Paparan prosedur pengajuan dupak

  • 9,618 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • alhamdulillah sangat membantu
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Terimakasih, mudah-mudahan dapat menjadi salah satu sumber dalam melakukan pembinaan terhadap guru-guru di sekolah.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • trims...semua ini sangat bermanfaat ...khususnya bagi para guru yang ingin mengajukan kenaikan pangkatnya...
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
9,618
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
404
Comments
3
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. 1. PP NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS2. PP NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS3. PERMENPAN DAN RB NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG JABFUNG GURU DAN ANGKA KREDITNYA4. PERATURAN BERSAMA MENDIKNAS DAN KEPALA BKN NOMOR 03/V/PB/2010 – NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG JUKLAK JABFUNG GURU DAN ANGKA KREDITNYA5. PERMENDIKNAS NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG JUKNIS JABFUNG GURU DAN ANGKA KREDITNYA6. PERMENDIKNAS NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMDIKNAS
  • 2. Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya sudah 2 kali disempurnakanKeputusan MENPAN Nomor 26 Tahun 1989Keputusan MENPAN Nomor 84 Tahun 1993Peraturan MENPAN dan RB Nomor 16 Tahun2009Ketentuan pelaksanaan peraturan tersebut juga disempurnakan
  • 3. PASCA OTDA WEWENANG PEJABAT PENETAP ANGKA KREDITDAN PROSEDUR KENAIKAN JABATAN/PANGKAT GURUDISESUAIKAN Diterbitkan Diterbitkan
  • 4. Berdasarkan Permendiknas No. 174 Tahun 2010, Mendiknas menguasakan sebagian wewenangnya untuk menetapkan angka kredit guru dalam bentuk Pemberian Kuasa. Pemberian Kuasa, untuk dan atas nama Mendiknas, kepada:1. Sekretaris Jenderal menetapkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat Guru Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b menjadi Guru Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan Guru Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pengangkatan pertama kali Guru Utama Muda, golongan ruang IV/c dan Guru Utama Madya, golongan ruang IV/d.
  • 5. 2.KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN MENETAPKAN ANGKA KREDIT UNTUK: kenaikan jabatan/pangkat: Pembina, golongan ruang IV/a menjadi Guru Pembina Tk.I, golongan ruang IV/b; Guru Pratama, golongan ruang III/a menjadi Guru Pratama Tk. I, golongan ruang III/b sampai dengan Guru Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b bagi Guru pada Sekolah Indonesia di luar negeri;dan pengangkatan pertama kali Guru Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b ke atas.
  • 6. PENETAPAN ANGKA KREDIT digunakan untuk salah satu syarat ~ Pengangkatan ~ Kenaikan pangkat ~ Kenaikan Jabatantidak dapat diajukan keberatan o/ pejabat fungsional ybs oleh karena itu anggota tim penilai harus benar-benar kompeten bekerja secara profesional cermat – teliti – obyektif – total – dan memiliki komitmen yang tinggi 7
  • 7. PP Nomor 16 Tahun 1994 tentangJabatan Fungsional PNS menyatakanbahwa Pejabat Fungsional dapat naikjabatan dan pangkat apabilamemenuhi sejumlah angka kredityang dipersyaratkan disampingpersyaratan lain sesuai denganketentuan.
  • 8. Pasal 1 angka 7 Permenpan dan RB No 16 Tahun 2009:Angka Kredit adalah:“satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atauakumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harusdicapai oleh guru dalam rangka pembinaan karierkepangkatan dan jabatannya”. Angka kredit merupakan representasi Prestasi Kerja yang berkaitan dengan tugasnya. Dengan demikian, guru yang berprestasi dapat lebih cepat naik jabatan/pangkat.
  • 9. Pasal 21 Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2009(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan.(2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Guru dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.(3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Guru yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
  • 10. PASAL 22 PERMENPAN DAN RB NO. 16 TAHUN 2009PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKAKREDIT Guru Madya, IV/b s.d. Guru Utama, IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah; Guru Pertama, III/a s.d. Guru Utama, IV/e yang diperbantukan pada SILN Guru Madya, IV/a di lingkungan Kementerian Agama Guru Muda, III/c s.d. III/d di lingkungan Kantor Wilayah Kemenag.
  • 11. Guru Pertama, III/a s.d. III/bdi lingkungan Kantor Kab/Kota Kemenag.Guru Pertama, III/a s.d. Guru Madya, IV/adi lingkungan ProvinsiGuru Pertama, III/a s.d. Guru Madya, IV/adi lingkungan Kab/Kota Guru Pertama, III/a s.d. Guru Madya, IV/a di lingkungan inst pusat selain Guru SILN dan Kemenag
  • 12. PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT DIBANTU OLEH TIMPENILAI (PASAL 21 AYAT (2)) TIM PENILAI PUSAT TIM PENILAI KEMENAG TIM PENILAI KANWIL KEMENAG TIM PENILAI KANTOR KAB/KOTA KEMENAG
  • 13. TIM PENILAI PROPINSITIM PENILAI KAB/KOTA TIM PENILAI INSTANSI
  • 14. PASAL 23 PERMENPAN DAN RB NO. 16 TAHUN 2009 1. Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru terdiri dari unsur teknis, dan pejabat fungsional Guru. 2. Susunan keanggotaan Tim Penilai: a. seorang Ketua merangkap anggota unsur teknis; b. seorang wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.Pasal 10 ayat (7) Peraturan Bersama Mendiknas dan Ka BKN ttg JuklakJabfung Guru: Susunan Anggota Tim Penilai paling sedikit 7 orang.Pasal 10 ayat (8) anggota tim penilai paling kurang 2 orang harus dari guru
  • 15. TIM PENILAI ANGKA KREDIT GURU Tim penilai angka kredit dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja jabatan fungsional GURUPasal 23 ayat (3) Persyaratan Tim Penilai:a. menduduki jabatan dan pangkat paling rendah sama dengan jabatan dan pangkat guru yang dinilai;b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja guru; danc. dapat aktif melakukan penilaian Pasal 23 ayat (4): Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru harus lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan Nasional 16
  • 16. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN (LAMPIRAN I PERMENPAN DAN RB NO. 16 TAHUN 2009)NO UNSUR SUBUNSURI Pendidikan A. Pend. Sekolah dan mendapat ijazah/gelar ( 3) B. Diklat prajabatan dan memperoleh STTPP atau sertifikat (1)II Pembelajaran/ A. Melaksanakan proses pembelajaran (1) Bimbingan & B. Melaksanakan proses pembimbingan (1) C. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah (13) Tugas TertentuIII Pengemb. A. Melaksanakan pengembangan diri (diklat & keg kolektif unt Keprofesian peningkatan kompetensi) (10) B. Melaksanakan publikasi ilmiah (23) Berkelanjutan C. Melaksanakan karya inovatif (12) A. Perolehan gelar/ijazah diluar bid yg diampunya (3)IV Penunjang tugas B. Melaksanakan kegiatan yg mendukung tugas guru (9) Guru C. Perolehan penghargaan/tanda jasa (4) 80 kegiatan
  • 17. KOMPOSISI PENILAIAN Unsur Utama > 90 % - Pelatihan Prajabatan - Pembelajaran/Pembimbingan & tugas tertentu - Pengembangan keprofesian berkelanjutan Unsur Penunjang < 10 % - Perolehan gelar/ijazah yg tidak sesuai dengan bidang yang diampunya - Pelaksanaan kegiatan pendukung tugas guru 18
  • 18. PROSEDUR PENGAJUAN DUPAK1. Kepala Sekolah dibantu guru senior mencantumkan perkiraan angka kredit guru pada format DUPAK sesuai dengan bukti prestasi kerja guru2. Pencantuman perkiraan angka kredit setiap butir dilakukan secara berurutan3. Kepala sekolah meneliti ulang kebenaran isinya dan kemudian menandatangani formulir serta dilengkapi bukti-bukti
  • 19. 4. Untuk Guru Madya IV/b s.d Guru Utama IV/e 1. Ijazah KEPALA RA/TK, 2. Bukti fisik pelaks kegiatan MA/SD,MTs/SLTP, unsur utama dan penunjang Berkas 3. SK pangkat/jabatan terakhir MA/SLTA, SLB usul 4. PAK terakhir 5. SK pembagian tugas guru 1 SET SAJA KA. BKD MENDIKNASPROPINSI/KAB/KOTA U.p. Sekretaris Tim penilai Tim Penilai PusatDengan Tembusan:1. Kadisdik Prop2. Kadisdik Kab/kota
  • 20. SEKRETARIAT 3B TPP 3A PEJABAT PENETAP ANGKA PAK KREDIT 1 Y TTIM PENILAI 2 OK SURAT PENGANTAR/ PUSAT LAPORAN HASIL PENILAIAN 4 UNIT PENGUSUL
  • 21. KEPALA 1. Ijazah 2. Bukti fisik pelaks kegiatan unsurTKlB,/SDLB,SLTPLB, utama dan penunjangSLTALB Berkas 3. SK pangkat/jabatan terakhir usul 4. PAK terakhir 5. Surat pembagian tugas GUBERNUR / KEPALA BKD KEPALA DINAS PROPINSI PENDIDIKAN PROPINSI
  • 22. 6. GURU PERTAMA, III/a S.D. GURU PEMBINA, IV/a DI KAB/KOTA KEPALA 1. Ijazah Berkas 2. Bukti fisik pelaks kegiatan TK,/SD,SLTP, usul unsur utama dan penunjang SLTA, SLB 3. SK pangkat/jabatan terakhir 4. PAK terakhir KA. BKD BUPATI/WALIKOTA/ KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA KAB/KOTA
  • 23. 7. GURU yang diperbantukan pada SILN Guru Pertama, III/a s.d. Guru Utama, IV/e KEPALA 1. Ijazah PERWAKILAN R.I / Berkas 2. Bukti fisik pelaks kegiatan PEJABAT YG usul unsur utama dan penunjang MEMBIDANGI 3. SK pangkat/jabatan PENDIDIKAN terakhir 4. PAK terakhir MENDIKNAS U.P. SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT
  • 24. 8. GURU GOLONGAN II Ps. 44 huruf c dan d Permenpan RB No. 16 Tahun 2009 KEPALA 1. Ijazah Berkas 2. Bukti fisik pelaks kegiatan TK,/SD,SLTP, usul unsur utama dan penunjang SLTA, SLB 3. SK pangkat/jabatan terakhir 4. PAK terakhir KA. DINAS PENDIDIKAN PROPINSI/KAB/KOTA
  • 25. 8. GURU PERTAMA S.D MADYA GOL IV/a DILUAR KEMENAG DAN PEMDA KEPALA 1. Ijazah Berkas 2. Bukti fisik pelaks kegiatan TK,/SD,SLTP, usul unsur utama dan penunjang SLTA, SLB 3. SK pangkat/jabatan terakhir 4. PAK terakhirPEJABAT YG MEMBIDANGI KEPEGAWAIAN (PALING RENDAH ES III) MENTERI YANG BERSANGKUTAN
  • 26. Pasca restrukturisasi organisasi Kemdiknas, maka kedudukan Tim Penilai Pusat, sesuai fungsi, berada pada:1.Ditjen PAUDNI untuk Guru RA/TK Formal, TK-LB2.Ditjen Dikdas untuk Guru MI/SD, MTs/SMP/SMPLB3.Ditjen Dikmen untuk Guru MA/SMA dan MAK/SMK/ SMALB. Kedudukan Sekretariat Tim Penilai berada pada unit yang menangani pendidik dan tendik pada masing- masing Ditjen tersebut *).*) tentatif. Akhir tahun 2011 akan disiapkan edaran mengenai prosedur pengusulan penilaian prestasi kerja guru.
  • 27. PENILAIAN & PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU (PASAL 21) 1. Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan. 2. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Guru dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. Tidak harus menunggu memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/ jabatan setingkat lebih tinggi.
  • 28. Bukti fisik hasil prestasi kerja guru yang dapat dinilai dan mendapat angka kredit adalah yang diperoleh pada saat periode penilaian (setelah kenaikan jabatan yang terakhir), Kecuali bukti fisik pendidikan sekolah.• Bukti fisik pendidikan sekolah (ijazah) dapat diajukan pada periode penilaian berikutnya sepanjang belum pernah dinilai pada penilaian sebelumnya 29
  • 29. Usul PAK disampaikan dengan kelengkapan berkas :1. Surat Pengantar dari BKD bagi guru Pemda2. Surat pengantar usul dari pejabat ybw. bagi guru di luar Dinas Pendidikan dan Kemenag)3. Surat Pengantar dari Kepala Biro Kepegawaian Kemenag bagi guru-guru di lingkungan Kemenag4. DUPAK5. Surat pernyataan melaksanakan kegiatan unsur utama dan penunjang6. Bukti fisik melakukan kegiatan unsur utama dan penunjang7. SK kenaikan jabatan dan pangkat terakhir8. PAK terakhir9. DP3 tahun terakhir10. Surat Keputusan mengenai pembagian tugas guru dari kepala sekolah, SK pengangkatan Kepala Sekolah11. Foto copy ijazah bagi yang belum diajukan penilaiannya 30
  • 30. Dalam hal pengajuan DUPAK guru, KEPALA SEKOLAH selaku atasan langsung: a. Menetapkan SK pembagian tugas guru dalam melaksanakan PBM, setiap awal tahun pelajaran b. Membuat surat pernyataan pelaksanaan PBM atau proses BK, setiap akhir semester c. Membuat surat pernyataan pelaksanaan penunjang PBM atau bimbingan, yang menjadi kewenangannya. d. Memeriksa dan menetapkan DUPAK guru di lingkungannya yang akan naik jabatan/pangkat e. Mengusulkan DUPAK beserta bukti prestasi guru ybs. kepada pejabat yang membidangi kepegawaian di lingkungan Pemda 31
  • 31. Untuk meningkatkan pelayanan penilaian angkakredit Guru Pembina keatas, sejak tahun 2003telah dilakukan oleh Tim Penilai Pusat yangberkedudukan di 12 LPMP, yaitu:Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, D.I.Yogyakarta,Bali, Nusa Tenggara Barat, , Sulawesi Utara, SulawesiSelatan, Lampung, Riau, Kalimantan Timur, danKalimantan Selatan,Berkas usul tidak perlu dikirim ke KantorKemdiknas di Jakarta, tetapi ke LPMP Propinsisetempat. 32
  • 32. TUJUAN PERCEPATAN PENILAIAN PRESTASIKERJA GURU• Mendekatkan pada sasaran/guru yang dinilai• Tersedianya SDM/Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di daerah• Pelayanan perolehan angka kredit guru lebih efisien dan efektif• Guru akan lebih cepat mengetahui hasilnya 33
  • 33. HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA GURU TAHUN 2011 (AKHIR JUNI)
  • 34. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA GURU
  • 35.  Tahun 2007 Tingkat keberhasilan sebesar 16% Tahun 2008 * Berkas usul yang dinilai 5.603 * Memenuhi syarat 1.385 * Belum memenuhi syarat 4.218 Tingkat keberhasilan 24,71 % 36
  • 36. • Jumlah berkas usul setiap tahun semakin bertambah banyak jumlahnya• Tingkat keberhasilan setiap tahun seharusnya cenderung meningkat• Guru yang belum memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada umumnya kesulitan untuk memenuhi angka kredit pengembangan profesi. 37
  • 37. UNTUK KESINAMBUNGAN KARIER GURU, SELAMABELUM DISAMPAIKAN EDARAN PROSEDURPENGUSULAN YANG BARU, MAKA BERKAS USUL PAKGURU PEMBINA TK I, IV/b KE ATAS S.D. GURU UTAMA,IV/e, SELAIN DI 12 PROPINSI YAITU Jawa Tengah, JawaTimur, Jawa Barat, D.I.Yogyakarta, Bali, Nusa TenggaraBarat, , Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Lampung,Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan,disampaikan kepada: MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL U.P. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN GEDUNG C LANTAI 5 JLN. JENDERAL SUDIRMAN, SENAYAN, JAKARTAPUSAT
  • 38. BAGI GURU PEMBINA TK I, IV/b S.D. GURUUTAMA, IV/e YANG BERADA DI 12 PROPINSIPENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT AGARDISAMPAIKAN KEPADA KEPALA LPMP DIPROPINSI TERSEBUT SELAKU SEKRETARIAT TIMPENILAI PUSAT YANG BERKEDUDUKAN DI LPMP. PROSEDUR INI PERLU DITAATI KARENAMEMPERPENDEK JALUR BIROKRASI DANPENGELOLAAN DOKUMEN/BERKAS USUL AKANLEBIH EFISIEN DITANGANI OLEH LPMP. PENILAIAN, PELAPORAN, DAN PEMROSESANAKHIR TETAP DILAKSANAKAN OLEH TIM PENILAIPUSAT DAN SEKRETARIAT TPP.