materi ini merupakan bahan presentasi dalam sebuah kegiatan workshop dalam rangka melakukan advokasi anggaran desa untuk mendorong perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat umumnya dan Kabupaten Kubu Raya Umumnya.
2. Kewenangan Desa dalam Pengelolaan
Sumber Daya Alam
REGULASI SEKTORAL SDA
DALAM DESA
Desa
UU 23 /2014
Pemerintahan
Daerah
UU 39/2014
Perkebunan
UU 41 / 1999
Kehutanan
UU 4 / 1999
Pertambangan
MINERBA
UU 1 /2014
PESISIR
UU 21 /2014
PANAS BUMI
UU 37/2014
KONSERVASI
TANAH DAN AIR
UU 19/2013
perlindungan
dan
pemberdayaan
petani
Catatan :
Tapal batas desa dalam konsesi perkebunan
dan kawasan hutan
Luas wilayah perkebunan diatur oleh
Kabupaten
Hutan Desa sebagai peluang
Wewenang Pengelolaan sumber daya air
adalah milik provinsi
Pengelolaan tanah dan air wewenang
Pemda Kabupaten
Perlindungan petani wewenang pemda
kabupaten
3. STRUKTUR APB Desa
APB Desa
1. PENDAPATAN
1.1. PADesa
1.2. Transfer
1.3. Pendapatan Lain-Lain
2. BELANJA
2.1. Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
2.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
2.3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
2.4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.5. Tak Terduga
3. PEMBIAYAAN
3.1. Penerimaan Pembiayaan
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
4. PENDAPATAN DESA
Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan
hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa
1.1. PADesa
1.1.1. Hasil Usaha
1.1.2. Hasil Aset
1.1.3. Swadaya, Partisipasi,
Gotong royong
1.1.4. Lain-Lain PADesa
1.2. TRANSFER
1.2.1. Dana Desa
1.2.2. BHPR Daerah
1.2.3. ADD
1.2.4. Ban Keu APBD Prov
1.2.5. Ban Keu APB Kab.
1.3. PENDAPATAN
LAIN-LAIN
1.3.1. Hibah dan
Sumbangan dari pihak
ketiga yang tidak
mengikat
1.3.2. Lain-lain
pendapatan Desa yang
sah
5. Anatomi Belanja APBDes
• Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
• Pelaksanaan Pembangunan Desa
• Pembinaan Kemasyarakatan
• Pemberdayaan Masyarakat
70 %
• Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Kepala Desa
• Operasional Pemerintah Desa
• Tunjangan dan Operasional BPD
• Insentif RT / RW
30 %
6. Belanja yang bersumber dari ADD dan DD
ADD
Belanja
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Belanja
Pembangunan
Belanja
Pembinaan
Belanja
Pemberdayaan
DD
Pembangunan
Pemberdayaan
7. Penggunaan ADD dan DD dalam
perspektif Pengelolaan SDA
Alokasi Dana Desa
ADD dalam konteks SDA tercantum
dalam Pelestarian Lingkungan Hidup,
Meliputi :
Penghijauan
Pembuatan Terasering
Pemeliharaan Hutan Bakau
Perlindungan Mata Air
Pembersihan DAS
Perlindungan Terumbu Karang
Kegiatan Lainnya yang sesuai
Dana Desa
DD dalam Konteks SDA tercantum dalam
Pembangunan Prasarana Lingkungan,
Meliputi :
Kesiapsiagaan Menghadapai Bencana Alam
Penanganan Bencana Alam
Penanganan Kejadian Luar biasa
Pelestarian Lingkungan Hidup
8. Catatan
Pengalokasian APBDes dalam rangka pengelolaan Sumber daya alam
semata sebagai ‘pelengkap’ dari sisa kewenangan yang diberikan
mandat oleh UU sektoral (UU Perkebunan, UU Kehutanan, UU
Pengelolaan Sumber Air, UU Perlindungan Petani, UU Penggunaan
Tanah dan Air dll )
Aturan Pengalokasian Anggaran Desa untuk Pengelolaan Sumber Daya
Alam akan lebih berdampak menggunakan pendekatan “Kawasan “
Karena Dampak kerusakan Sumber daya alam tidak mengenal wilayah
administratif
Perlu ada “afirmasi anggaran” bagi Desa yang mendapat Dampak dari
kerusakan sumber daya alam (merubah formula DD, ADD dan atau
Bantuan Keuangan Kabupaten dan Provinsi )
Kelompok Perempuan di tingkat tapak menjadi kelompok strategis
yang perlu terus didorong keterlibatannya