Your SlideShare is downloading. ×
Etika 9
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,949
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
41
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ETIKA KESEHATAN KATA PENGANTAR Puji serta syukur di panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Tugas makalah ini sebagai tugas mata kuliah “ETIKA KESEHATAN” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Saya menyadari bahwa penulisan makalah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna.Untuk itu saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun terutama dari dosen mata kuliah serta pembaca demi kesempurnaan makalah ini.Saya berharap semoga hasil dari penulisan makalah ini kelak dapat bermanfaat bagi pihakpihak yang membutuhkan. 1
  • 2. ETIKA KESEHATAN DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………...3 A. Latar Belakang…………………………………………………………….3 B. Rumusan Masalah…………………………………………………………3 C. Tujuan Penulisan…………………………………………………………..4 BAB II PEMBAHASAN………………………………………………………….5 A. Peraturan Perundang-Undangan Yang Melandasi Pelayanan Kesehatan…5 B. Permenkes Tentang Registrasi Dan Praktek Bidan………………………21 C. Peran Dan Fungsi Majelis Pertimbangan Kode Etik……………………..34 D. Standar Praktek Kebidanan Dan Hubungan Standar Praktek Kebidanan (Spk) Dengan Hukum/Perundang-Undangan……………………………40 E. Aplikasi Etika Dalam Praktek Kebidanan……….………………………44 BAB III PENUTUP………………………………………………………………47 A. Kesimpulan…………………...…………………………………………..47 B. Saran……………………...………………………………………………47 DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………48 2
  • 3. ETIKA KESEHATAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Setiap profesi memiliki kode etik.Namun, kode etik saja tidak cukup untuk menaungi sebuah profesi.Maka muncullah Majelis Pertimbangan Etik Profesi yang merupakan badan perlindungan hukum terhadap suatu profesi.Begitu pun dengan profesi bidan yang memiliki Majelis Etika Profesi dalam bentuk Majelis Pertimbangan Etika Bidan (MPEB) dan Majelis Pembelaan Anggota (MPA). Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas peran dan fungsi dari Majelis Pertimbangan Etik Profesi dalam menangani permasalahan kode etik bidan juga akan dibahas mengenai Majelis Pertimbangan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis yang mengawasi dan membina pelaksanan seluruh kode etik profesi kesehatan. Bidan merupakan suatu profesi yang mana dalam setiap asuhan dan tindakan yang dilakukan memiliki sebuah tanggung jawab yang besar. Apabila seorang bidan melakukan suatu kesalahan yang dilakukan, maka ia akan mendapatkan sanksi dan hukuman yang telah ditetapkan oleh pemenkes. Dalam melakukan tindakan–tindakan tersebut, selain melakukan sesuai dengan standar bidan juga harus memperhatikan norma, etika profesi, kode etik profesi dan hukum profesi dalam setiap tindakannya. B. Rumusan Masalah 1. Apa Saja Yang Ada Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Melandasi Pelayanan Kesehatan? 2. Apa Saja Yang Ada Dalam Permenkes Tentang Registrasi Dan Praktek Bidan? 3. Bagaimana Peran Dan Fungsi Majelis Pertimbangan Kode Etik? 4. Apa Hubungan Standar Praktek Kebidanan (SPK) Dengan Hukum/Perundang-Undangan? 5. Bagaimana Aplikasi Etika Dalam Praktek Kebidanan? C. Tujuan Penulisan 1. Untuk Mengetahui Peraturan Perundang-Undangan Yang Melandasi Pelayanan Kesehatan 2. Untuk Mengetahui Permenkes Tentang Registrasi Dan Praktek Bidan 3. Untuk Mengetahui Peran Dan Fungsi Majelis Pertimbangan Kode Etik 3
  • 4. ETIKA KESEHATAN 4. Untuk Mengetahui Hubungan Standar Praktek Kebidanan (SPK) Dengan Hukum/Perundang-Undangan 5. Untuk Mengetahui Aplikasi Etika Dalam Praktek Kebidanan 4
  • 5. ETIKA KESEHATAN BAB II PEMBAHASAN A. Peraturan Perundang-Undangan Yang Melandasi Pelayanan Kesehatan 1. UU Kesehatan No 23 tahun 1992 Tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan Pada peraturan pemerintah ini berisikan tanggung jawab dan tugas tenaga kesehatn termasuk didalamnay tenaga bidan : hal ini tertuang pada BAB dan Pasal sebagai berikut : BAB VII Bagian Kedua a. Tenaga Kesehatan Pasal 50 1) Tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga kesehatan yang bersangkutan. 2) Ketentuan mengenai kategori, jenis, dan kualifikasi tenaga kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. BAB V,Bagian Kedua b. Kesehatan Keluarga Pasal 12 1) Kesehatan keluarga diselenggarakan untuk mewujudkan keluarga sehat, kecil, bahagia, dan sejahtera. 2) Kesehatan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kesehatan suami istri, anak, dan anggota keluarga lainnya. 3) Pasal 13 Kesehatan suami istri diutamakan pada upaya pengaturan kelahiran dalam rangka menciptakan keluarga yang sehat dan harmonis. Pasal 14 Kesehatan istri meliputi kesehatan pada masa prakehamilan, kehamilan, persalinan, pasca persalinan dan masa di luar kehamilan, dan persalinan Pasal 15 Dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. 5
  • 6. ETIKA KESEHATAN  Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan : a. berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut; b. oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengantanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli; c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersngkutan atau suami atau keluarganya; d. pada sarana kesehatan tertentuKetentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam UU. 2. PP NO. 23 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kesehatan Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan,dipandang perlu menetapkan Standar Profesi bagi Bidan dengan Keputusan Menteri Kesehatan; Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547); 4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); 5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 6) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 7) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi Dan Praktik Bidan 6
  • 7. ETIKA KESEHATAN 8) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : 1) KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN. 2) Standar Profesi Bidan dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 3) Standar Profesi Bidan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agardigunakan sebagai pedoman bagi Bidan dalam menjalankan tugas profesinya. 4) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait, sesuai tugas dan fungsi masing-masing. 5) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 3. PP Tentang Ketenagakerjaan UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN I. PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN II. PELATIHAN KERJA 1) PP No 23 Tahun 2004 - Badan Nasional Sertifikasi Profesi 2) Perpres No 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Produktivitas Nasional III. PENEMPATAN TENAGA KERJA UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri IV. V. PERLUASAN KESEMPATAN KERJA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 1) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. 2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-172/MEN/2000 tentang Penunjukan Pejabat Pemberi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang untuk Pekerjaan yang Bersifat Sementara atau Mendesak. 7
  • 8. ETIKA KESEHATAN 3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP- 228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing . 4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP- 20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing VI. VII. VIII. HUBUNGAN KERJA PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 1) PP No 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit. 2) Keputusan Menakertrans No:KEP-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial . 3) Keputusan Menakertrans No:KEP-48/MEN/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama IX. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 1) UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2) PP No 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc Pada Mahkamah Agung 4. PP/UU tentang aborsI, bayi tabung dan Adopsi 1) Aborsi a. Aborsi Di Indonesia diatur oleh: Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) - dengan alasan apapun, aborsi adalah tindakan melanggar hukum. Sampai saat ini masih diterapkan. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan - dalam kondisi tertentu, bisa dilakukan tindakan medis tertentu (aborsi). Sampai dengan saat ini masih diterapkan. Keuntungan: Undang-undang (KUHP) dibuat pada jaman Belanda untuk menyelamatkan ibu dari kematian akibat tindak aborsi tak aman oleh tenaga tak terlatih (dukun). 8
  • 9. ETIKA KESEHATAN Kerugian: Aborsi masih dianggap sebagai tindakan kriminal, padahal aborsi bisa dilakukan secara aman (safe abortion). UU Kesehatan dibuat untuk memperbaiki KUHP, tapi memuat definisi aborsi yang salah sehingga pemberi pelayanan (dokter) merupakan satu-satunya yang dihukum. Pada KUHP, baik pemberi pelayanan (dokter), pencari pelayanan (ibu), dan yang membantu mendapatkan pelayanan, dinyatakan bersalah. Akibat aborsi dilarang, angka kematian dan kesakitan ibu di Indonesia menjadi tinggi karena ibu mencari pelayanan pada tenaga tak terlatih b. Aborsi seharusnya: Dilakukan oleh dokter ahli kandungan dan dokter umum yang ditunjuk dan terlatih (bersertifikat) Keuntungan: Aborsi bisa dilakukan secara aman (safe abortion). Kerugian: Profesi lain selain dokter yang ditunjuk dan tersertifikasi, tidak diperkenankan untuk memberikan pelayanan aborsi Dilakukan di rumah sakit atau klinik yang ditunjuk. Keuntungan: Aborsi dapat dilakukan secara lebih aman, karena rumah sakit dan klinik yang ditunjuk akan dimonitor keamanan dan kualitasnya. Kerugian: Fasilitas kesehatan yang tidak ditunjuk pemerintah, dilarang memberikan pelayanan aborsi Rumah sakit dan klinik yang ditunjuk, hanya diijinkan memberikan pelayanan aborsi pada perempuan dengan usia kehamilan tidak lebih dari usia kehamilan yang ditentukan. Disetujui oleh sekurang-kurangnya seorang konselor dan seorang dokter yang ditunjuk, atau oleh seorang dokter bila dalam keadaan darurat (emergency). Keuntungan : Kerahasiaan pasien terjamin Pasien mendapatkan pertolongan sesegera mungkin 9
  • 10. ETIKA KESEHATAN Pasien diberikan konseling, sebelum mendapatkan pelayanan medis. Kerugian : Keputusan aborsi ditentukan oleh satu konselor dan satu dokter Terjadi penundaan bagi perempuan untuk mendapatkan pelayanan aborsi aman Dokter merasa lebih berwenang dibandingkan konselor Dokter yang ditunjuk harus menjaga kode etik kedokteran Dokter dibolehkan untuk tidak menuliskan alasan penolakan memberikan pelayanan aborsi kepada pasien Dokter bisa menolak untuk memberikan pelayanan aborsi kepada pasiennya Tantangan dari kelompok konselor dan dokter anti aborsi. c. Tindak aborsi dibolehkan dalam kondisi perempuan sebagai berikut: a) Usia kandungan tidak lebih dari 12 minggu dan hasil diagnosis menunjukkan munculnya risiko lebih besar pada pasien (perempuan) bila kehamilan dilanjutkan, seperti gangguan mental, fisik dan psikososial b) Ancaman gangguan/cacat mental permanen pasien (perempuan) c) Membahayakan jiwa pasien (perempuan) jika kehamilan dilanjutkan d) Risiko yang sangat jelas bahwa anak yang akan dilahirkan menderita cacat fisik/mental yang serius. Penjelasan Kondisi a) Risiko gangguan fisik, mental dan psikososial perempuan: batas toleransi usia kehamilan 12 minggu Keuntungan: Penafsiran konselor dan/atau dokter bahwa dengan melanjutkan kehamilan pasien akan mengalami gangguan kesehatan fisik, mental dan psikososial. Kerugian: Hukum dapat ditafsirkan secara kaku oleh sebagian dokter dan/atau konselor untuk tidak mengijinkan tindak aborsi tanpa adanya bukti-bukti riwayat sakit fisik dan mental pasien. b) Risiko cacat fisik dan mental pasien (perempuan) yang permanen: tidak ada batasan usia kehamilan Keuntungan: 10
  • 11. ETIKA KESEHATAN Dalam kondisi pasien terancam cacat fisik dan mental secara permanen, perempuan dengan usia kehamilan di atas 12 minggu dibolehkan mendapatkan pelayanan aborsi. Kerugian: Membuka penafsiran yang berbeda antar dokter c) Mengancam jiwa pasien: tidak ada batasan usia kehamilan Keuntungan: Disetujui/didukung oleh banyak orang Kerugian: Membuka penafsiran yang berbeda antar dokter d) Janin tidak normal: tidak ada batasan usia kehamilan Keuntungan: Dalam kondisi janin tidak normal, perempuan dengan usia kehamilan di atas 12 minggu dibolehkan melakukan aborsi. Kerugian: Membuka penafsiran yang berbeda antar dokter mengenai definisi/kriteria cacat serius Aborsi dianggap ilegal bila janin ternyata tidak cacat Aborsi dianggap ilegal bila keputusan diambil berdasarkan pertimbangan jender. 2) Bayi Tabung Program bayi tabung dari satu sisi memang cukup membantu pasangan suami isteri (pasutri) yang mengalami gangguan kesuburan dan ingin mendapatkan keturunan.Namun di sisi yang lain, hukum bayi tabung akhirnya menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak.Khususnya reaksi dari para alim ulama yang mempertanyakan keabsahan hukum bayi tabung jika dinilai dari sudut agama. Berdasarkan fatwa MUI, hukum bayi tabung sah (diperbolehkan) dengan syarat sperma dan ovum yang digunakan berasal dari pasutri yang sah.Sebab hal itu termasuk dalam ranah ikhtiar (usaha) yang berdasarkan kaidah-kaidah agama. MUI juga menegaskan, hukum bayi tabung menjadi haram jika hasil pembuahan sperma dan sel telur pasutri dititipkan di rahim wanita lain. Demikian pula ketika menggunakan sperma yang telah dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia 11
  • 12. ETIKA KESEHATAN atau menggunakan sperma dan ovum yang bukan berasal dari pasutri yang sah, maka hukum bayi tabung dalam hal ini juga haram. Adapun undang-undang bayi tabung jika dilihat dari sudut pandang hukum perdata di Indonesia, bisa ditemui dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal tersebut mengatur tentang upaya kehamilan yang dilakukan di luar cara alamiah, yakni hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah dengan ketentuan: a) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami isteri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim isteri. b) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan c) Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu Dengan demikian status anak tersebut adalah anak sah sehingga ia memiliki hubungan waris dan keperdataan sebagaimana yang berlaku pada anak kandung. Namun Jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim seorang isteri ketika ia telah bercerai dari suaminya, maka status anak yang terlahir sah jika anak tersebut lahir sebelum 300 hari sejak perceraian terjadi. Bila anak terlahir setelah masa 300 hari sejak perceraian, status anak tidak sah sehingga ia tidak memiliki hubungan keperdataan apapun dengan mantan suami dari sang ibu (Pasal 255 KUH Perdata). Undang-undang bayi tabung berdasarkan hukum perdata dapat ditinjau dari beberapa kondisi berikut ini: a) Jika sperma berasal dari pendonor dan setelah terjadi embrio diimplantasikan ke dalam rahim isteri, maka anak yang terlahir statusnya sah dan memiliki hubungan waris serta keperdataan selama suami menerimanya (Pasal 250 KUH Perdata). b) Jika embrio diimplantasikan ke rahim wanita lain yang telah bersuami, maka anak yang terlahir statusnya sah dari pasangan penghamil, dan bukan dari pasangan yang memiliki benih (Pasal 42 UU No. 1/1974 dan Pasal 250 KUH Perdata) c) Jika sperma dan sel telur berasal dari orang yang tidak terikat perkawinan tetapi embrionya diimplantasikan ke rahim wanita yang terikat perkawinan, anak yang terlahir statusnya sah bagi pasutri tersebut. d) Jika embrio diimplantasikan ke rahim gadis, maka status anak yang terlahir adalah anak di luar nikah. 3) Adopsi Pengangkatan anak atau bahwa pengangkatan anak dalam istilah Hukum Perdata Barat disebut adopsi. Dalam Kamus Hukum kata adopsi yang berasal dari bahasa 12
  • 13. ETIKA KESEHATAN latin adoptio diberi arti Pengangkatan anak sebagai anak sendiri, (lihat di Andi Hamzah, 1986, Kamus Hukum, PT Ghalia, Bandung, halaman 28) Rifyal Ka'bah, dengan mengutip Blackl's Law Dictionary, mengemukakan bahwa adopsi adalah penciptaan hubungan orang tua anak oleh perintah pengadilan antara dua pihak yang biasanya tidak mempunyai hubungan /keluarga .(lihat dalam Rifyal Ka'bah, Pengangkatan Anak Dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ( Artikel dalam Suara UldilagEdisi Maret 2007 )) Sebagaimana ketentuan dalam PP No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. DASAR HUKUM Pengaturan tentang penangkatan anak di atur antara lain di KUHPerdata (Untuk Golongan Tionghoa dan Timur Asing) dan juga diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan PP No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain dalam pengangkatan anak itu juga perlu diperhatikan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) nomor 2 tahun 1979 jo SEMA 6 tahun 1983 jo SEMA 4 tahun 1989; UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak membedakan antara Anak angakat dan anah asuh Anak angkat (Pasal 1 angka 9) adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengertian anak angkat sama dengan pengertian anak angkat dalam PP No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam pasal 1 angka 1 Anak asuh(Pasal 1 angka 10) adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (pasal 14) dapat diambil sebuah prinsip bahwa Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika 13
  • 14. ETIKA KESEHATAN ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.  Pihak Yang Dapat Mengajukan Pengangkatan Anak; Pihak yang dapat mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak yaitu: 1. Pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak; 2. mereka yang memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat dalam perkawinan. Untuk pasangan suami istri Ketentuan mengenai adopsi anak diatur dalam SEMA No.6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 tentang pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak. Selain itu Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak juga menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus kawin dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun. Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial. Untuk mereka yang memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat dalam perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Staatblaad 1917 No. 129 tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh Anda yang terikat perkawinan, juga bagi yang pernah terikat perkawinan (duda atau janda). Namun bagi janda yang suaminya telah meninggal dan sang suami meninggalkan wasiat yang isinya tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukannya.  Tata cara Pengangkatan Anak Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6/83 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada. Bentuk permohonan itu bisa secara lisan atau tertulis, dan diajukan ke panitera. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat . 14
  • 15. ETIKA KESEHATAN Pengangkatan anak diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 39 – 41 jo PP No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 6 dapat diambil prinsip-prinsip dalam pengangkatan anak: 1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Dan pemberitahuannya haruslah memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan 3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. 4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.  Syarat-Syarat Pengangkatan Ana Dalam ketentuan PP No 54 Tahun 2007 Pasal 12 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa anak yang hendak dijadikan anak angkat atau di adopsi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. belum berusia 18 (delapan belas) tahun; 2. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; 3. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan 4. memerlukan perlindungan khusus. Berkaitan umur si anak,ada beberapa pembagain yaitu : 1. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama; 2. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan 3. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. 15
  • 16. ETIKA KESEHATAN Syarat sebagai Calon orang tua angkat harus memenuhi kententuan dalam ketentuan PP No 54 Tahun 2007 Pasal 13 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu : 1. sehat jasmani dan rohani; 2. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; 3. beragama sama dengan agama calon anak angkat; 4. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; 5. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun; 6. tidak merupakan pasangan sejenis; 7. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak; 8. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; 9. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak; 10. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; 11. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; 12. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan 13. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial. SEMA No 2 tahun 1979 jo SEMA No 6 tahun 1983 jo SEMA No 4 tahun 1989; permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukummnya meliputi tempat anak yang akan diangkat itu berada. 5. Kepmenkes RI NO. 900/Menkes/SK/VII/2000 sebagaimana telah ditetapkan oleh Kepmenkes RI NO.900/MENKES/2000 tentang Registrasi dan Praktik Bidan pada bab VI pasal 27 mengenai pencatatan dan pelaporan, yang mana bunyi pasal tersebul ialah : Pasal 27 Dalam melakukan tugasnya bidan wajib melakukan pencacatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan. 16
  • 17. ETIKA KESEHATAN Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke puskesmasdan tembusan keepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat Pencatatan dan peaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV keputusan ini. B. Permenkes Tentang Registrasi Dan Praktek Bidan 1. Pengertian Bidan Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku, dicatat (register), diberi izin secara sah untuk menjalankan praktek. Dengan memperhatikan aspek social budaya dan kondisi masyarakat indonesia,maka ikatan bidan Indonesia (IBI) menetapkan bahwa bidan Indonesia adalah : Seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara republic indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk deregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. 2. Pelaporan Dan Registrasi  Permenkes nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 2 1) Pimpinan penyelenggaraan pendidikan bidan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi mengenai peserta didik yang baru lulus, selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus. 2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir I terlampir: Ketentuan untuk pelaporan peserta didik yang baru lulus ke Dinas Kesehatan provinsi. Kewajiban untuk registrasi bagi bidan yang baru lulus. Penerbitan SIB oleh kepala Dinas Kesehatan Propinsi. Kewajiban untuk kepemilikan SIB termasuk untuk Bidan luar negeri. Pembaharuan SIB  Permenkes nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 Bidan dapat praktik mandiri atau di fasilitas pelayanan kesehatan Minimal pendidikan Bidan adalah dIII kebidanan Kewajiban memiliki SIKB untuk Bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Kewajiban memiliki SIPB untuk Bidan yang praktik mandiri 17
  • 18. ETIKA KESEHATAN Kewajiban memiliki STR, SIKB dan SIPB yang di keluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/Kota Kewenangan Bidan untuk hanya menjalankan praktik/ kerja paling banyak 1 tempat kerja dan 1 tempat praktik Masa berlaku SIKB dan SIPB Registrasi adalah proses pendaftaran, pendokumentasian dan pengakuan terhadap bidan setelah dinyatakan memenuhi minimal kompetensi inti atau standar penampilan minimal yang ditetapkan sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesinya. Pasal 3 1) Bidan yang baru lulus mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dimana institusi pendidikan berada guna memperoleh SIB selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima ijazah bidan. 2) Kelengkapan registrasi sebagaimana dimaksud meliputi: fotokopi Ijazah Bidan; fotokopi Transkrip Nilai Akademik; surat keterangan sehat dari dokter; pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar 3) Bentuk permohonan SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir II terlampir. Pasal 4 1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan melakukan registrasi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk menerbitkan SIB. 2) SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan, dalam waktu selambatlambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima dan berlaku secara nasional. 3) Bentuk dan isi SIB sebagaimana tercantum dalam Formulir III terlampir. Pasal 5 1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi harus membuat pembukuan registrasi mengenai SIB yang telah diterbitkan. 2) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretariat Jenderal c.q Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan dengan tembusan kepada organisasi profesi mengenai SIB yang telah diterbitkan untuk kemudian secara berkala akan diterbitkan dalam buku registrasi nasional. 18
  • 19. ETIKA KESEHATAN Pasal 6 1) Bidan lulusan luar negeri wajib melakukan adaptasi untuk melengkapi persyaratan mendapatkan SIB. 2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sarana pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk pemerintah. 3) Bidan yang telah menyelesaikan adaptasi diberikan surat keterangan selesai adaptasi oleh pimpinan sarana pendidikan. 4) Untuk melakukan adaptasi bidan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi. 5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melampirkan: a. Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi; b. Fotokopi Transkrip Nilai Akademik yang bersangkutan. 6) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan rekomendasi untuk melaksanakan adaptasi. 7) Bidan yang telah melaksanakan adaptasi, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. 8) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Formulir IV terlampir. Pasal 7 1) SIB berlaku selama 5 Tahun dan dapat diperbaharui serta merupakan dasar untuk menerbitkan SIPB. 2) Perbaharuan SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dimana bidan praktik dengan melampirkan antara lain: a. SIB yang telah habis masa berlakunya b. Surat Keterangan sehat dari dokter c. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar 3. Masa bakti Masa bakti bidan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 4. Praktek Bidan Pasal 14 Bidan dalam menjalankan praktiknya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi : a. pelayanan kebidanan; 19
  • 20. ETIKA KESEHATAN b. pelayanan keluarga berencana; c. pelayanan kesehatan masyarakat. Pasal 15 1) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditujukan kepada ibu dan anak. 2) Pelayanan kepada ibu diberikan pada masa pranikah, prahamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, menyusui dan masa antara (periode interval). 3) Pelayanan kebidanan kepada anak diberikan pada masa bayi baru lahir, masa bayi, masa anak balita dan masa pra sekolah. 5. Wewenang Bidan  Kepmenkes 900 tahun 2002 Pasal 14 Bidan dalam menjalankan praktiknya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi: a. pelayanan kebidanan b. pelayanan keluarga berencana c. pelayanan kesehatan masyarakat pasal 15 a. Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditujukan kepada ibu dan anak. b. Pelayanan kepada ibu diberikan pada masa pranikah, prahamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, menyusui, dan masa antara (periode interval). c. Pelayanan kebidanan kepada anak diberikan pada masa bayi baru lahir, masa bayi, masa anak balita dan masa pra sekolah. Pasal 16 Pelayanan kebidanan kepada ibu meliputi: a. penyuluhan dan konseling b. pemeriksaan fisik c. pelayanan antenatal pada kehamilan normal d. pertolongan pada kehamilan abnormal yang mencakup ibu hamil dengan abortus iminens, hiperemesis gravidarum tingkat I, preeklamsi ringan dan anemi ringan e. pertolongan persalinan normal f. pertolongan persalinan abnormal, yang mencakup letak sungsang, partus macet kepala di dasar panggul, ketuban pecah dini (KPD) tanpa infeksi, 20
  • 21. ETIKA KESEHATAN perdarahan post partum, laserasi jalan lahir, distosia karena inersia uteri primer, post term dan preterm g. pelayanan ibu nifas normal h. pelayanan ibu nifas abnormal yang mencakup ratensio plasenta, renjatan, dan infeksi ringan i. pelayanan dan pengobatan pada kelainan ginekologi yang meliputi keputihan, perdarahan tidak teratur dan penundaan haid. Pelayanan kebidanan kepada anak meliputi: a. pemeriksaan bayi baru lahir b. perawatan tali pusat c. perawatan bayi d. resusitasi pada bayi baru lahir e. pemantauan tumbuh kembang anak f. pemberian imunisasi g. pemberian penyuluhan. Pasal 17 Dalam keadaan tidak terdapat dokter yang berwenang pada wilayah tersebut, bidan dapat memberikan pelayanan pengobatan pada penyakit ringan bagi ibu dan anak sesuai dengan kemampuannya. Pasal 18 Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaskud dalam Pasal 16 berwenang untuk : a. memberikan imunisasi b. memberikan suntikan pada penyulit kehamilan, persalinan, dan nifas c. mengeluarkan placenta secara manual d. bimbingan senam hamil e. pengeluaran sisa jaringan konsepsi f. episiotomy g. penjahitan luka episiotomi dan luka jalan lahir sampai tingkat II h. amniotomi pada pembukaan serviks lebih dari 4 cm i. pemberian infuse j. pemberian suntikan intramuskuler uterotonika, antibiotika, dan sedative k. kompresi bimanual l. versi ekstraksi gemelli pada kelahiran bayi kedua dan seterusnya m. vacum ekstraksi dengan kepala bayi di dasar panggul n. pengendalian anemi 21
  • 22. ETIKA KESEHATAN o. meningkatkan pemeliharaan dan penggunaan air susu ibu p. resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia q. penanganan hipotermi r. pemberian minum dengan sonde/pipet s. pemberian obat-obat terbatas, melalui lembaran permintaan obat sesuai dengan Formulir VI terlampir t. pemberian surat keterangan kelahiran dan kematian. Pasal 19 Bidan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b berwenang untuk: a. memberikan obat dan alat kontrasepsi oral, suntikan, dan alat kontrasepsi dalam rahim, alat kontrasepsi bawah kulit dan kondom b. memberikan penyuluhan/konseling pemakaian kontrasepsi c. melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam Rahim d. melakukan pencabutan alat kontrasepsi bawah kulit tanpa penyulit e. memberikan konseling untuk pelayanan kebidanan, keluarga berencana dan kesehatan masyarakat. Pasal 20 Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan, masyarakat sebagaimana dimaskud dalam pasal 14 huruf c berwenang untuk : a. pembinaan peran serta masyarakat dibidang kesehatan ibu dan anak b. memantau tumbuh kembang anak c. melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas d. melaksanakan deteksi dini, melaksanakan petolongan pertama, merujuk dan memberikan penyuluhan Infeksi Menular Seksual (IMS), penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta penyakit lainnya. Pasal 21 a. Dalam keadaan darurat bidan berwenang melakukan pelayanan kebidanan selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14. b. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penyelamatan jiwa. 6. Pencatatan dan pelaporan  Kepmenkes RI NO. 1464/Menkes/X2010 Sebagaimana telah ditetapkan oleh Kepmenkes RI NO. 1464/Menkes/X2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan pada bab VI pasal 20 mengenai pencatatan dan pelaporan. Yang mana bunyi pasal tersebut ialah : 22
  • 23. ETIKA KESEHATAN Pasal 20 1) Dalam melakukan tugasnya bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan. 2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke Puskesmas wilayah tempat praktik. 3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.  Kepmenkes RI NO. 900/Menkes/2002 Sebagaimana telah ditetapkan oleh Kepmenkes RI NO.900/MENKES/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan pada bab VI pasal 27 mengenai pencatatan dan pelaporan yang mana bunyi pasal tersebut ialah : Pasal 27 1) Dalam melakukan tugasnya bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan. 2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke puskesmas dan tembusan ke kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat 3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV keputusan ini. 7. Pembinaan dan pengawasan  Kepmenkes RI NO. 1464/Menkes/X2010 Kepmenkes RI NO. 1464/Menkes/X2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan pada Bab V pasal 20 sampai pasal 24 mengenai pembimbingan dan pengawasan. Yang mana bunyi pasal tersebut ialah : Pasal 20 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dan mengikutsertakan organisasi profesi. 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Pasal 21 1) Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikut sertakan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan yang bersangkutan. 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi 23
  • 24. ETIKA KESEHATAN masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. 3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota harus melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan praktik bidan. 4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota harus membuat pemetaan tenaga bidan praktik mandiri dan bidan di desa serta menetapkan dokter puskesmas terdekat untuk pelaksanaan tugas supervise terhadap bidan di wilayah tersebut. Pasal 22 Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaporkan bidan yang bekerja dan yang berhenti bekerja di fasilitas pelayanan kesehatannya pada tiap triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dengan tembusan kepada organisasi profesi. Pasal 23 1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten / kota dapat memberikan tindakan administrative kepada bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik dalam peraturan ini. 2) Tindakan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pencabutan SIKB / SIPB untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun d. Pencabutan SIKB / SIPB selamanya. Pasal 24 1) Pemerintah daerah kabupaten / kota dapat memberikan sanksi berupa rekomendasi pencabutan surat izin / STR kepada kepala dinas kesehatan provinsi / majelis tenaga kesehatan Indonesia ( MTKI ) terhadap bidan yang melakukan praktek tanpa memiliki SIPB atau kerja tanpa memiliki SIKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) 2) Pemerintah daerah kabupaten / kota dapat mengenakan sanksi teguranlisan, teguran sementara / tetap kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang mempekerjakan bidan yang tidak mempunyai SIKB. 8. Ketentuan Pidana a. Kepmenkes RI NO.900/MENKES/SK/VII/2002 24
  • 25. ETIKA KESEHATAN Kepmenkes RI NO. 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktek bidan pada Bab IX pasal 42 sampai pasal 44 mengenai ketentuan pidana yang mana bunyi pasal tersebul ialah : Pasal 42 Bidan yang dengan sengaja : 1) Melakukan praktik kebidanan tanpa mendapat pengakuan / adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau 2) Melakukan praktik kebidanan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 3) Melakukan praktik kebidanan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ayat (2); dipidana sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 43 Pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang tidak melaporkan bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan/atau mempekerjakan bidan yang tidak mempunyai izin praktik dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 44 1) Dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42. Bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam keputusan ini dapat dikenakan tindakan disiplin berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin. 2) Pengambilan tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Ketentuan peralihan tentang surat tugas dan izin praktek  Kepmenkes RI NO. 1464/Menkes/X2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan pada Bab VI pasal 25 sampai pasal 28 mengenai ketentuan peralihan tentang surat penugasan dan ijin praktek. Yang mana bunyi pasal tersebul ialah : Pasal 25 1) Bidan yang telah mempunyai SIPB berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900 / Menkes / SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik dan Bidan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/149/1/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dinyatakan telah memiliki SIPB berdasarkan Peraturan ini sampai dengan masa berlakunya berakhir. 25
  • 26. ETIKA KESEHATAN 2) Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperbaharui SIPB apabila Surat Izin Bidan yang bersangkutan telah habis jangka waktunya berdasarkan peraturan ini. Pasal 26 Apabila Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) belum dibentuk dan / atau belum dapat melaksanakan tugasnya.Maka registrasi bidan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan. Pasal 27 Bidan yang telah melaksanakan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan sebelum ditetapkan peraturan ini harus memiliki SIKB berdasarkan peraturan ini paling selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak peraturan ini ditetapkan. Pasal 28 Bidan yang berpendidikan di bawah Diploma III (D III) Kebidanan yang menjalankan praktik mandiri harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak peraturan ini ditetapkan. C. Peran Dan Fungsi Majelis Pertimbangan Kode Etik Dasar penyusunan Majelis pertimbangan etik profesi adalah majelis pembinaan dan pengawasan etik pelayanan medis (MP2EPM) yang meliputi: 1) Kepmenkes RI No. 554/Menkes/Per/XII/1982Memberikan pertimbangan, pembinaan dan melaksanakan pengawasan terhadap semua profesi tenaga kesehatan dan sarana pelayanan medis. 2) Peraturan pemerintah No. 1Tahun 1988 Bab V Pasal 11 Pembinaan dan pengawasan terhadap dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya dilakukan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk. a. Fungsi majelis pertimbangan Tugas dan wewenang MP2EPM wilayah provinsi menurut peraturan Menkes RI No. 640/Menkes/Per/X/1991 dalam buku Sholeh Soeaidy, S.H yang berjudul Himpunan Peraturan Kesehatan. 1. MP2EPM Propinsi bertugas : a) Menerima dan memberi pertimbangan tentang persoalan dalam bidang etik profesi tenaga kesehatan di wilayahnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi. b) Mengawasi pelaksanaan kode etik profesi tenaga kesehatan dalam wilayahnya. 26
  • 27. ETIKA KESEHATAN c) Mengadakan konsultasi dengan instansi penegak hukum dan instansi lain yang berkaitan pada tingkat provinsi. d) Memberi nasehat kepada para anggota profesi tenaga kesehatan . e) Membina, mengembangkan dan mengawasi secara aktif kode etik profesi tenaga kesehatan dalam wilayahnya bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. f) Memberi pertimbangan dan saran kepada pejabat yang berwenang di bidang kesehatan dalam wilayah provinsi. 2. MP2EPM wilayah Pusat Bertugas : a) Memberi pertimbangan tentang etik dan standar profesi tenaga kesehatan kepada menteri. b) Membina, mengembangkan dan mengawasi secara aktif pelaksanaan kode etik Kedokteran Indonesia, Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia, Kode Etik Perawat Indonesia, Kode Etik Bidan Indonesia, Kode Etik sarjana Farmasi Indonesia dan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia. c) Memberi pertimbangan dan usul kepada pejabat yang berwenang di bidang kesehatan dan hukum yang menyangkut kesehatan dan kedokteran. d) Menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh MP2EPM Propinsi. e) Menerima rujukan dalam menangani permasalahan pelanggaran etik profesi tenaga kesehatan. f) Mengadakan konsultasi dengan instansi penegak hukum dan instansi lain yang berkaitan. b. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan Dalam buku Heny Puji Wahyuningsih dituliskan: a) Dasar pembentukan majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) adalah sebagai berikut : 1) Pasal 4 ayat 1 UUD 1945. 2) Undang – undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 3) Keputusan Presiden Tahun 1995 tentang pembentukan MDTK. b) Tugas Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) adalah meneliti dan menentukan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. c. Majelis Etika Profesi Bidan 27
  • 28. ETIKA KESEHATAN Pengertian majelis etika profesi bidan adalah merupakan badan perlindungan hukum terhadap para bidan sehubungan dengan adanya tuntutan dari klien akibat pelayanan yang diberikan dan tidak melakukan indikasi penyimpangan hukum.Realisasi majelis etika bidan (MPEB) dan majelis pembelaan anggota (MPA). Latar belakang dibentuknya majelis pertimbangan etika bidan atau MPEB adalah adanya unsur-unsur pihak-pihak terkait: 1) Pemeriksa pelayanan untuk pasien 2) Sarana pelayanan kesehatan 3) Tenaga pemberi pelayanan, yaitu bidan Pelaksanaan tugas bidan dibatasi oleh norma, etika, dan agama. Tetapi apabila ada kesalahan dan menimbulkan konflik etik, maka diperlukan wadah untuk menentukan standar profesi, prosedur yang baku dan kode etik yang disepakati, maka perlu dibentuk majelis etik bidan, yaitu MPEB dan MPA. Tujuan dibentuknya majelis etika bidan adalah untuk memberikan perlindungan yang seimbang dan objektif kepada bidan dan penerima pelayanan. Lingkup majelis etik kebidanan meliputi: a. Melakukan peningkatan fungsi pengetahuan sesuai standar profesi pelayanan bidan (Kepmenkes No. 900/Menkes/SK/VII/Tahun 2002). b. Melakukan supervisi lapangan, termasuk tentang teknis, dan pelaksanaan praktik, termasuk penyimpangan yang terjadi. Apakah pelaksanaan praktik bidan sesuai dengan standar praktik bidan, standar profesi dan standar pelayanan kebidanan, juga batas-batas kewenangan bidan. c. Membuat pertimbangan bila terjadi kasus-kasus dalam praktik kebidanan. d. Melakukan pembinaan dan pelatihan tentang hukum kesehatan, khususnya yang berkaitan atau melandasi praktik bidan. Pengorganisasian majelis etik kebidanan, adalah sebagai berikut: a. Majelis etik kebidanan merupakan lembaga organisasi yang mandiri, otonom, dan non struktural. b. Majelis etik kebidanan dibentuk ditingkat propinsi atau pusat. c. Majelis kebidanan pusat berkedudukan di ibukota negara dan majelis etik kebidanan propinsi berkedudukan di ibu kota propinsi. d. Majelis etik kebidanan pusat dan propinsi dibantu oleh sekretaris e. Jumlah anggota masing-masing terdiri dari lima orang f. Masa bakti anggota majelis etik kebidanan selama tiga tahun dan sesudahnya, jika berdasarkan evaluasi masih memenuhi ketentuan yang berlaku, maka anggota tersebut dapat dipilih kembali. 28
  • 29. ETIKA KESEHATAN g. Anggota majelis etik kebidanan diangkat dan diberhentikan oleh menteri kesehatan. h. Susunan organisasi majelis etik kebidanan terdiri dari: 1) Ketua dengan kualifikasi mempunyai kompetensi tambahan di bidang hokum 2) Sekretaris merangkap anggota 3) Anggota majelis etik bidan Tugas majelis etik kebidanan, adalah meliputi: a. Meneliti dan menentukan ada dan tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan oleh bidan. b. Penilaian didasarkan atas permintaan pejabat, pasien, dan keluarga yang dirugikan oleh pelayanan kebidanan c. Permohonan secara tertulis dan disertai data-data d. Keputusan tingkat propinsi bersifat final dan bisa konsul ke majelis etik kebidanan pada tingkat pusat e. Sidang majelis etik kebidanan paling lambat 7 hari, setelah diterima pengaduan. Pelaksanaan sidang menghadirkan dan minta keterangan dari bidan dan saksi-saksi. f. Keputusan paling lambat 60 hari dan kemudian disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. g. Biaya dibebankan pada anggaran pimpinan pusat IBI atau pimpinan daerah IBI di tingkat propinsi. Dalam pelaksanaannya di lapangan sekarang ini bahwa organisasi profesi bidan IBI, telah melantik MPEB (majelis pertimbangan etika bidan) dan MPA (majelis peradilan profesi, namun dalam pelaksanaannya belum terealisasi dengan baik.  Peran dan fungsi Majelis Pertimbangan Etik Profesi Peran dan fungsi Majelis Pertimbangan Etika Profesi adalah Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etik Pelayanan Medis (MP2EPM), yang meliputi : 1. Kepmenkes RI no. 554/Menkes/Per XII/1982. Memberikan pertimbangan, pembinaan dan melaksanakan pengawasan terhadap semua profesi tenaga kesehatan dan sarana pelayanan medis. 2. Peraturan Pemerintah Ni. 1 Tahun 1988 BabV Pasal 11. Pembinaan dan pengawasan terhadap dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya dilakukan oleh Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditujukan. 29
  • 30. ETIKA KESEHATAN 3. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No, 640/Menkes/Per/X 1991, Tetang Pembentukan MP2EPM. Dasar Majelus Disiplin Tenaga kesehatan (MDTK), adalah sebagai berikut : 1) Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 2) Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 3) Keputusan Presiden Tahun1995 tentang pembentukan MDTK Tugas Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) adalah meneliti dan menentukan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. a. Tugas dan Wewenang MP2EPM Wilayah Pusat b. Tugas dan Wewenang MP2EPM Wilayah Propinsi c. Majelis Etika Profesi Bidan d. Badan Konsil Kebidanan D. Hubungan Standar Praktek Kebidanan (SPK) Dengan Hukum/ Perundang-Undangan A. Defenisi Bidan Pengertian BidanDalam bahasa inggris, kata Midwife (Bidan) berarti “with woman”(bersama wanita,mid= together, wife = a woman. Dalam bahasa Perancis, sage femme (Bidan) berarti “wanita bijaksana”,sedangkan dalam bahasa latin, cummater (Bidan) bearti ”berkaitandengan wanita”. Bidan adalah ” a health worker who may or may not formally trainedand is a physician, that delivers babies and provides associated maternal care”(seorang petugas kesehatan yang terlatih secara formal ataupun tidak dan bukan seorang dokter, yang membantu pelahiran bayi serta memberi perawatan maternalterkait). Menurut Churchill Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan, yang terakreditasi, memenuhi kualifikasi untuk diregister,sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk praktek kebidanan. Yang diakui sebagai seorang profesional yang bertanggung jawab, bermitra dengan perempuan dalam memberikan dukungan, asuhandan nasehat yang diperlukan selama kehamilan, persalinan dan nifas, memfasilitasi kelahiran atas tanggung jawabnya sendiri serta memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan anak. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku. Menurut KEPMENKES NOMOR 900/ MENKES/SK/ VII/2002 bab I pasal 1, Bidan adalah seseorang yang telah diakui secara regular dalam program pendidikan kebidanan sebagaimana yang telah diakui skala yuridis, dimana ia di tempatkan dan 30
  • 31. ETIKA KESEHATAN telah menyelesaikan pendidikan kebidanan dan memperoleh izin melaksanakan praktek kebidanan. Menurut WHO Bidan adalah seseorang yang telahmenyelesaikan pendidikan bidan yang diakui oleh negara serta memperolehkualifikasi dan diberi izin untuk melaksanakan praktekkebidanan di negara itu.(INTERNATIONAL CONFEDERATION of MIDWIFE).  STANDAR PELAYANAN KEBIDANAN (SPK)  Definisi Standar Pelayanan Kebidanan (SPK) adalah rumusan tentang penampilan atau nilai diinginkan yang mampu dicapai, berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan yaitu standar pelayanan kebidanan yang menjadi tanggung jawab profesi bidan dalam sistem pelayanan yang bertujuan untuk meningkatan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat (Depkes RI, 2001: 53).  Manfaat Standar Pelayanan Kebidanan Standar pelayanan kebidanan mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut: 1. Standar pelayanan berguna dalam penerapan norma tingkat kinerja yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan 2. Melindungi masyarakat 3. Sebagai pelaksanaan, pemeliharaan, dan penelitian kualitas pelayanan 4. Untuk menentukan kompetisi yang diperlukan bidan dalam menjalankan praktek sehari-hari. 5. Sebagai dasar untuk menilai pelayanan, menyusun rencana pelatihan dan pengembangan pendidikan (Depkes RI, 2001:2)  Format Standar Pelayanan Kebidanan Dalam membahas tiap standar pelayanan kebidanan digunakan format bahasan sebagai berikut: 1. Tujuan merupakan tujuan standar 2. Pernyataan standar berisi pernyataan tentang pelayanan kebidanan yang dilakukan, dengan penjelasan tingkat kompetensi yang diharapkan. 3. Hasil yang akan dicapai oleh pelayanan yang diberikan dan dinyatakan dalam bentuk yang dapat diatur. 31
  • 32. ETIKA KESEHATAN 4. Prasyarat yang diperlukan (misalnya, alat, obat, ketrampilan) agar pelaksana pelayanan dapat menerapkan standar. 5. Proses yang berisi langkah-langkah pokok yang perlu diikuti untuk penerapan standar (Depkes RI, 2001:2).  Dasar hukum penerapan SPK adalah: 1. Undang-undang kesehatan Nomor 23 tahun 1992 Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomer 23 tahum 1992 kewajiban tenaga kesehatan adalah mematuhi standar profesi tenaga kesehatan, menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan identitas dan kesehatan pasien, memberikan informasi dan meminta persetujuan (Informed consent), dan membuat serta memelihara rekam medik. Standar profesi tenaga kesehatan adalah pedoman yang harus dipergunakan oleh tenaga kesehatan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesinya secara baik. Hak tenaga kesehatan adalah memperoleh perlindungan hukum melakukan tugasnya sesuai dengan profesi tenaga kesehatan serta mendapat penghargaan. 2. Pertemuan Program Safe Motherhood dari negara-negara di wilayah SEARO/Asia tenggara tahun 1995 tentang SPK Pada pertemuan ini disepakati bahwa kualitas pelayanan kebidanan yang diberikan kepada setiap ibu yang memerlukannya perlu diupayakan agar memenuhi standar tertentu agar aman dan efektif. Sebagai tindak lanjutnya, WHO SEARO mengembangkan Standar Pelayanan Kebidanan.Standar ini kemudian diadaptasikan untuk pemakaian di Indonesia, khususnya untuk tingkat pelayanan dasar, sebagai acuan pelayanan di tingkat masyarakat.Standar ini diberlakukan bagi semua pelaksana kebidanan. 3. Pertemuan Program tingkat propinsi DIY tentang penerapan SPK 1999 Bidan sebagai tenaga profesional merupakan ujung tombak dalam pemeriksaan kehamilan seharusnya sesuai dengan prosedur standar pelayanan kebidanan yang telah ada yang telah tertulis dan ditetapkan sesuai dengan kondisi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinkes DIY, 1999). 4. Keputusan Mentri Kesehatan RI Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktek bidan. Pada BAB I yaitu tentang KETENTUAN UMUM pasal 1 ayat 6 yang berbunyi Standar profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan profesi secara baik. 32
  • 33. ETIKA KESEHATAN Pelayanan kebidanan yang bermutu adalah pelayanan kebidanan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kebidanan serta penyelenggaraannya sesuai kode etik dan standar pelayanan pofesi yang telah ditetapkan. Standar profesi pada dasarnya merupakan kesepakatan antar anggota profesi sendiri, sehingga bersifat wajib menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap kegiatan profesi (Heni dan Asmar, 2005:29) Standar outcome  Outcome adalah hasil akhir kegiatan dan tindakan tenaga kesehatan profesional terhadap klien  Dapat berarti adanya perubahan derajat kesehatan dan kepuasan baik positif maupun negatif.  Outcome jangka pendek adalah hasil dari segala suatu tindakan tertentu atau prosedur tertentu.  Outcome jangka panjang adalah status kesehatan dan kemampuan fungsional klien E. Aplikasi Etika Dalam Praktek Kebidanan A. Defenisi Kode Etik Kode etik suatu profesi adalah berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi yang bersangkutan didalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Kode etik profesi merupakan "suatu pernyataan komprehensif dari profesi yang memberikan tuntunan bagi angotanya untuk melaksanakan praktik dalam bidang profesinya baik yangberhubungan dengan klien /pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya sendin". Namun dikatakan bahwa kode etik pada zaman dimana nilai–nilai perada ban semakin kompleks, kode etik tidak dapat lagi dipakai sebagai pegangan satu–satunya dalam menyelesaikan masalah etik, untuk itu dibutuhkan juga suatu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum. Benar atau salah pada penerapan kode etik, ketentuan/nilai moral yang berlaku terpulang kepada profesi. B. TUJUAN KODE ETIK Pada dasarnya tujuan menciptakan atau merumuskan kode etik suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi. Secara umum tujuan menciptakan kode etik adalah sebagai berikut: 1) Untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi 33
  • 34. ETIKA KESEHATAN Dalam hal ini yang dijaga adalah image dad pihak luar atau masyarakat mencegah orang luar memandang rendah atau remeh suatu profesi. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak tanduk atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi di dunia luar. Dari segi ini kode etik juga disebutkode kehormatan. 2) Untuk menjaga dan memelihara kesejahtraan para anggota Yang dimaksud kesejahteraan ialah kesejahteraan material dan spiritual atau mental.Dalam hal kesejahteraan materil angota profesi kode etik umumnya menerapkan larangan-larangan bagi anggotanya untuk melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan.Kode etik juga menciptakan peraturan-peraturan yang ditujukan kepada pembahasan tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur para anggota profesi dalam interaksinya dengan sesama anggota profesi. 3) Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi Dalam hal ini kode etik juga berisi tujuan pengabdian profesi tertentu, sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian profesinya.Oleh karena itu kode etik merumuskan ketentuanketentuan yang perlu dilakukan oleh para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. 4) Untuk meningkatkan mutu profesi Kode etik juga memuat tentang norma-norma serta anjuran agar profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu profesi sesuai dengan bidang pengabdiannya. Selain itu kodeetik juga mengatur bagaimana cara memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi.  Dimensi Kode Etik a. Anggota profesi dan Klien/ Pasien. b. Anggota profesi dan sistem kesehatan. c. Anggota profesi dan profesi kesehatan d. Anggota profesi dan sesama anggota profesi  Prinsip Kode Etik a. Menghargai otonomi b. Melakukan tindakan yang benar c. Mencegah tindakan yang dapat merugikan. d. Memberlakukan manisia dengan adil. e. Menjelaskan dengan benar. f. Menepati janji yang telah disepakati. g. Menjaga kerahasiaan 34
  • 35. ETIKA KESEHATAN  Penetapan Kode Etik Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh organisasi untuk anggotanya.Penetapan kode etik IBI harus dilakukan dalam kongres IBI. 35 para
  • 36. ETIKA KESEHATAN BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Majelis etika profesi merupakan badan perlindungan hokum terhadap para bidan.Oleh sebab itu, segala aspek yang menyangkut tindakan atau pelayanan yang dilakukan bidan telah diatur dalam undang-undang dan hokum terkait. Bidan merupakan profesi yang mempunyai tanggung jawab yang besar dimana keselamatan ibu dan bayinya tergantung dari kesiapan dan profesionalisme kerja seorang bidan.Diharapkan dengan adanya kode etik profesi, bidan mampu mengetahui batas-batas dari wewenang sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada pun pelanggaran etik yang mungkin dilakukan oleh bidan, maka tugas majelis etika profesi yang menyelesaikannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. B. Saran Setiap bidan harus menjunjung tinggi norma dan etika profesi yang diembannya agar hal-hal yang menyimpang dari tugas dan wewenang bidan tidak terjadi serta bidan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sehat 36
  • 37. ETIKA KESEHATAN DAFTAR PUSTAKA Depkes, 2007, Keputusan Menteri Kesehatan RI Tentang Standar Profesi Bidan, Pengurus Pusat IBI, Jakarta. Depkes, 2003, Standar Profesi Kebidanan, IBI, Jakarta Saifuddin B.A., 2003, Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepasi, YBP-SP, Jakarta. Sofyan,Mustika.50 tahun Ikatan Bidan Indonesia.2001.Pengurus Pusat IBI Soeiady,Sholeh.1996.Himpunan Peraturan Kesehatan.Arcan:Jakarta Soepardan S., 2008, Etika Kebidanan Dan Hukum Kesehatan, EGC, Jakarta. Wahyunigsih,Heni Puji.2005.Etika Profesi Bidan.EGC:Jakarta http://armanjd.Wordpress.Com/2006/03/17/sulit-mendapatkan-anak-kedua-andamungkin- korban-malpraktek diakses tanggal 13 April 2009. 37

×