121338083 pengaruh-pemeriksaan-pajak-daerah-terhadap-penerimaan-pajak-daerah-kabupaten-bandung

5,187 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,187
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

121338083 pengaruh-pemeriksaan-pajak-daerah-terhadap-penerimaan-pajak-daerah-kabupaten-bandung

  1. 1. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tahun 2001 merupakan tahun yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia, karena sejak tahun 2001 tersebut telah terjadi perubahan yang sangat fundamental di dalam pola pengaturan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Republik Indonesia menerapkan desentralisasi (otonomi daerah) yang didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang “Pemerintah Daerah” dan UU No. 25 tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah”. UU No. 22 tahun 1999 pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dimana kota dan kabupaten bertindak sebagai “motor” sedangkan pemerintah propinsi sebagai koodinator. Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan UU dan PP tersebut, Daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Penetapan 1
  2. 2. jenis pajak dan retribusi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut di hampir semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktek merupakan jenis pungutan yang baik.(Sidik, 2002) Pemerintah daerah harus mampu membiayai belanja daerahnya dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari daerahnya sendiri dan dibantu dengan dana alokasi dari pemerintah pusat serta penerimaan lainnya yang sah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap PAD setiap tahunnya adalah pajak daerah. Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sumber yang dapat di andalkan bagi daerah. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut pemerintah pusat terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus diberi kewenangan yang lebih besar dalam bidang perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan kewenangan tersebut pemerintah pusat mengesahkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang kemudian diganti dengan Undang-undang 2
  3. 3. Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2010. Dalam UU PDRD Nomor 28 Tahun 2009 terdapat penambahan beberapa jenis pajak daerah provinsi dan kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak daerah terdiri dari : 1. Jenis pajak provinsi terdiri atas : a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok. 2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; 3
  4. 4. i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pajak daerah dan retribusi daerah sangat berperan didalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Tanpa adanya pajak maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan sulit untuk di penuhi karena sebagian besar pendapatan pusat dan daerah berasal dari pajak. Oleh sebab itu permasalahan tentang pajak ini harus ditangani secara tepat agar iuran pajak dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan dan pembangunan di daerah maupun pembangunan nasional. Kabupaten Bandung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya. Saat ini pemerintah Kabupaten Bandung masih mengandalkan pendapatannya dari sektor pajak dan retribusi, hal ini dikarenakan kontribusi dari perusahaan daerah terhadap PAD masih sangat minim. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bandung selalu meningkatkan penerimaan PAD yang berasal dari sektor pajak baik dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi, karena Kabupaten Bandung memiliki banyak potensi dari sektor pajak yang masih belum tergali. Jenis pajak daerah yang menjadi andalan PAD Kab. Bandung adalah pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak reklame dan pajak restoran. Pemungutan 4
  5. 5. pajak daerah di Kab. Bandung sebagian besar sudah menggunakan sistem self assessment, yang berimplikasi pada perlunya pembenahan aparat perpajakan, sistem dan prosedur, tata kerja maupun pelayanan kepada wajib pajak. Penerapan sistem self assessment ini juga membutuhkan keandalan administrasi, pengawasan serta penegakan aturan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kab. Bandung menurut Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kab. Bandung, sejak adanya pemekaran Kab. Bandung pada tahun 2007 yang mengakibatkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Bandung sebesar 30% karena sebagian daerah tujuan wisata berada di wilayah Kab. Bandung Barat yang mengakibatkan penurunan pada sektor pajak hotel dan pajak restoran. Untuk mengejar penurunan tersebut, saat ini pemerintah Kab. Bandung terus menggenjot pajak restoran dan pajak reklame untuk meningkatkan raihan PAD. (Sumber : Harian Pikiran Rakyat 10 Agustus 2009) 5
  6. 6. Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah TA 2007 Jenis Pajak Daerah Realisasi (Rp) Kontribusi (%) Pajak Hotel 2.013.001.546,90 3,70 Pajak Restoran 2.807.585.410,90 5,16 Pajak Hiburan 1.454.863.194,90 2,67 Pajak Reklame 1.745.262.742,50 3,21 890.939.233,00 1,64 45.447.027.500,00 83,56 32.724.500,00 0,06 54.391.453.802,20 100 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir Total (sumber: perkembangan Target dan Realisasi Pajak Derah Kab. Bandung TA. 1999-2011) Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2007, kontribusi pajak retoran terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 5,16%, serta menempati urutan kedua setelah pajak penerangan jalan. Untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah, maka diperlukan adanya pemeriksaan pajak daerah. Dengan adanya pemeriksaan pajak diharapkan dapat menimbulkan rasa diawasi dan efek jera bagi wajib pajak yang menunggak pajak atau melakukan penyimpangan karena akan dikenai sanksi administratif atau sanksi pidana. Keadaan ini akan meningkatakan kepatuhan wajib pajak (tax compliance) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kepatuhan yang meningkat tentu saja akan diikuti peningkatan penerimaan pajak. Upaya dalam meningkatkan 6
  7. 7. penerimaan pajak melalui pemeriksaan terhadap wajib pajak ini juga direkomendasikan oleh IMF. Adapun rekomendasi tersebut tertuang dalam Letter Of Intent (LOI) tahun 1999 yang dikutip oleh Gunadi (2005), dinyatakan bahwa langkah kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara menaikkan coverage pemeriksaan pajak (tax audit coverage ratio). Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang pengaruh dari upaya penegakan hukum (Law Enforcement) yaitu melalui pemeriksaan pajak daerah terhadap wajib pajak restoran serta mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian target penerimaan pajak daerah Kab. Bandung dan bermaksud menuangkannya kedalam bentuk skripsi yang berjudul : “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bandung” 1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, maka masalah yang diidentifikasi dalam penelitian adalah: Apakah pemeriksaan pajak daerah berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung? 1.3 Tujuan Penelitian Sesuai dengan identifikasi masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 7
  8. 8. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari pemeriksaan pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kab. Bandung. 1.4 Batasan Penelitian Agar penelitian dapat dilakukan secara terarah sehingga hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka penulis memutuskan untuk melakukan pembatasan penelitian. Adapun pembatasan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Pemeriksaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pemeriksa dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Bandung. 2. Wajib pajak yang dijadikan sampel adalah wajib pajak restoran yang telah diperiksa. 1.5 Manfaat Penelitian Penelitian yang peneliti lakukan diharapkan akan mempunyai kegunaan antara lain : 1. Bagi peneliti Penelitian ini berguna untuk dapat mengetahui dan memahami perbandingan konsep dan teori yang di peroleh selama masa perkuliahan dengan penerapannya dalam suatu instansi, untuk dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti. 8
  9. 9. 2. Bagi pemerintah Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Bandung dalam memaksimalkan penerimaan dan menentukan kebijakan dalam permasalahan pajak daerah. 3. Bagi peneliti lain Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya. 1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian 1.6.1 Kerangka Pemikiran Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan yang relatif penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah adalah pajak daerah. Pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD setiap tahunnya. Pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintah daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemungutan Pajak Daerah menerapkan 3 (tiga) sistem yaitu Self Assesment, Official Assesment, dan With holding. Wajib pajak diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari kedua sistem diatas, self assessment dan official assessment. Self assessment merupakan sistem dimana wajib pajak menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak terutang melalui media Surat 9
  10. 10. Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), sedangkan official assessment adalah perhitungan dan penetapan pajak dilakukan oleh pejabat Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarka laporan dari wajib pajak. Untuk sistem whit holding pajak dipungut oleh pemungut pajak, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, dalam hal ini Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas tenaga listrik yang disediakan PLN. Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah sistem self assessment dan official assessment. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan undang-undang nomor 18 tahun 1997 pasal 7 yang menentukan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pemungutan pajak dengan sistem self assessment memberikan kewenangan yang besar kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Kewajiban self assessment tersebut dituangkan wajib pajak daerah dalam bentuk SPTPD yang disampaikan wajib pajak daerah kepada kantor Dinas Pendapatan Daerah. Dengan diberikannya kewenangan yang besar terhadap wajib pajak ini memungkinkan adanya wajib pajak yang melakukan penyimpangan atas pelaporan pajaknya. Maka didalam pelaksanaan undang-undang diperlukan adanya penegakan hukum (Law Enforcement) untuk menjamin kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan Undang-Undang. Penegakan hukum (Law Enforcement) terhadap wajib pajak daerah dapat dilakukan dengan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan. Sistem pemeriksaan 10
  11. 11. yang ada harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, dan pemotongan, pemungutan serta penyetoran pajak oleh wajib pajak. (Sadhani, 1995) Seperti yang dikatakan oleh Gupta dalam Audit Selection Strategy for Improving Tax Compliance – Application of Data Mining Techniques.(378 387) “A (tax) audit is a detailed exploration into the activities of a taxpayer to determine whether he/she has been correctly declaring the tax liabilities. Audits indirectly drive voluntary compliance and directly generate additional tax collections, both of which help tax agencies to reduce the „tax gap‟ between the tax due and tax collected. Audit plays the pivotal role in the administration of tax and achieving the revenue objectives, ensuring the fiscal health of country and ensures a level playing field for an honest taxpayer.” Dari uraian di atas menyatakan bahwa, sebuah pemeriksaan (pajak) adalah eksplorasi rinci ke dalam kegiatan wajib pajak untuk menentukan apakah ia telah menyatakan dengan benar kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan secara tidak langsung mendorong kepatuhan sukarela dan langsung menghasilkan penerimaan pajak tambahan, yang keduanya membantu instansi pajak untuk mengurangi 'kesenjangan pajak' antara pajak yang terhutang dan pajak yang diterima. Pemeriksaan memiliki peran penting dalam administrasi pajak dan mencapai tujuan pendapatan, memastikan kesehatan fiskal negara dan memastikan tingkat bidang permain untuk Wajib Pajak yang jujur. Untuk mengantisipasi berbagai tindakan yang berindikasi kearah penyelewengan atau penggelapan, maka perlu dilaksanakan suatu pemeriksaan sekalipun ada kemungkinan bahwa objek yang diperiksa adalah sama, misalnya laporan keuangan perusahaan, akan tetapi oleh karena landasan hukum dan tujuan 11
  12. 12. dari pemeriksaan yang dilakukan adalah tidak sama maka pengertian dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik dan pemeriksa pajak adalah tidak sama. (Gunadi, 2005) Salah satu tahapan yang penting dalam keberhasilan pemungutan pajak daerah adalah adanya kepastian bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajibanya secara benar. Untuk mengetahui hal ini, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk harus melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Hal ini juga diatur dalam Uandang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, yang dalam pasal 35 ditentukan bahwa kepala daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Menurut Marihot P Siahaan (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hal 117) “ Pemeriksaan pajak daerah adalah suatu proses yang diperlukan dalam pemungutan pajak untuk membuktikan kebenaran pelaksanaan kewajiban perpajakan yang diatur oleh undang-undang.” Sementara itu menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 definisi Pemeriksaan Pajak Daerah adalah : “Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah.” Uraian diatas menunjukan bahwa pemeriksaan pajak merupakan bagian vital dari fungsi pengawasan dalam system pemungutan pajak. Pemungutan pajak daerah menjadi maslah yang cukup kompleks, dikarenakan rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, serta prosedur yang rumit dalam 12
  13. 13. pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan pajak daerah yang disebabkan oleh tunggakan, kecurangan, penyelewengan, dan kesalahan data akuntansi. Oleh karena itu dibutuhkan pemeriksaan pajak daerah dalam rangka meningkatkan kepatuhan para wajib pajak sehingga dengan meningkatnya kepatuhan para wajib pajak diharapkan target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan oleh Dispenda dapat tercapai. Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Pemeriksaan Pajak Daerah Penerimaan Pajak Daerah 1.6.2 Hipotesis Penelitian Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis mengjukan suatu hipotesis yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian ini, yaitu : H0 : “Tidak ada pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak daerah di Kab. Bandung” Ha : “Ada pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak daerah di Kab. Bandung” 1.7 Waktu dan lokasi penelitian Penelitian ini direncanakan dari bulan Maret 2012 – Mei 2012. Data penelitian bersumber dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Kabupaten Bandung. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 13
  14. 14. Keuangan Daerah Kabupaten Bandung yang berlokasi di Komplek Pemda Kab. Bandung, Jalan Raya Soreang Km.17, Kab. Bandung. 1.8 Sistematika Penulisan Penelitian ini terdiri atas lima bagian. Pertama, bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, waktu dan tempat penelitian, serta sistematika penulisan. Kedua, bagian tinjauan pustaka yang berisi landasan teori, penelitian-penelitian sebelumnya, serta kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis penelitian. Ketiga, bagian metode penelitian yang berisi variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik analisis data. Keempat, bagian hasil penelitian dan pembahasan yang berisi gambaran umum sampel penelitian, statistika deskriptif, pengujian hipotesis, dan pembahasan. Kelima, bagian penutup yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran. 14
  15. 15. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Konsep Perpajakan 2.1.1 Definisi dan Unsur Perpajakan Definisi atau Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (1974 : 8), “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama yang mebiayai public investment”. Menurut Soeparman (1964), “pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Menurut Smeets (1951) :”pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur –unsur sebagai berikut : 1) Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 2) Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 3) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 15
  16. 16. 4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, surplus tersebut dipergunakan untuk membiayai public investment. 5) Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur. 2.1.2 Fungsi Pajak Fungsi pajak ada dua, seperti yang tertulis dalam buku hukum pajak yang ditulis oleh Erly Suandy (2011 : 12), yaitu : 1) Fungsi Budgetair / financial yang memasukan uang sebanyak – banyaknya ke kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Negara. 2) Fungsi Regulerent / fungsi mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat di bidang ekonomi, social maupun politik dengan tujuan tertentu. 2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu: 1. Pemungutan pajak harus adil Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. 16
  17. 17. Contohnya: a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak. b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak. c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. 2. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu: a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum c. 3. Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah. 4. Pemungutan pajak harus efesien Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya 17
  18. 18. pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu. 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak. Contoh: a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10% c. Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi) (Mardiasmo, 2009:2) 2.1.4 Pengelompokan Pajak Pajak dapat dikelompokan berdasarkan: 1. Berdasarkan golongannya, pajak dibedakan: 18
  19. 19. a. Pajak Langsung, pajak yang ditanggung oleh si wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan ke orang lain. Misalnya: PPh (pajak penghasilan) Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. b. Pajak Tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan pada orang lain. Misalnya : PPN (pajak pertambahan nilai). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. 2. Berdasarkan sifat, pajak dibedakan: a. Pajak Subjektif, pajak yang dibebankan kepada keadaan wajib pajak. Misalnya: pajak penghasilan. b. Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak. Misalnya: pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah. 3. Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak dibedakan: a. Pajak Pusat, dipungut pemerintah pusat dan digunakan membiayai rumah tangga Negara, yang terdiri dari : 1. Pajak Penghasilan Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 19
  20. 20. Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009. 3. Bea Materai Diatur dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. b. Pajak Daerah, dipungut pemerintah daerah dan digunakan membiayai rumah tangga daerah. Pajak Provinsi terdiri dari:  Pajak Kendaraan Bermotor;  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;  Pajak Air Permukaan;  Pajak Rokok. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:  Pajak Hotel;  Pajak Restoran;  Pajak Hiburan;  Pajak Reklame;  Pajak Penerangan Jalan;  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;  Pajak Parkir;  Pajak Air Tanah;  Pajak Sarang Burung Walet;  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 20
  21. 21.  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (Erly, 2011:36) 2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga, antara lain : 1. Sistem Self Assestment Dalam sistem self assestment, wajib pajak sendiri yang menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang. Fiskus hanya berperan untuk mengawasi, misalnya melakukan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, meneliti kebenaran penghitungan dan meneliti kebenaran penulisan. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan kebenaran data yang terdapat di SPT wajib pajak, fiskus dapat melakukan pemeriksaan. PPh orang pribadi dan badan serta PPN menggunakan sistem ini. 2. Sistem Official Assestment Berbeda dengan sistem self assestment, dalam sistem official assestment, fiskus yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang. PBB menganut sistem ini, karena besarnya pajak yang terutang dihitung dan ditetapkan oleh fiskus melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). 21
  22. 22. 3. Sistem Withholding Dalam sistem withholding, pihak ketiga yang wajib menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang sudah dipotong/dipungut. Misalnya pihak perusahaan atau pemberi kerja berkewajiban untuk menghitung berapa PPh yang harus dipotong atas penghasilan yang diterima pegawainya. Kemudian perusahaan atau pemberi kerja tersebut harus menyetorkan, dan melaporkan PPh pegawainya tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak. (Mardiasmo, 2009:7) 2.2 Pajak Daerah 2.2.1 Pengertian Pajak Daerah Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada suatu daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang – undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan daerah. (Marihot, 2010 : 9) 2.2.2 Jenis Pajak Daerah Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian : 1) pajak provinsi terdiri atas : a. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau pengusaha kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, 22
  23. 23. dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kandaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. d. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang ada di laut maupun didarat. e. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. 23
  24. 24. 2) Pajak kabupaten/kota terdiri atas : a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum 24
  25. 25. terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. g. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan pajak parker di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifa sementara. h. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. i. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet. 25
  26. 26. Burung wallet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badah, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan uasaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. (Marihot, 2010 : 64) 26
  27. 27. 2.2.3 Tarif Pajak Daerah Tarif jenis pajak sebagaiman disebutkan diatas paling tinggi sebesar : Pajak Daerah Provinsi : 1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5 % 2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 10 % 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5 % 4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah dan air permukaan sebesar 20 % Pajak Daerah Kabupaten/Kota : 1) Pajak Hotel sebesar 10 % 2) Pajak Restoran sebesar 10 % 3) Pajak Hiburan sebesar 35 % 4) Pajak Reklame sebesar 25 % 5) Pajak Penerangan Jalan sebesar 10 % 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20 % 7) Pajak Parkir sebesar 20 % (Marihot, 2010 : 331) 2.2.4 Pemungutan Pajak Daerah Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimounan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengaawasan penyetorannya. 27
  28. 28. Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah system self assessment dan official assessment. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan undang-undang no.18 tahun 1997 pasal 7, yang menentukan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pada cara pertama pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pada cara kedua, pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). (Marihot, 2010 : 98) 2.3 Pemeriksaan Pajak 2.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Erly, 2011:203) Salah satu tahapan yang penting dalam keberhasilan pemungutan pajak daerah adalah adanya kepastian bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya secara benar. Untuk mengetahui hal ini, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk harus melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pemeriksaan pajak daerah ialah serangkaian kegiatan untuk mencari, 28
  29. 29. mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah dan retribusi. Pemeriksaan pajak daerah menghendaki kerjasama yang baik dari wajib pajak yang diperiksa. Oleh karena itu, wajib pajak yang diperiksa wajib: 1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang. 2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, termasuk memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas dan 3. Memberikan keterangan yang diperlukan. Apabila wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, dikenakan penetapan secara jabatan. Hal ini diatur untuk memberikan kepastian kepada fiskus untuk melaksanakan tugasnya dan menghindarkan wajib pajak dari keinginan menghalangi jalannya pemeriksaan. (Marihot, 2010:154) 2.3.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak Daerah Kepala Daerah dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk:  Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan 29
  30. 30.  Tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan di kantor atau di tempat wajib pajak yang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan. (Marihot, 2010 : 155) 2.3.3 Bentuk Pemeriksaan Pajak Daerah Pemeriksaan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana. Pemeriksaan lengkap merupakan pemeriksaan lapangan terhadap seluruh kegiatan wajib pajak yang bersifat komprehensif. Pemeriksaan lengkap dilakukan di tempat domisili atau di lokasi usaha wajib pajak, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan dan atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan pada umumnya lazim digunakan dalam pemeriksaan. Pemeriksaan sederhana atau verifikasi merupakan pemeriksaan singkat yang dapat berupa pemeriksaan sederhana di kantor maupun pemeriksaan sederhana di lapangan. Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan:  Di lapangan, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana atau  Di kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun pajak berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. (Marihot, 2010 : 155) 30
  31. 31. 2.3.4 Norma Pemeriksaan Pajak Daerah Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang memuat batasan terhadap pemeriksa, pemeriksaan dan wajib pajak. Pelaksanaan pemeriksaan berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut: a. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemeriksa. Pemeriksa adalah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh kepala daerah yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang pajak daerah. b. Pemeriksaan dilaksanakan di kantor pemeriksa, di kantor wajib pajak, atau di tempat usaha atau di tempat tinggal atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan wajib pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh kepala daerah atau pejabat. c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja, jika dipandang perlu. d. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan pemeriksaan. e. Hasil pemeriksaan yang seluruhnya disetujui oleh wajib pajak, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan. f. Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh wajib pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. 31
  32. 32. g. Berdasarkan laporan pemeriksaan, diterbitkan surat ketetapan pajak daerah dan STPD sepanjang tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut: a. Pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan. b. Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak. c. Pemeriksa wajib memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak. d. Pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa. e. Pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan. f. Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPTPD dengan hasil pemeriksaan. g. Pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama empat belas hari sejak selesainya pemeriksaan. h. Pemeriksa dilarang memberitahu pihak lain yang tidak berhak tentang segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak kepadanya dalam rangka pemeriksaan. 32
  33. 33. i. Pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan kantor berpedoman pada norma pemeriksaan: a. Pemeriksa menyampaikan surat panggilan yang ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat untuk memanggil wajib pajak agar datang ke kantor Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka pemeriksaan. b. Pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa. c. Pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan. d. Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPTPD dengan hasil pemeriksaan. e. Pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama tujuh hari sejak selesainya pemeriksaan. 33
  34. 34. f. Pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak tentang segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. g. Pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi wajib pajak pada saat diperiksa berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut: a. Wajib pajak wajib memenuhi pelaksanaan pemeriksaan baik di lapangan maupun di kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan. b. Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan tanda pengenal pemeriksa. c. Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan. d. Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan SPTPD. 34
  35. 35. e. Wajib pajak wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui. f. Wajib pajak wajib menandatangani berita acara hasil pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui. g. Wajib pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman bukubuku, catatan dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan. h. Wajib pajak wajib memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. i. Wajib pajak wajib memberikan keterangan yang diperlukan. (Marihot, 2010 : 156) 2.3.5 Pedoman Pemeriksaan Pajak Daerah Pelaksanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak didasarkan pada pedoman pemeriksaan yang meliputi pedoman umum pemeriksaan, pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan pedoman laporan pemeriksaan. Pedoman umum pemeriksaan adalah sebagai berikut: a. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa yang telah mendapat pendidikan teknis pemeriksa pajak daerah dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa. b. Pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggungjawab, penuh pengabdian, bersifat terbuka, sopan dan objektif, serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela. 35
  36. 36. c. Pemeriksaan harus dilakukan oleh pemeriksa dengan menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang wajib pajak. d. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun laporan pemeriksaan. Pedoman pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut: a. Pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksaan sesuai harus dengan didahului tujuan dengan pemeriksaan program dan dengan pengawasan yang seksama. b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan. c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berlandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pedoman laporan pemeriksaan adalah sebagai berikut: a. Laporan pemeriksaan disusun secara rinci, ringkas dan jelas sesuai ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan yang didukung bukti yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan. 36
  37. 37. b. Laporan pemeriksaan yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPTPD harus memperhatikan: 1). Faktor pembanding. 2). Nilai absolut dari penyimpangan. 3). Sifat, bukti dan petunjuk adanya penyimpangan. 4). Pengaruh penyimpangan dan 5). Hubungan dengan permasalahan lainnya. (Marihot, 2010 : 159) 2.3.6 Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah Pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara berikut ini: a. Pemeriksa memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah. b. Pemeriksa memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dan media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya. c. Pemeriksa meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran media komputer serta perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima. d. Pemeriksa meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa. e. Pemeriksa memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan atau tempat-tempat 37
  38. 38. lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempattempat tersebut. f. Pemeriksa melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan. Tata cara penyegelan terhadap tempat atau ruangan yang dilakukan oleh pemeriksa ditetapkan oleh kepala daerah. g. Pemeriksa meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa. Pemeriksaan kantor dilakukan dengan cara berikut ini: a. Pemeriksa memberitahukan agar wajib pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya. b. Pemeriksa meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima. c. Pemeriksa memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dan media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya. d. Pemeriksa meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa. 38
  39. 39. e. Pemeriksa meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa. Jika pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib pajak sesuai batas kewenangannya dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan. Pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan , wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai wajib pajak yang bersangkutan untuk mewakili wajib pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan. Apabila pegawai wajib pajak yang diminta mewakili wajib pajak menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan. Ketika wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaa serta memberikan yang diperlukan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan. Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan atau Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan, pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat 39
  40. 40. Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan dan Berita Acara Penolakan Pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan pemeriksaan yaitu laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara rinci, ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan maksud pemeriksaan. Laporan pemeriksaan yang dibuat oleh pemeriksa digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Jika penghitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh wajib pajak atau penanggung pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan dibuatkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan wajib pajak yang bersangkutan. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan merupakan pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa dengan wajib pajak dalam upaya memperoleh pendapat yang sama atas temuan selama pemeriksaan. Hasil temuan tersebut, baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui, dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan wajib pajak, yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan surat ketetapan pajak daerah atau STPD. Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam 40
  41. 41. waktu paling lama 21 hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama tujuh hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan. Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib pajak. Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan. Jika wajib pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, surat ketetapan pajak daerah dan atau STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib pajak. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan lebih lanjut ditetapkan oleh kepala daerah. Norma pemeriksaan, pedoman laporan pemeriksaan dan tata cara pemeriksaan untuk setiap jenis pajak daerah ditetapkan oleh kepala daerah. (Marihot, 2010 : 161) 2.3.7 Tahapan Pemeriksaan Pajak Daerah Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu : a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama; b. Luas Pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, 41
  42. 42. pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Pemeriksaan; c. Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim seorang atau lebih anggota tim; e. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli seperti peterjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara; f. Apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersamasama dengan tim pemeriksa dari instansi lain; g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa Pajak; 42
  43. 43. h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; i. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan; j. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak. 2.4 Hasil Penelitian yang Relevan Salah satu tahapan yang penting dalam keberhasilan pemungutan pajak daerah adalah adanya kepastian bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya dengan benar. Untuk mengetahui hal itu pemerintah daerah melalui pejabat yang ditunjuk harus melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Hal tersebut membuat para peneliti ingin mengetahui pengaruhnya terhadap penerimaan, pencapaian target, dan sebagainya. Berikut ini, penulis menyampaikan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. 1. Dr. Salip, Msc, Akt. dan Tendy Wato, SE. (2006), dalam Jurnal Keuangan Publik yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Studi Kasus: di KPP Jakarta Kebon Jeruk”, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak, namun peningkatan penerimaan secara nominal tersebut tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada rasio laba sebelum pajak terhadap penjualan (EBT) dan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio pajak penghasilan badan terhadap penjualan. Hal ini berarti bahwa penerimaan 43
  44. 44. pajak penghasilan badan secara nominal diperoleh dari peningkatan tambahan atas penjualan yang meningkat pada tahun-tahun berikutnya. 2. Rizqie Isnaeni, Muhammad (2011), dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Daerah terhadap Pencapaian target penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung”, menyimpulkan bahwa dari hasil uji statistik yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwan terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap pencapaian target penerimaan pajak daerah Kota Bandung. Sehingga dapat dilihat besarnya pengaruh dari pemeriksaan pajak terhdap pencapaian target yang diskor menggunakan koefisien determinasi yaitu sebesar 30,4% sedangkan sisanya 69,6% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti penagihan, kepatuhan dan lain-lain. 44
  45. 45. BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN 3.1 Objek Penelitian Penelitian ini penulis lakukan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung yang beralamat di Komplek Pemda Soreang, jalan Raya Soreang KM. 17. Jumlah wajib pajak restoran yang terdaftar di DPPK Kab. Bandung hingga saat ini adalah 116 wajib pajak. Dari data tersebut, diperoleh 18 wajib pajak yang datanya lengkap, yaitu wajib pajak diperiksa dan ada data penerimaan 1 tahun sebelum diperiksa dan 1 tahun setelah diperiksa, untuk menganalisa adanya “beda”. 3.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung Sejak pembentukan Daerah – daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat berdasarkan Undang – undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat, terdapat 14 urusan pemerintahan yang diserahkan bersamaan dengan pembentukan Kabupaten tersebut, yang menjadi urusan Rumah Tangganya yang disebut Kewenangan Pangkal, yaitu : 1. Urusan Umum 2. Urusan Pemerintahan Umum 3. Urusan Agraria 4. Urusan Pengairan, jalan – jalan dan gedung – gedung 5. Urusan Pertanian, perikanan dan Koperasi 45
  46. 46. 6. Urusan Kehewana 7. Urusan Kerajinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian 8. Urusan Perburuhan 9. Urusan Sosial 10. Urusan Pembagian (distribusi) 11. Urusan Penerangan 12. Urusan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan 13. Urusan Kesehatan 14. Urusan Perusahaan Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah, ditetapkan mengenai penyerahan Pajak Negara kepada Daerah Tingkat II, yaitu : a. Pajak Jalan b. Pajak Kopra c. Pajak Potong Hewan d. Pajak Pembangunan I e. Pajak Vervonding Indonesia Selain pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II sebagaiman tersebut diatas, juga berdasarkan Undang – undang Darurat No. 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, terdapat kewenangan daerah tingkat II untuk memungut Pajak – Pajak Daerah, sebagai berikut : a. Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum 46
  47. 47. b. Pajak atas Reklame sepanjang tidak diadakan dengan memuatnya dalam majalah atau warta harian c. Pajak Anjing d. Pajak atas ijin Penjualan / Pembikinan Petasan dan Kembang Api e. Pajak atas Ijin Penjualan Minuman yang mengandung alkohol f. Pajak atas Kendaraan tidak bermotor g. Pajak atas Ijin mengadakan perjudian h. Pajak atas Tanda Kemewahan mengenai luas dan penghiasan kubur i. Pajak karena berdiam di suatu daerah lebih dari 120 hari dalam suatu tahun pajak, kecuali untuk perawatan didalam rumah sakit atau sanatorium, dan juga atas penyediaan rumah lengkap dengan perabotnya untuk diri sendiri atau keluarganya selama lebih dari 120 hari dari suatu tahun pajak, semua itu tanpa bertinggal tetap di daerah itu dengan ketentuan bahwa mereka yang berdiam di luar daerahnya guna menjalankan tugas yang diberikan oleh Negara atau Daerah tidak boleh dikenakan pajak termaksud. j. Pajak atas milik berupa bangunan serta halamannya yang berbatasan dengan jalan umum di darat atau di air, atau yang terletak disekitarnya dan juga atas milik berupa tanah kosong yang berbatasan atau yang empunyai jalan keluar pada jalan – 47
  48. 48. jalan tersebur, pajak ini dapat dipungut atas dasar sumbangan yang layak untuk pembiayaan penerangan atau pembangunan air serta kotoran oleh daerah k. Pajak atas milik berupa bangunan serta keturutannya atau tanah kosong yang terletak dalam bagian tertentu dari daerah, pajak mana dipungut tiap – tiap tahun untuk paling lama 30 tahun atas dasar sumbangan yang layak guna pembiayaan pekerjaan yang diselenggarakan oleh atau dengan bantuan daerah dan yang menguntungkan milik – milik tersebut l. Pajak atas milik berupa bangunan serta halamannya yang berbatasan dengan jalan umum didarat atau di air atau dengan lapangan, atau pajak atas tanah yang menurut rencana bangunan daerah yang telah disahkan akan dipergunakan sebagai tanah bangunan dan terletak dalam lingkungan yang ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah m. Pajak sekolah yang semata – mata diperuntukan membiayai pembangunan rumah sekolah rendah untuk pelajaran umum dan pembelian perlengkapan pertama n. Opsen atas pokok pajak daerah tingkat atasan sepanjang kemungkinan pemungutan opsen itu diberikan dalam peraturan pajak daerah tingkat itu. Demikian pula berdasarkan Undang – undang No. 10 Tahun 1968 dan peraturan pemerintah No. 5 Tahun 1969, diserahkan kewenangan pungutan pajak untuk daerah tingkat II, yaitu : 48
  49. 49. 1. Pajak Radio 2. Pajak Bangsa Asing Juga berdasarkan keputusan Mendagri No. 900 – 099 Tahun 1980, terdapat adanya tambahan jenis pajak daerah tingkat II, sebagai sumber pendapatan daerah, yaitu : 1. Pajak Penerangan Jalan 2. Pajak Rumah Bola (Bilyar) 3. Pajak Pendaftaran Perusahaan 4. Pajak Forenzen 5. Pajak Pemberian Air Minum 6. Pajak atas mempunyai barang – barang menjulang di atas tanah, jalan bangunan yang dikuasai daerah 7. Pajak Perusahaan 8. Pajak Kendaraan di Atas Air 9. Pajak Pelabuhan Perahu 10. Pajak Pembuatan Garam 11. Pajak Pengangkutan Garam ke Luar Daerah 12. Pajak Asuransi 13. Pajak Pengusaha Kandang Babi 14. Pajak Pengambilan Sarang Burung 15. Pajak Pengambilan Rumput Laut dan Agar – agar Laut 16. Pajak Pengumpulan Telur Penyu 17. Pajak Rumah Asap 18. Pajak Mendirikan Rumah – rumah Tembakau 49
  50. 50. 19. Pajak Pelelangan Ikan Atas dasar peraturan daerah No. 7 Tahun 2001 tersebut, ditetapkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung oleh keputusan Bupati Bandung No. 43 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Unsur organisasi Dinas, terdiri atas : a. Pimpinan adalah Kepala Dinas b. Pembantu Pimpinan adalah Wakil dan bagian tata usaha c. Pelaksana adalah Sub Dinas, cabang dinas dan kelompok jabatan fungsional Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas b. Wakil Kepala Dinas c. Bagian Tata Usaha d. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional e. Sub Dinas Pajak dan Retribusi Daerah f. Sub Dinas bagi hasil pendapatan dan pendapatan lain – lsin g. Cabang Dinas h. Kelompok Jabatan Fungsional Di dalam era otonomi daerah, yaitu dengan berlakunya Undang – undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang – undang No. 25 Tahun 1999 yang diberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah, maka Undang – undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daeraah 50
  51. 51. dan retribusi daerah dapat penyesuaian / perubahan melalui Undang – undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan pedoman pelaksanaannya yaitu peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah dan peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah. Di dalam salah satu ketentuan jenis pajak Kabupaten / Kota terdiri dari : a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C g. Pajak Parkir 3.2. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun laporan tugas akhir ini menggunakan metode uji beda. 3.2.1 Populasi dan Sampel Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:115). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak restoran Kab. Bandung. 51
  52. 52. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2010:116). Dengan demikian sampel lebih kecil dibandingkan dengan populasi. Sampel yang diambil dari populasi itu harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat mewakili populasi itu. Pemilihan sampel dalam penelitian ini berdasarkan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010:122). Penulis memilih sampel dengan cara ini karena pemeriksaan pajak dilakukan pada wajib pajak restoran yang diperiksa di tahun tertentu. 3.2.2 Operasionalisasi Variabel Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai (Sekaran, 2006:115). Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas atau X (independen variabel) dan variabel terikat atau Y (dependen variabel). Adapun variabel – variabel tersebut secara keseluruhan adalah : 1. Variabel Independen (X) Variabel independen adalah variabel yang bebas atau variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel independen adalah “Pemeriksaan Pajak Daerah”. 2. Variabel Dependen (Y) Variabel dependen adalah variabel terikat atau dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah “Penerimaan Pajak Restoran”. 52
  53. 53. 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data Peneliti mengumpulkan data dengan berbagai cara seperti: 1. Penelitian kepustakaan yang ditujukan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengakses internet, membaca buku dan jurnal-jurnal yang diperlukan. 2. Observasi atau penelitian lapangan yang ditujukan untuk mendapatkan data-data sekunder yang diperlukan. 3.2.4 Penetapan Hipotesis Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak dalam hipotesis adalah adanya “perbedaan” antara pajak yang dibayar sebelum dilakukan pemeriksaan dengan setelah dilakukan pemeriksaan. Perumusan hipotesis H0 dan Ha adalah sebagai berikut: Ho : “Tidak ada pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bandung” Ha : “Ada pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bandung” Jika hipotesis nol (Ho) ditolak, maka hipotesis alternatif (Ha) diterima yang artinya pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bandung. 3.2.5 Teknik Analisa Data Dalam melakukan pengujian atas hipotesis yang diajukan, penulis menggunakan uji beda rata-rata 2 sampel berpasangan. Tujuannya adalah 53
  54. 54. untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kab. Bandung yaitu dengan cara membandingkan penerimaan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan dengan sesudah dilakukan pemeriksaaan. Uji ratarata dua sampel berpasangan sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu jenis parametrik dan jenis nonparametrik. Menurut kamus statistika, metode parametrik merupakan prosedur pengujian hipotesis tentang parameter dalam populasi yang menguraikan secara spesifik bentuk distribusi data, biasanya distribusi normal (Everitt, 2006;293). 3.2.5.1 Uji Normalitas Data Sesuai dengan defenisi statistika parametrik yang disebutkan sebelumnya, maka untuk memutuskan apakah memilih statistika parametrik atau statistika nonparametrik, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data. Pada penelitian ini normalitas data diuji menggunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov, karena merupakan aplikasi uji normalitas yang tersedia pada paket program SPSS. Menurut Singgih Santoso (2002;393), dasar pengambilan keputusan pada uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilakukan berdasarkan nilai probabilitas (significance), yaitu:  Jika nilai probabilitas > 0,05 maka distribusi dari data adalah normal.  Jika nilai probabilitas  0,05 maka distribusi dari data tidak normal Pengujian normalitas data juga dapat dilakukan secara visual yaitu melalui grafik normal probability plots (Singgih Santoso 2002;322) dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: 54
  55. 55.  Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data memenuhi asumsi normalitas.  Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak memenuhi asumsi normalitas. 3.2.5.2 Uji t 2 Sampel berpasangan Apabila hasil uji normalitas menyimpulkan data berdistribusi normal, maka untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kab. Bandung digunakan uji t dua sampel berpasangan dengan rumus sebagai berikut. t D SD / n D D n SD = D 2  ( D) 2 n 1 n D = Rata-rata perbedaan (mean difference) SD = Deviasi standar (standar deviation) (Cooper & Schindler, 2006:514) Kriteria pengujiannya adalah : Tolak Ho jika t > t dimana t1- didapat dari daftar distribusi t dengan dk = (n-1) dan peluang (1- ) Atau tolak Ho jika nilai probabilitas (nilai-p) < 0,05 55
  56. 56. 3.2.5.2 Wilcoxon Signed Rank Test Apabila dari hasil uji normalitas diperoleh kesimpulan data tidak berdistribusi normal maka untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kab. Bandung digunakan uji Wilcoxon signed rank test dengan rumus sebagai berikut. z T  T T Keterangan: T = jumlah rank dengan tanda paling kecil T  n(n  1) dan 4 T  n  n  1 2n  1 24 n= jumlah observasi (sampel) (Cooper & Schindler, 2006:664) Kriteria pengujiannya adalah : Tolak Ho jika z > z Atau tolak Ho jika nilai probabilitas (nilai-p) < 0,05 3.2.6 Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data dan hasil dari pengujian hipotesis sesuai dengan kriteia-kriteria yang telah disebutkan di atas.serta didukung oleh teori-teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. 56
  57. 57. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung. Penelitian ini dirancang menggunakan event study dengan periode pengamatan 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah pemeriksaan pajak. Unit analisis pada penelitian ini adalah Restoran atau Rumah Makan yang pernah dilakukan pemeriksaan pajak di Kabupaten Bandung, yaitu diperoleh sebanyak 18 Restoran atau Rumah Makan yang pernah diperiksa. Sebelum diuji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap besarnya penerimaan pajak, terlebih dahulu disajikan gambaran data penerimaan pajak sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan pajak. 4.1.1 Penerimaan Pajak Sebelum Pemeriksaan Besarnya penerimaan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut. 57
  58. 58. Tabel 4.1 Besarnya Penerimaan Pajak Sebelum Pemeriksaan No Nama WP 1 Tahun Sebelum Pemeriksaan Omzet Ketetapan UPTD SOREANG 1 RM.Kampung Sawah Rp 7,000,000 Rp 700,000 2 Restoran Sindang Reret Rp 51,000,000 Rp 5,100,000 3 Restoran Kampung Pago Rp 21,000,000 Rp 2,100,000 4 RM.Sate Cantilan Rp 2,000,000 Rp 200,000 5 WB.Mang H.Donald Rp 2,000,000 Rp 200,000 UPTD BANJARAN 1 RM.Riung Panyaungan Rp 22,000,000 Rp 2,200,000 2 RM.Pondok Mana Rp 2,000,000 Rp 200,000 3 RM.Bugel Rp 2,000,000 Rp 200,000 4 Restoran Citere Rp 2,000,000 Rp 200,000 UPTD BALEENDAH 1 Dunkin Donuts Rp 16,000,000 Rp 1,600,000 2 Pizza Hut Rp 350,000,000 Rp 35,000,000 3 RM.Sate Cilampeni Rp 2,500,000 Rp 250,000 UPTD Cileunyi 1 RM.Ponyo Rp 29,000,000 Rp 2,900,000 2 Café Valley Bisyro Rp 750,000,000 Rp 75,000,000 3 Sierro café Rp 115,000,000 Rp 11,500,000 4 Stone café Rp 62,000,000 Rp 6,200,000 5 Liwet Asep Stroberry Rp 3,000,000 Rp 300,000 6 RM.Sukahati Rp 3,000,000 Rp 300,000 Rp 1,441,500,000 Rp 144,150,000 Jumlah Sumber: Bidang Pendapatan DPPK Kab. Bandung TA.2010/2011 Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah omzet yang dilaporkan ke-18 rumah makan tersebut sebelum dilakukan pemeriksaan pajak sebesar Rp 1,441,500,000. Dengan demikian jumlah ketetapan pajak yang diterima Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung sebelum dilakukan pemeriksaan pajak hanya sebesar Rp 144,150,000. 58
  59. 59. 4.1.2 Penerimaan Pajak Sesudah Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut gambaran data penerimaan pajak restoran pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung setelah dilakukan pemeriksaan pajak. Tabel 4.2 Besarnya Penerimaan Pajak Sesudah Pemeriksaan No Nama WP 1 Tahun Sesudah Pemeriksaan Omzet Ketetapan UPTD SOREANG 1 RM.Kampung Sawah Rp 47,000,000 Rp 4,700,000 2 Restoran Sindang Reret Rp 75,100,000 Rp 7,510,000 3 Restoran Kampung Pago Rp 23,000,000 Rp 2,300,000 4 RM.Sate Cantilan Rp 10,000,000 Rp 1,000,000 5 WB.Mang H.Donald Rp 6,000,000 Rp 600,000 UPTD BANJARAN 1 RM.Riung Panyaungan Rp 45,000,000 Rp 4,500,000 2 RM.Pondok Mana Rp 5,000,000 Rp 500,000 3 RM.Bugel Rp 3,000,000 Rp 300,000 4 Restoran Citere Rp 3,000,000 Rp 300,000 UPTD BALEENDAH 1 Dunkin Donuts Rp 18,500,000 Rp 1,850,000 2 Pizza Hut Rp 480,000,000 Rp 48,000,000 3 RM.Sate Cilampeni Rp 5,000,000 Rp 500,000 UPTD Cileunyi 1 RM.Ponyo Rp 33,000,000 Rp 3,300,000 2 Café Valley Bisyro Rp 810,000,000 Rp 81,000,000 3 Sierro café Rp 210,000,000 Rp 21,000,000 4 Stone café Rp 95,000,000 Rp 9,500,000 5 Liwet Asep Stroberry Rp 37,500,000 Rp 3,750,000 6 RM.Sukahati Rp 4,000,000 Rp 400,000 Jumlah Rp 1,910,100,000 Rp 191,010,000 Sumber: Bidang Pendapatan DPPK Kab. Bandung TA.2010/2011 Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah omzet yang dilaporkan ke-18 rumah makan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan pajak sebesar Rp 1,910,100,000. 59
  60. 60. Dengan demikian jumlah ketetapan pajak yang diterima Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung setelah dilakukan pemeriksaan pajak sebesar Rp 191,010,000 atau meningkat sebesar 32,51% dari sebelum dilakukan pemeriksaan pajak. 4.1.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Setelah diuraikan gambaran penerimaan pajak sebelum 1 tahun sebelum dilakukan pemeriksaan dan 1 tahun sesudah dilakukan pemeriksaan pajak, selanjutnya akan diuji apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Pengujian dilakukan menggunakan uji dua sampel berpasangan, karena data yang diuji merupakan data dua periode pada wajib pajak yang sama. Hipotesis penelitian yang akan diuji dituangkan kedalam hipotesis statistik sebagai berikut. Ho: 1 = 2 Tidak terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung. Ha: 1 ≠ 2 Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung. 4.1.3.1 Uji Normalitas Sebelum hipotesis tersebut diuji terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data untuk menentukan jenis uji yang digunakan apakah uji parametrik atau nonparametrik. Apabila data berdistirbusi normal maka digunakan uji t dua sampel berpasangan untuk menguji perbedaan besarnya penerimaan pajak sebelum pemeriksaan dan sesudah pemeriksaan pajak. Sebaliknya apabila data tidak berdistribusi normal digunakan uji Wilcoxon signed rank test untuk menguji 60
  61. 61. perbedaan besarnya penerimaan pajak sebelum pemeriksaan dan sesudah pemeriksaan pajak. Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Data One -Sam ple Kolm ogor ov-Sm irnov Te s t N Normal Parameters a,b Mos t Ex treme Dif f erences Mean Std. Deviation A bs olute Positive Negative Kolmogorov-Smirnov Z A sy mp. Sig. (2-tailed) Sebelum. Pemeriksaan 18 8008333.3333 18650739.22 .372 .372 -.338 1.578 .014 Sesudah. Pemeriksaan 18 10611666.67 21009690.55 .354 .354 -.312 1.504 .022 a. Test dis tribution is Normal. b. Calc ulated f rom data. Berdasarkan hasil uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov) diketahui bahwa data besarnya penerimaam pajak sebelum pemeriksaan maupun sesudah pemeriksaan pajak, keduanya tidak berdistribusi normal. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi kedua data yang diuji lebih kecil dari 0,05 (yaitu 0,014 dan 0,022). Sejalan dengan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, secara visual juga menunjukkan bahwa data kedua variabel tidak terdistribusi secara normal. Hal ini terlihat dari normal probability plot, dimana titik-titik data menyebar jauh dari disekitar garis diagonal. 61
  62. 62. Normal P-P Plot of Sebelum.Pemeriksaan 1.0 Expected Cum Prob 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Observed Cum Prob Gambar 4.1 Grafik Probability Plot Penerimaan Pajak Sebelum Pemeriksaan Normal P-P Plot of Sesudah.Pemeriksaan 1.0 Expected Cum Prob 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Observed Cum Prob Gambar 4.2 Grafik Probability Plot Penerimaan Pajak Sesudah Pemeriksaan 62
  63. 63. 4.1.3.2 Wilcoxon Signed Rank Test Sesuai dengan hasil uji normalitas data, maka untuk menguji perbedaan penerimaan pajak sebelum pemeriksaan dan sesudah pemeriksaan pajak dilakukan menggunakan uji nonparametrik, yaitu Wilcoxon signed rank test. Berikut data penerimaan pajak sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak. Tabel 4.4 Data Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Pemeriksaan Pajak No 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 Penerimaan Pajak Sebelum Sesudah Nama WP UPTD SOREANG RM.Kampung Sawah Restoran Sindang Reret Restoran Kampung Pago RM.Sate Cantilan WB.Mang H.Donald UPTD BANJARAN RM.Riung Panyaungan RM.Pondok Mana RM.Bugel Restoran Citere UPTD BALEENDAH Dunkin Donuts Pizza Hut RM.Sate Cilampeni UPTD Cileunyi RM.Ponyo Café Valley Bisyro Sierro café Stone café Liwet Asep Stroberry RM.Sukahati Jumlah Rp Rp Rp Rp Rp 700,000 5,100,000 2,100,000 200,000 200,000 Rp Rp Rp Rp Rp 4,700,000 7,510,000 2,300,000 1,000,000 600,000 Rp Rp Rp Rp 2,200,000 200,000 200,000 200,000 Rp Rp Rp Rp 4,500,000 500,000 300,000 300,000 Rp 1,600,000 Rp 1,850,000 Rp 35,000,000 Rp 48,000,000 Rp 250,000 Rp 500,000 Rp 2,900,000 Rp 75,000,000 Rp 11,500,000 Rp 6,200,000 Rp 300,000 Rp 300,000 Rp 144,150,000 Rp 3,300,000 Rp 81,000,000 Rp 21,000,000 Rp 9,500,000 Rp 3,750,000 Rp 400,000 Rp 191,010,000 Pada tabel 4.4 dapat dilihat jumlah penerimaan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan pajak sebesar Rp 144,150,000 dan sesudah dilakukan pemeriksaan pajak meningkat menjadi Rp 191,010,000. Artinya setelah dilakukan 63
  64. 64. pemeriksaan pajak, penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung meningkat sebesar Rp 46,860,000. Selanjutnya data yang terdapat pada tabel 4.4 diolah menggunakan Wilcoxon signed rank test dan dari hasil pengolahan diperoleh hasil sebagai berikut. Tabel 4.5 Hasil Wilcoxon Signed Rank Test Data Penerimaan Pajak Restoran Sebelum dan Sesudah Pemeriksaan Pajak b Tes t Statis tics Z A sy mp. Sig. (2-tailed) Sebelum.Pemeriksaan Sesudah.Pemeriksaan -3.726a .000 a. Based on positive ranks . b. Wilc oxon Signed Ranks Tes t Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS seperti yang terdapat pada tabel 4.5 diatas dapat dilihat nilai Z sebesar -3,726 dengan nilai signifikansi 0,000. Selanjutnya nilai Z yang diperoleh dibandingkan dengan nilai Zttabel, pada derajat kekeliruan 5% diperoleh nilai Z pada pengujian dua arah sebesar 1,96. Karena nilai absolut Zhitung (3,726) lebih besar dari Ztabel (1,96) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha, sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung. Setelah dilakukannya pemeriksaan pajak, penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung meningkat sebesar Rp 46,860,000. Artinya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung terhadap restoran efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran. 64
  65. 65. 4.2 Pembahasan Sesuai dengan tujuan dilaksanakannya pemeriksaan pajak, yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maka Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung melakukan serangkaian pemeriksaan pajak restoran yang terdapat di Kabupaten Bandung. Berdasarkan data yang diperoleh dari bidang pendapatan DPPK Kabupaten Bandung tahun anggaran 2010/2011 ditemukan bahwa penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung naik sebesar Rp 46,860,000 setelah dilakukannya pemeriksaan pajak atau meningkat sebesar 32,51% dari sebelum dilakukan pemeriksaan pajak. Artinya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung terhadap restoran efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran. Hasil penelitian ini menjawab masalah atau fenomena yang telah di bahas pada Bab I, dimana pemeriksaan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kab. Bandung berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kab. Bandung. Dalam hal ini pemeriksaan pajak daerah dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran yang disebabkan oleh pemekaran daerah Kab. Bandung pada tahun 2007 lalu. Berdasarkan hasil pengujian terbukti bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Bandung. Hal ini ditunjukkan oleh hasil Wilcoxon signed rank test yang signifikan pada tingkat 65
  66. 66. kekeliruan 5%. Dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan pajak terbukti mampu meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung. Maka hasil penelitian ini telah sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Gupta dalam Audit Selection Strategy for Improving Tax Compliance – Application of Data Mining Techniques, bahwa “pemeriksaan (pajak) adalah eksplorasi rinci ke dalam kegiatan wajib pajak untuk menentukan apakah ia telah menyatakan dengan benar kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan secara tidak langsung mendorong kepatuhan sukarela dan langsung menghasilkan penerimaan pajak tambahan, yang keduanya membantu instansi pajak untuk mengurangi 'kesenjangan pajak' antara pajak yang terhutang dan pajak yang diterima. Pemeriksaan memiliki peran penting dalam administrasi pajak dan mencapai tujuan pendapatan, memastikan kesehatan fiskal negara dan memastikan tingkat bidang permain untuk Wajib Pajak yang jujur”. Peran penting dari pemeriksaan ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 pasal 35 yang mengatakan bahwa pemerintah daerah berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Dari hasil penelitian ini telah ditunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan peraturan tersebut dengan baik, karena pemeriksaan tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak tapi juga telah meningkatkan penerimaan pajak daerah Kab. Bandung yang sempat menurun. 66
  67. 67. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut. 5.1 Kesimpulan Jumlah ketetapan pajak yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung setelah dilakukan pemeriksaan pajak naik sebesar Rp 46,860,000 atau meningkat sebesar 32,51% dari sebelum dilakukan pemeriksaan pajak. Artinya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung terhadap restoran efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Melalui hasil pengujian terbukti bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran di kabupaten Bandung. Dengan dilakukannya pemeriksaan pajak terbukti mampu meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung. 5.2 Saran 5.2.1 Saran bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan dalam menginterpretasikan kesimpulan hasil analisis di atas. Oleh karena itu, berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada, saran untuk penelitian selanjutnya antara lain: 67
  68. 68. 1. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan penerimaan pajak tahunan untuk mengukur variabel independen. Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti tidak hanya menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan penerimaan pajak tahunan, namun juga menggunakan kuisioner untuk mengukur nilai variabel independen yang digunakan dalam model penelitian yang dikembangkan. Penggunaan kuisioner diharapkan akan lebih mampu memberikan ketepatan pengaruh variabel independen terhadap penerimaan pajak daerah. 2. Penelitian ini hanya menggunakan periode pengamatan 1 (satu) tahun sebelum dan 1 (satu) tahun sesudah pemeriksaan karena keterbatasan data yang didapat. Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menambah periode pengamatan agar jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian menjadi lebih besar dan mampu mempresntasikan populasi yang digunakan dalam penelitian. 3. Penelitian ini hanya menggunakan 18 sampel dikarenakan keterbatasan waktu penelitian. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap lebih dari 50% jumlah populasi wajib pajak restoran yang telah diperiksa, agar hasil penelitian dapat mencerminkan kondisi yang ada. 5.2.2 Saran bagi pemerintah Kabupaten Bandung Penelitian ini bisa dijadikan informasi bahwa pemeriksaan menjadi salah satu factor yang efektif untuk meningkatkan penerimaan daerah. Maka pemerintah seharusnya melakukan pemeriksaan rutin pada setiap sektor pajak, agar pajak 68
  69. 69. yang diterima sesuai dengan seharusnya seiring dengan perkembangan objek pajak di setiap tahunnya. 69
  70. 70. DAFTAR PUSTAKA B. S. Everitt. 2006. The Cambridge Dictionary of Statistics. Third Edition, Cambridge University Press Cooper, D. R, & Schindler, P. S. 2006. Business Research Methods.(9th ed.). International edition. Mc Graw Hill. Dr. Salip, Msc, Akt. dan Tendy Wato, SE. 2006. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus: di KPP Jakarta Kebon Jeruk. Jurnal Keuangan Publik vol.4 : 61 -81. Gunadai. 2005. Fungsi Pemeriksaan Terhadap kepatuhan Pajak (Tax Compliance). Jurnal Perpajakan Indonesia Vol 4 : 4-9. Gunadi, dkk. 2005. Perpajakan, buku 1. Jakarta: yayasan pendidikan dan pengkajian perpajakan Manish Gupta and Vishnuprasad Nagadevara. Audit Selection Strategy for Improving Tax Compliance – Application of Data Mining Techniques. Foundations of E-government. Marihot P. Siahaan. 2010. Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers. Mardiasmo, Prof., Dr., MBA., Ak. 2009. Perpajakan. Yogyakarta : Andi. M.J.H. Smeets, Prof., Dr. 1951. De Economische Betekenis der Belastingen. Rizqie Isnaeni, Muhammad. 2011. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Daerah Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung. Skripsi. Bandung : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, tidak dipublikasikan. 70
  71. 71. Rochmat Soemitro, Prof., H., S.H. 1974. Pajak dan Pembangunan. Bandung: PT Eresco. Santoso, Singgih. 2002 Mengolah Data Statistik Secara Profesional. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Sidik, Machfud. 2002. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia). Seminar “Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia”. Jogyakarta Shadani, Djazoeli. 1995. Lokakarya Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Jakarta: Sasono Soeparman Soemahamidjaja, Dr. 1964. Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong. Bandung: Universitas Padjadjaran. Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 71

×