Makalah hukum bisnis

19,859 views

Published on

1 Comment
6 Likes
Statistics
Notes
  • Kenapa kalian tidak mencantumkan daftar isi atau referensi terkait bahan pembuatan makalah tersebut? Kalo tidak ada daftar isi maupun referensi kalian bisa dituduh pelanggaran hak cipta atau biasa disebut dengan "PLAGIARISME". Sekian~
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
19,859
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
371
Comments
1
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Makalah hukum bisnis

  1. 1. HUKUM KONTRAK Disusun Oleh, KELOMPOK 2 Anggota: 1. Alif Al Hadi 2. Anggun Amelia 3. Rosa Yundriani 4. Rexha Ariyani 5. Riski Ramanda 6. Yudi Yolanda 7. Nikky Sepdria Ningsih (12.177) (12.187) (12.194) (12.137) (12.234) (12.218) (12.242) Dosen Pembimbing: Sri Kemala.SE.Msi SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI HAJI AGUS SALIM BUKITTINGGI 2013
  2. 2. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum privat, yakni bidang hukum yang konsentrasi kajiannya adalah hak kewajiban yang dimiliki oleh seseorang itu sendiri, dimana wanprestasi atau pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur dalam kontrak menjadi urusan para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orangorang atau pihak-pihak tertentu. Sedangkan menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan kedalam Hukum tentang Diri Seseorang dan Hukum Kekayaan karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang dinilai dengan uang. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, antara lain sebagai berikut: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian/kontrak dapat dikemukakan sebagai berikut: o o o o o Adanya kaidah hukum Adanya Subyek hukum Adanya Prestasi Kata sepakat Akibat hukum Dan dengan di bentuknya sebuah Hukum kontrak tidak ada lagi penyalahan atau kekeliruan antara pihak yang bekerja sama tentunya sehingga sesama perusahaan bisa bekerja sama dengan ketentuan dan hukum yang telah berlaku.
  3. 3. HUKUM KONTRAK A. Pengertian Hukum Kontrak Hukum kontrak adalah “ Norma atau kaidah atau aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar para pihak berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dalam melaksanakan suatu obyek perjanjian atau prestasi”. Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum privat, yakni bidang hukum yang konsentrasi kajiannya adalah hak kewajiban yang dimiliki oleh seseorang itu sendiri, dimana wanprestasi atau pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur dalam kontrak menjadi urusan para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. B. Asas dalam Hukum Kontrak Dalam hukum kontrak dikenal beberapa asas yang menjadi dasar dalam penyusunan dan pembuatan kontrak. Asas yang dimaksud antara lain: 1. Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak menyatakan bahwa setiap individu bebas untuk membuat kontrak/perjanjian sesuai dengan maksud dan keinginannya sepanjang tidak bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Ketentuan hukum kontrak mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa:“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: 1. 2. 3. 4. Adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri, Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Adanya sesuatu hal yang tertentu Adanya suatu sebab yang legal dan halal”. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini maka para pihak yang membuat kontrak memiliki kebebasan untuk mengatur dan menentukan isi suatu perjanjian kontrak yang akan dibuatnya selama tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud alam pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya dalam pasal 1338, ayat (1) disebutkan bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya”.
  4. 4. Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut: » » » » » kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian; kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian; kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullen, optional). Menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut jelas sangat jelas terkandung asas : 1. Konsensualisme, adalah perjanjian itu telah terjadi juka telah consensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak; 2. Kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya; 3. Pacta sunt servanda, artinya kontrak itu merupakan undang-undang bagi pihak yang membuatnya (mengikat). 2. Asas Konsensualisme Asas konsensualisme dalam hukum kontrak menyatakan bahwa sebuah perjanjian lahir karena tercapainya kesepakatan para pihak. Asas tersebut sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yakni pada pasal 1320 seperti yang telah diuraikan diatas. Adanya kesepakatan antara para pihak adalah hal yang utama dalam hukum kontrak. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1458 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:“Jual beli telah dianggap terjadi seketika setelah tercapai kata sepakat tentang benda dan harganya meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”. 3. Asas Pacta Sunt Servada Asas pacta sunt servada dalam hukum kontrak merupakan asas yang mengacu pada ketentuan dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa:“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”. Asas merupakan asas yang selaras dengan tujuan hukum yakni mewujudkan kepastian hukum. Kontrak yang telah dibuat oleh para pihak yang bersepakat merupakan hal yang harus dihormati dan dipatuhi oleh para pihak yang bersepakat atau oleh pihak lainnya yang kemudian ikut terlibat dalam pelaksanaan kontrak tersebut, seperti pihak ketiga dan atau hakim berdasarkan
  5. 5. ketentuan ini tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. 4. Asas Itikad Baik Asas itikad baik dalam hukum kontrak adalah sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata pada pasal 1338 ayat 3 yang menyatakan bahwa:“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik dari para pihak yang terlibat dalam kontrak merupakan salah satu hal yang sulit diukur dengan satu parameter tertentu. Untuk itu itikad baik dari para pihak dalam hukum kontrak dilihat dari sikap dan tingkah laku dari para pihak dalam melaksanakan suatu kesepakatan sebagaimana ditentukan dalam kontrak yang telah disepakati bersama. 5. Asas Kepribadian Asas Kepribadian dalam hukum kontrak adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan membuat kontrak hanya untuk kepentingan persoon itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:“Pada umumnya sesorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Ini berarti bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian adalah untuk dirinya sendiri”. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1315 KUH Perdata tersebut diatas juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1350 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:“ Perjanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga; perjanjian tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam yang ditentukan dalam pasal 1317”. C. SYARAT SAHNYA KONTRAK Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: 1. Adanya Kata Sepakat Supaya kontrak menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian.Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.Mariam Darus Badrulzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (overeenstemende wilsverklaring) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (offerte). Dan pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (acceptatie). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penawaran dan
  6. 6. akseptasi merupakan unsur yang sangat penting untuk menentukan lahirnya perjanjian. Di samping itu, kata sepakat dapat diungkapkan dalam berbagai cara, yaitu:      Secara lisan Tertulis Dengan tanda Dengan simbol Dengan diam-diam Berkaitan dengan kesepakatan dan lahirnya perjanjian, Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan beberapa teori mengenai lahirnya perjanjian tersebut, yaitu: Teori kehendak of will (wilstheorie) Menjelaskan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat. Teori Pengiriman (verzentheorie) Mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Teori Pengetahuan (vernemingstheorie) Mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya sudah diterima; dan Teori Kepercayaan (vertrowenstheorie) Mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata Kontrak adalah sah bila memenuhi syaratsyarat sebagai berikut : a. Syarat Subjektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontrak dapat dibatalkan, meliputi : 1. Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak sakit ingatan); 2. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. b. Syarat Objekif, syarat ini apabila dilanggar maka kontraknya batal demi hukum, meliputi : 1. Suatu hal (objek) tertentu; 2. Sesuatu sebab yang halal (kuasa). Suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut di bawah ini: a. Paksaan (dwang) Menurut Sudargo, paksaan (duress) adalah setiap tindakan intimidasi mental. Contohnya adalah ancaman kejahatan fisik dan hal ini dapat dibuat penuntutan terhadapnya. Akan tetapi jika ancaman kejahatan fisik tersebut merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan oleh hukum maka dalam hal ini ancaman tersebut tidak diberi sanksi hukum, dan dinyatakan bahwa tidak ada paksaan sama sekali. Selain itu paksaan juga bisa dikarenakan oleh
  7. 7. pemerasan atau keadaan di bawah pengaruh terhadap seseorang yang mempunyai kelainan mental. b. Penipuan (Bedrog) Penipuan (fraud) adalah tindakan tipu muslihat. Menurut Pasal 1328 KUHPerdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Dalam hal ada penipuan, pihak yang ditipu, memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu, karena adanya daya tipu, sengaja diarahkan ke suatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya, yang seandainya tidak ada penipuan, merupakan tindakan yang benar. Dalam hal penipuan gambaran yang keliru sengaja ditanamkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Jadi, elemen penipuan tidak hanya pernyataan yang bohong, melainkan harus ada serangkaian kebohongan (samenweefsel vanverdichtselen), serangkaian cerita yang tidak benar, dan setiap tindakan/sikap yang bersifat menipu c. Kesesatan atau Kekeliruan Dalam hal ini, salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian. Ada 2 (dua) macam kekeliruan, yang pertama yaitu error in persona, yaitu kekeliruan pada orangnya, contohnya, sebuah perjanjian yang dibuat dengan artis yang terkenal tetapi kemudian perjanjian tersebut dibuat dengan artis yang tidak terkenal hanya karena dia mempunyai nama yang sama. Yang kedua adalah error in substantia yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik suatu benda. d. Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheiden). Secara umum ada dua macam penyalahgunaan keadaan yaitu: Pertama di mana seseorang menggunakan posisi psikologis dominannya yang digunakan secara tidak adil untuk menekan pihak yang lemah supaya mereka menyetujui sebuah perjanjian di mana sebenarnya mereka tidak ingin menyetujuinya. Kedua, di mana seseorang menggunakan wewenang kedudukan dan kepercayaannya yang digunakan secara tidak adil untuk membujuk pihak lain untuk melakukan suatu transaksi. 2. Kecakapan untuk Membuat perikatan Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Orang yang belum dewasa (persons under 21 years of age) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele or conservatorship) Perempuan yang sudah menikah. Berdasarkan pasal 330 KUHPerdata, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah. Kemudian berdasarkan pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No 1/1974 menyatakan bahwa
  8. 8. kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun. Berkaitan dengan perempuan yang telah menikah, pasal 31 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 menentukan bahwa masing-masing pihak (suami atau isteri) berhak melakukan perbuatan hukum 3. Suatu Hal Tertentu Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp), suatu hal tertentu adalah hal bisa ditentukan jenisnya (determinable). Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak)yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (certainty of terms), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (determinable). Istilah barang yang dimaksud di sini yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai zaak. Zaak dalam bahasa Belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian itu tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. Menurut Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. 4. Kausa Hukum yang Halal Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden) bukanlah hal yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan jaman.
  9. 9. D. Ketentuan-ketentuan Umum dalam Hukum Kontrak 1. SOMASI 1.1. Dasar Hukum dan Pengertian Somasi Istilah pernyataan lalai ayau somasi merupakan terjemahan dari ingebrekestelling. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Pengertian Somasi di dalam buku Salim H.S.,S.H.,M.S. adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya, sesuai dengan yang diperjanjikan. Ada tiga cara terjadinya somasi itu, yaitu : Debitur melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya kreditur menerima sekeranjang jambu seharusnya sekeranjang apel; Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab tidak melaksanakan prestasi sama sekali karena prestasi tidak mungkin dilaksanakan atau karena debitur terang-terangan menolak memberikan prestasi. Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan. 1. 2. Bentuk dan Isi Somasi Bentuk somasi yang harus disampaikan kreditur kepada debitur adalah dalam bentuk surat perintah atau sebuah akta yang sejenis. Yang berwenang mengeluarkan surat perintah itu adalah kreditur atau pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang adalah Juru sita, Badan Urusan piutang Negara, dan lain-lain. Isi atau hal-hal yang harus dimuat dalam surat somasi, yaitu : Apa yang dituntut (pembayaran pokok kredit dan bunganya); Dasar tuntutan (perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dan debitur); dan Tanggal paling lambat untuk melakukan pembayaran angsuran, pada tanggal 15 juli 2002. 1. 3. Peristiwa-Peristiwa yang tidak Memerlukan Somasi Ada lima macam peristiwa yang tidak mensyaratkan pernyataan lalai, sebagaimana dikemukakan berikut ini (Niewenhuis, 1988). a. Debitur menolak Pemenuhan.
  10. 10. Seorang kreditur tidak perlu mengajukan somasi apabila debitur menolak pemenuhan prestasinya, sehingga kreditur boleh berpendirian bahwa dalam sikap penolakan demikian suatu somasi tidak akan menimbulkan suatu perubahan (HR 1-2-1957). b. Debitur mengakui kelalaiannya. Pengakuan demikian dapat terjadi secara tegas, akan tetapi juga secara implicit (diam-diam), misalnya dengan menawarkan ganti rugi. c. Pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan. Debitur lalai tanpa adanya somasi, apabila prestasi (di luar peristiwa overmacht) tidak mungkin dilakukan, misalnya karena debitur kehilangan barang yang harus diserahkan atau barang tersebut musnah. Tidak perlunya pernyataan lalai dalam hal ini sudah jelas dari sifatnya (somasi untuk pemenuhan prestasi). d. Pemenuhan tidak berarti lagi (zinloos) Tidak diperlukannya somasi, apabila kewajiban debitur untuk memberikan atau melakukan, hanya dapat diberikan atau dilakuakn dalam batas waktu tertentu, yang dibiarkan lampau. Contoh klasik, kewajiban untuk menyerahkan pakaian pengantin atau peti mati. Penyerahan kedua barang tersebut setelah perkawinan atau setelah pemakaman tidak ada artinya lagi. e. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya. Kelima cara itu tidak perlu dilakukan somasi oleh kreditur kepada debitur . debitur dapat langsung dinyatakan wanprestasi. 2. WANPRESTASI 2.1.Pengertian Wanprestasi Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam restatement of the law of contacts (Amerika Serikat), Wanprestasi atau breach of contracts dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Total breachts Artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan 2. Partial breachts Artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali
  11. 11. oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaiknya dianggap wanprestasi bila seseorang : 1. 2. 3. 4. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau Melakuakan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya. Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara.sebagai contoh seorang debitur (si berutang) dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitor harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi + bunga + biaya perkaranya). Meskipun demikian, debitor bisa saja membela diri dengan alasan : Keadaan memaksa (overmacht/force majure); Kelalaian kreditor sendiri; Kreditor telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi. Menurut kamus Hukum, Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.[5] Dengan demikian, Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi lalai dapat timbul karena; 1. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri. 2. Adanya keadaan memaksa (overmacht). 2.2. Macam Debitur yang telah melakukan Wanprestasi Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 macam, yaitu : " Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. " Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya. " Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. " Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian. 2.3. Mulai terjadinya Wanprestasi Pada umumnya, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur
  12. 12. dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan sommatie (Somasi). 2.4. Akibat adanya Wanprestasi Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut. * Perikatan tetap ada. * Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata). * Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa. * Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata. Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:  Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata).  Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata).  Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata).  Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR). Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itiu karena ada unsur salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1236 dan 1243 dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya pasal 1237 mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Yang ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbale balik, maka berdasarkan pasal 1266 sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi. 2.5. Pembelaan Debitur yang Wanprestasi Seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela dirinya dengan mengajukan beberapa macam alas an untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu. Pembelaan tersebut ada 3 macam, yaitu: Menyatakan adanya keadaan memaksa (overmacht). Menyatakan bahwa kreditur lalai.
  13. 13. Menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya. 3. GANTI RUGI 3. 1. Sebab timbulnya ganti rugi Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu a. Ganti rugi karena wanprestasi. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Ganti rugi karena wanprestasi ini diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 124 KUH Perdata s.d. Pasal 1252 KUH Perdata. sedangkan b. Perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut 1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian. 2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUH Perdata), ini ditujukan kepada bunga-bunga. Yang diartikan sebagai biaya-biaya (ongkos-ongkos), yaitu ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk mengurus objek perjanjian. Sedangkan bungabunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditur. 3. 2. Tuntutan Ganti Rugi Pada pasal-pasal 1243-1252 mengatur lebih lanjut mengenai ganti rugi. Prinsip dasarnya adalah bahwa wanprestasi mewajibkan penggantian kerugian; yang diganti meliputi ongkos, kerugian dan bunga. Dalam peristiwa-peristiwa tertentu disamping tuntutan ganti rugi ada kemungkinan tuntutan pembatalan perjanjian, pelaksanaan hak retensi dan hak reklame. Karena tuntutatn ganti rugi dalam peristiwa-peristiwa seperti tersebut di atas diakui, bahkan diatur oleh undang-undang, maka untuk pelaksanaan tuntutan itu,
  14. 14. kreditur dapat minta bantuan untuk pelaksanaan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Hukum acara perdata, yaitu melalui sarana eksekusi yang tersedia dan diatur disana, atas harta benda milik debitur. Prinsip bahwa debitur bertanggung jawab atas kewajiban perikatannya dengan seluruh harta bendanmya telah diletakkan dalam pasal 1131 KUH Perdata. 4. KEADAAN MEMAKSA 4. 1. Dasar Hukum dan Pengertian Keadaan Memaksa Ketentuan tentang overmacht (keadaaan memaksa) dapat dilihat dan di baca dalam pasal 1244 KUH Perdata yang berbunyi: “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya. “ dan pasal 1245 KUH Perdata berbunyi: “Tidak ada penggantian biaya,kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terhalang olehnya.” Ada tiga hal yang menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga, yaitu: 1. Adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya, atau 2. Terjadinya secara kebetulan, dan atau 3. Keadaan memaksa. Yang diartikan dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya. Misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar, dan lain-lain. Menurut R. Setiawan, S.H.Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya peretujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. 4. 2.Unsur-unsur Keadaan Memaksa Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa menurut Abdulkadir Muhammad adalah : 1. Tidak dipenuhi prestasi, karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi obyek perikatan. Ini selalu bersifat tetap. 2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi. Ini dapat bersifat tetap atau sementara. 3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi, bukan karena kesalahan pihak-pihak khususnya debitur.
  15. 15. 4. 3.Pengaturan keadaan memaksa dalam KUH Perdata Dalam KUH Perdata, soal keadaan memaksa ini diatur dalam pasal 1244 dan pasal 12425 KUH Perdata. Tetapi dua pasal yang mengatur keadaan memaksa ini hanya bersifat sebagai pembelaan untuk dibebaskan dari pembayaran gantikerugian debitur tidak memenuhi perjanjian karena adanya keadaam memaksa, ketentuan dua pasal tersebut adalah sebagai berikut : 1. Menurut Pasal 1244 KUH Perdata, jika ada alas an untuk itu, debitur harus dihukum membayar ganti-kerugian, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak tepatnya melaksanakan perjanjian itu karena sesuatu hal yang tidak dapat diduga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, kecuali jika ada itikad buruk pada debitur. 2. Menurut Pasal 1245 KUH Perdata, tidak ada ganti-kerugian yang harus dibayar, apabila karena keadaan memaksa atau suatu kejadian yang tidak disengaja, debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. 4. 4.Macam Keadaan Memaksa Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu a. Keadaan memaksa absolut. Yaitu Suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. b.Akibat keadaan memaksa relative Yaitu Suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. 4. 5.Teori-Teori Keadaan Memaksa Ada dua teori yang membahas tentang keadaan memaksa, yaitu a. Teori Ketidakmungkinan Ketidakmungkinan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: o Ketidakmungkinan absolute atau objektif yaitu suatu ketidakmungkinan sama sekali dari debitur untuk melakukan prestasinya pada kreditur. o Ketidakmungkinan relatif atau ketidakmungkinan yaitu suatu ketidakmungkinan relatif dari debitur untuk memenuhi prestasinya.
  16. 16. b.Teori Penghapusan atau peniadaan kesalahan Teori atau ajaran penghapusan atau peniadaan kesalahan berarti dengan adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur atau overmacht peniadaan kesalahan. Sehinggga akibat kesalahan yang telah ditiadakan tadi tidak boleh atau bisa dipertanggung jawabkan (Harahap, 1986: 84). 4.6. Akibat Keadaan Memaksa Ada tiga akibat keadaan memaksa, yaitu : Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (pasal 1244 KUH Perdata); Beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara; Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam pasal 1460 KUH perdata. Ketiga akibat itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 1. Akibat keadaan memaksa absolut, yaitu akibat nomor a dan c. 2. Akibat keadaan memaksa relative, yaitu akibat nomor b. Menurut Soebekti (2001: 144), untuk dapat dikatakan suatu “Keadaan Memaksa” (overmacht/force mayure) bila keadaan itu: 1. Di luar kekuasaannya; 2. Memaksa; atau 3. Tidak dapat diketahui sebelumnya. Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak (absolute), contohnya, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat tidak mutlak (relative), contohnya berupa suatu keadaan dimana kontrak masih dapat dilaksanakan, tapi dengan biaya yang lebih tinggi, misalnya terjadi perubahan harga yang tinggi secara mendadak akibat dari regulasi pemerintah terhadap produk tertentu; krisis ekonomi yang mengakibatkan ekspor produk terhenti sementara; dan lain-lain. 5. Risiko 5. 1.Pengertian Risiko Dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan resicoleer (ajaran tentang risiko). Resicoleer adalah suatu ajaran, yiatu seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Perjanjian timbal balik adalah suatu perjanjian yang kedua belah pihak diwajibkan untuk melakukan prestasi, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat
  17. 17. antara keduanya. Yang termasuk perjanjian timbal balik, yiatu jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan lain-lain. Menurut Soebekti (2001: 144), Risiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam kontrak. Disini berarti beban untuk memikul tanggung jawab dari risiko itu hanyalah kepada salah satu pihak saja, dan alangkah baiknya dalam setiap kontrak itu resiko diletakkan dan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. 5. 2.Pengaturan Risiko dalam KUH Perdata 1. Menurut Pasal 1237 KUH Perdata, dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. 2. Menurut Pasal 1460 KUH Perdata, jika kebendaan yang dipikul itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya. Pasal ini mengatur mengenai risiko dalam perjanjian jual-beli. 3. Menurut Pasal 1545 KUH Perdata, jika suatu barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah di luar salah pemiliknya, maka perjanjian dianggap sebagai gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memnuhi perjanjian, dapat menuntut kembali barang yang ia telah diberikan dalam tukar-menukar. Pasal ini mengatur mengenai risiko dalam perjanjian tukarmenukar. 4. Menurut Pasal 1553 ayat (1) KUH Perdata, jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum. Pasal ini mengatur mengenai risko dalam risiko perjanjian sewa-menyewa.
  18. 18. PENUTUP A. Kesimpulan Untuk memahami dan membentuk suatu perjanjian maka para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPer, yakni syarat subjektif: adanya kata sepakat untuk mengikatkan dirinya dan kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, sedangkan syarat objektif adalah suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Oleh sebab itu, dalam melakukan perbuatan hukum membuat suatu kontrak/perjanjian haruslah pula memahami asas-asas yang berlaku dalam dasar suatu kontrak/perjanjian antara lain: asas kebebasan berkontrak, asas konsesnsualisme, asas kepastian hukum/pacta sunt servanda, asas itikad baik dan asas kepribadian. Dari kelima asas yang berdasarkan teori ilmu hukum tersebut ditambahkan delapan asas hukum perikatan nasional yang merupakan hasil rumusan bersama berdasarkan kesepakatan nasional antara lain: asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moralitas, asas kepatutan, asas kebiasaan dan asas perlindungan.Dengan demikian telah diketahui bersama mengenai asas-asas yang berlaku secara umum dalam hal membentuk atau merancang suatu kontrak di dalam kegiatan hukum. B. SARAN Bagi para pihak yang akan membuat atau mengadakan suatuperjanjian/kontrak hendaklah terlebih dahulu memahami dan mengerti mengenai dasar-dasar suatu perjanjian, terlebih lagi mengenai asas-asas yang berlaku dalam berkontrak sebelum menandatangani perjanjian/kontrak tersebut sehingga dapat terhindari hal-hal yang tidak diinginkan dan terlaksananya tujuan melakukan kontrak. Sangat disarankan pula bagi para pihak minimal membaca dan mengerti akan kontrak yang akan ditandatanganinya sehingga jelas akan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam berkontrak. Umumnya hal ini ditujukan kepada pihak tertentu yang memiliki posisi yang lemah.

×