NO
1.

Hasil
Amandemen
MPR

Sebelum Amandemen
1. Susunan
Pasal 2 ayat 1 UUD 1945
menyebutkan bahwa

Sesudah Amandemen
1. S...
2.

PRESIDEN

-

Sebelum amandemen

1. Pengisian jabatan presiden

- Sesudah amandemen
1. Pengisian jabatan

Pasal 6 ayat ...
pesetujuan DPR
c. Pasal 21 ayat 1 anggota-

suara lebih dari 50% dari
jumlah suara dalam

anggota DPR berhak

pemilu denga...
di bantuk oleh menterimenteri negara
c. Pasal 17 ayat 2 menterimenteri itu diangkat dan
diberhentikan oleh
presiden
3. Bid...
perjanjian internasional
lainnya menimbulkan
akibat yang luas
mendasar bagi
kehidupan rakyat yang
terkait dengan beban
keu...
jasa dan lain-lain tanda
kehormatan yang diatur
dalam undang-undang
h. Pasal 16 presiden
membentuk suatu dewan
pertimbanga...
2. Tugas DPR

mendapat persetujuan

a. Pasal 2 ayat 1 UUD 1945

bersama, maka RUU

hubungan MPR dan DPR.

itu tidak boleh
...
fungsi legislatif, fungsi
anggaran, dan fungsi
pengawasan
2. Dalam melaksanakan
fungsinya selain hal
yang diatur dalam
pas...
adalah hak menguji MA

2. Hak menguji MA

untuk menilai apakah

Pasal 24 ayat 1 MA

suatu peraturan

berwenang mengadili

...
TUGAS PKN
HASIL AMANDEMEN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945

NAMA : RAHMAT HIDAYAT
KELAS : VIII

9

SMP NEGERI 2 RAHA
2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Amandemen undang undang

810 views
631 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
810
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Amandemen undang undang

  1. 1. NO 1. Hasil Amandemen MPR Sebelum Amandemen 1. Susunan Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa Sesudah Amandemen 1. Susunan Pasal 2 : a. MPR terdiri atas anggota MPR terdiri dari anggota DPR, anggota anggota DPR ditambah perwakilan daerah yang tusan daerah dan utusan dipilih melalui pemilu golongan dan diatur lebih lanjut 2. Wewenang Pasal 3 MPR menetapkan dengan udang-udang b. MPR bersidang UUD dan GBHN sedikitnya sekali dalam Pasal 6 ayat 2 presiden 5 tahun di ibukota dan wakil presiden dipilih negara oleh MPR dengan suara c. Segala putusan MPR terbanyak ditetapkan dengan Pasal 37 ayat 1 untuk suaran terbanyak mengubah UndangUndang Dasar sekurangkurangnya 2/3 dari pada 2. Wewenang Pasal 3 a. MPR berwenang jumlah MPR harus hadir. mengubah dan Ayat 2 putusan diambil menetapkan UUD dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota yang hadir. b. MPR melantik presiden dan wakil presiden c. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD
  2. 2. 2. PRESIDEN - Sebelum amandemen 1. Pengisian jabatan presiden - Sesudah amandemen 1. Pengisian jabatan Pasal 6 ayat 2 presiden presiden dipilih oleh MPR dengan Pasal 6 : calon presiden suara terbanyak. dan wakil presiden harus Sedangkan syarat untuk seorang WNI, sejak menjadi presiden hanya kelahiran dan tidak ditentukan orang indonesia pernah menerima asli pasal 6 ayat 1 UUD kewarganegaraan lain 1945. karena kehendaknya 2. Kekuasaan presiden sendiri, tidak pernah Kekuasaan presiden menghianati negara, dalam bidang eksekutif serta mampu secara a. Pasal 4 ayat 1 presiden RI rohani dan jasmani memegang kekuasaan untuk melaksanakan pemerintahan menurut tugas-tugas sebagai UUD. presiden dan wakil b. Pasal 5 ayat 2 presiden menetapkan peraturan presiden. Syarat-syarat menjadi pemerintah untuk presiden dan wakil menjalankan UU presiden diatur lebih sebagaimana mestinya. lanjut dalam pasal 6A, 3. Kekuasaan presiden dalam bidang legislatif yaitu : a. Presiden dan wakil Merupakan partner bagi presiden dipilh dalam DPR, artinya presiden satu pasangan secara bekerja sama dengan DPR lansung oleh rakyat dalam tugas legislatif diantaranya : a. Pasal 5 ayat 1 presiden b. Pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau memegang kekuasaan gabungan parpol peserta membentuk UU dengan pemilu sebelum persetujuan DPR pelaksanaan pemilu b. Pasal 20 ayat 1 tiap-tiap UU menghendaki c. Pasangan capres dan cawapres yang mendapat
  3. 3. pesetujuan DPR c. Pasal 21 ayat 1 anggota- suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam anggota DPR berhak pemilu dengan mengajukan rancangan sedikitnya 20% suara di Undang-undang setiap provinsi yang 4. Wewenang presiden tersebar di lebih dari sebagai kepala negara a. Pasal 10 presiden setengah jumlah provinsi di indonesia dilantik memegang kekuasaan atas menjadi presiden dan AD, AL dan AU wakil presiden b. Pasal 11 presiden dengan d. Dalam hal tidak ada persetujuan DPR pasangan capres dan menyatakan perang, cawapres terpilih, dua membuat perdamaian dan pasangan calon yang perjanjian dengan negara mempunyai suara lain terbanyak pertama dan c. Pasal 12 presiden kedua dalam pemilu menyatakan keadaan dipilih oleh rakyat secara bahaya. Syarat-syarat dan lansung dan pasangan akibat keadaan bahaya yang memperoleh suara ditetapkan dengan UU rakyat terbanyak dilantik d. Pasal 13 ayat 1 presiden mengangkat duta dan konsul e. Pasal 13 ayat 2 presiden menerima duta negara lain f. Pasal 14 presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi g. Pasal 15 presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. sebagai presiden dan wakil presiden. e. Tatacara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam udang-undang 2. Kekuasaan presiden bidang eksekutif a. Pasal 4 ayat 1 presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD b. Pasal 17 ayat 1 presiden
  4. 4. di bantuk oleh menterimenteri negara c. Pasal 17 ayat 2 menterimenteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden 3. Bidang legislatif a. Pasal ayat 1 presiden memegang kekuasaan membentuk undangundang dengan persetujuan DPR b. Pasal 20 ayat 1 setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. c. Pasal 21 ayat 1 jika rancangan itu meskipun disetujui oleh DPR tidak disahkan oleh presiden, maka rancangan tadi tidak dapat diajukan lagi dalam pesidangan DPR masa itu. 4. Wewenang presiden sebagai kepala negara a. Pasal 11 ayat 1 presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain b. Pasal 11 ayat 2 presiden dalam membuat
  5. 5. perjanjian internasional lainnya menimbulkan akibat yang luas mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negaga, dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan DPR c. Pasal 12 presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang d. Pasal 13 ayat 3 presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR e. Pasal 14 ayat 1 presiden memberikan grasi dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR f. Pasal 14 ayat 2 presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR g. Pasal 15 presiden memberi gelar, tanda
  6. 6. jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam undang-undang h. Pasal 16 presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dengan undang-undang 3. DPR - Sebelum amandemen - 1. Susunan 1. Susunan a. Pasal 19 ayat 1 susunan a. Pasal 19 ayat 1 anggota Sesudah amandemen DPR ditetapkan dengan DPR dipilh melalui undang-undang pelaksanaan pemilu dari pasal tersebut dikeluarkan b. UU No. 15 tahun 1969 jo No. 4 Tahun 1975 dan No.2 b. Pasal 19 ayat 2 susunan DPR diatur dengan undang-undang c. Pasal 19 ayat 3 DPR tahun 1980 tentang pemilu bersidang sedikitnya anggota MPR dan DPR sekali dalam setahun c. UU No. 16 Tahun 1969 dan UU No. 5 Tahun 1975 tentang susunan dan 2. Tugas Pasal 20 ayat : 1. DPR memegang kedudukan MPR, DPR, dan kekuasaan berbentuk DPRD. UU Dari kedua undang-undang 2. Setiap rancangan UU tersebut dapat dipahami, dibahas oleh DPR dan bahwa cara yang dicapai presiden untuk uttuk menetapkan anggota mendapat persetujuan DPR dengan pemilu dan bersama penunjukan / pengangkatan 3. Jika RUU tidak
  7. 7. 2. Tugas DPR mendapat persetujuan a. Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 bersama, maka RUU hubungan MPR dan DPR. itu tidak boleh DPR itu merangkap sebagai diajukan lagi pada anggota MPR persidangan DPR masa b. Pasal 20 ayat 1 DPR memberi persetujuan setiap pembentukan UU c. Pasal 20 ayat 2 jika suatu rancangan UU tidak mendapat persetujuan DPR itu 4. Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU 5. Dalam hal RUU yang maka rancangan UU telah disetujui tersebut tersebut tidak boleh tidak disahkan oleh diajukan lagi pada presiden dalam waktu persidangan DPR masa itu tiga puluh hari sejak d. Pasal 22 ayat 1 dalam hal RUU itu disetujui, ihwal kepentingan presiden RUU tersebut sah berhak menetapkan menjadi undang- peraturan pemerintah undang dan wajib sebagai pengganti undang- diundangkan. undang. e. Pasal 22 ayat 3 jika tidak Pasal 21 ayat : 1. Anggota – anggota mendapat persetujuan, maka DPR berhak peraturan pemerintah itu mengajukan RUU harus di cabut. 2. Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh DPR, tidak disahkan oleh presiden maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu Pasal 20 A ayat : 1. DPR mempunyai
  8. 8. fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan 2. Dalam melaksanakan fungsinya selain hal yang diatur dalam pasal pasal lain UUD ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat 3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat serta hak imunitas 4 MAHKAMAH AGUNG 1. Kedudukan MA MA sebagai badan atau lembaga yang mempunya - Sesudah amandemen 1. Kedudukan MA a. Pasal 24 ayat 1 kekuasaan tugas menegakan tertib kehakiman merupakan hukum yang telah kekuasaan yang merdeka digariskan oleh rakyat, untuk menyelenggarakan MA juga merupakan peradilan guna peradilan kasasi serta menegakan hukum dan mengawasi kegiatan- keadilan kegiatan peradilan dibawahnya. 2. Hak menguji MA Hak menguji formil b. Pasal 24 ayat 2 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung.
  9. 9. adalah hak menguji MA 2. Hak menguji MA untuk menilai apakah Pasal 24 ayat 1 MA suatu peraturan berwenang mengadili perundangundangan itu pada tingkat kasasi, telah dibuat sebagaimana menguji peraturan semestinya menurut UUD perundang undangan di Hak menguji material bawah undang-undang. adalah hak menguji dari MA untuk menentukan 3. Lingkungan peradilan di bawah MA apakah suatu lembaga Pasal 24 ayat 2 kekuasaan negara itu isinya tidak kehakiman dilakukan bertentangan dengan oleh sebuah MA dan peraturan yang lebih peradilan yang berada di tinggi. bawahnya. 3. Lingkaran peradilan di bawah MA Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan : peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer.
  10. 10. TUGAS PKN HASIL AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 NAMA : RAHMAT HIDAYAT KELAS : VIII 9 SMP NEGERI 2 RAHA 2013

×