengacu kepada bentuk, metode dan system pemerintahan dalam pemerintahan dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Beberapa kecendrungan dalam pemerintahan yang berdaulat pada masyarakat maju sekrang ini, paling tidak memiliki 3 perangkat dinas yang terpisah, yakni a. peran legislative untuk membuat peraturan peraturan b. peran eksekutif yang kadang kadang dicampuradukan dengan pemrintah bertanggung jwab menjalankan hokum itu dan dalam masyarakat politik yang sudah maju memainkan peran dominant dalam ususlan usulan peraturan yang baru, c. peran yudikatif yang bertanggungjawab untuk menafsirkan huhkum dan menerpkannya dalam masing masing kasus. Kajian tentang pemerintahan sudah berubah, terutama sejak prang dunia 2, karena sejalan dengan behavioralisme, kini fokusnya bergeser bagaimana pemerintah beroperasi. Baik lembaga lembaga formal maupun non formalnya. 6. legitimasi legitimasi menunjuk pada keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang kekuasaan maupun pemerintahan adalah benar benar orang yang dinaksud (yang secara hokum adalah sah). Legitimasi memegang peranan penting dalam system kekuasaan, mengingat dengan legitimasi yang di perolehnya tersebut dapat memudahkan ataupun melancarkan suatu pengaruh kekuasaan yang dimilki seorang maupun kelompok. Legitimasi tidak menjamin akan dapat memuaskan para anggotanya yang terus menerus tanpa batas dengan kemepimpinannya itu. Dalam teori modern terdapat asumsi bahwa legitimasi harus memilki gabungan cirri cirri otorotatif, hokum, perasaan, mengikat atau kebenaran yang melekat pada sebuah tatanan sebuah pemerintah atau Negara dianggap absah jika memiliki hak hak untuk memerintah. 7. oposisi
  10. 10. oposisi merujuk pada kelompok partai atau kelompok penentang terhadap pemerintah resmi yang mengkritik pendapat maupuan kebijaksanaan politik golongan yang terkuasa. Kehadiran oposisi tersebut memilki peranan yang penting dalam pemerintahan demokratis, terutama berperan sebagai oposisi yang sehat, merupakan penyeimbang maupun control terhadap pemerintah yang berkuasa, jika ada saja terjadi penyimpangan. Oposisi bukan hanya untuk mengawasi kekuasaan, tettapi semacam Devil`s Advocat yang memainkan peran sebagai peran yang menyelamatkan kita. Tragedy orde baru yang yang dialami pemerintah inonesia bahwa oposisi dipandang sebgai setan tidak pernah diaui sebagai advocate atau pembela. 8. System Politik Konsep Sistem politik merupakan suatu istilah yang mengacu pada semua prose dan institusi yang mengakibatkan pembuatan kebijakan politik. Perjuangan persaingan kelompok untuk menguasai secara politik adalah suatu aspek yang utama dalam system politik. Secara sederhana dalam setiap system politik akan mencakup: 1. fungsi integrasi dan adaptasi tehadap masyarakat, baik ke luar maupun ke dalam. 2. penempatan nilai nilai berdasarkan kwewnangan 3. penggunaan kewenangan atau kekuasaan baik secara sah maupun tidak sah. Berbicara tentang system politik sama halnya tentang berbicara tentang kehidupan politik masyarakat yang bersifat inrastruktur dan dalm kehidupan politik pemerintah 9. Demokrasi Demokrasi secara umum merupakan system pemerintah yang segenap rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya, namun ada juga yang menyatakan suatu system politik dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas yang diawasi oleh wakil wakil yang di awasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip persamaan politik Demokrasi sudah berjalan sejak zaman yunani kuno, dalam karya Yunani Kuno yang berjudul Polis atau Negara kota. Demokrasi adalah nama konstitusi. Aristoteles juga berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang tidak begitu bernilai dan demokrasi memainkan peran yang relative kecil dalam pemikiran politik saat itu. Menurut Poly bius menyatakan bahwa suatu konstitusi yang merupakan campuran berimbang dari elemen elemen monari,
  11. 11. aristokrasi dan demokrasidapat stabil. Saat itu demokrasi dianggap “agresif” yang tidak stabil serta mengarah kepada tirani. Demorasi merupakan slogan yang dapat menggoda karena nampak menjanjikan dalam suatu bentuk pemerintahan yang ideal, harmonis, dan mencintai kebebasan, prinsip demokrasi senantiasa terus berubah, sejalan dengan perubahan masyarakat. Demokrasi sebagai suatu kekuatan orang banyak, namun yang memberikan kontribusi besar terhadap konsep demokrasi adalah revolsi prancis. Pada saat itulah demokrasi dianggap nama baru bagi aliran republikanisme yang merupakan kritik terhadap dominasi lemaa di Eropa. 10. Pemilihan Umum Pemilihan umum adalah suatu kegiatan politik untuk memilih atau mementukan orang orang yang duduk di dewan legislative maupun eksekutif. Pemiliha umum juga masih diyakini sebagai cara terbaik untuk memilih pejabat public, penyelenggaraan pemilihan umum dapat dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai barometer dari kehidpan demokrasi, terutama di negara Negara barat. Pemilihan umum sekarang telah meluas, pada tahun 1975, hanya 33 negara du dunia yang tidak menyelenggarakan pemilihan unum untuk memilih pemimpinnya. Adapun fungsi-fungsi pemilihan umum menurut Rose dan Mosawwir adalah: a. menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung; b. Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah; c. Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa; d. Sarana rekrutmen politik; e. Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntunan rakyat. Unsur-unsur yang diperlukan dalam pemilihan umum adalah: a. Objek penilu, yaitu warga Negara yang menjadi pemimpinnya; b. System kepartaian atau pola dukungan; c. System pemilihan (elektoral system) yang menerjemahkan suara-suara menjadi kursi jabatan di parlemen maupun pemerintahan. 11. Partai Politik
  12. 12. Partai politik mengacu kepada sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut artau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinanan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kemanfaatan bagi para anggotanya, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi dimana para anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, cita-cita, serta perjuangan yang sama, menurut Schlesinger partai politik adalah: a. organisasi yang terlalu kecil untuk dapat membuat perubahan yang realistis untuk memenangkan jabatan public terutama posisi eksekutif. b. Partai revolusioner yang bertujuan untuk menghilangkan pemilihan yang kompetitif. c. Kelompok yang memerintah dalam Negara otoriter lainnya yang memilki satu partai. 12. Desentralisasi Konsep Desentralisasi dalam ensiklopedi Indonesia dikemukakan sebagai pemindahan hak-hak pengaturan dan perintah dari badan badan penguasa atasan kepada yang lebih rendah. Desentralisasi bukan system yang berdidir sendiri, tetapi merupakan sesuatu rangkaian kesatuan dari suatu system yang lebih besar. Konsep desentralisasi sering dikacaukan dengan konsepkonsep dekonsentrasi maupun devolusi. Desentralisasi merupakan proses kewenangan yang diserahka pusat kepada daerah yang dapat dilakukan dengan delegasi melalui pejabat di daerah.maupun dengan devolusi kepada lembaga-lembaga otonomi daerah. 13. Persamaan Konsep persamaan atau equality melekat pada beberapa disiplin ilmu. Dalam ilmu matematika, istilah persamaan memiliki makna bahwa persamaan sebagai sebuah konsep hubungan yang kompleks, sifatnya bervariasi. Para ilmuwan social sejak lama mencari validitas empiris atas arti persamaan tersebut. Plato menyatakan bahwa kedudukan politik setiap orang secara alamiah selalu berbeda. Christopher Jencks mengemukakan bahwa persamaan tidak hadir bersama dengan sendirinya, melainkan diupayakan atau dibuat. Ia menunjuk pada reformasi pendidikan sebagai salah satu hal ditekankan. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengejar ketertinggalannya di berbagai bidang.
  13. 13. 14. Demontrasi Konsep Demontrasi secara umum berarti memamerkan, memperlihatkan, menunjukan dan membuktikan, namun dalam ilmu politik merupakan tindakan sekelompok orang yang secara beramai ramai menunjukan dukungan maupun protes kolektif, baik itu ketidakpuasaan atau ketidaksetujuan, demontrasi dapat berupa demontrasi konstitusional yang tertib dan rapi, bahkan enak dipandang mata layaknya sebagai tontonan. Namun dapat juga terjadi demontrasi yang anarkis dengan merusak saran public maupun memusuhi sekelompok orang. Teori Deprivasi Relatif adalah sebagai berikut: a. deprivasi relative sebagai perubahan harapan dan kemampuan untuk memenuhi harapan itu, bentuk deprivasi dapat dibedakan berdasarkan pola-pola perubahan yakni: 1. deprivasi persisten, yaitu kemampuan yang secara konsatan berada dibawah harapan. 2. deprivasi aspirasional, yaitu harapan naik kemampuan konstan. 3. deprivasi dekremental, yaitu dimana harapan konstan dan kemampuan turun. 4. deprivasi progresif, yaitu terdapat kemampuan naik tetapi masih lebih rendah dibandingkan harapan. b. ada 3 bentuk factor yang memperantarai gerakan dan kekerasan politik, yakni: justifikasi normative untuk kekerasan justifikasi kemanfaatan untuk kekerasan c. keseimbangan antara sumber sumber daya koersip dan institusioanal dari pemberontak vs Negara. 15. Hak Asasi Manusia Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimilki oleh semua manusia sesuai kondisi yang manusiawi. Oleh karena itu hak hak tersbut bukan pemberian atau anugerah Negara, HAM tidak lepas dari budaya masyarakat setempat dan tidak dapat dipukul rata, seperti yang dianjurkan penganjur HAM barat yang radikal. HAM tidak mencakup hal hal yang bersifat sipil dan politik, tetapi juga hak hak ekonomi, social dan budaya. Terjadi kontroversi antara Negara maju dan berkembang. 16. Voting (Pemungutan Suara)
  14. 14. Istilah voting atau pemungutan suara merujuk pada suatu intrumen untuk mengekspresikan dan mengumpulkan pilihan pilihan partai atau golongan serta calon dalam kelompok. Bangsa Yunani kuno telah melakukan voting ini sejak ratusan tahun yang lalu dengan memepatkan batu kerikil. Kebanyakan Negara barat memberikan hak suara berasal dari pria dewasa dan wanita dewasa. Generalisasi Generalisasi itu merupakan pernyataan antara dua konsep atau lebih, pernyataan tersebut ada yang bersifat sederhana maupun kompleks, kadang kadang dikenal dengan prinsip atau hokum. Maka generalisasi generalisasi dalam ilmu politik sering dikembangkan ditingkat pendidikan menengah berkaitan dengan konsep yang telah dibahas sebelumnya seperti: 1. Negara Jika pemimpin Negara menyalahgunakan kekuasaan untuk melanggengkan demi kepentingan pribadi dengan berbagai tindakan yang sewenang wenang, cepat atau lambat akan dating gerakan masa untuk menurunkan pemimpin tersebut. 2. Kedaulatan Rakyat Meletusnya Revolusi Prancis 1789 merupakan salah satu hal penyebab dominant yang disebabkan raja Prancis berkuasa secara absolute. 3. Kontrol Sosial Dalam setiap pemerintahan, institusi masyarakat ataupun pemerintah diperlukan suatsu control social untuk memudakhan pengawasan jalannya suatu mekanisme perjanjian. 4. Negara Adanya peraturan dan perundang undangan dalam kehidupan bernegara, pada hakikatnya yang dimaksudkan untuk menertibkan jalannya roda pemerintahan dengan tertib, aman dan berkesinambungan. 5. Pemerintahan
  15. 15. Pemerintahan yang dictator sering menimbulkan suatu gerakan masyarakat bangsa yang melakukan suatu revolusi yang mengaarahkan perlawanan terhadap rezim lama kerika menekan kebebasan dan mementang pembaruan. 6. Legitimasi Pemerintahan Gusdur memiliki legitimasi untuk maelaksanakan dukungan mayoritas dari berbagai elite politik yang mendukungnya, hanya saja ia sering nyeleneh dan keras kepala dengan seringnya melontarkan isu isu yang tidak prlu maka gusdur turun secara tragis. 7. Oposisi Tidak semua partai oposisi itu buruk karena oposisi pun dapat menjadi penyeimbang dan control atas mekanisme pemerintahan yang ada. Sebalinya tidak semua partai oposisi baik karena partai oposisi dendam setelah kekalahan pemilihan umum. 8. Sistem politik bagi pemerintahan yang menganut system politik Teori-Teori Teori politik merupakan enterprise dan jika ditelusuri akar-akarnya memiliki silsilah yang panjang dan istimewa Ketika para pendahulu berhenti memandang institusi-institusi sosial dan politik karena mereka hanya dikeramatkan oleh tradisi Sebagian teori telah memulai dengan konsepsi tentang sifat manusia, dan mempertanyakan pengaturan politik serta sosial apa yang akan mengisi dengan baik kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umat manusia. Teori politik tersebut pada abad ke-20 mengalami perkembangan yang pesat, terutama setelah terpengaruh oleh pemikiran positivisme. Sedangkan teori politik sebelumnya, seperti Plato, Aristoteles, hingga Marx dan Mill berusaha menggabungkan dalam keseluruhan terhadap dunia sosial dan politik!/bominasi positivisme tersebut terletak pada klaim bahwa tidak mungkin ada hubungan yang logis antara proposisi empiris yang menjelaskan dunia apa adanya dan proposisi normatif yang mengatakan bagaimana seharusnya kita bertindak. Penerimaan terhadap
  16. 16. klaim ini menyiratkan bahwa teori politik sebagaimana dipahami secara tradisional, bertumpu pada kesalahan. Kesalahan tersebut adalah menggabungkan sekaligus memberi penjelasan hubungan sosial dan politik dengan rekomendasi mengenai bagaimana hubungan-hubungan itu seharusnya. Terdapat tiga bentuk penteorian dalam ilmu politik 1. Teori Politik Empiris Biasanya digunakan untuk mengacu kepada bagian-bagian teoretis ilmu politik. Para ahli ilmu politik tertarik dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa politik tertentu, sekaligus tertarik dalam mengembangkan teori-teori yang lebih luas dalam satu payung politik. 2. Teori Politik Formal Merupakan teori politik yang kadang-kadang dirasakan tumpang-tindih dengan teori-teori sosial maupun teori-teori pilihan publik (Miller, 2002: 787). Istilah ini meminjam dari gagasan ilmu ekonomi tentang pelaku-pelaku rasional yang berusaha mencapai tujuan-tujuannya, kemudian mencoba mengembangkan model sistem politik dan seolah-olah mereka tersusun dari pelaku-pelaku dalam berbagai peran politik (politisi, birokrat, pemilih, dan lain-lain). Salah satu hasil yang sangat terkenal mengenai investigasi ini adalab Teori Arrow (1963). 3. Teori Politik Normatif Merupakan teori politik yang tetap paling dekat dengan enterprise tradisional, sejauh ia berkenaan dengan justifikasi institusi dan kebijakan politik (Miller, 2002: 797). Tujuannya adalah meletakkan prinsip-prinsip otoritas, kebebasan, keadilan, dan lain-lain. Kemudian, mengkhususkan pada tatanan sosial macam apa yang paling memadai untuk memenuhi prinsipprinsip tersebut. Selain itu, tugas teori politik menurut pandangan ini adalah
  17. 17. a. Tercapai sebagian karena menjelaskan prinsip-prinsip dasar itu sendiri. Tugas ahli teori tersebut menurut pandangan ini adalah menjelajah apa Bab 10 Ilmu Politik makna gagasan kebebasan dan kemudian menerapkannya pada masalah-masalah praktis. b. Spektrum itu berdiri di mana mereka memihak kepada beberapa bentuk fondasionalisme, di mana pandangan tersebut adalah mungkin untuk menemukan landasan tujuan dalam mendukung prinsip-prinsip politik yang mendasar. Kelompok yang menonjol di sini adalah berbagai versi teori politik kontraktarian. Kelompok ini berpendapat bahwa ada seperangkat prinsip politik dasar yang semua orang rasional akan sependapat terhadap kondisi tertentu yang sesuai. Contoh politik demikian adalah teori keadilan John Rawls (1971) yang memahami keadilan sebagai prinsip individu-individu yang rasional akan menyepakatinya. Contoh serupa, yaitu klaim Jurgen Hubermas (1971) yang menyatakan bahwa norma-norma yang akan disetujui dalam situasi pembicaraan yang ideal, di mana penindasan dan dominasi tidak ada, serta partisipan mempengaruhi atau membujuk satu sama lain secara,argumentatif (Miller, 2002: 798). 1. Teori Politik Kekuasaan Niccolo Machiavelli Sebagaimana telah dicatat sebelumnya, teori politik kekuasaan Niccolo Machiavelli dapat dilihat sebagai penanda transisi dari dunia kuno ke modern yang sangat kontroversi. Melalui karyanya yang berjudul The Prince tahun 1513, ia sering dituduh “ gurunya kejahatan” karena nasihat-nasihatnya yang amoral seandainya bukan immoral, meskipun tulisan-tulisannya muncul dalam bentuk ujaran-ujaran praktis, dipandang sebagai sebuah kunci pembuka dari ilmu politik kontemporer. Machiavelli dilahirkan pada tahun 1469 di kota Florence, sekarang Italia. Machiavelli percaya bahwa rezim-rezim masuk ke dalam dua tipe, yaitu kepangeranan atau principality dan republik.
  18. 18. Adapun isi dari teori Machiavelli (Skinner, 1985:4) sebagai berikut. a. Untuk melakukannya, seorang penguasa yang bijak hendaknya mengikuti jalur yang dikedepankan berdasarkan kebutuhan, kejayaan, dan kebaikan negara. Hanya dengan memadukan machismo semangat keprajuritan, dan pertimbangan politik, seorang penguasa barulah dapat memenuhi kewajibannya kepada negara dan mencapai keabadian sejarah. b. Penguasa bijak hendaknya memiliki hal-hal sebagai berikut. 1. Sebuah kemampuan untuk menjadi baik sekaligus buruk, baik dicintai maupun ditakuti. 2. Watak-watak, seperti ketegasan, kekejaman, kemandirian, disiplin, dan kontrol diri. 3. Sebuah reputasi menyangkut kemurahan hati, pengampunan, dapat dipercaya, dan tulus. c. Seorang pangeran harus berani untuk melakukan apa pun yang diperlukan, betapa pun tampak tercela karena rakyat pada akhirnya hanya peduli dengan hasilnya, yaitu kebaikan negara. 2. Teori Negara Berdaulat Jean Bodin Jean Bodin hidup tahun 1530-1596, lahir di Anjou, Francis dari keluarga kelas menengah yang kaya. la hidup pada masa pertentangan agama yang sudah lama dan mencapai puncak ketika terjadi pembunuhan St. Barthomew tahun 1572 yang mengakibatkan Francis berada diambang kehancuran. Inti teorinya adalah sebagai berikut. a. Watak dan tujuan negara merupakan hal yang penting untuk diketahui sebelum beralih pada cafa mencapai tujuan negara. “ Orang yang tidak memahami tujuan dan tidak dapat menentukan masalahnya dengan benar, tidak dapat berharap akan menemukan cara-cara untuk meraihnya, sebagaimana orang yang melepaskan ke udara dengan cara serampangan tidak akan mengenai sasaran” (Bodin, 1957).
  19. 19. b. Negara sebagai pemerintahan yang tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan yang berdaulat. Terdapat empat unsur dalam negara, yaitu tatanan yang benar ; keluarga ; kekuasaan yang berdaulat ; tujuan bersama. c. Keluarga merupakan unit dasar bagi negara, bukan individu. Keluarga yang harmonis citra sejati dari commonwealth. Sebagaimana dalam keluarga di mana tunduk pada perintah ayah adalah penting bagi kesejahteraan keluarga, demikian pula patuh pada penguasa adalah penting bagi stabilitas negara. d. Ayah yang memiliki kekuasaan penuh dalam keluarga maka dalam penguasa commonwealth harus memiliki yurisdiksi penuh terhadap warga negaranya. Karena berkeluarga itu seperti bernegara; hanya ada satu penguasa, satu pemimpin, dan satu tuan. Jika beberapa orang memiliki otoritas, mereka akan merusak tatanan dan menimbulkan bencana yang terus berlanjut. e. Elemen yang membedakan negara dari semua bentuk asosiasi manusia lainnya adalah kedaulatan. Tidak boleh ada commonwealth yang sejati tanpa kekuasaan yang berdaulat menyatukan semua anggota-anggotanya. 4. Teori Kekuasaan Negara Terbatas John Locke John Locke (1632-1704) dilahirkan di Wrington, Somerset. Inti ajaran Locke pada hakikatnya sebagai berikut. a. Manusia hidup pada awalnya adalah dalam kondisi alamiah (state of nature), yaitu kondisi hidup bersama di bawah bimbingan akal tanpa ada kekuasaan tertinggi di atas bumi yang menghakimi mereka untuk berada dalam keadaan alamiah. Dalam masyarakat prapolitik ini orang bebas, sederajat, dan merdeka. b. Setiap orang memiliki kemerdekaan alamiah untuk bebas dari setiap kekuasaan superior di atas bumi dan tidak berada di bawah kehendak atau otoritas legislatif manusia.
  20. 20. c. Meskipun keadaan alamiah adalah keadaan kemerdekaan, ia bukan keadaan kebebasan penuh. la pun bukan masyarakat yang tidak beradab, tetapi masyarakat anarki yang beradab dan rasional. la tidak memiliki kemerdekaan untuk menghancurkan dirinya atau apa yang menjadi miliknya. d. Untuk menanggulangi kelemahan dalam hukum alam, terdapat kebutuhan hukum yang mapan yang diketahui, diterima, dan disetujui oleh kesepakatan bersama untuk menjadi standar benar dan salah. e. Individu tidak menyerahkan kepada komunitas tersebut hak-hak alamiahnya yang substansial, tetapi hanya hak-hak untuk melaksanakan hukum alam. f. Hak yang diserahkan oleh individu tidak diberikan kepada orang atau kelompok tertentu, tetapi kepada seluruh komunitas. g. Kontrak adalah perjanjian untuk membentuk suatu masyarakat politik. Ketika masyarakat itu telah terbentuk, kemudian harus membentuk pemerintahan yang dilanjutkan dengan membentuk lembaga-lembaga yang tepercaya untuk mencapai tujuan pemerintahan tersebut. h. Masyarakat politik adalah pembuat sekaligus pewaris keputusan tersebut. Sebagai pembuat ia menetapkan batas-batas kekuasaan, sedangkan sebagai pewaris ia adalah penerima manfaat yang berasal dari pelaksanaan kekuasaan tersebut. 5. Teori Pemisahan Kekuasaan Baron de Montesquieu Baron de Montesquieu (1689-1755) yang populer dikenal Montesquieu, dilahirkan dari keluarga kaya raya kelas ningrat (petite noblese), di Paris, Francis. Montesquieu lebih dikenal sebagai “ Bapak Teori Pemisahan Kekuasaan ”, teori Montesquieu ini dapat dikemukakan sebagai berikut.
  21. 21. a. Hukum dan institusi politik harus disesuaikan dengan lingkungan -sejarah, geografi, dan iklim di mana orang tinggal. Tidak ada aturan yang pasti dan tidak ada bentuk pemerintahan yang berlaku bagi semua masyarakat (relativisme). b. Bentuk pemerintahan yang paling tepat adalah pemerintahan yang paling sesuai dengan karakter orang-orang yang mendiami wilayah itu. c. Dalam klasifikasi pemerintah, terdapat tiga jenis pemerintahan, yakni republik, monarki, dan despotik. Republik dapat berupa demokrasi ketika kedaulatan diserahkan kepada semua lembaga kerakyatan, atau aristokrasi ketika kekuasaan tertinggi hanya diserahkan sebagian anggota masyarakat. Monarki adalah pemerintahan konstitusional oleh satu orang, sedangkan despotisme adalah kekuasaan yang sewenang-wenang oleh satu orang dimana tidak mentolerir intervensi keberadaan aristokrasi atau beberapa kekuasaan perantara yang berdiri di antara penguasa dan rakyat yang bertindak sebagai penengah. d. Untuk menghindari ketegangan politik dan perang maka hukum dibutuhkan, baik itu hukum bangsa-bangsa yang mengatur hubungan antar bangsa atau negara merdeka, hukum sipil yang mengatur hubungan antar individu- individu, dan hukum politik yang mengatur dan menentukan hubungan antara penguasa dengan rakyat. e. Negara yang cocok untuk memaksimalkan kebebasan dan menyeimbangkan persamaan adalah negara di mana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif pemerintah dipisahkan sendirisendiri sehingga hukum sipil dapat dibuat menurut kebutuhan semua bagian masyarakat (Apter, 1996 : 86) 5. Teori Hak Pemilikan Legal Robert Nozick Seperti yang dikatakan Nozick (1974: ix) “ Individu memiliki hak dan terdapat hal-hal yang tidak seorang pun atau sebuah kelompok pun boleh mencampurinya (tanpa melanggar hak itu) ”.
  22. 22. Sedemikian kuat dan luas jangkauan hak-hak ini. Karena orang memiliki hak untuk menghabiskan sekalipun untuk kepemilikannya menurut apa yang dianggap sesuai. Sedangkan campur tangan pemerintah sama dengan pemaksaan kerja yang merupakan sebuah pelanggaran, bukan atas efisiensi, tetapi atas hak-hak moral dasar kita. Dengan demikian, klaim pokok Nozick dapat dikemukakan: “ Jika kita menganggap bahwa semua orang memiliki hak legal (entiled) atas barang-barang yang sekarang dimilikinya maka distribusi yang adil secara sederhana adalah distribusi yang dihasilkan dari pertukaran bebas, (free exchanges) di antara orang-orang ”. Semua distribusi yang timbul oleh pemerintah secara bebas (free transfers) dari sebuah situasi yang adil dengan sendirinya adalah adil. Namun, jika pemerintah berusaha memajaki pertukaran tersebut dengan melawan kemauan orang itu, berarti itu tidak adil, bahkan seandainya pajak tetap dipergunakan untuk memberikan kompensasi bagi seseorang yang harus menanggung biaya ekstra karena rintangan alamiah yang tidak semestinya. Dengan demikian, satu-satunya perpajakan yang sah adalah mengumpulkan penghasilan demi memelihara latar belakang institusi-institusi yang diperlukan untuk melindungi sistem pertukaran bebas, misalnya polisi beserta jajaran penegak hukum lainnya dalam menegakkan pertukaran bebas. Terdapat tiga prinsip utama dalam entitlement theory (teori hak pemilikan legal) sebagai berikut. a. Prinsip transfer (principle of transfer) apa pun yang diperoleh secara adil dapat ditransfer secara bebas. b. Prinsip perolehan awal yang adil (principle of just initial acquisition) penilaian tentang bagaimana orang pada awalnya sampai memiliki sesuatu yang dapat ditransfer menurut prinsip pertama.
  23. 23. c. Prinsip pembenaran ketidakadilan (principle of rectification of injustice) bagaimana berhubungan dengan pemilikan (holdings) jika hal itu diperoleh atau ditransfer melalui cara yang tidak adil. Rumus distribusi yang adil adalah “ Setiap orang memberikan sesuai dengan pilihannya, dan setiap orang menerima sesuai dengan apa yang dipilihnya atau from each as they choose, to each as they are choose ”(Nozick, 1974:160) Tokoh-tokoh ilmu politik Tokoh dan pemikir ilmu politik Mancanegara Tokoh tokoh pemikir Ilmu Politik dari kalangan teoris klasik, modern maupun kontempoter antara lain adalah: Aristoteles, Adam Smith, Cicero, Friedrich Engels, Immanuel Kant, John Locke, Karl Marx, Lenin, Martin Luther, Max Weber, Nicolo Machiavelli, Rousseau, Samuel P Huntington, Thomas Hobbes, Antonio Gramsci, Harold Crouch, Douglas E Ramage. Indonesia Beberapa tokoh pemikir dan penulis materi Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Indonesia adalah: Miriam Budiharjo, Salim Said dan Ramlan Surbakti
  24. 24. Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Makalah dengan judul Makalah Ilmu Politik. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://ilmu27.blogspot.com/2012/08/makalah-ilmu-politik.html. Terima kasih! Ditulis oleh: Imran - 4 komentar untuk "Makalah Ilmu Politik" 1. Ochin Shinta13 Desember 2012 17.49 kenapa kita melihat adanya pelbagai konsep dalam politik, tolong berikan alasannya? Balas Balasan 1. Imran14 Desember 2012 09.42 maksudnya apa sob "pelbagai"... Balas
  25. 25. 2. Rizka Yuliana20 Desember 2012 14.01 Now Nice Post Tingkatkan dalam memberi artikel yang bermanfaat Maju terus pantang mundur www.law.uii.ac.id Balas Balasan 1. Imran20 Desember 2012 16.39
  26. 26. thanks sob....semangat pantang mundur... Balas Muat yang lain... Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda Cari Artikel Via Google search... Komentar Terakhir Komentar Teratas Info Site Ilham Thoharrylumayan mioblacklink agan udah ane pasang coba cek di insekom.16mb… Andreas wisnu wardanamau nanya pc sy tiba2 mati entah knp tetapi pd saa… UNDERGROUND PaperArtikelnya bagusss...Pasar online sungguh menjanji… teddy gerrardsingkat banget gan, yang lengkap ada ga? hehe sorr… Wenny RosalinaMas baru saja laptop Lenovo B450 saya mati, tadiny… Anonymousmas ...laptop saya klu di cas baru 1 menit hdup da…
  27. 27. virgiawan ardy listant6Mothernya bermasalah,,,?tpi laptop ane klo di nyal… virgiawan ardy listant6Komentar ini telah dihapus oleh penulis. Imranpasang adsese brapa sob? Imrandirumahji mas broku jaga rental game+internet hehe… Imranmaaf yah gan, linknya error......... Imransipp mass, moga membantu.... Imranthanks yah dah berbagi ke kta, semoga bermanfaat s… Imranspp mas brooo... Imranthanks , .... Imranklaw begitu mas, motherboarnya sdh ada komponennya…
  28. 28. Imranok sob........... Imranok sob........... Wawan Onewanoy illank, sibuk apa skarang, banyak yg cari tuh, … Mengenai Saya atikahtugas Lihat profil lengkapku Diberdayakan oleh Blogger. atikahtugas Hubungan negara dan warga negara Diposkan oleh atikahtugas at 00.52 Hubungan negara dan warga negara Seperti yang kita ketahui, Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.
  29. 29. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya. Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan (bahasa Inggris: citizenship). Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting, karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi warganya. Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan (bahasa Inggris: nationality). Yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh, secara hukum merupakan subyek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara. Di bawah teori kontrak sosial, status kewarganegaraan memiliki implikasi hak dan kewajiban. Dalam filosofi "kewarganegaraan aktif", seorang warga negara disyaratkan untuk menyumbangkan kemampuannya bagi perbaikan komunitas melalui partisipasi ekonomi, layanan publik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan serupa untuk memperbaiki penghidupan masyarakatnya. Dari dasar pemikiran ini muncul mata pelajaran Kewarganegaraan (bahasa Inggris: Civics) yang diberikan di sekolah-sekolah. berikut hak dan kewajiban warga negara Hak Warga Negara Indonesia 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan 4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai 5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh 7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku
  30. 30. Kewajiban Warga Negara Indonesia 1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh 2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) 3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya 4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara indonesia 5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. berikut kewajiban negara 1. Mempersiapkan, memelihara, dan melaksanakan keamanan negara 2. Menyediakan dan memelihara fasilitas untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial : - fakir miskin - jompo - yatim piatu - masyarakat miskin - pengagguran 3. Menyediakan dan memelihara fasilitas kesehatan 4. Menyediakan dan memelihara fasilitas pendidikan 0 komentar: Poskan Komentar Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda Welcome Arsip Blog April (17) Maret (13) Blog Archive
  31. 31. atikahtugas ♣ ♣ ♣ Mamanunes Templates ♣ ♣ ♣ Inspiração: Templates Ipietoon Ilustração: Gatinhos - tubes by Jazzel (Site desativado) GUNADARMA Jumat, 06 Mei 2011 TULISAN MENGENAI PKN ( HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI SERTA HUKUM PERADILAN INTERNASIONAL) HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Hubungan international merupakan satu gambaran persatuan yang kuat yang mengikat seluruh negara didalam satu wadah. Relasi ini mempunyai ikatan kuat bagi setiap individual pemimpin dari berbagai manca Negara, beberapa bentuk ikatan ini sebagai berikut: a. Politik International: Hubungan ini terarah dalam perpolitikan dimana politik satu negara tidak mungkin sama dengan yang lain. Dari sisi inilah lahir hubungan diplomatik yang bertujuan untuk kemajuan dan menjalin hubungan yang akur. Tapi sayangnya para pejabat diploma yang ditugaskan dalam hal ini kebanyakan melenceng dari tugas mereka, bahkan pemilihan para diploma untuk luar negeri terpilih dengan cara sistem kekeluargaan atau jasa. b. Hukum International: Badan hukum ini telah menjadi wadah persatuan yang kuat, bahkan telah bercabang dibebagai penjuru dunia. Tetapi badan hukum ini masih kaku dalam kinerjanya, Jika saja badan hukum dunia ini mempunyai super power dalam hal keadilan mengapa penindasan, pelanggaran ham dan kekerasan lainnya masih gencar berjalan. Hal ini diakibatkan karna adanya satu kekuatan yang nimbrung didalamnya, alhasil hukum international yang bermottokan netral tidak berdaya sama sekali. c. Organisasi International: Seluruh dunia mengenal PBB ( United Nations organization ) badan ini merupakan kelompok penengah untuk seluruh Negara, tapi badan ini juga tampak lemah dalam hal keadilan dan penegakan hukum. Lihat saja berapa negara yang sekarang masih bertikai, apakah mereka memberi solusi yang tegas? tidak!, bahkan badan tersebut lebih sibuk dengan urusan-urusan yang lainnya. HUKUM INTERNASIONAL Setelah sedikit banyak kita mengkaji hukum mulai dari pengertian hukum itu sendiri lalu segala aspek yang mendukung terjadinya kaedah hukum serta pembidangan hukum itu tersebut dan lain sebagainya, kini kita akan mencoba mengupas satu dari pengklasifikasian hukum-hukum tersebut yaitu Hukum International atau hukum antar negara dan antar organisasi internasional, atau bisa kita sebut hukum transnasional, termasuk didalamnya hukum diplomatik dan konsuler, kali ini kita akan mencoba sedikit menelaah hubungan internasional antar negara yang mana telah diatur oleh hukum internasional, politik yang genjar selalu menjadi background tiap praktisi negara untuk mencapai interest tiap-tiap
  32. 32. negara, hubungan hukum internasional dengan politik internasional menjadi kata kunci untuk menjelaskan permasalahan pokok yang berkaitan dengan masalah efektifitas hukum internasional dalam menjamin kepatuhan negara terhadap aturan main yang ada pada level antarnegara. Hukum internasional itu sendiri hadir dari beberapa konvensi dan juga resolusi-resolusi PBB, dengan satu tujuan suci tiada lain ialah membina masyarakat internasional yang bersih dari segala hal yang berbau merugikan sesuatu negara, dengan demikian dapat mempererat terjalinnya hubungan internasional atau hubungan antar negara secara sehat, dinamis dan harmornis. Definisi Hukum Internasional Berangkat dari pentingnya hubungan lintas negara disegala sektor kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya, maka sangat diperlukan hukum yang diharap bisa menuntaskan segala masalah yang timbul dari hubungan antar negara tersebut. Hukum Internasional ialah sekumpulan kaedah hukum wajib yang mengatur hubungan antara person hukum internasional (Negara dan Organisasi Internasional), menentukan hak dan kewajiban badan tersebut serta membatasi hubungan yang terjadi antara person hukum tersebut dengan masyarakat sipil. Oleh karena itu hukum internasional adalah hukum masyarakat internasional yang mengatur segala hubungan yang terjalin dari person hukum internasional serta hubungannya dengan masyarakat sipil. Hukum internasional mempunyai beberapa segi penting seperti prinsip kesepakatan bersama (principle of mutual consent), prinsip timbal balik (priniple of reciprocity), prinsip komunikasi bebas (principle of free communication), princip tidak diganggu gugat (principle of inciolability), prinsip layak dan umum (principle of reasonable and normal), prinsip eksteritorial (principle of exterritoriality), dan prinsipprinsip lain yang penting bagi hubungan diplomatik antarnegara. Maka hukum internasional memberikan implikasi hukum bagi para pelangarnya, yang dimaksud implikasi disini ialah tanggung jawab secara internasional yang disebabkan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan sesuatu negara atau organisasi internasional dalam melakukan segala tugas-tugasnya sebagai person hukum internasional. Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan unsur-unsur terpenting dari hukum internasional: Objek dari hukum internasional ialah badan hukum internasional yaitu negara dan organisasi internasional. Hubungan yang terjalin antara badan hukum internasional adalah hubungan internasional dalam artian bukan dalam scope wilayah tertentu, ia merupakan hubungan luar negeri yang melewati batas teritorial atau geografis negara, berlainan dengan hukum negara yang hanya mengatur hubungan dalam negeri . Kaedah hukum internasional ialah kaedah wajib, seperti layaknya semua kaedah hukum, dan ini yang membedakan antara hukum internasional dengan kaedah internasional yang berlaku dinegara tanpa memiliki sifat wajib seperti life service dan adat kebiasaan internasional. Jika hukum nasional ialah hukum yang terapkan dalam teritorial sesuatu negara dalam mengatur segala urusan dalam negeri dan juga dalam menghadapi penduduk yang berdomisili didalamnya, maka hukum internasional ialah hukum yang mengatur aspek negara dalam hubungannya dengan negara lain. Sumber-sumber Hukum Internasional Hukum traktat, yakni hukum yang terbentuk dalam perjanjian-perjanjian internasional (tractaten-recht) Kesepakatan dan perjanjian international. Seperti Konvensi Vina, Konvensi New York serta perjanjian serta kesepakatan yang lainnya. Hukum kebiasaan (costumary), yaitu keajegan-keajegan dan keputusan-keputusan (penguasa dan warga
  33. 33. masyarakat) yang didasarkan pada keyakinan akan kedamaian pergaulan hidup. Sumber-sumber hukum internasioanl yang lainnya seperti: dasar umum negara, hukum peradilan internasional, fiqh internasional, kaedah keadilan, serta keputusan-keputusan organisasi internasional. Tanggung Jawab Internasional Hukum Internasional ada untuk mengatur segala hubungan internasional demi berlangsungnya kehidupan internasional yang terlepas dari segala bentuk tindakan yang merugikan negara lain. Oleh sebab itu negara yang melakukan tindakan yang dapat merugikan negara lain atau dalam artian melanggar kesepakatan bersama akan dikenai implikasi hukum, jadi sebuah negara harus bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya. Pengertian tanggung jawab internasional itu sendiri itu adalah peraturan hukum dimana hukum internasional mewajibkan kepada person hukum internasional pelaku tindakan yang melanggar kewajiban-kewajiban internasional yang menyebabkan kerugian pada person hukum internasional lainnya untuk melakukan kompensasi. Suatu negara dapat dimintai pertanggung jawabannya secara internasional bila telah memenuhi syarat sebagai berikut: Negara tersebut telah benar-benar melakukan tindakan yang merugikan, tindak positif ataupun negatif. Tindakan yang merugikan ini timbul dari person hukum internasional yang meliputi negara dan organisasi internasional. Yang terakhir yaitu tindakan yang merugikan itu sendiri, bila tidak ada kerugian yang timbul dari person hukum internasional pertanggungjawaban internasional tidak dapat di terapkan Tindakan yang merugikan ini dapat timbul dari perangkat badan internasional itu sendiri, yaitu badan legislatif, eksekutif dan pula yudikatif. Pengertian Negara menurut Hukum Internasional Pengertian person hukum internasional itu sendiri ialah kesatuan internasional yang diterapkan hukum internasional kepadanya, atau yang mempunyai kelayakan dalam hak dan dibebani oleh beberapa kewajiban yang ditetapkan hukum internasional. Disini kita perlu membahas sedikit tentang negara yang merupakan subjek sekaligus objek dari hukum internasional, negara dalam pengertian hukum internasional ialah sekumpulan orang-orang yang berdomisili di suatu teritorial tertentu secara mapan(stabil) serta patuh kepada kekuatan hukum yang bijaksana dan mempunyai kedaulatan serta memiliki kewenangan penuh. Negara mempunyai tiga unsur penting yaitu; Rakyat, Teritorial (daerah), dan Kekuasan (kewenangan). Rakyat terbentuk dari penduduk yang menetap di teritorial negara secara mapan(stabil) dan terikat pada negara secara politik serta hukum, atau dapat kita sebut kewarganegaraan. Sedangkan teritorial adalah letak geografis dimana suatu negara dapat melaksanakan segala kekuasannya yang ditetapkan oleh hukum internasional sebagai person hukum internasional, iklim meliputi area daratan, air dan lapisan langit. Kemudian Kekuasaan itu sendiri ialah kemerdekaan secara utuh dalam urusan internal dan eksternal Negara, kebebasan internal dalam artian suatu negara dapat melaksanakan seluruh urusan dalam negerinya yang ditanggani oleh dewan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sedangkan kebebasan eksternal atau luar dimaksudkan ialah kelayakan suatu negara guna melaksanakan seluruh juridiksi atau kompetensi internasional. Suatu negara mempunyai hak yang sama dimata hukum internasional seperti; kemerdekaan, kedaulatan, persamaan didepan hukum, dan pertahan diri, selain itu negara juga mempunyai kewajiban
  34. 34. seperti; pelarangan interpensi dalam urusan negara lain, menghargai negara lain dan lain sebagainya. Subjek hukum internasional juga berasal dari Organisasi Internasional, organisasi internasional dapat kita definisikan sebagai berikut; organisasi antarpemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Peristiwa Internasional Dari segi yang berbeda hukum internasional merupakan hukum yang berhubungan dengan Peristiwa Internasional, adapun yang termasuk Peristiwa Internasional ialah: Hukum Tantra (Tata Tantra maupun Karya/Administrasi Tantra) substantif/materiel dan ajektif/formil, Hukum Pidana – substantif/materiel dan ajektif/formil, Hukum Perdata – substantif/materiel dan ajektif/formil – Dan karena itu masing-masing disebut Hukum Tantra Internasional. Hukum Pidana Internasional dan Hukum Perdata Internasional. Oleh sebab itu jelaslah bahwa hukum itu disebut Hukum Internasional atau Hukum Nasional bukan ditentukan oleh sumbernya, Nasional atau Internasional. Sumber Nasional dari pada Hukum Tantra Internasional adalah misalnya pasal 11 & 13 UUD’45 dan bila sumber itu berupa hasil karya Tantra Internasional (perjanjian) maka untuk berlakunya perlu pengukuhan secara Nasional, sekurangnya diumumkan dalam Lembaran/Berita Nasional. Contoh dari ketentuan Hukum Pidana International yang bersumber Nasional adalah pasal 2 s/d 8 KUHP, sedang yang bersumber Internasional ialah misalnya Perjanjian Ekstradisi. Hukum Perdata Internasional adalah sungguh Hukum Internasional karena berhubungan dengan peristiwa dalam sikap tindak, kejadian, dan keadaan Internasional, misalnya: bidang hukum harta kekayaan seperti warga Indonesia mempunyai rumah di Singapura, bidang hukum keluarga seperti Warga negara Malaysia menikah dengan warga negara Indonesia, bidang hukum waris seperti seorang Pewaris warga negara Cina mempunyai ahliwaris warganegara Indonesia. Dalam hal ini perlu juga ditegaskan bahwa bila peristiwa Hakim Nasional; mengadili perkara suatu (Tantra/Pidana/Perdata) Internasional, maka menyelenggarakan Peradilan Internasional (dedoublement functionel) dan keputusannya merupakan hukum konkrit internasional walaupun ia bukan hukum internasional dan lembaganya tetap Pengadilan Nasional. Hukum Diplomatik dan Konsuler Pengertian hukum diplomatik masih belum banyak diungkapkan, karena pada hakekatnya hukum diplomatik merupakan bagian dari Hukum Internasional yang mempunyai sebagian sumber hukum yang sama seperti konvensi-konvensi Internasional. Diplomasi merupakan suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negoisasi antara wakil-wakil yang sudah diakui. Praktik-praktik negara semacam itu sudah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional. Namun pengertian secara tradisional kata ‘hukum diplomatik’ digunakan untuk merujuk pada norma-norma hukum internasional yang mengatur tentang kedudukan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh negara-negara yang telah membina hubungan diplomatik, lain halnya dengan pengertian-pengertian sekarang yang bukan saja meliputi hubungan diplomatik dan konsuler antarnegara, tetapi juga keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional. Dari pengertian sebagaimana tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan adanya beberapa faktor yang penting yaitu hubungan antara bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan, hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya. Dengan demikian, pengertian
  35. 35. hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan didalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional. Dalam perkembangannya, hukum diplomatik mempunyai ruang lingkup yang lebih luas lagi bukan saja mencakupi hubungan diplomatik antarnegara, tetapi juga hubungan konsuler dan keterwakilan negara dalam hubunganya dengan organisasi-organisasi internasional khususnya yang mempunyai tanggungjawab dan keanggotaannya yang bersifat global atau lazim disebut organisasi internasional yang bersifat universal. Bahkan dalam kerangka hukum diplomatik ini dapat juga mencakupi ketentuanketentuan tentang perlindungan keselamatan, pencegahan serta penghukuman terhadap tindak kejahatan yang ditujukan kepada para diplomat. Para pejabat diplomatik yang dikirimkan oleh sesuatu negara ke negara lainnya telah dianggap memiliki suatu sifat suci khusus. Sebagai konsekuensinya, mereka telah diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik, ini merupakan aturan kebiasaan hukum internasional yang telah ditetapkan, termasuk harta milik, gedung dan komunikasi. Untuk menunjukkan totalitas kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut, terdapat 3 teory yang sering digunakan dalam hal ini, yaitu; exterritoriality theory, representative character theory dan functional necessity theory. Sifat dan prinsip tersebut itu diberikan kepada para diplomat oleh hukum nasional negara penerima. Pemberian hak-hak tersebut didasarkan resiprositas antarnegara dan ini mutlak diperlukan dalam rangka: Mengembangkan hubungan persahabatan antarnegara, tanpa mempertimbangkan sistem ketatanegaraan dan sistem sosial mereka berbeda. Bukan untuk kepentingan perseorangan tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama dalam tugas dari negara yang mewakilinya. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik akan tetap berlangsung sampai diplomat mempunyai waktu sepantasnya menjelang keberangkatannya setelah menyelesaikan tugasnya di sesuatu negara penerima. Namun negara penerima setiap kali dapat meminta negara pengirim untuk menarik diplomatnya apabila ia dinyatakan persona non grata. Esensial Hukum Internasional Apa yang menjadi kepentingan hukum internasional adalah memberikan batasan yang jelas terhadap kewenangan negara dalam pelaksanaan hubungan antarnegara. Hal ini bertolak belakang dengan kepentingan penyelenggaraan politik internasional yang bertujuan untuk mempertahankan atau memperbesar kekuasaan. Karena itu, hukum bermakna memberikan petunjuk operasional perihal kebolehan dan larangan guna membatasi kekuasaan absolut negara. Realitanya keterkaitan diantara kedua dimensi hubungan ini berujung kepada persoalan esensi hukum sebagai suatu kekuatan yang bersifat memaksa. Masalah efektifitas hukum dalam hubungan internasional ini menimbulkan dua konsekuensi yang secara diameteral saling bertolak-belakang. Pertama, struktur hukum nasional lebih tinggi dari pada hukum internasional. Pemahaman ini membawa implikasi hukum internasional terhadap kebijakan domestik suatu negara akan diukur berdasarkan sistem hukum nasional. Di sini hukum internasional baru akan berlaku jika tidak bertentangan dengan kaedah hukum nasional. Agar berlaku, hukum internasional juga perlu diadopsi terlebih dahulu menjadi hukum nasional, yaitu suatu proses yang dilakukan antara lain melalui ratifikasi. Dasarnya adalah doktrin hukum pacta sunc servanda di mana perjanjian berlaku sebagai hukum bagi para pihak. Perjanjian
  36. 36. merefleksikan itikad bebas yang dicapai secara sukarela oleh subjek hukum internasional yang memiliki kesetaraan satu sama lain. Sebaliknya, hukum dinilai tidak dapat berfungsi secara efektif jika tidak ada keinginan negara untuk tunduk di bawah ketentuan yang diaturnya. Kemudian pemahaman kedua sementara itu mendalilkan bahwa hukum internasional otomatis berlaku sebagai kaedah hukum domestik yang mengikat negara tanpa melalui proses adopsi menjadi hukum nasional. Menurut paradigma ini, hukum internasional merupakan fondasi tertinggi yang mengatur hubungan antarnegara. Sumber kekuatan mengikat hukum internasional adalah prinsip hukum alam(costumary) yang menempatkan akal sehat masyarakat internasional sebagai cita-cita dan sumber hukum ideal yang tertinggi. Terlepas dari ada atau tidaknya persetujuan ini, secara yuridis negara dapat terikat oleh prinsip hukum internasional yang berlaku universal atau oleh kaedah kebiasaan internasional. Customary itu sendiri membuktikan bahwa praktek negara atas sesuatu hal yang sama dan telah mengkristal, sehingga diakui oleh masyarakat internasional memiliki implikasi hukum bagi pelanggaran terhadapnya. Penutup Pembahasan tentang hukum internasional tidak akan pernah berakhir itu disebabkan eksistensi hukum internasional bersinggungan langsung dengan peristiwa internasional yang selalu menimbulkan hal-hal baru, kedaulatan sesuatu negara selalu menjadi polemik tiada henti dalam aplikasi hukum internasional itu sendiri. Hukum internasional mempunyai lahan yang sangat luas ini dikarenakan menyangkut pelbagai macam aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Hukum internasional juga mencakup hukum laut dan udara yang bukan teritorial negara tertentu, dan juga hukum pada waktu perang serta lain sebagainya. http://gendoetblog.blogspot.com/2009/01/hubungan-internasional-dan-organisasi.html Diposkan oleh Amir di 08.56 Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook Tidak ada komentar: Poskan Komentar Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda Langganan: Poskan Komentar (Atom) Pengikut Arsip Blog ► 2012 (1) ▼ 2011 (20) o ► November (1)
  37. 37. o o o o ► Oktober (3) ▼ Mei (12)  TULISAN MENGENAI PKN ( MENGEVALUASI BERBAGAI SISTE...  TULISAN MENGENAI PKN ( HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ...  TULISAN MENGENAI PKN ( MENAMPILKAN SIKAP POSITIF T...  TULISAN MENGENAI PKN ( SIKAP POSITIF TERHADAP PANC...  TULISAN MENGENAI PKN ( KEBUDAYAAN INDONESIA )  TULISAN BEBAS PKN ( PAHLAWAN REPOLUSI )  TULISAN PKN BEBAS ( PUISI )  TULISAN PKN BEBAS (CERITA RAKYAT)  TLISAN PKN BEBAS ( NAMA SUNGAI DI INDONESIA)  TULISAN PKN BEBAS KOTA MAKASAR  TUGAS PKN BANGSA ( PERGERTIAN)  TUGAS PKN BENTUK NEGARA ► April (2) ► Januari (2) Mengenai Saya Amir Lihat profil lengkapku Template Travel. Diberdayakan oleh Blogger.

×