Nomor 20-tahun-2010

  • 65 views
Uploaded on

 

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
65
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. SALINANPERATURANMENTERI PENDIDIKAN NASIONALREPUBLIK INDONESIANOMOR 20 TAHUN 2010TENTANGNORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA DI BIDANG PENDIDIKANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota, perlu disusun norma, standar, prosedur,dan kriteria di bidang pendidikan;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasionaltentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di BidangPendidikan;Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4301);2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  • 2. 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara SertaSusunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I KementerianNegara;6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenaipembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANGNORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA DI BIDANGPENDIDIKAN.Pasal 1Pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini formaldan pendidikan dasar mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteriapendidikan anak usia dini formal dan pendidikan dasar sebagaimana tercantum dalamLampiran I Peraturan Menteri ini.Pasal 2Pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan menengah umummengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan menengah umumsebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.Pasal 3Pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruanmengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan menengah kejuruansebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.Pasal 4Pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal mengacupada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan nonformal sebagaimanatercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.Pasal 5Pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi mengacu padanorma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan tinggi sebagaimana tercantumdalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.Pasal 6Pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini formal danpendidikan dasar mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikananak usia dini formal dan pendidikan dasar sebagaimana tercantum dalam LampiranVI Peraturan Menteri ini.
  • 3. Pasal 7Pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan menengah umum mengacupada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan menengah umumsebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.Pasal 8Pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruanmengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan menengah kejuruansebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.Pasal 9Pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal mengacu padanorma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan nonformal sebagaimana tercantumdalam Lampiran IX Peraturan Menteri ini.Pasal 10Pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi mengacu pada norma,standar, prosedur, dan kriteria pendidikan tinggi sebagaimana tercantum dalamLampiran X Peraturan Menteri ini.Pasal 11Norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan yang ditetapkan sebelumberlakunya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dantidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.Pasal 12Acuan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan berkembangsesuai dengan perkembangan penerbitan Peraturan Menteri yang mengaturpendidikan.Pasal 13Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 31 Agustus 2010MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,TTD.MOHAMMAD NUHSalinan sesuai dengan aslinya.Kepala Biro Hukum dan OrganisasiDepartemen Pendidikan Nasional,Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFMNIP 196108281987031003