Your SlideShare is downloading. ×
  • Like
58597539 reformasi-birokrasi-pemerintah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

58597539 reformasi-birokrasi-pemerintah

  • 252 views
Published

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
252
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
9
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. NAMA : WAHYU IRIANI NIM : D2A009037 NO :57 Tugas Reformasi Administrasi REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN KORUPSI DI INDONESIA Apa yang dilakukan KPK dan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi saat ini masih dalam taraf menangkap pelaku korupsi saja belum kepada upaya untuk mencegah agar korupsi tidak kembali terjadi. Untuk bisa menghentikan operasional mesin pembentuk pe rilaku korupsi, yang harus dilakukan adalah melakukan reformasi birokrasi. Sudah menjadi rahasia umum jika sebagian besar kasus korupsi justru terjadi lewat birokrasi yang melibatkan anggota DPR/D. Hal ini karena birokrasi sering berfungsi sebagai pasar, yang mempertemukan demand for dan supply for corruption. Dalam situasi seperti saat ini, proses penegakkan hukum dinilai belum mampu menciptakan deterrent effect,karena rendahnya hukuman yang diberikan kepada para koruptor oleh pengadilan. Sehingga yang diperlukan adalah meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memikirkan alternatif l ain dalam pemberantasan korupsi terutama dengan melakukan reformasi birokrasi pemerintah agar birokrasi tidak lagi menciptakan pasar korupsi. Institusi dan mekanisme birokrasi sering menciptakan aktor -aktor pemburu rente, baik aktor di dalam ataupun di luar birokrasi yang melihat adanya peluang untuk menciptakan rente dari mekanisme dan institusi birokrasi Birokrasi yang buruk dapat menciptakan peluang bagi aktor -aktor yang ada di dalam atau diluar birokrasi untuk memburu rente dikarenakan prosedur dan proses kerja birokrasi yang buruk, tidak transparan, dan penuh dengan ketidakpastian. Birokrasi sebagai pasar korupsi tidak hanya terjadi pada korupsi tingkat tinggi yang melibatkan anggota DPR, tetapi juga dalam birokrasi akar rumput ( stree-level bureaucrats).
  • 2. Pejabat birokrasi, yang menyadari kewenangannya dapat ditukarkan dengan uang, menukarkan penggunaan kewenangan -nya dengan uang kepada warga pengguna layanan baik secara langsung ataupun melalui jasa intermediaries. Masalah yang dihadapi birokrasi di Indonesia s angat kompleks, multidimensional, dan terkait dengan masalah internal birokrasi maupun lingkungan yang lebih luas (politik, hukum, dan budaya koruptif). Dari perspektif internal birokrasi, permasalahannya terletak pada struktur kelembagaan birokrasi yang masih sangat Weberian. Hal ini tercermin dari struktur yang hirarkis, terbagi dalam kotak yang sempit dan tidak terkoneksi dengan baik ( fragmented), dan prosedur yang berlebihan (rule driven). Dari sisi aparat birokrasi , masalah muncul karena birokrasi mengembangkan mindset, sosok, dan perilaku yang salah dengan menempatkan dirinya sebagai agen kekuasaan daripada sebagai agen pelayanan. Untuk mengatasi masalah diatas, maka perlu dilakukan restrukturisasi kelembaagaan dengan merubah struktur birokrasi dari weberian menjadi matriks sehingga dapat mengendorkan sekat -sekat birokrasi yang rigid dan kompleks. Arus informasi pun menjadi lebih cair dan meluas shingga mendorong adanya keterbukaan dan keterkaitan fungsional ant ar satuan dalam birokrasi dan antar birokrasi itu sendiri. Karena berbasis Weberian, birokrasi pemerintah di Indonesia gagal memanfaatkan nilai dan kekayaan lokal yang berbasis kolektivitas seperti ramah, peduli, kebersamaan, dan solidaritas sosial dalam kehidupan dirinya. Dalam birokrasi Weberian, masalah akunta bilitas cenderung dipahami secara sederhana hanya semata-mata hubungan bawahan dengan atasannya. Untuk itu, t radisi akuntabilitas tanggung renteng akan lebih tepat jika diterapkan dalam birokrasi pemerintah dimana tanggung jawab tidak hanya diserahkan pada perseorangan tapi pada kelompok. Pengembangan akuntabilitas tanggung renteng memiliki empat implikasi konstruksi tata laksana yang berbeda dengan model akuntabilitas bebasis perseorangan. Pertama, akuntabilitas menuntut cara yang berbeda dengan melakukan pembagian kerja (division of labour). Kedua, pola hubungan dalam birokrasi diperkaya dengan hubungan yang bersifat horisontal. Ketiga, akuntabilitas tanggung renteng menuntu t sistem insentif yang berbasis kelompok. Keempat, akuntabilitas menuntut pengawasa n yang berbeda dengan sifat yang menyeluruh mencakup pengawasan vertikal dan horisontal.
  • 3. Akuntabilitas tanggung renteng mampu mengurangi perilaku korupsi karena dapat menciptakan hubungan kolegial dan saling peduli antar orang dalam satu birokrasi. Untuk pengendalian korupsi maka peningkatan kandungan teknologi informasi dan komunikasi dalam birokrasi pemerintah juga perlu dilakukan. Manfaat dari peningkatan kandungan TIK dalam birokrasi yaitu:  Meningkatkan akses aparat birokrasi terhadap informasi. Trasnsparansi internal akan semakin luas dan distorsi informasi dapat dihindari.  Memperbaiki proses kerja birokrasi yang berbelit -belit dan mengkonsumsi banyak energi.  Memperpendek hirarki dan membuat hubungan antara bawahan dengan atasan dan warga penggu na layanan menjadi semakin sederhana. Pada intinya, TIK membuat transaksi korupsi dalam birokrasi semakin sulit karena semakin kecilnya peluang memburu rente yang tersedia bagi aktor -aktor birokrasi dan menurunnya kebutuhan untuk membayar pungli dan suap d ari warga dan pemangku kepentingan. Kritik: Saya setuju jika untuk memberantas korupsi diperlukan reformasi birokrasi. Namun, menurut saya, lebih penting untuk mereformasi manusia itu sendiri. Mengapa demikian? Perbaikan dalam bidang apapun tidak akan e fektif jika tidak fokus untuk memperbaiki manusianya. Kita setiap hari sering mendengar atau bahkan menjumpai peristiwa yang berbau korupsi. Namun, kita hanya diam saja karena merasa bahwa tindakan tersebut tidak memberikan kerugian pada diri kita. Seperti yang ditulis di atas jika korupsi juga terjadi dalam birokrasi akar rumput. Selama ada permintaan dari warga yang menginginkan pelayanan yang mudah dan cepat, pejabat birokrasi akan menggunakan kewenangannya untuk ditukarkan dengan uang dari para p engguna layanan. Contohnya saja pembuatan SIM. Kita tidak bisa selalu menyalahkan kurangnya p enegakan humum di negara kita. Akan tetapi, kita juga perlu menyadari perilaku masyarakat kita yang kurang peduli dengan perilaku -perilaku korupsi.
  • 4. Dengan kata lain, jangan pernah menyalahkan sistem. Jika ingin menyalahkan, maka salahkan orang yang membuat sistem tersebut. Kalau manusianya berkualitas baik, ia akan tetap bertindak baik meskipun berada dalam sistem yang salah. Saat ini sedang mencuat perdebatan tentang Draft Revisi UU Tipikor, yang isinya diantaranya meniadakan hukuman mati dan hukuman seumur hidup, serta korupsi senilai 25 juta maka pelakunya bisa dibebaskan jika mengembalikan uang dan denda. Saya juga menyangkan pernyataan Menkum HAM yang menga takan bahwa korupsi di bawah 25 juta rupiah masih bisa dikompromi dengan membayar denda dan mereka harus dikasihani jika hanya karena korupsi 25 juta rupiah harus dipenjara selama 5 -6 tahun. Kalau begini apakah kita harus menyalahkan undang undangnya? Yang patut kita salahkan adalah orang yang mengajukan revisi tersebut. Yang perlu direformasi bukan undang -undangnya tapi orang-orang yang mengajukan draft revisi UU Tipikor dan juga orang -orang yang setuju dengan adanya revisi UU Tipikor tersebut. Korupsi memang sangat rentan terjadi lewat birokra si. Anggota DPR/D pada saat melakukan kampanye pasti mengucapkan janji-janji akan memeberantas korupsi. Bisa saja apa yang mereka janjikan saat itu memang tulus karena mereka ingin mensejahterakan rakyat. Namun setelah terpilih, mereka lupa dengan janji janjinya. Mindset mereka berubah dari yang semula ingin menjadi pelayan masyarakat menjadi pelayan kekuasaan. Lingkungan di sekitar yang rawan dengan tidakan korupsi bisa saja menjadi penyebab utamanya. Korupsi tidak ak an terjadi jika tidak ada pengaruh dari luar yang bisa berupa uang atau kesempatan untuk melakukan korupsi. Seperti kata yang disampaikan oleh Lord Acton ³ Power tends to corrupt´. Mengapa kita tidak mampu bersaing dengan negara -negara lain? Karena banyak pungutan liar dan komersialisasi jabatan. Mengapa kita tidak mampu melakukan perencanaan dengan baik? Karena setiap dana untuk proyek perencanaan akan masuk kedalam kantong pimpinan proyek dan orang -orang yang terkait, mark up disana sini untuk kesejahtera an orang yang terlibat di proyek . Mengapa mutu pendidikan rendah? Karena di institusi pendidikan yang bertugas untuk mendidik para penerus bangsa agar mampu menjadi pemimpin -pemimpin yang jujur justru melakukan berbagai kebohongan. Gelar saja bisa diperjual-belikan. Mengapa orang tidak taku melakukan korupsi? Karena aparat penegak hukum yang
  • 5. seharusnya melindungi hak-hak warga negaranya justru membiarkan para koruptor bebas berkeliaran karena uang yang dimiliki. Perumusan kebijakan lebih berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu bukan pada kepentingan rakyat. Dalam menyampaikan pendapat, ilmu yang dimiliki tidak dipakai. Yang ada justru adu jotos dengan sesama perumus kebijakan atau dengan meja diskusi. Kalau begitu untuk apa gunanya sekolah tinggi -tinggi jika kelakuan sama saja dengan orang tidak berpendidikan . Untuk apa belajar agama kalau larangan Tuhan dilanggar. Agama di Indonesia tidak hanya satu, tapi tidak ada di antara agama-agama tersebut yang mengajarkan untuk melakukan korupsi. Dari kasus Gayus saja mencerminkan bahwa perbaikan manusia itu sendiri perlu diutamkan. Kita semua tahu gaji pegawai Dirjen Pajak jauh lebih tinggi dari pegawai-pegawai pemerintah lain. Hal tersebut dimaksudkan agar para pegawai tidak saja bisa hidup layak, tapi mamp u hidup dengan kemewahan sehingga diharapakan tidak lagi terjadi korupsi. Namun yang terjadi jauh dari harapan. Pajak yang dibayar oleh rakyat dengan keringat dan darah justru dengan mudahnya diselewengkan. Sistem penggajian sendiri seharusnya dilaksanakan sesuai dengan merit sytem, dimana pegawai dengan pekerjaan dan tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi pula. Belum lama muncul kontroversi mengenai Presiden yang mengeluhkan gajinya yang tidak kunjung naik. Gaji Presiden jauh dibawah gaji Dirut BUMN. Dari sini juga perlu dilakukan pembenahan yang adil dan proporsional yang berdasar pada merit system. Perubahan terhadap manusia juga perlu dilakukan terhadap para mahasiswa yang merupakan motor penggerak perubahan. Dalam berbagai kasus korupsi yang terjadi, mahasiswa seharusnya terlibat di dalamnya, memberikan ide penyelesaian secara langsung pada pemerintah dan aparat penegak hukum. Pada intinya, untuk bisa memberantas korupsi harus dimulai dari diri masing masing individu. Tuntutan agar para pejabat di negeri ini bersih dari korupsi memang penting sebagai kontrol sosial. N amun, dalam kehidupan sehari -hari kita harus memulai untuk berlaku jujur sebagai awal upaya mengurangi korupsi di negeri ini , semuanya harus dimulai dari mereform diri sendiri.