Your SlideShare is downloading. ×
HASIL AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Adanya amandemen menjadikan UUD 1945 mengalami beberapa perubahan, baik
yang bers...
2. Kekuasaan presiden
Kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif
a. Pasal 4 ayat 1 presiden RI memegang kekuasaan pemerinta...
c. Pasangan capres dan cawapres yang mendapat suara lebih dari 50% dari
jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% su...
f. Pasal 14 ayat 2 presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan
memperhatikan pertimbangan DPR
g. Pasal 15 presiden memb...
2. Tugas
Pasal 20 ayat :
1. DPR memegang kekuasaan berbentuk UU
2. Setiap rancangan UU dibahas oleh DPR dan presiden untuk...
Hak menguji material adalah hak menguji dari MA untuk menentukan apakah
suatu lembaga negara itu isinya tidak bertentangan...
F. DEWAN PERWAKILAN AGUNG
(Lembaga ini setelah UUD 1945 diamandemen dihilangkan)

G. DEWAN PERWAKILAN DAERAH
1. Dewan perw...
TUGAS PKN
HASIL AMANDEMEN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945

NAMA : SRI MELTA
KELAS : VIII 9

SMP NEGERI 2 RAHA
2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Hasil amandemen undang

3,788

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,788
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Hasil amandemen undang"

  1. 1. HASIL AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Adanya amandemen menjadikan UUD 1945 mengalami beberapa perubahan, baik yang bersifat penambahan, penyempurnaan, maupun penghapusan terhadap pasal-pasal yang cukup mendasar. Adapun perubahan yang dimaksud adalah A. MPR - Sebelum amandemen 1. Susunan Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa anggota MPR terdiri dari anggota DPR ditambah tusan daerah dan utusan golongan 2. Wewenang Pasal 3 MPR menetapkan UUD dan GBHN Pasal 6 ayat 2 presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak Pasal 37 ayat 1 untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah MPR harus hadir. Ayat 2 putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota yang hadir. - Sesudah amandemen 1. Susunan Pasal 2 : a. MPR terdiri atas anggota DPR, anggota perwakilan daerah yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan udang-udang b. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibukota negara c. Segala putusan MPR ditetapkan dengan suaran terbanyak 2. Wewenang Pasal 3 a. MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD b. MPR melantik presiden dan wakil presiden c. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD B. PRESIDEN - Sebelum amandemen 1. Pengisian jabatan presiden Pasal 6 ayat 2 presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Sedangkan syarat untuk menjadi presiden hanya ditentukan orang indonesia asli pasal 6 ayat 1 UUD 1945.
  2. 2. 2. Kekuasaan presiden Kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif a. Pasal 4 ayat 1 presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. b. Pasal 5 ayat 2 presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. 3. Kekuasaan presiden dalam bidang legislatif Merupakan partner bagi DPR, artinya presiden bekerja sama dengan DPR dalam tugas legislatif diantaranya : a. Pasal 5 ayat 1 presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR b. Pasal 20 ayat 1 tiap-tiap UU menghendaki pesetujuan DPR c. Pasal 21 ayat 1 anggota-anggota DPR berhak mengajukan rancangan Undang-undang 4. Wewenang presiden sebagai kepala negara a. Pasal 10 presiden memegang kekuasaan atas AD, AL dan AU b. Pasal 11 presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain c. Pasal 12 presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan UU d. Pasal 13 ayat 1 presiden mengangkat duta dan konsul e. Pasal 13 ayat 2 presiden menerima duta negara lain f. Pasal 14 presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi g. Pasal 15 presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. - Sesudah amandemen 1. Pengisian jabatan presiden Pasal 6 : calon presiden dan wakil presiden harus seorang WNI, sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah menghianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai presiden dan wakil presiden. Syarat-syarat menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dalam pasal 6A, yaitu : a. Presiden dan wakil presiden dipilh dalam satu pasangan secara lansung oleh rakyat b. Pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu
  3. 3. c. Pasangan capres dan cawapres yang mendapat suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden d. Dalam hal tidak ada pasangan capres dan cawapres terpilih, dua pasangan calon yang mempunyai suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu dipilih oleh rakyat secara lansung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. e. Tatacara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam udang-undang 2. Kekuasaan presiden bidang eksekutif a. Pasal 4 ayat 1 presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD b. Pasal 17 ayat 1 presiden di bantuk oleh menteri-menteri negara c. Pasal 17 ayat 2 menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden 3. Bidang legislatif a. Pasal ayat 1 presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR b. Pasal 20 ayat 1 setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. c. Pasal 21 ayat 1 jika rancangan itu meskipun disetujui oleh DPR tidak disahkan oleh presiden, maka rancangan tadi tidak dapat diajukan lagi dalam pesidangan DPR masa itu. 4. Wewenang presiden sebagai kepala negara a. Pasal 11 ayat 1 presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain b. Pasal 11 ayat 2 presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya menimbulkan akibat yang luas mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negaga, dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR c. Pasal 12 presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang d. Pasal 13 ayat 3 presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR e. Pasal 14 ayat 1 presiden memberikan grasi dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
  4. 4. f. Pasal 14 ayat 2 presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR g. Pasal 15 presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam undang-undang h. Pasal 16 presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dengan undang-undang C. DPR - Sebelum amandemen 1. Susunan a. Pasal 19 ayat 1 susunan DPR ditetapkan dengan undang-undang pelaksanaan dari pasal tersebut dikeluarkan b. UU No. 15 tahun 1969 jo No. 4 Tahun 1975 dan No.2 tahun 1980 tentang pemilu anggota MPR dan DPR c. UU No. 16 Tahun 1969 dan UU No. 5 Tahun 1975 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Dari kedua undang-undang tersebut dapat dipahami, bahwa cara yang dicapai uttuk menetapkan anggota DPR dengan pemilu dan penunjukan / pengangkatan 2. Tugas DPR a. Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 hubungan MPR dan DPR. DPR itu merangkap sebagai anggota MPR b. Pasal 20 ayat 1 DPR memberi persetujuan setiap pembentukan UU c. Pasal 20 ayat 2 jika suatu rancangan UU tidak mendapat persetujuan DPR maka rancangan UU tersebut tidak boleh diajukan lagi pada persidangan DPR masa itu d. Pasal 22 ayat 1 dalam hal ihwal kepentingan presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. e. Pasal 22 ayat 3 jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus di cabut. - Sesudah amandemen 1. Susunan a. Pasal 19 ayat 1 anggota DPR dipilh melalui pemilu b. Pasal 19 ayat 2 susunan DPR diatur dengan undang-undang c. Pasal 19 ayat 3 DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
  5. 5. 2. Tugas Pasal 20 ayat : 1. DPR memegang kekuasaan berbentuk UU 2. Setiap rancangan UU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama 3. Jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama, maka RUU itu tidak boleh diajukan lagi pada persidangan DPR masa itu 4. Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU 5. Dalam hal RUU yang telah disetujui tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak RUU itu disetujui, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Pasal 21 ayat : 1. Anggota – anggota DPR berhak mengajukan RUU 2. Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh DPR, tidak disahkan oleh presiden maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu Pasal 20 A ayat : 1. DPR mempunyai fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan 2. Dalam melaksanakan fungsinya selain hal yang diatur dalam pasal pasal lain UUD ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat 3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat serta hak imunitas D. MAHKAMAH AGUNG - Sebelum amandemen 1. Kedudukan MA MA sebagai badan atau lembaga yang mempunya tugas menegakan tertib hukum yang telah digariskan oleh rakyat, MA juga merupakan peradilan kasasi serta mengawasi kegiatan-kegiatan peradilan dibawahnya. 2. Hak menguji MA Hak menguji formil adalah hak menguji MA untuk menilai apakah suatu peraturan perundangundangan itu telah dibuat sebagaimana semestinya menurut UUD
  6. 6. Hak menguji material adalah hak menguji dari MA untuk menentukan apakah suatu lembaga negara itu isinya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 3. Lingkaran peradilan di bawah MA Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan : peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer. - Sesudah amandemen 1. Kedudukan MA a. Pasal 24 ayat 1 kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan b. Pasal 24 ayat 2 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung. 2. Hak menguji MA Pasal 24 ayat 1 MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang undangan di bawah undang-undang. 3. Lingkungan peradilan di bawah MA Pasal 24 ayat 2 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan peradilan yang berada di bawahnya. E. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - Sebelum amandemen Kedudukan BPK menurut pasal 23 ayat 5 untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan UU. - Sesudah amandemen 1. Kedudukan Pasal 23 E ayat : 1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang kekuangan 2. Pemeriksaan diserahkan kepada DPR dan DPRD 3. Hasil pemeriksaan tersebut di tindak lanjuti oleh lembaga perwakilan Pasal 23 F ayat : 1. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan petimbangan dari presiden 2. Pemimpin BPK dipilh dari dan oleh anggota Pasal 23 G ayat : 1. BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan disetiap provinsi 2. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam UU
  7. 7. F. DEWAN PERWAKILAN AGUNG (Lembaga ini setelah UUD 1945 diamandemen dihilangkan) G. DEWAN PERWAKILAN DAERAH 1. Dewan perwakilan daerah (DPD) Pasal 22 C ayat : 1. DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang- undang yang berkaitan dengan otonomi daerah 2. DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah 3. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang 4. Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya bila melanggar 2. Mahkamah Konstitusi Pasal 24 C 1. MK berhak mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusan 2. MK wajib meberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden 3. MK mempunyai sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden 4. Ketua dan wakil ketua dipilh oleh hakim konstitusi 5. Hakim konstitusi harus mempunyai integrasi 6. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi hukum acara serta ketentuan lainnya diatur dalam UU H. KOMISI YUDISIAL Pasal 24 B ayat 1 1. Komisi yudisial bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim 2. Anggota komisi yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum 3. Anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR 4. Susunan, kedudukan, keanggotaan komisi yudisial diatur dengan UU.
  8. 8. TUGAS PKN HASIL AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 NAMA : SRI MELTA KELAS : VIII 9 SMP NEGERI 2 RAHA 2013

×