Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan di desa sumare kecamatan simboro kabupaten mamuju
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan di desa sumare kecamatan simboro kabupaten mamuju

on

  • 10,580 views

 

Statistics

Views

Total Views
10,580
Views on SlideShare
10,580
Embed Views
0

Actions

Likes
3
Downloads
201
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan di desa sumare kecamatan simboro kabupaten mamuju Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan di desa sumare kecamatan simboro kabupaten mamuju Document Transcript

  • ii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dikaitkan dengan pemerintahan desa/marga yang keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat maka sejalan dengan otonomi daerah yang dimaksud, upaya untuk memberdayakan (empowering) Pemerintahan desa harus dilaksanakan dan tidak dapat ditunda- tunda lagi. Salah satu ciri pelayanan yang baik adalah dapat memberikan kepuasan bagi yang memerlukan karena cepat, mudah, dan bila ada biaya maka harus ada kepastian dapat terjangkau. Disamping itu pelayanan harus relatif dekat dengan yang memerlukannya, posisi Pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah Desa. Sedangkan dari segi pengembangan peran serta masyarakat , maka Pemerintah Desa selaku Pembina, pengayom dan pelayan kepada masyarakat yang sangat berperan dalam menunjang mudahnya digerakkan untuk berpartisipasi. Penyelenggaraan Pemerintahan desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran dalm pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, Otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan mayarakat. Pada masa reformasi Pemerintahan Desa diatur dalam UU No. 22/1999 yang diperbarui menjadi 32/2004 Jo.Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagi perubahan keduanya, khususnya pada Bab XI pasal 200 s/d 216. Undang-undang ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk Desa seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam undang- undang sebelumnya yaitu UU No. 5/1979. Menurut undang-undang ini, Desa atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilik kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat- istiadat setempat yg diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal- usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Adapun yang dimaksud dengan istilah desa dalam hal ini disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya masyarakat setempat seperti Nagari, Kampung, Huta, Bori dan Marga. Sedangkan yang dimaksud dengan asal-usul adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya. Secara substantif undang-undang ini menyiratkan adanya upaya pemberdayaan aparatur Pemerintah Desa dan juga masyarakat desa. Pemerintahan Desa atau dalam bentuk nama lain seperti halnya Pemerintahan Marga, keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat, sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdepan. Pelaksaaan otonomisasi desa yang bercirikan pelayanan yang baik adalah dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang memerlukan karena cepat, mudah, tepat dan dengan biaya yang terjangkau, oleh karena itu
  • ii pelaksanaan di lapangan harus didukung oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang Desa tersebut. Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Pemerintah Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa.Penyelenggaraaan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa selain menjalankan tugasnya dalam bidang Pemerintahan dan bidang Pembangunan, pemerintah desa juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan. Dimana dalam bidang kemasyarakatan, kepala desa dan perangkat desa berperan aktif dalam menangani tugas dalam bidang kemasyarakatan ini.Pemerintah Desa turut serta dalam membina masyarakat desa, seperti yang kita ketahui Pemerintah desa mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan kententraman masyarakat. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Semenjak gerakan reformasi digulirkan, beberapa tuntutan perubahan terjadi secara besar-besaran. Di berbagai sektor kehidupan menghendaki adanya proses penyesuaian menuju tata sosial, politik, ekonomi dan sosial budaya yang lebih baik. Cara-cara demokratis yang mencakup semangat toleransi, pluralisme, penghargaan atas minoritas, kebersamaan dan pengembangan lokalitas mulai menguat kembali. Persoalannya adalah transformasi atas perubahan baru ini ternyata justru tidak berjalan secara cepat, tepat dan relative normal. Justru berbagai fakta membuktikan bahwa masa transisi cenderung mengisyaratkan adanya benturan- benturan baru. Berbagai harapan optimisme positif atas perubahan itu ternyata tersirat pula sejumlah keraguan dan kebimbangan, terutama jika menyaksikan rangkaian persoalan konflik sosial berbasiskan etnik, suku, agama antar golongan (Sara) b antar kelompok warga komunitas bertubi-tubi terjadi. Demikian juga bencana alam dan gempa bumi susul menyusul, banjir tahunan yang sekarang tidak lagi tahunan bahkan cenderung lebih sering datang, Bukan saja melahirkan korban materi dan nyawa yang tidak berdosa yang ribuan jumlahnya, juga ketakutan secara psikologis massa terus menghantui. Kuat dugaan, fenomena ini terjadi akibat kuatnya ketergantungan warga terhadap otoritas atau kekuasaan dan disisi lain hilangnya kemandirian warga dalam menyelesaikan persoalan sosial. Berkaca dari domain itu, kiranya urgensi mengungkap kembali unsur-unsur nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial menjadi sangat penting. Kembali kita ingat semangat Kesetiakawanan Sosial, mencapai “keemasan” kalau boleh dibilang pada zaman Orde Baru. Karena pada rezim
  • ii itu pada tataran Kebijakan Makro dan promosi sanga gencar dilakukan, walaupun dilakukan dalam untaian “seremonial” belum sampai menyentuh aplikasi lapisan akar rumput (grass root). Namun paling tidak telah menggugah “kesadaran warga yang juga merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Kesetiakawanan Sosial. Hal ini terbukti berbagai pengalaman menunjukkan bahwa, sebenarnya prinsip-prinsip dasar Kesetiakawanan Sosial kemasyarakatan justru terbukti berhasil mewujudkan Kohesi dan Integrasi Sosial, bahkan memecahkan persoalan sosial dilapisan akar rumput. Namun nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial warga masyarakat itu kelihatan mulai pudar, jika tidak boleh disebut nyaris punah. Persoalannya adalah bagaimana Kesetiakawanan Sosial (nilai-nilai) itu digali kembali dalam konteks masyarakat pluralis dan realitas perubahan seperti saat ini.Ini memang bukan pekerjaan mudah, namun kiranya kita mencoba mengeksplore nilai- nilai sosial yang mungkin mendasari Kemasyarakatan Sosial berdasarkan pengalaman- pengalaman praktis ketika menangani suatu Problem Sosial yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu berdasarkan latar belakang diatas, dilakukanlah penelitian dengan Judul “Analisis Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa dalam Bidang Kemasyarakatan di Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna”. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Desa Lapokainse dalam bidang Kemasyarakatan? 2. Bagaimana upaya Pemerintah Desa Lapokainse dalam peningkatan peranan lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan? 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian a. Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui Pelaksanaan kewenangan pemerintahan Desa Lapokainse di Bidang Kemasyarakatan b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam peningkatan lembaga pemerintahan Desa dan Lembaga kemasyarakatan di Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna. b. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian yang diharapkan yaitu :  Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Pemerintahan dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang mengunakannya.
  • ii  Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai permasalahan dan juga masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan di Desa Lapokainse Kecamatan kusambi  Sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan terutama pemerintah desa dan masyarakat dalam kemasyarakatan desa.  Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan. 1 .4. Kerangka Konseptual Gambaran mengenai kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan oleh karena itu perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kewenangan pemerintahan desa, apa saja kewenangan pemerintahan desa di bidang kemasyarakatan dengan maksud tersebut pemerintah desa harus mampu mendorong dan mengarahkan warga masyarakatnya dengan mengadakan pembinaan melalui upaya-upaya yang ditempuh antara lain pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa(BPD), Pembinaan perangkat desa, dan melibatkan secara langsung masyarakat, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait serta berupaya dalam pembinaan lembaga Kemasyarakatan. Dengan demikian untuk memperkuat upaya tersebut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa pada pasal 16 huruf (d) dan (e) dinyatakan tugas dan kewajiban kepala desa dalam bidang kemasyarakatan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dan mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. Sebagaimana diuraikan dalam Penjelesan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa bahwa landasan pemikiran pengaturan (tata kelola) mengenai desa yaitu: 1. Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah ‟desa‟ dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
  • ii 3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif adiminstrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman. 4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa. 5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. 1.5. METODOLOGI PENELITIAN a. Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan di desa Lapokainse Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna. Peneliti memilih tempat ini dengan pertimbangan bahwa Desa Lapokainse merupakan salah satu desa yang telah maju di bidang pertanian sehingga nantinya peneliti dapat memperoleh data yang akurat, selain itu desa ini juga mudah dijangkau sehingga dapat membuat penelitian ini efektif dan efisien. b. Tipe dan Dasar Penelitian a. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan di Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna. b. Dasar Penelitian ini adalah pengamatan yang memfokuskan masalah pada kewenangan pemerintah desa di bidang Kemasyarakatan di Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna.
  • ii BAB II TINJAUAN PUSTAKA Setelah dipaparkan mengenai hal-hal yang melatar belakangi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta metode yang digunakan dalam penelitian, selanjutnya dalam bab ini akan dikemukakan tentang landasan-landasan teori yang merupakan tuntutan bagi penulis dalam melakukan pembahasan masalah lebih lanjut, adapun penyajian pada Bab II yaitu terdiri dari beberapa pengertian istilah penting dalam pembahasan karya ilmiah ini dan konsep-konsep tentang bidang kemasyarakatan yaitu mengenai Ketentraman dan ketertiban masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kegotong royongan. a. Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam bidang kemasyarakatan Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya dalam bidang kemasyarakatan pada dasarnya cukup besar. Hal ini tercermin dengan sifat pemerintah desa yang berhadapan langsung dengan masyarakat, baik secara sosial maupun kultural. Kewenangan Pemerintahan Desa dalam bidang kemasyarakatan secara garis besar dapat diidentifikasikan sebagai berikut : a. Pembinaan kemasyarakatan yang meliputi keamanan, ketertiban dan kesejahteraan sosial; b. Pembinaan gotong royong c. Pembinaan kelembagaan baik lembaga masyarakat maupun lembaga adat; d. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti luas baik yang menyangkut aspek keduniawian misalnya tersedianya pangan, sandang, maupun papan bagi masyarakat dan aspek kerohanian yang meliputi rasa aman, keagamaan, dan lain-lain. e. Pembinaan dan pelestarian adat istiadat yang berkembang dimasyarakat, yang pelaksanaanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari pada lembaga adat desa. b. Beberapa Pengertian  Kewenangan Wewenang (kamus Besar bahasa Indonesia, 1995) didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.Kewenangan dalam literature bahasa inggris disebut authority atau competence, sedang dalam bahasa Belanda disebut gezag atau bevoegdheid.Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum public atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (matcht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum “wewenang”, berarti pula hak dan kewajiban (rechteren plichter). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (self regular) dan mengelola sendiri (self bestur). Sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Kewenangan itu berasal dari delegasi dan mandate. Istilah delegasi berarti penyerahan atau perlimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan untuk suatu tugas-tugas tertentu
  • ii dengan kewajiban untuk mempertanggunjawabkan tugas itu kepada pemberi tugas, seperti camat menerima perlimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/ Walikota. Adapun istilah mandate adalah perintah atau tugas yang diberikan oleh atasan untuk melaksanakan suatu tugas. Menurut Prajudi atmosudirdjo, membedakan antara wewenang (competence, bevoegdheid) dan kewenangan (author, gezag). Walaupun dalam prakteknya perbedaan tidak selalu perlu. Kewenangan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative (Prajudi Atmosudirdjo, 1995:78). Tipe kewenangan, yaitu : 1. Kewenangan Prosedural, yaitu berasal dari Peraturan Perundang-undangan 2. Kewenangan Substansial, yaitu bersal dari tradisi, kekuatan sacral, kualitas pribadi dan instrumental. Sikap terhadap kewenangan, yaitu Menerima, Mempertanyakan (skeptis), Menolak dan Kombinasi  Desa dan Pemerintahan Desa Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa.  Ketertiban dan Ketentraman masyarakat Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta adalah : “Tentram ialah aman atau ( tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.”  Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dalam gotong royong a. Pengertian Partisipasi dan Gotong royong Dalam Kamus Bahasa Indonesia Populer, partisipasi didefinisikan sebagai “hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta”.Sementara itu dalam kamus Bahasa Inggris partisipasi disebut dengan “Participate” yang artinya mengikutsertakan atau mengambil bagian, sementara orang yang ikut serta atau ambil bagian dalam suatu kegiatan tersebut, dalam Bahasa Inggris disebut dengan “Participant”. Partisipasi adalah pengikut sertaan suatu aktifitas untuk membangkitkan perasaan serta dalam kegiatan organisasi, turut serta dalam organisasi.
  • ii b. Bentuk – Bentuk Partisipasi Menurut Holil Soelaiman (1985), bentuk – bentuk partisipasi sosial digolongkan ke dalam : a. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka b. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri kalaupun terpaksa diperlukan dari luar hanya bersifat sementara dan sebagai umpan. c. Partisipasi dalam bentuk dukungan. d. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan e. Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.
  • ii BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Tingkat Pendidikan Masyarakat Pendidikan awalnya bermula dari keluarga kemudian diterapkan pada tingkat lingkungan, pada tingkat pendidikan lingkungan sekolah pula seseorang dapat mengembangkan pribadinya.Tingkat Pendidikan sangat berpengaruh terhadap cara berpikir dan pola tindak seseorang.Pendidikan akan berpengaruh bagi peningkatan kualitas keterampilan dan kemampuan seseorang dalam berbuat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam pendidikan juga dapat ditanamkan suatu sikap dan kepribadian yang berwawasan luas. Berdasarkan monografi Desa Lapokainse tahun 2010/2011 tercatat bahwa jumlah penduduk Desa Sumare sebesar 2.822 orang dan dan hampir sebagian diantaranya pernah mengikuti pendidikan formal Sekolah Dasar sampai dengan perguruan tinggi, baik itu tamat maupun tidak tamat. Hasil data yang diperoleh memperlihatkan berapa banyak masyarakat yang memiliki pendidikan wajib belajar 9 tahun, seberapa besar minat masyarakat di dalam menempuh pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang perguruan tinggi sebagai jenjang pendidikan yang berhak diperoleh masyarakat setidaknya hingga jenjang Sekolah Menengah Atas. Untuk mengetahui struktur penduduk Desa Lapokainse berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut ini : Tabel Keadaan Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Lapokainse Tahun 2010/2011 Sumber : Data Monografi Desa Lapokainse tahun 2010/201 B. Tingkat Kesehatan Kesehatan adalah merupakan faktor yang sangat diperhatikan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang handal, dimana kesehatan bukan hanya kesehatan jasmani saja akan tetapi harus didukung pula oleh kesehatan lingkungan. Kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh kesadaran dan akses atau fasilitas yang tersedia. Untuk memenuhi peningkatan pelayanan No. Pendidikan Jumlah(Jiwa) 1 Belum/Tidak sekolah 300 2 Tidak Tamat SD 250 3 Tamat SD/Sederajat 400 4 Tamat SLTP/Sederajat 550 5 Tamat SLTA/Sederajat 800 6 Tamat Akademi/Diploma 15 7 Tamat Sarjana 30 Jumlah
  • ii kesehatan masyarakat, terdapat fasilitas-fasilitas yaitu 1 buah Puskesmas pembantu dan 3 buah Posyandu. Adapun data berdasarkan data tahun 2010, Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal mandi, cuci dan buang air besar tersedia 5 MCK umum dengan fasilitas air dari Sumber mata air dengan menggunakan penampungan air sedangkan bagi sebahagian besar masyarakat memiliki MCK dirumah masing- masing dengan menggunakan air bersih dari sumber mata air ataupun membuat sumur. C. Sumber Mata Pencaharian Wilayah Desa Lapokainse merupakan daerah pertanian sehingga dapat kita ketahui bahwa mata pencaharian masyarakat adalah petani, dengan latar belakang tersebut maka sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Lapokainse adalah Tani. D. Keadaan Pemerintahan Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah desa Sumare mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Mamuju. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten muna diatur susunan Organisasi Pemerintahan Desa yang terdiri dari: Kepala Desa; Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Perangkat Desa yang meliputi Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan, dan Kepala Dusun.Kepala Desa dan Aparatur desa membentuk dusun untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan yang cepat dan efisien.Selain itu untuk mejalankan pemerintahan kepala Desa bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam pemerintahan terdapat berbagai tugas pokok dalam setiap bidang masing- masing.Adapun rincian tugas pokok/program kerja Desa Lapokainse antara lain sebagai berikut : 1. Kepala Desa 1. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa sendiri. 2. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desa. 3. Melaksanakan tugas pemerintah daerah. 4. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. 5. Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di desa. 6. Membagi tugas pada bawahan sesuai bidang tugasnya dan memberi petunjuk pada bawahan secara lisan maupun melalui rapat staf dalam rangka pembinaan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 7. Mengawasi tanah perkuburan agar tidak diambil alih oleh orang lain. 8. Membuat laporan mutasi tanah di wilayah desa. 9. Melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan guna menunjang pembangunan di daerah.
  • ii 10.Mengawasi pemungutan PBB oleh petugas pemungut guna tercapainya target penerimaan PBB. 11.Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di desa. 12.Menggali dan memelihara suber-sumber pendapatan dan kekayaan desa. 13.Bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa. 2. Sekertaris Desa 1. Membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya 2. Memberikan pelayanan administrasi secara teknis di dusun organisasi Pemerintah Desa 3. Menjalankan administrasi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa. 4. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan. 5. Melaksanakan urusan keuangan. 6. Melaporkan situasi keamanan dan ketertiban penduduk dari semua urusan yang ada di wilayah kepala desa. 3. Bidang Pemerintahan Umum 1. Menyiapkan bahan pembinaan, penyelenggaraan dan ketertiban umumm guna menegakkan peraturan perundang-undangan di Desa Lapokainse 2. Menyiapkan bahan pembinaan kependudukan, keluarga berencana, bahan bumi dan bangunan, catatan sipil dan bencana alam. 3. Menyiapkan bahan pembinaan, kesatuan bangsa, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga lain di Desa Sumare 4. Monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan. 5. Menyusun Rencana tehnis sesuai Bidang tugas masing-masing 6. Melakukan perumusan kebijaksanaan tehnis pelaksanaan dan pengendalian, pemberi pembinaan dan penerimaan sesuai tugasnyaserta pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa. 4. Bidang Pembangunan Umum yaitu: 1. Menyiapkan bahan penyusunan program kebijakan penyelenggaran dusun hidup di Desa Sumare 2. Menyiapkan bahan penyelenggaran pembinaan dan perekonomian dan pembangunan Desa Sumare 3. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial kependudukan, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga, pendidikan, kebudayaan, keagamaan dan kesehatan masyarakat di Desa Sumare. 5. Bidang Kesejahteraan Masyarakat/Kemasyarakatan
  • ii 1. Koordinasi dan melaksanakan pengendalian dalam rangka penanggulangan bencana alam 2. Memberikan pelayananan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat. 3. Melaksanakan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). 4. Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah lembaga ketahanan masyarakat desa. 5. Penguatan sistem keamanan lingkungan; 6. Pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan; 7. Peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil/Hansip dan satuan Perlindungan Masyarakat Linmas di Desa dan Kelurahan, 8. Penegakkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat 9. Penggerakan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan secara gotong royong dan swadaya
  • ii BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1.2.1 Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial gotong royong Partisipasi masyarakat sebenarnya dapat dilaksanakan dengan cara sederhana utamanya partisipasi masyarakat desa yang secara fundamentalis memiliki sistem kekerabatan yang sangat erat, yaitu sesuai dengan kebutuhan, kemauan dan kemampuan masyarakat itu sendiri. Pada hakekatnya manusia atau yang lebih luas yaitu masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan secara mendasar untuk mengatur dan menentukan arah hidup dan memecahkan masalah sendiri. Sehingga untuk menggunakan tenaga dan fikiran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sosial serta meningkatkan partisipasinya dalam meningkatkan dan memajukan desa dimana masyarakat itu berada, pemerintah desa harus mempertimbangkan potensi lokal dan dinamika masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya fungsi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa sebagai berikut : 1. Memahami aspirasi dan masalah masyarakat 2. Membangun partisipasi masyarakat 3. Menyiapkan masyarakat 4. Membuka jalur informasi 5. Membuka dialog, keterbukaan dan konsultasi 6. Menciptakan instrument peraturan yang memihak golongan masyarakat lemah. 4.3 Upaya-upaya Pemerintahan Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Dalam mejalankan tugas dan fungsi dalam bidang kemasyarakatan masyarakat desa, khususnya dalam kegiatan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa harus didukung dari setiap elemen masyarakat desa. Untuk itu Pemerintah Desa harus mampu menggerakkan, menggkoordinasikan dan mensinergikan elemen-elemen yang menjadi faktor- faktor simpul dalam masyarakat. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam bidang kemasyarakatan pemerintah desa melakukan berbagai upaya-upaya penting dalam menciptakan suatu masyarakat yang mampu meningkatkan nilai masyarakat desa itu sendiri. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu : Pembinaan Perangkat Desa Pembinaan Pemerintah Desa itu sendiri khususnya perangkat desa secara struktural perangkat desa berada dibawah dan bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Desa. Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang
  • ii ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Dengan posisi yang demikian maka akan memudahkan Kepala Desa dalam mengarahkan, menggerakkan dan melakukan pembinaan terhadap perangkat desa. 4.3.2 Upaya Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Upaya Pemerintah desa Dalam meningkatkan Lembaga Kemasyarakatan yaitu : 1. Pendekatan Tokoh Masyarakat Tokoh masyarakat Desa Sumare adalah orang terkemuka, orang-orang yang dituakan, disegani karena kharismatiknya atau kecendikiawannya yang pada umumnya berupa tokoh agama, pensiunan, Pegawai Negeri Sipil dan sbahagian kecil anggota LSM. Kedudukan tokoh masyarakat sangat menentukan dalam pembinaan sosial kehidupan masyarakat karena dengan posisi sebagai orang yang dituakan, disegani, dan cendikiawan, setiap kata dan perbuatannya sangat di dengar dan di ikuti oleh masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa harus senantiasa melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat agar mau terlibat dalam setiap kegiatan pemerintah desa. Setiap kegiatan yang dilasanakan oleh Pemerintah Desa masyarakat, baru akan dapat ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat , apabila kegiatan tersebut benar-benar diketahui, dipahami dan dihayati oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu agar setiap kegiatan dapat diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat, maka perlu adanya penerangan dan penyuluhan dari tokoh-tokoh masyarakat. Mengingat penduduk Desa Sumare mayoritas beragama Islam maka pola pendekatan yang sering dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumare kepada tokoh masyarakat Desa Sumare adalah dengan melalui jalur pendekatan kegiatan keagamaan, diantaranya dengan menghadiri kegiatan majelis taklim dan pengajian rutin yang dilakukan setiap bulannya, serta menggalakkan program pengajian. Hal ini dikemukakan juga oleh salah satu tokoh agama, yaitu Bapak H.Makmur mengatakan bahwa : “seperti yang dikatakan oleh saudara tadi upaya pemerintah desa dalam pelaksanaan bidang kemasyarakatan juga di dukung oleh tokoh agama, kadang juga kami meminta pendapat dari para tokoh agama, seringkali juga untuk mengsosialisasikan kegiatan desa kepada masyarakat disampaikan oleh tokoh agama bgt pula dgn tokoh masyarakat yang lain. Kami biasanya melakukan pendekatan secara personal ataupun melalui kegiatan keagamaan yang berlangsung di Desa seperti pengajian, ataupun setiap pelaksanaan ibadah shalat jumat“. Menjalin kerjasama dengan Tokoh Agama merupakan salah satu cara pihak Pemerintah Desa dalam melaksanakan tujuannya untuk meningkatakan partisipasi masyarakat.Tokoh masyarakat merupakan salah satu aktor yang dapat mempengaruhi keterlibatan masyarakat desa.Baik itu melalui kegiatan keagamaan yang biasanya dilaksanakan di Desa seperti yang dikemukakan diatas salah satunya adalah pengajian atau majelis Ta‟lim desa.
  • ii Selanjutnya pernyataan salah satu tokoh agama meyatakan bahwa : “Jika dalam masalah ketentraman dan ketertiban tokoh agama juga memiliki peran menjaga kerukunan masyarakat, kalau masalah serobot tanah pasti ada kecenderungan ingin memiliki satu sama lain jadi terdapat indikasi pertengkaran yang terjadi.Kalaupun begitu tokoh agama/masyarakat beserta kepala desa berperan mendamaikan dan membawa masalah tersebut kepihak yang berwajib agar urusan ini selesai.Tapi jika masalah kriminal lainnya semuanya masih aman”. Berdasarkan pernyataan bapak diatas ditemukan bahwa pihak tokoh masyarakat/agama pun berperan penting di dalam masalah ketentraman desa Lapokainse, mendamaikan masyarakat secara kekeluargaan jikalau ada masalah yang terjadi di wilayah desa mereka. Peran serta tokoh masyarakat/agama dan kepala desa dalam masalah ketentraman sangat berpengaruh besar di dalam menjaga kerukunan masyarakat desa.mengapa? sebab tokoh masyarakat merupakan orang yang dituakan, yang disegani karena kharismatiknya sehingga mampu mendorong masyarakat dalam melakukan kegiatan yang positif setidaknya mampu member masukan yang baik dan didengar oleh masyarakat setempat.karena ke khasannya itulah yang menyebabkan pendekatan denga tokoh masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pemerintah desa meningkatkan bidang kemasyarakatan khususnya masala ketentraman/ketertiban serta partisipasi masyarakat berbasis gotongroyong. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap upaya pendekatan tokoh masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa Lapokainse dalam bidang kemasyarakatan, Kecenderungan jawaban responden diatas menunjukkan bahwa upaya pemerintah desa dalam melibatkan tokoh masyarakat Desa Lapokainse dalam kegiatan kemasyarakatan dinilai responden dengan nilai yang baik. Oleh karena itu, dengan baiknya penilaian masyarakat terhadap keterlibatan tokoh masyarakat maka pemerintah desa perlu mempertahankan pendapat masyarakat tersebut di dalam menjaga hubungan baik dengan tokoh masyarakat sebagai salah satu pihak yang dituakan di desa setempat.. 2. Pembinaan LKMD LKMD merupakan suatu wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang kemasyarakatan dan pembangunan.Tugas pokok dan fungsi LKMD antara lain menyusun rancangan pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa, pengoordinasian perencanaan pembangunan, pengoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan, dan perencanaan kegiatan secara partisipatif dan terpadu.membantu Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat serta
  • ii menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat. Peranserta masyarakat itu diharapkan dapat ditampung dalam suatu wadah yang dibina oleh Pemerintah yaitu LKMD. Dalam prakteknya di desa Lapokainse lembaga kemasyarakatan yaitu LKMD yang kadang dinamakan LKM, organisasi kemasyarakatan desa ini diketuai oleh ketua yang sama yaitu Bapak Makmur. Dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyararakat desa serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial secara gotong royong membawa implikasi yang disadari betul oleh Ketua LKMD, Seperti yang dituturkan oleh Bapak Dara .BR, selaku Ketua LKMD (Wawancara, 13 Maret 2011) mengatakan bahwa : “Peran LKMD itu dalam bidang kemasyarakatan yaitu mengajukan rencana lembaga kemasyarakatan yang perlu di desa disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat, sebagai penggerak swadaya masyarakat tidak hanya dalam pembangunan tetapi juga bergerak dalam bidang kemasyarakatan, Seperti yang kita katakan tentang partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial yang sifatnya gotong royong” Berdasarkan pernyataan dari Ketua LKMD diatas dapat diketahui bahwa LKMD juga memiliki peran penting sebagai penggerak swadaya masyarakat, memberikan pandangan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa untuk memiliki sikap rasa bersatu dalam berbagai kegiatan khususnya yang berkaitan dalam hal menjaga perilaku-perilaku bermasyarakat seperti menjaga ketentraman dan ketertiban serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial.LKMD juga berperan sebagai salah satu pelaksana perencanaan lembaga kemasyarakatan yang dibutuhkan masyarakat dilihat dari kondisi sosial masyarakatnya. Berkaitan dengan pernyataan diatas dlam menjalankan segala tugas dan fungsi diperlukan peran masyarakat dalam terciptanya kondisi yang selaras dengan si penggerak yakni LKMD, pemerintah desa dan masyarakat Desa Lapokainse sendiri. Wawancara dengan ketua LKMD (wawancara, tanggal 13 Maret 2011), bertempat dikediaman beliau yang menyatakan bahwa : “Saya sadar betul kedudukannya masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas kemasyarakata begitu pula dengan kedudukan kepala desa beserta aparat desa lainnya. Kebetulan saya disini menjabat sebagai ketua LKMD/LKM,sehingga Kepala Desa dan saya kadang bertemu, baik itu pada saat rapat desa ataupun diluar wilayah kantor sering membicarakan mengenai kegiatan saya selaku ketua dari LKMD, Kepala desa juga sering memberi masukan dan arahan kepada saya apa yang mesti saya perbuat selaku ketua lembaga kemasyarakatan cuman kalau pembinaan masalah Lembaga Organisasi Kemasyarakatan di Desa Kami ini tidak pernah dilaksanakan oleh Kepala Desa secara formal hanya secara koordinasi dengan pihak pemerintahn desa” Dari pernyataan diatas maka dapat dilihat bahwa Pemerintah desa telah melakukan koordinasi yang baik dengan ketua lembaga kemasyarakatan walaupun melalui pembinaan
  • ii secara formal untuk lembaga-lembaga kemasyarakatan ini boleh dikata belum pernah dilaksanakan oleh pemerintah Desa guna meningkatkan kinerja LKMD itu sendiri. Sejalan dengan pernyataan diatas,Kepala Desa Lapokainse memberikan keterangan (wawancara, 10 Maret 2011) menyatakan bahwa : “Pemerintah desa dan LKMD memiliki kerja sama dalam menggerakkan gotong royong masyarakat, itulah juga mengapa LKMD dan permerintah desa memiliki hubungan yang erat juga,karena LKMD merupakan lembaga yang ditujukan buat pengembangan peningkatan dalam kegiatan bermasyarakat baik sosial,ekonomi ataupun pembangunan.” Mengingat bahwa ketentraman dan ketertiban merupakan salah satu kebutuhan dasar individu dan atau masyarakat, sudah selayaknya apabila ada partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga partisipasi dari masyarakat tersebut dapat tersalur secara tepat perlu dibangun suatu mekanisme. Terutama mengenai ketentraman wilayah desa Lapokainse itu sendiri, agar terhindar dari berbagi kekacauan. Partisipasi masyarakat memerlukan prasyarat yakni adanya kesukarelaan, adanya keterlibatan emosional serta adanya manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya. Partisipasi masyarakat akan muncul apabila mereka mengetahui, memahami serta memahami mengenai hal-hal yang akan dijalankannya. Dari hasil pengamatan peneliti diketahui, bahwa Pemerintah Desa Lapokainse telah mengupayakan secara nyata keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menciptakan upaya menetramkan wilayah desa dan juga untuk mengupayakan masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan secara gotong royong. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah nyata dimaksud adalah memberi penjelasan kepada masyarakat Desa Sumare mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan kegiatan Desa sumare dalam berbagai bidang terutama dalam kegiatan kemasyarakatan serta menjaga arah dukungan masyarakat dari sikap adapatif menuju sikap partisipatif pada saat pemilihan kepala desa, Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, baik pada tahap penyusunan kebijakan, tahap implementasi maupun tahap evaluasinya, dan Membahas bersama mengenai pelaksanaan kegiatan, baik keberhasilan maupun kegagalannya secara terbuka.Keterlibatan langsung masyarakat terutama dalam ketentraman dan ketertiban serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial gotong royong juga dikemukakan oleh masyarakat Desa Lapokainse menyatakan bahwa : “Dalam hal kegiatan-kegiatan yang sifatnya membutuhkan banyak peran serta masyarakat Desa Sumare tentunya Pemerintah desa dan masyarakat makin meningkatkan kegiatan seperti ronda malam atau siskamling secara bergantian dengan masyarakat lainnya yang diawasi oleh perangkat desa di tiap-tiap pos ronda yang ada seperti di Dusun Parundang ini.Biasanya ada 2 (dua) orang atau lebih karena kadang juga banyak anak muda yang menghabiskan malam dipos ronda.tidak hanya itu partisipasinya berupa masyarakat ikut bergotong royong dalam pengadaan sanitasi air,pembersihan areal pekuburan karena
  • ii pekuburan kami disini belum ada tempat yang ditunjuk sebagai area tetap begitu pula jika ada acara syukuran nelayan karena di desa kami ini hampir seluruhnya berprofesi nelayan” Tidak hanya Peranserta LKMD, Kepala Desa, Tokoh masyarakat ataupun pihak yang telah disebutkan diatas tetapi keterlibatan Masyarakat pun sangat diutamakan disini, karena organ- organ tersebut tidak dapat bekerja maksimal tanpa adanya dukungan dan partisipasi masyarakat baik itu dana, tenaga maupun sumbangsih pikiran dalam membangun Desa Lapokainse. Untuk mengetahui upaya pemerintah Desa Lapokainse terhadap berbagai kegiatan kemasyarakatan dalam keterkaitan dengan keamanan dan ketertiban serta partisipasi masyarakat baik itu dalam kegiatan sosial ataupun kegiatan kemasyarakatan yang lainnya. Sehingga dapat memperjelas masalah dari hasil tanggapan para responden yang telah peneliti amati. Kecenderungan jawaban responden tersebut menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Desa Lapokainse dalam melibatkan secara langsung masyarakat Desa Lapokainse selama pelaksanaan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial sebahagian besar responden menilai baik. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil responden dapat dilihat bahwa antara informan dan responden memiliki pendapat yang sama dalam menilai keterrlibatan LKMD dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan desa.Masyarakat juga sangat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak BPD ataupun LKMD yang ada di desa Lapokainse, kegiatan yang berlangsung baik itu kegiatan ibu-ibu PKK, kegiatan pembangunan desa terutama program pemerintah yaitu PNPM, serta kegiatan peduli lingkungan desa ataupun ikut menyukseskan lomba antar desa yang biasa diselenggarakan ditingkat kabupaten.Hal inilah yang menjadi kebanggaan suatu desa karena tingkat partisipasi kegotongroyongan masyarakat desa masih besar dorongan untuk turut serta saling bahu membahu antar sesama dengan asas kekeluargaan yang sangat dijunjung tinggi.Karena ciri khas inilah yang membuat hampir seluruh desa memiliki point lebih didalam hubungannya antar masyarakat desa sekitar.
  • ii BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Berdasarkan uraian pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Desa dalam bidang kemasyarakatan mendukung peningkatan Ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa lapokainse berjalan cukup baik terhindar dari segala ancaman kriminal baik itu pencurian,perampokan dan tindakan kriminal lain yang dapat mengganggu kondisi harmonis desa, kecuali satu kasus masalah serobot tanah. Dan dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat Desa lapokainse dirasa cukup baik dalam pelaksanaannya. Baik itu secara personal ataupun secara gotong royong dalam mewujudkan sikap gotong royong melalui kegiatan sosial, Walau kadang masih terdapat masyarakat yang kurang termotivasi dalam kegiatan yang dilakukan. 2. Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan Bidang kemasyarakatan, yaitu : a. Upaya untuk lembaga pemerintah desa Pemerintah Desa lapokainse menghimbau kepada BPD agar tetap menjalankan fungsi- fungsinya berupaya semaksimal mungkin melaksanakan perannya yaitu sebagai pengayom lembaga adat, fungsi penyerapan aspirasi, Fungsi legislasi , dan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa,Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa. Kepala Desa menstimulasi perangkat desa agar juga dapat mengawasi keadaan lingkungan sekitar terutama dalam hal ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, Pemerintah Desa Memberi tugas perangkat desa untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan Binmas/Babinsa, mengadakan evaluasi dan rapat kerja terhadap perkembangan hasil tugas yang telah dibebankan oleh kepala desa selaku pemimpin desa.Perangkat desa ikut turut serta dalam berbagai pelatihan yang dilaksanakan ditingkat kecamatan dan kabupaten seperti halnya pelatihan madya yang diselenggarakan di tingkat kabupaten untuk meningkatkan mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dan kapasitas aparatur desa. b. Upaya untuk Lembaga Kemasyarakatan Dalam hal ini upaya pemerintah desa juga dirasa sudah cukup baik dalam mengadakan pendekatan langsung kepada tokoh masyarakat atau agama, memperlancar kinerja pemerintahan desa dengan dilibatkannya tokoh masyarakat dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban seperti dengan mengarahkan masyarakat untuk tetap menjaga kondisi wilayah desa serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial yaitu dengan memberikan pencerahan kepada masyarakat agar mau turut berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa baik itu kegiatan formal ataupu kegiatan nonformal desa seperti Kebersihan lingkungan, ataupun berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa secara keseluruhan.Dalam hal pembinaan secara formal LKMD pelatihan kemasyarakatan tidak
  • ii dilaksanakan ditingkat desa namun pemerintah desa khususnya kepala desa membina anggota LKMD hanya sekedar koordinasi secara langsung saling memberikan pendapat dan saran tentang apa yang perlu dilakukan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan yang ada. 5.2 Saran-saran 1. Dalam rangka menstimulasi masyarakat agar mau berpartisipasi dalam bidang ketentraman dan ketertiban dan partisipasi masyarakat, diperlukan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dengan masyarakat serta antar masyarakat. Pada sisi lain juga diperlukan peran, pembagian peran serta tanggung jawab disertai dengan hubungan yang jelas diantara para entitas (masyarakat, pemerintah desa dan lembaga masyarakat). 2. Untuk menghindari adanya bencana abrasi pemerintah desa perlu mensosialisaikan betapa pentingnya menjaga lingkungan batu karang disekitar daerah pantai kepada masyarakat Desa Lapokainse agar di tahun-tahun berikutnya tidak terjadi lagi abrasi. Hal ini bukan hanya merugikan lingkungan alam laut tetapi juga sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat desa itu sendiri. 3. Sebaiknya Pemerintah Desa baik itu Kepala Desa maupun aparat Desa yang lain, dan terlebih juga bagi para Kepala Dusun sebagai aparat yang paling dekat dengan masyarakatnya di Dusun mereka masing-masing, Diharapkan mampu berperan aktif dalam member pemahaman dan mengikutsertakan masyarakat Hal ini dikarenakan masyarakat kadang salah persepsi dalam menanggapi setiap adanya kegiatan itu memiliki Dana dari pemerintah. 4. Sebaiknya Pemerintah Desa sangat perlu melakukan pertemuan dengan anggota Binmas/Babinsa setidaknya sebulan sekali, guna saling mengenal antara pemerintah Desa setempat dengan anggota keamanan sehingga tidak ada lagi yang mengatakan bahwa tidak mengetahui anggota Babinsa-nya. Babinsa dapat berfungsi aktif dan saling berkoordinasi dalam berbagai kegiatan yang ada tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa
  • ii DAFTAR PUSTAKA 1. Abu Ahmadi, H. 2003. Ilmu Sosial Dasar, Hal.241 2. Budiardjo, Miriam. 2004. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT.Garamedia Pustaka Utama 3. Labolo, Muhadam, 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, teori, Konsep, dan Pengembangannya. Jakarta: Rajawali Pers. 4. Pedoman Penulisan Usulan penelitian dan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 5. Rasyid, Ryas. 1997. Makna Pemerintahan (Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan). Jakarta : PT Yasrif Watampone. 6. Rahardjo, Adisasmita. 2006. Membangun Desa Partisipatif, Yogyakarta : Graha Ilmu Yogyakarta 7. Rama, Tri. 2010. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Karya Agung 8. Soetrisno,Loekman, 1995, Menuju Masyarakat Partisipatif, Penerbit : Kanisius, Yogyakarta 9. Soetomo, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat,Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.2006 10. Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.Bandung : PT.Refika Pratama. 11. Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D.Bandung: CV.Alfabeta. 2010 12. Syafei, Inu Kencana. 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung : Refika Aditama 13. Syarifin, Pipin. 2006. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung : Pustaka Setia.
  • ii FILD STADY ANALISIS PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM BIDANG KEMASYARAKATAN DI DESA LAPOKAINSE KECAMATAN KUSAMBI KABUPATEN MUNA DISUSUN OLEH : NAMA : MUSTAMIN STAMBUK : PRODI :ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI 2013
  • ii KATA PENGANTAR Alhamdulillahirobbil „Alamin segala Puji dan Syukur Penulis Panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini, namun penulis menyadari studi banding ini belum dapat dikatakan sempurna karena mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjunan kita semua habibana wanabiana Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. study banding ini penulis membahas mengenai “ANALISIS PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM BIDANG KEMASYARAKATAN DI DESA LAPOKAINSE KECAMATAN KUSAMBI KABUPATEN MUNA”, dengan study banding penulis mengharapkan agar dapat membantu sistem pembelajaran. Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan makalah ini. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih atas segala perhatiannya. Raha, Agustus 2013 Penyusun
  • ii DAFTAR ISI Kata Pengantar......................................................................................................... i Daftar Isi................................................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN......................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang.............................................................................................. 1 1.2 Rumusan Masalah..........................................................................................3 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian......................................................................3 BAB II KAJIAN PUSTAKA ................................................................................... 6 BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN................................. 9 A. Tingkat Pendidikan Masyarakat.................................................................... 9 B. Tingkat Kesehatan........................................................................................ 9 C. Sumber dan Mata Pencaharian.......................................................................10 D. Keadaan Pemerintah........................................................................... 10 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN...................................... 13 BAB V PENUTUP........................................................................................ 19 A. Kesimpulan.................................................................................................. 19 B. Saran............................................................................................................. 20 DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................. 21